DuNIA ZAky

Jepang Bantu Petani Kurang Mampu

2011-01-12T20:28:00.002+07:00

JAKARTA – Pemerintah Jepang memberikanm bantuan hibah Rp 25 miliar kepada petani miskin di Indonesia. ‘’Bantuan hibah dari proyek Putaran Kennedy Dua (2KR) itu sudah mendapat persetujuan pemerintah Indonesia,’’ ujar Sis Sarkam, Staf Informasi dan Budaya Kedubes Jepang di Indonesia, Rabu (13/1). Kata Sis, bantuan diberikan pada Selasa 12 Januari lalu.

Sis menekankan, bantuan hibah ini untuk peningkatan produktifitas beras Indonesia dan membantu petani yang kurang mampu. Karena pemerintah Indonesia membeli pupuk kalium dari luar negeri yang sulit didapatkan dan belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Namun, kata dia, pupuk tersebut dijual dengan harga murah kepada petani miskin tersebut. Hasil penjualan pupuk ini akan diakumulasikan oleh pemerintah Indonesia dan dimanfaatkan sebagai bantuan untuk upaya-upaya mandiri bagi peningkatan pendapatan petani yang kurang mampu. ‘’Kami mendukung langkah Pemerintah Indonesia yang secara konsisten terus mengupayakan kestabilan pasokan beras bagi rakyat dengan tujuan memperkokoh jaminan keamanan pangan.’’

Ia melanjutkan, yang disetujui pada kesempatan ini adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk proyek yang ditangani petani kurang mampu sebagai berikut. Pertama, peningkatan produktifitas tanaman umbi-umbian (singkong, ketela rambat) melalui regularisasi sistim pengawasan produksi

Kedua, peningkatan pendapatan petani melalui produksi gandum di NTT, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Ketiga, peningkatan pendapatan petani skala kecil melalui pengembangan hortikultura yang berkesinambungan.

Keempat, pengembangan perusahaan susu skala kecil melalui pemanfaatan sumber daya daerah dan penerapan proses limbah yang sistematis di kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kelima, proyek bantuan “Program produksi 1 juta ekor sapi” di propinsi NTB

Kemudian, keenam. peningkatan pendapatan petani karet skala kecil melalui penggunaan hewan ternak untuk jarak tanam dan produksi pupuk organik di kabupaten Musi Rawas, propinsi Sumatera Selatan..

Ketujuh, penguatan Pusat Latihan Pertanian dan Komunitas Pertanian. Dengan bantuan terhadap proyek-proyek di atas, diharapkan akan berkontribusi besar bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berikutnya, ujar Sis, Pemerintah Jepang akan membantu usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia secara aktif dalam hal pasokan pangan yang stabil dan penanganan pengentasan kemiskinan. n from: Dubes Jepang utk Indonesia

Tragedi Cabai

2011-01-11T22:57:00.003+07:00

Oleh Zaky Al Hamzah

Pada era 1983 hingga 1998, setiap pagi publik Indonesia selalu 'dicekoki' pengumuman harga bahan pokok oleh mantan menteri penerangan era Orde Baru, Harmoko di TVRI dan RRI. Selama 15 tahun itu, sebagai mantan wartawan dan paham betul memengaruhi publik, Harmoko rajin membacakan harga-harga cabai keriting, cabai merah, gula, bawang merah, tomat, kentang, beras dan minyak goreng di Pasar Induk Cipinang, Pasar Kramatjati, Pasar Klewer Solo, Pasar Semarang dan pasar tradisional lain.

Ketika itu saya masih SD, dan iseng bertanya ke ibu, yang wartawan radio. Ibu menjawab, pengumuman itu selain untuk memudahkan ibu rumah tangga mengatur keuangan, juga supaya tidak dibohongi oleh pedagang. Maklum, saat itu, informasi real time tidak sekenceng saat ini. Kini, saar berkecipung di desk ekonomi riill, saya makin paham, ternyata tujuan Harmoko --terlepas menguasai infomasi publik-- dibawah kepemimpinan mantan presiden (alm) Soeharto, sangat bagus. Yakni mendorong swasembada pangan nasional. Nyatanya, pada 1984, Organisasi Pangan Dunia (WHO) mengganjar Indonesia sebagai negara dengan swasembada beras.

Kini, pemerintah semakin tak berdaya menghadapi serangan harga beras, cabai keriting dan cabai rawit yang makin menggila. Kenaikan komoditas itu menyebabkan kejutan inflasi di 2010 hingga 6,96 persen atau mendekati 7 persen. Sayangnya, langkah yang diambil pemerintah hanya jangka pendek. Bahkan seakan menyerah dengan serangan bertubi-tubi, reaksi pemerintah bersikap sporadis, tak terarah.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Rahmawati mengusulkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar cabai keriting dan cabai rawit dihapus dari komponen penghitungan inflasi. ''Apa relevan memasukannya (harga cabai rawit dan cabai keriting) ke dalam hitungan inflasi,'' katanya, awal Desember lalu. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan setali tiga uang. Meski juga menjabat sebagai Ketua BPS se-ASEAN, Rusman malah menghimbau masyarakat untuk mengurangi konsumsi cabai segar yang harganya kian tak terkontrol, karena penyumbang terbesar inflasi di 2010.

Kenaikan harga cabai ini dirasakan menjelang hari Natal 2010. Sebelumnya harga cabai merah hanya berkisaran Rp 22 ribu per kg. Harga tersebut merangkak naik saat hari Natal menjadi Rp 40 ribu per kg. Kenaikan harga cabai kian makin menggilla menjelang pergantian tahun. Harganya terus meroket menjadi Rp 60 ribu per kg. Pada Tahun Baru 2011, harga cabai di sejumlah daerah saling berkejaran menunjukkan kekuasannya, siapa yang paling tinggi. Di Pekanbaru dan di Riau, harga cabai menembus angka Rp 70 ribu per kg atau naik 200 persen.

Di Pontianak dan Bandung, harga cabai keriting menembus rekor hingga Rp 100 ribu per kg. Data Kementerian Perdagangan menyebutkan, harga rata-rata nasional cabai merah keriting per 1 Desember Rp 26.080 per kilogram. Sedangkan harga per 31 Desember Rp 44.453 per kilogram atau naik 70,4 persen.

Serangan inflasi akibat bahan pangan juga dialami di Korea Selatan. Gara-garanya, harga Kimchi naik drastis hingga 400 persen. Media ekonomi setempat menyebut tragedi nasional akibat kenaikan harga Kimchi yang menjulang tinggi. Penyebab kenaikan Kimchi karena pasokan kubis, sebagai bahan baku utama, dibatasi pemerintah Korea Selatan. Pemerintah Korea mengimpor kubis secara besar-besaran dari Cina, mengurangi tarif impor, dan melakukan Operasi Pasar kubis sebesar 100 ton lebih guna mengatasi kenaikan harga kimchi. Pemerintah kota Seoul bahkan menambah 300.000 butir kubis ke supermarket dengan harga 70 persen di bawah harga pasar.

Jadi, pemerintah seharusnya tidak mengabaikan kenaikan harga cabai dan beras maupun komoditas utama. Alih-alih meningkatkan produksi pangan nasional, dengan sejumlah program unggulannya. Pemerintah justru terkesan asyik mempromosikan perusahaan-perusahaan nasional agar masuk di bursa saham. Padahal, sangat nyata, keunggulan komparatif negeri ini tidak lain adalah sektor agribisnis.

Bagi rakyat kecil, apa artinya rekor IHSG tercatat sebagai kinerja terbaik di Kawasan Asia Pasifik, bila rakyat kesulitan mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Apa artinya, ikut memoles perusahaan-perusahaan plat merah masuk ke bursa, bila untuk mengeyangkan perut saja, pemerintah masih kesulitan. Apa juga artinya masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi, bila untuk penyerapan anggaran saja masih tak becus, meski berisi orang-orang pintar.

Solusinya, sebagai negeri agararis, pemerintah sangat paham mendorong masyarakat menanam tanaman yang bisa dikonsumsi di pekarangan rumah. Cukup simpel dan tak membutuhkan teknologi tinggi. Untuk industri skala besar, pemerintah bisa mendorong pengembangan teknologi tinggi pertanian, merakayasa, dan menciptakan benih yang bisa menyesuaikan berbagai cuaca, bahkan terekstrim sekalipun. Aksi-aksi simultan ini sudah dilakukan pemerintah Cina, Jepang, Thailand, maupun Vietnam. Pada belasan tahun lalu, negara terakhir ini bahkan banyak belajar dengan Indonesia. Berkahnya, negara-negara itu tak terlalu risau dengan krisis pangan dunia.

Tentunya, pencitraan di mata investor dunia sangat penting, apalagi meyakinkan kalau perusahaan di Indonesia sudah go public. Tapi, lebih penting lagi, harga pangan amat bisa dikendalikan untuk meredam inflasi. Apalagi, di tahun kelinci ini, inflasi ditaksir masih di level 6 persen. Karena itu, segeralah bertaubat membela peningkatan produksi pangan lokal. Rasanya, tak nendang makan di warung Padang tanpa cabai. n

Mimpi RI-Jepang Wujudkan Koridor Ekonomi

2010-11-29T21:38:00.002+07:00

Zaky Al Hamzah
Wartawan Republika

Jepang akan kucurkan dana 52,9 miliar dolar AS untuk membangun 14 proyek infrastruktur di fase pertama.

Bangsa yang besar memiliki mimpi yang besar. Salah satu dari mimpi besar tersebut adalah penyelesaian megaproyek bernama pembangunan enam koridor ekonomi Indonesia (Indonesia Economic Development Corridor/ IEDC). Melalui megaproyek ini, pembangunan infrastruktur dapat segera dipercepat.

Megaproyek ini akan menyambungkan sentrasentra ataupun klaster-klaster perekonomian yang selama ini tercerai-berai di wilayah Indonesia. Ekspor bahan baku, gangguan distribusi, infrastruktur rusak, atau tidak ada sama sekali merupakan bagian kecil dari hambatan pertumbuhan ekonomi di negeri ini.

Sadar jika megaproyek tersebut membutuhkan biaya sangat besar, pemerintah Indonesia menggandeng sejumlah negara. Salah satunya Jepang. Sebagai ‘saudara tua’ di masa penjajahan, Jepang tak segan menyatakan kesediaan mengucurkan investasi dalam megaproyek tersebut.

Dalam pertemuan kedua Indonesia-Jepang Joint Economic Forum (JEF) pada 14-15 Oktober 2010 lalu di Tokyo, Jepang, kedua negara siap berkomitmen mengucurkan dana 52,9 miliar dolar AS atau setara Rp 476,10 triliun. Komitmen investasi ini difokuskan pada pengembangan koridor ekonomi baru di sepanjang Pesisir Timur Sumatra ( East Sumatra-ES) hingga Barat Laut Jawa ( North West Java-NWJ) atau masuk fase pertama dari tiga fase.

Realisasi pembangunan ini diyakini bakal mendongkrak produksi komoditas di kawasan tersebut. “Kesepakatan ini merupakan hal yang positif. Pemerintah Jepang sangat antusias dan memberikan sinyal positif atas kunjungan kita,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa, pemimpin tim ekonomi Indonesia di Tokyo.

Keempat koridor ekonomi lain yang akan dikembangkan berikutnya adalah Kalimantan dan Sulawesi Barat yang masuk dalam fase kedua, sedangkan Jatim, Bali, Nusa Tenggara, dan koridor Papua masuk fase ketiga. Hatta menjelaskan, kebutuhan dana 52,9 miliar dolar AS tersebut dikhususkan untuk membiayai pembangunan 14 proyek infrastruktur yang masuk fase pertama dalam koridor ekonomi.

IEDC sendiri terdiri atas 44 proyek. Ke-14 proyek tersebut rencananya diselesaikan pada 2010 hingga 2014. Kemudian, sebanyak 30 proyek lain akan diselesaikan pada 2015-2020. IEDC merupakan program berjangka sangat panjang dan membutuhkan biaya tak sedikit dengan melibatkan sejumlah negara. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, total kebutuhan infrastruktur dalam periode 2010-2014 sebesar Rp 1.923,7 triliun. Dari nilai tersebut, total kebutuhan investasi bidang sarana dan prasarana tahun 2010-2014 maksimum mencapai Rp 1.429,2 triliun.

Namun, kemampuan pemerintah pusat hanya Rp 768,16 triliun atau sebesar 53,74 persen. Asumsi perhitungan dana infrastruktur yang bisa dibiayai pemerintah pusat yakni sebesar Rp 119 triliun pada 2010, kemudian sebesar Rp 132 triliun (2011) sebesar Rp 148 triliun (2012), sebesar Rp 172 triliun (2013), dan pada 2014 dialokasikan dana Rp 198 triliun.

Namun, Pemerintah Indonesia, pelaku usaha serta masyarakat, menurut Hatta, sangat menyadari pembangunan keenam koridor ekonomi baru itu memang sangat dibutuhkan Indonesia untuk dapat menjadi pemain dunia pada bidang ekonomi. Apalagi, kini banyak pihak percaya jika Indonesia sudah layak masuk jajaran negara berkembang paling berpengaruh di dunia, yaitu kelompok BRIC (Brasil, Rusia, India, dan Cina).

Dalam makalah seminar yang dipaparkan Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Lucky Eko Wuryanto, di eIEDC Infrastructure Investment Seminarf, Tokyo, dijelaskan ke-14 proyek yang akan didanai dari 52,9 miliar dolar AS itu terdiri atas satu proyek transportasi udara senilai 1,4 miliar dolar AS dan transportasi darat, berupa bis, kargo, dan terminal kapal feri senilai 300 juta dolar AS.

Proyek infrastruktur lain, 7 pelabuhan laut senilai 2,6 miliar dolar AS, 15 proyek jalan tol (18 miliar dolar AS), 8 jalur kereta api (17,1 miliar dolar AS), 1 proyek jembatan (11 miliar dolar AS), 1 proyek pembangkit tenaga listrik (1,8 miliar dolar AS), dan 5 proyek sarana penyediaan air bersih senilai 800 juta dolar AS. gItu untuk proyek infrastrukturnya.

Kesepakatan investasi kedua ini akan memperlancar proyek-proyek energi dan berbagai pembangunan jalan yang sempat terhambat,h ujar Lucky. Data koridor ekonomi Sumatra bagian Timur-Barat Laut Jawa terdiri atas tujuh hub, yakni Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Serang, dan Jakarta. Sektor-sektor yang dapat dikembangkan di koridor tersebut adalah komoditas minyak sawit, karet, dan batu bara. Sarana infrastruktur yang dibutuhkan adalah pelabuhan di Medan, Dumai, dan Palembang.

Selain itu, perlu dibangun jalan raya dan rel kereta api, yakni Trans Sumatra dan pembangunan pembangkit listrik. Pada koridor bagian utara Jawa akan menghubungkan empat hub yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Fokus pada koridor ini meliputi sektor makanan, tekstil, dan perlengkapan transportasi. Daerah pembangunan infrastrukturnya ada di Jakarta, Semarang, dan Surabaya dengan membangun akses jalan Trans Jawa.

Direktur Asian Pacific Division Trade and Bureau, METI Jepang, Kunihiko Shinoda, menyatakan kesiapannya terlibat dalam megaproyek tersebut. Proyek pembangunan koridor serupa juga telah dilakukannya di India. Koridor tersebut adalah Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) senilai 150 miliar dolar AS.

Mengapa Jepang antusias membantu proyek-proyek di Indonesia? Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Muhammad Lutfi, mengatakan, saat ini Jepang melihat Indonesia sebagai negara berpotensi besar. Jepang juga melihat Asia dan ASEAN sebagai kawasan dengan tingkat konsumsi cukup tinggi.

Lutfi juga melihat pihak Jepang berminat melanjutkan kembali proyek-proyek yang telah disepakati, namun sampai saat ini belum berjalan optimal. Jepang tercatat memiliki minat pada beberapa proyek infrastruktur, seperti pembangunan bandara internasional, perbaikan kawasan industri di timur Jakarta, pembangunan MRT, water supply, dan waste management system.Guna mempercepat pelaksanaan IEDC, kedua pemerintah sepakat mengutamakan empat program prioritas. Pertama, kerja sama sektor ketenagalistrikan.

Kedua, alih teknologi untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah hijau. Ketiga, mengenalkan inisiatif komunitas pintar dan keempat, mempercepat pelaksanaan program yang tercakup dalam rencana pengembangan Metropolitan Priority Area (MPA) senilai 7 miliar dolar AS. Lucky menambahkan, saat ini, pemerintah menggandeng investor swasta dalam merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur. Selain proyek di sektor energi, pemerintah juga fokus membangun proyek-proyek di sektor jalan, seperti pembangunan tol Trans Jawa maupun non-Trans Jawa.

Untuk merealisasikan rencana-rencana infrastruktur tersebut, pemerintah akan membenahi masalah pembebasan lahan, di antaranya dengan membuat Undang-Undang Pengadaan Lahan untuk kepentingan publik. Dengan UU itu, hak tanah bisa dicabut sepanjang untuk kepentingan umum. Semoga, mimpi tersebut dapat diwujudkan. (***)

Kepentingan Nasional Tetap Jadi Prioritas
Hatta Rajasa, Menko Perekonomian

Di sela-sela agenda pertemuan kedua Indonesia¡ªJepang, Joint Economic Forum (JEF) di Tokyo, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa tak lepas dari senyum lega. Kedua negara menyepakati pembiayaan megaproyek senilai 52,9 miliar dolar AS untuk pembangunan dua koridor ekonomi. Berikut komentar Hatta terkait keberhasilan dealinvestasi tersebut saat di Tokyo beberapa waktu lalu.

Apa tujuan pertemuan kedua JEF ini?
Pemerintah membuka pintu bagi Jepang untuk meningkatkan investasi mereka di Indonesia. Ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan investasi asing guna mendukung program-program pembangunan periode 2010-2014.

Yang menjadi ketertarikan Jepang?
Jepang berminat menanamkan dananya dalam jumlah besar karena melihat potensi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makin kondusif. Apalagi, industri Jepang di Indonesia sangat banyak. Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Bentuk kerja sama yang diinginkan?
Jepang merupakan mitra strategis dalam mengamankan suplai energi di Tanah Air. Maka itu, kerja sama Indonesia dan Jepang akan difokuskan memperkuat persediaan energi di dalam negeri. Sebaliknya, pemerintah akan meminimalkan jumlah energi yang dibawa ke luar negeri.

Jepang juga berminat dalam pengembangan Metropolitan Priority Area(MPA). Konsep ini diyakini bisa mendukung kebijakan pembangunan enam koridor sebagai bagian dari program kawasan ekonomi khusus (KEK). Selain itu, MPA terkait erat dengan implementasi proyek Mass Rapit Transportation(MRT) yang kini dikem -bangkan Pemerintah Indonesia. Jadi, sebenarnya Jepang tertarik dengan MPA, namun melalui koridor ekonomi (IEDC) ini.

Manfaat riil bagi daerah di sekitar proyek?
Pembangunan sarana infrastruktur bakal menaikkan produksi beberapa komoditas, seperti minyak kelapa sawit, karet, dan batu bara. Pemerintah memprediksi produksi minyak sawit bakal meningkat dari 11 miliar dolar AS pada 2008 menjadi 35 miliar dolar AS pada 2015 dan 35 miliar dolar AS pada 2030.

Kemudian, produksi karet akan meningkat dari di bawah 5 miliar dolar AS pada 2008 menjadi 8 miliar dolar AS pada 2015 dan 14 miliar dolar AS pada 2030. Demikian pula, produksi batu bara bakal meningkat dari sekitar USS 1 miliar pada 2008, menjadi USS 2 miliar pada 2015 dan USS 10 miliar pada 2030. (***)

Meningkatkan Kualitas TKI di Jepang

2010-11-04T16:44:00.007+07:00

Catatan Indonesia-Japan Joint Economic Forum 2010

Oleh: Zaky Al Hamzah

Kamis (14/10) pekan lalu, empat jurnalis dari Indonesia, termasuk Repub lika, menghadiri pertemuan kedua Indone sia-Japan Joint Economic Forum (JEF) di Tokyo, Jepang. Per temuan Tim Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini memiliki empat agenda utama, yaitu IEDC Infrastructure Investment Seminar, Joint Economic Forum, Ministerial Dialogue, dan Courtesy Call on Prime Minister Naoto Kan. Pertemuan dengan Menlu Jepang Seiji Maehara menghasilkan komitmen pendidikan bagi TKI di Jepang. Berikut catatan terakhir.

Hanya berselang 10 menit setelah jumpa pers Joint Economic Forum di Keidanren Kaikan (Kadin), tim Indonesia meluncur ke kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Je pang. Waktu sudah menun jukkan pukul lima sore waktu setempat. Rombongan wartawan Indonesia nyaris terlambat mengikuti agenda penting tersebut.

Di kantor Kemenlu Jepang, Tim Ekonomi Indonesia diterima Menteri Luar Negeri Seiji Maehara, Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Akihiro Ohata, Menteri Pertanahan Infra struktur Transportasi dan Pariwisata Sumio Mabuchi, serta Wakil Menteri Senior Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Hiroyuki Nagahama.

Dalam pertemuan sekitar dua jam lebih itu, kedua ne gara menyepakati poin-poin penting: peningkatan inves tasi, memperkuat kerja sama ekonomi, dan meningkatkan kualitas TKI di Jepang, yakni pendidikan bahasa Jepang untuk perawat ( kangoshi) dan pengasuh lansia ( kaigo fuku shishi) Indonesia sebelum ke Jepang agar bisa lulus Tes Nasional Keperawatan. Pen didikan ini di bawah program perawatan kesehatan Kemen terian Kesehatan Jepang. Kami mencapai kesepa katan luas untuk mening kat kan jumlah mereka (perawat) yang berhasil lulus ujian kua lifikasi nasional Jepang dan akan melaksanakan langkah-langkah konkret, kata Mae hara dalam jumpa pers bersama Hatta Rajasa.

Dalam program ini, perawat Indonesia diharuskan kem bali ke rumah jika mere ka gagal lulus ujian kualifi kasi keperawatan Jepang setelah menjalani pendidikan selama tiga tahun. Pengasuh memi liki masa pendidikan empat tahun untuk kemudian mengikuti ujian kelulusan. Hingga Maret 2010 lalu, Pemerintah Jepang me nerima 570 TKI, terdiri atas 277 perawat dan 293 peng asuh lansia. Indonesia dan Jepang juga mengirim pekerja magang. Program kerja magang di Jepang ini meru pakan kerja sama Keme nakertrans dengan IMM (International Manpower Development of Medium and Small Enterprises) Jepang.

Sejak 1993 hingga 2009, jumlah pemagang ke Jepang sebanyak 29.941 orang. Hingga Desember 2009, jumlah pemagang yang ada di Jepang mencapai 5.786 orang. Pada 2008, jumlah perawat dan pengasuh ada 208 orang, pada 2009 ada 361 orang, dan per Juni 2010 ada 114 orang.

Dalam implementasi kesepakatan kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement/IJEPA), kendala TKI di Jepang adalah standar bahasa dalam tes di atas. Pada Februari 2010, menurut Maehara, hanya dua perawat yang lolos ujian kualifikasi dalam program ini. Kesulitan bagi pelamar asing umumnya karena ketidakpahaman soal karakter kanji dan istilah teknis yang digunakan dalam ujian. Bahasa Jepang memiliki beberapa jenis huruf, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Salah satu terobosan kemudahan tes adalah penggunaan kamus serta furigana, yakni teknik mempermudah huruf katagana dan hiragana yang sulit.

Selain pekerja dari Indonesia, Jepang juga menerima petugas kesehatan dari Filipina dalam program yang sama. Saat ini, pelamar Indonesia menerima kursus bahasa Jepang selama enam bulan yang didanai Jepang. Maehara mengatakan, Kementerian Luar Negeri telah meminta sekitar 500 juta yen dalam anggaran fiskal 2011 untuk meningkatkan pelatihan bahasa Jepang bagi perawat dan pengasuh asal Indonesia dan Filipina. Di samping soal peningkatan kualitas TKI di Jepang, kedua negara sepakat mempro mosikan investasi Jepang dalam proyek infrastruktur Indonesia dan meningkatkan lingkungan bisnis Indonesia melalui beberapa langkah. Salah satunya meningkatkan transparansi sistem perpajakan.

Jepang, katanya, juga akan memperluas investasi di wilayah metropolitan Jakarta. Pihaknya siap mendorong pengusaha Jepang agar meningkatkan bisnis di Jakarta, terutama terlibat dalam pembangunan pelabuhan, kompleks industri, air bersih dan pembuangan limbah, serta sistem transportasi perkotaan.

Selepas bertemu menlu Jepang, Hatta bergegas ke kantor Perdana Menteri (PM) Jepang Naoto Kan. Selain membahas soal megaproyek senilai 52,9 miliar AS, kese pakatan penting dengan Kemenlu Jepang, Hatta me nyatakan keseriusan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan Jepang. Naoto Kan pun setuju dengan pandangan tersebut. Pertemuan hanya berlangsung singkat. Namun, komitmen kedua negara memperkuat kerja sama tetap berkelanjutan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Kunjungan singkat Tim Ekono mi Indonesia ke Jepang makin mempererat hubungan kedua negara. (*)

Aliansi RI-Jepang Makin Kuat

2010-11-04T16:24:00.006+07:00

Catatan “Indonesia-Japan Joint Economic Forum 2010”

Oleh Zaky Al Hamzah

Kamis (14/10) pekan lalu, empat jurnalis dari Indonesia, termasuk Republika, menghadiri pertemuan kedua ''Indonesia-Japan Joint Economic Forum (JEF)'' di Tokyo, Jepang. Pertemuan tim Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini memiliki empat agenda utama, yaitu IEDC Infrastructure Investment Seminar, Joint Economic Forum, Ministerial Dialogue, dan Courtesy Call on Prime Minister Naoto Kan. Pertemuan ini semakin menguatkan aliansi kedua negara yang sangat erat. Berikut catatan kedua.

Usai acara seminar Investasi Infrastruktur terkait Koridor Pembangunan Ekonomi Indonesia (IEDC), rombongan dari Indonesia menggelar Joint Economic Forum di gedung Keidanren Kaikan (Kadin), Tokyo, Jepang. Selain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, anggota tim Indonesia diikuti Menperin MS Hidayat, Mendag Mari Elka Pangestu, Menteri ESDM Darwin Z Saleh, Kepala BKPM Gita Wirjawan, Wakil Menhub Bambang Susantono, Dubes RI untuk Kerajaan Jepang M Lutfi, dan Ketua Kadin Indonesia Suryo B Sulisto. Pelaku usaha Indonesia juga hadir dalam joint forum itu.

Dari Jepang yang hadir Wakil Senior Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Tadahiro Matsushita yang mewakili Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Akihiro Ohata karena ikut sidang di parlemen. Ikut pula Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Turisme (MLTT) Sumio Mabuchi serta Ketua Keidanren Hiromasa Yonekura. Di sesi ini, sebelum menawarkan sejumlah proyek-proyek penting dalam IEDC, Hatta memperkenalkan diri serta tim ekonomi Indonesia.

“Nama saya Hatta, hampir mirip dengan METI Akihiro Ohata. Saya juga mantan anggota parlemen, sama juga dengan Bapak Ohata,” ujar Hatta, disambut senyum segar dari tim ekonomi Jepang. Hatta lantas memaparkan potensi-potensi penting berinvestasi di Indonesia. Rombongan wartawan dari Indonesia maupun Jepang diminta keluar ruangan.

Usai pertemuan sekitar 1,5 jam, Hatta Rajasa, Sumio Mabuchi, dan Suryo B Sulisto menggelar jumpa pers. Intinya, Jepang dan Indonesia menyepakati kerja sama fase pertama megaproyek baru senilai 52,9 miliar dolar AS. Investasi ini untuk menyiapkan pengembangan infrastruktur pada dua koridor ekonomi Sumatra Timur-Barat Laut Jawa dan Jalur Pantura. Skemanya pembiayaan melalui public private partnership (PPP).

Hatta mengatakan, megaproyek itu bagian dari implementasi enam koridor ekonomi (IEDC) di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan sistem konektivitas nasional, regional, hingga global. “Semua strategi perlu fokus, bertahap namun jelas. Untuk kesepakatan awal ini, disepakati pendanaan bagi fase pertama dari IEDC,” jelas Hatta.

Anggaran megaproyek ini meliputi pembangunan infrastruktur transportasi udara (satu proyek senilai 1,4 miliar dolar AS), transportasi darat (tiga proyek, 300 juta dolar AS), transportasi laut (tujuh proyek 2,6 miliar dolar AS), jalan tol (15 proyek 18 miliar dolar AS), kereta api (delapan proyek, 17,1 miliar dolar AS), jembatan Selat Sunda (satu proyek, 11 miliar dolar AS), kelistrikan (empat proyek, 1,8 miliar dolar AS), dan air bersih (lima proyek senilai 800 juta dolar AS).

Pertemuan itu juga menghasilkan New Work Plan 2010, terdiri atas empat hal pokok. Pertama, studi pengembangan jejaring utama Jakarta dan Surabaya. Kedua, rencana induk pengembangan Kalimantan dan Sulawesi beserta rencana konsep untuk Jatim-Bali-Nusa Tenggara dan Papua. Ketiga, pengembangan aturan dan kelembagaan termasuk Project Development Fund dan Viability Gap Funding. Poin keempat, formulasi skema pembiayaan bagi pembangkit listrik geotermal dan pembangkit listrik batu bara.

Suryo menegaskan, pihaknya siap mendukung kesepakatan penting kedua negara tersebut. “Kami sambut gembira hasil kesepakatan kedua negara dalam mendukung program IEDC ini. Kadin siap memberikan sumbangsih agar proyek-proyek yang dikerjakan dalam berjalan lancar,” ujar Suryo.

Terkait kepastian angka investasi tersebut, Hatta menerangkan bahwa hal tersebut sangat penting agar program kerja sama kedua negara mengalami kemajuan. “Harus dapat (nilai investasi). Pertemuan ini sudah berjalan hampir setahun, jangan sampai rombongan pulang belum mendapatkan komitmen (dari Jepang),” jelas Hatta.

Sumio mengatakan, Jepang akan memutuskan berapa banyak yang dapat berkontribusi dalam fase pertama program IEDC itu karena harus menetapkan prioritas lebih dulu. Sepanjang pertemuan hingga jumpa pers, Hatta tak berhenti menebarkan senyum bahagia. Kerja keras tim ekonominya meyakinkan Jepang dianggap berhasil. Kehangatan suhu di dalam ruangan seakan mewakili kehangatan kerja sama kedua negara. (bersambung)

Gandeng Jepang Bangun Infrastruktur

2010-11-04T15:55:00.003+07:00

Catatan Indonesia-Japan Joint Economic Forum 2010

Kamis (14/10) pekan lalu, empat jurnalis dari Indonesia, termasuk Republika, menghadiri pertemuan Indonesia-Japan Joint Economic Forum (JEF) ke-2 di Tokyo, Jepang. Pertemuan Tim Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa ini memiliki empat agenda utama, yaitu IEDC Infrastructure Investment Seminar, Joint Economic Forum, Ministerial Dialogue, dan Courtesy Call on Prime Minister Naoto Kan. Pertemuan ini semakin menguatkan aliansi kedua negara yang sangat erat. Berikut catatan pertama.

Oleh Zaky Al Hamzah

Suhu di luar Kota Tokyo sekitar 20-24 derajat celcius. Namun, suhu udara di ruang auditorium lantai 4 gedung Otemachi Sankei Plaza, cukup hangat. Ratusan pebisnis dari sejumlah negara di kawasan Asia -Jepang, Thailand, Filipina, dan Malaysia-- mendengarkan dengan cermat paparan pejabat Indonesia dan Jepang dalam Seminar Investasi Infrastruktur terkait Koridor Pembangunan Ekonomi Indonesia (Indonesian Economic Development Corridor/IEDC).

Acara yang merupakan rangkaian dari pertemuan Indonesia-Japan Joint Economic Forum (JEF) ke-2 ini digelar Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri (METI), Keidanren (Kadin) Jepang dan Japan External Trade Organization (Jetro). JEF merupakan wadah formal bilateral yang membahas upaya-upaya untuk peningkatan kerja sama ekonomi secara luas.

JEF kedua ini merupakan tindak lanjut dari JEF pertama diselenggarakan pada 11 Januari 2010 di Jakarta. Pertemuan JEF kali kedua ini memiliki tiga agenda utama, yaitu IEDC Infrastructure Investment Seminar, Joint Economic Forum dan Ministerial Dialogue. Dari Indonesia, paparan makalah investasi disampaikan Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Luky Eko Wuryanto, serta Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Sedangkan dari pihak Jepang, paparan materi seminar dibuka Teruo Asada, CEO Japan-Indonesia Economic Committee yang juga pengurus Keidanren; kemudian dijelaskan Michitaka Nakatomi, presiden Jetro; Kunihiko Shinoda, direktur Divisi Kebijakan Perdagangan Asia dan Pasifik Jepang; dan Tadahiro Matsushita, wakil menteri senior Ekonomi Perdagangan dan Industri, tentang peluang dan keinginan Jepang ikut serta dalam program-program koridor ekonomi di Indonesia.

Dalam paparan makalah berjudul 'Ikut Berperan Membentuk Ekonomi Indonesia', Luky menyampaikan Indonesia adalah tempat yang layak menjadi tujuan investasi bagi para investor di Jepang maupun negara-negara kawasan Asia. Alasannya, kata dia, dalam empat hingga 40 tahun ke depan, perekonomian di Indonesia akan terus tumbuh dan menjadi salah satu negara besar secara ekonomi di dunia.

“Pada 2014, pendapatan per kapita masyarakat akan mencapai 4.000-4.500 dolar AS per kapita. Indonesia juga menjadi negara dengan ekonomi besar ke-16 dari anggota G-20,” ujarnya. Dalam paparan berikut, Luky yang merupakan eselon I di Bappenas dan dipekerjakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kemudian menjelaskan panjang lebar soal potensi investasi di Indonesia. Dari gas alam, batu bara, CPO, cokelat, timah, nikel, maupun bauksit.

Sebagai negara dengan sumber daya alam (SDA) berlimpah, Indonesia memiliki akses sangat besar dari dalam negeri sendiri, regional maupun akses di pasar ekonomi dunia. Untuk itulah, melalui Indonesia-Japan Joint Economic Forum ke-2 tersebut, kata Luky, Indonesia mengajak peran aktif para investor asal Jepang serta negara lain terlibat dalam pembangunan koridor ekonomi di Indonesia.

Menurutnya, terdapat enam koridor dalam pembangunan di Indonesia. Yakni, Sumatra timur-barat laut Jawa, jalur pantura yang masuk dalam fase pertama, Kalimantan dan Sulawesi Barat (fase kedua), Jatim-Bali-Nusa Tenggara, dan koridor Papua (fase ketiga).

Tak lupa, dia menyampaikan sejumlah kendala dalam berinvestasi di Indonesia. Di antaranya hambatan infrastruktur lokasi produksi dan distribusi minyak dan gas (migas), inefisiensi logistik, fragmentasinya pasar domestik, serta keterbatasan konektivitas ke pasar global.

Teruo Asada mengamini dan menyatakan iklim investasi di Indonesia sudah cukup bagus, termasuk masalah kepastian hukum. Namun, dia pun mengakui di antara para pemodal Jepang, persoalan utama di Indonesia adalah infrastruktur. “Intinya, kami siap investasi di infrastruktur, khususnya pembangkit listrik, rel kereta, dan jalan tol,” kata Asada.

Di kawasan ASEAN, lanjut Asada, Indonesia merupakan negara penting bagi Jepang. Selain hubungan dagang kedua negara yang terus meningkat dan investasi di sejumlah sektor yang sudah cukup berkembang, Indonesia adalah pemasok gas terbesar bagi Jepang.

Usai paparan, respons investor sangat tinggi. Sejumlah investor bertanya sejumlah hal. Dari persoalan insentif, pajak, regulasi, upaya mengatasi hambatan-hambatan, pengurusan izin, hingga bagaimana Indonesia menjamin keberlangsungan infrastruktur agar tidak rusak di kemudian hari. Hingga mempertanyakan sektor apa yang sudah mudah di akses dari sisi infrastruktur bagi investor yang bermodal tak terlalu tinggi. Di antara para investor berasal dari Mitsubishi Corp, Itochu Corp, maupun Marubeni Corp.

Wakil dari Itochu Corp melaporkan, pihaknya akan menginvestasikan sekitar dua miliar dolar AS untuk membangun jalur kereta api (KA) untuk mengangkut batu bara di Kalimantan Tengah. Sejauh ini, perusahaan ini sudah terlibat dalam ekspor batu bara. Hatta dalam sambutannya menyampaikan bahwa infrastruktur merupakan tulang punggung bagi keberlanjutan investasi dan industri. Karena mampu menyambungkan konektivitas dan pembangunan kawasan industri di satu tempat ke tempat lain. “Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat,” ujarnya.

Namun, Indonesia, katanya, tak mampu membangun semua infrastruktur di enam koridor di atas, sehingga membutuhkan dukungan investasi baik dari swasta maupun pemerintah Jepang. Dalam enam koridor tersebut, terdapat lima paket proyek Metropolitan Priority Area (MPA) yang merupakan pengembangan kinerja industri maupun perekonomian nasional.

“Pemerintah maupun investor Jepang sangat antusias mendorong terciptanya kawasan metropolitan berdaya dukung tinggi terhadap keberhasilan proyek investasi yang sudah ataupun akan dikembangkan di kawasan tersebut,” jelasnya. (bersambung)

Embraer Bidik Asia Pasifik dan Indonesia

2010-09-23T21:34:00.005+07:00

Oleh: zaky al hamzah

JAKARTA --– Embraer, perusahaan manufaktur pesawat jet ternama dunia yang berpusat di Brazil, menyatakan bahwa mereka akan mulai memfokuskan diri untuk penjualan pesawat jet komersil di wilayah Asia Tenggara. Embraer optimistis terhadap pasar Asia Pasifik dan Asia Tenggara khususnya Indonesia, akan dapat menjadi pasar yang sangat menjanjikan di masa depan.

Embraer mempertimbangkan adanya pertumbuhan potensial dalam lalu lintas udara global, khususnya di Asia Tenggara. Untuk tiga tahun ke depan, pertumbuhan lalu lintas global akan meningkat sebesar 4,9 persen, dan menjadi lebih dari 12 triliun RPK (Revenue Passenger Kilometers) pada 2029.

Jumlah ini lebih besr 2,7 kali lipat bila dibandingkan 2009. Pertumbuhan terbesar masih akan tetap dialami oleh Cina sebesar 7,3 persen, namun secara keseluruhan untuk Cina dan Asia Pasifik (termasuk Indonesia) akan mewakili lebih dari dua pertiga lalu lintas udara global pada tahun 2029.

Untuk dapat mengembangkan pangsa pasar di Asia Pasifik dan Indonesia, Embraer telah melakukan sebuah demonstrasi dengan menggunakan pesawat jet komersil sangat besar yang mereka miliki, yaitu tipe Lineage 1000. Pesawat jet ini telah mampu membuktikan kemampuan terbang jarak jauhnya dari kota Mumbai di India ke kota London di Inggris.

Lineage 1000 telah berhasil memecahkan rekor bersejarah untuk penerbangan non-stop terjauh yang pernah ditempuh oleh sebuah pesawat jet Embraer. Dalam penerbangan non-stop pertamanya dari Mumbai ke Airport Luton London (LTN), Inggris, Lineage 1000 menempuh jarak 4.015 nautical miles (7.435 km) dalam waktu 9 jam dan 15 menit. Jarak ini sama dengan jarak 4.400 nautical miles (8.149 km) tanpa angin haluan.

''Selama bertahun-tahun melalui jet eksekutif berukuran besar khusus demonstrasi Lineage 1000, kami telah menunjukkan pencapaian kami kepada dunia penerbangan, dan kami puas atas pencapaian penerbangan dengan jarak terjauh oleh jet Embraer, dari Mumbai ke London,'' jelas Luís Carlos Affonso, Embraer Executive Vice President untuk Jet Eksekutif, dalam keterangan resmi, Rabu (22/9).

Ia menambahkan, hal itu dibuktikan dari para pelanggannya yang memberikan apresiasi atas gabungan daya jarak tempuh dan kenyamanan yang ditawarkan oleh Lineage 1000. Khususnya bagi kedua kota tersebut yang menghubungkan pasar benua Asia dengan Eropa dalam berbagai kondisi operasional nyata. ''Sehingga hal ini menjadi sebuah demonstrasi lebih lanjut atas kemampuan dari pesawat kami.''

Penerbangan tersebut berjalan dengan memenuhi seluruh persyaratan atas cadangan bahan bakar dari Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil India (DGCA), dengan tujuh orang penumpang – tiga orang kru kabin dan empat orang penumpang – dalam sebuah Lineage 1000 berperalatan standar.

Melalui jalur penerbangan antar dua kota ini, para pemilik, penumpang maupun penerbang potensial untuk pesawat jet berukuran sangat besar yang sangat modern dan mewah ini dapat pergi lebih lebih jauh menyebrangi benua dalam gaya dan kemewahan yang tak tertandingi.

Tentang Pesawat Jet Lineage 1000

Lineage 1000 yang berukuran sangat besar adalah jet eksekutif terbesar yang diproduksi Embraer dan dapat membawa 19 penumpang dalam 5 zona kabin. Jarak yang ditempuh berkisar dari 4.400 nautical miles (8.149 km) dengan delapan penumpang, atau 4.500 nautical miles (8,334 km) dengan empat penumpang, keduanya dengan cadangan bahan bakar sesuai aturan dari NBAA IFR, sehingga pesawat dapat terbang non-stop dari London ke Dubai; dari Dubai ke Johannesburg (Afrika Selatan); dari New York ke Moscow; atau dari Singapore ke Sydney (Australia).

Desain interior memprioritaskan kenyamanan dan kehalusan pembuatan, dan didesain bersama dengan Priestmangoode, dari Inggris. Kabin pesawat menggunakan bahan-bahan paling mutakhir dalam kategorinya. Berbagai opsi penyusunan kabin tersedia agar dapat memenuhi bermacam kebutuhan para penumpang seperti ruang kerja, istirahat dan melakukan rapat dengan leluasa. Perlengkapan tambahan termasuk teknologi Wi-Fi, akses Internet, dan Electronic Flight Bag (EFB).

Sebuah kompartemen bagasi luas di bagian belakang, dilengkapi dengan tekanan udara sehingga dapat diakses dengan mudah bahkan dalam penerbangan, memiliki kapasitas total 323 cubic feet (9.140 liter) dan merupakan yang terbesar diantara para pesaing. Sistem aviasi Honeywell’s Primus Epic® yang terintegrasi memiliki lima layar kontrol Liquid Crystal Display (LCD) multi-fungsi, Cursor Control Device (CCD), auto-throttle, radar cuaca dengan pendeteksi goncangan, dan teknologi canggih lainnya. Lineage 1000 juga dilengkapi dengan sistem kontrol penerbangan elektronik fly-by-wire.

Sejak mendapatkan sertifikasi pada akhir tahun 2008 lalu, pesawat jet eksekutif ekstra besar Lineage 1000 produksi Embraer telah mendapatkan perhatian serta menimbulkan imajinasi dari dari para eksekutif dan mereka yang sangat sering bepergian dengan pesawat di seluruh dunia berkat interiornya yang mewah dan kinerja yang superior serta kapasitasnya untuk pesawat dalam katergori tersebut.

Sebagai satu-satunya pesawat jet eksekutif dengan 5 zona kabin (tidak termasuk pintu masuk dan area dapur) dalam kategorinya Lineage 1000 juga memiliki biaya operasional langsung paling rendah untuk pesawat dalam kategori tersebut, dan mampu untuk beroperasi dalam daerah terbatas seperti kota London di Inggris, serta Aspen dan Teterboro di AS.

Dari Jakarta, pesawat tersebut mampu terbang non-stop ke berbagai lokasi yang jauh seperti Sapporo di Jepang dan Dubai di Uni-Emirat Arab, serta menyediakan sambungan penerbangan bagi para penumpang yang bepergian dari lokasi tersebut ke Seattle di Amerika serikat, dan hampir ke seluruh lokasi di Eropa. n

Pejabat RI Tahu, Tapi Pura-puta Tidak Tahu

2010-09-21T21:23:00.003+07:00

Jusuf Kalla, mantan Wapres:

‘Tahu, Tapi Pura-pura Tidak Tahu’

Jelang satu tahun masa pemerintahan SBY-Boediono, banyak persoalan bangsa yang belum berpihak pada kepentingan nasional. Paling menonjol adalah sektor migas. Mantan Wapres Jusuf Kalla masih menyayangkan keputusan alokasi proyek gas Donggi-Senoro karena belum berpihak pada domestik. Devisa ekspor pun masih mengendap di luar negeri, padahal bisa untuk kurangi utang. Wartawan Republika, Zaky Al Hamzah, berkesempatan mewawancarai di Wisma Kalla, Makassar, Sulsel, akhir pekan lalu.

(R) Peraturan Donggi-Senoro hanya di tingkat menteri. Ini bisa digugat?

(J) Bisa saja. Jangan lupa, saat itu, Presiden SBY langsung setuju dengan kebijakan mayoritas gas Donggi-Senoro untuk domestik dan salut dengan saya. Ini semua harga dalam negeri, ini untuk kepentingan bangsa. Jelas kan. Tapi, kok malah hasilnya berbeda.

(+) Bagaimana dengan kepercayaan investor?

(-) Mana lebih suka, keberadaan tiga perusahaan (pembeli gas) dengan seluruh rakyat Indonesia? Perusahaan asing atau perusahaan Indonesia? Kenapa takut amat, mereka sudah bertahun-tahun mengeksplorasi gas disini, kapan saatnya industri nasional menikmati.

(+) Bagaimana seharusnya?

(-) Jika mau, bikin saja terminal gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dekat proyek Donggi-Senoro, kan biaya lebih murah. Sehingga pembeli nasional mampu membeli produksi gas tersebut. Prioritaskan pembeli lokal, terutama PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kalau PLN yang membeli maka beban anggaran negara akan berkurang. Artinya, meski Pertamina nanti rugi jika dijual ke PLN, tidak masalah. PLN kan membeli dengan harga pasar, dan bila beban subsidi PLN akan berkurang, sehingga APBN ringan. Sama-sama BUMN, bahwa bila kemudian Medco untung iya, harus dong itu, tapi tidak masalah.

Padahal dengan bangun terminal dulu, meski lambat tapi kan pasti dan berbiaya murah. Ketika menjabat, saya awasi proyek yang lambat. Dianggap marah, padahal saya kontrol, kenapa ini kenapa itu. Proyek di Batam, Jatim dan Medan saya awasu. Kalau di Indonesia Timur, juga cermati Donggi Senoro, sudah tertata saat itu. Tapi karena syahwat untuk bermain dalam bisnis, keputusan negara kembali tidak jelas. Hingga sekarang belum terlihat ada yang jalan. Wallau a’lam saya tidak mengerti.

(+) Keberpihakan untuk nasional masih rendah?

(-) Janganlah semua (komoditas) diekspor tanpa batas. Tidak hanya gas, itu batu bara saja juga sama. Coba bayangkan, dalam beberapa tahun ke depan, industri di sekitar blok migas terus tumbuh, dan membutuhkan pasokan gas. Jika terus diekspor, pasokan akan habis dan ini pasti membunuh industri nasional. Makanya dua tahun lalu, saya memberi aturan jangan sampai dibawa keluar semua. Aturan ini juga untuk memudahkan kontrol devisa. Tahu kemana uang pergi dan datang, mau belanja apa dan mau apa. Singapura, Malaysia, di AS sudah menerapkan ini.

(+) Bapak sempat usulkan wajib L/C, sekarang tak ada?

(-) Iya, saya sedih. Sekarang tanggung jawab saya selesai, tapi untuk (kepentingan) rakyat harus dipahami. Ini Pasal 33 UUD 1945, syaratnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Coba tanya semua, kenapa devisa kita itu SUN dan sebagainya, padahal semestinya harus dari produksi dan konsumsi nasional. Contohnya, perputaran uang saat Lebaran yang sampai belasan triliun, itu kan bisa dioptimalkan.

(+) Data BI, sekitar 20-30 persen devisa diparkir di luar negeri?

(-) Iya, itu karena kita sendiri yang bodoh. Karena di negara lain, Thailand dan sebagainya, menggunakan L/C dalam transaksi ekspor-impornya. Ini tidak ada, justru ditunda terus. Alasannya nanti kalau sudah masuk, baru ditransfer lagi. Belajar saja sama AS dan Singapura, apakah bisa jika tidak menerapkan L/C, justru tak bisa, karena untuk memudahkan mengontrol devisa yang keluar masuk. Negara yang kapitalis saja bisa terapkan semudah itu. AS saja masih berhutang tapi mampu memanfaatkan pengelolaan devisa negara. Sebenarnya pejabat di negeri ini tahu, tapi pura-pura tidak tahu bagaimana menerapkan pengelolaan devisa negara. Ini kan untuk bangsa, nah devisa negara ini bisa untuk bayar utang. Dari penerimaan pajak saja untuk bayar utang saja tidak mampu.

(+) UU Migas akan direvisi. Momentumnya?

(-) Apapun revisinya, yang penting ada bunyi good faith, iktikad baik. Kembalilah pada Pasal 33 UUD 1945. Dalam struktur bangsa ini ada UUD, UU, PP, Kepres, serta Kepmen. Semua itu bisa mengatur. Kalau di UU tidak lengkap, ya bikin PP, Kepres dan seterusnya. Terpenting, inti pelaksanaannya saja, berpihak sebesar-besarnya kepada bangsa. Yang salah dari (proyek) Donggi-Senoro kan bukan UU-nya. Jadi, niat baik yang perlu diperbaiki.

(+) Sejumlah BUMN didorong menjadi perusahaan kelas dunia?

(-) Sudah sepantasnya, itu sejak dulu saya dorong terus. Seperti pada Pertamina. Saya bilang, ambil itu Blok Natuna. Tapi Pertamina takut juga. Kenapa kau takut, minder, lebih baik kan kerja sama, tapi kendali utama pada Pertamina. Mulai sekarang saja, kan dalam 10 tahun nanti menjadi besar. Kalau mau jadi perusahaan global, Pertamina harus tingkatkan profesionalisme, seperti manfaatkan ladang-ladang yang terabaikan.

(+) Selain Donggi-Senoro, sejumlah proyek akan berakhir kontraknya pada 2012?

(-) Kita wajib dukung diambil alih oleh perusahaan nasional. Seperti di Blok Mahakam, Kaltim, PT Pertamina (Persero) bisa masuk meski tidak di 2012. Ekspor tidak salah, tapi nanti perlahan mulai dikelola perusahaan nasional. Begitu juga dengan proyek-proyek lain, sudah saatnya dikuasai perusahaan nasional.

