Setelah dipandang tuntas bagi pemerintah mengeluarkan keputusan pemangkasan izin impor gula 500.000 ton, demi menyelamatkan nasib jutaan petani tebu dan mengamankan keberlangsungan revitalisasi produsen tebu nasional baik produsen gula rafinasi maupun produsen gula kasar (raw sugar), pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah (PR); yakni dituntut memikirkan keberlangsungan keseimbangan produksi maupun konsumsi gula.
Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), M Arum Sabil, menegaskan, pemerintah harus mempertahankan kebijakan monitor peredaran gula rafinasi, karena sesuai Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.527/2004, disebutkan, bahwa gula rafinasi hanya untuk industri makanan dan minuman (mamin).
''Kalau masih ditemukan gula rafinasi beredar di pasar, pemerintah harus bertindak cepat,'' katanya.
Direktur Bina Pasar dan Distribusi Departemen Perdagangan (Depdag), Gunaryo, menilai, beredarnya gula rafinasi di pasar diduga kuat berasal bocornya jalur distribusi antara pabrik gula rafinasi kepada industri/usaha kecil menengah (IKM). Pemerintah, katanya, bukannya berdiam diri.
Berdasar laporan masyarakat, Depdag membentuk tim dan berhasil mengungkap kasus rembesan gula rafinasi di Jakarta dan Bogor, bersamaan pemangkasan izin impor gula. Depdag berhasil menyita sebanyak 130,4 ton atau 2.608 zak gula kering rafinasi (GKR).
Jumlah tersebut terdiri dari Inti Manis sebanyak 846 zak, Angel Biru sebanyak 507 zak, Angel Merah sebanyak 315 zak, dan SUJ sebanyak 940 zak. "Operasi penertiban dilakukan di empat lokasi di Jakarta dan Bogor,'' kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Subagyo, Selasa (9/9).
Ia menambahkan, pascarazia di dua daerah itu, Depdag dan Mabes Polri kemudian melakukan koordinasi untuk melakukan pendalaman dan mengembangkan fakta-fakta dan data yang diperoleh di lapangan. ''Tujuannya untuk dijadikan dasar tindak lanjut penyelesaian terkait beredarnya gula rafinasi yang ditemukan di pasar," ujarnya.
Selain di Jakarta dan Bogor, Depdag bersama Bareskrim Mabes Polri juga merazia gula rafinasi sebanyak 32.248 zak atau sekitar 1.612,4 ton GKR di Makassar, Sulsel.
Dalam operasi penertiban yang dilakukan di Makassar pada Sabtu 6 September lalu, telah diamankan berbagai jenis gula antara lain adalah Inti Manis sejumlah 5.063 zak masing-masing 50 kg, Jawa Manis sejumlah 15.934 zak masing-masing 50 kg, Sentra Usaha Tama Jaya (SUJ) sejumlah 6.776 zak masing-masing 50 kg, dan Angels Product sejumlah 4.752 masing-masing 50 kg.
Ikatan Ahli Gula Nasional (IKAGI) bahkan mengusulkan supaya aksi razia terhadap gula rafinasi seharusnya tidak hanya dilakukan di tingkat pedagang, namun juga menyeluruh, seperti di pasar-pasar serta peritel besar.
Disamping itu, APTRI juga meminta supaya industri gula rafinasi mulai fokus memproduksi gula rafinasi sesuai kualitas dan standar permintaan industri mamin. Karena selama ini, industri mamin masih tetap mengimpor gula rafinasi karena industri gula rafinasi tidak bisa menyediakan gula sesuai permintaan.
''Jika ini tidak dilakukan pemerintah, maka akan sangat membahayakan bagi kelangsungan industri gula berbahan baku tebu dan petani tebu. Apalagi produksi gula tahun ini diperkirakan mencapai 2,8 juta ton. Hitungannya luas areal tanaman tebu sebesar 442.151,3 ha dan produktivitas tebu sekitar 77,7 ton/ha dengan rendemen 8,17 persen,'' kata Arum Sabil.
Dengan perkiraan konsumsi rumah tangga sebesar 2,74 juta ton (asumsi 12 kg/kapita), maka kebutuhan konsumsi langsung sudah dapat terpenuhi dari produksi pabrik gula berbahan baku tebu. Diperkirakan stok gula kristal putih pada akhir tahun akan mencapai 1 juta ton. Sehingga kebutuhan konsumsi rrumah tangga sebelum musim giling (Januari-Mei 2009) dapat dipenuhi dari persediaan yang ada.
Bila perlu, menurut APTRI, pemerintah memasukkan industri gula rafinasi dalam daftar negatif investasi (DNI). Dengan kapasitas lima industri gula rafinasi yang ada, produksi gula rafinasi untuk kebutuhan industri mamin sudah mencukupi.
Saat ini yang terjadi pemerintah masih memberikan izin berdirinya industri gula rafinasi. Misalnya, PG Makassar Tene, PG Duta Anggana, PT Sugar Labinta dan ada rencana pendirian PG di Propinsi Riau dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Pengamat dari Universitas Indonesia (UI), Lely Pelitasari, menuding sumber masalah carut marutnya pergulaan nasional belakangan ini akibat kebijakan pemerintah yang tidak tegas. ''Saya katakan kebijakan pemerintah banyak yang caru marut. Kasus ini pernah terjadi pada tahun 2005, saat saya melakukan riset untuk tesis saya,'' ujarnya.
Lely menjelaskan, carut marutnya tata niaga gula lebih rumit dibanding komoditas beras. Karena banyak pihak yang bermain didalamnya, tidak hanya dari industri gula nasional namun kelompok-kelompok yang memanfaatkan musim giling, untuk memasok gula impor dalam jumlah besar.
Padahal, dalam penelitian dia, dari volume gula rafinasi yang diimpor, sebanyak 87 persen diserap industri mamin skala besar (perusahaan besar/PB). Itupun, katanya, jumlah industri besar yang menyerap hanya 30 persen dari industri mamin yang tercatat sekitar 100 perusahaan. ''Artinya, kalau ada rembesan, volumenya tidak besar. Kecuali, ada importir tidak terdaftar yang ikut memasukkan gula rafinasi, sehingga dapat ditemui di supermarket atau retail,'' kata Lely.
Maka dari itu, menurut Adig Suwandi, wakil Sekjen IKAGI, pihaknya mengusulkan agar kebijakan rekomendasi pergulaan nasional diserahkan sepenuhnya oleh Dewan Gula Nasional (DGI) untuk mengatur tata niaga gula, dan tidak lagi berjalan per sektor yang terjadi selama ini. Kekacauan peredaran gula rafinasi, kata dia, terjadi akibat tidak adanya koordinasi antara pengambil kebijakan pada lintas departemen.
Contohnya, impor raw sugar direkomendasikan Departemen Perindustrian, sedangkan izin impor dikeluarkan Departemen Perdagangan. Semua kebijakan pergulaan nasional didesain dan dikeluarkan DGI, tidak lagi departemen ini keluarkan izin ini atau itu yang justru kontraproduktif dengan departemen lain. ''Makanya, DGI harus optimal, agar tidak terjadi benturan kepentingan di antara stakeholders, sehingga kebijakan yang keluar terintegrasi,'' papar Adig. zaky al hamzah
Kamis, 25 September 2008
Jalan Panjang Gejolak Gula Rafinasi
Sumber Foto: www.food-info.net
Gejolak membanjirnya gula rafinasi di masyarakat yang membetot semua kalangan dari petani kecil hingga Istana Negara akhirnya berujung pada satu keputusan. Melalui rapat Dewan Gula Indonesia (DGI) sebagai tindak lanjut pertemuan Wapres Jusuf Kalla dengan sejumlah menteri terkait, awal pekan kemarin (8/9), pemerintah memutuskan untuk memangkas impor gula 500.000 ton.
Rinciannya, impor gula kasar (raw sugar) dipangkas sebanyak 300 ribu ton dari total izin yang telah dikeluarkan sebanyak 1,55 juta ton. Data per akhir Agustus 2008, realisasi impor mencapai 919 ribu ton, dan masih tersisa 631 ribu ton. Dengan dipotong 300 ribu ton, maka total impor gula mentah untuk industri gula rafinasi menjadi 1,25 juta ton.
Gula kasar selama ini menjadi bahan baku industri gula rafinasi. Kemudian, pemangkasan izin impor gula rafinasi bagi industri makanan minuman (mamin) sebanyak 200 ribu ton dari izin sekitar 551.400 ribu ton.
Ketua Dewan Gula Indonesia (DGI), Anton Apriyantono, yang juga Menteri Pertanian (Mentan) RI, mengatakan, pengurangan impor gula rafinasi dan gula mentah (raw sugar) merupakan keputusan pemerintah untuk mengurangi over supply yang menyebabkan jatuhnya harga gula di dalam negeri di bawah harga ketetapan pemerintah Rp 5.000 per kilogram (kg).
Data DGI menyebutkan hingga akhir Agustus total stok gula sebanyak 1,295 juta ton yang berasal dari gula kristal putih (GKP) sebanyak 1,2 juta ton dan gula kristal rafinasi (GKR) 95 ribu ton.
Rinciannya, stok GKP berasal dari produksi gula kristal putih PG dalam negeri sebanyak 1,74 juta ton, ditambah stok awal tahun 2007 sekitar 1,084 juta ton dan impor oleh importir terdaftar sebanyak 49 ribu ton. Setelah dikurangi penyaluran sebanyak 1,673 juta ton, stok akhir sekitar 1,2 juta ton.
Sedangkan stok GKR berasal dari industri gula rafinasi sebanyak 919 ribu ton, ditambah stok awal 133 ribu ton dan impor oleh industri makanan-minuman sebanyak 341 ribu ton. Dengan demikian total produksi gula rafinasi sebanyak 1,393 juta ton, tapi setelah dikurangi untuk penyaluran sekitar 1,298 juta ton, stok akhirnya tinggal 95 ribu ton.
Sementara, hasil produksi dan stok awal total gula 2008 menurut DGI, mencapai 6,2 juta ton, dengan konsumsi gula nasional sekitar 4,9 juta ton. ''Masih ada sisa 1,2 juta -1,3 juta ton, cukup untuk mengisi kebutuhan Januari-April 2009 sampai musim giling berikutnya. Jadi tidak perlu impor gula kristal putih,'' ujar Mentan Anton.
Produksi gula tebu 2008 diperkirakan mencapai 2,7 juta - 2,9 juta ton sementara konsumsi total gula tebu mencapai 3,1 juta ton yang terdiri dari konsumsi rumah tangga sekitar 2,7 juta ton dan rumah tangga khusus (hotel, restoran, rumah sakit, dan pesantren) sebesar 480 ribu ton.
Pemangkasan izin impor gula tersebut merupakan puncak akumulasi gejolak rembesan gula rafinasi yang menyebabkan kekecewaan petani lokal, hingga mendorong protes dengan membuang gula dan membakar batang tebu di sejumlah daerah.
Langkah pemangkasan izin gula juga dimaksudkan untuk menyelamatkan nasib pabrik gula yang terancam tidak bisa melunasi kredit akibat produk mereka tidak terserap pasar. Apalagi, sejumlah pabrik gula sedang bersemangat melakukan program revitalisasi.
''Membanjirnya gula rafinasi yang membuat harga gula anjlok di bawah harga talangan pemerintah Rp5.000/kg menjadi faktor utamanya. Akibatnya sebagian PG kuatir kredit yang sudah dikucurkan tidak bisa dikembalikan. Revitalisasi pabrik gula (PG) yang telah dicanangkan pemerintah tersendat,'' ungkap Irwan Basri, Ketua Tim Revitalisasi PG yang juga Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI, usai rapat DGI, Senin (8/9).
Hingga 31 Agustus, kredit investasi untuk revitalisasi PG yang sudah cair sebanyak Rp719,3 miliar dari total plafon yang disiapkan oleh konsorsium perbankan sebesar Rp3,175 triliun.
Karena gula rafinasi membanjiri pasar konsumen gula lokal menyebabkan harga gula jatuh dan produk gula lokal tidak dapat disalurkan, sehingga banyak gula di gudang PG penuh. Kondisi itu membuat banyak PG mulai 2009 menghentikan rencana revitalisasi PG, karena ada kekhawatiran tidak dapat mengembalikan kredit.
Beberapa kasus yang terjadi di beberapa PTPN. Misalnya dikeluhkan PTPN VII dampak membanjirnya gula rafinasi membuat program revitalisasi tersendat karena dibayangi ketidakpastian dan kekuatiran pengembalian kredit. Bahkan di perusahaan negara yang berlokasi di Lampung itu, banyak petani tebu sudah bergeser ke tanaman lain terutama ubi kayu.
Sedangkan dialami PTPN X, beredarnya gula rafinasi pada musim giling menyebabkan produksi gula Jawa Timur sulit dipasarkan. Ini karena persediaan gula di provinsi itu sangat tinggi sehingga membuat harga jatuh. Dengan kondisi seperti itu PTPN X menunda pelaksanaan revitalisasi PG menyesuaikan situasi. Nasib PTPN XI merasakan hal serupa.
Gula rafinasi yang banyak beredar di pasar konsumen membuat penjual gula lokal berbahan baku tebu tersendat. Keadaan ini menyebabkan persediaan stok gula di gudang PTPN XI sangat tinggi hingga 148 ribu ton. Bahkan secara keseluruhan stok gula di gudang PG hingga 31 Agustus mencapai 1,104 juta ton.
Akibatnya, investor yang selama ini menalangi gula petani melalui mekanisme dana talangan merasa diberlakukan tidak adil oleh pemerintah. Imbas berikut, terdapat investor yang mundur sebagai penyangga dana talangan. Meski, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), mulai mempertimbangkan kembali kelanjutan program revitalisasi PG pada 2009.
Yang pasti, keputusan pemangkasan izin impor gula berdasar pertimbangan masukan dari sejumlah stakeholder, dari Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Fahmi Idris; Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Mari Elka Pangestu; Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI); semua perusahaan gula (PG), serta jutaan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).
''Jika izin impor dihentikan, akan terjadi keseimbangan (harga) sehingga tidak terjadi lagi gula rafinasi masuk ke pasar,'' kata menperin.'' Depperin bahkan mengusulkan penghentian izin impor gula bisa berlanjut pada tahun 2014. Alasannya, gula kristal putih (GKP) dan gula rafinasi itu tidak perlu lagi ada impor. ''Karena restrukturisasi pabrik gula dan perkebunan sudah bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri,'' kata Fahmi.