(Laporan dari Kementerian ESDM, enam blok migas yang masa kontraknya akan segera habis, yakni Blok A (NAD) dikelola PT Medco EP Indonesia yang berakhir pada 2011 dan Blok Mahakam (Kaltim) oleh Total EP Indonesie (2017). Blok South and Central Sumatra Medco EP Indonesia pada 2013, West Madura Offshore Kodeco Energy Ltd (2011), Bawean (Jawa Timur) Camar Resources Canada Inc (2011), dan Onshore & Offshore Madura Strait Area (Jawa Timur) Husky Oil Ltd (2012)). n

Rintihan Pengungsi Gempa Serui

2010-07-05T19:00:00.008+07:00

Oleh: Zaky Al Hamzah
Wartawan Republika

William Yance Rontini mengais-ngais reruntuhan rumahnya yang rata dengan tanah. Meski bertembok batu bata putih dengan pondasi lumayan kukuh, namun kuasa dihempas gempa berkekuatan 7,1 skala Richter (SR) pada Rabu (16/6/2010) pekan lalu. Kini, mantan teknisi maskapai Merpati berusia 70 tahun itu hanya bisa pasrah. Meski sebagian besar harta kekayaan ikut lenyap terguncang gempa, namun dia masih bisa bersyukur. ''Setidaknya, saya masih hidup,'' ujarnya, dengan penuh percaya diri.

Dengan hanya mengenakan kaos putih biru bergambar Presiden SBY dan celana hitam yang sudah lusuh, tokoh masyarakat di Desa Kainui I, Kecamatan Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua ini menuturkan kejadian gempa. Beberapa menit sebelum gempa dahsyat pada pukul 12.16 WIT, dirinya sedang duduk santai di ruang tamu. Hanya ditemani tetangganya, Eka. Anak serta cucunya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sekitar pukul 12.06 WIT, terjadi gempa berkekuatan 5,6 SR. Meski hanya beberapa detik, Yance dan Eka langsung lari ke jalan.

Begitu juga dengan para tetangganya. Belum hilang rasa kagetnya, sepuluh menit kemudian gempa dahsyat berkekuatan 7,1 SR menggoyak-ngoyak desa dengan jumlah penduduk hanya 125 kepala keluarga (KK) tersebut. ''Getaran gempa layaknya ombak besar, naik turun..saya langsung berpegangan pada pohon kenari,'' ujarnya. Posisinya hanya tujuh meter dari rumahnya. Sembari memegang kuat pohon, lelaki yang juga mantan anggota LVRI itu melihat langsung proses rumah miliknya berukuran 5 x 7 meter runtuh perlahan-lahan. Perabotan didalamnya habis.

Saat itu juga, Yance mendirikan tenda pengungsian di dekat rumahnya. Dinding terbuat dari tripleks, alas tidurnya dari korden warna merah. Tak ada pintu, tak tak ada lemari baju. Sisa bajunya hanya digulung di kain lebar. ''Sampai kini, saya dan pengungsi lain disini baru mendapat bantuan dari ormas, dan organisasi keagamaan serta dua calon bupati. Bantuan dari pemda belum ada,'' ujar Yance. Untung bagi dia. Anaknya, Yopie Akinantabai (48 tahun), yang bekerja di Pemprov Papua adalah sarjana arsitek. ''Ya, saya tiba di sini sehari setelah gempa. Saya kaget, tapi itu tak penting. Sekarang saatnya membangun rumah bapak,'' katanya.

Kondisi serupa dialami Aplena (55 tahun), warga Desa Kainui II, Angkaisaera. Nenek empat cucuk ini mengaku hingga Sabtu pekan lalu, dirinya sekeluarga belum menerima bantuan dari pemerintah daerah, baik berupa makanan minuman pun datang dari ormas-ormas. ''Hanya bantuan dari ormas, itupun hanya beras, kue dan air putih,'' ujarnya. ''Tak peduli bantuan dari mana, yang penting kami tidak kelaparan,'' ujarnya.

Rumah Aplena berdinding batu bata putih pun juga rata dengan tanah. Kini, Aplena harus berbagi ruang tidur dengan empat cucunya di atas tripleks ukuran 1,5 x 2 meter di dalam tenda seadanya. Selain dia, dua ratus rumah warga di Desa Kainui II juga rusak parah. Di Desa Kainui I dan Kainui I, memperlihatkan bila kondisi mayoritas rumah di dua desa tersebut rusak parah. Di Desa Kainui I, sekitar 90 persen dari 125 rumah. Sedangkan di Desa Kainui II, menurut Anton Karubaba (33 tahun), keponakan Amplena, sebanyak 200 rumah.

Saat //Republika// berkeliling di dua desa tersebut, mayoritas rumah memang rusak parah. Ratusan tenda sederhana berdiri di sekitar rumah mereka, bahkan amat memprihatinkan. Warga juga kesulitan air bersih. Selain rumah, dua tempat ibadah terlihat hancur berantakan. Sembilan dari 23 ruang kelas SMK Negeri I Angkaisera pun rusak parah. Untungnya, menurut Kepala Sekolah Abudhan Napitupulu, saat kejadian pukul 12.16 WIT tersebut, para siswa baru saja mengikuti ujian kenaikan. ''Hanya berselang beberapa menit, pas saat siswa sudah keluar ruangan,'' ujarnya.

Ketika ditemui di sekolah Sabtu siang, Napitupulu sedang memproses kelulusan anak didiknya di kelas tiga. Lokasi pengurusan kelulusan bertempat di luar kantor kepala sekolah, karena ruangannya sendiri rusak parah. ''Saya tak berani berlama-lama di dalam ruangan. Takut nanti ambruk,'' ujarnya, sambil menunjuk kaca jendela yang sudah pecah.

Kondisi memprihatinkan juga dialami Arnold Kabai. Lelaki berusia 56 tahun tersebut juga sedih karena rumah miliknya hancur berat. ''Padahal, rangka rumah dari beton. Tapi, hancur juga kena gempa dahsyat pekan lalu,'' katanya, kepada Republika. Padahal, di desa tersebut jumlah rumah dengan pondasi beton hanya dua unit, salah satunya milik Arnold.

Sabtu siang itu, Menko Kesra Agung Laksono memberikan bantuan kepada pengungsi. Kepada Bupati Kepulauan Yapen Dekcy Nenepat, bantuan yang diberikan Menko Kesra berupa uang tunai Rp 1 miliar, 3 ribu tenda, 80 bal terpal, family kit (20 set), sandang (25 set), kid ware (20 set), tenda keluarga (10 unit), tenda gulung 10 unit), velbed (10 unit), alat dapur (20 unit), senter (10 buah), dan tenda pleton (1 unit).

Atas musibah bencana tersebut, Menko Kesra Agung mengatasnamakan pemerintah Indonesia, menyatakan keprihatinan. Dia berharap masyarakat segera pulih dan membangun kembali rumahnya yang hancur. Pemerintah Indonesia, kata dia, siap memberi bantuan asalkan sesuai laporan yang akurat. Sebab, anggaran dana darurat di APBN sangat terbatas. Pada APBN 2010 ini, pos dana darurat hanya Rp 3 triliun. Pada RAPBN 2011, hanya kemungkinan naik Rp 4 triliun. ''Tapi, saya mendesak bisa naik menjadi Rp 6 triliun, karena banyak bencana di mana-mana,'' katanya. Dia juga meminta kepada pemda yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), segera membentuk.

Terpenting lagi, ujar mantan ketua DPR ini, adalah pengawasan penggunaan dana bantuan. Pihaknya berharap sebelum, selama dan setelah pemberian bantuan kepada korban maupun untuk rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, pemerintah setempat rutin menyampaikan laporan agar mudah diaudit. ''Jangan sekali-kali menggunakan dana bantuan untuk kepentingan pribadi,'' ujar Agung. Sebab, sistem audit semakin ketat. Bila penggunaan dana bantuan tak bisa dipertanggungjawabkan, maka potensi penambahan anggaran di periode berikutnya akan sulit.

Pemprov Papua sendiri melaporkan masa darurat bencana yang semula ditetapkan 14 hari dari saat kejadian, akhirnya diperpanjang hingga tanggal 14 Juli. Sedangkan, masa rehabilitasi berlangsung pada 28 Juni mendatang. ''Kami minta kepada warga untuk bankit kembali membangun rumah. Pada Senin 28 Juni nanti, masa rehabilitasi kita mulai,'' ujar wakil gubernur Papua, Alex Hesegem.

Data Tim Penanggulangan Bencana hingga Selasa (22/6) menyebutkan jumlah korban bencana di seluruh kabupaten mencapai 91.895 orang. Sebanyak 16 orang di antaranya meninggal dunia, dua korban di Distrik Yapen Selatan, dua korban di Yapen Utara dan sisanya di Distrik Angkaisera.

Berdasarkan catatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepulauan Yapen Papua diguncang gempa beruntun hingga tujuh kali. Lima gempa terjadi dengan kekuatan berkisar 5 hingga 7,1 skala Richter pada Rabu (16/6) sekitar pukul 12.16 WIT. Posisinya pada 2,17 Lintang Selatan, 136,59 Bujur Timur di kedalaman 10 Km sebelah tenggara Kabupaten Biak Numfor.

Kemudian terjadi lagi gempa pada Sabtu (19/6) dini hari pukul 00.07 WIT dengan kekuatan 4,9 SR. Gempa kembali terjadi pada Ahad (20/6) malam pukul 19.04 WIT, di 47 km barat daya Serui. Palang Merah Indonesia mencatat 2.556 unit rumah rusak parah dan 4.406 warga terpaksa mengungsi akibat gempa bumi beruntun di Kabupaten Yapen.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengirim sebanyak 3 ribu tenda untuk korban gempa bumi berkekuatan 7,1 skala richter yang mengguncang Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. "Kami telah mengirimkannya pada Rabu pagi tanggal 23 Juni," kata Kepala Humas BNPB Priyadi Kardono. Priyadi memperkirakan tenda tersebut sudah tiba di lokasi meskipun belum bisa dipastikan karena masih menunggu laporan dari tim BNPB yang tengah berada di Serui.

Ia menjelaskan, tenda tersebut dibawa menggunakan pesawat hercules dari Jakarta menuju ke Biak, dan melanjutkan perjalanan dari Biak menuju Serui menggunakan kapal laut. Tenda tersebut dibutuhkan warga karena masih ada sekitar 4 ribu orang lebih yang mengungsi.

BNPB telah mengirimkan tim ke lokasi gempa untuk melihat tingkat kerusakan dan mencari tahu kemampuan daerah untuk menangani bencana. Dari laporan anggota tim itu, kata dia, BNPB dapat mengetahui bantuan yang harus dikirimkan dari pusat dan langkah penanganan yang harus segera dilakukan. "Sekarang tim masih berada di sana dan melaporkan setiap perkembangan kepada kami, termasuk soal perlunya bantuan tenda untuk warga di sana," katanya.

Ketua Tim Penanggulangan Bencana Daerah Alex Kiriwero, mengatakan pihaknya sudah menerjunkan sejumlah bantuan kepada semua pengungsi. Meski, masih banyak pengungsi yang belum menerima secara penuh. ''Sudah kami drop, dari bahan makanan sampai tenda. Kecuali dua desa yang masih terisolasi, yakni Desa Ambaidiru dan Mambo (di Kecamatan Kosiwo),'' ujar dia.

Dua desa yang terletak di pegunungan tengah Yapen berjarak sekitar 30 kilometer dari pusat kota Kabupaten Kepulauan Yapen. Jika naik darat, menempuh jarak sekitar 1,5 jam. ''Kami kesana naik helikopter, karena jalur darat tertutup longsor. Tapi,karena kabut tebal, perjalanan kami hentikan,'' ujar Alex, kepada //Republika//.

Namun, kiriman bantuan pada Jumat (25/6) terpaksa dihentikan akibat cuaca buruk. ''Dua helikopter tidak bisa menembus karena terhalang cuaca. Pengiriman bantuan terpaksa ditunda. Mungkin besok (Sabtu) akan dicoba lagi,'' ujar Alex Kiriweno, ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Yapen, kepada //Republika//, ditemui di Serui, Jumat. Alex menuturkan salah satu bantuan helikopter tersebut merupakan bantuan pemerintah provinsi Papua.

Karena masih terhambat, Gubernur Papua memerintahkan agar tim peanggulangan melakukan tindakan apa saja untuk bisa menembus dua desa tersebut. Untuk itu, kata Alex, pihaknya akan mempercepat pembersihan tanah longsor yang menutupi jalur menuju di dua desa tersebut. ''Medan menuju ke dua desa tersebut sangat berat. Jalan yang tertimbun longsor juga cukup jauh, tapi, tim akan berusaha sekuat tenaga menerobosnya,'' ujarnya.

Sementara, mengenai ribuan pengungsi lain di sebelas distrik, Alex menuturkan bantuan sudah dikirimkan hingga tahap sejak hari pertama gempa berlangsung. Bantuan mulai dari mie instan, beras, minuma kemasan, selimut, hingga tenda. Rintihan ribuan pengungsi Gempa Serui terbenam oleh riuh rendah berbagai kasus di Indonesia, terbanyak di Jakarta. Dari kasus rekening gemuk jenderal Polri, penyidikan video Ariel-Luna-Cut Tari, desakan memulihkan hak politik TNI hingga maraknya 'ranjau' di rumah warga karena tabung gas mulai tak aman. Ah, Serui..semoga kau kuat bertahan hadapi musibah ini.

(*)

SETENGAH HATI Melindungi Perusahaan Mutual

2010-05-18T11:48:00.000+07:00

10 May 2010

Zaky Al Hamzah

Wartawan Republika

Dalam sebuah kesempatan medio Februari 2010. mantan Menten Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Sugiharto, mendorong pemerintah segera membuat payung hukum khusus mengatur perusahaan mutual. "UU asuransi mengamanatkan agar badan usaha mutual diatur khusus. Kami mendorong regulator dan legislator mempertimbangkan UU Perusahaan Mutual," ujar Sugiharto, yang juga pemegang polis dan menjabat anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 periode 2010-2014. Usulan Sugiharto beralasan. Sebab, di Indonesia, perusahaan nasional dengan prototipe ekonomi kerakyatan berbentuk mutual (bukan perseroan terbatas) makin sulit ditemui. Satu-satunya yang masih ada adalah perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 Namun, ironisnya, hingga kini, payung hukum perusahaan mutual belum tersedia.

Padahal, AJB Bumiputera sudah berusia 98 tahun pada 2010 ini atau berusia satu abad pada 2012 nanti.
Di usia 98 tahun. AJB Bumiputera merupakan bahtera besar yang kokoh dan mampu melewati berbagai badai krisis keuangan global dari masa ke masa. Ketangguhannya terus diikuti perusahaan asuransi lain. Selain PT BRI Tbk yang kini mencapai usia 115 tahun, serta perusahaan nasional lain yang berusia hingga 100 tahun. AJB Bumiputera adalah aset nasional. Namun, pergerakan AJB Bumiputera kini tidak segesit perusahaan asuransi lain.

Regulasi berupa UU sebagai penopang melanjutkan pengembangan bisnisnya "apalagi hanya sekadar bertahan di tengah persaingan sengit industn asuransi" hingga kim belum diberikan pemer-intah maupun legislator. Kalaupun diklaim mendapat landasan hukum, itu hanya terselip dalam UU No 2/1992 tentang Asuransi. Tbh. substansi UU Asuransi mengamanatkan agar badan usaha mutual diatur secara khusus.

Namun, pemerintah terkesan setengah hati. Alih-alih memberikan sinyal pembuatan UU Perusahaan Mutual. Kementenan Keuangan (Ketnenkeu) justru mendorong AJB Bumiputera 1912 bertransformasi menjadi perseroan terbatas (PT). Tujuannya agar mampu bersaing dengan bertambahnya modal usaha maupun volume pangsa pasarnya. Dari aspek transparansi, keberadaan PT dinilai mudah terkontrol publik setiap waktu. Apalagi, jika didaftarkan di pasar saham.

Acuan pemerintah adalah UU No 40 Tahun 2007 sebagai perbaikan dan UU No 1 Tahun 1995 tentang PT dan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mengatur PT Persero milik negara dan Perusahaan Umum. Salah satu contoh yang menjadi acuan pemerintah, sejumlah perusahaan asuransi swasta berusia belasan tahun, lum telah memiliki laba dan premi seperti yang dimiliki Bumiputera di usia 98 tahun

Batu sandungan lain yang menghadang Bumiputera adalah Peraturan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 504/2004 tentang kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum, bukan PT Tenggat waktu turan tersebut hingga akhir tahun mi. Badan Pengawal Pasar Moda) dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang mengawasi diberlakukannya aturan tersebut, menegaskan tidak akan menerapkan demutualisasi Namun, tidak ada jaminan, apakah Bumiputera terpaksa memenuhi aturan lembut tau terlikuidasi. Pomi Bumiputera benar-benar serbasalah

Dan sisi pangsa pasar pun. proporsi Bumiputera terus tergerus dan kini turun tajam sampai delapan persen Padahal, tahun sebelumnya pangsa pasar Bumiputera mfiyp belasan persen. Puncak tertinggi pangsa pasar yang diraih AJB 1912 pada 1W2. mencapai SO pener. Namun, seiringmakin agresifnya perusahaan asuransi lainnya, membuat pangsa pasar Bumiputera kian mengecil.

Inilah yang mensaukan Sugiharto. "Daya saing Bumiputera saat ini rendah, im menjadi tantangan bagaimana 100 tahun perusahaan yang jatuh pada 2012." ujarnya. Penunjukan Sugiharto sebagai anggota BPA. dipandang sebagai peluang pembenahan manajemen perusahaan mutual tersebut. BPA merupakan lembaga tertinggi di Bumiputera, yang menjadi penentu arah dan masa depan asuransi mutual itu.

Sebenarnya, upaya meningkatkan daya saing perusahaan dengan membandingkan PT dengan perusahaan mutual ini sangat tidak mendasar. Pasalnya, mekanisme sistem usahanya saja berbeda. Dari aspek keuangan, kondisi Bumiputera tidak ada masalah. Per Februari 2010 lalu, aset Bumiputera lebih dari Rp 13,5 triliun. Mengelola tujuh juta jiwa pemegang polis baik peserta individu maupun perusahaan.

Bumiputera saat ini mempekerjakan lebih dari 30 ribu orang serta memiliki 500-an jaringan kantor di seluruh Indonesia. Di antara para pemegang polis, terdapat dua mantan presiden RI, yakni almarhum HM Soeharto dan BJ Habibie. Awal Maret lalu, Dirut Bumiputera, Dirman Pardosi, menverahkan klaim asuransi kedua mantan presiden RI itu.

Bumiputera tidak memiliki modal uang maupun mekanisme suntikan modal dan pihak luar. Karena itu. tak ada pemegang saham mayoritas yang memonopoli arah kebijakan perseroan. Kecenderungannya, keputusan monopoli selalu memunculkan konflik internal. Tetapi, dengan masih mempertahankan sebagai perusahaan mutual, maka otomatis semua pemegang polis asuransi di Bumiputera adalah pemegang saham sekaligus pemilik perusahaan itu

Jika menengok perusahaan asuransi di Amerika Serikat dan Kanada, awal mulanya berbentuk perusahaan mutual dan dimiliki para pemegang polis Namun, kuatnya semangat kapitalisme menjadikan model bisnis bernuansa kekeluargaan berubah menjadi perseroan Parahnya, sejumlah perusahaan itu akhirnya kolaps ketika knsis keuangan dunia menerjang

Kalaupun Kemenkcu mempersoalkan aspek transparansi keuangan, unsur transparansi sudah terpenuhi dan laporan kinerja keuangan kepada BPA. Juga Uctoran tersebut diaudit auditor independen dan dipublikasikan ke media massa.

Sekali lagi, sangat ironii jika pemerintah kurang mengakomodasi keberadaan perusahaan mutual ini Padahal, di jajaran industri asuransi, brand Bumiputera masih tetap disegani setelah meraih Top Brand Award 2009 Uga tahun berturut-turut.

Namun Dirman optimistis. Bumiputera siap bersaing dengan perusahaan asuransi lain yang terus menguntitnya Im sesuai implementasi visi para pendinnya yakni menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modem, dan menguntungkan. Tentu saja dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme serta mutuahsme dengan tekad jadi perusahaan asuransi di negcn sendiri

Memerhatikan hal im, seharusnya pemerintah segera menerbitkan UU tentang perusahaan mutual Pemerintah justru bisa mengoptimalkan potensi besar keberadaan perusahaan mutual ini sebagai aset utama pendorong perekonomian nasional. Bukannya malah melenyapkan AJB Bumiputera, sehingga bakal bernasib sama dengan salah satu sokoguru perekonomian nasional, yaitu koperasi, yang hidup segan mati tak mau.

Diplomasi Ekonomi RI-CINA

2010-04-14T17:55:00.004+07:00

Zaky Al Hamzah
Wartawan Republika

Hubungan Indonesia dan Cina sudah terjalin 60 tahun. Pada 13 April 2010 kemarin, merupakan momentum eratnya hubungan diplomatik kedua negara. Selama rentang waktu itu, hubungan kedua negara mengalami pasang surut. Sejumlah persoalan selalu muncul dalam hubungan kedua negara, meski masih satu rumpun Asia. Kendatipun, sejumlah pihak percaya keduanya memiliki banyak potensi yang saling menguntungkan di masa mendatang.

Cina kini makin digdaya sebagai negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Ketika negara adidaya, Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Jerman masih tertatih-tatih bangkit dari keterpurukan perekonomian akibat hantaman krisis ekonomi global, Cina justru memperkokoh fundamental perekonomian.

Bank Pembangunan Asia (ADB) pun tak ragu menunjuk perekonomian Cina dan India sebagai pendorong meningkatnya prospek perekonomian di wilayah Asia, setelah pertumbuhan di semester II-2009 mengalami kenaikan. Dalam laporannya, ADB memproyeksikan negara-negara berkembang di Asia tahun ini akan tumbuh 7,5 persen. Negara-negara ini akan berada pada jalur cepat pemulihan.

Pertumbuhan 2009 negara berkembang Asia sebesar 5,2 persen atau di atas prediksi awal. Ini menandai keberadaan rebound yang sehat pada 2009 saat terjadi pelemahan ekonomi global. ''Untuk 2011, pertumbuhan diproyeksikan melemah sedikit (dibandingkan 2010) menjadi 7,3 persen,'' kata kepala ekonom ADB, Jong-Wha Lee.

ADB menilai, periode 2009-2011 masih di bawah kondisi sebelum krisis di 2007 di mana saat itu negara berkembang di Asia tumbuh 9,6 persen. ''Pemulihan ekonomi negara berkembang di Asia berjalan mantap dan kembali kepada pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan jika wilayah tersebut bisa memenuhi tantangan memperkuat permintaan domestik,'' ungkapnya.

Kembali pada hubungan Indonesia dan Cina, kedua negara memiliki kepentingan yang sama. Cina ingin terus melebarkan pasarnya, dengan menggandeng sejumlah negara di kawasan Asia, khususnya Indonesia. Begitu sebaliknya, Indonesia mengandalkan Cina sebagai bagin dari proyek penguatan pasar ekspor, di saat negara-negara tujuan ekspor tradisional mengalami kelesuan.

Memperingati pentingnya perayaan 60 tahun hubungan kedua negara, sejumlah pihak pun menggelar acara penting, dari seminar, maupun pertemuan kedua kepala pemerintahan, antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Cina, Wrn Jiabao, pada 23-24 April 2010 mendatang.

Sumber Foto: http://blog-supri.blogspot.com/

Merunut ke belakang, setelah memburuknya hubungan kedua negara, kedua negara kembali menjalin hubungan diplomatik pada 8 Agustus 1990, dan seterusnya semakin mantap dan kuat bahkan telah ditandatangani Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis. Kemitraan strategis kedua negara ditandatangani pada pada 25 April 2005 di Jakarta oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Cina, Hu Jintao, dengan tujuan guna menjadi kerangka atau platform dalam meningkatkan kerja sama bilateral yang lebih pragmatis.

Dokumen dimaksud menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk saling melengkapi upaya masing-masing dalam mencapai tujuan nasional di samping dalam membangun kerja sama di tingkat regional maupun global.

Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis, pada 21 Januari 2010, RI dan Cina sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Rencana Aksi, antara lain meliputi pembuatan mekanisme dialog bilateral, kerja sama teknis, kerja sama internasional dan regional, pengaturan pendanaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Rencana Aksi, serta mekanisme pengkajian.

Rencana Aksi ini menjadi acuan bagi pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang politik, hukum dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya, pariwisata, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memupuk dan memperkuat kemitraan dengan Cina yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai dan memahami.

Kerja sama yang telah dilakukan di berbagai bidang akan terus ditingkatkan dan kedua pihak juga akan senantiasa mencari terobosan baru dalam membangun kerja sama demi kepentingan bersama rakyat kedua negara.

Kesemua ini berpijak pada komitmen yang kuat dari Indonesia terhadap kebijakan 'Satu-Cina' sejak tahun 1950 serta dari pihak Cina terhadap kebijakan nonintervensi urusan dalam negeri serta penghormatan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesatuan bangsa.

''Kemitraan strategis antara kedua negara merupakan tonggak dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara," kata Dubes RI untuk Cina, Imron Cotan, dalam pesannya terkait 60 tahun pembukaan hubungan diplomatik RI dan Cina pada 13 April 2010, seperti dilansir Antara, di Jakarta, Selasa (14/4).

"Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis terbukti efektif dalam meningkatkan hubungan bilateral di berbagai bidang," kata Imron. Pada sektor perekonomian, volume perdagangan kedua negara secara stabil terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada 2009, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik RI, nilai perdagangan telah mencapai 25,5 miliar dolar AS. Implementasi kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010 diharapkan dapat lebih mendorong aktivitas perdagangan lebih jauh.

Saat ini, Pemerintah RI telah menetapkan target perdagangan bilateral dapat mencapai 50 miliar dolar AS pada 2015. Data statistik 2009 menunjukkan total investasi RRC ke Indonesia baru mencapai 65,50 juta dolar.

Sementara dalam kurun waktu setengah tahun pertama pada 2009 saja, investasi dari Indonesia ke RRC telah mencapai 65,54 juta dolar AS. Karena itu, Indonesia perlu lebih meyakinkan para investor Cina untuk datang dan menanamkan modal di Indonesia. Di bidang pariwisata, jumlah turis Cina yang berkunjung ke Indonesia tahun lalu mencapai 324.887 orang. Seiring dengan kemajuan perekonomian Cina, semakin besar minat penduduk Cina untuk bepergian ke luar negeri.

Ketika menjadi pembicara dalam seminar memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-RRC, 22 dan 24 Maret 2010 lalu, Imron Cotan menyatakan bahwa ada tiga hal penting yang dapat dilakukan Indonesia dan RRC untuk meningkatkan hubungan kedua negara.

Pertama, sebagai major players di Asia-Pasifik, Indonesia dan RRC harus bekerja sama membangun arsitektur regional baru yang mencerminkan realitas dan aspirasi penduduk di kawasan. Hal ini dapat ditempuh dalam kerangka Kemitraan Strategis dan proses ASEAN+3 yang pada akhirnya dapat menjadi spearhead partisipasi negara-negara di Asia-Pasifik dalam pemulihan ekonomi global dan reformasi proses international decision-making.

Kedua, Kemitraan Strategis RI-RRC dapat menjadi katalis bagi inisiatif diplomatik untuk mempromosikan perdamaian di sejumlah flashpoints di kawasan, seperti Semenanjung Korea dan Spratly Island. ''Indonesia dan negara-negara ASEAN juga akan berperan memonitor Pemilu di Myanmar agar berlangsung damai sesuai Piagam ASEAN,'' jelasnya.

Ketiga, lanjutnya, sesuai Deklarasi Bersama dan Pertemuan Menlu ASEAN+3, Indonesia dan RRC akan meningkatkan kerja sama bilateral di sektor energi, khususnya pengembangan sumber energi alternatif guna mengatasi dampak negatif perubahan iklim. Indonesia dan RRC juga bertekad mempertahankan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir.

Mencermati peluang ini, Indonesia menargetkan untuk menarik 564.000 wisatawan dari Cina tahun ini. Rencana kunjungan Perdana Menteri RRC, Wen Jiabao, ke Indonesia pada 23-24 April 2010 sangat tepat waktu karena kedua negara telah berkomitmen untuk bersama-sama membangun kawasan yang stabil, damai, dan sejahtera.

Tidak ingin kehilangan momentum, Menteri Perdagangan RI, Mari Elka Pangestu, mengatakan perjanjian perdagangan dengan Pemerintah Cina pada tahun ini dilakukan lebih khusus daripada perjanjian sebelumnya.

"Ini merupakan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Cina. Jadi, tahun ini agak khusus-lah. Hal-hal yang kami bahas untuk meningkatkan hubungan bilateral supaya menjadi lebih kuat lagi," tutur Mari, ketika menggelar pertemuan informal dengan Menteri Perdagangan Cina, Chen Deming, di Jakarta, pekan kemarin.

Dubes Cina untuk Indonesia, Zhang Qiyue, pekan lalu, mengatakan sesuai budaya Cina, peringatan ke-60 merupakan sebuah siklus besar dan penting. Jadi, tidak heran jika peringatan kali ini ditandai dengan acara penting, termasuk kunjungan PM Wen Jiabao ke Indonesia. ''Pada kunjungan PM Wen akan ditandatangani beberapa kesepakatan kerja sama penting,'' jelasnya.

Kerja sama itu, meliputi ekonomi, seperti pembangunan proyek, hingga kerja sama budaya, seperti pendirian pusat pengajaran bahasa Mandarin di beberapa universitas.

Mari menambahkan, hal-hal khusus yang akan dibahas tersebut, antara lain adanya target-target baru untuk hubungan kedua negara. Pada tahap pertama kemitraan strategis dengan Pemerintah Cina telah mencapai target 30 miliar dolar AS sampai 2008. Selain target, pemerintah juga mencanangkan program aksi yang lebih jelas dengan membentuk kelompok kerja guna memfasilitasi berbagai kendala masalah ekspor. Terpenting, kedua negara harus makin mendewasakan diri dalam membina hubungan setelah berpuluh tahun melalui pasang surut dan naik-turun menjalin hubungan. (*)

DAMPAK ACFTA

Ketujuh kesepakatan dalam pertemuan Mendag RI, Mari Elka Pangestu, dengan Mendag Cina, Chen Deming, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sektor-sektor tertentu di Indonesia akibat dampak perdagangan bebas ASEAN-Cina (ASEAN-China Free Trade Area/ACFTA), di antaranya:

1. Kedua pemerintah sepakat bahwa Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis yang ditandatangani oleh kedua pemimpin pada 2005 merupakan landasan bagi penguatan hubungan perdagangan dan kerja sama ekonomi kedua negara ke depan. Untuk itu, kedua pihak sepakat untuk mengembangkan langkah-langkah strategis bagi kepentingan jangka panjang kedua bangsa;

2. Untuk mencapai hal itu, kedua pihak sepakat untuk melaksanakan ACFTA yang diimplementasikan secara menyeluruh dan saling menguntungkan;

3. Kedua pihak akan mengupayakan pertumbuhan perdagangan yang tinggi dan berkelanjutan sehingga apabila terjadi ketidakseimbangan neraca perdagangan, pihak yang surplus wajib melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan impor dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada mitranya;

4. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, akan dibentuk kelompok kerja selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan yang akan melakukan analisis data dan informasi perdagangan dua arah dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan, dengan prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang akan ditentukan kemudian. Utamanya; besi dan baja, tekstil dan produk tekstil, serta sepatu (catatan: pos tarif dari besi dan baja, tekstil dan produk tekstil, serta sepatu mencakup hampir 80 persen dari 228 pos tarif yang menjadi keprihatinan sektor-sektor di Indonesia);

5. Selain menyepakati aspek perdagangan, kedua pihak juga sepakat mengupayakan agar sektor-sektor yang diidentifikasikan itu dan sektor-sektor lainnya yang merupakan prioritas kedua pihak untuk memperoleh dukungan pendanaan kredit dan pinjaman lunak untuk revitalisasi, investasi, dan pengembangan lebih lanjut;

6. Kedua pihak juga menyepakati untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui berbagai skema yang akan dirumuskan dalam perjanjian terpisah. Cina juga akan mendukung program Indonesia meningkatkan konektivitas antara daerah-daerah dan pulau-pulau di Indonesia, dan;

7. Kedua pihak sepakat mendorong kerja sama dan dialog di antara asosiasi-asosiasi bisnis di sektor-sektor prioritas kedua negara.

Perdagangan Indonesia-Cina (dalam miliar dolar AS)
Tahun
Ekspor ke Cina Impor dari Cina Neraca
2005 3,95 4,55 -0,59
2006 5,45 5,50 -0,04
2007 6,66 7,95 -1,29
2008 7,79 14,95 -7,16
2009
8,91 13,49 -4,58

Sektor Kelautan: Potensi Besar, Pemanfaatan Kurang

2010-04-14T13:49:00.003+07:00

Alle Pasau
Praktisi Maritim

Sumber Foto: www.kompas.com

Secara historis, lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, pembacaan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, dan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 merupakan tiga pilar geopolitik Indonesia untuk membangun kesatuan dan persatuan negara dan bangsa. Tanpa ketiga landasan ini, Republik Indonesia sebagai bangsa dan negara tidak pernah ada dalam catatan sejarah.

Pilar Deklarasi Djuanda yang dicetuskan perdana menteri Ir H Djoeanda memiliki makna penting perwujudan dan landasan kesatuan kewilayahan yang meliputi darat, laut, dan udara. Melalui deklarasi itu, Indonesia merupakan negara kepulauan atau negara nusantara (archipelagic state) yang berdaulat. Hingga kemudian, dicanangkan Hari Nusantara yang diperingati tiap bulan Desember.

Dengan luas laut mencapai 5,8 juta km persegi atau mendekati 70 persen dari luas keseluruhan negara Indonesia, raision d'etre Hari Nusantara adalah pengakuan bahwa Indonesia merupakan bangsa bahari. Memaknai penasbihan jati diri bangsa ini sebagai bangsa bahari dan pentingnya menggali serta mengembangkan sumber daya maritim adalah program penting pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Terkait dengan semangat itu, lahirlah sejumlah event akbar kelautan, seperti World Ocean Conference (WOC), Coral Triangle Initiative (CTI), dan Sail Bunaken pada 2009 lalu yang berjalan sukses dan mendapat apresiasi dunia. Sebentar lagi, juga bakal digelar acara bahari internasional, Sail Banda 2010, di Provinsi Maluku.

Maluku merupakan salah satu provinsi tertua dalam sejarah Indonesia merdeka, dikenal dengan kawasan Seribu Pulau, serta memiliki keanekaragaman sosial budaya dan kekayaan alam yang berlimpah. Secara historis, kepulauan Maluku terdiri atas kerajaan-kerajaan Islam yang menguasai pulau-pulau tersebut. Oleh karena itu, diberi nama Maluku yang berasal dari kata Al Mulk yang berarti Tanah Raja-Raja.

Daerah ini dinyatakan sebagai provinsi bersama tujuh daerah lainnya, yakni Kalimantan, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra, hanya dua hari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, secara resmi, pembentukan Maluku sebagai provinsi daerah tingkat I RI baru terjadi 12 tahun kemudian berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958.

Pada masa Dinasti Ming (1368-1643), rempah-rempah dari Maluku diperkenalkan dalam berbagai karya seni dan sejarah. Dalam sebuah lukisan karya WP Groeneveldt yang berjudul Gunung Dupa, Maluku digambarkan sebagai wilayah bergunung-gunung yang hijau dan dipenuhi pohon cengkih, sebuah oase ditengah laut sebelah tenggara. Marco Polo, sang penjelajah asal Italia, juga menggambarkan perdagangan cengkih di Maluku dalam kunjungannya ke Sumatra.

Menilik secara singkat sejarah wilayah Maluku di atas, pelaksanaan Sail Banda 2010 di Maluku diharapkan dapat membangkitkan semangat masa-masa kejayaan untuk kembali menjadi Al Mulk.

Sail Banda 2010 akan mengambil tema utama Small Island for Our Future artinya pulau-pulau kecil untuk masa depan kita. Pemaknaan tema ini disebabkan Maluku yang menjadi lokasi event internasional tersebut merupakan provinsi yang struktur geografisnya didominasi oleh pulau-pulau kecil. Tujuan lain adalah optimalisasi melindungi pulau-pulau kecil dari ancaman dampak perubahan iklim. Maka, sangat beralasan bahwa ruang diskusi di sela-sela acara akbar tersebut menfokuskan diri pada pembahasan penyelamatan pulau-pulau kecil. Tentu, suatu agenda sangat menarik bagi Forum Provinsi Kepulauan.

Event yang direncanakan berlangsung dari 12 Juli sampai 17 Agustus 2010 ini memiliki sejumlah agenda penting. Beberapa di antaranya adalah yacht rally and race, kerjurnas olahraga perairan dan game fishing, international diving tournament, Arafura games, internasional conference on small islands, konferensi kerja sama Indonesia-Australia, international seminar on sago and spices for food safety, serta seafood and fish product expo. Agenda lain yang harus diikuti adalah lintas nusantara remaja bahari, peringatan HUT ke-65 Kemerdekaan RI di Maluku Barat Daya, operasi Surya Baskara Jaya, dan Navy to Navy talk and port visit. Agenda ini masih terus berkembang jika ada ide-ide cemerlang berkembang dari daerah.

Tidak cukup sampai di situ, event Sail Banda 2010 juga akan diisi tujuh konferensi nasional dan internasional, di antaranya Pertemuan Tingkat Menteri Coral Triangle Initative (CTI), Konferensi Internasional tentang Sagu dan Rempah-rempah, Pertemuan Angkatan Laut Regional, serta Konferensi Internasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan. Empat kapal riset dijadwalkan hadir di Ambon pada puncak Sail Banda 2010, yaitu Kapal Riset Baruna Jaya III-BPPT, Baruna Jaya VIII-LIPI, Kapal Riset NOAA-AS Okeanos Explorer, dan Kapal Riset ATSEF.

Momentum ini dapat disebut acara akbar karena diperkirakan Kota Ambon dan sekitarnya akan dibanjiri manusia sekitar 5.000 orang, tak pelak bakal melebihi daya dukung Kota Ambon.

Sebagai pembanding, Kota Manado, Sulut, dikunjungi 8.000 orang saat Sail Bunaken 2009 dengan jumlah uang yang beredar sekitar Rp 3-4 miliar per hari. Maka, tidak berlebihan bila acara Sail Banda disebut sebagai peluang emas bagi Kota Ambon dan Maluku secara umum dapat menjadi magnet geliat ekonomi serta menjadi sarana promosi utama sejumlah lokasi pariwisata. Tentunya, hal ini terwujud bila semangat masyarakat setempat mampu dipompa demi suksesnya acara Sail Banda 2010 itu.

Industri bahari
Momentum Sail Banda 2010 dapat dijadikan awal untuk kembali ke pilar-pilar industri kebaharian yang pada awalnya diyakini dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Tidak ada yang pernah meragukan bahwa potensi industri pariwisata kita luar biasa hebat. Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan segala keindahan dan keberagaman hayati laut, seharusnya dapat menghasilkan devisa sektor pariwisata bahari lebih besar. Kekayaan alam dari laut lainnya, seperti sumber daya energi dan sumber daya mineral (minyak dan gas bumi, geotermal, energi laut, emas, tembaga, bauksit, timah, bijih besi, dan lainnya), jika dikelola secara baik dan efisien, seharusnya dapat berkontribusi lebih besar bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Melihat potret pertumbuhan industri kelautan di atas, tampaknya dibutuhkan semangat/daya dorong yang dapat lebih mempercepat pertumbuhan sektor kelautan menjadi industri kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melihat strategisnya wilayah laut, suatu kehormatan bagi pemerintah dan masyarakat Maluku menjadi tuan rumah Sail Banda yang merupakan suatu hajatan internasional. Pembenahan Kota Ambon sebagai tuan rumah secara menyeluruh sangat diperlukan, dalam arti bukan hanya pembangunan fisik dengan berbagai fasilitasnya, tetapi tak kalah penting juga pembenahan perilaku dari setiap insan warga Kota Ambon. Bagaimana menjadikan mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan Sail Banda tersebut.

Salah satunya adalah pembenahan dan penentuan objek-objek wisata. Harus diakui, objek-objek wisata di Maluku masih sangat terbatas, informasi yang sangat minim, serta kurangnya guide (pemandu) yang andal dan berpengalaman dalam arti menguasai informasi secara mendetail dari objek wisata yang ada. Momentum Sail Banda bisa jadi ajang promosi mengenai objek-objek wisata Bahari di Maluku.

Tersedianya informasi yang lengkap mengenai potensi dan program pemanfaatan sumber daya kelautan yang ada di Maluku, baik di dasar, di dalam, di permukaan laut, maupun pesisir pantai, sangat diperlukan. Informasi itu diharapkan akan mengundang berbagai kerja sama di bidang kelautan, baik pengolahan hasil laut, pembangunan SDM, penelitian dan pengembangan, keamanan, pariwisata, maupun pelestarian lingkungan.

Pemerintah pusat harus mampu menjadikan event ini untuk memperkuat NKRI, mengingat banyak pulau kecil di wilayah ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang berpotensi mendapat gangguan keamanan. Di samping itu, pemerintah harus juga mampu menunjukkan kepada masyarakat setempat bahwa kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi mereka. Dengan demikian, diharapkan dukungan masyarakat bagi kegiatan ini akan terus mengalir sehingga berjalan sukses.

Negara kepulauan yang kuat adalah negara yang mampu memanfaatkan potensi kelautan untuk pembangunan ekonominya. WOC, CTI, Sail Bunaken, dan Sail Banda adalah sarana pemanfaatan potensi kelautan. Kita patut bangga menjadi negara bahari dengan berbagai potensinya serta mampu menyelenggarakan event bertaraf internasional. Namun, tentunya kita akan lebih berbangga lagi jika mampu mengelola kekayaan bahari tersebut untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri ini.

Melalui Sail Banda, mari kita perkuat posisi negara ini sebagai negara maritim sebenarnya, menjadi penerus negara maritim era Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan yang menjadikan laut sebagai kekuatan strategisnya. Seruan TNI AL Indonesia Jalesveva Jayamahe, 'Di Laut Kita Jaya', layak digaungkan setiap saat. Editor: zaky al hamzah

MENANTI JANJI INVESTOR SAPI AUSTRALIA

2010-04-14T13:30:00.004+07:00

06 Apr 2010

Zaky Al Hamzah
(Wartawan Republika)

Lokasi Foto: Kawasan peternakan sapi potong di Sumbawa, NTB.
Fotografer: zaky al hamzah

Untuk menyinergikan program swasembada dengan menarik investasi dari luar, pemerintah harus menyiapkan lahan dan jaminan ketersediaan pakan bagi peternakan sapi berskala besar.

Kunjungan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Suswono ke Darwin, Australia, selama tiga hari membuahkan hasil. Sembilan perusahaan peternakan Australia telah menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dalam usaha pembibitan sapi di Indonesia. "Mereka siap mendukung program swasembada daging sapi Pemerintah Indonesia," kata Mentan di Darwin, Sabtu (27/3) lalu. Mentan menjelaskan, enam perusahaan telah menandatangani nota kesepahaman (MOU) kerja sama business to business pada Jumat (26/3) bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Asosiasi Peternakan Northern Territory (NTCA) 2010 di Darwin, Australia.

Kesepakatan ditandatangani setelah peserta NTCA 2010 mendengar presentasi promosi investasi dari tiga gubernur Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atufuri, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, dan Wagub NTB Badrul Munir.

Suswono menyambut baik kerja sama bisnis antara GAPSI (Gabungan Pembibitan Sapi Indonesia) dan sejumlah perusahaan peternakan Australia tersebut. Kesiapan perusahaan Australia untuk investasi dalam pembibitan sapi di Indonesia, kata Mentan, merupakan awal yang baik. "Khususnya dalam mendukung program swasembada daging sapi pada 2014."

Enam perusahaan Australia yang menandatangani MOU dengan GAPSI adalah North Australian Cattle Company, Wellard Exports, South East Asia Livestock, Consolidated Pastoral Company, Austrex, dan Landmark Global. Di luar enam perusahaan, menurut Ketua GAPSI, Adikelana Adiwoso, masih banyak perusahaan lainnya yang menyatakan berminat. "Sedikitnya tiga perusahaan lagi sudah ingin gabung pada hari kedua konferensi," katanya, seperti dikutip di laman Kementerian Pertanian.

GAPSI sendiri dalam proyek pembibitan itu melibatkan setidaknya enam perusahaan nasional, yaitu PT Santosa Agrindo, PT Agro Giri Perkasa, PT Lembu Jantan Perkasa, PT Kadila Lestari Jaya, PT Widodo Makmur, dan PT Bedikari United Livestock Indonesia.

Dalam forum NTCA 2010, Mentan menegaskan Indonesia serius untuk menjalankan program dan kebijakan swasembada daging sapi. Selama ini, Indonesia adalah pasar besar dari sapi Australia. Jika Anda tidak ingin kehilangan pasar, investasilah mulai sekarang. "Bantu dan dukung kami mencapai swasembada." Mentan mengajak lebih banyak lagi perusahan untuk berinvestasi di Indonesia. "Enam perusahaan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan bibit sapi cti Indonesia."

Usai menghadiri forum NTCA, Mentan melakukan serangkaian pertemuan bilateral G to G dengan Pemerintah Australia di Parlianment House Darwin. Mula-mula dengan Mentan Northern Territory Kon Vatskalis, Menteri Bisnis dan Urusan Asia Rob Knight, dan Menteri Pertanian

Federal Tony Burke. Ikut hadir mendampingi Mentan RI dalampertemuan itu, antara lain Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anna Muawanah, Dirjen Peternakan Kementan, Gubernur Papua Barat, Gubernur NTT, Wagub NTB, Tenaga Ahli Mentan, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementan, Kepala Bapeda NTB, dan Kapus Karantina Peternakan Kementan.

Dukung swasembada sapi

Dalam pertemuan itu, pihak Australia mengakui pentingnya Indonesia bagi ekonomi Australia, khususnya di sektor peternakan. Mereka berharap, Australia masih bisa berperan penting dalam mencukupi kebutuhan daging sapi, meski Indonesia telah bertekad untuk swasembada daging sapi. Mereka juga menyatakan siap mendukung program swasembada dengan harapan Indonesia tidak menutup atau membatasi impor sapi dari Australia.

Mentan menegaskan, Australia adalah tetangga terdekat. Untuk menutupi kebutuhan daging sapi di dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tentu masih perlu impor. Selama tidak mendistorsi atau merusak harga sapi dalam negeri, impor sapi masih diperlukan sesuai kebutuhan. Pembatasan dilakukan ketika terjadi oversupply. Ketika swasembada tercapai pada 2014, impor sapi masih diperlukan sampai sekitar 10 persen.

Pertemuan tingkat menteri menyepakati dibentuk kelompok kerja yang akan merumuskan dan menindaklanjuti segala bentuk kerja sama, forum-forum teknis yang bersifat GtoG maupun B to B akan segera dibentuk untuk melakukan pembicaraan dan evaluasi secara periodik.

Selama kunjungan kerja ke Darwin, Mentan banyak ditanya wartawan soal kebijakan pembatasan impor sapi dari Australia. Sejumlah wartawan Australia juga bertanya, apakah Indonesia tidak khawatir jika Australia mengalihkan pasar dan menghentikan ekspor sapi ke Indonesia? Dengan tegas, Mentan menjawab tidak sama sekali. Sumber atau pemasok daging sapi di dunia ini banyak. Australia dan Selandia hanya bagian dari sekian banyak produsen sapi.

Mentan menegaskan, jika Australia tidak mendukung program swasembada daging sapi Indonesia melalui investasi pembibitan di dalam negeri, jangan salahkan Indonesia jika mengajak mitra negara lain. "Saya yakin, Australia tidak akan main-main dan tidak mau kehilangan pasar besarnya begitu saja dari Indonesia."

Dalam kunkernya, Mentan dan delegasi RI sempat berkunjung ke sentra peternakan sapi di Tipperary Livestock Station, pusat karantina peternakan sapi NT, dan Ford Private Museum di Winnellie, Darwin.

Upaya kesembilan perusahaan ternak sapi asal Negeri Kanguru tersebut merupakan bentuk kerja keras tak kenal lelah jajaran Kementerian Pertanian. Sebab, awal Maret lalu, Mentan bersama rombongan sudah melakukan kunjungan kerja selama lima hari ke Australia mulai Senin (8/3) sampai Jumat (12/3).

Agenda umum kunjungan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut adalah meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Khususnya, menarik investor sapi. Namun, saat itu belum satu pun pengusaha Australia yang sudah membubuhkan komitmennya berinvestasi di bidang usaha sapi Indonesia.

Masih enggannya investor Australia saat itu dapat dimaklumi. Pasalnya, mereka khawatir swasembada daging sapi Indonesia bakal menghilangkan pangsa pasar ekspor mereka ke Indonesia.

Toh, keraguan investor sapi saat itu berseberangan dengan sikap peternak lokal di Indonesia. Upaya Pemerintah RI menawarkan program investasi sapi kepada pemerintah serta pengusaha Australia justru direspons positif peternak dalam negeri.

Dukungan peternak lokal

Sejumlah peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) tidak mempersoalkan rencana investasi sapi tersebut. Justru sebaliknya, peternak lokal bakal banyak mendapat keuntungan dalam pola budi daya sapi.

Ketua Umum PPSKI, Teguh Boediyana, menyatakan, bagi Australia, Indonesia adalah pasar besar produksi sapi mereka, baik dalam bentuk sapi potong (bakalan) ataupun daging segar. "Saatnya Australia melihat Indonesia tidak sekadar pasar, tapi juga lahan investasi usaha yang kondusif," ujar Teguh kepada Republika, belum lama ini.

Walaupun demikian, Teguh mengingatkan, skema investasi sapi dari luar tidak boleh merugikan peternak sapi yang sudah ada di dalam negeri. Akan lebih baik bila investasi diarahkan pada peternak-peter-nak besar yang mampu memproduksi sapi secara masif.

PPSKI menekankan proposal investasi budi daya sapi yang sedang ditawarkan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono ke Pemerintah Australia, pekan ini, merupakan langkah tepat mengatasi kekhawatiran Australia terhadap program swasembada daging sapi Indonesia 2014.

Sehingga, ia melanjutkan, tawaran tersebut bisa menjadi solusi efektif para peternak sapi Australia agar tidak kehilangan mata pencariannya. Teguh berharap, program swasembada daging sapi bisa mendongkrak kesejahteraan para peternak sapi nasional dan juga mengubah paradigma pemenuhan kebutuhan daging dalam negeri.

Meski demikian, untuk menyinergikan program swasembada dengan menarik investasi dari luar, menurut Teguh, pemerintah harus menyiapkan lahan dan jaminan ketersediaan pakan bagi peternakan sapi berskala besar. "Termasuk, regulasi dan fasilitas-fasilitas menarik yang disamakan dengan investor dalam negeri," imbuhnya.

Namun, terpenting dari persoalan di atas, pengamat pertanian, Khudori, mewanti-wanti kepada pemerintah agar program swasembada sapi 2014 yang dicanangkan menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk terlepas dari ketergantungan impor daging sapi Australia. "Padahal, awalnya impor daging sapi ini program insidental untuk memenuhi kebutuhan nasional," ujar Khudori.

Karena itu, Khudori menyarankan agar pemerintah memulai proyek pengembangan budi daya sapi lokal terkait pencapaian program swasembada daging sapi 2014. "Kita harus mulai melepaskan ketergantungan dari Australia, mulai pembibitan sampai sapi potong kita penuhi semua dari lokal."

Ihwal langkah pemerintah yang menawarkan investasi usaha budi daya sapi kepada Australia, Khudori mengingatkan agar skema investasi haruslah skema yang menguntungkan bagi Indonesia. Jangan sampai, katanya, skema investasi justru mematikan para peternak sapi lokal yang mulai bersemangat meningkatkan produktivitas ternak sapi mereka.

Khudori pantas khawatir, sebab sejauh ini gagalnya program swasembada daging sapi yang sejatinya bisa terlaksana pada 2010 dinilai kurang mempunyai visi yang jelas untuk mengembangkan budi daya sapi di dalam negeri. Akibatnya, pemerintah telah terjebak dalam skema impor sapi, khususnya asal Australia, karena kelebihan populasi ternak sapi di negara tersebut.

Sehingga, sangat wajar jika skema impor sapi dari Negara Kanguru tersebut seakan membelit pemerintah untuk terus-menerus mendatangkan sapi dari negara tetangga itu. Hingga kini, Indonesia menjadi pasar bagi 60 persen produk sapi asal Australia. Jadi, kalau diterima atau tidak, kehadiran investor sapi asal Australia harus jadi momentum emas kebangkitan peternak sapi lokal untuk menggenjot produksi sapi sehingga dapat mengurangi impor. (***)

Menguji Ketegasan Politik Energi

2010-04-14T13:24:00.003+07:00

Rabu, 07 April 2010

Oleh Zaky Al Hamzah (Wartawan Republika )

www.qbheadlines.com

Faktor keamanan, kepastian hukum, dan kepastian usaha adalah fixed variable yang tidak bisa diganggu gugat dalam setiap keputusan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat dan daerah harus kontinu menjaga serta meningkatkan rasa aman, kepastian usaha, dan kenyamanan berusaha guna menopang pembangunan ekonomi di daerah. Sehingga, target pertumbuhan bisa tercapai.

Sayangnya, faktor ini belum dipegang penuh pemerintah. Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen pada Juli 2010, justru dinilai menambah runyam kepastian usaha di dalam negeri. Belum tuntas pula kepastian pasokan dan harga gas di dalam negeri. Hingga kini, kalangan industri masih menjerit.

Sebab, ketersediaan listrik serta gas merupakan elan vital keberlanjutan produksi di industri. Bukan hanya industri skala besar, industri kecil dan menengah pun menjadikan dua komponen ini sebagai penyerap terbesar pos investasi usaha.

Optimisme meningkatkan daya saing saat menghadapi perdagangan pasar bebas Asean-Cina (ASEAN-China Free Trade/ACFTA) menghadapi ancaman nyata. Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Djimanto, mengatakan rencana kenaikan itu belum waktunya mengingat buruknya kualitas listrik yang dipasok Perusahaan Listrik Negara (PLN). Djimanto menjelaskan masih sering aliran listrik padam secara tiba-tiba maupun voltase yang naik turun. ”Kami menolak kenaikan tarif listrik sebelum kualitas pasokan terjamin,” katanya kepada Republika , beberapa waktu lalu.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Soetrisno, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri sulit meningkatkan daya saing apabila TDL naik 15 persen. Sebab, pada waktu yang sama sektor industri ini masih cemas menghadapi implementasi ACFTA yang membebaskan 6.682 pos tarif sejak Januari 2010.

”Kami nilai pemerintah kurang sopan akan menaikkan TDL, karena pemerintah dan pengusaha justru harus bahu-membahu meningkatkan daya saing menghadapi perdagangan bebas. Kenaikan TDL jelas kontraproduktif bagi daya saing,” katanya.

Berdasarkan catatan API, konsumsi listrik terhadap struktur biaya produksi mencapai 14,98 persen. Konsumsi listrik tertinggi dipakai subsektor fiber (serat sintetis) sebesar 28 persen, pemintalan ( spinning ) 18,47 persen, dan weaving (kain) 14,37 persen.

Padahal, pemerintah pada akhir tahun lalu pernah berjanji tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan TDL. Faktanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati malah menyatakan jika TDL harus naik. Sebab, bila TDL tidak dinaikkan 15 persen per Juli 2010, subsidi listrik oleh pemerintah akan meningkat dari Rp 54,5 triliun menjadi Rp 61,3 triliun.

Dengan adanya tambahan ini, defisit anggaran dapat melebar menjadi 2,2 persen dari Product Domestic Bruto (PDB) atau sekitar Rp 136,6 triliun. Padahal, asumsi awal defisit yang akan diajukan sebelumnya hanya 2,1 persen atau sekitar Rp 129,8 triliun.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Dahlan Iskan, berkelit, jika pihaknya hanya menerima keputusan pemerintah sehingga usulan kenaikan bukanlah domain perusahaan listrik tersebut. Dahlan justru mengungkapkan fakta bahwa dari besaran subsidi di atas, sekitar 24 persen di antaranya adalah pelanggan superkaya dengan daya 6.000 VA.

Dengan kata lain, sebanyak 52 persen subsidi listrik yang dikucurkan oleh pemerintah setiap tahunnya dinikmati masyarakat mampu (kaya) dan industri skala besar telah mengonsumsi sekitar 28 persen subsidi. Bagaimana dengan pelanggan rumah tangga kecil dengan daya 450 hingga 1.300 VA? mereka hanya menikmati 48 persen subsidi listrik.

Kalaupun tidak jadi naik, PLN sudah menyiapkan hitungan alternatif subsidi. Yakni, kenaikan subsidi dari Rp 37,8 triliun menjadi Rp 55 triliun dalam APBN-P 2010. “Tapi, kalau TDL dinaikkan dengan rata-rata 15 persen, subsidi listrik hanya di kisaran Rp 47-49 triliun,” ujar Dahlan. Angka ini, katanya, belum termasuk tambahan biaya produksi listrik di PLTGU Muara Tawar sebesar Rp 2,4 triliun.

Namun, DPR RI tidak serta-merta memberikan lampu hijau. Komisi VII DPR justru meminta melakukan reformasi pada sektor ketenagalistrikan, khususnya menyangkut sistem tarif listrik dan mekanisme subsidi listrik. Karena, reformasi dinilai akan membuat peta jalan yang pasti. Sebab, kenaikan TDL bukan menyelesaikan masalah defisit anggaran. Namun, di sisi lain dipastikan membuka masalah baru.

Ternyata, akar masalah karut-marutnya persoalan kelistrikan ini karena pemerintah kurang tegas. Terutama, dalam strategi energi nasional. Dalam penggunaan bahan bakar pembangkit di PLN, pemerintah mendorong pengalihan dari minyak ke gas.

Lucunya, pasokan gas justru dipaksa untuk dijual ke luar negeri, daripada dipakai industri lokal, termasuk PLN yang masih menggunakan 36 persen bahan bakar dari minyak. Beban pemakaian minyak sangat besar, yakni Rp 38-Rp 40 triliun per tahun.

Akibatnya, PLN masih merugi hingga kini karena Harga Pokok Produksi (HPP) listrik sangat tinggi, yakni sekitar Rp 1.300/Kwh dan TDL rata-rata yang hanya sekitar Rp 688/Kwh. Selain menaikkan TDL seperti skenario di atas, opsi lain mengurangi kerugian sekitar Rp 700/Kwh adalah mengucurkan subsidi.

Padahal, usulan penggunaan gas bukan hari ini saja. Justru usulan itu berasal dari Serikat Pekerja (SP) PLN. Era 1980-an, SP PLN sudah menyiapkan pembangkit yang bisa dioperasikan dengan bahan bakar gas dan minyak yang bisa menghasilkan daya 7.500 megawatt untuk seluruh Indonesia.

Dalam proyeksinya, jika pembangkit dioperasikan dengan gas, hanya menelan biaya Rp 7 triliun per tahun. Artinya, saat itu, karena tidak menggunakan gas, terjadi inefisiensi sekitar 26 triliun per tahun.

Untuk itulah, pemerintah diminta mencari solusi alternatif rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen pada Juli 2010 mendatang. Sehingga, daya saing industri nasional tidak terganggu.

”(Perlu) solusi alternatif (kenaikan TDL), misalnya dengan memberikan kompensasi terhadap berbagai subsektor industri yang paling terkena dampak kenaikan. Agar daya saing produk industri nasional tidak semakin melemah,” kata Ketua DPR RI, Marzuki Alie, Senin (5/4).

Keputusan lain DPR adalah mendesak pemerintah agar mengutamakan suplai gas untuk kebutuhan dalam negeri bukan untuk ekspor. Marzuki sangat memahami, krisis gas yang terjadi disebabkan suplai gas kepada sektor ekspor masih sangat dominan.

”Dewan menaruh perhatian atas terjadinya krisis gas, pasokan gas untuk Perusahaan Gas Negara (PGN) defisit hingga 300 juta standar kaki kubik. Hal tersebut diakibatkan adanya suplai gas yang besar kepada industri yang bergerak di bidang ekspor, padahal seharusnya pemerintah mengutamakan suplai gas untuk kebutuhan dalam negeri,” ujar Marzuki.

Ia mengatakan, jumlah pasokan gas ke pasar domestik sudah diatur dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Saat ini, pasokan gas yang digunakan untuk ekspor mengakibatkan suplai gas ke industri pupuk dan kebutuhan pembangkit tenaga listrik terpangkas.

PLN, misalnya. Kata dia, terpaksa mengganti gas dengan solar industri jenis high speed diesel yang mengakibatkan naiknya biaya operasional pembangkit. ”Jika hal ini terus berlangsung, listrik akan mengalami byarpet terus-terusan dan ongkos produksi listrik juga bertambah,” jelasnya.

Sesuai UU No 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010, DPR memang telah membolehkan pemerintah menaikkan TDL. Namun, kenaikan tersebut sesuai UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu mendapat persetujuan DPR.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Benny Soetrisno, juga menyetujui jika rencana kenaikan TDL sebesar 15 persen dapat dibatalkan jika Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina lebih berpihak kepada industri dalam negeri.

Mengenai alasan PLN yang mengklaim bahwa kenaikan TDL bukanlah domainnya, Benny justru menilai PLN mempunyai solusi untuk membuat TDL tidak naik, yaitu dengan mengganti bahan bakar batu bara dengan gas. Dengan mengganti batu bara dengan gas, PLN akan dapat melakukan penghematan sebesar Rp 3 triliun.

Memang penghematan tidak sebesar jika menaikkan TDL sebesar 15 persen, yakni mencapai Rp 6 triliun. ”Karena kalau pakai gas untuk mencapai Rp 6 triliun masih kurang Rp 3 triliun, PLN berjanji akan melakukan penghematan,” kata dia.

Diketahui, penggunaan batu bara dan gas alam sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak bumi telah menjadi tren global. Di Cina dan India, misalnya, batu bara berperan dominan dalam menggerakkan industri.

Menurut data International Energy Agency, pada 2005 total konsumsi batu bara mencapai 2.778,2 juta ton BOE atau setara 27,2 persen total konsumsi energi dunia, sedangkan gas bumi setara 2.420,4 juta ton atau 23,7 persen konsumsi energi dunia. Di Indonesia upaya mengurangi ketergantungan atas minyak bumi melalui pemanfaatan batu bara dan gas alam mulai ditingkatkan.

Hal itu sejalan dengan program National Mixed Energy 2025 yang menargetkan peningkatan kapasitas batu bara dan gas alam sebagai pengganti minyak bumi. Batu bara diprediksi menyuplai 33 persen dari kebutuhan energi nasional dan gas bumi sebesar 30 persen kebutuhan nasional, sedangkan minyak bumi 21 persen.

Menurut Benny, langkah efisiensi akan dilakukan melalui mesin-mesin diesel yang digunakan cabang PLN di luar Pulau Jawa. Karena, selama ini, mesin diesel di luar Pulau Jawa banyak yang rusak sehingga tidak dapat digunakan.

“Kalau kedua hal ini dapat dilakukan, TDL dipastikan tidak akan mengalami kenaikan,” kata Benny. Kadin mengusulkan agar BUMN penghasil batu bara untuk tidak membayar dividen dalam bentuk uang, tetapi batu bara. Batu bara itu harus diserahkan ke PLN oleh pemerintah.

Dengan mengunakan sistem ini, katanya, PLN hanya menanggung beban biaya ongkos pengangkutan batu bara dari sumber. Dengan biaya pengangkutan ini, jauh lebih murah dari harga batu bara. Benny menjelaskan, saat ini harga batu bara sekitar 70 dolar AS per ton. Kalau hanya mengangkut, biayanya sekitar 10-15 dolar AS per ton, sehingga akan menghemat.
Masalahnya, walaupun sudah ada dua solusi cukup baik, Benny mengakui, PLN belum berani mengambil sikap. Keputusan ini berada di tangan pemerintah.

Benny berharap Kementerian ESDM lebih membela kepentingan industri dalam negeri di banding luar negeri. Sebaliknya, “Kalau tidak mau memberi salah satu dari solusi itu, berarti ESDM membela kepentingan asing,” ujarnya. Tapi, kalau Kementerian ESDM dan PLN sudah lepas tangan, Presiden SBY perlu ambil kendali untuk bertindak tegas mengenai kepastian jaminan pasokan listrik dan ketersediaan gas yang menjadi kebutuhan utama ratusan juta jiwa penduduk Indonesia. (***)

'Lampu Merah' Penerimaan Pajak

2010-04-14T13:18:00.002+07:00

Teguh Firmansyah
Wartawan Republika

Sumber Foto: www.pacamat.com

Alih-alih mendapat potongan tax ratiodi saat Ditjen Pajak terseok-seok membenahi diri, DPR justru memberi pekerjaan rumah (PR) tambahan dengan mengusulkan kepada pemerintah supaya menaikkan tax ratiohingga 16 persen atau sekitar Rp 950 triliun pada 2010 ini.

''Tadinya kenek Metromini yang nurunin penumpang di depan kantor (Ditjen Pajak) bilang 'Pajak-Pajak', sekarang, sudah ganti jadi 'Gayus-Gayus'. Bahkan, di perkumpulan RT kalau ada orang pajak di situ, dibilang pegawai pajak itu najis. Begitu pula dengan sejumlah gerakan di dunia maya yang digerakan anak muda berupaya memboikot pembayaran pajak.''

Keluhan ini disampaikan Direktur Jenderal Pajak, Muhammad Tjiptardjo, dalam satu kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktorat Jenderal Pajak dengan Panitia Kerja (Panja) Perpajakan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beberapa waktu lalu. Segenap anggota panja bertubi-tubi melayangkan pertanyaan kepada sejumlah pejabat Ditjen Pajak. Dari kasus Gayus, target penerimaan, pembenahan instansi, hingga mencuat usulan untuk mendesak mundur Dirjen Pajak.

Meski dengan mimik sedikit bercanda, Tjiptardjo mengakui adanya tekanan psikologis cukup kuat terhadap pegawai yang bekerja di instansi itu akibat kasus Gayus Tambunan, tersangka korupsi penggelapan pajak dengan simpanan sekitar Rp 28 miliar.

Bila dikaji secara cermat, tekanan publik terhadap Ditjen Pajak setelah terkuaknya kasus ini memperlihatkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, kasus tersebut bisa menjadi cambuk untuk memperbaiki reformasi birokrasi, khususnya di sektor perpajakan. Di sisi lain, ada semacam distrust ataupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap publik.

Jika sisi kedua ini menguat dan pemerintah tidak segera melakukan perbaikan, bukan tidak mungkin masyarakat akan benar-benar enggan membayar pajak. Sehingga, tidak sekadar pada gerakan dunia maya dengan menggagas gerakan tolak bayar pajak.

Apabila ini terjadi, target penerimaan negara akan benar-benar terancam. Berbagai proyek pembangunan dan program pemerintah akan terhambat. Karena, hampir 70 persen penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan.

Tengok RAPBN 2010, target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp 742 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 650 triliun berasal dari pajak. Sementara, dalam RAPBN Perubahan 2010 ada penurunan 1,3 persen menjadi sekitar Rp 733 triliun. Jumlah ini masih sekitar 70 persen dari total pemasukan penerimaan dalam negeri yang diperkirakan mencapai Rp 973 triliun.

Untungnya Ditjen Pajak masih bisa menghela napas, sebab hipotesis di atas untuk sementara waktu belum terbukti. Pasalnya, hingga batas waktu penyerahan SPT (surat pemberitahuan) Tahunan per 31 Maret 2010 lalu, sebanyak 5,9 juta SPT Tahunan sudah terkumpul. Padahal, jika dibandingkan dengan periode sama pada 2009 hanya tercatat 4,56 juta SPT. Dengan demikian, ada kenaikan sekitar 29,75 persen.

Tapi, apakah kekhawatiran ini hanya sampai di sini? Jawabannya tentu tidak. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan ancaman terhadap target penyerahan SPT tahunan belum selesai karena SPT badan baru akan terkumpul semua sampai dengan akhir April nanti. Artinya, badai belum berlalu menghantam bahtera Ditjen Pajak.

Banyak Kebocoran

Sejumlah kalangan menilai, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menggenjot sektor perpajakan belum dilakukan secara optimal. Hal itu disebabkan masih banyaknya kebocoran-kebocoran di sektor perpajakan yang menyebabkan tax ratio terhadap product domestic bruto masih sangat kecil. Tax ratio Indonesia kini hanya sekitar 12,4 persen dari PDB atau sekitar Rp 742 triliun. Mengacu situasi serupa di negara lain, angka tax ratio sudah lebih dari 15 persen.

Alih-alih mendapat potongan tax ratio di saat Ditjen Pajak terseok-seok membenahi diri, merevitalisasi kinerja, memoles citra kepada publik dan para wajib pajak, DPR justru memberi pekerjaan rumah (PR) tambahan dengan mengusulkan kepada pemerintah supaya menaikkan tax ratio hingga 16 persen atau sekitar Rp 950 triliun pada 2010 ini. ''Masak kita kalah dari negara-negara miskin seperti Sri Langka, mereka menargetkan tax rasio-nya 17 persen dan India lebih tinggi lagi,'' ujar anggota Panja Pajak DPR, Darmansyah.

Anggota Panja Perpajakan DPR lain bahkan ada yang sempat mengancam untuk meng-outsourcing Ditjen Pajak jika tidak mampu mengoptimalisasikan pemasukan dari pajak. Ancaman itu sebagai shock therapy.

Usulan tax ratio 16 persen memang bukan hal mustahil, tapi juga tidak mudah. Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengakui adanya potensi tersebut. ''Potensi itu ada, tapi bagaimana kita mampu menangani masalah kebocoran-kebocoran ini,'' ucapnya. Toh, Hatta mengakui ternyata masih cukup banyak potensi pajak yang belum tergarap.

Pertanyaannya di manakah kebocoran itu? Mencuatnya kasus Gayus bagai menemukan titik terang. Modusnya cukup jelas bahwa terdapat kebocoran penerimaan pajak melalui kongkalikong antara wajib pajak (WP) dengan oknum aparat pajak.

Sehingga, pembayaran yang seharusnya disetorkan sesuai penghitungan wajar, menjadi menyusut karena akal-akalan dari oknum petugas pajak. Posisi konsultan pajak yang seharusnya memberikan perhitungan secara akurat, justru jadi penghubung antara WP dan oknum petugas pajak dalam mempermainkan persentase setoran pajak.

Memang di dalam peraturan, para WP mempunyai hak untuk menyatakan keberatan jika merasa uang yang harus dibayarkan dirasa tidak sesuai dengan apa yang dimiliki. WP dapat mengajukan itu di Sub Direktorat Keberatan.

Menkeu Sri menjelaskan, sejak reformasi perpajakan dimulai pada 2006 sampai saat ini, sudah jarang WP yang 'bermain mata' di Sub Direktorat ini. Karena itu, dari beragam kasus yang diajukan oleh WP, umumnya keberatan mereka ditolak. Meski, kata Menkeu, bukan berarti WP tidak mempunyai hak untuk keberatan.

Namun, seketat-ketatnya aturan, mafia pajak selalu memiliki celah untuk mengakali penerimaan pajak. Cara baru, dengan memperkarakan kasus keberatan WP ke Pengadilan Pajak, yakni melalui mekanisme banding yang melibatkan Sub Direktorat Banding dan Pengadilan Pajak. Dengan demikian, mereka bisa lebih leluasa menjalankan tindakan penyimpangan sehingga kas negara terpangkas. ''Di sini pemerintah kemudian banyak kalah,'' ungkap Menkeu. Karena itu, perbaikan bukan hanya sekadar di Ditjen Pajak, tetapi juga peradilan.

Sesuai UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan, jika putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembatalan pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 persen (dua persen) sebulan, untuk paling lama 24 bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2000 hingga 2008, sebesar 80 persen kasus dimenangi WP. Pada 2007, dari 2.270 perkara pajak yang diputus, Ditjen Pajak hanya menang untuk 406 kasus.

Sementara pada 2008, dari 3.027 kasus yang diputus Pengadilan Pajak dengan nilai Rp l6,l triliun, WP memenangi 2.777 kasus dan sisanya dimenangkan Ditjen Pajak. Kerugian negara jika ini terjadi penyimpangan mencapai sekitar Rp l2,5 triliun.

Dalam hal kerawanan ini, Dirjen Pajak, Tjiptardjo, mengakui setidaknya 15 ribu aparat Ditjen Pajak di Indonesia cukup rawan melakukan penyelewengan. Umumnya, mereka berada di empat titik unit 'lahan basah', yakni bidang pemeriksaan, account representative, juru sita, serta penelaah keberatan dan banding.

Selain kebocoran-kebocoran ini, upaya untuk menagih utang pajak yang belum dibayarkan WP juga harus menjadi prioritas Ditjen Pajak. Ingat, jumlah nilai tunggakan pajak pada Maret 2010 lalu belum bergeser lebih jauh dari posisi Januari 2010. Ditjen Pajak melansir tunggakan pajak per akhir Maret lalu mencapai Rp 50,5 triliun atau menurun dari awal tahun Rp 50,8 triliun.

Pengawasan lemah

Kebocoran penerimaan dari sektor pajak ini memperlihatkan adanya kelemahan pengawasan yang dilakukan internal pajak. Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen pajak yang seharusnya bisa memberikan informasi soal kekayaan atau harta yang dimiliki petugas pajaknya, ternyata hanya mampu melakukan penyidikan terhadap WP yang nakal. Itulah yang kemudian dikritisi sejumlah anggota Panja Pajak DPR.

Anggota Panja, Ecky Awal Mucharam, mengatakan ada hal yang salah terkait dengan interpretasi dari fungsi intelijen dan penyelidikan. Menurutnya, unit ini seharusnya tidak hanya mengawasi wajib-wajib pajak, namun petugas pajak. Karena itu, kata dia, keduanya saling bersinggungan dan memiliki keterkaitan.

"Kemampuan intelijen ini bukan cuma WP, tapi juga petugas pajak," terangnya. Ia juga mensinyalir, jika kasus Gayus ini bukanlah yang pertama. Tetapi, masih ada Gayus-Gayus yang lain.

Tjiptardjo pun mengakui lemahnya pengawasan. Namun, dia berjanji akan melakukan pembenahan ke depan. Bahkan, kata dia, selama kuartal pertama ini pihaknya telah memberikan sanksi lebih dari 200 orang. Salah satu modus yang dilakukan, yakni pemalsuan data pajak. "Tapi, bukan berarti kalau ada tikus dilumbung, semua dibakar bersama lumbung dan padinya, kan," kilah Tjiptardjo.

Ecky lantas mengusulkan supaya BPK mengaudit Ditjen Pajak. Audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan serta bagaimana pelaksanaan standard operational procedure (SOP). ''Yang tidak boleh adalah audit pengisian SPT. Karena yang kita minta adalah audit kepatuhan,'' kata dia.

Pengamat Perpajakan, Darussalam, mengatakan reformasi harus dilakukan ke semua institusi perpajakan yang ada. Selain Ditjen Pajak, reformasi dilakukan pada DPR yang mengeluarkan UU perpajakan, pengadilan pajak, serta asosiasi konsultan pajak.

Kini, Ditjen Pajak bersama Kementerian Keuangan bahu-membahu membenahi citra institusi pajak itu. Untuk langkah awal Ditjen Pajak, ternyata cukup sepele, yakni mengganti slogan. Perubahan slogan baru yang sebelumnya 'Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaanya' menjadi 'Bayar Pajaknya, Awasi Pemungutannya'. Semoga tidak hanya sekadar slogan. Tapi, betul-betul dilaksanakan. ed: zaky al hamzah

8 LANGKAH KEMENTERIAN KEUANGAN MENGATASI MAKELAR PAJAK

1. Meminta penyerahan daftar kekayaan dan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) beberapa tahun terakhir dari jajaran pejabat sampai level eselon empat. Selain itu, pelaksana di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang rawan berhubungan dengan wajib pajak (WP) dan melakukan pemeriksaan mendetail.

2. Melakukan pemeriksaan menyeluruh bidang pemeriksaan pajak. Selain itu, untuk jangka pendek, Kemenkeu akan membebastugaskan seluruh jajaran/staf yang bekerja di Unit Keberatan bersama Gayus Tambunan. Kemenkeu juga akan memeriksa semua kasus keberatan yang terjadi pada periode 2006-2009 dan semua kasus kekalahan di Pengadilan Pajak dalam penanganan keberatan, pemeriksaan kepada aparat pajak, WP, dan hakim pajak.

3. Meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut transaksi para aparat pajak, WP, dan hakim pajak yang berhubungan dengan kasus keberatan.

4. Melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam perbaikan peradilan pajak.

5. Kemenkeu akan meminta Komite Pengawas Perpajakan (KPP) untuk memeriksa proses, kebijakan, dan administrasi pajak serta bea cukai yang rawan korupsi.

6. Membentuk tim pembuka borok internal tidak resmi (wisthle blower) dan membentuk mekanisme pengaduan yang mudah dan kredibel. Sehingga, pengadu merasa aman dan berani serta aduan ditangani dengan sungguh-sungguh.

7. Mengevaluasi unit kepatuhan internal dan Inspektorat Jenderal agar makin mampu mendeteksi pelanggaran secara lebih dini.

8. Mempercepat pelaksanaan penilaian indikator kinerja individu, termasuk indikator integritas secara lebih detail dan tegas, agar efek pencegahan dapat terbangun.
(-)

Polri tak Prioritaskan Century

2010-01-27T17:29:00.001+07:00

JAKARTA -- Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji memiliki fakta baru pengungkapan skandal pengucuran dana (//bailout//) Bank Century (BC). Fakta tersebut tertuang dalam satu bundel dokumen testimoni dan dokumen lain yang memperkuat kesaksiaannya didepan Panitia Khusus (Pansus) Angket Century pada 20 Januari lalu.

Melalui testimoni berjudul 'Bhayangkara Sejati Setia dan Loyal', Susno menyebutkan ada tiga kasus yang disebut Berskala Besar Nasional dan Rawan Politisasi. Kasus pertama skandal Century, dan dua kasus lain tentang kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dan teroris.

Menurut Andi Rahmat, anggota Pansus asal Fraksi PKS, karena diserahkan secara terbuka, maka materi testimoni tidak lagi bersifat rahasia. ''Usai diperiksa Pansus, Pak Susno menyerahkan testimoni itu kepada anggota. Testimoni Susno ini menjelaskan skandal Century sampai jadi besar,'' ucap Andi, di Jakarta, Selasa (26/1).

Tentang kasus Century, dalam testimoninya, Susno menjelaskan alasan Bareskrim Polri tidak memprioritaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi atas //bailout// Rp 6,76 triliun. Susno mengaku ada pihak yang diselidiki tengah mengikuti proses Pemilihan Wakil Presiden 2009.

Bunyi catatan tersebut, //''Bareskrim memang tidak memprioritaskan penyidikan kasus penyertaan dana LPS sebesar Rp 6,762 triliun dikarenakan pertimbangan sebagai berikut : Ada diantara anggota KSSK saat itu yang sedang mengikuti Pemilu Wakil Presiden, kemudian menang sehingga menunggu persiapan pelantikan Wakil Presiden, yang tentunya kalau langsung disidik akan terjadi kehebohan, walaupun sebenarnya untuk membuktikan adanya korupsi dalam kasus penyertaan modal dari LPS senilai Rp 6, 762 triliun ke Bank Century tidak terlalu sulit.''//

Susno tidak menyebut nama. Tetapi, sosok yang disebut sebagai 'anggota KSSK', maka patut diduga adalah Wakil Presiden Boediono yang juga mantan Gubernur BI serta anggota KSSK. ''Intinya Bareskrim sudah menyelidiki internal, tapi karena dikhawatirkan ada ekses ke calon wapres yang akan dilantik, kemudian dihentikan,'' jelas Andi. Selanjutnya, dalam pengembangan kasus BC, Susno menyebutkan dalam testimoninya, Bareskrim membagi tiga kasus besar yakni kasus murni perbankan, kasus nonperbankan, dan kasus dugaan korupsi //bailout//.

Kemudian, terkait penyidikan kasus pimpinan KPK, Susno mengaku, langsung ditangani Kapolri dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ''Penyidikan langsung di-//handle// Kapolri dan melaporkan hasilnya kepada Presiden,'' beber Susno. Catatan tertanggal 27 November 2009 ini dibuat Susno setelah pencopotan dirinya sebagai Kabareskrim. Susno juga menjelaskan berbagai isu yang menerpa dan berujung pada pelepasan jabatannya.

Ketika dikonfirmasi, Susno yang sedang umroh tak bisa dihubungi. Juru bicara keluarga Susno, Husni Maderi mengaku tak bisa memberi komentar karena belum berbicara dengan Susno. ''Bapak (Susno) baru kembali awal bulan,'' katanya.

Sementara, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ito Sumardi membantah pernyataan Andi Rahmat tentang testimoni Susno Duadji. ''//Ngaco// itu,'' katanya. Menurutnya, polisi sudah berusaha menuntaskan skandal BC. Kalau memang Polri menerima testimoni dari Susno, maka akan ditindaklanjuti. Ito menegaskan semua kasus BC sudah tuntas baik kasus penipuan dan penggelapan, hanya untuk //money laundring//-nya terkendala. ''Ada petunjuk jaksa untuk memeriksa Hesyam dan Rafat Ali (buronan, red),'' katanya.

Sementara, Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, meyakini jika Boediono tak memberikan perintah apapun kepada Susno. ''Tak mungkin //kan// itu perintah Pak Boed (Boediono), //wong// Pak Boed bukan polisi masak //merintah-merintah//,'' kata Yopie. Dia tidak mengetahui penghentian kasus itu inisiatif siapa. Kemungkinan, katanya, penyidikan dihentikan karena Susno tak memiliki bukti. ''Lengkapnya tanya ke Susno,'' katanya. n andri s/ratna p/c01/yasmina h, ed: zaky ah

Merajut Karakter

2010-01-19T00:02:00.001+07:00

Oleh: Zaim Uchrowi

Setahun silam, seorang kawan pergi ke Vietnam. Ia mewakili perusahaannya untuk mencari tanah buat sebuah investasi. Rencananya, mereka akan membangun pengolahan limbah kelapa sawit. Untuk itu, mereka berhubungan dengan kantor penanaman modal setempat. Sebuah proses yang tampaknya biasa saja, tapi ternyata membuatnya terkejut.

"Investasi kami tidak besar, tapi saya dijemput langsung oleh wali kota," katanya. Ia membawa hadiah pulpen MontBlanc dan jam Bulgary yang diterima baik oleh wali kota. Namun, esok paginya, staf wali kota mengembalikan hadiah tersebut. "Mohon maaf, tolong jangan pernah beri hadiah apa pun. Kami akan ditahan kalau menerima hadiah." Sebuah pernyataan yang mengejutkan kawan itu.

Rasa terkejutnya tidak berhenti di sana. Ia mengurus izin usaha dan mendapatkan tanah hanya dalam waktu 12 hari. Masyarakat tempat berinvestasi itu juga menyambut baik. Yang terpentng adalah memberi pekerjaan pada warga sekitar. Itu juga bukan masalah karena secara mental mereka siap bekerja dan tak menuntut apa pun, kecuali yang secara ketentuan memang berlaku.

"Saya lebih melihat Islam di negeri komunis itu dibandingkan di sini." Di negara yang minoritas Muslim ini, bangsa itu dipandangnya memiliki sikap dan mental yang siap untuk menjadi bangsa maju. Terbukti, kemajuan Vietnam secara bertahap makin meninggalkan kita. Bukan hanya di dunia olahraga, seperti di SEA Games, namun di berbagai kancah kehidupan lain.

Sikap mental demikian tentu tak datang tiba-tiba. Sikap mental itu merupakan karakter yang terbangun dari nilai kepercayaan dan budaya yang dianut. Hal itu telah berakar panjang pada sejarah Vietnam, 'satu-satunya bangsa yang pernah mengalahkan Cina, Prancis, ataupun Amerika. Dengan kata lain, karakter--sebagai kunci kemajuan bangsa--bukan hadir begitu saja, melainkan merupakan hasil rajutan yang sangat ditekuni oleh seluruh bangsa.

Ketekunan merajut karakter di lingkungan pesantren digambarkan dengan kisah Ibnu Hajar. Ia seorang santri dengan kecerdasan pas-pasan yang membuatnya selalu tertinggal dalam menerima pelajaran. Menjadi murid terbodoh tentu membuat frustrasi. Ia lalu pulang kampung dan memilih putus sekolah. Saat beristirahat dalam perjalanan pulang, ia melihat tetesan air yang menimpa sebuah batu. Tampaknya, sudah bertahun-tahun tetesan itu terjadi hingga batu tersebut berlubang.

Akal sehat menuntunnya pada sebuah kesadaran. Batu yang keras pun dapat berlubang oleh tetesan lembut air jika terjadi secara terus-menerus. Serendah apa pun kecerdasan, pikirnya, akan terasah bila terus-menerus ditempa dengan belajar. Maka, ia putuskan untuk kembali ke sekolah. Ibnu Hajar menjadi seorang pembelajar yang sangat tekun hingga kelak menjadi intelektual yang dihormati lingkungannya.

Ketekunan merajut karakter seperti itu terpotret jelas di masyarakat Jepang. Sejak dari rumah, anak-anak telah dilatih untuk menjadi jujur, bersih, tertib, dan tekun. Tatanan buat meletakkan sepatu pun telah terumuskan secara baik hingga seluruh masyarakat memiliki nilai bersama. Ketekunan merajut karakter juga dimiliki para pendidik sehingga mereka bukan hanya menekankan aspek pengajaran di sekolah, melainkan lebih menekankan pada penanaman budi pekerti. Hasilnya adalah bangsa Jepang yang berkarakter kuat. Bangsa yang menjadi bangsa global dengan berpijak pada nilai dan akar budayanya sendiri.

Kita sebagai bangsa memang masih jauh dari posisi itu. Namun, tak pernah ada kata tak bisa bila kita mau bersungguh-sungguh mengejar ketertinggalan itu. Kuncinya adalah ketekunan bersama untuk membentuk rajutan karakter yang kuat hingga bangsa ini menjadi bangsa maju, seperti Jepang dan beberapa bangsa lain. Ketekunan bersama itu selalu memerlukan ketekunan pribadi masing-masing sebagai titik mulanya. Sarasehan nasional Membangun Karakter dan Budaya Bangsa yang digelar Departemen Pendidikan Nasional, kemarin (14/1), merupakan awal yang manis untuk merajut karakter bangsa ini.*

Sumber: Koran Republika Jumat, 15 Januari 2010.

Perdagangan Bebas

2010-01-18T23:52:00.002+07:00

Oleh Umar Juoro

Perdagangan bebas ASEAN-Cina secara penuh mulai dilaksanakan pada Januari 2010. Berbagai pihak menyampaikan kekhawatirannya terhadap akibat yang ditimbulkan dari perdagangan bebas, yaitu terempasnya produk-produk dalam negeri melawan produk-produk Cina yang lebih murah dan banyak jenisnya. Produk-produk yang dihasilkan Indonesia adalah sejenis dengan produk-produk Cina.

Kalangan pengusaha, politisi, dan banyak pengamat meminta ditundanya pelaksanaan perdagangan bebas ini. Dari kalangan pemerintah sendiri, menteri Perindustrian mengusulkan penundaan pelaksanaan perdagangan bebas ini. Sementara itu, menteri Perdagangan menyatakan bahwa perdagangan bebas ini harus tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kesepakatan. Penundaan dapat dilakukan pada pos tarif tertentu, itu pun harus dengan persetujuan negara ASEAN lain juga Cina.

Pelaksanaan perdagangan bebas juga akan menurunkan penerimaan dari bea cukai yang diperkirakan mencapai Rp 15 triliun. Sebelum pelaksanaan perdagangan bebas dengan Cina sekalipun, aparat bea cukai cukup kewalahan dalam mengatasi penyelundupan barang-barang dari Cina.

Bagi konsumen, perdagangan bebas memberikan keuntungan yang besar karena harga barang menjadi murah dan lebih banyak pilihan. Sebelum perdagangan bebas dengan Cina, produk-produk Cina telah banyak kita dapatkan baik secara legal maupun ilegal dalam berbagai jenis dan dipasarkan di berbagai tempat. Konsumen pada umumnya menyukai produk Cina ini karena murah harganya. Apalagi, banyak produk Cina yang merupakan pemalsuan dari barang-barang dengan merek terkenal dengan harga yang sangat murah.

Cina mempunyai kemampuan produksi yang sangat besar. Selain upah pekerja yang relatif murah, Pemerintah Cina memberikan fasilitas yang besar baik dalam bentuk dukungan infrastruktur yang memadai maupun bunga kredit yang rendah. Pemerintah Cina membangun infrastruktur besar-besaran yang membuat produksi dan distribusi barang sangat terdukung. Bank-bank yang dimiliki pemerintah juga memberikan kredit dengan bunga yang sangat rendah. Selain itu, mata uang yuan dibuat relatif lemah terhadap dolar sehingga mendorong daya saing produk-produk Cina di pasar luar negeri.

Keadaan di Indonesia hampir merupakan kebalikannya. Para pengusaha di industri manufaktur menghadapi permasalahan serius berupa buruknya infrastruktur. Pasokan listrik tidak memadai. Sarana jalan dan pelabuhan tidak mendukung distribusi yang efisien. Bunga pinjaman bank juga tinggi. Permasalahan ketenagakerjaan terus menghambat kegiatan produksi. Tambahan lagi, masih banyaknya pungutan yang menambah biaya tinggi. Dalam keadaan seperti ini, sangat sulit bagi produk Indonesia untuk bersaing dengan produk Cina bahkan di pasar dalam negeri. Sekarang ini defisit perdagangan Indonesia dengan Cina mencapai sekitar 3 miliar dolar AS dan kemungkinan akan meningkat lagi.

Namun, kalau kita menganalisis lebih jauh lagi. Adalah tidak mungkin seluruh kegiatan produksi terpusat di Cina. Upah pekerja di Cina terus mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari Indonesia. Importir dari banyak negara juga tidak mau sepenuhnya tergantung pada Cina karena risikonya terlalu tinggi. Cina juga belum kompetitif dalam produk-produk dengan kualitas dan teknologi yang lebih tinggi. Tambahan lagi, perusahaan Cina juga berupaya untuk melakukan ekspansi kegiatan produksi di luar negeri.

Investasi di Cina sudah sangat besar dengan PMA melebihi 50 miliar dolar AS. Cadangan devisanya juga demikian besar mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS sebagai hasil dari surplus perdagangan yang sangat besar. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, mata uang yuan akan terapresiasi dan harga-harga aset di Cina akan menjadi mahal untuk kemudian menyebabkan besarnya gelembung yang akan membahayakan ekonomi.

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dan nomor tiga di Asia setelah Cina dan India. Perekonomian Indonesia juga masuk ke dalam 20 besar dunia. Selain pasar yang besar, Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam. Karena itu, minat untuk melakukan investasi di Indonesia sangatlah besar, termasuk dari Cina. Jika kita dapat memfasilitasinya dengan lebih baik, kegiatan produksi dapat dilakukan di Indonesia baik melalui patungan maupun sepenuhnya perusahaan asing. Karena itu, sebaiknya perusahaan Indonesia melakukan sinergi untuk memanfaatkan besarnya pasar ASEAN-Cina. Penundaan perdagangan bebas sifatnya sementara. Cepat atau lambat, legal atau melalui penyelundupan, barang-barang Cina akan masuk ke Indonesia secara besar-besaran.

Tentu saja kita harus melindungi produsen dalam negeri, dengan sedapat mungkin menunda pelaksanaan perdagangan bebas. Kita juga harus meningkatkan daya saing mereka dengan memperbaiki infrastruktur, dan akses pada modal yang lebih murah. Langkah-langkah untuk mencegah tidak fair-nya persaingan juga harus dilakukan. Kriteria nontarif harus ditentukan Indonesia yang menguntungkan produsen dalam negeri. Namun, kita juga harus realistis dengan perkembangan di sekitar kita. Kemunculan Cina yang sekarang ini adalah perekonomian terbesar nomor tiga dan dalam beberapa dekade ke depan, akan menjadi perekonomian terbesar di dunia tidaklah dapat dibendung. Dalam hal tertentu kita kalah dalam persaingan dengan Cina, namun banyak yang dapat kita lakukan bersama untuk saling menguntungkan.

Perkembangan Cina yang diikuti oleh India merupakan fenomena terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di Asia banyak yang memperkirakan akan mengikuti perkembangan Cina dan India, jika kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan dunia usaha sesuai. Dengan kata lain, perkembangan Cina akan memberikan kesempatan lebih besar bagi Indonesia untuk berkembang. Sejarah memperlihatkan bahwa perkembangan Cina dan India sejalan dengan perkembangan Nusantara.

Asia mengalami keterbelakangan karena kolonialisme Barat. Bahkan, dalam hadis dinyatakan ''tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.'' Perkembangan Cina juga akan membawa perkembangan negara-negara berkembang yang telah membangun kerja sama dengan Cina, termasuk negara-negara Islam, seperti Arab Saudi, UEA, dan Mesir. ***

Outlook Ekonomi 2010

2010-01-18T23:50:00.001+07:00

Oleh Achmad Deni Daruri
President Director Center for
Banking Crisis

Arah pereko-nomian Indonesia ditentukan oleh dua hal pada tahun 2010 ini, yaitu tingkat produktivitas relatif dan sejauhmana Fed tetap mempertahankan fasilitas TARP. Tingkat produktivitas relatif antarbangsa ditentukan oleh produktivitas faktor produksi antarnegara yang memiliki hubungan mobilitas produksi dan keuangan.

Dalam kasus Indonesia, perekonomian Indonesia sangat ditentukan oleh liberalisasi parsial khususnya dengan dibukanya perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina. Dengan dibukanya perdagangan bebas ASEAN dengan Cina pada tahun 2010, konstelasi produktivitas relatif akan mengalami shifting apalagi perekonomian dunia tampaknya belum mengalami perubahan konjungturnya.

Dalam kondisi seperti ini, strategi big push ala Rosenstein Rodan justru akan menyebabkan defisit pembayaran akut. Dengan tidak berubahnya konjungtur perekonomian dunia, sejauhmana Fed dan ECB mampu bermain dengan tingkat suku bunga rendah masih patut dipertanyakan.

Dengan demikian, outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia yang optimis untuk tahun 2010 adalah sebesar 4,6 persen dengan tingkat inflasi sembilan persen. Tingkat inflasi akan berada pada level sekitar 7,5 persen jika neraca pembayaran tetap mengalami surplus dengan dibukanya perdagangan bebas dengan Cina.

Namun demikian, jika neraca pembayaran mengalami defisit, inflasi akan membumbung hingga sembilan persen. Sementara itu, pengangguran akan mengalami tekanan yang cukup tinggi karena diperkirakan akan terjadi pengangguran terbuka hingga tambahan 10 juta penganggur, jika dibukanya perdagangan bebas dengan Cina. Di antara negara ASEAN adalah Indonesia yang paling dirugikan dengan dibukanya perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina.

Selama ini, Indonesia mengandalkan sektor non tradable untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 4,3 persen. Sektor tradable tersebut didukung semata-mata oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat. Perdagangan bebas menyebabkan lingkages dalam perekonomian nasional karena persamaan produk antara Cina dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6 persen di tahun 2010 akan sulit dicapai jika overheating dalam perekonomian ternyata sangat parah karena bottleneck condition. Perlu diingat bahwa pada masa lima tahun yang lalu dalam pemerintahan SBY dan JK telah gagal dalam membangun infrastruktur.

''Infratructure Summit'' hanya menjadi jargon yang terbukti gagal diimplementasikan. Saat ini, pemerintah juga membuat jargon yang sama, yaitu ''Road Map Summit'', namun seperti pada Summit yang lalu tidak memiliki kapasitas perencanaan yang mumpuni. ''Road Map Summit'' yang lalu tidak memasukkan unsur kebijakan moneter dan kebijakan produktivitas nasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur sehingga model makroekonomi yang tercipta bersifat parsial. Rendahnya kontribusi sektor tradable tersebut, untuk jelasnya, menyebabkan penurunan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode 2000-2009. Pada periode itu, rata-rata pertumbuhan sebesar lima persen atau turun jika dibandingkan periode 1990-1996, yang rata-rata pertumbuhannya sebesar tujuh persen.

Jika pemerintah Indonesia mampu membangun sektor infrastruktur di dalam negeri secara tepat sasaran, sektor pertanian akan kembali memiliki pertumbuhan positif pada tahun 2015. Namun demikian, sektor manufaktur tidak akan mampu mengikuti perbaikan seperti itu.

Sektor manufaktur memerlukan tambahan dukungan selain infrastruktur, yaitu bantuan kredit atau keuangan yang bersifat cepat dengan biaya bunga yang murah. Juga, pemerintah harus mengarahkan insentif kepada sector tradables di dalam negeri dengan mengurangi insentif kepada sector non tradables.

Untuk menjaga koridor positif bagi productivity swing, pemerintah harus menjaga stabilitas di pasar keuangan melalui penciptaan mekanisme deposit insurance yang efisien.

Tanpa dilakukannya langkah seperti ini, kasus Bank Century berpotensi akan terjadi lagi mengingat volatilitas perekonomian dunia masih akan tetap tinggi pada tahun 2010.

Namun, hal tersebut juga sangat tergantung kepada konstelasi moneter dunia. Jika Amerika Serikat dan Uni Eropa mampu mempertahankan pertumbuhan kredit pada tasing 50 persen (TARP), derajat kebebasan bagi perencanaan ekonomi nasional untuk menciptakan productivity swing akan semakin membesar karena Indonesia akan menjadi selang bagi produk-produk Cina menuju pasaran Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Konsekuensinya, pertumbuhan loan sindikasi perbankan menjadi terancam sehingga pertumbuhan kredit perbankan pada 2010 hanya berorientasi kepada kredit konsumsi. Apalagi, jika Bank Indonesia terus berupaya membuat tingkat suku bunga menjadi murah.

Ini justru akan membuat perekonomian Indonesia bertambah cepat kehancurannya karena kredit konsumsi akan meningkat untuk membeli produk-produk dari Cina.

Dengan demikian, pertumbuhan kredit pada tahun 2010 diperkirakan hanya mencapai 5,5 persen karena jika mencapai 17 persen seperti yang diinginkan oleh Bank Indonesia, instabilitas pada perekonomian nasional akan membengkak kembali. Perlu diingat bahwa kasus Dubai World belum dapat dianggap selesai sehingga CAR perbankan tahun 2010 diperkirakan akan berada pada tingkat 10 persen saja.

Dengan demikian, NPL diperkirakan akan mencapai delapan persen pada 2010 karena akan banyak usaha mengalami kesulitan operasional, dalam bersaing dengan produk impor dari Cina. ***

Gus Dur dan Muhammadiyah

2010-01-18T17:37:00.002+07:00

Oleh Prof Dr Imam Suprayogo
(Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang)

Membaca sepintas judul dalam tulisan ini mungkin terkesan aneh. Dalam hal ini, Gus Dur atau KH Abdurrahman Wahid dijajarkan dengan Muhammadiyah. Bukankah semestinya Gus Dur lebih tepat diperbincangkan dengan NU atau Nahdlatul Ulama? Bukankah Gus Dur dan Muhammadiyah adalah dua identitas yang jelas berbeda.

Perbincangan tentang Gus Dur dan NU terasa sudah biasa. Gus Dur tidak akan bisa dipisahkan dari NU. Gus Dur adalah cucu pendiri NU, semua orang sudah mafhum. Gus Dur pernah menjadi ketua PB NU sejak tahun 1984, terpilih dalam Muktamar di Situbondo, dan baru setelahnya digantikan oleh KH Hasyim Muzadi hingga sekarang. Selain itu, Gus Dur adalah pendiri PKB, partai politik kaum Nahdliyin. Itu semua menjadikan antara NU dan Gus Dur tidak bisa dipisahkan.

Saya selama ini melihat keduanya--entah disetujui atau tidak--memiliki persamaan, yaitu sama-sama dipandang sebagai gerakan pembaruan di Indonesia. Gus Dur, dengan berbagai pemikiran dan gerakan sosialnya, sekalipun tidak mengklaim sebagai pembaru, dianggap telah melakukan peran-peran perubahan yang sangat mendasar oleh berbagai kalangan. Demikian pula Muhammadiyah, secara eksplisit, yang menyebut dirinya sebagai organisasi pembaru.
Selanjutnya, kalau keduanya disebut sebagai pembaru atau katakanlah sebagai kekuatan pengubah, lalu adakah perbedaan di antara keduanya? Jika hal itu memang berbeda, ada di wilayah mana perbedaan itu? Pertanyaan ini rasanya penting untuk dicarikan jawabannya.

Sementara ini, saya melihat bahwa keduanya adalah pembaru, namun pendekatan yang digunakan di antara keduanya tampak amat berbeda.
Muhammadiyah yang dirintis oleh KH Achmad Dahlan melakukan pembaruan dengan mendirikan organisasi. Berbagai aspek keagamaan disentuh sebagai bagian dari wilayah pembaruan itu. Dengan sentuhan-sentuhan itu, ada beberapa aspek yang terasa berbeda dengan sebelumnya. Sehingga, siapa pun bisa membedakan NU dan Muhammadiyah. Katakanlah, misalnya, orang NU dalam shalat Subuh menggunakan doa kunut, sedangkan Muhammadiyah tidak. NU dalam shalat Jumat menggunakan dua azan, sedangkan Muhammadiyah hanya satu azan. Jamaah NU shalat Id di masjid, sedangkan Muhammadiyah di lapangan.

Perbedaan itu sesungguhnya sederhana saja. Bahkan, akhir-akhir ini sudah semakin saling mendekat atau berbaur, setidak-tidaknya perbedaan itu semakin tidak dihiraukan. Misalnya, orang NU shalat berjamaah dengan orang Muhammadiyah, siapa pun yang menjadi imam dianggap sah. Tidak sedikit orang NU shalat tarawih hanya delapan rakaat sebagaimana orang Muhammadiyah melakukannya. Demikian pula orang Muhammadiyah khotbah shalat Id di masjid dan begitu juga sebaliknya. Hal itu sudah banyak terjadi dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang ganjil atau aneh. Dulu, diakui atau tidak, gerakan Muhammadiyah menghadapi resistensi luar biasa besarnya.