Sedang mendag, menilai ternyata kuota kebutuhan gula tidak sebesar sesuai izin impor yang diterbitkan, karena produksi gula nasional meningkat. Karena itu, mengatasi ketidakseimbangan pasokan dengan kebutuhan gula didalam negeri, Depdag mengeluarkan sejumlah kebijakan.
Pertama, melakukan pengaturan impor (rafinasi) pada saat jumlah gula dan stok sudah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kedua, memfasilitasi industri makanan dan minuman dalam negeri untuk menggunakan gula rafinasi produksi dalam negeri.
Ketiga, mendorong penggunaan gula kasar dalam negeri untuk keperluan bahan baku pabrik gula rafinasi lokal. ''Ini sudah berjalan, dan diharapkan kondisi pasokan dan harga gula stabil, karena pemerintah tetap mempertahankan harga gula di kisaran Rp 5.000 per kilogram,'' tuturnya.
Dampak positif keputusan pemerintah memangkas 500 ribu ton izin impor gula tahun ini mendorong kalangan industri makanan dan minuman (mamin) yang masih impor gula rafinasi, mulai bernegosiasi dengan lima produsen gula rafinasi anggota AGRI.
''Saat ini kami sedang bernegosiasi dengan kalangan produsen mamin untuk transaksi gula rafinasi. Ini sinyal positif bagi industri gula rafinasi dalam negeri, produsen mamin mau membeli lebih banyak lagi dari kami,'' ujar Yamin Rahman, direktur Eksekutif Asosiasi Industri Gula Rafinasi (Agri), kepada Republika, di Jakarta, Selasa (9/9).
Pada Selasa pekan lalu (9/9), sudah ada 15 perusahaan besar mamin yang difasilitasi Ditjen IAK Depperin sudah membeli 96.000 ton gula produksi anggota AGRI. Kamis (11/9) terdapat 32 perusahaan sedang negosiasi dan Jumat kemarin ada 20 perusahaan lagi memesan.
Ketua Umum FIPG, Franky Sibarani, membenarkan jika kalangan produsen mamin sedang membeli gula rafinasi dari dalam negeri (DN). ''Benar mas kita sedang bertransaksi,'' ujar Franky, kepada Republika.
Produksi mamin menurun
Namun, cerita belum berakhir, sebab muncul masalah baru. Kendati sejumlah industri mamin mulai membeli gula rafinasi produksi lokal, menurut Franky, tidak semua industri mengikutinya. Alasannya, kualitas gula rafinasi produksi lokal masih jauh dari prasyarat yang diinginkan di industri mamin. Dari produksi gula rafinasi nasional sebanyak 1,5 juta ton, yang bisa diserap industri mamin hanya 30 persen.
''Kualitas produk (mamin) kami terancam turun, sementara harganya dipastikan akan naik jika kami menggunakan gula rafinasi lokal, dan bagi industri dengan pangsa pasar utama ekspor terancam kehilangan buyer,'' ujar Franky.
Kebutuhan gula rafinasi industri mamin mencapai satu juta ton per tahun. Kebutuhan itu dipasok dari produksi lokal sebanyak 300.000 ton dan 700.000 ton lainnya diimpor. Dengan dihentikannya impor 500.000 ton, ada 200.000 ton kuota impor yang tersisa. Jumlah kuota 200.000 ton itu harus didapatkan produsen mamin dari dalam negeri. Meski, kata Franky, kualitasnya tentu tidak sama dengan kualitas impor.
''Pembeli kami di luar negeri mewajibkan menggunakan gula dari Korea. Kalau ada perubahan jenis gula, maka hasilnya akan berbeda pula. Dulu, saat gula Korea diganti gula Malaysia, membutuhkan waktu penyesuaian enam bulan baru bisa diterima buyer,'' ungkap seorang pengusaha mamin yang enggan disebutkan namanya.
Kendati belum ada penghitungan resmi, perkiraan potensi kerugian yang dialami industri mamin dalam negeri minimal sebesar Rp 600 miliar. Jumlah kerugian tersebut merupakan akibat dari penghentian impor gula rafinasi sebesar 500.000 ton dan belum termasuk kerugian penalti dari negara pengekspor gula rafinasi dengan perkiraan denda 5-8 dolar AS per ton.
Ekonom Prasetyantono menilai keputusan pemerintah memangkas izin impor gula menimbulkan masalah baru. Yakni, kalangan industri mamin terancam tidak bisa berproduksi karena kualitas gula tidak sesuai standar pasar ekspor. Kalaupun tetap berproduksi, maka mengancam konsumen dengan kualitas rendah.
''Posisinya memang tidak ada pilihan bagi industri mamin untuk ikut kebijakan ini. Masalahnya kan di rembesan gula rafinasi, tapi kok keputusannya memangkas izin impor gula yang jadi tulang punggung industri mamin khususnya untuk ekspor,'' kata dia yang juga dosen Universitas Trisakti ini.
Direktur eksekutif FIPG, Suroso, menambahkan, selama ini, industri mamin mengimpor gula rafinasi lantaran pertimbangan jaminan mutu, seperti kadar air, ICUMSA, polarisasi, tingkat kemanisan, dan kadar abu. Seperti bahan baku permen dan syrup, syarat icumsa gula maksimal 35-45 dan 32. ''Sementara, dalam aturan SNI (Standar Nasional Indonesia), icumsa yang diatur hanya maksimal 45 dan 80. Sementara didalam negeri, kebutuhan gula rafinasi dengan icumsa 35 dan 32 belum ada,'' jelas Suroso.
Alasan lain, tambahnya, yakni impor gula rafinasi masih sangat diperlukan karena konsistensi jadwal pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan jaminan keamanan pangan yang memenuhi persyaratan standar GMP (Good Manufacturing Practices) dan HACPP (Hazard Analysis Critical Control Point).
Di samping itu, harga gula rafinasi impor lebih kompetitif dibanding produksi lokal. Selisih harganya berkisar Rp 300-500 per kilogram, produk lokal lebih mahal daripada impor. Akibatnya, pengurangan pasokan dan pembatasan izin impor ini memberikan ketidakpastian bagi kami, pelaku usaha. ''Padahal, proses produksi di industri mamin sangat membutuhkan jaminan pasokan bahan baku (gula rafinasi),'' ungkap pengusaha mamin.
Suroso melanjutkan, banyak anggota FIPG yang pangsa pasar utamanya ekspor. Padahal, untuk mengekspor pun bukan perkara mudah, karena harus melewati sejumlah standar baku dari negara pengimpor. ''Kekhawatiran kami, mereka yang pangsa pasarnya ekspor akan kehilangan buyer. Sebab, buyer biasanya agak rewel dalam hal jaminan mutu,'' tutur Suroso.
Yamin tidak terima produknya dibilang jelek. Menurutnya, gula produksi lima perusahaan dalam negeri telah memenuhi SNI dan sudah diluluskan oleh lembaga terakreditasi. Menurut Yamin, persoalannya hanya persoalan harga saja, karena harga impor lebih murah dibanding lokal.
''Tapi, kalau mereka peduli produsen lokal, maka harus diprioritaskan dulu, baru kalau tidak ada (stok), baru impor,'' katanya. Lagi-lagi, pemerintah diminta berpikir dan bekerja lebih keras lagi mencari titik temu yang bisa diterima semua pihak, agar cerita pahitnya gula rafinasi berubah menjadi manis. zaky al hamzah
Depdag Bakal Razia Susu Cina
Sumber foto: www.nestle.ca
JAKARTA -- Departemen Perdagangan (Depdag) RI segera menyusun rencana razia susu dari Cina yang berada di sejumlah pusat perbelanjaan. Meski Depdag dan Badan POM sudah mengirim surat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) meminta kesediaan untuk sementara mengamankan dan tidak memperdagangkan dahulu produk-produk yang berbahan baku susu asal RRT, sampai dilakukan dan diperoleh hasil lebih lanjut mengenai ada atau tidaknya kandungan melamin pada produk tersebut melalui pengujian oleh Badan POM.
''Sangat mungkin itu (dilakukan razia). Tapi, apakah keputusan itu masuk dalam keputusan rapat yang digelar siang ini atau tidak, saya belum tahu. Pokoknya, saya sudah tugaskan Direktorat Perlindungan Konsumen (Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Depdag) dan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dalam rapat yang membahas tindak lanjut pencegahan peredaran susu asal Cina tersebut,'' ujar Ardiansyah Parman, sekretaris Jenderal Depdag RI, usai acara diskusi bertema 'Penegakan Hukum di Bidang Pergulaaan, Kontroversi dan Impementasinya, di Jakarta, Rabu (24/9).
Permintaan pemerintah kepada pengusaha retail segera menarik produk makanan yang terkontaminasi susu impor bermelamin dari Cina direspon Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Seusai menerima surat edaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) kemarin, Aprindo melayangkan surat edaran kepada anggotanya untuk mematuhi permintaan pemerintah, yakni menarik 28 produk makanan dan minuman yang mengandung bahan baku susu dari Cina.
''Surat pemerintah kami terima jam 11 tadi siang (kemarin). Sejam kemudian, saya kirim surat ke semua anggota supaya menarik 28 item produk mamin yang dilarang pemerintah di pajangan,'' ujar Tutum Rahanta, ketua harian DPP Aprindo, kepada Republika, Rabu (24/9).
Menurut Tutum, langkah penarikan secepatnya 28 item tersebut dilakukan agar konsumen nyaman dan yakin jika ke-28 item produk mamin yang dilarang pemerintah sudah tidak diperjualbelikan pihak retail.
Apalagi, jumlah produk mamin yang dilarang tersebut sangat kecil jika dibanding jumlah item yang dipajang di pusar perbelanjaan. Kata dia, untuk supermarket biasanya dipajang 30 ribu item, sedang hypermarket dipajang produk antara 40 ribu hingga 50 ribu item. Karena sangat sedikit item yang dilarang, maka mudah bagi pengusaha menariknya.
Disamping itu, produk mamin yang dilarang tersebut utamanya bukan susu, namun justru permen, coklat, ice cream dan yoghurt. ''Kalau susu justru penjualan susu produk Cina sedikit banget. Kalah dengan produk susu produksi Nestle atau perusahaan dari Selandia Baru dan AS,'' tuturnya.
Lebih jauh, menurutnya, selain kepada pengusaha pusat perbelanjaan, seharusnya pemerintah juga melakukan pelarangan di importir maupun pabriknya langsung. ''Kita ini kan hanya distributor, jadi pengaruhnya kecil lah. Tapi, kalau pabriknya langsung dilarang, kami pikir dampaknya besar sekali,'' saran dia.
Sebelumnya, Departemen Perdagangan (Depdag) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) meminta kesediaan APRINDO menghentikan penjualan ke-28 produk itu sampai dilakukan dan diperoleh hasil lanjut mengenai ada atau tidaknya kandungan melamin pada produk tersebut melalui pengujian BPOM.
''Dengan begitu BPOM Dalam keamanan pangan berdasarkan UU no 7/1996 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah No 28/2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan dinyatakan bahwa setiap pangan yang akan masuk dan beredar di Indonesia harus memenuhi keamanan, mutu dan gizi pangan yang akan masuk dan beredar di Indonesia,'' ujar Ardiansyah.
Disamping itu, produk tersebut juga harus diuji dan diperika di Indonesia sebelum diedarkan dan memperoleh tanda pendaftaran ML (makanan luar negeri) yang diterbitkan Badan POM. Sedang untuk produk dalam negeri, ketentuan uji dan pemeriksa diberlakukan sama untuk mendapatkan tanda pendftaran MD (makanan dalam negeri). ''Jika produk luar maupun dalam negeri sudah dapat tanda tersebut, maka produk itu layak diedarkan dan dikonsumsi,'' jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, tambah Ardiansyah, peningkatan koordinasi akan diintensifkan melalui penguatan fungsi Pusat Informasi Produsen Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM) dalam koordinasi Badan POM dan instansi pemerintah. zaky al hamzah
Produk-produk yang diminta ditarik dari peredaran, menyegel dan melaporkan hasilnya kepada Badan POM RI, meliputi 28 item yaitu:
Jinwel Yougoo susu fermentasi rasa jeruk Jinwel Yougoo aneka buah Jinwel Yougoo tanpa rasa Guozhen susu bubuk fullcream Meiji Indoeskrim Gold Monas rasa coklat Meiji Indoeskrim Gold Monas rasa vanilla Oreo Stick Wafer Oreo Stick Wafer (disebut dua kali, karena ukuran berbeda) Oreo Coklat Sandwich Cookies M&M's kembang gula coklat susu M&M's coklat susu Snicker's (Biskuit-Nougat lapis coklat).
Kemudian, Dove Choc kembang gula coklat Dove Choc Dove Choc Natural Choice yogurt Flavoured Ice Bar Yili Bean Club matcha Red Bean ice bar Yili Bean Club red bean ice bar Yili Prestige Chocliz Yili Chestnut Ice Bar Nestle Dairy Farm UHT pure milk Yili High Calcium low fat Milk Beverage Yili High Calcium Milk Beverage Yili pure milk 205 ml Yili Pure Milk 1 L Dutch Lady Strawberry Flavoured milk White Rabbit creamy candy Yili Choice Dairy Frozen yoghurt bar (kembang gula).
Sumber: Badan POM.
'SK Impor Gula Jangan Disalahtafsirkan'
JAKARTA – Ketua Asosiasi Petani Tebu Gula Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil, meminta semua stakeholder memahami secara tegas penerapan SK Menteri Perdagangan No 527/MPP/Kep/9/2004 tentang ketentuan impor gula.
Menurut Arum, ketegasan ini sangat diperlukan karena carut marut gula rafinasi baik aspek produksi, rembesan, penyerapan serta impor bermula dari kesalahpahaman menafsirkan SK Mendag tersebut.
APTRI menegaskan, SK Mendag 527 tersebut merupakan solusi bagi seluruh pelaku industri gula nasional, dan dapat menguntungkan semua pihak baik petani, produsen gula, distributor gula, konsumen serta pemerintah. Usaha pemerintah memangkas impor gula 500 ribu ton, dinilai APTRI hanyalah titik awal dari penyelesaian persoalan gula rafinasi.