Hal itu sangat berbeda dengan pembaruan yang dilakukan oleh Gus Dur. Sekalipun resistensi itu ada, tawaran-tawaran pembaruan yang dilakukan oleh Gus Dur tidak sampai melahirkan perasaan khawatir atau ketakutan, kecuali beberapa pihak saja. Jika ada tokoh yang tidak menyetujui pandangan Gus Dur, paling banter, mereka hanya diam. Tokoh yang pernah menjadi ketua PBNU dan juga pemrakarsa berdirinya PKB ini, sekalipun memiliki pikiran dan pandangan yang sangat berbeda, masih tetap diterima sebagai pimpinannya. Perubahan yang ditawarkan oleh Gus Dur tidak ada resistensi, kecuali beberapa yang tidak terlalu berpengaruh.

Kalau benar demikian, pertanyaannya adalah apa yang berbeda antara Gus Dur dan Muhammadiyah jika kedua-duanya disepakati sebagai kekuatan pembaru. Sepintas, saya melihat perbedaan itu terletak pada pendekatan yang dilakukannya. Muhammadiyah dengan pembaruannya melahirkan identitas baru yang berbeda dari kelompok lainnya. Munculnya Muhammadiyah melahirkan sekolah Muhammadiyah, masjid Muhammadiyah, ritual orang-orang Muhammadiyah, bahkan juga baju seragam Muhammadiyah, dan sebagainya. Perbedaan itu kemudian melahirkan jarak. Dengan jarak itu, tidak jarang memunculkan perasaan berbeda, identitas berbeda, dan bahkan kemudian melahirkan kompetisi atau juga konflik. Satu sama lain menjadi merasa tersaingi atau terganggu.

Sementara itu, saya melihat bahwa Gus Dur juga melakukan pembaruan, tetapi tidak memunculkan identitas baru. Ketika Gus Dur melakukan pembaruan di tubuh NU, orang-orang NU di berbagai tingkatan tidak pernah merasa diubah. Hal itu karena Gus Dur tidak pernah melakukan perubahan pada tingkatan identitas atau simbol-simbol. Orang-orang NU tetap saja memakai sarung dan kopiah, shalat Id di masjid, shalat tarawih 20 rakaat, tetap saja tahlil, talkin, dan juga ziarah kubur. Hal-hal seperti itu, oleh Gus Dur, tidak pernah disentuh, melainkan tetap dijalankan sebagaimana sedia kala.

Namun, jangan dikira Gus Dur tidak melakukan perubahan. Dengan berbagai langkah strategisnya, Gus Dur telah melakukan perubahan di kalangan NU sedemikian dahsyat. Perubahan itu, saya lihat terletak bukan pada wilayah-wilayah identitas yang bersifat simbolik, melainkan pada wilayah yang lebih dalam, yaitu pandangan dan pemikiran, tidak terkecuali pemikiran tentang keagamaan. Jika kita mau melihat secara jeli, pemikiran-pemikiran anak muda NU, termasuk dalam pemikiran keagamaan, melalui Gus Dur, menjadi terbuka luar biasa. Akan tetapi, perubahan itu seolah-olah tidak dirasakan oleh orang-orang NU sendiri.

Melalui fenomena itu, saya melihat, Gus Dur dan Muhammadiyah telah melakukan perubahan, tetapi masing-masing menempuh pendekatan yang berbeda dan ternyata hasilnya juga berbeda.

Perubahan yang dilakukan oleh Muhammadiyah melahirkan perasaan dan kelompok yang berbeda. Sedangkan, Gus Dur yang mengubah dari dalam, apalagi perubahan itu bukan berada pada wilayah simbolik, melainkan menyentuh aspek yang lebih dalam--berupa cara pandang, pemikiran, dan ide-ide tentang banyak hal, misalnya demokrasi, politik, sosial, dan lain-lain--membuat perubahan itu tetap terjadi dan bahkan dalam hal-hal tertentu lebih dahsyat, tanpa dirasakan.

Gus Dur tetap dianggap sebagi bagiannya dan bahkan harus dicintai dan selalu diikutinya. Wallahuallam.

sumber: http://koran.republika.co.id/koran/24/101699/Gus_Dur_dan_Muhammadiyah

Berpacu Menghemat Energi

2009-11-18T16:51:00.006+07:00

Tema yang diusung Tokyo Motor Show (TMS) ke-41 kali ini merupakan pengembangan dari pameran motor show di sejumlah negara. Termasuk pengembangan dari TMS ke-40 tahun 2007 silam. Tagline di TMS tahun ini adalah membikin kendaraan ramah lingkungan dan hemat energi.

Di Frankfurt Motor Show 2009, misalnya. Sejumlah pabrikan mobil kelas dunia memperkenal kendaraan ramah lingkungan. Seperti Audi memperkenalkan e-tron, mobil listrik dengan performa mobil sport. Mobil itu menggunakan penggerak empat roda, setiap roda dilengkapi dengan motor listrik.

Keempat motor listrik itu menghasilkan tenaga maksimum 313 Pk dan torsi maksimum 4.500 Nm, dan sanggup berakselerasi dari 0-100 kilometer per jam dalam waktu 4,1 detik. Kecepatan maksimum dibatasi secara elektronik pada 200 kilometer per jam.
Baterai lithium-ion sanggup menyediakan tenaga listrik untuk perjalanan sejauh 248 kilometer, untuk sekali pengisian. Pengisian baterai dengan listrik rumah memerlukan waktu 6-7 jam, sedangkan dengan charger khusus hanya 2,5 jam.

Sedangkan di TMS, Toyota kembali unjuk gigi dengan meluncurkan tiga produk anyarnya. mobil konsep FT-86, Prius Plug-In Hybrid, dan FT –EV II. Serta memperkenalkan prototipe Lexus LFA.

Yasuo Kajino, manajer Toyota Motor Corporation (TMC) mengatakan, Konsep FT-86, sebuah mobil sport yang dilengkapi dengan 2.000 cc, horizontal menentang, empat silinder, bensin disedot secara alami-mesin yang membangkitkan kegembiraan mengendarai mobil dan kesenangan kepemilikan kendaraan.

Seperti namanya "86 Toyota Konsep Masa Depan" menyiratkan, FT-86 Konsep. ‘’Ini adalah kompak, rear-wheel drive mobil konsep sport yang mengaktifkan kegembiraan kecepatan dan mengemudi mobil yang memberi daya tarik mereka serta kinerja lingkungan,’’ ujar Kajino.

Kemudian, produk Prius Plug-In Hybrid, yang kali pertama dipamerkan di depan publik Jepang di TMS tersebut. Menurut Toyoda, inilah Prius pertama yang menggunakan baterai lithium-ion. Mobil dibuat berdasarkan Prius generasi ke-3. Bisa diisi dari tenaga listrik di luar kendaraan, misalnya soket listrik di rumah.

Mobil bisa dijalankan dengan atau tanpa baterai terus. Dengan menggunakan energi listrik yang lebih banyak, efisiensi Prius ini lebih baik dibandingkan dengan hibrida bensin-listrik konvensional.

Sementara, produk konsep FT –EV II, dirancang sebagai mobil listrik jarak dekat atau mobil kota. Bodi lebih kompak dari "ultrakompak "iQ" namun masih bisa muat 4 penumpang. Menggunakan teknologi "drive by wire" (dbw) yang memungkinkan pengoperasian seluruh sitem kontrol melalui joystick untuk pedal gas, rem dan setir.
Ruang kaki jadi lega, karena tak adal lagi pedal-pedal. Mampu melaju di atas 100 km/jam dan bisa digunakan sejauh 90 km untuk sekali isi baterai. Dimensi (mm): Panjang 2.730, lebar 1.680, tinggi 1.490, jarak sumbu roda 1.900 dan bisa memuat 4 penumpang.

Sejauh ini, Toyota telah memimpin dunia dalam hibrida dengan Prius, kini dalam generasi ketiga sejak tahun 1997 debut. Prius adalah penjual kendaraan hibrida bensin-listrik tertinggi, dengan penjualan 1,4 juta kendaraan dalam penjualan pasar global sejauh ini.

Pembuat mobil telah lama mengatakan percaya hibrida yang lebih praktis solusi mobil hijau karena biaya dan kurangnya stasiun pengisian ulang listrik mobil. Tapi selalu memiliki teknologi mobil listrik. Hibrida adalah bagian kendaraan listrik.
Toyota juga pamer keluaran mobil sport baru Lexus dalam mengembangkan mobil.

Di hadapan ribuan wartawan dari mancanegara, Toyota Motor Corp memperkenalkan prototipe Lexus LFA. Wartawan Republika, Zaky Al Hamzah, yang diundang PT Toyota Astra Motor (TAM) di ajang Tokyo Motor Show (TMS) ke -41 tahun 2009, menyaksikan dari dekat peluncuran Lexus LFA yang dilakukan Presiden Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, yang kala itu meraungkan suara mesin dengan menekan pedal gas.

LFA tergolong sedan sport mewah pertama Lexus yang akan diproduksi pada akhir 2010 dengan jumlah terbatas, hanya 500 unit. Menurut Johnny Darmawan Danusasmita, Presdir PT Toyota Astra Motor, Indonesia mendapat jatah dua unit mobil, dan kabarnya sudah ada peminat serius. ‘’Kami juga berencana membawa LS 600HI untuk konsumen Indonesia, karena banyak peminatnya,’’ katanya, ditemui di sela-sela TMS 2009.

Penampilan kendaraan eksotis di area pamer Lexus bersamaan dengan sedan hybrid LF-Ch mempertegas Lexus sebagai penghasil mobil bercita rasa tinggi. Buktinya, selain Lexus LFA, diperkenalkan juga Lexus LS 600Hl dan RX 450h yang dipajang di TMS.
Melalui produk-produk yang diperkenalkan dalam pameran ini, Akio Toyoda menyebutkan bahwa Lexus begitu peduli terhadap konsumennya dengan memberi kenyamanan saat berkendara dan berada di depan karena kemampuan teknologinya.

Sebelum dilaunching secara meriah di TMS, Lexus LFA sendiri sudah ditampilkan dalam bentuk konsep pada Detroit Motor Show 2005. Pengembangannya sejalan dengan tim F1 Toyota sehingga mobil ini berani diklaim ultra-responsive dan memiliki kestabilan yang sangat tinggi.

Dibekali mesin V10 4,8 L dengan gerak roda belakang, Lexus LFA merupakan kombinasi hasil yang tinggi, dipadu rancangan yang indah, dan aerodinamika yang sempurna. Dengan demikian, ia mempunyai karakteristik putaran mesin yang tinggi. Bahkan, kecepatan maksimum bisa dicapai pada 325 km/jam.

Untuk menghentikan kecepatan setinggi itu, sistem penghenti laju dilengkapi bahan carbon ceramic. Akselerasi 0-100 km/jam ditempuh dalam 3,7 detik.
Kehadirannya bakal menjadi ancaman bagi para pesaingnya. Dari segi dimensi, panjang LFA 4.505 mm atau lebih pendek 5 inci dari Porsche 911. Namun, mobil ini memiliki sumbu roda 2.605 mm atau lebih panjang 9 inci dan mendekati ukuran Ferrari 430. Lebarnya pun tidak jauh beda dibanding Aston Martin DB9 dan Mercedes SL55.

Banyak kelebihan yang dimiliki Lexus LFA. Untuk dapur pacu, mobil ini menggunakan bahan gabungan aluminium alloy, magnesium, dengan titanium. Ukuran mesin lebih kecil dari ukuran konvensional V8.

Keunikan lain dari LFA, kabinnya 100 kg lebih ringan bila dikomparasi dengan bahan aluminium. Keringanan kabin sedan eksotik ini diperoleh berkat penggunaan bahan carbon fiber yang diperkuat dengan plastik (CFRP). Soal harga, Lexus LFA dibandrol sekitar 37 juta yen. Maklum, karena mengusung teknologi tinggi.

Toyota juga meluncurkan sedan kompak mewah hibrida terbaru untuk pasar Jepang dengan nama “Sai”. Sai berasal dari kata Jepang yang punya dua arti berbeda bila ditulis dalam huruf kanji yang berbeda.

Pertama, artinya talent atau bakat. Adapun yang kedua, artinya pewarnaan. Lantas, dua hal itu disatukan Toyota menjadi bakat hebat dan kecanggihan multi-warna.
Mobil ini menggunakan mesin bensin 2,4 liter yang digabungkan dengan motor listrik. Dijelaskan pula, mobil ini menggunakan plastik ekologi yang dibuat dari tanaman, dan bahan tersebut yang memenuhi 60 persen permukaan interior.

Konsumsi bahan bakarnya 19,8 km per liter. Tentu saja kemampuan itu kalah jika dibandingkan dengan Prius. Andalan dari mobil ini adalah adanya berbagai perlengkapan keamanan yang canggih. Harga paling rendah 3,38 juta yen (Rp 351 juta) dan paling mahal 4,26 juta yen (Rp 445 juta). Peminat mobil ini harus bersabar, karena mobil ini mulai dijual pada 7 Desember nanti.

Sedangkan pabrikan Honda meluncurkan Honda Skydeck dalam debutnya di TMS. Mobil ini menggunakan teknology hybrid powertrain, dan memiliki enam tempat duduk, dengan pintu sliding dan scissor-wing.

Sebelumnya, Honda berkonsentrasi pada teknologi fuel-cell hidrogen, tetapi saat ini giat mengembangkan teknologi mobil listrik karena lambannya pengembangan prasarana pengisian hidrogen.

Direktur Marketing PT TAM Indonesia Joko Trisanyoto, menyatakan, keluarnya produk-produk ramah lingkungan tersebut bukti komitmen Toyota terhadap penyelamatan lingkungan. PT Toyota Astra Motor (TAM), lanjutnya, akan terus secara intensif melakukan kegiatan sosial di tanah air sesuai dengan Toyota Earth Charter, yaitu pendekatan komprehensif terhadap isu-isu lingkungan secara global yang diadopsi oleh afiliasi Toyota di seluruh dunia.

Menurutnya, secara internal, Toyota melakukan kampanye yang disebut sebagai Kampanye Lingkungan. Kampanye Lingkungan ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran secara paralel dari semua pemangku kepentingan Toyota sebagai wujud dari kepedulian lingkungan hidup.

‘’TAM juga memiliki program Green Employee, yakni kampanye membangun pola pikir hemat energi dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan diharapkan dimulai dari diri masing-masing individu di Toyota,’’ jelas Joko.

Sementara, Mitsubhisi masih mengandalkan i-MiEV (intellegent-Mitusbishi Electric Vehicle) di TMS 2009. Selain model city car yang sudah dikenalkan sebelumnya, Mitsubhisi memperkenalkan bentuk CARGO dan andalan barunya, yakni PX-i-MiEV.
PX merupakan sport utility vehicle (SUV) berpenggerak hybrid plug-in yang dilengkapi teknologi terbaru Super All Wheel Control (S-AWC) yang mampu menggerakan seluruh roda saat bersamaan. Tenaga sebesar 82dk dihasilkan dari dua motor listrik berkapasitas 60kW dengan torsi 200Nm. Sementara mesin bensin berkapasitas 1.600cc menghasilkan tenaga 116dk dan torsi 125Nm.

Untuk sistem pengisian baterai, di antaranya melalui sistem pengereman (seperti hybrid umumnya) atau bisa langsung dicolokkan ke stop kontak di rumah. Dimensinya, panjang 4,5 meter (m), lebar 1,8m, dan tinggi 1,66m dengan sumbu roda 2,6m. Dari penampilan eksterior, tampangnya mirip dengan Outlander. Masuk ke dalam, interior mobil menawarkan sesuatu yang super nyaman bernuansa simpel khas anak muda Jepang. Bangku mobil tertutup dengan sarung jok anti-alergi dan sedikit sentuhan lampu LED pada panel instrumen di tengah dan pintu.

Selanjutnya, Mitsubishi juga akan menyandingkan produknya di atas dengan i-MiEV CARGO yang mengacu dari produk i-MiEV yang sudah diluncurkan ke pasar Jepang Akhir Juli lalu. Ruangannya bisa di adaptasi sesuai kebutuhan. Berbentuk kubus di bagian belakang memuat setiap sisi mobil ini bisa dimanfaatkan untuk dimaksimalkan untuk kargo.

CARGO mengaplikasikan mesin listrik murni yang mampu menghantarkan tenaga sebesar 64dk dan torsi maksimum 180Nm. Pada saat baterai terisi penuh mobil mampu melaju hingga jarak 160 kilometer. Total, produsen mobil berlambang tiga bentuk belah ketupat merah ini menampilkan total 16 model pada TMS 2009. # the japan times/reuters/worldcarfans # zaky al hamzah

Inovasi Hijau Ditengah Resesi Dunia

2009-11-18T16:23:00.004+07:00

Meski sejumlah pabrikan mobil dunia menyatakan absen di ajang Tokyo Motor Show 2009 kali ke-41, namun produsen asal Jepang maupun penyelenggara ajang bergengsi tersebut tidak kekurangan ide dalam meluncurkan hal baru.

Sejumlah pabrikan asal negeri samurai tersebut memamerkan sejumlah produk barunya, tentunya, yang ramah lingkungan, hemat energi. Ya, seakan satu suara, sejumlah produsen mobil utama asal negeri Matahari Terbit tersebut mengambil ikon membuat produk mesin-mesin ramah lingkungan, berbahan bakar dari listrik, hybrid plug-in maupun sel bahan bakar kendaraan.

Hal ini sesuai dengan tema yang diusung penyelenggara TMS kali ke-41, yakni “Fun Driving for Us, Eco Driving for Earth”, yang intinya ingin menyampaikan ide besar menyeimbangkan antara kesenangan berkendara dengan lingkungan.

Sejalan dengan keinginan memberikan informasi seluas mungkin mengenai perkembangan produk dan kemajuan teknologi otomotif, TMS 2009 menyelenggarakan berbagai program khusus untuk menciptakan sebanyak mungkin antusias masyarakat atas produk mobil dan motor baru.

TMS ke-41 dibuka untuk publik selama 13 hari mulai 23 Oktober hingga 4 November. Kegiatan yang berlangsung di Makuhari Messe di Kota Chiba ini hanya diikuti 108 peserta. Tidak seperti gelaran dua tahun lalu, Tokyo Motor Show 2009 ini sepi pengunjung.

Pimpinan Asosiasi Manufaktur Kendaraan Jepang (JAMA), Satoshi Aoki, mengakui sebanyak 100 peserta yang tercatat pada pameran dua tahun lalu absen di tahun ini. ‘’Walau kecil pesertanya, pameran tahun ini lebih baik daripada tidak ada,’’ katanya, tetap optimis.

Jumlah peserta memang merosot dibanding dua tahun lalu yang mencapai 241 peserta. Sementara bila dua tahun lalu TMS melibatkan produsen kendaraan dari 26 negara, maka tahun ini jumlahnya hanya tiga negara di luar Jepang. Dari sekian produsen yang mundur, sejumlah raksasa otomotif dunia termasuk tiga produsen otomotif besar dari AS, Ford, Chrysler dan GM absent ikut pameran, karena alasan krisis ekonomi.
Pada TMS 2009, sebanyak 108 perusahaan otomotif dunia termasuk Jepang memamerkan sejumlah produk teranyar mereka di ruangan West Hall, East Hall dan Center Hall, meski hanya menggunakan area pameran seluas 21.259 meter persegi dari total luas kompleks Makuhari Messe yang mencapai 54.000 meter persegi.

TMS yang berlangsung di tahun ini memang terberat bagi Jepang. Krisis ekonomi yang melanda negeri Matahari Terbit ini telah menciptakan bencana bagi industri otomotifnya.

Namun, resesi akibat krisis keuangan dunia yang berawal dari Amerika Serikat (AS) dan merembet ke semua negara di dunia, termasuk Jepang, tak menyurutkan mereka terus berinovasi. Sejumlah produsen mobil boleh absent dalam ajang TMS 2009, namun Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Daihatsu Mitsubhisi, Subaru, dan Suzuki masih bertahan dengan menampilkan karya terbarunya.

Semangat terus berkarya ditengah keterbatasan itu mengingatkan semangat negeri Jepang puluhan tahun silam saat negeri tersebut diluluhlantakan bom aton di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Dan semangat Samurai yakni pantang menyerah dan menghasilkan karya terbaik menjadikan mereka cepat bangkit, dan merebut kembali kejayaan negaranya.

Hanya beberapa dekade, Jepang memimpin dunia dengan kemajuan industri dan teknologinya. Dalam tiga dekade terakhir ini, pasar dunia elektronik dan otomotif dikuasai Jepang, dan negara sekaliber Amerika Serikat sekalipun tak mampu menahan penetrasi produk Jepang ke negaranya.

"The Tokyo Motor Show tidak sehidup seperti dulu," kata Akio Toyoda, presiden Toyota Motor Corporation (TMC), dalam sambutan saat memperkenalkan tiga produk konsepnya dan satu kendaraan sport barunya, Rabu (21/10).

Akio boleh mengaku sedih, tapi saat di depan wartawan, dia terlihat gembira saat memperkenal ‘produk’ barunya yang dijamin ramah lingkungan. Yakni, mobil konsep FT-86, Prius Plug-In Hybrid, dan FT –EV II, dirancang sebagai mobil listrik jarak dekat atau mobil kota.

Yang menarik, di kalangan peserta mencuat rumor, ketidakhadiran sejumlah produsen mobil dunia di TMS 2009 bukan faktor krisis keuangan. Namun, ketidakhadiran mereka akibat kalah bersaing dalam teknologi mobil dalam memproduksi kendaraan berbahan bakar efisien dan ramah lingkungan.

Ingat ketika GM berusaha bangkit setelah terseok-seok akibat dihantam krisis dan dibeli saham oleh Pemerintah AS. Bahkan, salah seorang pengunjung asal Jepang dengan nada provokatif mengatakan, jika inovasi Jepang berlangsung setiap hari, sedang inovasi industri otomotif di AS baru berjalan setiap 5-10 tahun kemudian.

Namun Toyoda punya pendapat tersendiri. Walau diakui sepinya pengunjung serta peserta TMS, namun dia melihat mulai berkurangnya konsumen pada produk kendaraan mobil karena produsen mulai menjauh dari keinginan konsumen.

"Saya merasa itu mungkin bukan [muda] pelanggan yang telah beralih dari mobil, tapi kami, produsen," katanya. Dia menyarankan bahwa para produsen mobil harus kembali ke semangat dasar menyediakan mobil kepada pelanggan yang akan membantu mengembangkan masyarakat bermotor.

Menurut Toyoda, TMC berupaya membikin produk ramah lingkungan dengan fokus pada teknologi hibrida tanpa mengabaikan daya tarik mobil sendiri atau kegembiraan mengemudi.

''Selama beberapa tahun terakhir, kebutuhan telah meningkat untuk kendaraan bermotor yang mempertimbangkan pemanasan global dan isu-isu lingkungan lainnya, sementara ada juga kekhawatiran bahwa ada terlalu sedikit baru mobil sport yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan bahwa waktu yang tepat bagi generasi baru mobil sport,'' katanya.

Toyoda bahkan mengaku sedih ketika mobil-mobil sport yang diproduksi Toyota terus minim. Padahal, cucu Kichiro Toyoda, sang pendiri Toyota ini, adalah penggila mobil balap. Dia pun berjanji akan membuat lebih banyak lagi mobil sport.

Di masa sebelumnya banyak mengeluarkan mobil-mobil sport seperti Levi, Trueno, Supra, Altezza dan MR-S. "Kenyataan bahwa mobil-mobil sport itu kini sudah tidak diproduksi lagi membuat saya, yang merupakan penggila mobil sejati, seperti saya sangat sedih,’’ jelasnya.

Akio Toyoda muncul di arena TMS 2009 menggunakan semacam sepeda motor listrik. Saat berpidato ia tampil ekspresif tanpa teks, berdiri di tengah-tengah tiga mobil konsep kebanggaan TMC tersebut.

Menurutnya, misi perusahaan mobil adalah untuk menyediakan mobil yang nyaman untuk dikendarai konsumen. Karena itulah Toyota menghadirkan mobil konsep FT-86, mobil sport berpenggerak roda belakang. "FT-86 menyediakan keasyikan intrinsik yang disediakan oleh sebuah mobil, seperti pedal gas dan kemudi yang menyesuaikan dengan pengendaranya," ujarnya. Karena itu, Toyoda benar jika event TMS tidak seramai dua tahun lalu. Dia pun tidak bercanda.

Pada TMS ke-41 tahun ini, Toyota menampilkan tema “Harmonious Drive” A New Tomorrow for People and the Planet”. Tema tersebut mengekpresikan komitmen Toyota untuk membuat mobil sebagai alat transportasi pribadi namun tetap harmonis dengan kehidupan masyarakat banyak. n zaky al hamzah

Masato Kawai: Mobil Hibrida Kian Diminati

2009-11-18T16:18:00.003+07:00

Mobil ramah lingkungan yang minim konsumsi bahan bakar minyak menjadi pilihan di masa datang. Apalagi, cadangan minyak yang berasal dari fosil dari tahun ke tahun terus menurun, sementara konsumsi justru meningkat.Bagaimana produsen otomotif mencermati kondisi ini? Berikut wawancara wartawan Republika, Zaky Al Hamzah, dengan Project Manager Research and Development (R&D) Management Division Toyota Motor Corporation (TMC), Masato Kawai, di Tokyo, Jepang, beberapa waktu lalu.

T: Sekarang era produk kendaraan ramah lingkungan dan terus diburu konsumen, tidak hanya di Jepang, namun juga di sejumlah negara. Bagaimana Toyota mempersiapkan produk ini jauh sebelum isu pemanasan global marak di belahan dunia?

J: Toyota merupakan salah satu produsen otomotif yang sejak 1997 mengembangkan mobil hybrid. Itu ditandai dengan peluncuran Prius generasi pertama. Saat itu, sedan dengan efisiensi 28 km per satu liter itu terjual 120 ribu unit di 20 negara. Selanjutnya, Prius generasi kedua dan ketiga dikembangkan pada 2003 dan 2009. Pada generasi terbaru, Prius terjual hingga dua juta unit di lebih dari 50 negara. Dan ini yang penting, sejak tahun 1997 silam, tepatnya sejak Prius pertama kali diperkenalkan, tidak pernah ada masalah dengan baterai. Untuk harga Prius memang masih diatas harga normal mobil pada umumnya, yakni sekitar 3.500.000 Yen (setara Rp 350 juta). Saya belum tahu bagaimana penjualan Prius di negara Anda dan dijual dengan harga berapa.

T: Artinya, apakah produk berikut diarahkan ke hybrid?

J: Iya. Toyota Motor Corporation (TMC) menargetkan semua mobil produksinya merupakan jenis hybrid. Target tersebut merupakan konsekuensi kami sebagai salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia untuk menekan polusi gas buang kendaraan motor. Seperti diketahui, pasokan bahan bakar dari fosil terus berkurang, sementara kebutuhannya terus bertambah. Tidak mungkin kita hanya mengandalkannya, sehingga dicarilah bahan bakar alternatif. Yang tentunya masih ramah lingkungan.

Dalam TMS kemarin, selain dua produk diatas, Toyota juga meluncurkan kendaraan hybrid baru yang diberi nama Sai, FT-86, Prius Plug-In Hybrid dan Lexus LFA. FT-86 atau disebut "hachi roku", merupakan mobil ultra kompak yang mudah dikontrol oleh pengemudinya.

Dengan munculnya Sai, sehingga total produk hybrid dari pabrikan Jepang itu mencapai 14 jenis. Tadinya, per bulan September 2009, produk mobil buatan Toyota berteknologi hybrid mencapai 13 unit. Produk Sai dengan mesin bensin 2,4 liter untuk membantu menggerakkan motor listriknya tersebut. Sai mampu melaju sampai sekitar 19,7 km dengan menghabiskan sekitar 1 liter BBM.

//Sejak diluncurkan pada tahun 1997 lalu, penjualan mobil-mobil hybrid Toyota sudah mencapai 2 juta unit di seluruh dunia. Per 31 Agustus 2009 lalu penjualannya yakni 2,01 juta unit. Di negeri paman sam, mobil hybrid ini pernah berurusan dengan kasus plagiat. Belum lama ini, Presiden AS Barrack Obama, menyetujui pemberian subsidi bagi produk hybrid yang diproduksi produsen mobil di negara tersebut.

Jika ditanyakan Mobil hybrid Toyota mana yang paling laris? Maka, jawabannya adalah Prius. Prius sejak kemunculannya di 1997 sudah mencapai 1,4 juta unit di seluruh dunia. Kemudian disusul Camry hybrid sebanyak 167.400 unit, Lexus RX hybrid 146.400 unit, Highlander hybrid 107.600 unit, Estima hybrid 64.300 unit, Alphard 24.400 unit, GS450h 19.200 unit, Harrier hybrid 18.800, Lexus LS600h/hl sebanyak 17.500 unit, Crown hybrid sebanyak 11.400 unit, Crown mild hybrid 6.500 unit, dan HS250h 1.400 unit.

Toyota menempatkan isu lingkungan sebagai salah satu prioritasnya, karena itulah mobil-mobil hybrid selalu mendapat tempat. "Toyota bakal terus memasarkan mobil hybrid, kami pun sudah menargetkan penjualan sekitar 1 juta mobil hybrid setiap tahunnya paling cepat mulai pada 2010 nanti," bunyi pernyataan TMC.

Sejarah mobil-mobil hybrid Toyota :

Tahun 1997: Toyota Hybrid system diluncurkan. Kemudian Coaster dan Prius diluncurkan.

Tahun 2000: Penjualan Prius mencapai 50.000.

Tahun 2001. Estima dan Crown mild hybrid diluncurkan.

Tahun 2002: Penjualan mobil hybrid mencapai 100.000

Tahun 2003: Alphard, Dyna, Toyoace hybrid dan Prius generasi kedua diluncurkan

Tahun 2005: Harrier dan Highlander hybrid diluncurkan. Penjualan total hybrid mencapai 500.000.

Tahun 2006: GS450h, Camry hybrid diluncurkan untuk pasar luar Jepang. Penjualan Prius mencapai 500.000 unit.

Tahun 2007. Penjualan total hybrid sudah mencapai 1 juta.

Tahun 2008: Crown hybrid diluncurkan, Prius sudah mencapai 1 juta.

Tahun 2009: Selubung RX450 dibuka untuk publik, dan Prius generasi ketiga diluncurkan. Penjualan total mobil hybrid Toyota mencapai 2 juta.//

T: Bisa dijelaskan keunggulan mobil hibrida plug-in?

J: Keunggulannya yakni tidak memerlukan infrastruktur tambahan. Dengan demikian, begitu keluar dari pabrik, mobil itu langsung dapat digunakan.

T: Maksudnya?

J: Mobil listrik, sampai saat ini, jarak jelajahnya sangat terbatas dan waktu pengisian kembali tenaga listriknya sangat lama, ya sekitar 6-7 jam. Sehingga dianggap kurang praktis untuk menggantikan mobil yang menggunakan mesin pembakaran dalam (berbahan bakar minyak/BBM), yang jarak jelajahnya bisa dikatakan tidak terbatas. Selain itu, performa mobil listrik juga belum dapat menandingi mobil bermesin pembakaran dalam.

Seperti diketahui bersama, Sel Bahan Bakar (fuel cell) adalah sebuah alat elektrokimia yang mirip dengan baterai, tetapi berbeda karena dia dirancang untuk dapat diisi terus reaktannya yang terkonsumsi; yaiut dia memproduksi listrik dari penyediaan bahan bakar hidrogen dan oksigen dari luar.

Memang dari segi kepraktisan yakni jarak jelajah bagi mobil fuel cell ternyata masih kalah daripada mobil bermesin pembakaran dalam. Karena untuk mengoperasikan mobil fuel cell diperlukan hidrogen, dan itu tentunya perlu dibangun stasiun pengisian hidrogen di tempat yang strategis. Karena perlu membangun stasiun pengisian hidrogen, maka butuh investasi yang tidak sedikit.

Yang paling praktis, paling tidak untuk saat ini, adalah mobil hibrida plug-in. Pada mobil hibrida plug-in, yang berfungsi sebagai penggerak adalah motor listrik yang memperoleh tenaga listrik dari baterai, sedangkan mesin pembakaran dalam yang menggunakan bensin hanya berfungsi sebagai generator untuk mengisi tenaga listrik di baterai jika persediaan menipis.

Pada saat mobil diparkir dirumah atau di kantor untuk waktu yang lama, pengisian baterai bisa dilakukan dengan mencolokkan steker ke stop kontak. Jika pengisian baterai belum mencukupi dan mobil sudah harus digunakan, fungsi pengisian tenaga listrik akan diambil alih oleh mesin pembakaran dalam.

T: Bagaimana dengan jarak tempuh, apalagi infrastruktur stasiun pengisian baterei belum banyak?

J: Tidak perlu risau..kendaraan mobil hibrida plug-in ini sama seperti mobil konvensional, jarak jelajah mobil hibrida plug-in tidak terbatas. Mengingat mobil hibrida plug-in memiliki sumber listriknya sendiri, yang pengisian bahan bakarnya dapat dilakukan di SPBU yang sudah ada. Demikian juga stop kontak di rumah atau di kantor.

Namun dikarenakan mesin pembakaran dalam pada hibrida plug-in hanya digunakan sebagai generator, maka kapasitasnya tidak besar sehingga hemat dalam mengonsumsi bahan bakar dan emisinya ramah lingkungan. Sedangkan kalau ditanya permasalahan, maka persoalan sementara cuma satu, yakni mobil hibrida plug-in masih perlu bahan bakar lain jika cadangan minyak mentah di perut bumi sudah habis. Mungkin bio-fuel bisa merupakan alternatif bahan bakar.

T: Baterai dalam suatu perangkat elektronik seperti laptop kadangkala mengalami masalah seperti meledak atau lainnya. Bagaimana dengan baterai-baterai di mobil hybrid?

J: Untuk urusan yang satu ini, kami di divisi riset dan pengembangan Toyota menjamin kualitas baterai mobil produk ini. Buktinya, sejak Prius pertama kali diperkenalkan tahun 1997, tidak pernah ada masalah dengan baterai. Kami memiliki strategi supaya baterai mobil hibrida plug-in ini awet. Toyota sengaja tidak membuat kapasitas baterai dalam 100 persen. Karena jika semakin maksimal, maka umur baterai akan semakin pendek.

Tapi tenang saja, teknologi baterai pun didesain sedemikian rupa sehingga baterai menjadi lebih tahan lama. Toyota yang membuat baterai di line up mobil hybridnya bersama dengan Panasonic kini tengah mengembangkan baterai mobil ion lithium. Baterai jenis lithium menggantikan jenis nickel yang selama ini dipasang pada Prius konvensional. Di dunia ini produsen otomotif yang memakai ion lithium masih langka.

Produk Hybrid Plug-in ini dimunculkan memang untuk melakukan perang melawan emisi gas rumah kaca. Penelitian telah menunjukkan bahwa hibrida listrik memancarkan setidaknya 67 persen gas rumah kaca lebih sedikit dibandingkan dengan mobil bensin. Karena digunakan untuk daya listrik plug-in hibrida yang terbarukan, perbedaan emisi gas rumah kaca mungkin bahkan lebih besar daripada studi ditentukan. n zak

//Fakta-fakta tentang Prius terbaru ini:

1. Prius generasi ketiga sudah menuntaskan rangkain tes efisiensi bahan bakar Pemerintah USA. Konsumsi rata-rata bahan bakar saat dikendarai di perkotaan adalah 51 mpg (21,68 km/liter), 48 mpg (20,41km/liter) di tol dan kombinasi 50 mpg (21,26km/liter). Angka ini lebih baik dari rivalnya yang memiliki kapasitas mesin lebih kecil.

2. Emisi gas buangnya lebih bersih. Pemerintah negara bagian California, yang memiliki regulasi tentang emisi paling ketat disana, menempatkan Prius terbaru di kelompok ‘Super Ultra Low Emissions Vehicle’.

3. Generasi ketiga lebih besar dari pendahulunya dengan mesin lebih besar. Ini tidak bisa ditandingi rivalnya. Penyempurnaan pada garis atapnya membuat ruang kepala penumpang lebih lega.

4. Dilengkapi dengan beragam sistem perlindungan saat kecelakaan yang lebih baik dari pendahulunya.

5. Menggunakan mesin lebih besar, kini 1,8 liter yang memproduksi 98 hp dan total tenaga sistem hybrid lebih besar karena motor listrik yang lebih kuat.

6. Tidak ada lagi belt yang menggerakkan kompresor AC dan water pump. Semuanya sudah digerakkan listrik, sehingga kerja mesin menjadi lebih efisien. Agar kerja AC lebih ringan, Toyota melakukan inovasi menarik yang pertama di dunia. Atap Prius dilengkapi sel surya untuk memberi tenaga pada sistem sirkulasi udara interior. Jadi jika diparkir di tempat panas, suhu udara interior yang terperangkap tidak akan meningkat seperti mobil konvensional, karena udara itu disirkulasi keluar. Jadi suhu interior tetap rendah, dan saat AC dihidupkan, tidak perlu bekerja keras untuk mendinginkan udara.

7. Memiliki tiga mode, yaitu electric mode yaitu bergerak semata-mata mengandalkan energi listrik yang tersimpan di battery. Mobil bisa bergerak maksimum 24 mph. Daya jelajahnya 20 - 30 mil sebelum harus diisi ulang. Economy mode, untuk menghasilkan efisiensi terbaik. Power mode untuk mendapatkan keasyikan berkendara tanpa kehilangan efisiensi. Pada mode ini akselerasi 0-100 km/jam dicapai dalam 9,8 detik.//

Profil :

Nama: Masato Kawai

Current Job: Technical Communication Group R & D Management Division TOYOTA MOTOR CORPORATION

Primary work experience :

- Join Toyota Motor Co., Ltd in 1987

- Electronics Engineering Division

- R & D Management Division (Technology and Communication Strategies). ***

DAPUR HIJAU MELAWAN PEMANASAN GLOBAL

2009-11-18T16:09:00.003+07:00

Oleh: Zaky Al Hamzah

Perusahaan sangat menyadari dampak pemanasan global, sejak setahun ini dikembangkan penghijauan lingkungan pabrik.

‘’Kita mengenal Winston Churchill sebagai pahlawan di Perang Dunia II. Dalam melawan pemanasan global, kita memang membutuhkan kebijakan politik. Namun, itu saja tidak cukup, butuh sesuatu yang lebih untuk melawan itu semua,’’ ujar Al Gore, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) dalam pidatonya di Oxford University, Inggris, Juli 2009 lalu.

Al Gore dikenal sebagai salah satu tokoh paling gigih dalam melawan pemanasan global. Al Gore pun diganjar Nobel Perdamaian bersama IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka meraih kemenangan atas usahanya dalam membangun dan menyebarkan pengetahuan mengenai perubahan iklim akibat ulah manusia.

Prestasi itu kemudian menginspirasi Toyota Motor Corporation (TMC). Produsen kendaraan bermotor Jepang ini memaknai perjuangan Al Gore melalui desain kendaraan. Tapi bagi Toyota hal itu belum cukup. Kalau produknya sudah ramah lingkungan, maka pabriknya pun harus sama. Maka, tahun 2008 lalu dimulailah program Sustainable Plant Activities di sejumlah pabrikan mereka.

Dari empat pabrik Toyota di Kota Nagoya, Jepang, salah satu pabrik yang mendesain lingkungannya ramah lingkungan adalah Tsutsumi Plant. Tiga pabrik lain yang masih di Kota Nagoya adalah Takaoka Plant, Motomachi Plant dan Tahara Plant. Republika bersama beberapa wartawan dari Indonesia mendapat kesempatan mengunjungi ‘dapur’ produksi mobil-mobil buatan Toyota di kawasan Nagoya yang dikenal sebagai kawasan industri Jepang. Sekaligus ditunjukkan proses produksi kendaraan Prius, produk pertama berteknologi hibrida yang penjualannya di pasar global terus menanjak.

Asisten Manajer Departemen Rekayasa Teknologi Divisi Administrasi Pabrik Tsutsumi TMC, Tomio Sakimura, menjelaskan, program penghijauan di kawasan Tsutsumi Plant seluas 113 hektare sudah dilakukan sejak tahun 2008. Selain memproduksi kendaraan hibrida atau eco car (ramah lingkungan), Toyota juga memulai dukungan pengurangan pemanasan global dengan menghijaukan pabrik.

‘’Perusahaan sangat menyadari pentingnya dampak pemanasan global, sehingga sejak setahun terakhir dikembangkan penghijauan di lingkungan pabrik,’’ ujar Sakimura. Dua tahun sebelum resmi pemberlakuan program penghijaun, atau tepatnya tahun 2006, perusahaan melakukan sejumlah program.

Di antaranya, penggunaan penerangan dengan sinar matahari (daylighting solar tube), pemakaian panel sinar matahari dan taman hijau di atas atap (solar panels and roof garden), parkir hijau (greened entrance), serta tanam pohon di sejumlah area pabrik. Hingga kini, luas area yang sudah dihijaukan mencapai 800 meter persegi dan akan diperluas lagi.

Panel surya yang ditempatkan di atap pabrik berfungsi untuk penerangan karena bisa mengeluarkan daya listrik hingga 2.000 kilowatt (kw), atau setara dengan listrik untuk 500 rumah tangga. ‘’Penggunaan sel surya ini bisa mengurangi emisi karbon dioksida hingga 740 ton per tahunnya,’’ ujar Sakimura.

GM Pabrik Tsutsumi Divisi Administrasi TMC, Hidenori Nagai, menambahkan, dengan program tersebut, maka beban biaya operasional pemakaian listrik bisa ditekan 50 persen dibanding pengeluaran tahun 1990-an. Yang membanggakan, kata dia, dibandingkan perusahaan otomotif lain di Jepang, pengembangan panel surya di pabrik Toyota termasuk paling besar.

Program ini rencananya akan dikembangkan di tiga pabrik Toyota lain di Nagoya, serta sedang berjalan di pabrik Toyota di India meski luas areanya hanya ratusan meter persegi. Demikian pula di pabrik Toyota di Thailand. Bagaimana dengan pabrik Toyota di Indonesia? ‘’Untuk Indonesia, masih dalam perencanaan karena anggarannya masih terbatas,’’ kata Nagai berapologi.

Selain panel sel surya di atap pabrik, Republika melihat dinding pabrik juga menggunakan cat khusus yang bisa membersihkan udara seperti halnya pepohonan. Teknologi yang dinamakan photocatalitic paint ini bisa membersihkan udara, sekaligus membersihkan debu dari dinding. Kemampuannya membersihkan udara diklaim hampir sama dengan 2.000 pohon.

Direktur Marketing PT Toyota-Astra Motor (TAM) Indonesia, Joko Trisanyoto, juga sempat terkejut melihat perubahan pabrik Tsutsumi. Tahun lalu dia sempat mengunjungi pabrik tersebut, namun kondisinya belum hijau seperti tahun ini. ‘’Tahun 2008 dulu belum sehijau ini,’’ ujarnya. Sejumlah wartawan maupun diler Toyota dari berbagai negara juga sempat terkagum-kagum melihat keindahan pemandangan serba hijau di kawasan pabrik Toyota.

Mengandalkan Prius
Tsutsumi Plant dikhususkan untuk memproduksi kendaraan sedan kelas medium (medium class passenger) semacam Prius, Camry, Premio, Arion dan Scion tC. Di ajang Tokyo Motor Show (TMS) ke-41 yang digelar 23 Oktober hingga 4 November 2009, Toyota unjuk gigi dengan meluncurkan tiga produk anyarnya. mobil konsep FT-86, Prius Plug-In Hybrid, dan FT EV II. Serta memperkenalkan prototipe Lexus LFA.

Sejak tahun 1990-an, kata Nagai, Tsutsumi Plant sebenarnya sudah menggunakan model sistem produksi beragam dalam upaya mengantisipasi dinamika yang berkembang di pasar. Pada 1997 TMC mulai memproduksi Prius generasi pertama sebagai kendaraan yang memadukan mesin internal combustion chamber berbahan bakar bensin (BBM) dan mesin listrik bertenaga baterai.

TMC mengutamakan terus memproduksi Prius hibrida mengingat tingginya permintaan atas mobil hibrida komersial pertama itu. ‘’Hingga akhir 2008 Toyota telah memproduksi total 1,8 juta kendaraan hybrid. Dari jumlah itu 1,26 juta unit merupakan Prius,’’ kata Nagai.

Produksi Prius terus mengalami perbaikan desain untuk meningkatkan kinerja hemat energi dan ramah lingkungan, selain tentu saja peningkatan aspek kenyamanan dan keamanannya. Saat ini Toyota telah memasarkan Prius generasi ketiga dengan peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar dari semula 28 kilometer (km) per liter bensin menjadi 38 km per liter (1:38). ‘’Kami sangat bangga bahwa Prius telah meraih penghargaan tertinggi dari sisi lingkungan maupun pemakaian bahan bakar yang ekonomis,’’ kata Nagai.

Menurut Nagai, Prius akan tetap menjadi andalan Toyota dalam penguasaan pasar kendaraan hibrida karena produksi Prius kini telah mencakup 70 persen dari total kendaraan hybrid yang dibuat TMC. ‘’Dan Tsutsumi Plant memproduksi separuh dari total produksi Prius TMC,’’ kata Nagai.

Tsutsumi Plant memproduksi empat model di lini produksi satu dan tiga model di lini produksi dua. Prius generasi ketiga sekarang menjadi model kendaraan utama bagi Tsutsumi Plant dengan rata-rata produksi lebih kurang 1.000 unit kendaraan per hari.

TAM sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Toyota di Indonesia juga sudah secara resmi memasarkan Prius generasi ketiga belum lama ini. Peluncuran Prius generasi ketiga yang bersamaan dengan penyelenggaraan ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2009 itu sekaligus sebagai upaya penjajakan pasar. Mobil hijau tentu tak bisa
disamakan dengan mobil biasa.

Generasi terbaru ikon mobil ramah lingkungan tersebut dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp 585 juta per unit. ‘’Kami terus menjajaki pasar Prius di Indonesia meskipun hingga saat ini pasar mobil tersebut di Indonesia masih sangat terbatas,’’ kata Joko.

Selain Al Gore dan Toyota Motor Corporation (TMC), aktor Leonardo Di Caprio pun ikut ambil bagian mengampanyekan penyelamatan lingkungan dari krisis pemanasan global. Lewat film dokumenter The 11th HourDi Caprio bercerita tentang krisis lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia serta akibat bagi kehidupan umat manusia di planet ini, yang pada akhirnya memaksa kita untuk meralat kerusakan yang telah kita lakukan. Jadi, memang ‘butuh sesuatu yang lebih’ untuk melawan pemanasan global. ed: rahmad bh

Subsidi Membuat Laris

Pemerintah Jepang memberi keringanan pajak bagi dua kategori mobil. Pertama bagi kendaraan yang ramah lingkungan, terutama mobil hibrida (campuran BBM dan listrik), kedua bagi penukaran mobil baru dengan mobil yang sudah berumur 13 tahun. Tidak cukup keringanan bahkan penghapusan pajak hingga nol persen. Masih ada subsidi. Dua kebijakan itu ikut mendongkrak penjualan kendaraan roda empat yang sempat menyusut selama 13 bulan berturut-turut. Per September 2009, penjualan mobil di Jepang tumbuh 0,2 persen.

Manajer Lexus International Gallery Aoyama Tokyo, Katsuhiko Kunihiro, mengatakan, pengurangan pajak kendaraan berteknologi hibrida di kisaran 50 persen sampai 100 persen. Lexus HS 250h hibrida mendapat potongan sampai pajak nol persen serta subsidi dari pemerintah. Sedangkan Lexus konvensional RX 350 hanya mendapatkan potongan pajak 50 persen. Ketentuan ini berlaku sampai bulan Maret 2010 mendatang.

Staf Galeri Internasional Lexus, Sachiko Aoki, memberi perumpamaan. Bila harga sebuah mobil konvensional sebesar 4,5 juta yen plus pajak. ‘’Dengan perhitungan kasar, konsumen sudah bisa membawa pulang mobil jenis yang sama namun hibrida dengan hanya mengeluarkan dana 4 juta yen,’’ kata Aoki.

Sejak kebijakan ini berlaku, penjualan kendaraan di galeri Aoyama mengalami kenaikan. Setiap bulan, galeri Aoyama rata-rata menjual 30 unit Lexus berbagai jenis. Kebijakan pemangkasan pajak dan subsidi ini diikuti Pemerintah Amerika Serikat. Meski masih mahal, harga mobil ramah lingkungan ini bisa turun hingga 10 ribu dolar AS. Tahun depan, harga mobil listrik ke konsumen Amerika ditargetkan 30 ribu dolar AS.

Wakil Komisaris General Motors, Bob Lutz, mengatakan, hanya mampu menjual mobil hibrida Chevy Volt seharga 40 ribu dolar AS tahun 2010. Padahal, mobil sekelas berbahan bakar fosil bisa dijual 26 ribu dolar AS. Sedangkan subsidi berupa penurunan biaya produksi baterai sampai setengah dari kondisi saat ini. Toyota Prius merupakan mobil hibrida yang paling laku di Amerika Serikat. Prius Gen-3 dijual seharga 22 ribu dolar AS. zaky

Ekonomi Kreatif: Pilar Keempat Ekonomi Nasional

2009-09-27T20:13:00.001+07:00

Rabu, 08 Juli 2009 pukul 01:41:00

Zaky Al Hamzah
Wartawan Republika

Gagasan sangat dijunjung tinggi dalam produk ekonomi kreatif.

Pemerintah sedang menggodok cetak biru (blue print) Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2025. Tahun ini pun ditetapkan sebagai ‘Tahun Indonesia Kreatif 2009′.

Bagaimana upaya mencapainya? Industri kreatif ditargetkan tumbuh 6,3 persen pada 2009. Sebanyak 5,4 juta orang (5,9 persen) diharapkan terserap sebagai tenaga kerja baru.

Program sosialisasi industri kreatif kepada perbankan dan lembaga finansial akan terus digalakkan. Tujuannya meyakinkan mereka bahwa industri kreatif memiliki potensi ekonomi besar.

Ada tiga kelompok besar unggulan dalam 14 sektor industri kreatif. Di antaranya fashion, kerajinan, kriya, musik, dan film yang melahirkan karya animasi, peranti lunak, dan permainan komputer.

John Howkins, penulis buku The Creative Economy-How People Make Money from Ideas, menjelaskan, ekonomi kreatif adalah suatu aktivitas penciptaan dengan input dan outputnya adalah gagasan. Gagasan sangat dijunjung tinggi dalam era ekonomi kreatif ini.

Ekonomi kreatif, papar John, adalah transaksi dari hasil kreasi produk kreatif. Biasanya, ada dua macam nilai di setiap transaksi: kasat mata dan tak kasat mata.

Industri perangkat lunak digital, misalnya, nilai hak kekayaan intelektual (HKI) tinggi. Di industri lain, seperti seni, harga suatu objek secara fisik lebih tinggi. Karena itu, salah satu peran penting dalam ekonomi kreatif adalah pemaksimalan HKI sebagai daya saing.