''Kami minta pemerintah bertindak tegas sesuai aturan yang ada. Jika semua stakeholder baik produsen gula rafinasi maupun perusahaan pengguna gula rafinasi memaknai SK Mendag secara penuh, kami pikir tidak ada kasus rembesan yang sempat ramai,'' ujar Arum Sabil, di acara diskusi bertema 'Penegakan Hukum di Bidang Pergulaaan, Kontroversi dan Impementasinya, di Jakarta, Rabu (24/9).
Arum mencontohkan ketentuan dalam Pasal 2 SK Mendag, menyebutkan, Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (raw sugar) harus memiliki ketentuan minimal 1200 IU dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasar 1 ayat 3 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA maksimal 45 IU.
''Artinya, gula kristal mentah dan rafinasi hanya bisa diimpor oleh perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai importir produsen gula. Disini perlu pengawasan ketat dari pemerintah, agar semua pihak tidak semena-mena mengimpor,'' katanya.
Dari sisi produksi, Arum mengingatkan jika keluarnya SK Mendag tersebut mendorong petani meningkatkan produksi tebu. Pada tahun 2002, produksi gula mencapai 1,7 juta ton. Namun dalam waktu enam tahun yaitu tahun 2008 ini, produksi gula mencatat 2,8 juta ton. Artinya, kata dia, selama 2002-2008 terdapat peningkatan produksi gula 1,07 juta ton.
''Jumlah 1,07 juta ton itu setara produksi 7 pabrik gula, setara total kapasits 70 ribu TCD, setara luas area lahan tebu 140 ribu hektare (ha) dengan produksi gula 1,05 juta ton per tahun. Jika diakumulasi dalam investasi, maka nilanya mencapai Rp 10,5 triliun,'' katanya.
Dengan nilai investasi sebesar itu, Arum mengingatkan jika pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam peningkatan produksi ini. Sehingga, seyogyanya dalam kebijakannya, pemerintah harus mendorong industri makanan dan minuman (mamin) membeli dalam jumlah besar gula rafinasi produksi dalam negeri, dan secara perlahan mengurangi impor.
Menjawab tanggapan APTRI, Sekjen Depdag RI, Ardiansyah Parman, mengatakan jika langkah pemerintah meredam konflik rembesan gula rafinasi sudah benar. Yakni, memangkas impor gula rafinasi 500 ribu ton beberapa pekan lalu.
Kebijakan tersebut, kata Ardiansyah, mengandung tiga tujuan. Pertama, melindungi petani. Kedua, memberdayakan pabrik gula dalam negeri, baik pabrik gula kasar maupun gula rafinasi dibawah koordinasi Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) yang berjumlah lima produsen. Kemudian, tujuan ketiga, yakni melindungi konsumen baik dari sisi harga maupun kualitas.
''Tentu, pemerintah berusaha agar kepentingan masing-masing pihak bisa diakomodir, sehingga kebijakan yang dikeluarkan ini tidak merugikan pihak lain, dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja,'' ujar Ardiansyah.
Lebih jauh, Ardiansyah mengatakan jika produsen gula kristal putih (GKP) dalam negeri yang tidak mampu memproduksi gula putih dengan kualitas di bawah icumsa 300 didorong untuk menjadi produsen raw sugar (gula mentah).
Dengan demikian pemenuhan kebutuhan gula raw sugar dalam negeri untuk produsen rafinasi tidak perlu lagi diimpor. "Ada wacana yang sudah didiskusikan oleh Menneg BUMN, Departemen Perdagangan, Perindustrian, Departemen Pertanian. Kalau memang pabrik gula tidak menghasilkan jangka panjang menengah, menghasilkan 200 atau 300 (icumsa) belum ada keputusan. Bisa saja pabrik yang tidak menghasilkan, ya mungkin dia diharapkan menghasilkan raw sugar," jelas Ardiansyah, panjang lebar.
Namun tentunya, menurut Ardiansyah, itu diserahkan kepada para produsen termasuk dari kalangan pihak PTPN apakah akan menguntungkan memproduksi raw sugar dengan menjualnya ke produsen rafinasi atau mengolahnya menjadi gula kristal putih.
"Tapi ini bisnis hitungannya, GKP dan raw sugar, kalau menguntungkan GKP itu kepentingan bisnis, atau sebaliknya. Jadi belum ada keputusan ke arah situ masih pengkajian untuk kebijakan ke depan," papar dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Gula Rafinasi (AGRI) Yamin Rahman mengatakan kalau sekarang pihaknya telah melakukan penjajakan dengan produsen gula dalam negeri untuk menyuplai kebutuhan raw sugar bagi industri gula rafinasi.
"Tanggal 17 September kemarin kami sudah kontrak dengan RNI 2 Cirebon sebesar 1500 ton raw sugar dengan harga Rp 4.500, September sampai Oktober bisa selesai," ujar Yamin.
Menurut Yamin langkah ini merupakan pertama kali dalam sejarah, bahwa produsen gula dalam negeri mencoba menyuplai kebutuhan raw sugar bagi industri gula rafinasi. Sehingga diharapkan nantinya ketergantungan impor raw sugar secara bertahap bisa dikurangi.
"Kita juga membicarakan dengan PTPN XI kita berharapkan paling tidak supply raw sugar sampai 300.000 ton bisa dipasok dari dalam negeri, tapi kembali lagi ini masih percobaan perlu dilihat hitungan ekonomisnya," jelasnya.
Mengenai usulan supaya impor gula, khususnya gula rafinasi, diberlakukan seluruhnya, Ardiansyah mengatakan hal itu tergantung dari kemampuan produsen gula rafinasi. Kalau produsen mampu menyediakan kebutuhan dalam negeri, baik bagi industri mamin skala menengah keatas, maka dengan sendirinya impor gula rafinasi akan berkurang.
''Tapi, kalau impor distop semua, itu akan menyalahi ketentuan WTO. Biarkan saja kebijakan pemangkasan impor berjalan terlebih dahulu, toh tujuannya jelas, produsen gula rafinasi terpacu meningatkan produksi, dan produsen mamin membeli dari dalam negeri, secara otomatis, stok impor akan berkurang,'' terang Ardiansyah.
Sekjen Forum Industri Pengguna Gula (FIPG), Suroso, membenarkan jika industri mamin akan mengurangi impor gula jika pasokan gula di dalam negeri memenuhu standar. Terutama dari aspek kualitasnya, sesuai dengan standar industri mamin yang sebagian besar dipasarkan untuk pasar luar negeri (ekspor). zaky al hamzah
Menurut Arum, ketegasan ini sangat diperlukan karena carut marut gula rafinasi baik aspek produksi, rembesan, penyerapan serta impor bermula dari kesalahpahaman menafsirkan SK Mendag tersebut.
APTRI menegaskan, SK Mendag 527 tersebut merupakan solusi bagi seluruh pelaku industri gula nasional, dan dapat menguntungkan semua pihak baik petani, produsen gula, distributor gula, konsumen serta pemerintah. Usaha pemerintah memangkas impor gula 500 ribu ton, dinilai APTRI hanyalah titik awal dari penyelesaian persoalan gula rafinasi.
''Kami minta pemerintah bertindak tegas sesuai aturan yang ada. Jika semua stakeholder baik produsen gula rafinasi maupun perusahaan pengguna gula rafinasi memaknai SK Mendag secara penuh, kami pikir tidak ada kasus rembesan yang sempat ramai,'' ujar Arum Sabil, di acara diskusi bertema 'Penegakan Hukum di Bidang Pergulaaan, Kontroversi dan Impementasinya, di Jakarta, Rabu (24/9).
Arum mencontohkan ketentuan dalam Pasal 2 SK Mendag, menyebutkan, Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (raw sugar) harus memiliki ketentuan minimal 1200 IU dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasar 1 ayat 3 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA maksimal 45 IU.
''Artinya, gula kristal mentah dan rafinasi hanya bisa diimpor oleh perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai importir produsen gula. Disini perlu pengawasan ketat dari pemerintah, agar semua pihak tidak semena-mena mengimpor,'' katanya.
Dari sisi produksi, Arum mengingatkan jika keluarnya SK Mendag tersebut mendorong petani meningkatkan produksi tebu. Pada tahun 2002, produksi gula mencapai 1,7 juta ton. Namun dalam waktu enam tahun yaitu tahun 2008 ini, produksi gula mencatat 2,8 juta ton. Artinya, kata dia, selama 2002-2008 terdapat peningkatan produksi gula 1,07 juta ton.
''Jumlah 1,07 juta ton itu setara produksi 7 pabrik gula, setara total kapasits 70 ribu TCD, setara luas area lahan tebu 140 ribu hektare (ha) dengan produksi gula 1,05 juta ton per tahun. Jika diakumulasi dalam investasi, maka nilanya mencapai Rp 10,5 triliun,'' katanya.
Dengan nilai investasi sebesar itu, Arum mengingatkan jika pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam peningkatan produksi ini. Sehingga, seyogyanya dalam kebijakannya, pemerintah harus mendorong industri makanan dan minuman (mamin) membeli dalam jumlah besar gula rafinasi produksi dalam negeri, dan secara perlahan mengurangi impor.
Menjawab tanggapan APTRI, Sekjen Depdag RI, Ardiansyah Parman, mengatakan jika langkah pemerintah meredam konflik rembesan gula rafinasi sudah benar. Yakni, memangkas impor gula rafinasi 500 ribu ton beberapa pekan lalu.
Kebijakan tersebut, kata Ardiansyah, mengandung tiga tujuan. Pertama, melindungi petani. Kedua, memberdayakan pabrik gula dalam negeri, baik pabrik gula kasar maupun gula rafinasi dibawah koordinasi Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) yang berjumlah lima produsen. Kemudian, tujuan ketiga, yakni melindungi konsumen baik dari sisi harga maupun kualitas.
''Tentu, pemerintah berusaha agar kepentingan masing-masing pihak bisa diakomodir, sehingga kebijakan yang dikeluarkan ini tidak merugikan pihak lain, dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja,'' ujar Ardiansyah.
Lebih jauh, Ardiansyah mengatakan jika produsen gula kristal putih (GKP) dalam negeri yang tidak mampu memproduksi gula putih dengan kualitas di bawah icumsa 300 didorong untuk menjadi produsen raw sugar (gula mentah).
Dengan demikian pemenuhan kebutuhan gula raw sugar dalam negeri untuk produsen rafinasi tidak perlu lagi diimpor. "Ada wacana yang sudah didiskusikan oleh Menneg BUMN, Departemen Perdagangan, Perindustrian, Departemen Pertanian. Kalau memang pabrik gula tidak menghasilkan jangka panjang menengah, menghasilkan 200 atau 300 (icumsa) belum ada keputusan. Bisa saja pabrik yang tidak menghasilkan, ya mungkin dia diharapkan menghasilkan raw sugar," jelas Ardiansyah, panjang lebar.
Namun tentunya, menurut Ardiansyah, itu diserahkan kepada para produsen termasuk dari kalangan pihak PTPN apakah akan menguntungkan memproduksi raw sugar dengan menjualnya ke produsen rafinasi atau mengolahnya menjadi gula kristal putih.
"Tapi ini bisnis hitungannya, GKP dan raw sugar, kalau menguntungkan GKP itu kepentingan bisnis, atau sebaliknya. Jadi belum ada keputusan ke arah situ masih pengkajian untuk kebijakan ke depan," papar dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Gula Rafinasi (AGRI) Yamin Rahman mengatakan kalau sekarang pihaknya telah melakukan penjajakan dengan produsen gula dalam negeri untuk menyuplai kebutuhan raw sugar bagi industri gula rafinasi.
"Tanggal 17 September kemarin kami sudah kontrak dengan RNI 2 Cirebon sebesar 1500 ton raw sugar dengan harga Rp 4.500, September sampai Oktober bisa selesai," ujar Yamin.
Menurut Yamin langkah ini merupakan pertama kali dalam sejarah, bahwa produsen gula dalam negeri mencoba menyuplai kebutuhan raw sugar bagi industri gula rafinasi. Sehingga diharapkan nantinya ketergantungan impor raw sugar secara bertahap bisa dikurangi.
"Kita juga membicarakan dengan PTPN XI kita berharapkan paling tidak supply raw sugar sampai 300.000 ton bisa dipasok dari dalam negeri, tapi kembali lagi ini masih percobaan perlu dilihat hitungan ekonomisnya," jelasnya.
Mengenai usulan supaya impor gula, khususnya gula rafinasi, diberlakukan seluruhnya, Ardiansyah mengatakan hal itu tergantung dari kemampuan produsen gula rafinasi. Kalau produsen mampu menyediakan kebutuhan dalam negeri, baik bagi industri mamin skala menengah keatas, maka dengan sendirinya impor gula rafinasi akan berkurang.
''Tapi, kalau impor distop semua, itu akan menyalahi ketentuan WTO. Biarkan saja kebijakan pemangkasan impor berjalan terlebih dahulu, toh tujuannya jelas, produsen gula rafinasi terpacu meningatkan produksi, dan produsen mamin membeli dari dalam negeri, secara otomatis, stok impor akan berkurang,'' terang Ardiansyah.
Sekjen Forum Industri Pengguna Gula (FIPG), Suroso, membenarkan jika industri mamin akan mengurangi impor gula jika pasokan gula di dalam negeri memenuhu standar. Terutama dari aspek kualitasnya, sesuai dengan standar industri mamin yang sebagian besar dipasarkan untuk pasar luar negeri (ekspor). zaky al hamzah
'Dibutuhkan Cetak Biru Proteksi Produk Domestik'
JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah perlu memiliki cetak biru (blue print) mengenai strategi pemasaran, seperti proteksi, produk nasional menghadapi persaingan perdagangan bebas (free trade). Perjanjian perdagangan bebas di era globalisasi saat ini dinilai hanya menguntungkan negara-negara maju seperti AS dan Jepang. Strategi proteksi salah satunya lewat semangat nasionalisme.
''Pemerintah tidak ada blue print untuk mengatasi persaingan di perdagangan bebas (free trade). Ini yang membuat daya saing produk Indonesia rendah,'' ujar MS Hidayat, Ketua umum Kadin, di acara 'Rakornas Kadin Soal Perdagangan dan Distribusi' di Jakarta, Kamis (18/9).
Hidayat melanjutkan, seharusnya pemerintah bisa menyikapi perdagangan bebas dengan kebijakan memproteksi produk dalam negeri, minimal bisa bersaing di pasar dalam negeri. ''Akan lebih baik lagi, produk tersebut mampu bersaing di pasar internasional.''