”Indonesia punya banyak potensi produk yang bisa dikembangkan menjadi industri kreatif, dari budaya hingga seni yang tersebar di negara ini. Saya yakin industri kreatif bisa berkembang jika didukung berbagai pihak,” kata John, di sela-sela acara 2nd WIPO International Conference on Intellectual Property and Creative Industries, di Bali, 2-3 Desember 2008.

Penilaian lain disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain mengenalkan budaya Indonesia ke mancanegara, menurutnya, industri kreatif juga bisa menggerakkan roda perekonomian.

”Ekonomi kreatif merupakan keunggulan Indonesia. Jangan disia-siakan karena kita unggul di tingkat dunia. Terutama produk-produk kreatif yang menggunakan nilai budaya, warisan pusaka, dan nilai -nilai lokal,” kata Presiden.

Memang, bagi Indonesia, industri kreatif merupakan ekonomi baru, selain pertanian, perindustrian, sektor jasa, dan perdagangan. Dia yakin, ekonomi kreatif bakal menciptakan lapangan kerja baru dan memberi sumbangan signifikan terhadap perekonomian nasional.

Menurut Presiden, nasib masa depan perekonomian Tanah Air jangan hanya digantungkan pada tiga pilar ekonomi konvensional, yakni pertanian, industri, dan jasa. Kendati, ketiganya masih berperan sangat penting.

Perlu ada upaya, katanya, mengembangkan pilar ekonomi lain atau pilar keempat, yakni ekonomi kreatif pendukung industri kepariwisataan, perfilman, musik, maupun online.

Di samping menggenjot tiga pilar ekonomi itu, pemerintah juga mendorong percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi pariwisata dan kreatif. Pemerintah optimistis industri kreatif di Indonesia terus berkembang dan bisa bersanding dengan negara-negara lainnya yang sudah maju dalam pengembangan industri kreatif.

”Saya punya keyakinan industri kreatif akan berkembang di negeri tercinta Indonesia,” kata Presiden. Namun, pengembangan saja tidak cukup.

Untuk lebih memajukan ekonomi kreatif, Menteri Perdagangan (Mendag), Mari Pangestu, mengatakan, kegiatan promosi akan lebih diperbanyak, di dalam maupun luar negeri. Sasaran Tahun Indonesia Kreatif 2009 adalah tersosialisasinya pemahaman akan ekonomi kreatif kepada masyarakat.

Ini agar tercipta produk-produk berupa barang dan jasa inovatif sebagai pondasi pembangunan ekonomi di masa depan. Pemerintah membentuk pula Jaringan Ekonomi Kreatif Indonesia (JEKI) sebagai rangkaian jejaring antarpara pemangku kepentingan.

Melalui JEKI, diharapkan terjadi pertukaran informasi dan pengalaman, sehingga akan meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

”Banyak sekali pelaku industri kreatif di Indonesia dan tersebar di berbagai daerah. Indonesia kaya akan budaya, serta banyak industri kerajinan yang membuat produk khas daerahnya. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa menjadikan budaya dan produk kerajinan itu dijual di tingkat nasional maupun internasional,” kata Mari.

Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, tambahnya, pemerintah membuat kebijakan yang memudahkan para pelaku industri kreatif untuk mengembangkan usaha, terutama aksesibilitas untuk permodalan. Beberapa bank sudah ditunjuk untuk membantu industri kreatif skala kecil dan menengah, tentunya dengan persyaratan yang mudah dan tingkat bunga yang ringan.

Departemen Perindustrian (Depperin) juga meminta sektor industri kreatif mendapat fasilitas pengurangan pajak ganda, terutama di bidang riset dan pengembangan. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Depperin, Fauzi Aziz, mengakui saat ini industri kreatif dalam negeri masih dibebani penerapan pajak ganda.

Karena itu, jelasnya, jika fasilitas pengurangan pajak ganda ini diterapkan, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional. Pembebanan pajak terutama terjadi saat komersialisasi produk, meski dalam proses riset dan pengembangannya sudah mendapatkan fasilitas keringanan pajak.

”Jadi, biaya-biaya hasil riset, pengembangan serta komersialisasi seharusnya bisa dikurangkan 100 persen dari pendapatan kena pajak. Pengurangan juga dibolehkan untuk seluruh biaya yang dikeluarkan saat proses kegiatan penelitian dan pengembangan awal,” ujar Fauzi.

Ia optimistis, bila fasilitas pengurangan pajak diberikan, industri kreatif nasional bisa berkembang lebih maju. Terlebih, katanya, fasilitas seperti ini sudah banyak diterapkan berbagai negara, sehingga bisa mendorong industri kreatifnya.

Selain itu, fasilitas perpajakan juga tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO) sehingga tidak dikhawatirkan menimbulkan tudingan dumping dan safeguards.

Mari juga mengingatkan tantangan yang berat industri kreatif di masa depan justru dapat dijadikan sebagai peluang. Sebab, pada 2009 ekonomi dunia termasuk Indonesia terkena resesi. Dan ini tantangan bagi Indonesia.

Tapi, kata Mari, tantangan krisis keuangan global harus menjadi peluang. ”Indonesia harus meraih peluang lewat Industri kreatif, sehingga mampu mendapat sumber kekuatan ekonomi baru setelah gelombang krisis menghantui bidang pertanian, industri manufaktur, dan pertambangan,” katanya.

Presiden SBY maupun Mari sepakat bila industri ekonomi kreatif harus digalakkan mulai sekarang dengan meningkatkan kualitas hasil karya dan cipta.

Andrie Trisaksono, industrial designer, dalam blognya, menyatakan, realitas dan fenomena ekonomi kreatif sebenarnya bukanlah hal baru bagi Indonesia yang telah terbukti memiliki aset kreativitas sejak dulu. Indonesia tidak kekurangan modal kreatifitas, hanya kekurangan kemampuan mengintegrasikannya.

Untuk itu langkah yang dibutuhkan adalah mengenali apa yang kita miliki (jati diri bangsa dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia) dan menyusun langkah-langkah konstruktif. Pertama, menyusun cetak biru ekonomi kreatif Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder.

Kedua, mengajukan usulan kebijakan ekonomi kreatif yang komprehensif. Ketiga, menggiatkan inisiatif, baik swasta maupun pemerintah untuk menciptakan tempat-tempat pengembangan talenta industri kreatif di daerah.

Keempat, menciptakan produk dan jasa yang kreatif dan berbasis budaya berdasarkan prioritasnya. Misalnya, pariwisata, kerajinan, gaya hidup (spa, herbal, kuliner), furniture, dan lain-lain.

Kelima, menciptakan pasar berbasis budaya di dalam negeri karena selama ini selalu menjadi target pasar negara lain. Keenam, menumbuhkan semangat invovasi dan kreativitas di dunia pendidikan agar generasi muda mampu melahirkan gagasan baru berdasarkan apa yang sudah dimiliki sejak dini.

Ketujuh, transfer teknologi yang konsisten terhadap industri kreatif berwawasan budaya seperti disebut di atas. Kedelapan, meningkatkan pendapatan devisa berbasis kreatif atas sektor-sektor tersebut di atas.

Kesembilan, promosi potensi Indonesia, seperti alam, warisan budaya (heritage), dan budaya. Kesembilan, sosialisasi, diseminasi, dan promosi secara sistematis tentang kekuatan Indonesia di bidang industri kreatif agar diperhitungkan di peta kompetensi dunia.

Tentu saja agenda yang diutarakan di sini barulah sebuah insights untuk pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia. ”Dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam membangun secara konsisten dan berkesinambungan paling tidak untuk 10-20 tahun mendatang,” ujar alumni Desain Produk ITB ini.

Presiden SBY pun mengatakan untuk bisa mencapai hal di atas, harus ada usaha memperkenalkan ekonomi kreatif di kalangan anak-anak sejak dini. ”Dengan pendidikan sejak dini, akan menciptakan potensi pengembangan industri kreatif. Sehingga pemerintah mempunyai kewajiban membuat ruang yang kondusif, seperti memfasilitasi pemodalan, di antaranya kredit pengembangan usaha kreatif termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat,” jelas Presiden.

Menunggu Peran Nyata Produk Kreatif

Gelar Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2009 berakhir sudah. Berlangsung empat hari (25-28 Juni) di Jakarta Convention Center, ajang itu membukukan transaksi Rp 29,7 miliar dengan jumlah pengunjung 31.293 orang.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perdagangan (Depdag), Fauzi Azis, menjelaskan, nilai transaksi terbanyak disumbangkan oleh produk industri kreatif di bidang industri teknologi informasi (TI), animasi, dan peranti lunak (software) sebesar Rp 8,9 miliar.

Penjualan terbesar kedua berasal dari produk industri kreatif di bidang batik senilai Rp 8,4 miliar. Nilai transaksi menurun, kata Fauzi, bukan karena tingkat pembelian konsumen berkurang, melainkankarena jumlah hari penyelenggaraan pameran lebih pendek dari lima hari tahun lalu menjadi empat hari.

Pemerintah maupun panitia mendorong produk-produk berbasis TI, animasi, software, sehingga produk yang ditampilkan sangat selektif. Kendati jumlah transaksi menurun ketimbang tahun lalu yang Rp 34,4 miliar, tapi pameran tahun ini memang lebih difokuskan untuk produk-produk berbasis teknologi, di samping tetap menampilkan produk komersil seperti kerajinan tangan dan batik.

”Penonjolan produk berbasis IT untuk meningkatkan kesadaran pada pengunjung bahwa Indonesia memiliki produk film, animasi, dan program software sendiri yang dibuat oleh anak Indonesia,” katanya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi kreatif berbasiskan TI seperti software, animasi, game online, film, dan musik telah memberikan kesadaran baru bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih banyak berkarya dengan nilai kualitas yang tinggi.

Di masa depan, pemerintah berharap masyarakat mulai bangga memakai produk dalam negeri serta budaya konsumtif masyarakat dapat berubah ke arah tata nilai produktif.

Penyelenggaraan PPKI tahun ini telah memberikan bukti bahwa potensi dan peta kekuatan ekonomi kreatif Indonesia semakin nyata menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi negara yang selama ini disumbang oleh sektor seperti pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur.

'Membangkitkan Kebanggaan pada Produk Lokal'

2009-05-13T11:30:00.002+07:00

Sumber foto: Pembukaan PPI di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mendapat tugas tambahan saat Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2/2009 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yakni menjadi Ketua Tim Koordinasi Penggunan Produk Lokal, yang bertanggung jawab menggkoordinasi para menteri, Panglima TNI, maupun Kapolri untuk mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa khususnya, PNS maupun anggota TNI dan Polri.

Salah satu tugas Timnas merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program untuk mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kepada Zaky Al Hamzah dan Mansyur Faqih, wartawan Republika, guna menyambut ajang Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2009 di Kemayoran Expo tanggal 13-17 Mei 2009 ini, Menperin Fahmi Idris menjelaskan panjang lebar.

(R): Menjelang penyelenggaraan Pameran produksi Indonesia pada tanggal 13 – 17 Mei 2009 di Kemayoran Expo, Jakarta, dapatkah dijelaskan sejauh mana barang dan jasa dalam negeri telah digunakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?

(F): Dalam Inpres tersebut, instansi pemerintah akan diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedian barang/jasa nasional. Serta memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa.Dalam konsep Peraturan Menteri Perindustrian dijelaskan bahwa dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar dapat berpedoman dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

Dalam konsep Pedoman Teknis tersebut, diatur jenis barang/jasa buatan dalam negeri dalam bentuk sebuah daftar dan dikelompokkan kedalam 21 kelompok barang dan jasa yang meliputi 470 produk. Daftar tersebut dimutakhirkan setiap 6 (enam) bulan. Pemerintah melalui Menteri Perindustrian melakukan serangkaian penggalangan dukungan terdahap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang P3DN dalam pengadaan Barang/Jasa dengan seluruh pimpinan Departemen, Lembaga Pemerintah, TNI dan Polri. Sebagai contoh tentang besarnya potensi penyerapan produk dalam negeri di lingkungan instansi Pemerintah dari APBN 2009 sebesar Rp 1.037,1 Trilyun; Belanja Barang sebesar Rp 91,7 T; dan Belanja Modal sebesar Rp 72,0 T.

(R) Dalam upaya menjadikan produk dalam negeri sebagai tuan di negeri sendiri, artinya membuat orang lebih memilih membeli atau menggunakan jasa dalam negeri, tentu tidak cukup dengan instruksi, himbauan, atau publikasi. Apa saja langkah-langkah strategis pemerintah, dalam hal ini Departemen Perindustrian (Depperin), untuk mendorong atau membangkitkan minat masyarakat lebih menyukai produk barang dan jasa dalam negeri dibanding produk asing yang cenderung lebih memikat?

(F): Melakukan kampanye P3DN yang secara gencar dilakukan oleh pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden), para Menteri Kabinet, dengan harapan agar tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat untuk mencintai produksi dalam negeri. Seperti kampanye penggunaan produk alas kaki dalam negeri seperti melalui beragam pameran industri terpadu dan mandiri, Pameran Produk Indonesia, pencanangan serta Tahun Industri Kreatif.

Masyarakat Indonesia sesungguhnya masih memiliki kecintaan dan kebanggaan untuk menggunakan produksi dalam negeri. Namun tumbuhnya kesadaran itu perlu ditunjukkan terlebih dahulu melalui keteladanan pemimpin negara maupun pemuka masyarakat. Hal ini terbukti dengan makin meningkatnya citra dan penggunaan batik dan sepatu produksi dalam negeri. Bentuk kampanye seperti ini sangat efektif hasilnya karena masyarakat Indonesia pada dasarnya sangat menghargai keteladanan pemimpin yang apresiasi terhadap produk nasional.

Kampanye penggunaan batik dan sepatu buatan dalam negeri merupakan tahap motivasi dalam menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai dan menggunakan produk dalam negeri. Kampanye yang berskala nasional ini harus dilakukan secara terus menerus untuk dapat merubah persepsi masyarakat secara bertahap. Apabila kesadaran masyarakat untuk bangga menggunakan produk dalam negeri telah meningkat, maka dengan sendirinya masyarakat akan selalu memilih produk dalam negeri dalam setiap kebutuhannya.

(R): Krisis ekonomi dunia saat ini, sesungguhnya lebih menyadarkan kita mengenai pentingnya membangun kekuatan pasar dalam negeri untuk menyerap industri dalam negeri. Karena itu, Pemerintah kemudian mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri dan membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Timnas P3DN) yang diketahui Menteri Perindustrian. Tugas utamanya ialah mengoptimalkan dan memaksimalkan penggunaan produk barang dan jasa dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Kegiatan ini dipandang sangat strategis untuk menghadapi badai krisis ekonomi. Sejauh mana pelaksanaan tugas Timnas P3DN ini telah menunjukkan hasilnya?

(F): Sebagaimana diketahui bahwa belanja pemerintah untuk pembelian barang dan jasa sangat besar jumlahnya, apalagi bila digabungkan dengan belanja BUMN dan BUMD. Ini adalah pasar yang sungguh potensial bagi produk dalam negeri dan akan sangat membantu pengembangan industri dalam negeri apabila pasar ini dapat dikuasai dengan baik. Oleh karena itu untuk tahap awal sasaran dalam kampanye peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah pembelian barang oleh pemerintah. Produk dalam negeri mendapatkan perlakuan preferensi harga yang diharapkan akan dapat menyaingi produk impor sejenis.

Kami telah mengeluarkan peraturan tentang teknis pelaksanaan perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dipakai sebagai acuan untuk menetapkan barang tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai produk dalam negeri untuk mendapatkan preferensi.

Departemen Perindustrian telah melakukan verifikasi terhadap 20 Kelompok produk Barang yang diproduksi oleh 1.116 perusahaan produsen dan 1 Kelompok produk Jasa yang dilayani/diproduksi oleh 5 perusahaan produsen. Dalam waktu dekat direktori yang memuat informasi tersebut akan segera diterbitkan dan disebarkan keseluruh instansi pemerintah, BUMN dan BUMD sebagai bahan referensi dalam setiap pembelian barang. Selanjutnya lembaga pengawasan negara akan melakukan audit mengenai kepatuhan instansi pemerintah dalam melaksanakan pembelian barang yang mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk bersungguh-sungguh meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri sebagai bagian upaya dalam meningkatkan kekuatan industri dalam negeri untuk bisa menguasai pasar domestik. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri bagi instansi pemerintah, BUMN dan BUMD dalam waktu dekat merupakan suatu keharusan dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

(R): Kampanye penggunaan produk barang dan jasa dalam negeri, tentunya tidak sebatas dalam pengadaan pemerintah, tapi meliputi masyarakat luas. Disini tampaknya masih banyak kendala. Minat masyarakat terhadap produk barang dan jasa impor masih sangat tinggi, bahkan sampai buah-buahan yang melimpah ruah di Indonesia pun, kalah pamor dengan produk impor yang memang membanjiri pasar dalam negeri. Keutamaan produk impor umumnya diasosiasikan dengan mutu tinggi, bergengsi dan harga terjangkau. Dalam beberapa produk, harga malah lebih murah. Khusus produk China, hampir semua jauh lebih murah dari produk dalam negeri. Bagaimana Pemerintah menyiasati hal ini?

(F): Nampaknya ada persepsi yang kurang tepat di masyarakat mengenai produk dalam negeri yang dianggap inferior dibanding produk impor. Sesungguhnya industri dalam negeri telah mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan bahkan mampu bersaing dipasar ekspor, dan telah dipercaya juga untuk memproduksi produk-produk dengan merk terkenal didunia.

Sebetulnya cukup ironis, barang-barang produksi Indonesia justru dipasarkan diluar negeri, sedangkan barang impor sejenis dengan merk yang sama dipasarkan di Indonesia. Tetapi itulah strategi perusahaan dagang multinasional dalam memasarkan produknya, dan kita harus mengikuti. Tetapi untuk produk-produk yang tidak bergantung pada merk internasional, sebetulnya produksi dalam negeri tidak kalah dengan produk impor. Banyak sekali produk impor yang sebetulnya kualitasnya rendah dan membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, dan sudah banyak dijumpai kasus seperti itu, misalnya produk makanan, elektronika, kabel, ban kendaraan dan lain-lain.

Produk impor yang membanjir dengan harga murah sesungguhnya adalah barang selundupan. Ini sangat merugikan dan dapat menghancurkan industri dalam negeri karena harus bersaing secara sangat tidak fair dengan barang selundupan yang tidak membayar bea masuk dan pajak selain tidak memberikan jaminan pasca jual. Sangatlah tidak masuk akal apabila barang impor sejenis dan berkualitas dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding produk dalam negeri apabila masuk secara legal dengan memperhitungkan biaya produksi, pengapalan, bea masuk, pajak dan biaya pemasaran lainnya. Jumlah pelabuhan impor yang sangat banyak dan keterbatasan petugas menjadikan Indonesia sebagai surga bagi aneka jenis barang selundupan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan pelabuhan impor, memberlakukan pemeriksaan pre-shipment untuk produk impor tertentu, memperketat pengawasan peredaran barang, mewajibkan penggunaan standar nasional bagi produk impor tertentu dan memperketat pengawasan di pelabuhan impor, sebagai contoh beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Kegemaran kalangan masyarakat tertentu terhadap produk impor sebetulnya disebabkan gaya hidup yang ingin meniru luar negeri. Ini sesungguhnya patut disesalkan karena kalangan masyarakat ini umumnya berpendidikan tinggi. Sudah saatnya rasa nasionalisme terhadap produksi dalam negeri harus dikampanyekan secara luas dan terus menerus. Sudah barang tentu, ini merupakan upaya dan kerja keras bersama dan memerlukan waktu yang lama, tetapi harus dimulai dari sekarang dan secara konsisten terus dilaksanakan tanpa kenal lelah. Saya percaya pada saatnya nanti, masyarakat kita akan bangga menggunakan produksi anak bangsa sendiri.

(R): Dua produk Indonesia telah menunjukkan peningkatan citra yang kemudian diikuti minat beli masyarakat yang meningkat tajam, yakni batik dan sepatu. Namun, batik dan sepatu hanya ragam kecil dalam khazanah produk barang dan jasa dalam negeri. Apalagi produk barang dan jasa yang masuk prioritas pemerintah untuk dipromosikan besar-besaran seperti sepatu? (Dalam hal ini, batik tak sepenuhnya dapat dipandang meningkat karena kegiatan promosi pemerintah berupa kewajiban pegawai negeri sipil berbusana batik. Isu pencurian paten oleh Malaysia dipandang lebih seksi).

(F): Masyarakat Indonesia sesungguhnya masih memiliki kecintaan dan kebanggaan untuk menggunakan produksi dalam negeri. Namun tumbuhnya kesadaran itu perlu ditunjukkan terlebih dahulu melalui keteladanan pemimpin negara maupun pemuka masyarakat. Hal ini terbukti dengan makin meningkatnya citra dan penggunaan batik dan sepatu produksi dalam negeri. Bentuk kampanye seperti ini sangat efektif hasilnya karena masyarakat Indonesia pada dasarnya sangat menghargai keteladanan pemimpin yang apresiasi terhadap produk nasional.

Kampanye penggunaan batik dan sepatu buatan dalam negeri merupakan tahap motivasi dalam menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai dan menggunakan produk dalam negeri. Kampanye yang berskala nasional ini harus dilakukan secara terus menerus untuk dapat merubah persepsi masyarakat secara bertahap. Apabila kesadaran masyarakat untuk bangga menggunakan produk dalam negeri telah meningkat, maka dengan sendirinya masyarakat akan selalu memilih produk dalam negeri dalam setiap kebutuhannya.

Kami akan berhati-hati dan sangat selektif dalam memilih produk barang yang akan dipromosikan secara nasional karena apabila dilakukan kampanye besar-besaran dengan jenis barang yang cepat berganti dalam waktu relatif singkat kemungkinan justru mengakibatkan kontra produktif. Akan lebih efektif apabila kampanye penggunaan produksi dalam negeri dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Sebagai contoh, sekarang semua instansi pemerintah dalam menyediakan konsumsi untuk rapat atau pertemuan lainnya diminta untuk menggunakan produk makanan atau buah-buahan lokal.

(R): Dalam soal barang dan jasa, ada banyak hal yang menajdi faktor orang memilih dan membeli. Tiga diantaranya ialah mutu, citra, dan harga. Tiga faktor ini tak berurutan. Ada yang lebih dipengaruhi citra, mutu, dan harga. Ada juga harga, mutu, dan citra. Macam-macam kombinasinya, tergantung status sosial, ekonomi, jenis barang atau jasa, dan sebagainya. Bagaimana Pemerintah menyiasati hal ini mengingat kebanyakan orang membeli atau menggunakan produk luar justru karena mutu dan citra yang baik, meski harga mungkin mahal. Dalam beberapa hal, harga malah bisa lebih murah. Produk pertanian, misalnya mutu lebih bagus, kemasan lebih menarik, harga lebih murah.

(F): Nampaknya ada persepsi yang kurang tepat di masyarakat mengenai produk dalam negeri yang dianggap inferior dibanding produk impor. Sesungguhnya industri dalam negeri telah mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan bahkan mampu bersaing di pasar ekspor, dan telah dipercaya juga untuk memproduksi produk-produk dengan merk terkenal di dunia. Sebetulnya cukup ironis, barang-barang produksi Indonesia justru dipasar di luar negeri, sedangkan barang impor sejenis dengan merk yang sama dipasarkan di Indonesia. Tetapi itulah strategi perusahaan dagang multinasional dalam memasarkan produknya, dan kita harus mengikuti.

Tetapi untuk produk-produk yang tidak bergantung pada merk internasional, sebetulnya produksi dalam negeri tidak kalah dengan produk impor. Banyak Banyak sekali produk impor yang sebetulnya kualitasnya rendah dan membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, dan sudah banyak dijumpai kasus seperti itu, misalnya produk makanan, elektronika, kabel, ban kendaraan dll.

Produk impor yang membanjir dengan harga murah sesungguhnya adalah barang selundupan. Ini sangat merugikan dan dapat menghancurkan industri dalam negeri karena harus bersaing secara sangat tidak fair dengan barang selundupan yang tidak membayar bea masuk dan pajak selain tidak memberikan jaminan pasca jual. Sangatlah tidak masuk akal apabila barang impor sejenis dan berkualitas dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding produk dalam negeri apabila masuk secara legal dengan memperhitungkan segala macam biaya seperti biaya produksi, pengapalan, bea masuk, pajak dan biaya pemasaran lainnya. Jumlah pelabuhan impor yang sangat banyak dan keterbatasan petugas menjadikan Indonesia sebagai surga bagi aneka jenis barang selundupan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan pelabuhan impor, memberlakukan pemeriksaan pre-shipment untuk produk impor tertentu, memperketat pengawasan peredaran barang, mewajibkan penggunaan standar nasional bagi produk impor tertentu dan memperketat pengawasan di pelabuhan impor, sebagai contoh beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Kegemaran kalangan masyarakat tertentu terhadap produk impor sebetulnya disebabkan gaya hidup yang ingin meniru luar negeri. Ini sesungguhnya patut disesalkan karena kalangan masyarakat ini umumnya berpendidikan tinggi. Sudah saatnya rasa nasionalisme terhadap produksi dalam negeri harus dikampanyekan secara luas dan terus menerus. Sudah barang tentu, ini merupakan upaya dan kerja keras bersama dan memerlukan waktu yang lama, tetapi harus dimulai dari sekarang dan secara konsisten terus dilaksanakan tanpa kenal lelah. Saya percaya pada saatnya nanti, masyarakat kita akan bangga menggunakan produksi anak bangsa sendiri.

(R): Penggunaan produk dalam negeri juga berhubungan erat dengan produksi dalam negeri. Selama ini, selalu ada keluhan Pemerintah kurang mendukung produksi dalam negeri. Baik dari sudut kebijakan strategis, pendanaan, hingga kebijakan operasional dan proteksi tertentu yang tidak melanggar kesepakatan internasional. Ringkas kata, pemerintah kurang memberi insentif dan iklim yang cukup bagi usaha produksi dalam negeri dan tidak berdaya pula menahan gempuran produk luar yang masuk secara semi legal dari Cina, misalnya. Bila ada dukungan yang kuat, umumnya diberikan kepada pengusaha kelas atas dengankecukupan modal besar. Dukungan kepada industri kecil menengah masih terasa kurang. Ini dipandang sebagai penyebab tak berkembangnya industri dalam negeri seperti di Cina, yang peralatan elektronik dan sepeda motor pun sudah bersifat rumahan?

(F): Budaya mencintai produk sendiri perlu dikembangkan dengan tujuan agar industri dalam negeri tumbuh dan berkembang sehingga secara bertahap akan menjadi kuat dan mampu bersaing di pasaran secara sehat. Kepedulian Pemerintah kepada produk barang dan jasa yang dihasilkan industri DN diwujudkan dengan INPRES No. 2/2009, yang dimaksudkan untuk mengatasi dampak krisis keuangan dunia, melalui cara mengoptimalkan belanja Pemerintah, BUMN, Kontraktor Kontak Kerjasama dalam penggunaan PDN. Guna memperkuat posisi tawar bagi PDN, diharapkan agar kalangan produsen meningkatkan kualitas maupun desain serta harga terjangkau.

Untuk melindungi pasar dalam negeri terhadap gangguan luar, pemerintah melakukan pembatasan impor untuk komoditi tertentu seperti garmen, footwear, elektronik, mainan anak, produk makanan dan minuman yang hanya boleh diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) melalui pelabuhan-pelabuhan yang telah ditentukan. Trade remedy berupa safeguards untuk garmen dan lampu hemat energi, anti dumping untuk HRC dan HRP, pengendalian impor untuk produk-produk baja dan harmonisasi tarif untuk paku. Kebijakan lainnya adalah optimalisasi subsidi pupuk dengan menambah 200.000 ton urea subsidi untuk mengatasi kelangkaan, meningkatkan penggunaan CPO sebagai biofuel, meningkatkan program pemberdayaan IKM dan SKB 4 (empat) menteri tentang upah tenaga kerja.

Untuk memberantas impor ilegal, pemerintah melakukan penambahan pembatasan pelabuhan untuk produk tertentu, impor melalui TI/IP, penetapan jumlah pelabuhan internasional, dan kewajiban verifikasi impor di negara asal dan didalam negeri untuk produk seperti kosmetika, keramik, baja, LHE, handphone, komponen otomotif (busi dan filter) serta sepeda.

Harmonisasi tarif bea masuk dilakukan melalui penundaan proses penurunan Tarif Bea Masuk, meningkatkan Tarif Bea Masuk untuk produk baja hilir (kawat dan paku), petrokimia (polyethylene), dan rubber roll. Juga telah diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk pemberian intensif berupa pembebasan bea masuk (ditanggung pemerintah/BMTDP) pada tahun 2009 sebesar Rp. 2,1 Trilliun kepada sepuluh industri (alat berat, PLTU, susu, kimia, otomotif, elektronika, telematika, kapal dan ballpoint).

Pemerintah telah berupaya dengan sungguh-sungguh dan terus menerus untuk memperbaiki iklim usaha agar kondusif bagi pengembangan sektor industri nasional dengan mengeluarkan berbagai kebijakan baik berupa pemberian fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal serta berbagai kemudahan peraturan dan penyederhanaan perizinan. Kesemuanya ini ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha industri guna menjalankan bisnisnya di Indonesia. Namun perlu dipahami juga bahwa sektor industri sangat tergantung dari sektor lain, terutama ketersediaan infastruktur dan energi.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lokasi industri sangat terkonsentrasi di Jawa dan kondisi infrastruktur di Jawa masih sangat kurang ideal untuk mengakselerasi pertumbuhan industri disebabkan buruknya prasarana jalan raya, terbatasnya kemampuan pelabuhan untuk menampung arus barang ekspor dan impor serta terbatasnya pasokan energi. Keadaan ini tentunya menghambat perkembangan industri karena menganggu kelancaran produksi dan pemasaran serta menimbulkan ketidakefisiensian usaha.

Salah satu masalah terbesar adalah penyelundupan yang benar-benar sangat merugikan industri dalam negeri karena harus bersaing secara tidak fair dengan barang illegal. Tidak ada satupun negara didunia yang industrinya mampu bersaing dengan barang selundupan yang membanjir karena bersaing tidak pada level yang sama. Oleh karena itu, pemerintah sekarang secara serius menanggulangi penyelundupan ini karena dampaknya sangat merugikan kepada industri nasional dan sektor ekonomi pendukung lainnya. zaky al hamzah

Emil Salim: Pengetahuan Kelautan Masih Minim

2009-05-13T09:20:00.003+07:00

Sumber Foto: www.daveharasti.com

MANADO -- Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim, mengatakan Penelitian dan pengetahuan mengenai perubahan iklim dari dimensi kelautan masih minim dibandingkan perspektif kawasan darat seperti hutan dan lahan.

''Masih minim ilmu pengetahuan kelautan yang memiliki hubungan dengan perubahan iklim dunia. Padahal, laut mempunyai potensi yang luar biasa untuk menyerap CO2," kata Emil Salim, usai pembukaan International Symposium on Ocean Science, Technology and Policy di Manado Convention Center (MCC), Manado, Sulut, Selasa (12/5).

Ia mencontohkan, pertemuan konvensi internasional seperti konvensi perubahan iklim, konvensi keanekaragaman hayati dunia, namun dari semua konvensi tersebut selama tidak menyinggung megenai laut, alasannya karena laut tidak banyak diketahui.

Begitu pula ilmu pengetahuan mengenai hal apa yang pengaruhi laut dengan perubahan iklim belum banyak dilakukan para peneliti. ''Pengetahuan soal hubungan laut, perubahan iklim serta atmosfir bumi belum banyak diketahui,'' katanya.

Ilmu mengenai hubungan timbal balik dua hal antara laut dan atmosfir, menurutnya, sudah mengalami ketertinggalan, dan sebaliknya, justru ilmu tentang keterkaitan perubahan iklim dengan tumbuhan di daratan lebih banyak berkembang sehingga masuk dalam kebijakan perubahan iklim.

Atas dasar tersebut, pemerintah mendorong agar aspek kelautan tidak hanya dilakukan upaya penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga masuk dalam agenda kebijakan politik sebagai kebijakan bersama dunia dalam membangun konvensi kelautan. Makanya, melalui WOC yang dihadiri ratusan peserta kongres dari sejumlah negara, pertemuan konsorsium tersebut memutuskan kesepakatan hubungan antara perubahan iklim dikaitkan dengan laut.

Dalam kebijakan politik, tentunya, isu mengenai laut akan didesak masuk dalam agenda pembahasan pertemuan Panel Antarpemerintah PBB untuk Perubahan Iklim (Intergovermental Panel on Climate Change/IPCC) di Kopenhagen Desember 2009 nanti, melalui Deklarasi Kelautan Manado (Manado Ocean Declaration/MOD). pertemuan IPCC di Kopenhagen Desember 2009 nanti," kata Emil Salim. zaky al hamzah

Target Deklarasi Manado Masuk Agenda KTT Perubahan Iklim

2009-05-13T08:35:00.003+07:00

Sumber: www.daveharasti.com

Laut memiliki peran dalam perubahan iklim dunia.

MANADO -- Pemerintah Indonesia menargetkan pelaksanaan Konferensi Kelautan Dunia atau World Ocean Conference (WOC) 2009 di Manado, Sumut, yang menyepakati Manado Ocean Declaration (MOD), bisa masuk agenda KTT Perubahan Iklim Dunia di Kopenhagen. Selain Deklarasi Kelautan Manado, usai pelaksanaan WOC juga digelar Coral Triangle Initiative Summit atau Pemrakarsa Segitiga Terumbu Karang yang melibatkan enam negara.

''Hasil yang dicapai di WOC dapat menjadi kerangka kerja yang dibahas pada pertemuan Panel Antarpemerintah PBB untuk Perubahan Iklim (Intergovermental Panel on Climate Change/IPCC) di Kopenhagen, Desember 2009 nanti,'' ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, dalam sambutan pembukaan Senior Official Meeting (SOM) WOC di Gedung Grand Kawanua Convention Center (GKCC) Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/5).

Ia berharap adanya komitmen global, terutama dari negara-negara peserta WOC untuk masalah kelautan. Sekurangnya, dikaji 676 makalah soal kelautan, di antaranya soal pengelolaan laut, penelitian laut, dan pengembangan budidaya laut tangkap serta perlindungan atau konservasi terumbu karang.

Melalui WOC tersebut, kata Freddy, pemerintah RI berharap pelaksanaan ajang dunia tersebut bisa menyatukan usaha bersama untuk memerangi dampak perubahan iklim di laut secara global, seperti kenaikan muka air laut, melelehnya daratan es kutub, perubahan pola iklim, dan dampak lainnya karena efek rumah kaca.

"Dari WOC ini bisa diformulasikan kebijakan dan regulasi untuk keberlanjutan keanekaragaman biota laut dan terumbu karang untuk konvervasi jangka panjang," kata Freddy.

Senada dengan Freddy, Sesmenko Kesra sekaligus Sekretaris WOC, Indroyono Soesilo, juga menekankan bahwa ajang WOC ini penting untuk mengingatkan dunia bahwa laut pun ikut memiliki peran dalam perubahan iklim dunia. Buktinya, dari 73 negara dan 11 lembaga penelitian dan pengembangan dunia berperan serta dalam ajang tersebut. Panitia semula menargetkan acara tersebut dihadiri 121 negara.

Di samping negara berkembang, kata Soesilo, negara maju pun menyempatkan hadir dan memberikan dukungan serta berbagi pengalaman perihal pengelolaan sumber daya laut yang bertujuan tidak hanya untuk keamanan makanan (food security), namun juga bisa sebagai ekosistem dan penyeimbang iklim.

''Negara AS, Jepang, Cina, Australia, dan Jerman serta Uni Eropa menyempatkan hadir, bahkan 1.500 ilmuwan kelautan dijadwalkan hadir di acara tersebut,'' katanya. Khusus untuk AS, Soesilo menekankan, sebenarnya bakal dihadiri Menlu AS, Hillary Clinton, namun tidak bisa hadir dan hanya memberikan rekaman video kepada panitia WOC. zaky al hamzah

Mengintai Dalamnya Laut di Google Ocean

2009-05-13T08:24:00.001+07:00

Permukaan laut digambarkan dalam bentuk streaming ilustrasi sehingga mudah dipahami secara visual.

Tak perlu jauh-jauh ke Antartika jika ingin mengukur seberapa dalam atau berapa luas es yang mencair di wilayah kutub itu. Untuk mengetahui batas permukaan laut suatu negara, juga tak perlu berkunjung ke negara itu. Perusahaan provider internet terbesar di dunia, Google telah membuat program baru yakni Google Ocean untuk mengintip dari dunia maya berbagai informasi tentang laut dan isinya.

Langkah Google yang terus berupaya memaksimalkan program-program gratis mereka untuk keperluan ilmiah, khususnya di bidang kelautan disambut gembira banyak pihak. Tak terkecuali Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Freddy Numberi menyatakan, pemerintah tidak mengkhawatirkan keberadaan program Google Ocean. Justru menurut Freddy, masyarakat umum bisa ikut mengakses sekaligus mengawasi kondisi laut terkini. Sehingga, kekayaan alam laut bisa terselamatkan dan cepat diketahui jika terdapat upaya perusakan.

Freddy mengatakan, sangat banyak keuntungan yang bisa diambil dari Google Ocean. ''Kita bisa mengetahui pulau-pulau yang tenggelam, terumbu karang yang rusak atau dieksploitasi. Jadi pemerintah tidak khawatir program ini akan mengganggu ketahanan nasional,'' Freddy di sela-sela acara World Ocean Conference (WOC) di Manado, Senin (11/5) lalu.

Dalam salah satu sesi paralel Simposium Peneliti Kelautan, Google memaparkan program Google earth baru berupa fitur laut atau Google Ocean. Ini mencakup pengukuran batas permukaan laut, program batas Negara, fitur 3 Dimensi (3D) yang menggambarkan wajah permukaan, struktur dan tekstur bumi secara lengkap, serta program kerjasama upload foto dan video.

''Data laut bukan rahasia lagi, masyarakat bisa mengakses cepat berapa kemampuan atau daya penyerapan karbon dari laut, juga informasi adanya abrasi laut bisa cepat diketahui lewat program baru buatan Google ini,'' ujarnya.

Menurut Jenifer Austin Foulkes, Business Product Manager Google, inovasi Google Ocean tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaannya untuk mendidik masyarakat luas tentang kondisi permukaan bumi, baik daratan maupun lautan.

Sementaa Pakar Geo Data asal Amerika Serikat (AS), Megan A Goddard mengatakan, tujuan dari fitur yang baru dikenalkan ke publik itu untuk membantu peneliti kelautan mengakses data dan gambaran akurat tentang permukaan laut. Dalam tampilannya, permukaan laut digambarkan dalam bentuk streaming ilustrasi sehingga memudahkan pemahaman visual. ''Jadi dengan fitur itu peneliti bisa melakukan pengecekan secara gradual terhadap permukaan laut yang terancam naik akibat perubahan iklim,'' jelasnya.

Megan menjelaskan, kehadiran Google Earth dengan seri terbaru Google Ocean yang disediakan secara gratis tersebut juga bermanfaat untuk menentukan batas riil Negara berdasar foto citra satelit. Di masa mendatang, menurutnya, garis batas akan bisa ditancapkan secara akurat dan berguna bagi kepentingan bilateral Negara-negara tetangga yang kerap bersengketa mengenai perbatasan. ''Saat ini kami masih berkoordinasi update data agar gambar foto satelit itu dibuat semaksimal mungkin berdasar kesepakatan internasional tentang batas negara,'' papar Megan.

Jenifer menambahkan, situs yang diakses lebih dari 100 juta pengguna internet tiap hari itu, juga telah dikembangkan menjadi lebih personal. Artinya, setelah di download, pengguna juga bisa memanfaatkannya sebagai penyimpan data foto dan agenda.

Selama ini, penelitian dan pengetahuan mengenai iklim dan dimensi kelautan masih minim jika dibandingkan dengan perspektif kawasan darat seperti hutan dan lahan. Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim mengatakan, pengetahuan kelautan sangat erat hubungannya dengan perubahan iklim dunia.

Ia mencontohkan, pertemuan konvensi internasional seperti konvensi perubahan iklim, konvensi keanekaragaman hayati dunia, sangat jarang menyinggung soal laut. ''Alasannya karena laut tidak banyak diketahui. Begitu pula ilmu pengetahuan mengenai hal apa yang pengaruhi laut dengan perubahan iklim belum banyak dilakukan para peneliti. Padahal laut mempunyai potensi yang luar biasa untuk menyerap CO2,'' ujar Emil.

Karena itu, dengan Google Ocean diharapkan mata dunia bisa semakin terbuka untuk menelusuri kedalaman, kakayaan dan manfaat laut. Menteri Freddy menilai kemudahan akses data di Google Ocean bisa mendukung program pemerintah dalam memonitor kondisi terkini laut maupun komoditi di dalamnya. Dan ini, kata Freddy, telah didukung sejumlah negara maju seperti AS, Jepang, Kanada, Jerman, serta Uni Eropa. zaky al hamzah

Dedi Mulyadi: ‘Produk Dalam Negeri Makin Bagus’

2009-05-11T08:04:00.001+07:00

Ditengah hantaman krisis ekonomi dunia, permintaan produk Indonesia di pasar ekspor menurun drastis. Ini dinilai sebagai momentum dan saat yang tepat untuk menggalakkan penggunaan produk dalam negeri. Dan inilah yang memang menjadi salah satu tujuan digelarnya Pameran Produksi Indonesia (PPI) oleh Departemen Perindustrian, 13-17 Mei 2009 mendatang. Bersama sejumlah wartawan dari berbagai media, wartawan Republika, Zaky Al Hamzah dan Mansyur Faqih, dan Pandega Citra Bangsa, mewawancarai Ketua Panitia Penye leng gara PPI 2009 yang juga Kepala BPPI Depperin, Dedi Mulyadi. Berikut petikannya.

Dunia sedang mengalami krisis ekonomi, pemerintah justru menggelar pameran. Apa tujuan utama pameran ini?
Misi utama yang ingin disampaikan adalah membangun serta menumbuhkembangkan kebanggaan dan kecintaan yang makin besar terhadap produk industri dalam negeri, yang selanjutnya sudah barang tentu adalah mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.

Penyelenggaraan PPI saat krisis global, saya berpendapat hal ini justru waktu yang tepat. Krisis keuangan global telah memaksa negaranegara tujuan utama ekspor dunia mulai mengurangi impor, dan memaksa negara eksportir mengalihkan tu juan ekspornya. Indonesia dengan penduduk yang sangat besar merupakan pasar potensial bagi negara manapun.

Kita tidak ingin pasar domestik dibanjiri produk-produk impor yang justru berkualitas rendah. Pasar domestik harus dikuasai produk dalam negeri dan untuk itu masyarakat perlu mengenal dan mengetahui kemampuan industri nasional dalam menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan. Dalam kerangka tujuan tersebut, pada PPI 2009 ini akan ditampilkan produk-produk yang ber kualitas. Sekali lagi, kita harus menunjukkan kepada publik produk lokal sungguh berkualitas, meski kegiatan ini menjadi me na rik karena diselenggarakan di tengah krisis ekonomi dunia, yang ju ga telah berimbas dan terasakan di Indonesia.

Bagaimana PPI 2009 ini dapat mencerminkan kekuatan industri dalam negeri dan sekaligus meningkatkan minat pasar dalam negeri?
Adanya krisis keuangan global memaksa kami untuk menetapkan tingkat pertumbuhan industri nasional yang lebih realistis, karena sudah dipastikan ekspor akan menurun, juga tingkat konsumsi dalam negeri. Namun perlu diketahui selama ini banyak industri yang orientasinya ekspor dan masyarakat juga semakin banyak memakai produk impor yang sebetulnya juga sudah diproduksi di dalam negeri. Dampak krisis global akan memaksa industri yang semula orientasi ekspor untuk mulai melirik pasar dalam negeri yang sangat potensial. Untuk melindungi pasar dalam negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/2009 tentang pengawasan impor lima produk dan pengaturan pelabuhan impor guna mengurangi arus barang selundupan. Di sisi lain, ada Inpres Nomor 2/2009 tentang peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN), yang banyak mendukung penjualan produk dalam negeri baik pemerintah maupun swasta.

Pada saat bersamaan tentunya perlu upaya untuk meningkatkan penguasaan pasar domestik bagi produk dalam negeri melalui peningkatan rasa cinta dan bangga dari masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Ini tentunya harus disertai kesadaran penuh dari semua pelaku industri untuk dapat menghasilkan barang yang berkualitas, sesuai selera pasar, cukup jumlahnya, mudah didapat dan tidak kalah penting harganya kompetitif. Disinilah peran PPI 2009 untuk memperlihatkan sejauhmana kekuatan industri dalam negeri, dengan menampilkan produk-produk berkua litas dan siap mengisi pasar dalam negeri.

Bagaimana meyakinkan masyarakat maupun buyers supaya mengunjungi pameran ini?
Meskipun pameran ini lebih ditujukan kepada masyarakat Indonesia dan hanya dihadiri produsen lokal, namun kami tetap melakukan promosi dan mengundang buyers dari luar negeri. Dengan situasi ekonomi global yang kurang prospektif, kami sangat sadar kemungkinan tingkat kehadiran buyers luar negeri tidak seperti yang diharapkan. Tapi, hingga kini sudah terdaftar 110 pembeli dari sembilan negara yaitu, Pakistan, India, Srilanka, Jepang, Cina, AS, Iran, Saudi Arabia, dan Spanyol. Terdapat kurang lebih 550 peserta dari berbagai perusahaan dalam negeri dan peme rin tah untuk menampilkan produk terbaiknya.

Lewat pameran inilah, pemerintah pusat, pemda, perusahaan swasta serta instansi penelitian dan pengembangan riset teknologi dalam negeri memperlihatkan industri dalam negeri mampu menghasilkan berbagai produk, mulai dari produk sederhana sampai produk dengan muatan teknologi tinggi; produk untuk konsumsi sehari-hari sampai dengan produk barang modal. Juga sudah mampu menghasilkan barang yang berkualitas dan sanggup bersaing dengan produk impor dan bahkan mampu menembus pasar global.

Kemudian terkait transaksinya, pameran industri berbeda dengan pameran perdagangan. Transaksi dagang yang sebetulnya sangat diharapkan dalam PPI ini adalah justru transaksi antara produsen dengan penyalur untuk dapat mendistribusikan dan memasarkan secara luas produk-produk industri dalam negeri ke seluruh daerah, sehingga masyarakat luas dapat dengan mudah memperoleh dimanapun saja.

Dibanding PPI sebelumnya apa saja keistimewaan penyelenggaraan tahun ini?
Iya, PPI tahun 2009 digelar setelah ada Inpres No. 6 Tahun 2008. Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan Menteri Perindustrian untuk menyelenggarakan Pameran Produksi Indonesia (PPI) pada tanggal 13 dan 17 Mei 2009 yang akan datang di Jakarta bertepatan dengan peringatan hari Kebangkitan Nasional.

Tentu, penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia kali ini sangat istimewa karena penyelanggaran PPI 2009 bertepatan dengan peringatan hari kebangkitan nasional dan tepat waktu karena saat ini kita berada dalam situasi krisis keuangan global. Di tengah-tengah upaya menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.

Krisis keuangan global yang terjadi saat ini telah menurunkan permintaan dunia terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia yang dikhawatirkan akan menyebabkan ledakan pengangguran di dalam negeri dalam jumlah besar. Krisis yang melanda negara-negara tujuan ekspor kita seperti Amerika Serikat dan Eropa, mulai mengancam kelangsungan produk ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut. Kondisi ini akan mengancam ketahanan industri nasional yang pertumbuhannya akhir-akhir ini semakin menurun, bahkan berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi.

Negara kita merupakan pasar terbesar di Asia tenggara. Namun sayangnya, sebagian pasar kita telah terserap oleh produk impor. Volume pembelian produk impor masih sangat besar, bahkan cenderung naik. Bahkan sebagian dari produk yang membanjiri negara kita merupakan barang ilegal atau selundupan. Indonesia menjadi surga bagi penyelundupan terutama ekspor negara-negara industri yang menghasilkan produk low-end.

Demikian juga masuknya produk-produk impor baik yang legal maupun yang berbau dumping telah mengancam posisi produk Indonesia di pasar dalam negerinya sendiri yang kian terbuka. Perlu disadari bahwa sebagian rakyat kita membeli produk impor bukan karena tidak cinta produk dalam negeri namun mungkin karena produk impor seringkali lebih murah dan tersedia dekat dengan masyarakat kita. Kadang produk lokal seringkali tidak tersedia atau justru harganya lebih mahal. Ini kondisi nyata. Hal ini merupakan tantangan yang perlu diatasi dengan upaya bersama seluruh komponen bangsa.

PPI tentu tidak dirancang hanya menjadi ajang jualan produk murah. Apa aspek strategis PPI?
Aspek strategis PPI 2009 tercermin dari tema Pameran Produksi Indonesia Tahun 2009 yaitu “Bersama Membangun Industri Dalam Negeri” yang mengandung makna bahwa ajakan kebersamaan dalam membangun industri dalam negeri memiliki dimensi yang sangat luas, strategis dan berwawasan jangka panjang karena pembangunan industri adalah upaya besar segenap komponen bangsa, tanpa sinergi dan kebersamaan, mustahil cita-cita menuju negara dan bangsa maju, sejahtera, sejajar dengan bangsa-bangsa lain, dapat tercapai.

Kita memahami betul saat ini adalah masa yang sangat sulit. Negara-negara utama tujuan ekspor kita seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang akan mengurangi impor sehingga berdampak ganda: di satu sisi, menurunnya ekspor kita dan di sisi lain, potensi beralihnya tujuan ekspor negara-negara pesaing untuk menjadikan Indonesia yang berpenduduk 225 juta ini sebagai pasar ekspor yang besar.

Kondisi ini akan mengancam ketahanan industri nasional yang pertumbuhannya akhirakhir ini semakin menurun, bahkan berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi. Semakin melemahnya industri nasional akan semakin mempersulit serapan tenaga kerja yang berdampak pada semakin tingginya angka pengangguran.

Apa yang membuat pemerintah yakin PPI menyedot pengunjung dan buyers yang signifikan?
Kita menyadari PPI hanyalah sarana meningkatkan kegairahan masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri. Tujuan utamanya ialah menjadikan produk dalam negeri sebagai primadona di masyarakatya sendiri. Karena itu, PPI tak bisa berdiri sendiri. Ia harus diikuti kegiatan strategis pendukung sebelum dan sesudahnya.

Untuk itu, dalam agenda PPI 2009 terdiri dari beberapa kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Kegiatan utama meliputi: Gelar Produk Unggulan Indonesia dan Peragaan/visualisasi kebijakan industri serta Kemampuan Inovasi Teknologi dengan Icon “InforDiperlukan upaya dan langkah-langkah khusus untuk menangkal agar dampak krisis global ini tidak semakin meluas.

Upaya tersebut antara lain dengan memberdayakan produk dalam negeri agar daya saingnya meningkat sehingga selain unggul di pasar dalam negeri, produk Indonesia juga mampu bersaing di pasar global. Langkah tersebut didukung pula oleh program kampanye untuk meningkatkan kepercayaan serta kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri agar terjadi peningkatan penggunaan produk dalam negeri secara signifikan. mation Communication Technology (ICT)“.

Kedua, keseluruhan materi yang akan dipamerkan mengacu pada kriteria bahwa barang dan jasa adalah yang diproduksi di dalam negeri dengan menggunakan tenaga kerja sebagian atau seluruhnya warga Negara Indonesia; diutamakan yang laku atau berpotensi laku di pasar dalam dan luar negeri; hasil pengembangan teknologi, rekayasa dan disain bangsa Indonesia; menjadi substitusi barang dan jasa yang nilai impornya besar, dan merupakan unggulan ekspor atau prospektif untuk diekspor.

Selanjutnya, kegiatan pendukung dalam rangka memeriahkan PPI 2009 antara lain seminar, dengan menghadirkan para pembicara dari kalangan akademisi/pakar/peneliti/pimpinan instansi pemerintah yang berasal dari dalam dan luar negeri. Tema seminar PPI 2009 adalah “Perilaku Bisnis Mandiri Membangun Industri Dalam Negeri Dalam Menghadapi Persaingan & Krisis Global”.

Topik-topik yang akan dibahas antara lain teknologi nano sebagai pilihan strategi rekayasa nanopartikel untuk bahan baku dalam upaya peningkatan daya saing produk dalam negeri; Lingkungan hidup yang ramah untuk mendukung pembangunan Kompetensi Inti Industri Daerah; dan Pengembangan industri ICT sebagai industri andalan masa depan. Kedua, Lomba Film Animasi dengan tema “Cinta Produk Indonesia” dan Lomba Film Animasi Cerita tentang Suasana dan Alam Lingkungan serta Budaya Indonesia.

Apa pencapaian yang dapat diharapkan dari pameran kali ini?
Diharapkan dengan Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 2009 (PPI) 2009 tercapainya promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, serta sosialisasi untuk peningkatan apresiasi dan kecintaan terhadap produksi nasional, sehingga semakin tumbuh dan berkembangnya keyakinan serta kepercayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat terhadap kemampuan jajaran industri nasional dalam rangka menunjang upaya menuju kemandirian di bidang ekonomi. Dengan tingginya kecintaan, kepercayaan, kebanggaan serta keyakinan atas kemampuan produksi nasional sehingga tercapai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Hal ini sesuai dengan dukungan dan komitmen pemerintah melalui Inpres No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mengoptimalisasi belanja pemerintah dalam pengadaan/jasa Pemerintah, sekaligus menggerakkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Dapatkah PPI ini diarahkan juga untuk melahirkan tren baru yang mendongkrak pencitraan tersebut?
Ya, PPI 2009 menampilkan kemampuan dan potensi anak negeri dalam menghasilkan produk-produk buatan dalam negeri yang berkualitas. Hal ini dapat dilihat bahwa stand pameran terbagi atas beberapa zona yaitu zona pameran tematik, hasil litbang industri, industri elektronika & telematika, industri alat angkut, lembaga pendukung, basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri berbasis agro, industri mebel, industri kecil & menengah, interdep & LPND. Disamping itu PPI 2009 menampilkan seluruh potensi daerah dan kawasan industri di seluruh Indonesia.

Apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong rasa cinta terhadap produk dalam negeri?
Kata orang, pemihakan dimulai dari percintaan. Begitu juga dengan produk dalam negeri. Orang harus terlebih dahulu mencintai produk dalam negeri untuk selalu memihak, dengan membeli produk barang dan jasa dalam negeri. Penyelenggaraan PPI kali ini bertemakan Bersama Membangun Industri Dalam Negeri dan dengan sub tema Aku Cinta Indonesia (ACI) mengandung makna ajakan kebersamaan membangun industri dalam negeri, memiliki dimensi yang luas, strategis dan berwawasan jangka panjang.

Pembangunan industri adalah upaya besar segenap komponen bangsa, di mana tanpa sinergi dan kebersamaan, mustahil cita-cita menuju negara dan bangsa maju yang sejahtera, sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia dapat tercapai. Jadi, lewat PPI ini kami ingin menggunggah rasa kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Intinya, merubah pola pandang masyarakat dengan menunjukkan produk lokal sudah berkualitas dan harganya bersaing, karena konsumen terkadang masih terbiasa dengan pemikiran bahwa produk impor selalu bagus.

'Kami tak Lagi Memberikan Izin untuk Kapal Asing'

2009-04-26T19:05:00.004+07:00

Freddy Numberi
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sepertiga luas Indonesia adalah lautan yang membentang. Sayangnya, dominannya luas lau itu tidak banyak bergaung dalam isu penyelamatan bumi. Isu-isu bumi, misalnya penyelamatan dari perubahan iklim global melalui laut, sangat minim dibahas. Persoalan itu yang mendasari gagasan pemerintah memberikan usulan kepada dunia bahwa laut pun bisa memberikan sumbangsih penyelamatan bumi. Tak hanya lewat daratan atau kehutanan.

Lewat hajatan World Ocean Conference (WOC), yang akan digelar 11-15 Mei mendatang di Manado, Sulawesi Utara, pesan itu semoga bisa lebih tersebar. Apalagi sejak lima tahun terakhir pun sebenarnya banyak prestasi yang ditoreh Indonesia di bidang kelautan. Misalnya mampu mengatasi persoalan pencurian ikan yang merugikan negara triliunan rupiah.

Jumat (17/4) lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, memberi kesempatan kepada wartawan Republika, Zaky Al Hamzah dan pewarta foto Edwin untuk bicara banyak seputar itu.

Bagaimana peran industri kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi Indonesia saat ini?

Sejak saya menjabat sebagai menteri, ada sekitar 2.000-an kapal asing bebas hilir mudik di perairan Indonesia. Tapi hingga tahun 2008, ada 1.600-an kapal asing iyang zin berlayarnya dicabut dari perairan Indonesia. Kini jumlah kapal asing yang bisa melewati perairan Indonesia tinggal 400-an saja. Saat ini pemerintah Indonesia sudah tidak lagi mengeluarkan perizinan bagi kapal asing untuk masuk beroperasi ke wilayah Indonesia tanpa memiliki industri. Izin dapat diberikan, jika mereka memiliki industri di dalam Indonesia.

Sebab dengan industri, diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Bagi saya, industri yang mengelola sumber daya kelautan di Indonesia, termasuk di Papua, sangatlah penting. Kita punya problem penganguran, dan itu bisa kita upaykan supaya banyak pengangguran yang bisa bekerja. Penciptaan lapangan kerja yang mengelola sumber daya kelautan itu mutlak dan tak bisa ditawar lagi. Penciptaan industri itu nantinya diperuntukkan agar daerah-daerah di mana industri itu berdiri, dapat juga mengurangi kemiskinan. Kalau bisa ekspor, itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kelautan, memfokuskan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan.

Mengenai illegal fishing, bagaimana perkembangan terakhir?

Kami ingin memberitahu kepada dunia, pencurian ikan (illegal fishing) itu sama dengan praktik kriminalitas pencucian uang (money laundering). Itu pencucian ikan atau fish laundering. Sama-sama kejahatan internasional. Kalau orang mencuri ikan di perairan Indonesia, ia sama saja melakukan kejahatan transnasional. Sehingga negara negara lain harus ikut bertindak menangkap pencuri tersebut. Misalnya, Amerika Serikat (AS) menerima ikan dari Indonesia. Pemerintah dan konsumen disana harus pertanyakan dari mana ikan itu, kemudian diambil secara sah atau illegal, dan di perairan mana diambilnya.

Jika perspektif pencurian atau pencucian ikan sama dengan pencucian uang, maka dunia harus membuat aturan dan menjadikan isu pencurian ikan ini sebagai kejahatan transnasional.

Sebentar lagi Indonesia menggelar hajatan World Ocean Conference (WOC). Apa manfaat dan target kegiatan internasional itu?

Pada kegiatan Konferensi Internasional Perubahan (COP ke-13 UNFCCC) di Bali, Desember 2007, terdapat 600 paper tentang penyelamatan iklim global. Tapi hanya satu paper yang menyinggung soal isu kelautan. Sehingga pemerintah mulai berpikir bahwa perubahan iklim global tidak hanya terkait daratan saja. Laut juga.

Kemudian, bagaimana kita munculkan pemikiran penyelamatan bumi lewat laut? Itu juga harus digalakkan tidak hanya di tingkat regional, namun internasional. Selain WOC ini, nantinya digelar pula Coral Triangle Inisiantive (CTI) Summit, guna mencanangkan pelaksanaan konservasi dan preservasi terumbu karang di wilayah segitiga terumbu karang. Pertemuan CTI ini merupakan tindak lanjut pencanangan CTI pada pertemuan kepala negara APEC di Sidney, Australia pada September 2007 serta pertemuan tingkat menteri sebelumnya. Sehingga kita lihat, kalau WOC dan kehadiran para peserta negara lain akan memberikan sebuah komitmen bangsa-bangsa untuk mengetahui bagaimana penyelamatan bumi dengan tetap memperhatikan Protokol Kyoto.

Apa latar belakang ajang ini?

WOC 2009 ini telah diadopsi dalam Anniversary of The Lisbon Declaration: A LISBON DECLARATION ON OCEAN GOVERNANCE FOR THE XXI CENTURY, 12 Desember 2008 di Lisbon, Portugal. Kemudian, Resolusi Sidang Umum PBB: yakni OMNIBUS RESOLUTION ON OCEAN AND LAW OF THE SEAS, pada 17 Desember 2008. Dan, ajang WOC 2009 ini telah dibahas pada Pertemuan ke-25 Dewan Pengarah UNEP pada 16-20 Februari 2009 di Nairobi, Kenya.
Pertemuan tersebut membahas berbagai tantangan lingkungan dan pembangunan di dunia.

Tantangan utama yang dirasakan saat ini adalah tantangan pangan (food challange), tantangan energi, tantangan air tawar (fresh water challange) dan tantangan keuangan (financial challenge). Itu semua tentu berpengaruh banyak terhadap program Millenium Development Goals (MDGs). Pertemuan yang diharapkan diantaranya adalah mendorong terwujudnya green and low carbon economy serta langkah-langkah lainnya.

Di pertemuan Nairobi, Kenya, negara-negara merespons positif dan bersedia membantu kita. Untuk mendukung rencana implementasi program CTI tersebut, melalui mobilisasi hibah yang didukung PBB telah terhimpun dana sekitar 250 juta dolar AS. Ini wajar kita mendapat rewards, karena manfaatkan WOC penting bagi negara-negara maju. Mereka itu yang memiliki industri banyak.

Jadi, ini seperti penguatan isu food security yang tidak hanya di darat, tapi juga di laut?

Ya. Kita ingin masyarakat dunia tahu bahwa konsep jangka panjang pembicaraan food security atau ketahanan pangan sektor laut, dan di sini perikanan ikut berperan. Ikan dan biota laut memiliki manfaat yang besar, selain pangan di daratan. Isu kelautan terhadap perubahan iklim global belum menjadi isu strategis para ilmuwan yang tergabung dalam Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Selain itu, konferensi internasional perubahan di Bali pada Desember 2007 dan COP ke-14 UNFCCC di Polandia pada Desember 2008. Pembahasan soal pentingnya laut dalam menyelamatkan iklim global sangat minim.

Berarti manfaat laut dalam menyeimbangkan iklim global sangatlah besar?

Keberadaan laut memiliki peran dan fungsi strategis terhadap perubahan iklim. Itu karena laut dapat mengurangi emisi karbon. Laut berkontribusi dalam menyediakan 50 persen Oksigen yang dihirup manusia berasal dari fotosintesis di laut. Laut menyerap karbon 50 kali dibanding atmosfer. Laut melepas karbon 90 miliar ton per tahun.

Tetapi dari laut pulalah yang menyerap karbon 92 miliar ton per tahun. Bandingkan, vegetasi darat melepas karbon 60 miliar ton per tahun, dan menyerap karbon 61 miliar ton per tahun. Karena perlu komitmen masyarakat dunia untuk memobilisasi upaya ini hingga ke tingkat pengambil kebijakan politik yang paling tinggi, guna menetapkan langkah-langkah penyelamatan laut dalam kaitannya dengan perubahan iklim global. Sehingga keseimbangan kemampuan laut dalam siklus karbon dunia terhadap pemanasan global dan pencemaran terhadap laut dapat terus dijaga.

Topik yang akan dibahas dalam pertemuan WOC 2009 nanti?

Topik yang akan dibahas yaitu tentang pengaruh perubahan iklim terhadap lautan, serta peran laut terhadap perubahan iklim. Tentu saja hal ini sangat erat dengan materi lingkungan dan pembangunan yang dibahas dalam sidang UNEP di Nairobi. Sudah tiba waktunya bagi masyarakat dunia untuk memobilisasi upaya hingga ke tingkat pengambil kebijakan politik yang paling tinggi, guna menetapkan langkah-langkah penyelamatan laut dalam kaitannya dengan perubahan iklim global.

Keberadaan laut berperan penting dalam penyediaan mata pencaharian juta-an orang diseluruh dunia. Selain itu, laut merupakan sumber protein utama, tempat pengembangan industri kelautan, memiliki sumberdaya hayati melimpah (biodiversity) dan berperan penting dalam proses penyerapan karbon. Menurut saya, bahwa pemanasan global dan naiknya muka laut telah mengakibatkan beberapa dampak, antara lain: pulau pulau tenggelam, punahnya ikan di laut akibat bergesernya pola rantai makanan dan hancurnya ekosistem terumbu karang.

Artinya, untuk menyelamatkan laut, maka pemerintah, swasta, peneliti dan masyarakat dunia harus bekerja sama. Itu perlu didukung kebijakan politik yang kondusif, sampai tingkat yang paling tinggi.

Selain kegiatan CTI Summit, juga akan digelar sejumlah kegiatan pendukung (side event), yaitu simposium Iptek Kelautan Internasional yang membahas 32 topik bahasan, Jumlah abstraksi yang ada sekitar 650 makalah dan dihadiri sekitar 1.500 peserta. Kami rencanakan berlokasi di Manado Convention Center (MCC), Global Ocean Policy Day (GOPD) yang akan dihadiri multi-stakeholders dunia di bidang kelautan, termasuk IGO, NGO, pakar dan ilmuwan, dan perwakilan negara. Ada juga pameran internasional iptek dan industri bahari yang diikuti 250 anjungan. Acara ini diikuti perwakilan dari 121 negara dan Badan PBB, dan CTI Summit diikuti 6 Kepala Negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, PNG, dan Solomon Islands), dihadiri 2 Kepala Negara mitra (AS dan Australia), dan 2 Kepala Negara Tamu (Seychelles dan Kiribati).

Rencana Aksi CTI Summit 2009 ini kira-kira bagaimana?

Dalam Aksi CTI Summit yang diikuti enam negara, yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, papua New Guinea, Solomon Island, dan Timor Leste, serta dihadiri dua negara mitra, yakni AS dan Australia, dan dua negara tamu (Seychelles dan Kiribati), akan disampaikan pencanangan konservasi dan preservasi terumbu karang di wilayah segitiga terumbu karang. Intinya target aksi CTI ini adalah Prioritas Bentang Laut (Seascape Priorities), Pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan (Ecosystem approach to fisheries management), Kawasan Konservasi Laut ditetapkan dan dikelola secara efektif (Effective Management of Marine Protected Area), Adaptasi terhadap perubahan iklim (Climate Change Adaptation), dan Perbaikan status spesies yang terancam (improved threatened species status).

Sedangkan dalam WOC ini nantinya akan dibuat Dekalarasi Kelautan Manado atau Manado Ocean Declaration (MOD) 2009, yaitu sebagai komitmen politik yang kuat dari perwakilan pemerintah dalam menempatkan peran laut terhadap pemanasan global. Inti Dekalarasi seperti Dampak Perubahan Iklim terhadap laut (Impact of Climate Change on Ocean), Peran Laut dalam mengelola iklim global (roles of the oceans in regulating global climate change), Adaptasi dan Mitigasi (adaptation and mitigation), serta Peluang kerjasama Regional dan Internasional (oppportunities for regional and international cooperation). (*)

'Pemenang Pemilu 2009 Harus Berani Tuntaskan Utang'

2009-04-14T14:07:00.000+07:00

JAKARTA -- Koalisi Anti Utang (KAU) menyatakan beban pembayaran utang selama ini telah menjadi penyebab bagi memburuknya kualitas kehidupan rakyat di sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan jaminan sosial bagi rakyat. Transaksi utang luar negeri memaksa Indonesia untuk terus melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman luar negerinya meskipun sumber keuangan negara terbatas.

''Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia tengah berada dalam posisi keterjebakan utang (debt trap) yang sangat parah. Namun hal ini tidak diperhatikan pemerintah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menghiraukan fakta penting itu,'' ujar Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, dalam pernyataan tertulis yang diterima Republika, di Jakarta, Selasa (7/4).

Karena itu, lanjut Dani, siapapun partai politik (parpol) pemenang Pemilu 2009 harus memprioritaskan agenda mengurangi beban utang dengan cara menegosiasikan penghapusan utang haram dan tidak sah kepada pihak kreditor.

''Agenda pengurangan utang ini harus dilakukan semua partai politik atau calon presiden hasil pemenang pemilu 2009. Kebijakan itu harus diikuti dengan komitmen untuk menghentikan ketergantungan terhadap utang luar negeri baru,'' jelas Dani.

Sebab, jika tidak dilaksanakan secara serius, maka amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat sulit diwujudkan. Karena itu, KAU menyarankan pemerintahan saat ini atau pemenang Pemilu 2009 perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain seperti Nigeria, Argentina, dan Ekuador yang telah mengambil langkah-langkah penghapusan utang.

Pasalnya, transaksi utang luar negeri selama ini justru menyebabkan hilangnya harga diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional. Karena, menurut KAU, Indonesia selama ini dipaksa terus membayar utang-utang haram warisan orde baru dan melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi menurut kehendak kreditor.

Beban Utang Naik

Laporan KAU menyebutkan, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri menunjukkan tren yang meningkat. Sejak awal masa pemerintahan presiden SBY di tahun 2005 sampai dengan September 2008 total pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp277 triliun.

Sedangkan total penarikan pinjaman luar negeri baru dari tahun 2005 sampai dengan September 2008 sebesar Rp101,9 triliun.

Outstanding Utang luar negeri Indonesia sejak tahun 2004 – 2009 juga terus meningkat dari Rp1275 triliun menjadi Rp1667 triliun (sumber: www.dmo.or.id). Ditambah dengan peningkatan secara signifikan total utang dalam negeri dari Rp662 triliun (2004) menjadi Rp920 triliun (2009).

''Artinya Pemerintah “berhasil” membawa Indonesia kembali menjadi negara pengutang dengan kenaikan 392 triliun dalam kurun waktu kurang 5 tahun. Atau peningkatan utang negara selama pemerintah SBY naik rata-rata 80 triliun per tahun. Angka penambahan jumlah utang rata-rata ini mengalahkan utang di era Soeharto yakni 1500 triliun dalam jangka 32 tahun,'' katanya. n zak

Asmindo: Hapus PPN bahan baku rotan

2009-04-14T14:00:00.001+07:00

Kalangan pengusaha mebel dan kerajinan tetap mendesak pemerintah menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen terhadap bahan baku rotan setengah jadi sehingga bisa meningkatkan daya saing produk industri domestik dalam menghadapi dampak krisis global.

"Pengenaan PPN rotan 10 persen menghambat pertumbuhan industri rotan. Dihapus saja," ujar Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar Tjahyono, dalam jumpa pers International Furnitur & Craft Fair Indonesia (Iffina) 2009, belum lama ini.

Dia menjelaskan pengiriman bahan baku rotan dari daerah lain ke luar Pulau Jawa dikenakan pajak sebesar 10 persen sehingga memicu harga jual produk menjadi naik dan menurunkan daya saing. Menurut dia, jika pajak bahan baku rotan dihilangkan, diharapkan juga bisa menekan harga bahan baku hingga 10 persen.

Sebelumnya pemerintah juga telah membatalkan pemberian PPN ditanggung pemerintah sebesar Rp 100 miliar untuk bahan baku rotan dengan pertimbangan dana stimulus lebih bermanfaat jika dialihkan ke produk jadi.

Ambar memaparkan rencana pembuatan cluster pengembangan industri rotan merupakan program jangka panjang karena butuh waktu hingga 10 tahun. Hal itu, imbuhnya, tidak memberikan bantuan langsung kepada industri karena pasar juga semakin lesu dengan kondisi krisis ekonomi global.

Menurut dia, industri butuh stimulan yang bisa langsung cepat berpengaruh, yakni dengan penghapusan PPN bahan baku rotan karena ada sekitar 11 juta tenaga kerja yang ikut andil di dalamnya.

Menanggapi hal itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady, mengatakan produk rotan setengah jadi tersebut sebenarnya sudah diusulkan masuk dalam daftar produk yang tidak dikenai objek pajak.

"Sebenarnya sudah kami usulkan kok. Hanya saja sudah diperluas. Yang tadinya hanya rotan asalan dibebaskan pajak, tetapi sekarang untuk rotan yang sudah dibersihkan pun juga masuk." *

Ekspor Rotan Terus Anjlok

Ekspor mebel dan kerajinan rotan nasional sepanjang 2008 hanya mampu mencapai 140 juta dolar AS-155 juta dolar AS, anjlok lebih dari 50 persen dibandingkan dengan pencapaian 2007 sebesar 319 juta dolar AS akibat semakin turunnya permintaan.

Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) Hatta Sinatra mengatakan turunnya permintaan dari beberapa kontrak ekspor juga dipicu oleh jeleknya citra produk-produk rotan Indonesia yang dianggap berkualitas rendah. Hal ini bermula dari carut marutnya tata niaga rotan akibat dibukanya kran ekspor rotan sejak munculnya Permendag No.12/M-DAG/PER/6/2005 tentang ekspor rotan.

"Kalau tidak segera diatasi, akan semakin turun. Ekspor tahun 2009 ini mungkin hanya bisa mencapai 110 juta dolar AS-120 juta dolar AS," ujarnya, kepada wartawan.

Sementara itu, sebagai penghasil bahan baku rotan terbesar yang menyuplai 85 persen kebutuhan pasar dunia, pangsa ekspor mebel Indonesia masih 'memble' alias hanya mencapai sebesar 2,9 persen.

Untuk itu, pemerintah dan Asosiasi Industri Pemebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) menargetkan industri mebel berbahan baku rotan dapat kembali berjaya di pasar dunia pada 2010. Asmindo berharap rotan bisa menjadi primadona mebel untuk ekspor. Seiring dengan bergesernya selera pasar dunia kepada produk rotan plastik.

"Apalagi, rotan tumbuh dari Sabang sampai Merauke dan menjadi salah satu industri yang menyerap tenaga kerja cukup banyak," kata Ambar, Ketum Asmindo.

Data Departemen Perindustrian (Depperin) menunjukkan tingkat utilitas industri furnitur mengalami penurunan. Jika pada 2003 utilitas industri furnitur mencapai 72,42 persen, maka pada 2006 angka itu melorot menjadi 66,41 persen.

Kemudian produksi rotan olahan pada tahun 2008 lalu hanya mencapai sekitar 70.000 ton dengan tingkat utilisasi sekitar 12,69 persen dari total kapasitas terpasang 551.685 ton. Volume produksi tersebut dihasilkan sekitar 400 perusahaan.

Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) Hatta Sinatra menjelaskan rendahnya produksi rotan olahan dipicu kian sulitnya produsen mengakses bahan baku.

Keadaan tersebut dinilainya sangat ironis mengingat Indonesia memiliki sumber rotan terbesar di dunia yakni menghasilkan sekitar 80-85 persen dari seluruh pasokan dunia. Namun, potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri sehingga pasar furnitur rotan dunia justru dikuasai negara-negara yang tidak memiliki potensi bahan baku, seperti China dan Italia.

Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian, Benny Wachjudi, menambahkan selain keterbatasan akses bahan baku, industri rotan dihadapkan pada persoalan kemampuan desain, jumlah tenaga terampil, lemahnya pemasaran, permodalan, iklim usaha serta masih kurangnya dukungan infrastruktur. "Semua masih butuh pembenahan," terang Benny.

Sejak 2005 hingga 2008, produksi rotan olahan cenderung stagnan. Kinerja produksi pada 2008 bahkan tercatat yang paling buruk yakni turun sekitar 30 persen dibandingkan dengan realisasi produksi sepanjang 3 tahun sebelumnya. Volume produksi pada 2008, hanya setara dengan 40.519,89 meter kubik (m3) dari total kapasitas produksi sekitar 319.202,3 m3.

Menurut AMKRI, permasalahan bahan baku rotan dimulai muncul sejak 2005, ketika diterbitkan Permendag No. 12/2005 yang mengizinkan ekspor rotan asalan dan rotan setengah jadi. Dengan dikeluarkannya kebijakan itu, pemanfaatan kapasitas terpasang semakin menurun dari tahun ke tahun.

"Kami khawatir ekspor bahan baku rotan semakin gencar pada tahun ini. Upaya Depperin untuk membatasi ekspor bahan baku sampai sekarang tidak digubris Departemen Perdagangan," katanya.

Aturan Sebelum Permendag Muncul

Sebelum Permendag No. 12/2005 muncul dan menjadi polemik berkepanjangan, pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) melalui Surat Keputusan No.355/ MPP/Kep/5/2004 tanggal 27 Mei 2004, mengeluarkan sebuah kebijakan tentang Pengaturan Ekspor Rotan.

Rotan dimaksud adalah yang berasal dari hutan alam dan rotan yang berasal dari tanaman budidaya berupa rotan asalan, rotan sudah dipoles halus dan rotan setengah jadi dalam bentuk kulit rotan dan hati rotan yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1401.20.00.00.

Dalam permenrindag saat itu, sebutan Rotan yang berasal dari hutan alam meliputi jenis-jenis rotan manau, rotan batang, rotan lambang, rotan pulut, rotan tohiti, rotan semambu, dan jenis rotan lainnya dalam bentuk mentah, dirunti, digosok atau tidak, dicuci, diasap atau dibelerang, dilarang untuk diekspor.

Sementara jenis rotan tanaman budidaya meliputi jenis rotan taman/sega dan rotan irit, dengan diameter 4 s/d 16 mm yang dirunti, digosok atau tidak, dicuci, diasap atau dibelerang dan rotan bulat yang dipoles halus, termasuk rotan setengah jadi dalam bentuk kulit rotan dan hati rotan, dapat untuk diekspor.

Kemudian, berdasarkan data Depperin, total perusahaan pengolahan rotan hingga 2007 tercatat 614 unit. Namun, pada tahun 2008 lalu jumlahnya berkurang 214 unit usaha. Penyusutan jumlah usaha itu, kata Hatta, berpotensi semakin besar mengingat pada tahun ini industri rotan dunia mengalami tekanan cukup besar akibat resesi ekonomi. Padahal, saat ini pekerja langsung di sektor pengolahan rotan mencapai 276.584 orang.

Hatta mengungkapkan pada ajang pameran di Tokyo (Jepang) dan Manila (Filipina), Indonesia gagal meraih target tambahan order senilai 100 juta dolar AS. "Industri rotan dunia melemah sehingga order semakin sepi. Di China, sekitar 350 perusahaan rotan juga gulung tikar."

Hal yang sama terjadi pada perkembangan ekspor produk rotan olahan. Jumlah produksinya terus mengalami penurunan, di mana pada 2003 sebesar 381 ribu ton), 2004 (386 ribu ton), 2005 (386 ribu ton), dan 2006 (372 ribu ton).

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris, terus menurunnya kinerja industri mebel berbahan baku rotan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya suplai bahan baku di dalam negeri akibat adanya illegal logging dan perdagangan ilegal. Kedua, persoalan kualitas produk yang kalah bersaing dengan kompetitor dari negara lain.

"Sangat tragis, kalau furnitur Indonesia berbasis rotan kalah bersaing dengan penghasil rotan dari negara lain," kata Fahmi kepada wartawan. Bagaimana pun juga, lanjut Fahmi, jika keunggulan tersebut tidak dipelihara maka akan tertinggal jauh dari negara lain.

Menurut dia, saat ini pangsa ekspor produk mebel Indonesia hanya sebesar 2,9 persen atau senilai 2,2 miliar dolar AS. Atau masih tertinggal jauh di belakang Cina dengan nilai ekspor 10,13 miliar dolar AS (13,69 persen) dan Jerman dengan nilai ekspor 6,23 miliar dolar AS (8,43 persen).

Nilai ekspor rotan olahan sendiri mengalami fluktuasi, yakni 2003 (358.798 ribu dolar AS), 2004 (397.077 ribu dolar AS), 2005 (408.908 ribu dolar AS), dan 2006 (398.863 ribu dolar AS).

Padahal, tren perkembangan perdagangan mebel dunia terus meningkat. Pada 2006, nilai perdagangan mebel dunia mencapai 80 miliar dolar AS atau meningkat 5,2 persen dibandingkan 2005 (76 miliar dolar AS). *

Kadin Diminta Petakan Industri Rotan

Fahmi sempat meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk segera memetakan langkah-langkah kongkrit untuk membangun industri berbahan baku rotan. "Perlu langkah-langkah konkret dan prinsipil. Berjaya bukan hanya di sini tapi juga di pasar global," kata dia.

Ia mengatakan peningkatan daya saing industri mebel dari rotan harus dimulai dengan meng-upgrade (meningkatkan) kompetensi pengrajin rotan di daerah-daerah penghasil rotan, seperti Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah. Tujuannya, memberikan nilai tambah terhadap produk ekspor Indonesia.

Kadin sendiri mendorong pemerintah daerah untuk giat membangun sentra-sentra industri rotan di daerah. "Yang kita mau bangun ini industrinya, bukan sekedar membangun pabrik," kata Wakil Ketua Umum KADIN Rachmat Gobel.

Kadin telah menargetkan ekspor furnitur pada 2010 sebesar 3 miliar dolar AS, atau meningkat 600 juta dolar AS dari target tahun 2009 ini. "Tidak hanya ekspor tapi juga perluasan lapangan kerja. Setiap 1 miliar dolar AS untuk mebel bisa menyediakan lapangan kerja bagi lima juta orang," ujar Gobel.

Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Depdag, Bachrul Chairi, mengingatkan, sejumlah kendala yang kerap menjadi batu sandungan bagi para eksportir furnitur antara lain soal eco label dan kampanye anti produk kayu. Biasanya, hal tersebut gencar disuarakan oleh para pesaing Indonesia. n zak

144 Perusahaan Rotan Tutup Usaha

2009-04-14T13:58:00.000+07:00

Pada tahun 2008 lalu, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) melaporkan sedikitnya 144 perusahaan pengolahan rotan dari 426 unit usaha di sentra industri pengolahan rotan terbesar Cirebon, Jawa Barat bangkrut dan menjual seluruh asetnya akibat kesulitan mendapatkan pasok bahan baku rotan dari Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra.

Ketua Umum AMKRI Hatta Sinatra menjelaskan penutupan ratusan pabrik masih terus terjadi tahun ini karena Departemen Perdagangan enggan menghentikan ekspor rotan mentah.

"Sekarang tinggal tersisa dua pilihan, mau terus melanjutkan ekspor rotan mentah atau menghentikan industri pengolahan rotan? Industri pengolahan rotan kita semakin nyungsep dari Agustus tahun lalu hingga Februari ini karena kesalahan kebijakan dari Depdag," ujarnya ketika mendampingi Menteri Perindustrian Fahmi Idris meresmikan Pusat Pengembangan Industri Rotan Terpadu, kemarin.

Sejak 31 Desember 2007, hanya 113 perusahaan yang bisa mengekspor rerata delapan kontainer per bulan dan 127 perusahaan mengekspor rerata 1 kontainer produk jadi per bulan, padahal ekspor ideal per perusahaan sekitar 30 hingga 40 kontainer per bulan.

"Kondisi seperti ini tidak sehat lagi dan lebih baik ditutup. Hampir pasti 113 perusahaan ini akan mengikuti jejak 127 perusahaan yang lain dan akan terus menurun hingga ikut-ikutan bangkrut," papar Hatta.

Dia mengatakan kemerosotan di sektor pengolahan rotan terlihat sejak 3 tahun terakhir, dari tahun 2005. Ekspor rotan tahun lalu mencapai US$150 juta turun dibandingkan dengan kontribusi ekspor 2006 yang mampu menembus US$350 juta.

Berdasarkan data asosiasi, total ekspor rotan mentah dalam 1,5 tahun terakhir ke China dan Vietnam mencapai 29.750 ton dan tahun lalu 18.000 ton, padahal untuk berproduksi optimal, industri pengolahan rotan membutuhkan sekitar 60.000 ton per tahun.

"Deindustrialisasi rotan benar-benar sudah terjadi. Nilai investasi sekitar US$70 - US$80 juta sudah lenyap dan semua investor asal Taiwan akan berkemas meninggalkan Indonesia," katanya.

Dirjen Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan Depperin Benny Wachjudi menyesalkan sikap Depdag yang apriori terhadap rencana pemberlakuan tata niaga ekspor rotan.

"Industri pengolahan rotan kita tidak tiarap. Mereka justru berupaya optimal menciptakan produk berkualitas, tapi semuanya akan percuma kalau tidak ada bahan baku. Depdag kan hanya tinggal teken, kami justru yang lebih tahu masalah industri di lapangan," katanya.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan Departemennya memahami keluhan yang dialami industri pengolahan rotan nasional, karena itu Depperin akan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari pemecahan terbaik. "Tata niaga rotan akan dibicarakan lagi dan semua asosiasi akan bertemu seperti Asmindo, AMKRI, dan APRI," ujarnya.

Dia mengatakan pada akhir bulan ini akan dilakukan pertemuan kedua dan diharapkan akan ada keputusan tentang tata niaga, masalah industri, desain, marketing dan grand design kebijakan jangka pendek hingga panjang. "Intinya, berbagai kebijakan akan didiskusikan bersama dengan pemda, pusat, pengusaha dan masyarakat."

Fahmi mengatakan Depperin berkomitmen untuk mengembangkan produk rotan olahan yang saat ini maupun merosot baik produksi maupun pemasaran. Sektor industri pengolahan rotan, ujarnya, dapat menjadi salah satu penghasil devisa negara mengingat 80% bahan baku rotan dunia berasal dari Indonesia. *

Ekspor Rotan Olahan 258 juta Dolar AS diduga fiktif

Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) mensinyalisasi 258,5 juta dolar AS atau sekitar 81 persen dari total devisa ekspor rotan olahan senilai 319 juta dolar AS pada 2007 yang dilaporkan oleh BPS adalah fiktif, karena angka itu tidak mencerminkan kondisi industri pengolahan rotan sesungguhnya.

Ketua Asosiasi Meubel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI), Hatta Sinatra mengatakan kondisi industri pengolahan rotan sejak tahun lalu justru terpuruk akibat ketiadaan pasokan bahan baku rotan mentah, industri pengolahan rotan memangkas kapasitas produksi 50-80 persen sehingga pabrik tidak efisien. Dari 425 perusahaan rotan olahan di Indonesia, sekitar 144 perusahaan telah menutup usahanya.

Dia mengatakan dengan mengasumsikan ekspor rotan pada 2007 sebesar 319 juta dolar AS, seharusnya kontribusi ekspor asal Cirebon mencapai 121 juta dolar AS karena merupakan pusat industri pengolahan nasional. Namun, pada kenyataannya ekspor dari daerah itu hanya 60,5 juta dolar AS.

"Menurut data kami, ekspor Cirebon hanya US$60,5 juta. Berarti ada US$259 juta ekspor rotan olahan yang berasal dari luar Cirebon. Ini sangat tidak mungkin karena sentra industri rotan olahan terbesar ada di kota itu. Berarti barang apa itu?" tanya Hatta seusai rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan industri rotan di Depperin, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat itu dihadiri oleh pemangku kepentingan di bidang rotan nasional, seperti Depperin, Depdag Dephut, Bea Cukai dan Dephub, Depkeu, seluruh perwakilan dinas, serta tiga asosiasi besar, seperti Asosiasi Produsen Rotan Indonesia, Asosiasi Permebelan, dan AMKRI.

Menurut Hatta penyelundupan selalu mengklaim isinya rotan olahan (rattan furniture) tetapi sebenarnya barang lain. "Bisa saja elektronik atau apa saja, tetapi laporannya rotan olahan."

Tiga faktor penyebab terjadinya

ekspor fiktif produk olahan rotan

1. Kesalahan perhitungan dari BPS dalam pengambilan sampel

2. Penyelundupan dengan menggunakan label produk rotan olahan

3. Penyimpangan pencantuman nomor harmonized system (HS)

Sumber: Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI).

Menurut dia, kenyataan di lapangan, nilai dan volume ekspor rotan tidak setinggi yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Saya pelaku industri dan pemain di sana, sehingga tahu persis kondisi sebenarnya."

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan Ditjen Bea Cukai (BC) pernah menyita sebanyak 9 kontainer rotan mentah yang akan diekspor dengan bobot 4,5 ton- 5 ton per kontainer.

"Terjadi pemanipulasian pemberitahuan ekspor barang di industri rotan kita. Kejadian seperti ini banyak sekali, sehingga pemerintah perlu memperketat pola tata niaga. Ada dua hal yang diatur, yakni keseimbangan perdagangan untuk dalam negeri, dan perdagangan di pasar global. Tapi, pembahasannya belum final," katanya.

Pusat desain

Selain mengusahakan konsep tataniaga yang adil dan berimbang, lanjut Fahmi, Depperin akan mendorong pembangunan pusat industri pengolahan rotan di enam provinsi penghasil rotan terbesar, seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalteng, Kalsel, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Papua.

"Kalau ada enam sentra, produsen rotan olahan dapat menjual ke sentra-sentra itu. Tapi saat ini baru satu yang terealisasi, yakni pusat desain industri rotan di Palu, Sulteng karena anggaran pemerintah juga terbatas," tuturnya.

Kondisi industri rotan olahan, katanya, saat ini masih dililit berbagai masalah, seperti kekurangan pasok bahan baku dan kian mahalnya harga bahan baku rotan, sedangkan dari 22 jenis bahan baku rotan, hanya enam jenis yang dapat dimanfaatkan oleh industri rotan olahan nasional. Sebelumnya ada tiga jenis doang. "Karena itu, proses pembibitan dan pengembangan juga perlu terus dioptimalkan," ujar Fahmi. n zak

Ekspor Rotan Bikin Risau Presiden

2009-04-14T13:50:00.003+07:00

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata mengkhawatirkan persoalan protes perajin furniture rotan di Cirebon, Jabar, terkait kelangkaan bahan baku rotan. Kelangkaan terjadi karena diekspor, pascadikeluarkannya Permendag Nomor 12/2005 tentang Ekspor Bahan Baku Rotan.

Presiden meminta menteri terkait segera menuntaskan persoalan tersebut, supaya tidak semakin meluas. Tidak hanya presiden, dua minggu menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 lalu, temperamen Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris juga mulai semakin tinggi. Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris dongkol setelah mendapat pesan singkat (SMS) dari Menteri Keuangan/Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Kamis (26/3) malam.

Isinya, kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap perkembangan industri rotan di Cirebon karena ketiadaan bahan baku. Selain kepada Sri Mulyani, Presiden ternyata juga mengontak Sesmeneg Hatta Radjasa, supaya mengecek ulang peraturan menteri soal ekspor rotan.

Ternyata, keingintahuan presiden tersebut bermula dari rencana kunjungan ke Cirebon, dalam agenda kampanye Partai Demokrat (PD) di Bandung dan Anyer. Presiden dilaporkan tergelitik demo perajin meubel berbahan baku rotan yang sempat mendemo Mendag Mari Elka Pangestu, saat berkunjung ke Cirbeon, pada 14-15 Maret lalu. Karena didemo, Mendag yang berencana menemui perajin rotan, buru-buru kembali ke Jakarta, dan membatalkan sejumlah agenda.

Demikian dikatakan Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris usai mencanangkan Penerapan Budaya Kerja 5K bertema 'Budaya 5K Melekat, Organisasi Sehat, Kinerja Menguat', di Gedung Depperin, Jakarta, Jumat lalu (27/3).

Menperin mengatakan, dia mengetahui hal tersebut setelah menerima pesan pendek (SMS) dari Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Kamis malam. ''Tadi malam (Kamis malam) saya di-SMS bu Mulyani (Sri Mulyani) yang mengatakan kalau presiden khawatir soal kelangkaan bahan baku rotan di Cirebon. Kenapa terjadi kelangkaan? menurut informasi bahan baku rotan diekspor,'' ujar menperin.

Menurut menperin, pihaknya sudah memberikan penjelasan panjang hingga dua kali kepada presiden, menko perekonomian serta mendag soal penyelesaian kelangkaan bahan baku rotans ejak tahun 2006. Sayangnya, poin-poin usulan Depperin tidak diimplementasikan sejumlah instansi.

''Cuma karena usulan kami tidak direspon, maka persoalan ini berulang terjadi lagi. Karena itu, kita dirikan Sentra Perajin Rotan di Palu, Sulawesi Tengah. Itu solusi, tapi secara konseptual, seyogyanya ada yang mengerjakan selain Depperin,'' tutur menperin. ''Kalau kita saja, anggarannya terbatas,'' tambahnya.

Saat ditanya instansi terkait mana yang tidak merespon, menperin hanya, '' Ya kalian sudah tahulah,'' katanya.

Bagaimana kasus rotan kembali menyeruak? Menperin Fahmi, menjelaskan, ketika menerima SMS dari Plt Menko Perekonomian terkait kekhawatiran Presiden SBY soal kelangkaan bahan baku rotan di Cirebon, Jabar, pihaknya sempat marah, sebab isi SMS tersebut membuat Fahmi merasa tersinggung, karena kesalahan ditudingkan bahwa persoalan tersebut ada pada instansinya, sehingga terjadi protes perajin rotan.

Padahal, Depperin, kata menperin, sejak dua tahun lalu pihaknya sudah melaporkan kepada Presiden dan menteri lain, yakni Mendag dan Mendiknas, serta Menteri Sekretaris Negara, mengenai solusi pengelolaan bahan baku rotan yang digunakan perajin meubel atau furniture maupun yang akan diekspor, sesuai Permendag Nomor 12/2005.

''Kami sudah mendirikan satu sentra, sebagai solusi konkret, dan harusnya instansi lain merespon. Tapi, usulan kami tidak direspon,'' tandas Menperin Fahmi.

''Selain kepada Plt Menko Perekonomian, saya SMS pula Hatta (Hatta Radjasa, Sekmeneg) supaya membuka file-file usulan Depperin soal solusi ekspor rotan. Saya marah juga, bahwa file-file kita soal rotan sudah banyak,'' tambahnya.

Dalam usulan kepada presiden, menko perekonomian dan mendag, Depperin menyebutkan, selain di Palu, perlu dibangun sentra perajin rotan atau sentra furniture rotan di daerah penghasil rotan terbesar di Indonesia.

Yakni di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, NAD, Papua, dan Jambi. Selain sentra perajin, di Palu juga berdiri SMK Jurusan Kerajinan Rotan, dengan guru dari perajin Cirebon.

Kini, desain dan model kerajinan rotan di Palu sudah setara dengan kerajinan di Cirebon, yang menjadi satu-satunya sentra kerajinan rotan di Indonesia, namun bukan penghasil rotan.

''Ekspor dilakukan daerah penghasil rotan, karena tidak ada sentra kerajinan. Kalau dibangun sentra kerajinan, kami yakin mereka bisa meningkatkan nilai lebih produk rotan, dan tidak menjual ke luar negeri. Sedang di Cirebon terjadi kelangkaan, sebab tidak dipasok bahan baku rotan, meski menjadi sentra utama kerajinan rotan di Indonesia, dengan dua pelabuhan khusus produk rotan,'' jelas menperin, panjang lebar.

Menperin mengungkapkan, dari 22 jenis rotan, saat ini sudah ada 6 jenis yang bisa menjadi bahan baku meubel. Sebelumnya hanya tiga jenis yang bisa digunakan, tapi berkat pembangunan pusat perajin rotan di Palu, Sulteng, jenis rotan yang bisa diolah bertambah.

Departemen Perdagangan (Depdag) RI menegaskan jika kebijakan aturan ekspor bahan baku rotan sudah sangat ketat, sehingga tidak mudah bagi eksportir mengirim bahan baku rotan ke luar negeri, seperti yang dikhawatirkan produsen meubel dalam negeri.

Usaha menerbitkan SK Mendag soal revisi Permendag No 12/2005 tentang ekspor bahan baku rotan dimaksudkan guna membantu petani rotan yang kesulitan menjual produknya yang tidak diserap produsen meubel dalam negeri.

''Jika minta dilarang (ekspor rotan) bagaimana dengan petani rotan yang ambil dari hutan. Dan tidak semua kan jenis rotan yang diserap industri furniture dalam negeri. Kalau itu dilarang, berarti kan rotan milik petani ditimbun, karena tidak bisa diekspor, sementar industri furniture tidak mau menyerapnya,'' ujar Diah Maulida, direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Depdag RI, kepada Republika, di Depok, belum lama ini.

Depdag memang sedang merevisi Permendag No.12/2005 tentang ekspor bahan baku rotan untuk memperjelas pasokan bagi industri kerajinan rotan dalam negeri.

Diah menjelaskan dalam aturan yang baru nanti prosedur wajib pasok bahan baku kepada industri kerajinan rotan diperjelas karena selama ini masih terjadi penyimpangan. "Ada yang memasok pada pedagang, kemudian dipasok pada pedagang lainnya untuk diekspor," katanya.

Aturan baru ini juga mempertegas ekspor bahan baku rotan, dengan sejumlah ketentuan. Pertama yang mengekspor harus eksportir terdaftar (ET). Menurut Diah, sudah ada 120 perusahaan eksportir terdaftar yang mendaftar. Kedua, pemberian kuota, bisa diberikan setelah ada bukti bahwa perusahaan tersebut telah memasok rotan ke industri furniture dalam negeri.

''Harus ada bukti-bukti, kalau perusahaan eksportir sudah memasok bagi perajin (furniture) lokal, baru kita beri kuota ekspornya. Sucofindo (PT Sucofindo) akan menverifikasi ekspor, kalau verifikasi wajib pasok belum bisa,'' tandasnya. Kemudian aturan ketiga, adanya pungutan ekspor (PE). ''Jadi, aturan ekspor sudah sangat ketat, apa yang perlu dikhawatirkan,'' tambahnya.

Departemen Perdagangan (Depdag) mengaku pihaknya tidak bisa berjalan sendiri, dan harus bekerjasama dengan Departemen Perindustrian (Depperin) serta Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) supaya mencari teknologi supaya rotan yang tidak diserap industri furniture bisa dimanfaatkan. Jika kebijakan ekspor bahan baku rotan ditolak kalangan perajin meubel.

Depperin diminta kembangkan penelitian supaya bahan baku rotan yang tidak diserap industri furniture dalam negeri, bisa memiliki nilai tambah. Karena, selama ini, industri furniture memiliki jenis rotan tertentu untuk mengerjakan produknya. Tapi, jenis rotan lain yang dipakai, kerap membuat bingung petani rotan.

''Daripada tidak laku, sementara permintaan dari luar negeri sangat tinggi, petani rotan jadi bingung. Makanya, Depdag berposisi netral, ingin bantu petani rotan memasarkan bahan baku rotan yang sudah tidak diserap industri lokal. Lha kok diprotes (kebijakan ekspor),'' tutur Diah.

Depperin sendiri sudah mendirikan Pusat Teknologi Rotan di Palu, Sulawesi Tengah. Diah mengaku heran dengan sejumlah industri furniture lokal yang menolak aturan eskpor bahan baku rotan, karena sebelum mengeluarkan aturan tersebut, pihaknya sudah berkomunikasi dengan sejumlah asosiasi. Selain Asmindo, Depdag sudah mengundang AMKRI (Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia), serta asosiasi dan pelaku usaha lain yang terlibat.

Kemudian, terkait kebijakan kuota untuk industri lokal, Diah menjelaskan, selama ini realisasinya sangat rendah. Dalam laporan tahun 2008, kuota untuk dalam negeri ditetapkan sebanyak 36 ribu ton, namun realisasinya hanya 5 ribu ton.

''Artinya, banyak yang tidak terserap, kami tidak tahu mengapa bahan rotan yang berlebih tidak boleh diekspor, sementara serapan dalam negeri tidak banyak,'' katanya. Padahal, persoalan di lapangan tenyata bukan pada ketiadaan bahan baku. Ketika di cek di dua pelabuhan rotan di Cirebon, Jabar, Depdag melihat stok bahan baku masih berlebih.

''Bisa saja bahan baku ada, permintaan ada, tapi maunya perajin lokal berhutang...nah petani bilang tidak bisa berhutang, kalau ekspor mereka justru terima uang langsung. Sebenarnya, petani rotan setuju diekspor, tapi perajin furniture lokal maunya macam-macam,'' tutur Diah.

Karena itu, menurut dia, sebenarnya ini hanya persoalan persaingan bisnis antar perajin didalam negeri. Sebab, dari aspek bisnis, ekspor bahan baku rotan sudah sangat menguntungkan petani, tapi disisi lain perajin lokal tidak perlu khawatir kehabisan stok. Toh, pemerintah, tegasnya, sudah menetapkan sejumlah aturan tegas wajib pasok lokal, sebelum perusahaan eksportir mengirim rotan ke sejumlah negara. n zaky al hamzah

'Berusaha Menjaga Momentum Perubahan'

2009-04-14T13:36:00.003+07:00

PT Lippo Karawaci Tbk masih berambisi mengembangkan sejumlah proyek di tahun 2009 ini. Meski badai krisis keuangan dunia melanda hampir seluruh perusahaan di Indonesia maupun dunia, Lippo Karawaci pun mengalami hal serupa.

Hanya saja, manajemen berkomitmen sejumlah proyek integrated development seperti apartemen, mal, pusat bisnis, ditargetkan bisa tuntas di tahun 2009 ini. Dengan ramah dan penuh canda, Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk, Eddy Handoko memberikan penjelasan panjang lebar kepada Zaky Al Hamzah, wartawan Republika, dan fotografer Yogi Ardhi, bagaimana perusahaan tersebut berusaha melepaskan diri dari krisis keungan global ini. Berikut hasil wawancaranya.

R: Bagaimana kinerja PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) sepanjang tahun 2008 dan target peningkatan pendapatan di tahun 2009 ini?

E: Sebelumnya, kami laporkan selama tahun 2008, Lippo Karawaci membukukan laba bersih sebesar Rp 371 miliar, atau mengalami kenaikan 5 persen dari periode sebelumnya tercatat Rp 353 miliar. Sedangkan laba kotor perusahaan mencapai Rp 1,2 triliun atau naik bila dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp 1,1 triliun.