Pemerintah perlu menyediakan konsep faktual tentang perdagangan bebas tersebut. Kadin, katanya, saat ini sedang merumuskan isu tersebut di Rakornas dan akan merekomendasikan kepada pemerintah. Kadin sendiri juga mempunyai road map secara rinci terkait isu diatas yang akan digodok sekaligus dipaparkan pada saat Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan Desember 2008 mendatang.
Salah satu contoh produk lokal yang mesti diproteksi misalnya tekstil. Ia mencontohkan di Pasar Tanah Abang, kurang lebih 70 persen produksinya dipenuhi produk lokal pada masa dulu, namun sekarang bergeser dan diganti produk China, dengan harga lebih murah dan berkualitas bagus.
''Batik China sudah mulai membanjiri pasar Indonesia, positifnya ajang promosi batik pemerintah dan Kadin sudah berhasil, konsumsi batik juga sudah meluas dikagumi generasi muda mulai pakai dengan corak bagus,'' tuturnya.
Hanya saja, dampak negatifnya daya saing produk lokal mulai kalah, karena harga batik China lebih murah. Padahal, kata Hidayat, seharusnya produk lokal bisa lebih kompetitif dalam perdagangan batik. Mulai adanya calon konsumen yang beralih ke produk batik China, dikatakan Hidayat, karena dampak efisiensi produk dan kualitas produk dan strategi pemasaran yang dilakukan pedagang China lebih mendominasi.
''Ketika daya beli masyarakat Indoesia sedang turun, kemudian produk luar lebih berkualitas dan lebih mruah, maka jangan disalahkan konsumen Indonesia membeli produk luar tersebut,'' paparnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Distribusi, Ketut Suardhana Linggih, menambahkan, perlunya proteksi produk-produk tersebut. Misalnya, dengan proteksi terselubung dengan keberpihakan kepada pengusaha.
Misalnya, pemberian subsidi listrik, penyediaan lahan dan lokasi yang terjangkau bagi pengusaha. Jadi, misalnya tarif yang ditawarkan sama, jika pemerintah dan DPR mendukung kebijakan proteksi produk nasional, maka produk domestik akan kompetitif di hilir. Upaya lain proteksi untuk produk lain, lanjut Ketut, pemberian label, atau lisensi di produk nasional.
Lebih jauh, Ketut melanjutkan sebenarnya telah ada ketidakadilan penerapan sistem globalisasi. Sampai sata ini perjanjian perdagangan bebas hanya dimanfaatkan negara-negara maju seperti AS dan Jepang. ''Salah satu cara untuk memprotesiknya dengan nasionalisme,'' katanya.
Sedang Ketua Pokja Pemasaran Kadin, Handito Joewono, menambahkan, produk yang perlu diproteksi adalah yang dipakai secara luas masyarakat, produk warisan budaya serta produk yang dikembangkan sektor UKM.
Misalnya, pemerintah seharusnya bisa gunakan klausul perjanjian dagang di WTO untuk melindungi batik, karena itu sangat khas dan merupakan ciri-ciri Indonesia. Indonesia harusnya berani deklarasikan ini adalah poduk Indonesia.
''Dan sudah menjadi hak Indonesia untuk pasarkan didalam dan luar negeri. Dengan cara begitu batik printing dari China bisa dihambat masuk ke Indoesia,'' saran Handito. Jika Ketut mengusulkan proteksi dengan cara terselubung, Handito justru mengusulkan proteksi bisa dilakukan secara terang-terangan, namun dengan syarat tidak melanggar ketentuan WTO.
Misalnya dengan cara produk-produk yang potensi ekspor itu diberi kredit dengan suku bunga rendah. Mengunakan alat-alat pabrik yang modern dan efisien. Insentif di bidang pajak. ''Kadin memiliki check list yang bisa disusun sebagai rekomendasi pemerintah. Contohnya, biaya transportasi yang tinggi, dan pengurusan di pelabuhan seperti dokumen yang rumit. Kita kalah efisien dengan pesaing ketika berurusan dengan dua hal itu,'' ungkap Handito.
Ketika ditanya mengenai nasionalisme sebagai cara proteksi, Ketut menjabarkan jika diperlukan, pihak pemerintah dan legislatif serta pihak-pihak terkait untuk tidak ragu-ragu mendukung dan mengambil kebijakan yang berpihak pada pengusaha nasional demi semangat nasionalisme.
''Kondisi ini di negara maju seperti AS, sudah merupakan hal biasa. Buktinya, AS merupakan pendukung free trade, namun perlindungan terhadap industri nasionalnya disana sangat kuat,'' ujar Ketut.
Ia menambahkan, nasionalisme sebenarnya masih sangat relevan secara sepenuhnya menerapkan free trade. Namun tetap harus mempertimbangkan kondisi akses pasar (market access), dukungan domestik (domestic support), dan subsidiary export sebagai prasyarat utama keberhasilan dalam free trade.
Indonesia pun bisa memanfaatkan perjanjian kerjasama denan Jepang dalam JIP-EPA misalnya Indonesia memperbesar ekspor buah-buah pisang dan nanas ke Jepang, dengan memperbanyak mengekspor buah-buahan yang berkualitas, serta sesuai kualitas yang diinginkan di pasar Jepang.
Upaya lain untuk memperkuat proteksi, tutur Hidayat, yakni dengan kesiapan Tim Negoisator yang tangguh di forum-forum negoisasi perdagangan bebas, yang terdiri dari pemerintah dan pengusaha. Sehingga jangan sampai, ketika mau tandatangan perjanjian bebas, pemerintah Indonesia masih kalah dalam nilai substansinya. zaky al hamzah
''Pemerintah tidak ada blue print untuk mengatasi persaingan di perdagangan bebas (free trade). Ini yang membuat daya saing produk Indonesia rendah,'' ujar MS Hidayat, Ketua umum Kadin, di acara 'Rakornas Kadin Soal Perdagangan dan Distribusi' di Jakarta, Kamis (18/9).
Hidayat melanjutkan, seharusnya pemerintah bisa menyikapi perdagangan bebas dengan kebijakan memproteksi produk dalam negeri, minimal bisa bersaing di pasar dalam negeri. ''Akan lebih baik lagi, produk tersebut mampu bersaing di pasar internasional.''
Pemerintah perlu menyediakan konsep faktual tentang perdagangan bebas tersebut. Kadin, katanya, saat ini sedang merumuskan isu tersebut di Rakornas dan akan merekomendasikan kepada pemerintah. Kadin sendiri juga mempunyai road map secara rinci terkait isu diatas yang akan digodok sekaligus dipaparkan pada saat Musyawarah Nasional (Munas) pada bulan Desember 2008 mendatang.
Salah satu contoh produk lokal yang mesti diproteksi misalnya tekstil. Ia mencontohkan di Pasar Tanah Abang, kurang lebih 70 persen produksinya dipenuhi produk lokal pada masa dulu, namun sekarang bergeser dan diganti produk China, dengan harga lebih murah dan berkualitas bagus.
''Batik China sudah mulai membanjiri pasar Indonesia, positifnya ajang promosi batik pemerintah dan Kadin sudah berhasil, konsumsi batik juga sudah meluas dikagumi generasi muda mulai pakai dengan corak bagus,'' tuturnya.
Hanya saja, dampak negatifnya daya saing produk lokal mulai kalah, karena harga batik China lebih murah. Padahal, kata Hidayat, seharusnya produk lokal bisa lebih kompetitif dalam perdagangan batik. Mulai adanya calon konsumen yang beralih ke produk batik China, dikatakan Hidayat, karena dampak efisiensi produk dan kualitas produk dan strategi pemasaran yang dilakukan pedagang China lebih mendominasi.
''Ketika daya beli masyarakat Indoesia sedang turun, kemudian produk luar lebih berkualitas dan lebih mruah, maka jangan disalahkan konsumen Indonesia membeli produk luar tersebut,'' paparnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan dan Distribusi, Ketut Suardhana Linggih, menambahkan, perlunya proteksi produk-produk tersebut. Misalnya, dengan proteksi terselubung dengan keberpihakan kepada pengusaha.
Misalnya, pemberian subsidi listrik, penyediaan lahan dan lokasi yang terjangkau bagi pengusaha. Jadi, misalnya tarif yang ditawarkan sama, jika pemerintah dan DPR mendukung kebijakan proteksi produk nasional, maka produk domestik akan kompetitif di hilir. Upaya lain proteksi untuk produk lain, lanjut Ketut, pemberian label, atau lisensi di produk nasional.
Lebih jauh, Ketut melanjutkan sebenarnya telah ada ketidakadilan penerapan sistem globalisasi. Sampai sata ini perjanjian perdagangan bebas hanya dimanfaatkan negara-negara maju seperti AS dan Jepang. ''Salah satu cara untuk memprotesiknya dengan nasionalisme,'' katanya.
Sedang Ketua Pokja Pemasaran Kadin, Handito Joewono, menambahkan, produk yang perlu diproteksi adalah yang dipakai secara luas masyarakat, produk warisan budaya serta produk yang dikembangkan sektor UKM.
Misalnya, pemerintah seharusnya bisa gunakan klausul perjanjian dagang di WTO untuk melindungi batik, karena itu sangat khas dan merupakan ciri-ciri Indonesia. Indonesia harusnya berani deklarasikan ini adalah poduk Indonesia.
''Dan sudah menjadi hak Indonesia untuk pasarkan didalam dan luar negeri. Dengan cara begitu batik printing dari China bisa dihambat masuk ke Indoesia,'' saran Handito. Jika Ketut mengusulkan proteksi dengan cara terselubung, Handito justru mengusulkan proteksi bisa dilakukan secara terang-terangan, namun dengan syarat tidak melanggar ketentuan WTO.
Misalnya dengan cara produk-produk yang potensi ekspor itu diberi kredit dengan suku bunga rendah. Mengunakan alat-alat pabrik yang modern dan efisien. Insentif di bidang pajak. ''Kadin memiliki check list yang bisa disusun sebagai rekomendasi pemerintah. Contohnya, biaya transportasi yang tinggi, dan pengurusan di pelabuhan seperti dokumen yang rumit. Kita kalah efisien dengan pesaing ketika berurusan dengan dua hal itu,'' ungkap Handito.
Ketika ditanya mengenai nasionalisme sebagai cara proteksi, Ketut menjabarkan jika diperlukan, pihak pemerintah dan legislatif serta pihak-pihak terkait untuk tidak ragu-ragu mendukung dan mengambil kebijakan yang berpihak pada pengusaha nasional demi semangat nasionalisme.
''Kondisi ini di negara maju seperti AS, sudah merupakan hal biasa. Buktinya, AS merupakan pendukung free trade, namun perlindungan terhadap industri nasionalnya disana sangat kuat,'' ujar Ketut.
Ia menambahkan, nasionalisme sebenarnya masih sangat relevan secara sepenuhnya menerapkan free trade. Namun tetap harus mempertimbangkan kondisi akses pasar (market access), dukungan domestik (domestic support), dan subsidiary export sebagai prasyarat utama keberhasilan dalam free trade.
Indonesia pun bisa memanfaatkan perjanjian kerjasama denan Jepang dalam JIP-EPA misalnya Indonesia memperbesar ekspor buah-buah pisang dan nanas ke Jepang, dengan memperbanyak mengekspor buah-buahan yang berkualitas, serta sesuai kualitas yang diinginkan di pasar Jepang.
Upaya lain untuk memperkuat proteksi, tutur Hidayat, yakni dengan kesiapan Tim Negoisator yang tangguh di forum-forum negoisasi perdagangan bebas, yang terdiri dari pemerintah dan pengusaha. Sehingga jangan sampai, ketika mau tandatangan perjanjian bebas, pemerintah Indonesia masih kalah dalam nilai substansinya. zaky al hamzah
Dephut Tingkatkan Riset Bahan Baku Biofuel
Sumber foto: www.technologyindonesia.com
JAKARTA -- Departemen Kehutanan (Dephut) RI meningkatkan riset pengembangan bahan baku sumber energi biofuel, sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis energi nasional. Peningkatan pendanaan dalam riset tersebut juga dimaksudkan sebagai dukungan anggaran pemerintah jika produk bahan baku sumber energi ini mulai dimanfaatkan secara massal, tidak lagi diberikan dalam bentuk subsidi harga.
Menteri Kehutanan (Menhut) RI, MS Kaban, mengatakan, hingga kini Dephut telah mengembangkan tanaman Nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) sebagai bahan baku biofuel. Nyamplung ini memiliki kelebihan dibanding tanaman pagar jarak (Jathropa curcas), disamping penyebaran tanaman Nyamplung sudah merata di seluruh Indonesia, khususnya daerah pesisir pantai.
''Dephut akan menanam sebanyak 3 juta batang pohon Nyamplung di 3.000 hektare (ha). Bisa di pesisir pantai, atau daerah yang membutuhkannya. Salah satunya di Lebak Banten, akan ditanami di area seluas 250 ha, dan di Cilacap juga sudah ada tanamannya, tinggal ditambah,'' ujar Menhut Kaban, di Seminar Nasional bertema 'Nyamplung-Sumber Energi Biofuel yang Potensial, di Jakarta, Selasa (23/9).
Sampai saat ini, potensi alami Nyamplung di Indonesia belum diketahui secara pasti. Hasil penafsiran tutupan lahan dari citra satelit tahun 2003 menunjukkan tegakan alami Nyamplung di seluruh pantai di Indonesia mencapai luas total 480.000 ha dan sebagian besar (60 persen) berada dalam kawasan hutan.
Kelebihan Nyamplung sebagai bahan baku biofuel adalah rendeman bijinya sangat tinggi, bisa mencapai 74 persen, dan dalam pemanfaatannya tidak berkompetisi dengan kepentingan pangan. Rendeman Nyamplung lebih tinggi dibanding jarak pagar (40-60 persen), Sawit (46-54 persen). Komposisi rendeman tinggi merupakan standar kualitas biodiesel Indonesia, sehingga dengan rendeman hingga 74 persen, Nyamplung memiliki daya bakar dua kali lebih lama dibanding minyak tanah (mitan).
Kepala Badan Litbang Dephut RI, Wahjudi Wardojo, menambahkan, kapasitas produksi Nyamplung mencapai 4.500 kilogram (kg) per ha per tahun, sementara jarak pagar hanya 2.500 kg per ha per tahun. ''Kelebihan lain Nyamplung adalah bisa digunakan untuk pengobatan pencegah penyebaran virus HIV/AIDS, serta semua bagian tanaman bisa dimanfaatkan,'' ujar Wahjudi.