Kenaikan laba bersih itu diperoleh dari keberhasilan perseroan dalam membukukan penjualan dari Divisi Property, seperti penjualan apartemen, perumahan dan strata mall, maupun pendapatan dari Divisi Non Property seperti hotel, rumah sakit (RS), jasa pengelolaan mall, selama tahun 2008 yang mencapai Rp 2,6 triliun. Atau mengalami kenaikan sebesar 22 persen bila dibandingkan dengan pendapatan pada periode yang sama sebelumnya Rp 2,1 triliun.

R: Berapa besar nilai kontribusi dari tiap-tiap divisi?

E: Divisi Housing & Landing Developmnet memberikan kontribusi sebesar Rp 1,235 miliar atau tumbuh 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp 1,018 miliar. Kemudian Divisi Healthcare mampu memberikan kontribusi sebesar Rp 743 miliar atau tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp 627 miliar. Sedangkan Divisi Hospitality & Infrastructure menghasoilkan kontribusi sebanyak Rp 575 miliar atau tumbuh 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp 446 miliar. Dari laporan ini, bisa disebutkan jika pendapatan pada dua divisi terakhir inilah yang memberikan fondasi yang kuat bagi pendapatan perseroan pada saat krisis seperti ini, karena mempunyai pendapatan yang berkesinambungan (recurring revenue).

R: Selanjutnya, apakah akan mempertahankan divisi-divisi ini?

E: Justru kami menilai, untuk meningkatkan kinerja dan nilai bagi pemegang saham ditengah krisis seperti ini, Lippo Karawaci melakukan pengembangan divisi usaha yang terdiri dari Housing & Land Development, Healthcare dan Hospitality & Infrastructure menjadi enam divisi usaha yaitu Urban Development, Large Scale Integrated Development, Retail Malls, Healthcare, Hotel & Hospitality dan Property & Portfolio Management.

R: Sekarang bagaimana target prosentase pendapatan dari masing-masing divisi tersebut, setelah melewati Kuartal I/2009 ini?

E: Di saat kondisi seperti ini, setelah melewati kuartal pertama, kami harus realistis dan lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Memang kondisi ekonomi Indonesia tidak sangat terpuruk seperti di negara lain, karena dari segi fundamental ekonomi kita sudah kuart. Kenyataan ekspor komponen tidak lebih dari 20 persen memang mengganggu, tapi tertutupi oleh kinerja haga komoditas yang mulai meroket mendekati normal, setelah semester kedua tahun lalu anjlok. Sebab kenaikan harga komoditas sangat mempengaruhi kenaikan daya beli, dan itu pengaruhnya bagus buat bisnis properti, seperti yang sedang kita kembangkan. Kalau daya beli konsumen naik, maka imbasnya pada kenaikan penjualan properti.

Kemudian kalau bicara kontribusi pendapatan di tahun ini antara development division (diantaranya urban development, large scale & integrated development, dan retail malls) dengan recurring division, ada pergeseran kontribusi. Target kami sih awalnya fifty-fifty pendapatan perseroan didapatkan dari semua divisi, tapi sekarang sumbangan pendapatan perseroan berubah dari recurring division sebanyak 60 persen, dari sebelumnya sempat menyumbang 52 persen, dan dari development tinggal 40 persen.

R: Artinya, apakah kinerja proyek properti dan apartemen terganggu di periode 2009 ini?

E: Dalam kondisi ekonomi yang cukup berat di tahun 2009 ini, Lippo Karawaci akan terus berusaha menjaga momentum pertumbuhan dengan lebih menfokuskan pada pengembangan dua buah proyek besar yang dimiliki yaitu proyek Kemang Village dan St Moritz Penthouse & Residences bisa tuntas pada akhir tahun 2009 ini, serta meninjau ulang prioritas pengembangan yang lain, sambil terus meningkaytkan recurring revenue. Disamping juga menjalankan kebijakan manajemen permodalan dan keuangan dan melakukan konsolidasi sumber daya manusia (SDM).

Untuk Kemang Vilage, di kuartal keempat, sudah penyerahan kunci kepada klien, sedang St Moritz akan dibuka operasinya pada kuartal keempat. Kami momitmen, kedua proyek ini harus selesai dikerjakan di tahun ini, meski sejumlah perbankan mengalami kesulitan likuiditas. Kemang Village kita prioritaskan karena kita bicara proyek tujuh tahun, yakni dari tahun 2007 sampai 2014.

R: Dan bagaimana target penyelesaian sejumlah proyek yang dikerjakan?

E: Saat ini, kondisi Kemang Village yang masuk Large Sacel Integrated Development, apartemen Ritz dengan 43 lantai sudah terjual 88 persen, Tiffany 40 lantai terjual 16 persen, Cosmopolitan 40 lantai terjual 89 persen, Empire 25 lantai terjual 83 persen dan satu apartemen masih kita namakan Stars terdiri 27 lantai masih ditawarkan ke konsumen.

Sedang St Moritz seperti diketahui, pembangunan fisik sudah berdiri megah, tinggal penyelesaian sejumlah lantai dan interiornya. Dan kita harapkan pada semester kedua sudah bisa dioperasikan. Lippo Karawaci masih punya banyak proyek yang harus dituntaskan pada tahun ini, namun priotasnya dua proyek tersebut, karena ini yang ditunggu-tunggu pembeli. Di proyek Kemang Village, satu lantai bisa tuntas dikerjakan enam hari pada tiga tower yang kita kerjakan. Yang pasti, kami yakinkan jika saat ini kami masih terus menyelesaikan proyek-proyek apartemen kelas menengah dan atas, dan masih ada dukungan dari perbankan.

R: Bagaimana dengan dukungan pembiayaan dari perbankan atau investor lain?

E: Sebenarnya bank sedang mengalami penurunan likuiditas atau mengerem memberikan kredit. Karena mengerem, maka bank memilih-milih proyek mana yang bisa dibantu. Sedang proyek mercusuar yang tidak jelas progresnya pasti tidak akan dilirik dulu. Tapi, untuk proyek kami, karena progres masih berlanjut, pembeli serta calon pembeli lumayan ada di saat krisis, dan lagi proyek kami berjalan seperti biasa, maka kami optimis bank masih membantu kami. Dari semua bank, hampir semuanya bekerjasama dengan kami, namun yang sering ada 12 bank.

Kemudian, untuk pembiayaan sektor lain, kami juga mengandalkan Real Estate Investment Trust (REIT). Ketika masa normal, keuangan di REIT sangat banyak, tapi pas kondisi krisis kayak gini, dana pembiayaan cepat kering. Kemudian, pembiayaan lainnya sebenarnya dari investor.

Memang sempat ada investor dari Timur Tengah (Timteng) yang mendukung proyek kami. Tapi, investment revenue mereka sangat tinggi, yaitu 25 persen. Tentu saja kami tidak mungkin menerima kontrak tersebut, karena dalam developmnet project kan butuh waktu lama. Dan kedua, yang membuat investor Timteng memberikan investment revenue sangat tinggi, karena mereka belum menguasai bisnis properti. Maklum, mereka kan kaya dari lonjakan harga minyak mentah dunia, tapi setelah itu mau merangsek ke bisnis lain, properti misalnya, toh akhirnya tidak bisa berjalan lancar. Investor Timteng yang ke Indonesia diantaranya mengalami hambatan jika masuk ke bisnis properti. Contohnya di Bali dan Lombok.

R: Bagaimana prospek properti apartemen, apakah masih menarik?

E: Dalam pengerjaan proyek apartemen di Lippo Karawaci, kami menyasar kalangan masyarakat kelas menengah dan atas. Khususnya kaum muda yang sudah mapan, dan sudah memiliki saving banyak. Apalagi saat ini sudah tren lifestyle choice tinggal di apartemen. Misalnya, punya rumah di Depok, kalau mau ke Sudirman butuh waktu paling cepat dua jam. Sekarang, orang memilih apartemen karena tren itu, apalagi apartemen saat ini banayk terintegrasi dengan bangunan mal, pusat kebugaran, kesehatan, serta pusat perkantoran. Seperti apartemen di JACC yang dikerjakan Agung Podomoro itu, laris bak kacang goreng. Kemudian apartemen yang dikerjakan Bakrie Land didekat GOR Sumantri, banyak diminati konsumen. (*)

Profil Eddy Harsono Handoko, Presdir PT Lippo Karawaci Tbk :

Eddy H Handoko memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang keuangan dan perbankan, ritel, properti dan teknologi informasi. Handoko memulai karirnya di Citibank N.A. pada kurun waktu 1980-1987 dengan jabatan terakhir Vice President. Dia mulai bergabung dengan Grup Lippo sebagai Direktur hingga Managing Director. Beliau juga pernah menjabat beberapa posisi penting di Unibank, Bank Lippo dan Mayatex Dian Industri. Eddy pernah menduduki jabatan dalam grup diantaranya Direktur Utama Lippo Securities, Direktur PT Matahari Putra Prima Tbk dan Wakil Direktur Utama PT Multipolar Tbk

Menperin: Daya Saing Industri Butuh SDM Handal

2009-03-30T17:13:00.000+07:00

JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris mengungkapkan, pemerintah membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam meningkatkan daya saing industri nasional secara kolektif. Memasuki kondisi krisis finansial dunia seperti, semua negara akan merubah program dan strategi dalam memperkuat dunia industri di masing-masing negara, supaya tetap bisa eksis dan tidak ketinggalan ketika kondisi ekonomi dunia mulai membaik.

Menperin Fahmi menuturkan, startegi pembangunan industri ke depan perlu memperhatikan kecenderungan pemikiran-pemikiran baru dalam konsep penciptaan daya saing yang terus berkembang sangat dinamis. Konsep penciptaan daya saing internasional yang dominan pada saat ini masing- masing adalah, pertama, Knowledge Based Economy atau ekonomi berbasis pengetahuan; dan kedua, Resource-based Economy atau ekonomi berbasis sumber daya baik alam maupun manusia.

''Dalam konteks Indonesia, untuk membangun daya saing industri nasional secara kolektif, dengan mencermati modal dasar bangsa Indonesia, maka penggabungan dan perpaduan kedua konsep tersebut mutlak dilakukan guna mencapai winning strategies for value creation. Oleh karenanya, perpaduan dua konsep penciptaan daya saing tersebut telah digunakan dalam merumuskan Kebijakan Industri Nasional tersebut beserta Rencana Strategis jangka menengahnya dalam jangka waktu 2010-2014,'' ujar Menperin Fahmi Idris, dalam sambutan Orasi Ilmiah Menperin RI pada Wisuda ke-84 Tahun 2009 Universitas Negeri Padang (UNP), Sumbar, Sabtu (28/3).

Menperin mengatakan, sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar, antara lain; pertama, memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Indonesia. Kedua, Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki kemampuan yang seimbang dengan industri besar.

Kemudian, kriteria ketiga, tutur menperin, memiliki struktur industri yang kuat yakni berupa Pohon Industri lengkapo dan dalam; keempat, memiliki teknologi maju untuk menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar.

Kriteria berikut, telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri; dan keenam, telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC.

''Dalam penghitungan kami, diharapkan pada tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30 persen, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB),'' katanya.

Selama kurun waktu 2010 sampai 2020, kata menperin, industri harus tumbuh rata-rata 9,43 persen dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10 persen, 17,47 persen dan 6,34 persen. zaky al hamzah

'Tren Industri Dunia Berbasis Pengetahuan'

2009-03-30T17:11:00.000+07:00

JAKARTA -- Menperin Fahmi Idris menuturkan, strategi pembangunan industri ke depan perlu memperhatikan kecenderungan pemikiran-pemikiran baru dalam konsep penciptaan daya saing yang terus berkembang sangat dinamis.

Konsep penciptaan daya saing internasional yang dominan pada saat ini masing- masing adalah, pertama, Knowledge Based Economy atau ekonomi berbasis pengetahuan; dan kedua, Resource-based Economy atau ekonomi berbasis sumber daya baik alam maupun manusia.

Sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, fokus pengembangan industri ke depan perlu diarahkan pada pembangunan Knowledge Based Industry atau industri berbasis pengetahuan yang telah menjadi trend dan indikator perkembangan ekonomi negara-negara maju.

Menperin Fahmi Idris, dalam sambutan Orasi Ilmiah Menperin RI pada Wisuda ke-84 Tahun 2009 Universitas Negeri Padang (UNP), Sumbar, Sabtu (28/3), menyatakan, untuk kasus di Indonesia, yang diperlukan adalah kemampuan dan penguasaan di bidang bio-technology & nano-technology, software industry, perkapalan & kedirgantaraan, elektronika & peralatan listrik, Information Technology & peralatan telekomunikasi, serta peralatan energi dan lingkungan.

''Nah, perguruan tinggi (PT) memiliki peranan penting dalam membangun daya saing daerah, utamanya dalam mentransformasikan perkembangan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilkan entrepreneurship. Saya punya keyakinan bahwa UNP dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional bagi pembangunan bangsa, termasuk pembangunan daerah. Keberhasilan tidak diukur dari jumlah lulusan yang dihasilkan, tapi sumbangannya dalam mencetak tenaga-tenaga kompeten dan profesional kelas dunia yang sangat dibutuhkan masyarakat industri,'' ujar menperin.

Pada saat ini, kata menperin, sudah banyak perguruan tinggi enerapkan skenario pengembangan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Artinya, setidak-tidaknya muatan kurikulum harus ditransformasikan supaya output pendidikan tinggi makin mampu beradaptasi dan antisipasi terhadap berbagai perubahan yang sangat dinamis dan berlangsung sangat cepat.

Dengan demikian, tuturnya, bila PT di Indonesia sudah mampu memakai pola diskusi studi kasus, diharapkan keluarannya akan lebih berkualitaas, walaupun tentu masih membutuhkan tambahan pengalaman, tempaan yang lebih intensif untuk menjadi profesional yang tangguh. zaky al hamzah

'2010-2020, Industri Diprediksi Tumbuh 9,43 Persen'

2009-03-30T17:06:00.002+07:00

JAKARTA -- Menteri Perindutrian (Menperin), Fahmi Idris, berharap memasuki tahun 2010, dampak krisis finansial dunia berkurang, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika kondisi ekonomi dunia stabil, maka diharapkan pertumbuhan industri pada periode 2010 – 2020 bisa tumbuh rata-rata 9,43 persen.

Dalam perhitungan Departemen Perindustrian (Depperin) RI, eskalasi pertumbuhan industri terdiri dari industri kecil (IK) tumbuh minimal 10 persen, industri menengah (IM) tumbuh 17,47 persen dan industri besar (IB) 6,34 persen per tahun.

''Kalau dampak krisis ekonomi dunia berkurang kan pertumbuhan industri pada 2010 bakal terjadi. Tapi, yang menjadi catatan utama dalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri, karena sudah menjadi pilihan pertama konsumen dalam negeri,'' ujar Menperin Fahmi Idris, dalam sambutan Orasi Ilmiah Menperin RI pada Wisuda ke-84 Tahun 2009 Universitas Negeri Padang (UNP), Sumbar, Sabtu (28/3).

Menurutnya, berkurangnya dampak resesi global pada 2010 disebabkan hasil upaya berbagai pemerintah dunia mencairkan program stimulus untuk membantu penyelamatan ekonomi sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

''Sebab, bila dampak resesi global berkurang, maka ekspor produk manufaktur nasional bakal meningkat dua kali lipat karena sepanjang krisis produsen lokal telah berupaya mengalihkan pasar ekspor ke berbagai negara yang relatif kuat menghadapi krisis ekonomi dunia,'' jelas menperin.

Peta Strategi

Karena itu, dalam mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan berupa strategic outcome.

Beberapa strategi itu adalah peningkatan nilai tambah produk industri, peningkatan penguasaan pasar domestik dan ekspor, sumber daya manusia untuk penguasaan teknologi industri, dan peningkatan persebaran pembangunan industri di luar Jawa.

Sejauh ini, penurunan pasar ekspor masih terus berlanjut yang dipicu karena turunnya harga barang ekspor secara signifikan. Gambaran ini mengindikasikan bahwa ekspor harus terus didorong sementara impor barang konsumtif harus dikendalikan.

Pada 2008, ekspor nasional sangat dipengaruhi peranan beberapa komoditas manufaktur sebesar 44,67 persen yakni TPT sekitar 7,41 persen, mesin dan peralatan (12,8 persen), kendaraan dan komponen (1,85 persen).

Selain itu, ekspor besi dan baja mencapai 1,99 persen, barang dari kayu (2,74 persen), alas kaki (1,44 persen), hingga minyak sawit (8,96 persen). Pada sisi lain, ekspor produk nonmigas berkontribusi sekitar 23,06 persen.

Dengan demikian, kontribusi ekspor produk manufaktur dan nonmigas (bjih kerak, tembaga, batu bara, ikan, hingga kopi) pada tahun lalu sekitar 67,73 persen. Sisanya, disumbang dari sektor minyak dan gas. Namun, ekspor pada 2009 diprediksi akan menurun akibat krisis global sedangkan impor produk konsumsi meningkat.

“Pemerintah telah berupaya mengendalikan impor lima produk manufaktur yakni elektronik, garmen, alas kaki, mainan, makanan serta minuman mengingat impor ilegal di lima produk itu sangat besar. Jika berhasil, produk dalam negeri akan lebih kompetitif,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Fahmi, manufaktur Indonesia mendekati ciri-ciri industri maju karena kriteria dasar seperti mampu berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional yakni 27,8 persen terhadap PDB pada 2009.

Hanya saja, kemampuan IKM dinilai masih rendah karena belum mampu bersaing dengan industri besar, sedangkan struktur industri masih harus banyak diperbaiki. ''Pada sisi lain, penguasaan teknologi masih belum optimal,” urai Menperin Fahmi. n zak

Bulog: Ekspor Beras Swasta Rawan

2009-03-25T10:51:00.001+07:00

Kekuatan produsen beras dalam negeri belum setangguh pemain asing.

JAKARTA- Usulan perusahaan swasta diperbolehkan mengekspor beras berpotensi sulit mendeteksi pasokan beras secara nasional. Sebab, menurut Perum Bulog, perusahaan swasta sangat mungkin menyerap beras dari petani tanpa pengetahuan Bulog.

''Padahal Bulog mendapat tugas pemerintah melakukan pengadaan beras dari petani dan menstabilkan pasokan nasional dan harga beras,'' kata Direktur Utama Perum Bulog, Mustafa Abubakar, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Di samping itu, sambungnya, persyaratan yang ditetapkan pemerintah bahwa izin dikeluarkan per pengapalan justru membuat Bulog kesulitan melaksanakan ekspor beras. Apalagi izin yang diberikan untuk setiap kapal pengiriman itu harus menyertakan secara pasti jumlah beras yang akan diekspor, negara tujuan, pelabuhan yang dipakai, bahkan nama kapal untuk mengirimkan.

''Persyaratan itu sulit dipenuhi, karena konsep seperti itu bisa dilakukan jika sebelumnya sudah ada kontrak ekspor beras,'' katanya.

Ia menambahkan, jika tidak ada izin ekspor dari pemerintah, Bulog tidak berani melakukan kontrak dengan pembeli, seperti halnya saat melakukan impor. Mustafa yang pernah menjabat sebagai Irjen Departemen Kelautan dan Perikanan itu menganggap, ada beberapa keuntungan mengapa ekspor beras yang pertama kali ini melalui Bulog.

Di mata negara konsumen beras, Indonesia merupakan pemain baru (new commers) sehingga harus mempunyai kekuatan. Sedangkan di mata negara produsen beras lainnya, Indonesia dianggap menjadi pesaing baru (new competitor).

Sementara kekuatan perusahaan produsen beras di dalam negeri juga belum setangguh pemain di luar negeri. Karena itu, hal yang paling mungkin untuk menandingi pemain-pemain lama di pasar beras internasional adalah institusi negara, dalam hal ini BUMN, yakni Perum Bulog.

Keuntungan lainnya, lanjut Mustafa, jika ada satu sentra produksi beras produksinya turun, sehingga terhambat memasok beras ke luar negeri, maka melalui koordinasi Bulog akan bisa didukung supplier lain. ''Bagi Departemen Perdagangan juga akan lebih gampang mengkoordinir,'' katanya.

Mustafa juga mengatakan pemerintah memberikan jaminan program ekspor beras kualitas premium (super) tersebut tidak akan mengganggu pasokan dan harga beras di dalam negeri. Volume beras yang bisa diekspor maksimal 100 ribu ton atau secara total 0,3 persen dari total produksi.

Karena itu dalam perencanaan, ekspor dilakukan pada saat musim panen raya yang diperkirakan berlangsung Maret-Mei mendatang. Ekspor juga baru dilakukan bila dari hasil perhitungan terjadi surplus beras.

Kalkulasinya, kata dia, jika target produksi yang ditetapkan Departemen Pertanian sebesar 63,2 juta ton atau setara 40 juta ton beras, maka akan ada surplus sekitar 3,8 juta ton beras.

Dengan asumsi volume ekspor beras merupakan 20 persen dari peningkatan produksi yang dilaporkan Deptan, maka diperkirakan potensi ekspor tahun ini sekitar 275 ribu ton. Sedangkan usulan Bulog sebanyak 226 ribu ton. zak

Pemasok dan Pembeli Beras Ekspor yang Digandeng Bulog

Pemasok beras
A. Pemasok beras wangi:
1. Padi Unggul Indonesia
2. PT Alam Makmur Sembada
3. PT Bangun Citra Mandiri Tama
4. PT Jatisari Sri Rejeki
5. BUMD Gentrade (Sragen Trade)
6. PT Pertani
7. PT Jayamas
8. PT. Insan Sentosa Prima
9. PT Sinar Balango Prima

B. Pemasok beras organik:
1. PT Makrifat Mulya Perkasa
2. PT Bloom Agro.

Perusahaan Pembeli Beras :
1. Commodity Trading LLC
2. PT Marubeni
3. PT Indoboga Jaya Makmur
4. Olam International
5. Louis Dreyfus Commodities
6. Nisia Interlinkage
7. PT Prava International

Sumber: Perum Bulog.

Menanti Keampuhan Stimulus Sektor Riil?

2009-03-25T10:46:00.001+07:00

Stimulus harus diberikan kepada sektor industri padat karya.

Pemerintah tak ingin setengah hati menyelamatkan sektor riil dari jurang kehancuran, termasuk dunia industri. Sebab, imbasnya jelas: perusahaan berhenti operasi, pekerja yang dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) membengkak. Dua pilihan yang sama-sama tak diinginkan terjadi.

Data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) menunjukkan, jumlah pekerja yang di-PHK sejauh ini mencapai 50.029 orang. Berhentinya operasional perusahaan jelas mengancam pasokan produk dalam negeri di pasar domestik.

Bagi pemerintah taruhannya dua. Pertama, pertambahan jumlah pengangguran merupakan sinyal kuning mendekati merah karena memasuki tahun politik hajatan Pemilu 2009. Kedua, minimnya produk lokal yang merajai pasar domestik akan menjatuhkan citra pemerintah.

Tak ingin ketinggalan momentum, pekan pertama Januari 2009, pemerintah mengucurkan dana stimulus hingga lebih dari Rp 50 triliun. Tujuannya, menggerakkan sektor riil lewat berbagai insentif, sehingga ekonomi tumbuh di atas lima persen pada 2009.

Ada 31 sektor industri yang ditetapkan berhak memperoleh stimulus fiskal, berupa insentif perpajakan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) kepada 17 sektor industri; dan 14 sektor industri menerima Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP). (Lihat tabel).

Total stimulus yang dikucurkan ke-31 sektor industri mencapai Rp 12,5 triliun pada 2009. Stimulus itu memang difokusken bagi perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja. Ini untuk menghadapi kompetisi berat, baik di pasar ekspor maupun pasar domestik, dari serbuan produk Cina dan negara lain.

Adapun yang relatif terlindung adalah sektor jasa (nontradeable). Sektor ini bertumpu pada pasar domestik dan pertanian yang berbasis sektor primer.

Pengucuran stimulus di sektor riil yang padat karya, sepe4rti pembangunan infrastruktur pedesaan, dinilai jauh lebih efektif dibandingkan stimulus berupa pengurangan pajak. Selain dapat memacu sektor swasta juga menciptakan lapangan kerja baru.

Apakah stimulus bakal efektif menekan PHK? Pertanyaan yang masih membutuhkan pembuktian.

Apa pun itu, para pengusaha menyambut baik stimulus, baik dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), maupun Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Hanya saja, mereka masih menunggu keefektifan niat baik pemerintah itu.

Kadin, misalnya, berharap pemerintah tak memberikan syarat yang memberatkan pengusaha. Pengusaha membutuhkan ketenangan agar produksinya tidak berhenti, apalagi sampai mengurangi jumlah pekerja.

Sejumlah persyaratan yang dikritisi kalangan pengusaha adalah industri penerima diminta bisa menaikan daya serap tenaga kerja, menaikkan setoran pajak penghasilan, dan mendorong peningkatan ekspor.

Syarat tersebut harus dipenuhi 10 sektor industri untuk bisa memperoleh insentif fiskal Rp 12,5 triliun. Insentif diberikan dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

''Seperti tidak mem-PHK, itu tentu diusahakan kalau mendapatkan stimulus. Tapi kalau harus bisa menambah pasar, khususnya peningkatan penguasaan pasar domestik, itu susah. Saya mendengar ada rincian seperti itu yang mesti kita bikin lebih fleksibel,'' ujar Ketua Umum Kadin, MS Hidayat, di Jakarta.

Sebaliknya, dalam menyelamatkan sektor riil, pemerintah dinilai belum menyentuh persoalan sebenarnya. Janji-janji yang diajukan pemerintah dinilai tak lagi aplikatif, dan lebih banyak berada pada tataran teoritis. Padahal, sektor inilah yang menjadi tumpuan harapan pemerintah menghadapi krisis.

''Penetapan syarat itu akan menyebabkan instrumen insentif menjadi tumpul, tidak tepat guna dan meleset dari tujuan semula. Sebab, ketentuan syarat itu hanya bisa diterapkan jika situasinya normal,'' ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, belum lama ini.

Hidayat setuju jika stimulus bagi 31 sektor industri itu difokuskan kepada industri padat karya yang menggunakan pasokan dari produk dalam negeri. Sisa dananya bisa digunakan bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) yang tidak dapat memperoleh akses pinjaman perbankan.

Bentuk stimulus lain bisa berupa, pemberian penundaan pembayaran PPn atau PPh untuk sementara, maupun kewajiban pembayaran kepada bank. ''Banyak hal yang bisa dilakukan. Kadin membentuk tim sekaligus merumuskan industri mana saja yang berhak menerima stimulus ini supaya tepat sasaran,'' ujar Hidayat.

Menakertrans, Erman Suparno, dalam paparan awal tahun 2009, Selasa (6/1), mengungkapkan, per 5 Januari 2009, jumlah pekerja yang di-PHK sebanyak 50.029 orang. Rinciannya, 25.577 orang rencana PHK dan 24.452 orang telah di-PHK.

Jumlah total rencana pekerja yang dirumahkan dan telah dirumahkan 31.094 orang. Terdiri dari 19.391 orang yang rencana dirumahkan dan 11.703 orang telah dirumahkan.

Tahun ini, Depnakertrans mendapatkan alokasi pagu definitif Rp 2,828 triliun dan tambahan APBN-Perubahan 2009 sebanyak Rp 369 miliar. Depnakertrans berharap dana itu dapat digunakan untuk mencapai target penempatan tenaga kerja sebanyak 2,6 juta orang.

Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebutkan, per akhir Desember 2008, jumlah tenaga kerja industri TPT yang terkena PHK mencapai 24 ribu orang, termasuk di sektor pakaian jadi (garmen) 6.000 orang.

Ancaman Pemilu
Benny menyatakan, jika stimulus tak segera cair, keterpurukan semakin besar. Januari hingga Juni 2009 dapat menjadikan ajang PHK agar perusahaan tetap terselamatkan.

Karena itu, menurut Hidayat, selain stimulus, penurunan harga BBM bersubsidi serta BI Rate menjadi kian penting dan menentukan langkah perbaikan ekonomi. Memadukan ketiga faktor itu, membuat pemerintah tak lagi direpotkan dengan persoalan PHK.

''Kami minta stimulus segera, yakni Januari ini, atau jumlah tenaga kerja yang di PHK akan terus bertambah,'' kata Hidayat. Pengangguran bertambah, tentu tidak baik bagi situasi politik dalam negeri, April mendatang. ''Agar kondisi tak memburuk, perlu stimulus segera supaya daya beli masyarakat tetap bertahan,'' tambahnya.

Direktur Pelaksana Econit, Hendri Saparini, mengusulkan dana stimulus digunakan untuk pengerjaan proyekproyek padat karya, seperti pembangunan infrastruktur pengairan di areal sawah (irigasi), tanggul, jalan desa, maupun pembangunan gedung pendidikan. Pembangunan infrastruktur dikhususkan bagi daerah tertinggal, daerah perbatasan maupun pulau terluar.

‘’Dengan begitu, akan muncul angkatan kerja baru, yang secara otomatis akan menambah daya beli masyarakat. Kalau diberikan kepada pengusaha, memang akan banyak produk murah, tapi kalau daya beli rendah, siapa yang mau beli,’‘ katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Marwan Batubara, pencarian stimulus secara langsung dapat menambah angkatan kerja baru serta dirasakan langsung masyarakat.

‘’Kalau untuk infrastruktur, tentunya bukan infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan tol atau jembatan. Tapi, yang langsung dirasakan masyarakat,’‘ katanya.

Anggaran stimulus juga, tambah Saparini, juga dapat diperuntukkan untuk peningkatan pendidikan serta kesehatan murah masyarakat miskin. ‘Memang bentuknya akan seperti BLT, tapi saya tidak setuju format BLT mutlak. Di sini masyarakat mendapatkan pekerjaan, sehingga ada penghasilan.

Saparini juga mengusulkan pengucuran stimulus langsung kepada masyarakat berlangsung cepat. Sebab, daya beli masyarakat masih rendah, dan menunggu peningkatan daya beli dengan dari imbas penurunan BBM per 15 Januari membutuhkan waktu.

‘’Bahkan, tidak mungkin stimulus fiskal yang diterima pengusaha justru digunakan untuk pembayaran utang. Ini yang harus diwaspadai. Tapi, kalau diserahkan langsung ke masyarakat, manfaatnya terasa.’‘

Industri Penerima Stimulus :

Insentif ini diberikan kepada bahan-bahan baku untuk kegunaan sektor industri di berbagai industri. Untuk sektor-sektor yang mendapatkan insentif PPN DTP adalah:

Bahan Baku Baja
- Mesin Peralatan untuk EPC Pembangunan PLTU 10.000 MW
- Mesin mini pembuat es untuk perikanan
- Mesin gudang pendingin untuk perikanan
- Kain untuk industri pakaian jadi
- Kulit, sol, komponen karet untuk industri alas kaki
- Bahan baku dan komponen kapal
- Bahan baku untuk industri karoseri
- Bahan baku perak untuk industri kerajinan
- Komponen dan bahan baku untuk Gerbong KA
- Bahan baku dan peralatan untuk produksi film
- Crum rubber
- Rotan untuk industri mebel
- Pakan ikan/udang
- Bahan bakar nabati non subsidi
- Minyak goreng
- Migas dan panas bumi.

Jumlah PPN DTP untuk 17 sektor ini Rp 9,02 triliun, terdiri dari PPN DTP untuk impor Rp 2,827 triliun dan PPN DTP dalam negeri Rp 6,198 triliun.

Kriteria-kriteria pemberian PPN DTP adalah:
1. Sektor yang terkena dampak perlambatan ekonomi dengan persyaratan:
- Menyerap banyak tenaga kerja.
- Menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat.
- Sektor unggulan yang memberikan kontribusi tinggi pada ekspor nasional.
- Mendukung investasi di bidang usaha energi.
2. Bertujuan menjaga stabilitas kepentingan konsumen

Kriteria pemberian BM DTP
1. Kriteria Industri:
- Memenuhi penyediaan barang dan atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas dan atau melindungi kepentingan konsumen.
- Meningkatkan daya saing.
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- Meningkatkan pendapatan negara.
2. Kriteria barang dan pangan:
- Belum diproduksi di dalam negeri.
- Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.
- Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
Sementara untuk tambahan stimulus Rp 38 triliun sebagai tambahan stimulus Rp 50 triliun peruntukkannya untuk menjaga stabilitas dan juga sebagai stimulus.

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BM DTP
----------------------------------------------------------
No Sektor BM DTP
----------------------------------------------------------
1. Ballpoint 25.390
2. B.B.K industri Alat Berat 220.560
3. BBk PEMBUATAN PLTU
kapasitas Kecil 14.037
4. BB susu
(skim powder dan full cream) 256.680
5. Bahan Penolong
Methyltin Mercaptide 1.488
6.BBK Otomotif 795.200
7.Komponen Elektronika 323.400
8.Telematika Fiber Optic dan
Komp Telekomunikasi 70.000
9.BBK Kapal 226.600
10. Bahn Penolong Industri
Subitol 1.058
11.BBdan peralatan prodksi film 25.000
12.Listrik 14.000
13.Alat Kesehatan 11.400
14.Pesawat Terbang 416.000

----------------------------------------------------------
Jumlah 2.4000.813
---------------------------------------------------------
Ket: Dlm ribu (000)
BBK: bahan baku dan komponen
Sumber: Plt Menko Perekonomian

Banjir Ancam Produksi Padi

2009-03-25T10:32:00.003+07:00

Kerusakan tahun ini relatif sedikit ketimbang sebelumnya.

Sanusi kembali mengurut dada ketika bencana banjir melanda area sawahnya sepanjang Januari kemarin. Lelaki berusia 48 tahun warga Desa Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten, itu mengaku hanya pasrah tatkala sawahnya terendam banjir, meski musim panen akhir Februari nanti tinggal menghitung hari.

Kerisauan Sanusi hanyalah salah satu potret buram yang menghantam puluhan ribu hingga jutaan petani di Indonesia, yang setiap musim penghujan, selalu dilanda kekhawatiran hasil tanaman padi mereka tak bisa dipanen.

Memang, setiap memasuki musim penghujan, November hingga Februari, para petani dibayang-bayangi ancaman banjir. Ketika memasuki musim kemarau, mereka juga dihantui kekeringan. Kedua iklim itu sama-sama membuat hasil keringat petani hilang tak berbekas.

''Kami bingung bagaimana menghidupi kebutuhan rumah tangga kalau padi tak bisa dipanen,'' ujar Sanusi ditemui di sela-sela kunjungan kerja Menteri Pertanian (Mentan), Anton Apriyantono, di sepanjang wilayah Banten dan Jabar bagian selatan, akhir Januari 2009.

Departemen Pertanian (Deptan) melaporkan luas area lahan persawahan yang terendam banjir terus bertambah dalam beberapa pekan. Pekan pertama Februari 2009, banjir melanda lahan persawahan di 21 provinsi, bertambah dari laporan akhir Januari yang 19 provinsi.

Laporan Deptan sampai 5 Februari 2009, luas pertanaman padi yang terkena banjir pada musim hujan (MH) periode 2008/2009 mencapai 228.831 hektare, sebanyak 51.058 hektare di antaranya gagal panen (puso). Banjir di 21 provinsi, dan wilayah sentra produksi yang mengalami banjir terluas terjadi di tujuh provinsi.

Provinsi terluas yang terendam banjir adalah Kalimantan Barat seluas 45.654 hektare (sebanyak 5.143 hektare terkena puso); Jawa Barat (terkena 38.352 hektare, puso 10.976 hektare); dan NAD (terkena 31.729 hektare, puso 5.294 hektare). Data lain dari Deputi Bidang Pertanian dan Kelautan Menko Perekonomian, menyebutkan, sebanyak 53,1 ribu hektare area padi terendam banjir dalam musim penghujan kali ini. Dari jumlah itu, 10,5 ribu hektare mengalami puso.

Menurut Deputi Bidang Pertanian dan Kelautan Menko Perekonomian, Bayu Krisnamurthi, luas lahan yang terkena banjir ini hanya 0,43 persen dari total luas lahan panen yang seluas 12,34 juta hektare. Porsi lahan yang terkena puso hanya 0,08 persen dari total lahan panen. Kerusakan yang terjadi tak terlalu besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, sejak 2003 hingga 2008, luas rata-rata lahan yang terkena banjir 273 ribu hektare. Sedangkan rata-rata lahan yang terserang puso 86,7 ribu hektare dalam periode sama.

Syukur Iwantoro, staf Ahli Menteri Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pertanian, di Jakarta, Jumat (6/2), pun membenarkan jika ancaman banjir belum banyak mengganggu produksi padi nasional. Kendati wilayah sawah yang terkena banjir meluas, namun bila dibandingkan realisasi luas tanam, belum berpengaruh terhadap pencapaian sasaran produksi. Ini karena persentase puso terhadap luas tanam pada MH 2008/2009 sangat kecil, yakni di bawah satu persen.

Persentase luas puso karena banjir terhadap luas tanam, menyebabkan luas tanam sampai 30 Januari 2009 mencapai 5.950.000 hektare pada MH 2008/2009. Sedangkan yang terkena puso mencapai 51.058 hektare atau hanya 0,86 persen dari luas tanam. Pada MH 2007/2008 (Oktober 2007-Maret 2008), pada luas tanam 7.832.068 hektare, yang terkena puso 1,34 persen atau seluas 104.647 hektare.

Mentan Anton Apriyantono menyatakan bencana banjir serta gagal panen yang terjadi di sejumlah wilayah belum mengganggu produksi padi secara nasional pada 2009. Luas area lahan padi yang terendam padi, hanya sedikit jika dibanding luas lahan persawahan seluruhnya.

''Meski pengaruhnya (ancaman banjir pada produksi padi nasional) sedikit, tapi saya beserta jajaran ikut prihatin pada petani,'' ujar Mentan. Walaupun banyak area persawahan terendam banjir, Deptan tetap optimistis target produksi padi 2009 sebesar 63,3 juta gabah kering giling (GKG) bisa tercapai.

Namun tidak demikian dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Mereka melansir, dampak banjir dan puso tetap berpengaruh pada nilai imbal penjualan padi petani. Organisasi itu menyatakan bencana banjir dan puso sedikit banyak ikut menaikkan harga beras serta mengganggu distribusi beras dari pedagang ke konsumen.

Ketua Umum KTNA, Winarno Thohir, mengungkapkan, pihaknya menerima laporan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Timur, harga beras beberapa jenis naik Rp 300 per kilogram. ''Kenaikan harga beras antara Rp 100 sampai Rp 300 per kg akibat banjir dan curah hujan tinggi, ini karena petani sulit mengeringkan gabah yang baru dipanen,'' ujar Winarno.

Banjir memang menyebabkan gangguan distribusi beras, baik dari petani kepada pedagang, maupun dari pedagang penerima padi yang didistribusikan kepada konsumen di berbagai lokasi. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) juga berpendapat serupa. Organisasi yang mengayomi ribuan petani di Indonesia itu menyatakan banjir sebulan terakhir telah mengganggu produksi padi, termasuk masa panen.

Sekjen HKTI, Rachmat Pambudy, meminta pemerintah bertindak cepat melindungi petani yang area persawahannya terkena banjir, sehingga menyebabkan puso. Akibatnya pola tanam terganggu, termasuk waktu panen mundur dari jadwal semula. Bagaimana dengan distribusi beras dari gudang-gudang Perum Bulog maupun perusahaan penyimpan beras kepada konsumen? Menurut Perum Bulog, ancaman banjir bakal mengganggu proses distribusi sudah diprediksi. Bulog paham betul karena siklus bencana banjir dan puso selalu terjadi.

Direktur Operasional Publik Bulog, Abdul Waris Patiwiri, menyatakan distribusi beras ke sejumlah titik distributor hingga ke masyarakat tidak terganggu. Pengiriman beras ke 50 ribu titik distribusi sudah dilakukan sebelum musim barat atau saat curah hujan tinggi. Yang melegakan lagi, stok beras di gudang Bulog maupun cadangan beras pemerintah jauh di atas kategori aman. Rata-rata stok Bulog saat ini empat bulan penyaluran atau setara 1,43 juta ton.

Setiap bulannya, Bulog menyalurkan 300 ribu ton untuk keluarga miskin (raskin). Sepanjang 2008, Bulog mengamankan stok 3,2 juta ton. Tahun ini, Bulog menargetkan bisa menyerap beras dari petani 3,8 juta ton. Meski tidak mengganggu penyaluran beras, curah hujan hanya menyebabkan proses pengeringan saat panen raya yang diperkirakan terjadi pada Maret sampai Juni mendatang.

Kementerian Perekonomian pun melaporkan, sepanjang terjadinya banjir sejak November hingga awal Februari lalu, pemerintah, khususnya Perum Bulog, sudah menyalurkan sebagian cadangan beras untuk bencana. Laporan pada pekan kedua Februari menyebutkan, sebanyak 2.500 ton beras telah disalurkan untuk kelompok masyarakat yang tersapu banjir. Hampir 700 ton beras untuk masyarakat di Kepulauan Karimun Jawa.

''Kalau memang pemerintah ingin membantu korban banjir, ya saya dan teman-teman sesama petani tentu senang. Cuma, jangan lama-lama (pencairan bantuannya) karena saya harus mengembalikan uang pinjaman untuk beli benih,'' tutur Sanusi. Setidaknya, komitmen pemerintah membuat Sanusi dan ribuan petani merasa tenang, meski banjir dan puso menganggu hasil panen padi milik mereka.

Perbanyak Pengering Padi

Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Rachmat Pambudy, meminta pemerintah segera bertindak cepat melindungi petani yang area persawahannya terkena banjir, sehingga menyebabkan gagal panen (puso). Hal itu sebagai langkah aksi cepat penanganan padi, seperti dilakukan tahun-tahun lalu.

Seperti memperbanyak menyiapkan mesin pengering padi (rice dryer), sehingga padi petani yang memasuki masa panen bisa segera dikeringkan dan dijual. Kemudian untuk Perum Bulog dan Departemen Pertanian beserta jajaran di bawahnya, Dinas Pertanian segera menambah lapangan penjemur dan menambah peralatan mesin pengering padi.

''Juga menyediakan penambahan gudang, untuk menyimpan stok di musim hujan ini,'' ujar Rachmat, yang juga Anggota Kehormatan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).KTNA pun sepakat jika langkah tercepat penanganan banjir yang merendam hasil padi petani adalah menyediakan alat pengering. Upaya memaksimalkan alat-alat pengering yang ada untuk menyelamatkan kualitas gabah yang baru dipanen petani.

Deptan pun menyadari jika upaya jangka pendek sudah dilakukan secara maksimal. Namun itu belum cukup, karena yang harus dipersiapkan adalah langkah jangka menengah dan jangka panjang. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Deptan jangka menengah dan panjang mulai digulirkan.

Pertama, imbauan kepada petani supaya memahami jadwal atau kalender tanam. Itu sebagai antisipasi tingginya potensi puso akibat tergenang banjir di area persawahan.Kedua, Deptan menyosialisasikan agar petani tak salah melakukan pola tanam, sehingga mengakibatkan tingginya gagal panen.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pertanian, Syukur Iwantoro, menjelaskan, selain menyosialisasikan kalender tanam padi, pihaknya serta jajaran dibawah melakukan monitoring secara intensif daerah-daerah yang terkena banjir.Keempat, meningkatkan pemahaman pemanfaatan informasi iklim kepada petugas dan petani melalui Sekolah Lapangan Iklim (SLI). Kelima, menyiapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang akan mendapat bantuan benih, baik melalui anggaran APBD maupun Cadangan Benih Nasional (CBN).

Keenam, Deptan menyiapkan dan menghitung kebutuhan bantuan benih untuk keperluan replanting (tanam ulang) bagi lahan yang puso akibat banjir. Pada tahun ini, Deptan menyiapkan bantuan benih cadangan sebesar 30 ribu ton untuk 1,5 juta hektare sawah yang terkena banjir dan puso.Realisasi luas tanam tahun 2009 mengalami peningkatan seluas 4,675 juta hektare bila dibandingkan 2006-2007 yang seluas 3,39 juta hektare dan periode 2007-2008 seluas 4,25 juta hektare.

Ketujuh, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu Perum Jasa Tirta (PJT), Dinas Pengairan, Dinas Pertanian Tingkat Provinsi maupun Kabupaten, untuk mengantisipasi dan mitigasi.Kedelapan, Deptan terus mendesiminasi informasi prakiraan iklim dari BMKG, LAPAN, dan instansi terkait kepada gubernur, dinas-dinas pertanian provinsi ,dan BPTPH untuk meningkatkan kewaspadaan banjir.

Tidak sebatas langkah diatas. Pemerintah siap mengganti benih padi serta pupuk petani yang gagal panen akibat banjir.Bantuan gratis itu diberikan sebagai bentuk keprihatinan pemerintah terhadap petani, dan diupayakan segera melakukan penanaman padi kembali setelah banjir di area persawahan mulai surut.

Menurut Anton Apriyantono, selama beberapa tahun terakhir, Deptan selalu mengantisipasi jika terjadi banjir. Pada 2009 ini, Deptan telah menyiapkan bantuan benih cadangan sebasar 30 ribu ton untuk 1,5 juta hektare sawah yang terkena banjir dan puso.

Program jangka panjang berikutnya adalah mengonservasi area lahan di sekitar sembilan Daerah Aliran Sungai (DAS), yang kondisinya kritis. Tujuan konservasi di lima provinsi dan 20 kabupaten/kota itu, yakni meningkatkan kemampuan menangkap air, sehingga tingginya air hujan bisa diserap dan tak merusak area lahan sawah.

Kesembilan kawasan DAS yang dikonservasi, menurut Direktur Pengelolaan Lahan Ditjen Pengolahan Lahan dan Air (PLA) Deptan, Suhartanto, adalah DAS Ciliwung, Citarum, Cisadane, Cimanuk, Serayu, Bogowonto, Jaratum, Seluna, Bengawan Solo, Sadan, dan Palung. zak

Peluang Indonesia dalam Perang Proteksi

2009-03-25T10:24:00.001+07:00

Zaky Al Hamzah
Wartawan Republika

"Apa yang kita lakukan bukan proteksionisme, tapi melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk impor yang terus membanjiri pasar domestik,’‘ kata Menteri Perindustrian (Menperin), Fahmi Idris, pekan lalu.

Pernyataan Fahmi ini seakan menyindir sejumlah kalangan yang mengkhawatirkan kampanye gencar pemerintah mewajibkan untuk membeli produk dalam negeri dianggap sebagai bentuk proteksionisme. Mantra yang diharamkan sejumlah negara, khususnya negara maju.

Padahal, negara pengusung neoliberalisme semisal Amerika Serikat (AS) pun memproteksi produknya melalui jargon ‘’Buy American’‘. Hal yang sejatinya tak lebih dari kedok mengutamakan produk dalam negeri.

AS menjadi proteksionistis karena begitu dahsyatnya krisis keuangan global yang menghantam. ‘’Aksi proteksionisme AS belum pernah dilakukan sejak puluhan tahun lalu,’‘ jelas Fahmi.

Tak hanya Indonesia yang mencibir sikap AS. Bahkan Kanada pun mengkhawatirkannya. Meski, Presiden Barack Obama menangkis kecemasan itu. ‘’AS akan melawan krisis bersama Kanada,’‘ kata Obama.

Kanada pantas cemas karena Kong res AS telah mengesahkan Ame rican Recovery and Reinvestment Act (UU) yang menjadi payung hukum paket stimulus ekonomi AS sebesar 825 miliar dolar AS. Di UU itu, ada diktum ada upaya melindungi industri AS yang terancam bangkrut dihantam krisis.

UU itu menyebutkan, Pemerintah AS akan mengalokasikan belanjanya guna membeli baja dan produk ma - nu faktur lain yang diproduksi di dalam negeri sendiri, di samping pengenaan hambatan terhadap barang-barang impor.

Kebijakan ini, dinilai ekonom InterCAFE IPB, Iman Sugema, sebagai langkah mundur. Sekaligus meng undang retaliasi atau aksi balas dendam dari mitra dagang untuk melakukan hal yang sama.

Meski, AS punya alasan ‘’Buy American’‘ itu untuk menggairahkan kembali daya beli konsumen dalam negeri yang merosot. Kesenjangan pendapatan, di mana upah secara riil turun dan kekayaan mengalami pemusatan di tangan segelintir, menjadi penyebabnya.

Sebanyak 15 negara, termasuk Jepang dan Brasil, telah mengeluarkan peringatan terhadap adanya kebijakan proteksionisme perdagangan yang diberlakukan beberapa negara, sebagai upaya mengatasi krisis.

Selain keduanya, negara lain, seperti Korea Selatan, Taiwan, Turki, Cili, Kolombia, Kosta Rika, Hong Kong, Israel, Meksiko, Norwegia, Singapura, Swiss, dan Thailand mengeluarkan pernyataan darurat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa. Mereka menyatakan, sentimen proteksionisme muncul akibat krisis keuangan.

‘’Anggota-anggota WTO perlu menyadari kemungkinan meningkatnya tindakan antidumping, dan menghindari upaya itu,’‘ seperti pernyataan tertulis mereka.

Seakan mencibir sikap AS dan negara maju lain yang menjalankan praktik proteksionisme, Pemerintah Indonesia justru menggelorakan pembelanjaan produk dalam negeri. Sebagian masuk kategori diwajibkan, merujuk Inpres soal Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) No 2 Tahun 2009 yang diteken 9 Februari 2009.

Wapres Jusuf Kalla menegaskan, menegaskan, sudah saatnya warga Indonesia wajib menggunakan produk dalam negeri. Caranya sederhana, dimulai dari pemimpin.

Terkait hal ini, Wapres menyatakan akan rutin memeriksa merek sepatu para menteri yang mengikuti Sidang Kabinet, apakah dibuat di dalam negeri atau impor.

‘’Orang selalu mengikut yang di atas (pimpinan). Setelah batik dan celana, saya lihat sepatu. Pakai dalam negeri tidak?’‘ kata Kalla saat mengun jungi pabrik Fortuna Shoes di Bandung, Jawa Barat, Senin (2/3). Setelah para atasan, selanjutnya pejabat di bawahnya, termasuk para PNS.

Pemerintah, kata Kalla, akan berusaha agar industri dalam negeri mengerek nilai tambah dengan meningkatkan kualitas serta menjaga stabilisasi harga. ‘’Ekspor penting, tapi harus didukung pasar dalam negeri yang kuat.’‘

Supaya konsumen melirik produk nasional, maka pasar dalam negeri harus punya citra yang dibarengi kualitas terjamin. Karena kecintaan produk dalam negeri di pasar Indonesia sangat besar. Mengingat sebagian besar sepatu produksi dalam negeri diekspor, Kalla berpesan agar kualitas dijaga. Karena harga internasional sudah kembali ke titik normal. Jadi daya saing produk kita ada pada kualitasnya.

Penggunaan produk lokal sebatas untuk PNS, kata Menperin, adalah hal wajar. Ini mengingat Presiden Oba ma mengeluarkan kebijakan American buy American mirip dengan slogan fAku Cinta Produk Indonesia.

Meski, imbauan itu mendapat tentangan dari koleganya, Menteri Perdagangan (Mendag), Mari Elka Pangestu. Ketika tiba-tiba saya mengatakan hendak mengimbau PNS membeli sepatu dalam negeri, heboh!