Kelebihan lain, Nyamplung tumbuh dan tersebar merata secara alami di Indonesia, regenerasi mudah dan berbuah sepanjang tahun, mudah budidaya, cocok di daerah beriklim kering, menghasilkan bermacam produk bernilai ekonomi tinggi. Budidaya Nyamplung tidak perlu investasi yang besar. Ketersediaan lahan yang potensial untuk pengembangan Nyamplung tersebar di Indonesia.
Menurut Wahjudi, bila kebutuhan biodiesel disuplai dari nyamplung, akan dibutuhkan biodiesel sebanyak 720 ribu Kiloliter (KL) atau setara dengan 5,1 juta ton biji Nyamplung dengan asumsi 2,5 kg biji Nyamplung dapat menghasilkan 1 Liter minyak Nyamplung.
''Dengan demikian akan diperlukan luasan panen tanaman Nyamplung minimal 254 ribu ha pada tahun 2025,'' katanya. Usulan Nyamplung dijadikan bagian bahan baku biofuel didukung Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisna Murti.
Hanya saja, kemampuan Nyamplung sebagai bahan biofuel harus dibuktikan lebih lanjut. Karena saat ini pemerintah hanya memproyeksikan empat plus satu tanaman yang menjadi bahan baku biofuel. Yakni, kelapa sawit, jarak pagar, tebu, ubi kayu dan kelapa. ''Pembatasan kelima bahan baku tersebut masih berlaku. Tapi, kalau Nyamplung mampu sebagai bahan baku biofuel, maka pengembangannya akan ditingkatkan,'' ujar Bayu.
Yang pasti, Bayu mengaku bangga dengan riset Dephut. Karena saat ini, pemerintah sedang menggodok peraturan menteri (permen) soal kewajiban (mandataroty) pemakaian biofuel (bahan bakart nabati/BBN) sebanyak 2,5 persen bagi produsen maupun pengguna bahan bakar.
''Bila mandatory keluar, maka permintaan BBN diperkirakan mencapai 600 ribu ton per tahun. Pada 2020, diperkiraan permintaan BBN mencapai 7,5 juta-9 juta ton per tahun. Dan saat itu, pemerintah tidak membatasi dari bahan baku apa, jadi Nyamplung memiliki potensi kesana, karena Nyamplung sebenarnya lebih unggul dibanding tebu atau jarak pagar, kalau memang potensial yakin akan dicari,'' jelas Bayu.
Meski kemunculan Nyamplung terbilang terlambat dibanding jarak pagar, namun Bayu yakin potensi Nyamplung, karena tanaman ini bisa untuk biofuel, kesehatan, maupun konservasi sempadan pantai, dan pemecah angin (wind braker).
''Kasus jarak pagar, yakni ditanam dalam jumlah banyak tapi tidak terserap di industri, akan menjadi pelajaran bagi Nyamplung. Artinya, bisa saja industri dibangun dulu, baru kemudian warga dihimbau menanam (Nyamplung) dalam jumlah banyak,'' tutur Bayu.
Kepala Pusat Informasi Kehutanan Dephut RI, Masyhud, menjelaskan, berdasar kajian analisis ekonomi pada pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR), bahwa dalam 1 ha areal Nyamplung hanya diperlukan 1 orang tenaga kerja. ''Artinya, pengusahaan tanaman Nyamplung seluas 254 ribu ha akan dapat menyerap 254 ribu tenaga kerja. Disamping masyarakat tersebut bisa mendapatkan nilai ekonomis dari hasil penjualan Nyamplung,'' ungkap Masyhud. zaky al hamzah
Pemerintah Dorong Kemandirian Masyarakat
PUPUK PONPES: Menteri Pertanian (Mentan) RI, Anton Apriyantono (kanan) didampingi Ketua Pembina Ponpes Sunan Drajat, KH Abdul Ghofur, meninjau pabrik pupuk milik Ponpes Pondok Pesantren Sunan Drajat di Banjaranyar, Paciran, Lamongan, Ahad (21/9) disela-sela acara Safari Ramadhan di Bojonegoro dan Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (20/9) hingga Ahad (21/9) malam. Pupuk tersebut diekspor ke Jerman dan Jepang, dan belum dipasarkan didalam negeri.
JAKARTA -- Sejumlah bantuan pemerintah melalui Departemen Pertanian (Deptan) ikut mendorong kemandirian masyarakat, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah berangsur-angsur berkurang. Karena dengan bantuan tersebut, tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan.
Demikian dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) RI, Anton Apriyantono, disela-sela acara Safari Ramadhan di Bojonegoro dan Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (20/9) hingga Ahad (21/9) malam. Dalam kunjungan di dua kabupaten tersebut, mentan yang didampingi Bupati Bojonegoro Suyoto mengunjungi Ponpes Yatim Muhammadiyah Bojonegoro, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Kedelai di Desa Mojoranu, Dander, Bojonegoro. Rombongan juga meninjau Kelompok Tani Ternak "Mekar Sari" di Desa Dander, Kecamatan Dander, Bojonegoro.
Sedang kunjungan di Lamongan didampingi Bupati Lamongan Masfuk , diantaranya ke Pondok Pesantren Karang Asem di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan Pondok Pesantren Sunan Drajat di Banjaranyar, Paciran, Lamongan, serta Panen Raya Padi di lahan bekas banjir di Kecamatan Laren, Lamongan.
Lokasi yang dikunjungi mentan merupakan titik penerima bantuan pemerintah yang tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga dari penerimaan produksi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok tani (poktan) maupun masyarakat di lingkungan ponpes.
Menurut Mentan, peningkatan kemandirian masyarakat itu dapat dilihat di tempat-tempat yang mendapat bantuan Deptan tersebut. Program bantuan dari Deptan maupun pemerintah diantaraya berupa LM3 (Lembaga Mandiri Mengakar Masyarakat), Program Usaha Agrobisnis Perdesaan (PUAP), serta Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Seperti di Ponpes Yatim Muhammadiyah, Deptan memberikan bantuan LM3 untuk pengembangan ternak sapi dan produksi biogas dari kotoran ternak sapi.
''Kemandirian masyarakat semakin meningkat. Ini bisa kita lihat semakin meningkat dan meluasnya usaha di tempat-tempat tersebut. Jumlah ternak yang mereka kembangkan bertambah. Namun demikian, upaya peningkatan khususnya dalam kuantitas perlu terus diupayakan,'' kata Mentan yang alumnus Reading University, Inggris, di bidang Teknologi Pangan tersebut.
Menurut Kepala Badan SDM Deptan, Suprapto, penyerapan masyarakat petani melalui PUAP mencapai 5 juta jiwa, dengan rincian jumlah gabungan kelompok tani (gapoktan) sebanyak 11.000 unit. Satu gapoktan memiliki 10 kelompok tani (poktan), dan masing-masing poktan terdiri 25 petani. Artinya, terdapat 2,5 juta petani, dan jika satu petani membawahi satu orang, maka sebanyak 5 juta jiwa merasakan bantuan PUAP ini.
''Artinya masyarakat petani yang bisa merasakan dampak kehadiran PUAP ini sekitar 5 juta jiwa. Sebauh angka yang tidak sedikit. Kalau mereka mandiri, maka dengan sendirinya pemerintah akan terbantu,'' tutur Mentan Anton. ''Keberhasilan PUAP ini akan mendorong pendirian lembaga keuangan mikro (LKM) di tiap-tiap desa,'' tambahnya. Hingga kini, jumlah LKM mencapai 50.000 unit.
Suprapto menambahkan, program PUAP ini mendapat respon positif DPR RI. Sehingga, pemerintah optimis merencanakan pada 2009 nanti, bisa menyalurkan 10.000 PUAP dengan dana sebesar Rp 250 miliar ke APBN 2009.
Pemerintah, tutur mentan, sebenarnya hanya pemicu atau fasilitator dalam membantu kemandirian masyarakat, namun yang lebih penting adalah masyarakat itu sendiri yang semestinya terus berupaya memandirikan diri sendiri untuk kesejahteraannya.
Ketua pembina Ponpes Sunan Drajat, KH Abdul Ghofur, membenarkan jika bantuan LM3 sangat membantu tingkat kesejahteraan santrinya yang ikut bekerja di ponpes itu. Dari pengembangbiakan ternak sapi, kambing, hingga pengelolaan pupuk yang hasilnya diekspor ke Jerman dan Jepang.
''Ponpes Sunan Drajat memiliki 9 ribu santri dari berbagai daerah, Dan saat ini, ponpes memiliki 60 hektare (ha) area bahan baku pembuatan pupuk fosfor yang diekspor ke Jepang dan Jerman. Sebagian hasil produksi diperuntukkan bagi kesejahteraan santi-santri disini,'' papar Ghofur.
Dengan kemandirian tersebut, mentan menegaskan, maka masyarakat miskin yang tinggal di sekitar lokasi penerima bantuan dapat hidup layak dan semakin terentaskan tingkat kemiskinannya.
Hingga kini, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Mentan Anton mengatakan, jumlah warga miskin di Indonesia berdasarkan survei sosial dan ekonomi nasional (susenas) Maret 2008 adalah 34,96 juta orang (15,42 persen) atau turun 2,21 juta orang dari jumlah pada Maret 2007 37,17 juta orang (16,58 persen).
''Perlu diingat, sebagian besar penduduk miskin, yaitu 63,47 persen, berada di daerah pedesaan. Kalau program ini berhasil, maka sudah berapa banyak warga miskin di pedesaan yang terentaskan,'' jelasnya. Tentu, lanjutnya, sudah menjadi komitmen pemerintah, jika program-program yang digulirkan selama ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat, dan menjauhkan dari kategori keluarga miskin.
''Dengan adanya stimulus pemerintah ini, maka kami berharap kalangan perusahaan lewat program CSR-nya bersedia membantun memberikan bantuan serupa bagi warga kurang sejahtera di daerah lain yang belum terjangkau pemerintah,'' ujar mentan. zaky al hamzah
Daya Beli Masyarakat Berangsur Membaik
Akhir tahun ini pertumbuhan produk makanan dan minuman positif.
JAKARTA --- Menteri Perindustrian (Menperin), Fahmi Idris, mengatakan pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir Mei 2008 lalu terhadap kenaikan harga bahan makanan pokok, saat ini sudah mereda.
Hal itu diperkuat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan pada bulan Agustus inflasi menurun. ''Justru yang saya tangkap, ketidakmampuan masyarakat membeli barang kebutuhan pokok tidak seberapa dibanding beberapa biaya produksi. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tidak terlalu turun drastis,'' ujar Menperin Fahmi, di Jakarta, Senin (22/9) malam, menjawab pertanyaan munculnya gejala penurunan produk mamin hingga akhir tahun nanti akibat lesunya daya beli masyarakat.
Dengan laporan BPS tersebut, Menperin Fahmi mengutarakan, seharusnya beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan produk makanan dan minuman (mamin) menjadi kecil sekali. Fahmi berharap pada akhir tahun, pertumbuhan mamin masih bisa tumbuh, meski tidak secara signifikan. ''Kalau tidak tumbuh signifikan, minimal tidak tumbuh secara negatif,'' paparnya. ''Dibanding tahun lalu yang pertumbuhan mamin negatif, maka kami berharap tahun ini tidak terjadi,'' tambahnya.
Dengan adanya beberapa perubahan, maka pertumbuhan produk mamin didorong agar tidak minus. Penurunan harga minyak mentah dunia hingga di bawah 100 dolar AS, dinilai Fahmi, sebagai sinyal positif jika harga produk mamin akan ikut turun. Justru sebaliknya, menurut Fahmi, pengaruh kenaikan minyak mentah dunia pada industri listrik, maupun industri lain lebih besar dibandingkan kenaikan harga produk mamin. ''Saya harap di akhir tahun, pertumbuhan (produk mamin) tidak lagi negatif,'' katanya.
Saat ditanya, apakah pada Lebaran terjadi lonjakan harga, Fahmi mengaku belum melakukan pengecekan. Namun, yang dia ketahui justru ada obral produk menengah ke atas pada sejumlah pusat perbelanjaan yang operasional penjualannya berlangsung sejak pukul 21.00 WIB hingga 02.00 WIB.
Penjualan pasar obral tersebut bahkan sangat tinggi, sehingga menunjukkan fakta jika penjualan produk pakaian masih tinggi, meski pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar (BBM) minyak. ''Bahwa telah terjadi perubahan-perubahan daya beli. Begitu juga dengan produk otomotif, yang awalnya diprediksi turun, namun justru naik terus dari bulan ke bulan dan dibandingkan tahun lalu,'' katanya.
Dia mencontohkan, perusahaan raksasa multi bisnis asal Jepang Mitsubishi Corporation ingin menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk mengembangkan mobil hemat energi. Komitmen investasi Mitsubishi di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan termasuk di sektor otomotif serta minyak dan gas.
Pada 2005 lalu, perusahaan asal Jepang tersebut menyampaikan bahwa mereka telah berinvestasi senilai 4 miliar dolar AS di Indonesia. Kemudian, ketika Presiden SBY bertemu dengan CEO Mitsubishi Corporation Yokiriko Kojima, Kojima mengatakan per tahun 2008 investasinya mencapai mencapai 13 miliar dolar AS lebih. ''Dia juga tidak merinci dari 13 miliar dolar AS total itu, tapi pasti ada yang ke otomotif," ujarnya. ''Tahun kemarin penjualan Mitsubishi mencapai 60 ribu unit, tapi tahun ini ditargetkan mencapai 150 ribu unit, sehingga terjadi produksi dua kali lipat,'' tambahnya.
Dengan fakta tersebut, Fahmi berkesimpulan, daya beli masyarakat Indonesia baik akibat kenaikan harga BBM maupun bahan baku produk manufaktur, sudah berangsur-angsur membaik. ''Walau belum pulih betul. Kalau daya beli membaik, maka penjualan produk mamin dan otomotif akan alami kenaikan,'' ujarnya.
Misalnya, tambah Fahmi, kinerja bidang otomotif Mitsubishi menunjukan tanda-tanda positif sejak tahun 2007 lalu yaitu mampu menjual 60 ribu unit mobil, kemudian di tahun 2008 mampu terjual hingga 150 ribu unit. "Dengan memperkerjakan 200 rbu pekerja saat ini, maka konsekuensinya akan meningkat juga," ujar menperin.