Yang heboh teman saya, menteri lagi. Ada yang salah dalam pola ber - pikir kita dan itu (dilakukan) teman saya, menteri. Kecewa saya, f e kata Fahmi, pekan kedua Februari lalu.

Perbedaan itu mencuat karena kekhawatiran Mendag akan keluar surat keputusan bersama (SKB) yang di antaranya mewajibkan penggunaan barang dalam negeri bagi PNS. Oleh Mendag, ini dianggap mengarah pada proteksionisme. Meski, kemudian dibantahnya.

Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penggunaan Produk Lokal, Fahmi Idris, terus berjalan. Realisasi dari programnya, mengundang delapan pejabat negara untuk mengimplementasikan Inpres tentang P3DN.

Mereka adalah Mendiknas, Bambang Sudibyo; Menteri PAN, Taufik Effendi; Panglima TNI, Jenderal Djoko Santoso; Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Kemudian, Mendagri, Menlu, Menneg Urusan Peranan Perempuan, Menneg Koperasi dan UKM.

Sosialisasi mendorong pemakaian produk dalam negeri mulai membuahkan hasil. Tak hanya industri alas kaki di sentra kerajinan sepatu Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat, yang kebanjiran order. Industri TPT (tekstil dan produk tekstil) serta elektronik pun mengklaim penjualan mereka meroket, jika semua konsumen di Indonesia memilih produk lokal, dibanding produk impor.

Sekjen Electronic Marketer Club (EMC), Handojo Soesanto, meng ungkapkan, pengetatan impor produk elektronik oleh pemerintah membuat pangsa pasar (market share) produk lokal melonjak 10-15 persen.

EMC melaporkan, transaksi pasar elektronik Januari 2009 naik 6,8 persen, menjadi Rp 1,474 triliun dibanding penjualan Desember 2008 sebesar Rp 1,379 triliun.

Di saat semua negara menyelamatkan diri, upaya konkret pembelian produk dalam negeri adalah solusi cerdas. Sekarang tinggal bagaimana merevisi paradigma pemerintah yang tadinya proekonomi liberal, yang di negara asalnya sudah tidak dipakai, berganti haluan ke ekonomi berbasis masyarakat.

Tabel Produk Lokal yang Wajib Dikonsumsi

Implementasi Inpres No 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P3DN), Departemen Perindustrian mewajibkan penggunaan 21 kelompok produk nasional yang memiliki kandungan lokal 20 sampai 90 persen mencakup 468 jenis barang. Daftar kelompok barang yang telah disusun itu akan dievaluasi setiap enam bulan. Ke-21 kelompok barang dan jasa yang wajib digunakan, di antaranya:

. Bahan Penunjang Produksi Pertanian 3 jenis
. Alat Mesin Pertanian 17 jenis
. Peralatan Penunjang Pertambangan 5 jenis
. Peralatan Penunjang Migas 28 jenis
. Peralatan Kelistrikan 27 jenis
. Peralatan Telekomunikasi 36 jenis
. Peralatan Elektronika 40 jenis
. Bahan Bangunan dan Konstruksi 30 jenis
. Mesin Peralatan Pabrik 77 jenis
. Alat Besar dan Konstruksi 10 jenis
. Alat Transportasi 24 jenis
. Peralatan Kesehatan 19 jenis
. Alat Instrumentasi dan Laboratorium 2 jenis
. Alat Tulis dan Peralatan Kantor 15 jenis
. Alat Olah Raga dan Pendidikan 18 jenis
. Pakaian dan Perlengkapan Kerja 37 jenis
. Bahan Kimia 5 jenis
. Logam dan Produk Logam 19 jenis
. Sarana Pertanahan 7 jenis
. Barang Lainnya 24 jenis
. Jasa Keteknikan EPC 13 jenis
Sumber: Depperin/diolah

Jangan Takut Dituding Proteksionisme

Tim Indonesia Bangkit (TIB) menyayangkan sikap Departemen Perdagangan yang tak satu suara dalam mengamankan produk dalam negeri dari gempuran produk impor. Ketua TIB, Hendri Saparini, menyatakan, dalam pendekatan sistem ekonomi liberal, krisis ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan melalui perdagangan pasar bebas.

Sehingga, kebijakan pemerintah yang ingin memperkuat pasar domestik, justru dinilai bertolak belakang dengan perdagangan pasar bebas. Padahal, saat krisis, peluang pemerintah mendorong pertumbuhan pasar domestik, ujar Hendri belum lama ini.

Menurutnya, pemerintah belum memiliki sikap yang tegas dan padu terkait perlindungan produk lokal. Apalagi, saling adu argumentasi oleh dua menteri menunjukkan belum adanya kesepaham an pengutamaan pemakaian produk lo kal.

Padahal, negara maju sekalipun mendorong penjualan produk dalam negeri, termasuk mengimbau warganya tanpa perlu medeklarasikan negara itu melakukan proteksionisme. Ia merujuk AS.

Memang, Presiden Barack Obama tidak mengatakan langkahnya sebagai bentuk proteksionisme. e fAS menggunakan uang stimulusnya untuk melindu ngi pengusaha lokal. Indonesia kok tak mencontoh, malah terkesan takut dengan protes WTO, f e katanya. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dengan cara membatasi masuknya komoditas luar negeri.

Proteksionisme bisa terwujud dalam berbagai bentuk. Bentuk utama proteksionisme adalah pembatasan impor melalui pemberlakuan tarif, kuota, atau sanksi dagang.

Terdapat pula kebijakan proteksionisme yang disebut dengan hambatan nontarif ( nontariff barriers), seperti pemberlakuan antidumping, standar keamanan produk, pemberian insentif atau subsidi atas kegiatan produksi maupun distribusi, dan lainnya.

Mayoritas ekonom menentang praktik proteksionisme. Selain mengingatkan pada pengalaman buruk perang dagang dan krisis Malaise tahun 1930-an, proteksionisme juga dianggap menyebabkan naiknya harga-harga komoditas, yang tentu saja merugikan konsumen maupun produsen. Proteksionisme pada saat ini, dianggap justru kian memperburuk krisis.

Namun, kekhawatiran itu sesungguhnya hal yang aneh. Sebab, gejala proteksionisme tidak pernah mati, bahkan justru kian menguat.

Gejala itu terlihat dari masih adanya pemberlakuan subsidi, khususnya di sektor pertanian, yang diterapkan negaranegara maju, seperti AS, Uni Eropa, Jepang, dan Australia.

Sanggupkah Indonesia melindungi perekonomian di masa resesi yang diprediksi bakal pulih dua tahun mendatang? Untuk menghadapi praktik proteksionisme sejumlah negara maju, Indonesia mesti berbenahi diri.

Termasuk menghadapi pemberlakuan pasar tunggal ASEAN hasil kesepakatan pemimpin negara ASEAN dalam KTT ke- 14 ASEAN di Thailand, Ahad (1/3).

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Erwin Aksa, menjelaskan, kebijakan utama dan pertama yang harus dilakukan menghadapi pasar tunggal adalah penguatan pasar domestik serta konsistensi pengetatan impor barang, supaya tidak mengganggu pasar domestik.

Kendati Permendag No 56/2008 tentang pembatasan impor lima produk yang diproduksi dalam negeri dan Inpres P3DN No 2/2009 telah keluar, namun masih belum cukup.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, MS Hidayat, pun mewanti-wanti pemerintah supaya bertindak realistis dalam menyelamatkan produk dalam negeri di tengah perang proteksionisme, dan pasar tunggal ASEAN.

Pemberlakuan pasar tunggal ASEAN merupakan hal yang tak terelakkan. Pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta harus mengantisipasi sejak dini. Bangsa Indonesia bisa menjadi korban kerasnya pasar bebas dan pasar tunggal karena ratusan juta penduduk Indonesia menjadi sasaran empuk produk impor sejumlah negara. Tapi, bisa juga menjadi peluang, kalau bisa memanfaatkan dengan baik, kata Hidayat.

Kadin mengimbau pemerintah menciptakan pasar, bersama dengan negaranegara tetangga di perbatasan, seperti Papua Nugini, Malaysia, dan Filipina. Kesepakatan pasar bersama ini harus didukung penuh gubernur setempat. [*]

Satu per Satu Industri Mulai Berjatuhan

2008-12-23T18:55:00.001+07:00

Pelemahan ekonomi AS, terus menimbulkan efek domino dimana-mana. Maklum, lebih dari 50 persen perdagangan dunia terinteraksi dengan AS. Di Asia, dua negara yang sedang bergerak kencang seperti China dan India pun perlu pancangkan kuda-kuda lebih kuat. Indonesia, pun tidak bisa menghindar dari krisis finansial ini.

Akibat penghentian produksi dan kondisi permintaan baja yang tidak pasti pada tahun depan, para produsen baja akan merasionalisasi perusahaan serta men-PHK sebanyak 50.000 karyawan atau 50 persen total karyawan di industri ini sekitar 100.000 orang. Meski belum merupakan laporan resmi, pemerintah mulai khawatir.

Sejumlah produsen produsen Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Bandung, Jabar, juga mulai kekurangan pesanan. Hingga pekan kedua bulan November atau dua bulan menjelang berakhirnya tahun 2008, sejumlah produsen belum menerima order untuk pengiriman tahun 2009, sehingga mendorong penghentian produksi dan berimbas merumahkan karyawannya. Yang sudah teridentifiaksi adalah PT Firman Jaya Dua Saudara dan PT Panasia Indosyntec.

Parahnya lagi, sejumlah klien sempat meminta diskon 20 persen produk TPT yang hendak dikirim. Kondisi tersebut sempat membuat kalangan produsen TPT dalam negeri khawatir, masa depan industri ini akan hancur. ''Ini kan gawat," ujar Eddy Soekwanto, presiden Direktur PT Firman Jaya Dua Saudara, gusar bukan main.

Kepanikan Eddy tidak sendirian. Direktur PT Panasia Indosyntec, Suwadi Bing Andi, menambahkan, produk TPT nasional saat ini harus bersaing ketat dengan sejumlah produsen asal negara lain di Timteng. Hal ini, jelasnya, membuat sejumlah produsen TPT nasional yang tidak bisa bersaing akan tutup. "Memang ada sejumlan buyer kami dari kawasan timteng yang meminta diskon, tapi ada juga yang tidak. Tergantung dari kualitas produknya," papar Suwadi. Tiga perusahaan yang alami penurunan order hingga 30 persen adalah PT Dhanar Mas Concern, Fit-U Garments Industry, dan PT Daliatex Kusuma.

Dalam laporan Depperin RI, disektor industri TPT terdapat empat terkena dampak langsung krisis finansial dunia; Industri baja dua perusahaan; industri makanan, minuman dan tembakau dua perusahaan; industri furniture 1 perusahaan, industri keramik tiga perusahaan; industri otomotif dan maritim dua perusahaan; industri telekomuniksi 4 perusahaan; industri sofware dan komputer dua perusahaan; industri elektronika lima perusahaan; dan industri kecil menengah (IKM) terdapat lima perusahaan (tabel)

Depperin melaporkan data tersebut bakal terus bertambah karena identifikasi industri yang terkena dampak diatas merupakan hasil pelaporan dari industri bersangkutan. Yang pasti, pelemahan ekspor ke AS, Uni Eropa dan Jepang, terdapat 15 sektor manufaktur yang terganggu kinerja produksinya, dan terancam gulung tikar. Ke-15 sektor tersebut yakni TPT, makanan minuman (mamin), alas kaki, elektronik, produk karet (ban), produk kayu (furniture), pulp dan kertas, rotan olahan, petrokimia, keramik, semen, baja, otomotif, telematika dan kosmetika.

Kendati tergerus krisis, namun Depperin tetap mempertahankan target pertumbuhan industri sebesar 5 persen pada tahun 2008 ini. Menteri Perindustrian (Menperin) RI Fahmi Idris tetap bergeming dengan mengatakan konstribusi sektor manufaktur terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam empat tahun terakhir paling besar dibanding sektor usaha lain, yakni antara 27 persen sampai 28,1 persen, meskipun terdapat sejumlah subsektor yang bakal tumbuh negatif.

Meski optimis, pemerintah perlu menyadari perbaikan persoalan eksternal agar industri tetap bisa tumbuh, seperti perbaikan infrastruktur, pembenahan birokrsi yang belum probisnis, ketenagakerjaan, kepastian hukum, serta penanganan impor ilegal.

Pasalnya, dari sisi internal, masih banyak pekerjaan rumah (PR) akibat krisis ekonomi tahun 1998 yang belum tuntas, seperti belum pulihnya struktur keterkaitan antara hulu dengan hilir, karena masih berjalan sendiri-sendiri. Kemudian, industri kecil dan menengah (IKM) yang belum kokoh benar, hingga keterbatasan penguasaan pasar domestik, akibat terlalu longgar dengan produk impor, dan belum kuatnya pencarian pasar ekspor baru (notradisional) karena terlena menggantungkan pada pasar ekspor tradisional di Jepang, AS dan Uni Eropa. zaky al hamzah

''Menanti Keampuhan 10 Jurus Penangkal Krisis Global''

2008-12-23T18:53:00.002+07:00

Sehari sebelum bertolak ke Pertemuan Tingkat Tinggi G-20 di Washington, Amerika Serikat (AS), yang berlangsung pada 15 November 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wapres Jusuf Kalla (JK), mengadakan pertemuan dengan komunitas pengusaha dan perbankan, Rabu sore (12/11) di Gedung Utama Sekretariat Negara.

Lebih kurang 300 pengusaha yang mewakili berbagai sektor dunia usaha dan 15 Direktur Utama perbankan nasional hadir memenuhi undangan Presiden SBY tersebut. Selain Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, MS Hidayat, sejumlah pengusaha yang hadir diantaranya, James Riady; Rachmat Gobel; dan Christianto Wibisono. Dari kalangan bankir hadir, Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo; Dirut Bank Mega Yungki Setiawan; dan Dirut Bank BTN Iqbal Latanro.

Pada pertemuan itu, MS Hidayat mengatakan kepada Presiden supaya pemerintah tetap memperkuat sektor keuangan, seperti melonggarkan kucuran kredit dari perbankan. Pemerintah juga diminta mengeluarkan kebijakan penundaan pajak (tax allowance) guna menyelamatkan sektor riil dari perlambatan ekonomi global.

Alasannya sederhana, supaya tidak terjadi lay off (pemutusan hubungan kerja/PHK) yang saat ini sudah terjadi di sejumlah perusahaan akibat beban produksi yang terus tinggi. Hal itu juga sejalan dengan keinginan Presiden yang berharap kepada para pengusaha tidak melakukan PHK secara besar-besaran.

Meski, diakui Hidayat, sebenarnya PHK secara terbatas sudah terjadi di sejumlah perusahaan, terutama perusahaan padat karya, seperti industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), dan alas kaki, akibat pengurangan kapasitas produksi.

''Kalau mau tidak terjadi PHK, maka suku bunga wajib diturunkan, supaya industri padat karya tetap bisa beroperasi. Apalagi, industri saat ini terus ditekan pula dengan penurunan permintaan di pasar internasional, sehingga mau tidak mau kalangan industri mengambil langkah PHK,'' tutur dia. Hidayat juga menyayangkan tidak adanya agenda dialog antara Presiden dan pelaku usaha dalam pertemuan tersebut.

''Presiden menyatakan telah menyadari kalangan perbankan yang enggan mengucurkan dananya, akibat seretnya likuiditas. Namun itu perlu dibahas lagi,'' katanya.

Pertemuan Presiden SBY dengan kalangan pengusaha dan perbankan merupakan pesan penting, bahwa dunia usaha dan perbankan harus saling mendukung demi penyelamatan perekonomian nasional. Pemerintah pun mengapreasiasi sikap pengusaha. Kemudian, selama kepergian ke AS, Presiden SBY minta supaya persoalan penanganan ekonomi nasional ditangani Wapres JK dengan menggandeng kalangan pengusaha.

Dalam pertemuan tertutup bersama dengan kalangan dunia usaha itu, Presiden SBY menyampaikan jika pihaknya mempertimbangkan akan menggunakan sejumlah masukan dari Kadin berupa Panel Proposal Penyelamatan Dunia Usaha ditengah Keterpurukan Ekonomi Dunia, yang akan dipaparkan pada acara G-20 nanti.

Proposal berisi tentang sejumlah masukan, seperti, bagaimana menangani krisis ekonomi Indonesia, khususnya terhadap sektor riil, akibat persoalan imbas krisis finansial di dunia ini, akan dikaji sebelum disampaikan di pertemuan G20.

Hidayat menjelaskan, inti persoalan dunia usaha yang disampaikan kepada Presiden SBY adalah mulai terasa dampak pelemahan ekonomi dunia di sektpr riil, sektor manufaktur. Sudah ada perusahaan yang melakukan lay off (PHK), meski sebenarnya kebijakan PHK bukan merupakan jalan yang bagus.

Presiden SBY pun menyampaikan jika pemerintah sudah membuat sejumlah usulan berupa pemberian stimulus kepada sektor riil, agar tidak semakin kolaps. Khususnya terhadap sektor sektor yang paling rawan alami dampak perlambatan ekonomi dunia.

10 Jurus Antisipasi Krisis

Memang rentang sebulan terakhir ini, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terlihat masih terus mengeluarkan ''jurus-jurus''-nya dalam menangkal dampak krisis finansial global yang mulai menghantam perekonomian nasional. Belum genap berusia satu bulan, sejumlah peraturan darurat berkejaran dikeluarkan pemerintah, dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, supaya penjaminan nasabah perbankan dinaikkan menjadi Rp 2 miliar dari sebelumnya Rp 100 juta.

Kemudian, Perpu UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia juga diterbitkan supaya bank bisa mengagunkan aset kredit kolektibilitas lancar, seperti obligasi korporasi, untuk mendapatkan dana dari bank sentral.

Selanjutnya, pada 28 Oktober 2008 lalu, pemerintah mengeluarkan 10 Langkah Mengantisipasi Krisis. (Pertama), mewajibkan seluruh BUMN menempatkan seluruh hasil valuta asingnya di bank dalam negeri, dalam satu kliring house. BUMN diwajibkan melaporkan informasi tentang penghasilan dan kebutuhan valas ke kantor Kementerian BUMN dan transaksinya melalui perbankan, secara mingguan dan di-update setiap hari.

(Kedua), mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mendapat komitmen pembiayaan, baik bilateral maupun multilateral. (Ketiga), menginstruksikan BUMN untuk tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke bank. Ini untuk menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya perang harga.

(Keempat), pemerintah bersama Bank Indonesia melakukan pembelian SUN (Surat Utang Negara) di pasar sekunder dan dilakukan secara bertahap. Ini menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap SUN dengan melakukan stabilisasi pasar SUN. (Kelima), memanfaatkan bilateral swaps arrangement dari Bank of Japan, Bank of Korea, dan Bank of China apabila diperlukan untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran. Ini bagian dari kesepakatan ASEAN+3.

(Keenam), menyediakan fasilitas rediskonto wesel ekspor with recourse yang mulai berlaku 1 November 2008. Tujuannya untuk menjaga agar ekspor tetap dapat berjalan dengan memberikan garansi terhadap risiko pembayaran. Pemerintah akan memonitor secara ketat agar fasilitas itu tidak disalahgunakan eksportir, misalnya dengan jalan ekspor fiktif. (Ketujuh), mengurangi pungutan ekspor minyak sawit mentah menjadi 0 persen dari sebelumnya 2,5 persen. Kebijakan itu mulai berlaku 1 November 2008.

(Kedelapan), menyusun APBN 2009 yang memungkinkan pemerintah mengubah APBN tanpa mengurani hak-hak DPR terkait krisis keuangan global yang diperkirakan masih terjadi sampai tahun depan. (Kesembilan), mencegah importasi ilegal dengan menerbitkan ketentuan pembatasan impor komoditi garmen, elektronika, makanan-minuman, mainan anak-anak, dan sepatu yang mulai berlaku 1 November 2008.

Komoditas itu hanya bisa diimpor oleh importir terdaftar dengan kewajiban verifikasi di pelabuhan muat yang telah ditetapkan. Mereka adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar, Bandara Soekarno-Hatta, dan Bandara Juanda. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 November 2008. (Kesepuluh), membentuk gugus tugas terpadu antarinstansi terkait guna meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar lewat peraturan menteri perdagangan yang mulai berlaku 1 November 2008.

Saat ini yang harus perlu dinanti adalah efektivitas jurus-jurus diatas dalam penanggulangan krisis global. Untuk poin ketujuh, pemerintah sudah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No.38/M-DAG/PER/10/2008 tentang Harga Patokan Ekspor (HPE) minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), untuk menurunkan pungutan ekspor (PE) CPO November menjadi nol persen.

Kemudian, implementasi poin kesembilan, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Mari Elka Pangestu mengeluarkan Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang ketentuan impor barang tertentu importir lima produk itu harus terdaftar di Departemen Perdagangan (Depdag), dengan tujuan mencegah terjadinya impor ilegal lima produk tertentu yang akan membanjiri pasar dalam negeri dan mengancam keberadaan industri domestik.

Importir harus punya status Importir Terdaftar (IT). Depdag beri layanan khusus agar importir tidak terhambat impornya, proses penerbitan IT dibatasi tujuh hari saja. Pemerintah memberi tenggat waktu hingga tanggal 15 Desember 2008, dan memberikan percepatan proses penerbitan IT. Aturan yang ditandatangani Mendag pada 31 Oktober 2008 tersebut berlaku dua tahun, mulai diberlakukan sejak 15 Desember 2008 hingga 31 Desember 2010. Sedang kelima produk konsumsi yang diatur impornya adalah produk elektronik, sepatu, mainan anak, makanan dan minuman dan garmen.

Sejumlah kalangan usaha mengaku senang dengan upaya pemerintah mengeluarkan sejumlah jurus-jurus penangkal krisis diatas. Namun, yang kerap menjadi kendala adalah implementasi di lapangan. Beberapa program penanggulangan krisis ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, kerap tidak terealisir akibat minimnya koordinasi antar instansi pemerintah, komunikasi dengan usaha serta, ribetnya birokrasi.

''Yang selama ini terjadi kan seperti itu. Kalau tidak birokrasinya macet, koordinasi antar instansi pemerintah tidak jalan. Padahal, kebijakan 10 langkah diatas harus disikapi dengan cepat, dan tanpa bertele-tele, apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional, ya segera ditangani,'' papar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi.

Ia melanjutkan, kalangan pengusaha sebenarnya senang, setuju, dan mendukung langkah atasi krisis, namun yang sering dicibir dunia usaha adalah sikap ragu dalam mengimplementasi berbagai kebijakan demi mendukung dunia usaha.

Idem dito. MS Hidayat juga menyoroti perilaku pendekatan birokrat dalam menyelesaikan krisis. Pihaknya mengusulkan jika perilaku tersebut dirubah menjadi perilaku koorporat, supaya kalangan pengusaha, perbankan dan pemerintah berjalan sendiri-sendiri dalam menyelamatkan kepentingannya.

''Istilahnya perlu sikap corporate action. Pemerintah perlu turun tangan langsung, apa keinginan pengusaha, misalnya menurunkan suku bunga akibat tingginya biaya produksi, memberi penundaan pajak, seperti kasus di Korea Selatan, saat produksi mobil tidak bisa diekspor akibat krisis. Memang akan ada marjin yang tertekan, namun kan ada keringanan pajak,'' papar Hidayat. Kadin mendesak pelonggaran kebijakan uang ketat, supaya bisa membantu kalangan usaha, khususnya usaha kecil (UMKM).

Apakah usulan pengusaaha cukup hanya disampaikan ke Presiden SBY? Menurut Ekonom Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Aviliani, Kadin jangan hanya memberikan masukan kepada Presiden SBY saja untuk menyelamatkan dunia usaha dari keterpurukan finansial.

Namun, kalangan pengusaha segera melakukan pertemuan ketiga pihak, yakni dunia usaha, pemerintah dan perbankan, guna membicarakan persoalan yang melanda seretnya kucuran kredit pinjaman demi keberlangsungnya produksi dunia usaha.

''Kalau pengusaha bicara ke pemerintah, kemudian pemerintah sampaikan ke perbankan, maka tidak ada titik temu. Saatnya untuk duduk satu meja, kita bicarakan apa yang menjadi kerisauan kalangan usaha, dan mengapa kalangan perbankan khawatir mengucurkan dananya bagi dunia usaha,'' tutur Aviliani.

Apakah jurus-jurus yang dikeluarkan pemerintah mampu meredam gejolak pasar maupun keterpurukan krisis keuangan didalam negeri? Layak untuk ditunggu. Namun yang pasti, sebelum bertolak ke AS, Presiden SBY berpesan kepada kalangan pengusaha dan perbankan di acara kemarin agar tetap menjaga 'kondisi perekonomian nasional'. ''Presiden berharap setelah dirinya kembali ke Indonesia, ada berita menggembirakan,'' ujar Hidayat. n zaky al hamzah

PHK Ancam 50 Ribu Karyawan Industri Baja

2008-12-23T18:51:00.001+07:00

JAKARTA -- Pemerintah mulai mengkhawatirkan bertambahnya industri yang mulai merumahkan (pemutusan hubungan herja/PHK) karyawannya. Kali ini, akibat penghentian produksi dan kondisi permintaan baja yang tidak pasti pada tahun depan, mendorong para produsen baja akan merasionalisasi perusahaan serta men-PHK sebanyak 50.000 karyawan.

''Kemungkinan adanya PHK belum ada laporan resmi. Keadaan itu bisa saja berbanding lurus tapi bisa saja tidak. Sekarang total karyawan di industri ini sekitar 100.000 orang,'' kata Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian (Depperin) RI, Ansari Bukhari, usai rapat di Jakarta, Jumat (14/11). Jika hal itu akhirnya terjadi, maka akan menjadi kasus PHK terbesar kali pertama di industri baja.

Depperin melaporkan industri baja di akhir kuartal III/2008 mulai memangkas produksi hingga 50 persen, dan diprediksi bakal berlanjut hingga akhir tahun. Laporan terakhir menyebutkan, sejumlah pabrik baja yang tutup seperti di Tangerang dan beberapa lokasi lainnya. Laporan lain, sebanyak 10 pabrik paku mulai gulung tikar.

Namun, Ansari membantah mengenai adanya informasi bahwa produsen baja terbesar nasional yaitu PT Krakatau Steel (KS) telah menutup pabriknya. Namun yang pasti, perusahaan berplat merah tersebut memang telah mengurangi produksinya hingga 200.000 ton pada tahun ini.

"KS tidak tutup, hanya pengurangan produksi saja. Karena nggak mungkin (ditutup), pabrik

mereka itu terintegrasi," jelas Ansari. Dijelaskannya bahwa masalah pengurangan produksi industri baja adalah masalah internasional, bukan hanya dialami Indonesia saja. "ArcelorMittal saja yang besar juga sudah memangkas produksinya," papar Ansari, usai bertemu perwakilan Pemerintah Luxemburg --pemilik saham 3 persen di ArcellorMittal. Direktur Industri Logam, Ditjen ILMTA Depperin RI, I Gusti Putu Suryawirawan, menambahkan, permintaan baja yang melemah di pasar internasional merupakan dampak langsung krisis global. Akibatnya, suplai baja di dunia mengalami kelebihan stok termasuk dialami kalangan produsen baja dalam negeri.

"Semua stok berlimpah. Memang belum bisa dihitung kerugian pabrik baja, karena para produsen sedang menunggu stabilisasi rupiah, karena yang mereka produksi sekarang berasal dari bahan baku yang tinggi," kata Putu.

Putu menjabarkan, dalam Semester I/2008, volume impor baja mencapai 3 juta ton, atau dua kali lipat lebih dengan volume impor sepanjang tahun 2007, sebanyak 1,6 juta ton. ''Karena itu, posisi produsen baja dalam negeri serba sulit, karena disatu sisi harus mampu menjual di pasar dalam negeri, namun harganya lebih mahal dari harga baja di pasar dunia yang kini kian luruh. Tapi, kalau ikut harga dunia, maka industri baja domestik akan mati," jelas Putu.

Karena itulah, kalangan produsen baja dan besi yang tergabung dalam Indonesian Iron and Steel Industries Association (IISIA) mendesak pemerintah menaikkan tarif bea masuk (BM) di sektor baja. Namun, sayangnya, Depperin tidak menggunakan kebijakan penerapan instrumen tarif atau bea masuk (BM) bagi impor baja, dalam draf usulan tata niaga impor baja, karena dinilai tidak efektif diberlakukan mengurangi membanjirnya baja dari sejumlah negara.

Ansari menjelaskan, Indonesia selama ini mengikat kerja sama perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) dengan Asean – China, dan Indonesia – Jepang. Perjanjian kerja sama perdagangan bebas itu membawa konsekuensi dihapuskannya sejumlah hambatan tarif dagang antarkawasan. Bahkan, pihaknya meyakini jika upaya kenaikan BM baja seperti usulan IISIA belum mampu membendung derasnya impor.

Konsekuensi yang muncul adalah, jika Indonesia meningkatkan BM untuk sejumlah komoditas strategisnya, maka hal ini justru melanggar perjanjian dagang. Sehingga usulan tersebut tidak efektif diberlakukan. ''Kita akan dikenai retaliasi (aksi balasan) bagi negara yang produknya dikenai BM tinggi,'' jelas Putu, mengingatkan, jika pemerintah tidak hati-hati, maka produsen di negara pengimpor akan membalasnya. ''Bukan tidak mau, tapi faktanya perjanjiannya bilateral seperti itu,'' timpal Ansari.

Namun, sikap pemerintah tersebut direaksi negatif seluruh produsen baja anggota IISIA. Menurut Direktur Eksekutif IISIA, Hidayat Triseputro, sikap pemerintah merupakan langkah keliru apabila akhirnya membatalkan kenaikan tarif BM baja. ''Kalau hal itu dilakukan, sama saja pemerintah membunuh industri baja di dalam negeri,'' kata Hidayat.

Pengenaan hambatan tarif (tarriff barrier) di sektor baja, lanjutnya, justru merupakan langkah yang sangat vital dalam mengamankan pasar domestik dari derasnya arus pengalihan produk baja China dari AS ke sejumlah negara alternatif seperti Indonesia.

''Tak ada kata lain bahwa pemerintah harus cepat memutuskan kenaikan tarif BM baja dan dicantumkan dalam klausul tata niaga impor baja. Kalau perlu, Presiden atau Wapres yang langsung memberi instruksi,'' pinta Hidayat.

Ia melajutkan, ketentuan kenaikan tarif BM tersebut, tidak akan menyalahi ketentuan WTO (organisasi perdagangan dunia). Pemerintah juga diminta tidak khawatir adanya benturan aturan perdagangan bebas (FTA/free trade agreement) yang telah dijalin baik di lingkup Asean – China dan IJ – EPA (Indonesia – Jepang). Jika tidak demikian, maka produsen terpaksa men-PHK karyawannya karena ketiadaan produksi akibat sepinya permintaan dan membanjirnya baja impor. zaky al hamzah

Harapan itu Bernama Industri Ekonomi Kreatif

2008-11-07T11:33:00.003+07:00

zaky al hamzah

''Jadikan krisis menjadi peluang''. Demikian pesan penting yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutan saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) 2008 di Pekan Raya Jakarta (PRJ), PRJ-Kemayoran, Jakarta, Selasa (21/10).

Pernyataan presiden tidak sekadar ucapan resmi kepala negara seperti biasa, namun mengandung pesan mendalam, bahwa ditengah ancaman krisis ekonomi dunia yang sedang menggeliat dan dampaknya bisa menerobos sendi perekonomian Indonesia, masyarakat, termasuk pelaku usaha dituntut bertindak, berpikir, dan bersikap 'kreatif' dalam menjalankan usahanya.

Kreatif disini mengandung dua makna, tidak hanya kreatif bagaimana menyelamatkan perusahaan dari jurang keterpurukan serta bayang-bayang ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) --yang sudah pasti terjadi, namun pelaku usaha dituntut mengembangan produk kreatif, dan atau mampu mengemas secara kreatif --meski dengan bahan bakun sederhana-- supaya tetap diterima konsumen di sejumlah negara.

Ya, Indonesia sedang mencari berbagai strategi menyelamatkan perekonomian dalam negeri dari hantaman krisis ekonomi global. Disamping kalangan ekonom syariah menganjurkan supaya sistem keuangan konvensional dirubah menjadi sistem keuangan syariah dalam solusi mengatasi krisis keuangan global, pemerintah saat ini sedang mendorong perkembangan industri ekonomi kreatif sebagai pendukung daya saing produk dalam negeri di pasar global.

Berdasarkan studi Departemen Perdagangan, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Mari Elka Pangestu, menjelaskan sumbangan ekonomi industri kreatif tahun 2002-2006 mencapai 6,3 persen terhadap PDB Nasional yang mencapai dengan nilai Rp 104,6 triliun, dan memberikan kontribusi 10,6 persen dari total ekspor atau senilai Rp 81,4 triliun. Sedangkan di negara lain, seperti Singapura kontribusinya 2,8 persen terhadap PDB, dan Inggris 7,9 persen.

''Tingkat partisipasi tenaga kerja di sektor ini mencapai 5,8 persen dan rata-rata kontribusi industri kreatif terhadap PDB Rp 104,6 triliun. Pada 2001 total nilai ekonomi industri kreatif mencapai Rp 2 triliun. Nilai tersebut diharapkan semakin berkembang apabila nantinya pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus bagi industri kreatif,'' tutur Mari.

Karena itu, Mari mengatakan pemerintah akan memberikan perhatian pada 14 sektor industri kreatif, yakni musik dan alat musik, periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, serta radio dan televisi. Sementara itu, tiga kelompok besar yang diperkirakan menjadi primadona industri kreatif adalah fesyen, kerajinan, dan kriya.

Pertumbuhan industri kreatif juga bisa dilihat dari perkembangan dunia film dan musik nasional. Film layar lebar nasional yang kini mulai bangkit kembali mampu menarik minat masyarakat. Para pelaku usaha di industri film mampu membaca pasar sehingga film mereka banyak ditonton masyarakat.

Mari menyoroti kreatifitas film Laskar Pelangi yang bersumber dari budaya lokal Indonesia. Penyajian, materi film serta pengemasannya dinilai sangat bagus dan merupakan sumbangsih besar dalam dunia perfilman Indonesia.

''Saya berharap film-film seperti Laskar Pelangi ini diproduksi sebanyak-banyaknya di Indonesia. Karena, banyak seni dan budaya serta kultur masyarakat yang menjadi inspirasi dalam proses pembuatan film. Bila perlu, saya mendukung film Laskar Pelangi berkompetisi di ajang Festival Film Internasional, dari Channes, hingga Oscar,'' tutur Mari, yang mengaku bangga film hasil adaptasi novel berjudul sama karya Adrea Hirata itu ditonton jutaan orang.

Menurut dia, terdapat tiga peluru penting dalam industri kreatif yang menjadi basis pertumbuhan industri. Tiga peluru tersebut yakni peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan perlindungan, peran dunia usaha dalam mendukung perkembangan industri kreatif, dan aktor dalam industri kreatif.

Guna mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional, pada pertengahan 2008 lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian insentif, pengaturan pinjaman bagi pelaku industri, dan perlindungan bagi pencipta industri kreatif.

Mengapa Ekonomi Kreatif

Di usia 63 tahun ini, negara bernama Indonesia menyimpan ribuan bahkan jutaan potensi produk kreatif, sebagai hasil dari jejaring industri kreatif yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Indonesia terdiri 17.500-an pulau, 400 suku bangsa, lebih dari 740 etnis (di Papua saja terdapat 270 kelompok etnis), budaya, bahasa, agama dan kondisi sosial-ekonomi.

Di Indonesia mewarisi nilai-nilai budaya yang luhur (cultural heritage) – disebut juga ”local genius” -- termasuk teknologi yang tinggi (pembangunan Borobudur), batik, songket, wayang, pencak silat, dan seni budaya lain. Negara ini juga mempunyai Situs Pusaka Dunia (World Heritage Site) yang disahkan oleh UNESCO sebagai lokasi tempat alam ataupun karya budaya yang dinilai sangat penting dan dilindungi kelestariannya. Tercatat terdapat 7 lokasi di Indonesia yang dijadikan World Heritage Site.

Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati (biodiversity) yang sukar ditandingi. Begitu banyak spesies yang khas dan tak dapat dijumpai di wilayah lain di dunia, seperti Komodo, Orang-utan, Burung Cendrawasih (Birds of Paradise).

Kekayaan alam yang sangat melimpah sehingga karena kesuburannya bumi Indonesia dijuluki ”gemah ripah loh jinawi”. Dari dulu Indonesia dikenal sebagai ”spice island” (negeri rempah-rempah, yang terdiri dari cengkeh, lada, pala, jahe, kayumanis, dan kunyit sebagai pengawet dan penambah rasa dalam makanan. Konon, Christopher Columbus sebenarnya berniat ke Maluku untuk mencari rempah-tempah, tapi malah ”nyasar” menemukan ”Dunia Baru” Amerika pada tahun 1492.

Dan era gelombang dunia usaha dunia saat ini memang mengarah pada ekonomi kreatif, setelah era gelombang pertanian, gelombang industri, dan gelombang informasi seperti Teori Alvin Toffler bahwa gelombang peradaban manusia itu dibagi tiga gelombang, seperti disebut diatas.

''Pemerintah menyadari, saat ini ekonomi kreatif telah menjadi salah satu lokomotif perekonomian Indonesia, hal ini terlihat dari terjadinya pergeseran dari sektor pertanian, industri, jasa ke ekonomi kreatif,'' jelas mendag. Pengembangan bidang seni, inovasi teknologi dan kewirausahaan akan sangat memegang peranan penting.

Maka tidak heran, jika ditengah kekhawatiran lesunya dunia bisnis padat modal, maka harapan pada ekonomi kreatif, menurut presiden, sudah selayaknya menjadi pedoman dan arah bagi pemerintah, pelaku usaha serta stakeholder lain untuk mempertahankan perekonomian bangsa ini dari bayang-bayang keterpurukan ekonomi, yang saat ini dampaknya sudah nyata di negara Amerika Serikat (AS) serta sejumlah negara di kawasan Eropa.

Namun, upaya kreatif bagi produsen serta pelaku usaha kecil maupun menengah tidak bisa berjalan sendiri. Supaya target jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bangsa ini tercapai, di saat bersamaan jajaran pemerintah pusat dan daerah harus membantu produsen.

Yakni dengan regulasi dan deregulasi yang mendorong produktifitas serta menghilangkan ekonomi bebiaya tinggi. "Ubah krisis ini menjadi peluang. Kita bisa. Indonesia bisa," kata presiden, mantap. n zak

Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Tenaga Kerja

Presiden SBY menekankan, ekonomi kreatif merupakan satu dari tiga sektor yang dapat mendorong perekonomian Indonesia ditengah pelambatan ekonomi dunia saat ini. Dua sektor lain yaitu bidang pariwisata, dan penyediaan sekaligus penyaluran tenaga kerja baik didalam dan luar negeri, yang handal terampil dan berbudaya.

Menurutnya, pemerintah akan memacu pertumbuhan tiga sektor ini karena memiliki potensi yang cukup besar, memiliki keunggulannya serta peluang memperoleh devisa yang lebih tinggi. ''Tiga bidang tersebut selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan pesat dan potensinya masih ada, sehingga perlu didorong untuk mencapai sasaran sesuai potensinya,'' ujar Presiden SBY.

Sektor ekonomi kreatif, menurutnya, menjadi salah satu sektor yang memberi kontribusi cukup besar kepada negara, terbukti dari peranannya yang mencapai 6 persen terhadap Produk Domestik Brutto (PDB). Presiden menyatakan, sektor ekonomi kreatif kita sudah berjalan dengan benar, dan tahun ini pemerintah juga sudah menyusun road map ekonomi kreatif.

Untuk itu, Presiden mengajak untuk mensikronkan kebijakan tersebut, sambil meminta agar dibantu dalam memasarkan produk-produk ekonomi kreatif. "Saya ingin lebih banyak yang mengenal ekonomi kreatif kita baik di dalam dan juga di luar negeri. Untuk itu penting dijaga momentum pertumbuhan yang baik tersebut," tutur Presiden.

Lebih jauh, Presiden juga mengajak untuk membangun kemitraan secara ekonomi. Sebab produk Indonesia memiliki kekhasan yang tinggi, dan mutu produknya juga bagus-bagus, bahkan lebih bagus dibanding produk dari negara lain. Karena itu banyak peluang yang bisa diperoleh dengan saling mengenal antara produk Indonesia dengan negara-negara lain.

Presiden SBY mondorong pembeli dari luar negeri terus mengembangkan kerjasama perdagangan mereka dengan produsen lokal. "Saya jamin produk Indonesia bagus, karena memang bagus. Tidak perlu ragu menjalin kerjasama kita," kata presiden, yang disambut tepuk tangan ribuan pengunjung pembukaan TEI.

Kemudian, Bidang Pariwisata menjadi sektor lain yang harus difokuskan lebih intens dalam beberapa tahun ini, mengingat Indonesia memiliki kekayaan pariwisata dan potensi diri manusia, dan budaya yang beragam, yang mampu dikelola baik di dalam dan di luar negeri.

Mendag Mari menambahkan berdasarkan data Depdag, industri kreatif mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5,4 juta pekerja, yang tersebar pada 22 juta perusahan yang bergerak di bidang industri kreatif atau 5,2 persen dari jumlah perusahaan di Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Bachrul Chairi menambahkan, industri kreatif nasional sudah lama menjadi program penting pemerintah. Para pelaku industri kreatif seharusnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sehingga pelaku bisa mengembangkan idenya.

“Pelaku industri kreatif nantinya jangan dipersulit ketika meminjam modal ke bank pemerintah. Terlebih lagi pelaku industri kreatif biasanya tidak memiliki jaminan khusus, mengingat barang yang diciptakan berbentuk ide bukan benda,” katanya.

Departemen Perdagangan (Depdag) RI sendiri menargetkan pada 2010 nanti dapat mencetak 200 brand atau merk industri kreatif. Bachrul Chairi optimis jumlah tersebut akan tercapai. Pasalnya, sejumlah produk kreatif seperti animasi, batik, periklanan, dan perfilman saat ini telah menjadi brand Indonesia di luar negeri.

''Contohnya batik yang telah menjadi ikon Indonesia, kerajinan tangan beragam bahan baku dari kayu, rotan, kulit kerang, serta plastik. Yang membanggakan lagi, film-film animasi buatan anak-anak bangsa sudah banyak diorder pelaku industri film di AS serta negara Jepang,'' katanya.

Depdag, katanya, sudah melakukan berbagai upaya agar target tersebut tercapai seperti membantu mematenkan sekitar 700 produk hasil industri. Depdag juga membantu pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap produk kreatif. ''Tujuan ini supaya produk dalam negeri terlindungi dari klaim negara lain,'' jelasnya.

Sedang, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Depperin RI, Fauzi Aziz mengatakan, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha industri kreatif harus ditegakkan. Fauzi mengatakan, salah satu upaya yang terus dijalankan adalah melakukan sosialisasi HAKI kepada pelaku usaha.

Menurut Fauzi, HAKI akan menjamin setiap pengusaha dari tuntutan hukum dan kerugian. Fauzi menyebutkan, identifikasi terhadap hasil industri yang belum mendaftarkan produknya terus dilakukan agar tidak ada klaim dari negara lain.

Berpikir kreatif, bertindak kreatif. Begitulah pesan Presiden SBY kepada para produsen dalam negeri, yang mendorongnya supaya pengusaha terus meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka. Hanya upaya tersebut, kata presiden, yang bisa membuat hasil produk Indonesia tetap mendapat tempat di pasar dunia. (*)

Sejarah Ekonomi Kreatif di Indonesia

Dari sejumlah data dan informasi, perkembangan ekonomi kreatif dapat dilacak dari upaya Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Mari Elka Pangestu, yang pada tahun 2006 meluncurkan program ''Indonesia Design Power'' (IDP) di Departemen Perdagangan RI. IDP tersebut merupakan suatu program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dipasar domestik maupun ekspor.

Di Indonesia, perkembangan sektor ekonomi kreatif juga disinyalir tengah berkembang pesat di beberapa kota besar selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Melalui inisiatif komunitas anak muda di sejumlah kota, seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Berbagai benih yang memicu pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat lokal telah mampu melahirkan karya film, animasi, fesyen, musik, software, game komputer, dan sebagainya. Beberapa diantara pelaku ekonomi kreatif ini malah telah mendapatkan kesempatan untuk menampilkan karyanya di ajang internasional dan diterima dengan tangan terbuka.

Asal-usul

Istilah Ekonomi Kreatif pertama kali didengungkan tokoh bernama John Howkins, penulis buku "Creative Economy, How People Make Money from Ideas". Dia seorang yang multi profesi. Selain sebagai pembuat film dari Inggris ia juga aktif menyuarakan ekonomi kreatif kepada pemerintah Inggris sehingga dia banyak terlibat dalam diskusi-diskusi pembentukan kebijakan ekonomi kreatif dikalangan pemerintahan negara-negara Eropa.

Menurut Howkins, definisi Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah Gagasan. Tokoh berikutnya seorang Doktor dibidang Ekonomi, Dr. Richard Florida dari Amerika, penulis buku "The Rise of Creative Class" dan "Cities and the Creative Class", dia menyuarakan tentang industri kreatif dan kelas kreatif di masyarakat (Creative Class).

Pemenang Nobel dibidang Ekonomi, Robert Lucas, mengatakan bahwa kekuatan yang menggerakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kota atau daerah dapat dilihat dari tingkat produktifitas klaster orang orang bertalenta dan orang-orang kreatif atau manusia-manusia yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya.

Mendag Mari menjelaskan, melalui ekonomi kreatif inilah pemerintah terus mencari upaya pengembangan akses pasar ekspor baik ekspor jasa maupun ekspor produk. Salah satu yang didorong pengembangan ekspor jasa adalah potensi ekonomi kreatif yang menyumbang 6,3 persen terhadap PDB Nasional dan berkontribusi 10,6 persen dari total ekspor nasional.

''Kendati ada kekhawatiran dalam suasana ketidakpastian perekonomian dunia, pemerintah tetap optimis ekspor perdagangan kita tetap tumbuh signifikan, makanya melalui ajang pameran seperti Trade Expo Indonesia (TEI) 2008 ini, pemerintah berharap banyak buyer yang melakukan transaksinya,'' ujar Mendag Mari, dalam sambutannya pada TEI ke-23 di Jakarta, Selasa (21/10).

Ia melanjutkan, krisis ekonomi dunia akan berpengaruh pada perekonomian Indonesia, khususnya pertumbuhan ekspor. Meskipun diakui mendag hingga kini pertumbuhan ekspor sampai dengan bulan Agustus masih 30 persen, sehinga target pertumbuhan ekspor 12,5 persen pada tahun 2008 dapat tercapai. ''Beberapa bulan ke depan, perlambatan ekonomi dunia mulai terasa,'' katanya.

Disamping langkah-langkah kebijakan fiskal, moneter, perbankan dan pasar saham, pemerintah, kata mendag, akan merespon pertumbuhan sektor riil dalam waktu dekat. Terutama untuk menahan menurunnya pertumbuhan ekspor.

Sejumlah upaya yang dilakukan, yakni, menjaga daya saing dan menfasilitasi ekspor dengan menjamin efisiensi arus barang dan arus dokumen, menekan ekonomi biaya tinggi. Kemudian, meningkatkan efektivitas dari promosi produk dan jasa-jasa dari Indonesai ke luar, termasuk dengan cara TEI ini. ''Pemerintah juga melakukan promosi untuk mendiversifikasi pasar dan produk secara terarah dan strategis,'' katanya.

Karena itu, lewat TEI 2008 pekan kemarin, pemerintah berharap banyak pembeli-pembeli non-tradisional menyerap produk Indonesia. Tidak hanya itu, ditengah lesunya industri padat modal, industri kreatif diharapkan menjadi penyelamat perekonomian Indonesia, mengingat produk industri kreatif tidak bergantung 100 persen di pasar konvensional, seperti AS, Eropa maupun Jepang.

Contohnya, kerajinan mebel berbahan kulit kerang, yang sebagian besar pasar ekspornya justru di Spanyol, Italia, Perancis, serta Jerman. Di Asia, pasar produk ini bertebaran di Korea Selatan dan Philipina.

Sebagai laporan, lanjut mendag, selama dua pekan terakhir, pemerintah melakukan analisa dan pembahsan intensif dengan perwakilan pemerintah di luar negeri guna memehami trend perdagangan terkini dan permasalahan maupun potensi di masing-masing pasar.

Ambar Tjahyono, Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Aprisindo), sangat mendukung upaya pemerintah mencari celah pasar ekspor ditengah mandeknya pasar tradisional, AS, Eropa dan Jepang. ''Meski target transaksi tidak tercapai, namun upaya mencari pasar-pasar baru ini patut kita dukung. Buktinya, dalam transaksi TEI, sejumlah buyer (pembeli) asal Libya, Oman serta sejumlah negara Timur Tengah (Timteng) tengah menjajaki perdagangan dengan produsen mebel disini,'' tutur Ambar.

Langkah lain yang sedang dilakukan pemerintah, papar mendag, adalah melanjutkan negoisasi dan pendekatan untuk menjamin akses pasar, mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi eksportir disini. Mendag menambahkan, jika pemerintah akan berusaha keras menjaga iklim investasi, meski pelambatan ekonomi dunia mendorong investor menunda investasinya di Indonesia.

Dalam kesempatannya di Indonesia, Bos Microsoft, Bill Gates, mengatakan ketertarikannya dengan perhatian pemerintah Indonesia terhadap Ekonomi Kreatif.

Staf khusus Mendag RI yang ikut berkecipung dalam pengembangan Cetak Biru (blue print) Industri Ekonomi Kreatif, Rhenald Kasali, mengatakan industri kreatif, pada intinya, membuat produk dan atau jasa, dan jika dijalankan sebagai sebuah industri/usaha ekonomi, mau tidak mau akan terkait dengan pengambilan risiko.

Hal itulah yang membuat hubungan industri kreatif dan wirausaha sangat berbeda. Dalam Cetak Biru Industri Ekonomi Kreatif disebutkan bagaimana ekonomi kreatif bekerja, serta presentasi konsep triple helix untuk pondasi pilar ekonomi kreatif. Inti dasar konsep tersebut adalah sinergi antara pemerintah, kaum usaha, dan kaum intelektual yang menyangkut pengembangan ekonomi kreatif.

Maka dari itu, menurut Rhenald, pemerintah dan masyarakat perlu memikirkan kembali makna pembelajaran, yaitu apakah untuk membebaskan diri dari berbagai belenggu dengan cara lebih terbuka, atau hanya untuk memintarkan secara akademis.

''Tentu jauh lebih baik membebaskan mereka dari ketertutupan daripada membesarkan orang- orang pintar, tetapi otaknya tertutup,'' ujar Rhenald, yang juga ketua Program Magister Manajemen Universitas Indonesia (UI).

Ia mengutip ucapan Albert Einstein, "Ukuran kecerdasan manusia sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk berubah." Itulah makna kecerdasan, yang terkait erat dengan keterbukaan dalam berpikir. Jadi, berpikir kreatif agar bisa melaju tenang ditengah badai krisis global. n zak