Pertambahan otomotif akan terus berjalan, karena secara bersamaan pemerintah akan meningkatkan infrastruktur jaringan jalan arteri maupun jalan tol. Namun, Mitsubishi, kata Menperin, menekankan pada masa mendatang akan mengembangkan kendaraan ramah lingkungan (eco car). zaky al hamzah
JAKARTA --- Menteri Perindustrian (Menperin), Fahmi Idris, mengatakan pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir Mei 2008 lalu terhadap kenaikan harga bahan makanan pokok, saat ini sudah mereda.
Hal itu diperkuat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan pada bulan Agustus inflasi menurun. ''Justru yang saya tangkap, ketidakmampuan masyarakat membeli barang kebutuhan pokok tidak seberapa dibanding beberapa biaya produksi. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tidak terlalu turun drastis,'' ujar Menperin Fahmi, di Jakarta, Senin (22/9) malam, menjawab pertanyaan munculnya gejala penurunan produk mamin hingga akhir tahun nanti akibat lesunya daya beli masyarakat.
Dengan laporan BPS tersebut, Menperin Fahmi mengutarakan, seharusnya beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan produk makanan dan minuman (mamin) menjadi kecil sekali. Fahmi berharap pada akhir tahun, pertumbuhan mamin masih bisa tumbuh, meski tidak secara signifikan. ''Kalau tidak tumbuh signifikan, minimal tidak tumbuh secara negatif,'' paparnya. ''Dibanding tahun lalu yang pertumbuhan mamin negatif, maka kami berharap tahun ini tidak terjadi,'' tambahnya.
Dengan adanya beberapa perubahan, maka pertumbuhan produk mamin didorong agar tidak minus. Penurunan harga minyak mentah dunia hingga di bawah 100 dolar AS, dinilai Fahmi, sebagai sinyal positif jika harga produk mamin akan ikut turun. Justru sebaliknya, menurut Fahmi, pengaruh kenaikan minyak mentah dunia pada industri listrik, maupun industri lain lebih besar dibandingkan kenaikan harga produk mamin. ''Saya harap di akhir tahun, pertumbuhan (produk mamin) tidak lagi negatif,'' katanya.
Saat ditanya, apakah pada Lebaran terjadi lonjakan harga, Fahmi mengaku belum melakukan pengecekan. Namun, yang dia ketahui justru ada obral produk menengah ke atas pada sejumlah pusat perbelanjaan yang operasional penjualannya berlangsung sejak pukul 21.00 WIB hingga 02.00 WIB.
Penjualan pasar obral tersebut bahkan sangat tinggi, sehingga menunjukkan fakta jika penjualan produk pakaian masih tinggi, meski pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar (BBM) minyak. ''Bahwa telah terjadi perubahan-perubahan daya beli. Begitu juga dengan produk otomotif, yang awalnya diprediksi turun, namun justru naik terus dari bulan ke bulan dan dibandingkan tahun lalu,'' katanya.
Dia mencontohkan, perusahaan raksasa multi bisnis asal Jepang Mitsubishi Corporation ingin menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk mengembangkan mobil hemat energi. Komitmen investasi Mitsubishi di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan termasuk di sektor otomotif serta minyak dan gas.
Pada 2005 lalu, perusahaan asal Jepang tersebut menyampaikan bahwa mereka telah berinvestasi senilai 4 miliar dolar AS di Indonesia. Kemudian, ketika Presiden SBY bertemu dengan CEO Mitsubishi Corporation Yokiriko Kojima, Kojima mengatakan per tahun 2008 investasinya mencapai mencapai 13 miliar dolar AS lebih. ''Dia juga tidak merinci dari 13 miliar dolar AS total itu, tapi pasti ada yang ke otomotif," ujarnya. ''Tahun kemarin penjualan Mitsubishi mencapai 60 ribu unit, tapi tahun ini ditargetkan mencapai 150 ribu unit, sehingga terjadi produksi dua kali lipat,'' tambahnya.
Dengan fakta tersebut, Fahmi berkesimpulan, daya beli masyarakat Indonesia baik akibat kenaikan harga BBM maupun bahan baku produk manufaktur, sudah berangsur-angsur membaik. ''Walau belum pulih betul. Kalau daya beli membaik, maka penjualan produk mamin dan otomotif akan alami kenaikan,'' ujarnya.
Misalnya, tambah Fahmi, kinerja bidang otomotif Mitsubishi menunjukan tanda-tanda positif sejak tahun 2007 lalu yaitu mampu menjual 60 ribu unit mobil, kemudian di tahun 2008 mampu terjual hingga 150 ribu unit. "Dengan memperkerjakan 200 rbu pekerja saat ini, maka konsekuensinya akan meningkat juga," ujar menperin.
Pertambahan otomotif akan terus berjalan, karena secara bersamaan pemerintah akan meningkatkan infrastruktur jaringan jalan arteri maupun jalan tol. Namun, Mitsubishi, kata Menperin, menekankan pada masa mendatang akan mengembangkan kendaraan ramah lingkungan (eco car). zaky al hamzah
Senin, 22 September 2008
Pelemahan Ekonomi Dunia Pengaruhi Industri Lokal
JAKARTA -- Dampak melemahnya ekonomi global diprediksi kuat menyebabkan terganggunya kondisi makroekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi dunia yang terancam ambruk, mengakibatkan sejumlah faktor, diantaranya anjloknya pasar saham dunia, penurunan harga komoditas primer akibat pelemahan daya beli, merosotnya kepercayaan investor asing.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, di Jakarta, Rabu (17/9) mengatakan, pelambatan ekonomi global diprediksi bisa memicu tingginya inflasi sehingga bisa menggerus daya beli konsumen.
Langkah otoritas moneter domestik yang merespon dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI rate) secara bertahap hingga kemungkinan sekitar 10,5 persen dinilai Sofjan sebagai tindakan kontraproduktif terhadap likuiditas perbankan.
''Tapi, kenaikan BI rate akan kontraproduktif terhadap likuiditas perbankan, sehingga kucuran kredit ke sektor industri dari waktu ke waktu kian berkurang,'' kata Sofjan.
Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, menyatakan kredit yang tidak tersalurkan (undisbursed loan) ke sektor riil hingga Juli 2008 mencapai Rp208 triliun. Hingga akhir tahun, kredit tak tersalurkan itu diperkirakan melonjak jadi Rp260 triliun sampai Rp270 triliun.
Menurutnya, sektor industri domestik dihadapkan dengan kenyataan adanya iklim usaha yang tidak kondusif baik dari sisi moneter ataupun energi. ''Inilah hambatan klasik sehingga beberapa cabang industri vital nasional masih akan terus tumbuh negatif sampai akhir 2008,'' katanya.
Dalam perhitungannya, pertumbuhan industri pada kuartal III/2008 (Juli - September) diperkirakan menurun jadi sekitar 3,85 persen - 4,0 persen dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan pada kuartal II (April - Juni) sekitar 4,43 persen. Dengan kondisi tersebut, pelaku usaha pesimistis bahwa pemerintah mampu mencapai target pertumbuhan pada tahun ini yang dipatok 5 persen.
Bambang melanjutkan, terdapat empat cabang industri akan tumbuh negatif, khususnya di sektor industri padat karya. Akibat dampak pelemahan ekonomi global tersebut.
Keempat cabang tersebut yakni tekstil, barang kulit dan alas kaki; makanan minuman (mamin) dan tembakau, pupuk, kimia dan barang dari karet; dan kelompok semen dan bahan galian nonlogam.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Soetrisno, pesimistis kinerja sektor pertekstilan pada kuartal III hingga akhir tahun akan tumbuh sesuai target. ''Pertumbuhan sektor ini diperkirakan merosot jadi -1 persen terhadap realisasi pertumbuhan kuartal II/2008 sebesar 0,43 persen,'' katanya.
Dampaknya sangat signifikan terhadap ekspor produk pertekstilan Indonesia ke AS. ''Target ekspor 11 miliar dola AS sulit tercapai. Investasi baru sulit diwujudkan karena kita sedang krisis listrik,'' tutur Benny.
Kondisi serupa dialami cabang industri mamin dan tembakau. Tingkat pertumbuhan industri itu juga akan merosot dari 3,43 persen menjadi sekitar 1,5 - 2,5 persen pada kuartal III, akibat masih lemahnya daya beli konsumen berpenghasilan rendah sebagai dampak kenaikan harga BBM, listrik, dan transportasi.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan, mengatakan, penurunan pertumbuhan sektor ini lebih disebabkan oleh anjloknya kontribusi sektor mamin skala kecil [IKM]. ''Sedang industri besar bisa mengendalikan terjadinya kemerosotan,'' jabarnya.
Nasib serupa dialami cabang industri pupuk, kimia dan barang dari karet, dan kelompok semen, bahan galian nonlogam, yang diprediksi akan merosot masing-masing 3 persen dan -1,5 persen akibat meningkatnya harga bahan baku impor pada Juli - Agustus yang mendongkrak biaya produksi.
Pemerintah membenarkan penilaian bahwa pertumbuhan industri kuartal II merosot. ''Pertumbuhan industri pada kuartal III akan merosot menyusul terjadinya pelemahan ekonomi dunia,'' ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Departemen Perindustrian (Depperin) RI, Dedi Mulyadi.
Namun, menurutnya, masih ada sejumlah faktor yang membuat pemerintah sedikit optimistis bahwa pertumbuhan pada kuartal III akan sedikit tertolong. Yakni dengan meningkatnya daya beli masyarakat berdasar penerimaan bonus berupa THR [tunjangan hari raya] yang memacu konsumsi produk-produk kebutuhan pokok maupun manufaktur.
Penurunan harga minyak mentah dunia ke posisi 90 dolar AS per barel juga ikut membantu keringan biaya produksi industri. Kinerja industri berbasis minyak bumi dan padat karya, menurutnya, akan membaik karena penurunan harga minyak menyebabkan biaya produksi menurun. --zaky al hamzah--
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, di Jakarta, Rabu (17/9) mengatakan, pelambatan ekonomi global diprediksi bisa memicu tingginya inflasi sehingga bisa menggerus daya beli konsumen.
Langkah otoritas moneter domestik yang merespon dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI rate) secara bertahap hingga kemungkinan sekitar 10,5 persen dinilai Sofjan sebagai tindakan kontraproduktif terhadap likuiditas perbankan.
''Tapi, kenaikan BI rate akan kontraproduktif terhadap likuiditas perbankan, sehingga kucuran kredit ke sektor industri dari waktu ke waktu kian berkurang,'' kata Sofjan.
Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, menyatakan kredit yang tidak tersalurkan (undisbursed loan) ke sektor riil hingga Juli 2008 mencapai Rp208 triliun. Hingga akhir tahun, kredit tak tersalurkan itu diperkirakan melonjak jadi Rp260 triliun sampai Rp270 triliun.
Menurutnya, sektor industri domestik dihadapkan dengan kenyataan adanya iklim usaha yang tidak kondusif baik dari sisi moneter ataupun energi. ''Inilah hambatan klasik sehingga beberapa cabang industri vital nasional masih akan terus tumbuh negatif sampai akhir 2008,'' katanya.
Dalam perhitungannya, pertumbuhan industri pada kuartal III/2008 (Juli - September) diperkirakan menurun jadi sekitar 3,85 persen - 4,0 persen dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan pada kuartal II (April - Juni) sekitar 4,43 persen. Dengan kondisi tersebut, pelaku usaha pesimistis bahwa pemerintah mampu mencapai target pertumbuhan pada tahun ini yang dipatok 5 persen.
Bambang melanjutkan, terdapat empat cabang industri akan tumbuh negatif, khususnya di sektor industri padat karya. Akibat dampak pelemahan ekonomi global tersebut.
Keempat cabang tersebut yakni tekstil, barang kulit dan alas kaki; makanan minuman (mamin) dan tembakau, pupuk, kimia dan barang dari karet; dan kelompok semen dan bahan galian nonlogam.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Soetrisno, pesimistis kinerja sektor pertekstilan pada kuartal III hingga akhir tahun akan tumbuh sesuai target. ''Pertumbuhan sektor ini diperkirakan merosot jadi -1 persen terhadap realisasi pertumbuhan kuartal II/2008 sebesar 0,43 persen,'' katanya.
Dampaknya sangat signifikan terhadap ekspor produk pertekstilan Indonesia ke AS. ''Target ekspor 11 miliar dola AS sulit tercapai. Investasi baru sulit diwujudkan karena kita sedang krisis listrik,'' tutur Benny.
Kondisi serupa dialami cabang industri mamin dan tembakau. Tingkat pertumbuhan industri itu juga akan merosot dari 3,43 persen menjadi sekitar 1,5 - 2,5 persen pada kuartal III, akibat masih lemahnya daya beli konsumen berpenghasilan rendah sebagai dampak kenaikan harga BBM, listrik, dan transportasi.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan, mengatakan, penurunan pertumbuhan sektor ini lebih disebabkan oleh anjloknya kontribusi sektor mamin skala kecil [IKM]. ''Sedang industri besar bisa mengendalikan terjadinya kemerosotan,'' jabarnya.
Nasib serupa dialami cabang industri pupuk, kimia dan barang dari karet, dan kelompok semen, bahan galian nonlogam, yang diprediksi akan merosot masing-masing 3 persen dan -1,5 persen akibat meningkatnya harga bahan baku impor pada Juli - Agustus yang mendongkrak biaya produksi.
Pemerintah membenarkan penilaian bahwa pertumbuhan industri kuartal II merosot. ''Pertumbuhan industri pada kuartal III akan merosot menyusul terjadinya pelemahan ekonomi dunia,'' ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Departemen Perindustrian (Depperin) RI, Dedi Mulyadi.
Namun, menurutnya, masih ada sejumlah faktor yang membuat pemerintah sedikit optimistis bahwa pertumbuhan pada kuartal III akan sedikit tertolong. Yakni dengan meningkatnya daya beli masyarakat berdasar penerimaan bonus berupa THR [tunjangan hari raya] yang memacu konsumsi produk-produk kebutuhan pokok maupun manufaktur.
Penurunan harga minyak mentah dunia ke posisi 90 dolar AS per barel juga ikut membantu keringan biaya produksi industri. Kinerja industri berbasis minyak bumi dan padat karya, menurutnya, akan membaik karena penurunan harga minyak menyebabkan biaya produksi menurun. --zaky al hamzah--
Target Gerhan 2008 Sulit Tercapai
(www.akuinginhijau.wordpress.com)
JAKARTA -- Departemen Kehutanan (Dephut) RI, pesimistis target penanaman pohon dalam program Gerakan Rehabilitasi Lahan dan Hutan (Gerhan) pada tahun 2008, bisa tercapai. Pasalnya, usulan anggaran Rp 8,5 triliun untuk program periode 2008 ini belum mendapat persetujuan Departemen Keuangan (Depkeu) RI.
''Kalau melihat perkiraan agenda tanam untuk penghijauan, saya pesimis target penanaman hingga 2,9 juta hektare (ha) sampai akhir tahun 2008 ini bisa terlaksana,'' ujar Sunaryo, direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan (Dephut) RI, disela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Rabu (17/9).
Gerhan dicanangkan berlangsung pada tahun 2003-2009 dengan luas tanam 5 juta hektare (ha). Hingga akhir tahun 2008 nanti, target penanaman di area hutan dan lahan bisa mencapai 2,9 juta ha.
''(Jumlah) Itu diluar program penghijauan yang dilakukan sejumlah instansi lho, seperti ormas, TNI AD, instansi pemerintah, atau perusahaan-perusahaan swasta,'' katanya. Meski begitu, kata Sunaryo, khusus untuk program Gerhan dari pemerintah saja, target penghijauan bakal sulit tercapai mengingat waktu periode Gerhan akan berakhir pada tahun 2009 nanti.
Sunaryo menjelaskan, dalam pagu anggaran yang tercantum di APBN tahun 2008 ini, anggaran yang sudah cair sebesar 325 miliar. Namun, anggaran tersebut hanya untuk pemeliharaan saja, sedang alokasi anggaran untuk penanaman di hutan maupun lahan masih menggunakan anggaran sisa alokasi tahun 2008, sebesar Rp 1,758 triliun.
Menurut Sunaryo, sejatinya, khusus dana Gerhan tahun 2008 ini saja Dephut membutuhkan Rp 8,5 triliun, dengan target penanaman di area hutan dan lahan seluas 725.745 ha ( di 31 propinsi), sepanjang bulan Januari-Desember 2008.
''Gerhan itu sama pentingnya dengan proyek infrastruktur yang dikerjakan Departemen Pekerjaan Umum (DPU). Dan sudah menjadi tugas negara, jika anggaran Gerhan harus murni dialokasikan di APBN, dan tidak diammbilkan dari pos dana taktis di Dephut, karena anggaran di Dephut sendiri sudah minim,'' ujar Menteri Kehutanan (Menhut) RI, MS Kaban.
Karenanya, Kaban meminta DPR maupun Departemen Keuangan segera mengucurkan dana Gerhan karena nilai manfaat khususnya penerimaan negara bukan pajak yang didapat dari revitalisasi hutan sangat besar sekali.
''Sekarang peneriman negara bukan pajak sudah terpangkas, akibat penggundulan hutan. Tidak hanya penerimaan yang hilang, pembalakan hutan merusak lingkungan dan menimbulkan bencana dimana-mana,'' jelas Kaban.
Ia mengingatkan, saat ini terdapat 318 DAS (Daerah Aliran Sungai) yang kondisinya rusak parah, akibat penggundulan hutan dan lahan di hampir semua propinsi. Kerusakan ini akan semakin memperparah lingkungan, jika tidak aksi cepat dari pemerintah, khususnya dari Depkeu yang dinilai terlalu lama menyetujui pencairan anggaran.
Dalam laporan didepan anggota Komisi IV, Menhut MS Kaban menjelaskan, kegiatan Gerhan merupakan kebijakan tahun jamak (multiyears) sejak 2007 hingga 2009. Tahun pertama merupakan program penanaman, dan dua tahun berikut merupakan pemeliharaan. ''Faktanya tidak seperti itu,'' ujarnya.
Akibat keterlambatan pencairan anggaran di bulan Oktober, pelaksanaan Gerhan 2007 hanya tercapai seluas 365 ha (hanya di Lampung dan DIY) dari target luas sebanyak 754.110 ha. Dana yang terserap di sisa tahun 2007 hanya Rp1,5 triliun, dari pagu anggaran Rp 4 triliun. Sisa anggaran digunakan di tahun 2008, dan Sunaryo menargetkan pada akhir 2008 nanti, serapan anggaran mencapai 95 persen.
''Kalau perusahaan kontraktor sudah selesai menanam pohon, maka mereka terima pencairan,'' jelas Sunaryo. Selain melibatkan perusahaan kontraktor, program Gerhan melibatkan masyarakat dengan prosentase 60 persen, dan sisanya dari perusahaan.
Sunaryo menjelaskan, keterlibatan kontraktor dimaksudkan untuk penanaman di kawasan hutan yang relatif sulit, seperti di tebing yang curam, atau didalam hutan lindung yang jauh dari area pemukiman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Suswono, meminta program Gerhan diaudit untuk mengetahui mengetahui keperluan penggunaan dana Gerhan. ''Audit harus dilakukan lembaga independen,'' katanya. Suswono juga akan meminta klarifikasi kepada Depkeu terkait belum dicairkannya dana Gerhan yang diajukan Dephut.
Atas permintaan audit, Menhut Kaban mengatakan jika program Gerhan sudah diaudit lembaga independen. ''Sudah ada lemmbaga independen yang mengaudit program Gerhan dari tahun 2003-2005, dan hasilnya pelaksanaan berjalan 70 persen alias sudah sangat bagus,'' katanya.
Sunaryo menambahkan, audit periode 2003-2005 dilakukan BPK, dan di alokasi anggaran tahun 2006 diaudit oleh BPKP. Sedang, Program Gerhan 2007 masih dalam tahap pelaksanaan. --zaky al hamzah--
H-10, Infrastruktur Jalur Mudik Siap Dilewati
Sumber foto: www.galeryfoto.pu.go.id
JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum (Men PU) RI, Djoko Kirmanto, mengatakan kondisi jalan untuk lebaran tahun 2008 lebih baik dari tahun lalu. Meski hingga kini masih terdapat perbaikan di sejumlah ruas jalan jalur mudik, namun pihaknya memastikan pada H-10 seluruh kegiatan perbaikan dijanjikan sudah selesai dan ruas jalan sudah siap digunakan.
"Pada H-10 semuanya sudah selesai. Pokoknya sekarang ini lebih baik dari tahun kemarin. Jalintim Sumatera yang tahun lalu masih banyak jalan substandard dengan lebar 4,5 meter, tahun ini sudah dilebarkan semua. Tahun lalu Jakarta-Demak masih 3 lajur, sekarang sudah 4 lajur,” kata Djoko Kirmanto kepada wartawan usai menghadiri rapat kesiapan menghadapi lebaran di Gedung Departemen Perhubungan, di Jakarta, Selasa (16/9) sore.
Salah satu jalur mudik utama yang kini masih dalam perbaikan akibat rusak parah adalah jalur Semarang ke Jawa Timur. Jalur tersebut rusak akibat terendam banjir selama hampir satu bulan. Sedangkan untuk jalur Jawa Barat dan Jawa Tengah, secara umum sudah bisa digunakan. Jalur Semarang ke Tegal saat ini sudah menjadi 4 lajur, dan jalan-jalan utama dilebarkan jadi 6 meter.
Jalur utama Jawa meliputi Jalur Pantura, Lintas Tengah, Lintas Selatan dengan total panjang 5.670 kilometer (Km), dan jalan tol sepanjang 600 Km, serta jalur alternatif sepanjang 2.714 Km. Persiapan yang lebih baik tersebut terlihat pada pelebaran ruas Tegal-Pemalang-Pekalongan menjadi 4 lajur sepanjang 24 Km dengan konstruksi beton (rigid pavement). ''Dengan penanganan tersebut, maka ruas Pantura Jawa mulai dari Jakarta-Semarang-Demak sepanjang 547 Km sepenuhnya telah menjadi 4 lajur,'' katanya.
Departemen PU juga telah memperbaiki kondisi dan perkuatan pada 14 jembatan di ruas Pantura. Penanganan jalan juga dilakukan pada ruas Demak-Rembang berupa pelebaran dari 6 meter menjadi 7 meter dengan bahu jalan masing-masing 2 meter. Ruas tersebut pun telah ditinggikan 50 Cm sepanjang 8 Km dengan kontruksi beton.
Bukan hanya kesiapan infrastruktur yang menjadi ukuran perbaikan pelayanan mudik. Harapannya dengan sarana lebih baik dapat menekan jumlah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan korban jiwa yang jatuh.
Sementara untuk jalur selatan Jawa, khususnya di titik rawan kemacetan seperti Simpang Nagreg, Djoko menyatakan bahwa jalan lingkar Nagreg sepanjang 600 meter dari rencana 5,5 Km sudah dapat digunakan pemudik tahun ini. ''Nagreg memang belum selesai sesuai yang direncanakan. Namun kita usahakan shortcut sepanjang 600 meter sudah selesai H-10 dan bisa digunakan,'' ujar Djoko Kirmanto.
Paket lingkar Nagreg meliputi pembangunan jalan lingkar, terowongan (underpass) dan jalan layang (flyover). Jalan terowongan nantinya akan berada dibawah jalan lingkar sedangkan jalan layang akan melintasi rel kereta api. Dengan pembangunan paket lingkar nagrek diharapkan tidak ada lagi simpangan sebidang antara rel kereta api dengan jalan menuju Tasikmalaya dan Garut yang kerap sebabkan kemacetan di daerah itu.
Sedangkan jalur Utama Sumatera meliputi Jalintim, dan pantai Timur, Lintas Tengah dan jalur Penghubung Lintas dengan total panjang 2.298 Km dan jalur alternatif 852 Km. ''Untuk penanganan Jalintim, kondisi rus Lintas Timur Lampung-Sumatera Selatan-Jambi sepanjang 746 Km sudh baik dengan pengematan waktu tempuh selama satu jam,'' jelas Djoko.
Padahal, pada tahun lalu, masih terdapat kerusakan jalan pada ruas Tegineneng-Simpang Pematang (Lampung), Betung-Sei Lilin (Sumsel), serta Merlung-Batas Riau (Tanjakan Merdeka, Jambi). ''Pemerintah berharap para pemudik pada lebaran kali ini dapat melakukan ritual mudik dengan lebih aman dan nyaman,'' tandas Djoko. --zaky al hamzah--
Pengadaan Jarak Jauh Bulog Pangkas Anggaran
Sumber foto: www.depdagri.go.id
KARAWANG -- Program pengadaan jarak jauh yang dilakukan Perum Bulog berhasil menghemat biaya angkut sebesar Rp60 miliar selama 2008 dan mampu meningkatkan pengadaan divisi regional yang selama ini mengalami defisit. Hingga pertengahan September 2008 ini, stok gudang Bulog yang didapat dari program pengadaan jarak jauh mencapai 430.000 ton. Mulai awal tahun 2009, Bulog akan mengintensifkan program pengadaan beras jarak jauh ini.
"Jadi jasa transportasi yang dulu ditangani oleh Bulog [kini] dipindahkan kepada swasta [ternyata] dapat menghemat Rp60 miliar," ujar Mustafa Abubakar, direktur utama Perum Bulog, saat Rapat Koordinasi dengan Kadivre dan Kasubdivre Jawa Barat di Karawang, Jabar, Senin (15/9).
Dalam program pengadaan jarak jauh, biaya angkut bisa dihemat sekitar 20 persen, yakni dari sebelumnya ditangani langsung Bulog mencapai Rp580 per kilogram (kg), namun ketika diserahkan mitra Bulog ongkos angkut menjadi Rp475 per kg.
Misalnya, mitra bisnis di Sumatera Utara (Sumut) ini bisa beli langsung beras dari Sulawesi Selatan (Sulsel). Atau dari Sulsel dikirim ke Riau. Divre Sumut dan Riau juga bisa membeli beras dari Surabaya; Divre Pontianak beli dari Jawa Tengah.
Hingga saat ini, program pengadaan beras jarak jauh masih diperuntukkan di lima daerah defisit yakni Riau, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Bila pengadaan dan penyaluran beras selama ini hanya diperbolehkan dalam kawasan divre masing-masing, maka melalui program ini masing-masing divre dapat membeli dan menjual ke divre lainnya, namun hanya dikhususnya bagi daerah kategori defisit.
Mustafa menjelaskan, program ini merupakan salah satu jalur dari empat jalur pengadaan beras dalam negeri (dari petani), yaitu mencakup pembelian pemerintah (HPP), pengadaan komersial (no-HPP), sistem kemitraan (crash program) yakni dengan petani, LSM, perbankan serta Departemen Pertanian (Deptan); serta lewat jalur pengadaan beras jarak jauh.
''Meski baru tahap improvisasi dan percobaan, program pengadaan jarak jauh ini cukup efektif menambah stok dalam negeri. Sehingga manajemen mempertimbangkan akan melanjutkan pada awal tahun depan (2009),'' tandas Mustafa.
Sementara itu, pengadaan beras dari petani hingga pertengahan September 2008 mencapai 2,6 juta ton. Pencapaian ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah pengadaan beras Bulog. Bulog hingga akhir tahun menargetkan pengadaan beras hingga 2,8 juta ton sampai 3 juta ton, dan selama itu tidak ada kejadian musibah seperti kekeringan, banjir maupun serangan hama.
Target pengadaan beras nasional 2,8 juta ton - 3 juta ton tersebut, merupakan yang tertinggi meski harga di pasaran rata-rata 15 persen di atas HPP. "Hingga akhir tahun nanti, target stok optimal di gudang Bulog mencapai 1,2 juta ton, dengan konsumsi masyarakat per bulan rata-rata mencapai 300 ribu ton," jelas Mustafa.
Menurutnya pencapaian ini sangat jauh lebih baik dari tahun 2007 lalu yang hanya mencapai 1,76 juta ton. Apalagi ditambah impor beras pada tahun lalu baik dilakukan swasta maupun Bulog sendiri.
''Kalau pengadaan ini masih terus menerus tanpa ada force majeur tahun depan kita siap-siap ekspor beras,'' papar mantan pejabat gubernur NAD ini. Disamping itu, dipastikan pemerintah tidak akan impor dari Thailand atau Vietnam seperti tahun lalu, mengingat harga beras di dunia lebih tinggi dibanding dalam negeri.
Hingga kini stok beras di gudang Bulog mencapai 1,9 juta ton. Sehingga diharapkan bisa menjadi cadangan beras pada saat memasuki musim paceklik, yaitu pada bulan November, Desember 2008 hingga Januari 2009. Selain itu peran serta pedagang beras bisa turut andil dalam menjaga stabilitas harga dan suplai beras.
Sementara itu, kondisi harga beras saat ini cenderung stabil sehingga menguntungkan petani dan para pedagang beras. Meski, harga gabah dan beras rata-rata diatas harga pembelian pemerintah (HPP). ''Sekarang ini harga pasar masih 15 persen di atas harga HPP,'' ujarnya. Mustafa berharap, pedagang beras ikut menjaga stabilitas harga, meski pada tahun depan terdapat agenda pemilu, dan isu beras bisa dijadikan sebagai komoditi politik. --zaky al hamzah--
Genjot Produksi, Semen Gresik Modifikasi Pabrik
JAKARTA -- PT Semen Gresik (Persero) Tbk (SG), tahun ini mengagendakan program modifikasi pabrik (debotttlenecking) guna menggenjot kapasitas produksi menyentuh 17,8 juta ton. Debottlbenecking akan terus dijalankan pada 2009 hingga kapasitas menembus 18,4 juta ton.
Total investasi yang dikucurkan SG untuk program ini mencapai 70 juta dolar AS. Target produksi tersebut setara dengan target penjualan domestik mencapai 17,8 juta ton dengan pangsa pasar stabil di kisaran 44 persen. Per Juli 2008 kemarin, penjualan domestik SG naik 15,1 persen menjadi 9,753 juta ton.
Guna memenuhi pasar domestik, SG terpaksa memangkas penjualan ekspor hingga 50 persen. ''Kami akan kurangi penjualan ekspor untuk penuhi kebutuhan semen domestik yang terus tinggi pada tahun ini,'' ujar Saifudin Zuhri, kepala Divisi Komunikasi PT SG, dalam temu wartawan di Jakarta, Kamis (11/9) malam.
SG kini merupakan produsen sekaligus pemimpin pasar di bisnis semen nasional. Tahun lalu volume penjualan domestik SG mencapai 15,1 juta ton dengan pangsa pasar sekitar 44 persen dari total pasar semen sebesar 34,174 juta ton. Sedang, kapasitas produksi SG pada 2007 mencapai 17,1 juta ton.
Sementara itu, produksi semen akan ditingkatkan menjadi 18.4 juta ton pada tahun 2009 SG. Guna menambah kapasitas produksi dalam beberapa tahun mendatang, SG segera mempercepat pembangunan dua pabrik di Kabupaten Pangkep (Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Pati (Jateng). Dalam pembangunan dua pabrik semen baru dengan total kapasitas 5 juta ton tersebut, SG akan mengucurkan dana sekitar 200-300 juta dolar AS.
Disamping itu, dalam menyikapi krisis energi yang dialami PT PLN (Persero), SG juga akan memulai pembangunan 10 pembangkit listrik tenaga uap 410 MW dengan total investasi 573 juta dolar AS. PLTU berbahan bakar batubara itu akan dibangun di Tuban, Jawa Timur sebesar 2x65 MW, Indarung (Sumatera Barat) 3 x 35 MW, Biringere Pangkep (Sulawesi Selatan) 1x35MW, dan empat pembangkit baru dengan masing-masing 35 MW.
Dalam pembiayaan investasi pembangunan pabrik dan pembangkit tersebut, menurut Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Heru D Adinegoro, pihaknya akan mencari pinjaman atau menerbitkan obligasi global. Skema pembiayaan sudah ditemukan pada triwulan I sehingga pemancangan tiang pertama pabrik dapat dilakukan pada triwulan kedua.
''Ada banyak alternatif seperti pinjaman bank. Karena, tidak mungkin kebutuhan dana ditutup hanya dari obligasi karena kebutuhannya cukup besar. Intinya, kita cari sumber dana yang paling murah,'' papar Heru.
Menurut Cholil Hasan, direktur Keuangan PT SG, total investasi untuk membangun pabrik dan PLTU yang disetujui pemegang saham sebesar 1,6-1,8 miliar dolar AS.
''Nilai investasi sekitar 1,6 – 1,8 miliar itu akan terus kami kaji. Belum final. Debottlenecking tahun depan akan komplet. Penambahan jalan terus. Pertumbuhan pertengahan tahun I jauh di atas target. Kalau paruh pertama di atas estimasi 20 persen dan ada pelambatan di paruh ke dua, saya kira seluruh tahun masih di atas target,'' katanya.
Cholil menambahkan, saat ini yang paling dilakukan manajemen adalah mencari waktu tepat untuk masuk pasar pendanaan itu, karena perlu kajian lebih matang. ''Semakin ditunda, suku bunga bisa semakin naik. Bukan dilema tapi tetep harus mengkaji the best timing,'' jabarnya. Saifudin melanjutkan, manajemen Semen Gresik menargetkan pabrik Pangkep dapat beroperasi pada 2011 sedangkan pabrik Pati pada 2012.
''Pembangunan pabrik di Pati menelan waktu yang lebih lama karena harus melalui proses pembebasan tanah. Sedangkan pabrik Pangkep didirikan di atas lahan milik Semen Gresik sehingga tidak perlu pembebasan lahan,'' tutur Saifuddin, karena aspek Amdal lebih cepat prosesnya dibanding pabrik di Pati.
Saifudin menambahkan, saat ini pihak SG sudah melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk pabrik di Pati. Sedangkan proses pembebasan lahan akan dimulai pada kuartal keempat tahun ini. Ia mengaku pihaknya kini tengah bernegosiasi dengan para pemilik tanah. ''Harga tanah di wilayah sana sekitar Rp 35-50 ribu per meter. Soal total dana yang kami siapkan kami belum tahu. Yang pasti luas area pabrik sekitar 14 ribu hektare (ha),'' katanya. -zaky al hamzah-
Total investasi yang dikucurkan SG untuk program ini mencapai 70 juta dolar AS. Target produksi tersebut setara dengan target penjualan domestik mencapai 17,8 juta ton dengan pangsa pasar stabil di kisaran 44 persen. Per Juli 2008 kemarin, penjualan domestik SG naik 15,1 persen menjadi 9,753 juta ton.
Guna memenuhi pasar domestik, SG terpaksa memangkas penjualan ekspor hingga 50 persen. ''Kami akan kurangi penjualan ekspor untuk penuhi kebutuhan semen domestik yang terus tinggi pada tahun ini,'' ujar Saifudin Zuhri, kepala Divisi Komunikasi PT SG, dalam temu wartawan di Jakarta, Kamis (11/9) malam.
SG kini merupakan produsen sekaligus pemimpin pasar di bisnis semen nasional. Tahun lalu volume penjualan domestik SG mencapai 15,1 juta ton dengan pangsa pasar sekitar 44 persen dari total pasar semen sebesar 34,174 juta ton. Sedang, kapasitas produksi SG pada 2007 mencapai 17,1 juta ton.
Sementara itu, produksi semen akan ditingkatkan menjadi 18.4 juta ton pada tahun 2009 SG. Guna menambah kapasitas produksi dalam beberapa tahun mendatang, SG segera mempercepat pembangunan dua pabrik di Kabupaten Pangkep (Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Pati (Jateng). Dalam pembangunan dua pabrik semen baru dengan total kapasitas 5 juta ton tersebut, SG akan mengucurkan dana sekitar 200-300 juta dolar AS.
Disamping itu, dalam menyikapi krisis energi yang dialami PT PLN (Persero), SG juga akan memulai pembangunan 10 pembangkit listrik tenaga uap 410 MW dengan total investasi 573 juta dolar AS. PLTU berbahan bakar batubara itu akan dibangun di Tuban, Jawa Timur sebesar 2x65 MW, Indarung (Sumatera Barat) 3 x 35 MW, Biringere Pangkep (Sulawesi Selatan) 1x35MW, dan empat pembangkit baru dengan masing-masing 35 MW.
Dalam pembiayaan investasi pembangunan pabrik dan pembangkit tersebut, menurut Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Heru D Adinegoro, pihaknya akan mencari pinjaman atau menerbitkan obligasi global. Skema pembiayaan sudah ditemukan pada triwulan I sehingga pemancangan tiang pertama pabrik dapat dilakukan pada triwulan kedua.
''Ada banyak alternatif seperti pinjaman bank. Karena, tidak mungkin kebutuhan dana ditutup hanya dari obligasi karena kebutuhannya cukup besar. Intinya, kita cari sumber dana yang paling murah,'' papar Heru.
Menurut Cholil Hasan, direktur Keuangan PT SG, total investasi untuk membangun pabrik dan PLTU yang disetujui pemegang saham sebesar 1,6-1,8 miliar dolar AS.
''Nilai investasi sekitar 1,6 – 1,8 miliar itu akan terus kami kaji. Belum final. Debottlenecking tahun depan akan komplet. Penambahan jalan terus. Pertumbuhan pertengahan tahun I jauh di atas target. Kalau paruh pertama di atas estimasi 20 persen dan ada pelambatan di paruh ke dua, saya kira seluruh tahun masih di atas target,'' katanya.
Cholil menambahkan, saat ini yang paling dilakukan manajemen adalah mencari waktu tepat untuk masuk pasar pendanaan itu, karena perlu kajian lebih matang. ''Semakin ditunda, suku bunga bisa semakin naik. Bukan dilema tapi tetep harus mengkaji the best timing,'' jabarnya. Saifudin melanjutkan, manajemen Semen Gresik menargetkan pabrik Pangkep dapat beroperasi pada 2011 sedangkan pabrik Pati pada 2012.
''Pembangunan pabrik di Pati menelan waktu yang lebih lama karena harus melalui proses pembebasan tanah. Sedangkan pabrik Pangkep didirikan di atas lahan milik Semen Gresik sehingga tidak perlu pembebasan lahan,'' tutur Saifuddin, karena aspek Amdal lebih cepat prosesnya dibanding pabrik di Pati.
Saifudin menambahkan, saat ini pihak SG sudah melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk pabrik di Pati. Sedangkan proses pembebasan lahan akan dimulai pada kuartal keempat tahun ini. Ia mengaku pihaknya kini tengah bernegosiasi dengan para pemilik tanah. ''Harga tanah di wilayah sana sekitar Rp 35-50 ribu per meter. Soal total dana yang kami siapkan kami belum tahu. Yang pasti luas area pabrik sekitar 14 ribu hektare (ha),'' katanya. -zaky al hamzah-
Industri Elektronik Butuh 2,5 Miliar Dolar AS
Sumber foto : www.balancepers.com
JAKARTA -- Pemerintah menyatakan pertumbuhan sektor industri elektronik membutuhkan investasi lebih kurang 2,5 miliar dolar AS dalam jangka waktu 5 tahun (2005-2009). Hingga tahun ini, dilaporkan realisasi investasi telah mencapai 70 persen dari target atau sebesar 1,75 miliar dolar AS.
Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Fahmi Idris, menegaskan sektor industri elektronik merupakan salah satu industri prioritas. Investasi sebesar 2,5 miliar dolar AS digunakan untuk memacu target pertumbuhan sektor elektronik konsumsi dan komponen sekitar 13,15 persen dan penciptaan lapangan kerja baru hingga 15.000 orang sampai tahun 2009.
''(industri) Elektronik merupakan salah satu industri yang pertumbuhannya cukup menggembirakan, disamping lokal kontennya terus meningkat,'' ujar Menperin Fahmi, dalam sambutan Pelepasan Produksi 10 juta unit televisi berwarna PT Sharp Electronics Indonesia (SEID), di Jakarta, Kamis (11/9).
Fahmi mengutarakan, hingga kini terdapat 230 perusahaan elektronik dan komponen di Indonesia. Sejauh ini Sharp dan beberapa produsen elektronik lainnya telah dan akan memproduksi beberapa produk.
PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) berencana terus berekspansi dengan nilai investasi sebesar Rp209 miliar hingga tahun depan. Selain meningkatkan produksi TV-nya yang telah mendapat berbagai penghargaan dari dalam maupun luar negeri, PT SEID, kata Fahmi, akan memperbesar lini produksi lemari es (kulkas) dan mendirikan mesin cuci.
Presiden Direktur PT SEID, Fumihiro Irie, menjelaskan, untuk peningkatan produksi kulkas dan mesin cuci, investasinya membutuhkan Rp140 miliar, masing-masing sebesar Rp100 miliar untuk pembangunan pabrik kulkas dan Rp40 miliar untuk pabrik mesin cuci.
Sedang di produk audio video, PT SEID telah menghentikan produksinya karena permintaan menurun. ''Produk audio video kurang bisa diharapkan maka kita putuskan untuk dihentikan sejak Februari 2008. Dana investasinya kita alihkan untuk mesin cuci,'' jelas Fumihiro.
Produksi perdana Sharp yakni televisi hitam putih mulai dibuat pada 11 Maret 1971 dengan kapasitas produksi sebanyak 1500 unit per bulan dengan ukuran 20 inchi. Sharp menargetkan penjualan TV sebanyak 1,5 juta unit antara periode April 2008 sampai Maret 2009 dengan target pangsa pasar 30 persen untuk total CRT TV.
''Selama lebih dari 37 tahun, Sharp memberikan kontribusi bagi konsumen Indonesia. TV Sharp akan menfokuskan diri pada pasar domestik, tentunya memproduksi produk-produk yang cocok bagi konsumen disini,'' katanya.
Selain Sharp, Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Departemen Perindustrian (Depperin) RI, Budi Darmadi, memaparkan, realisasi investasi juga dilakukan oleh PT LG Electronics Indonesia (LGEIN). ''LG juga sudah realisasikan investasi. Mereka mengembangkan produk televisi sama kulkas dengan investasi 40 juta dolar AS,'' kata dia.
Data BPS yang diolah Depperin menyebutkan, hingga Juni 2008, total realisasi investasi dan ekspansi di sektor elektronik tersebut mencapai 320 juta dolar AS. ''Artinya, informasi ini cukup optimis dapat mencapai target (pertumbuhan industri elektronik),'' papar Fahmi.
Untuk mendorong peningkatan investasi, Fahmi menjelaskan, pemerintah terus berupaya menciptrakan iklim investasi yang lebih kondusif. Kendati dalam beberapa waktu terakhir masih banyak kendala yang menghadang, berupa kerusakan infrastruktur seperti kemacetan di ruas jalan utama dan krisis daya listrik yang menghambat arus ekspor – impor.
Kerusakan infrastruktur, dikatakan, telah menjadi persoalan klise yang bisa menimbulkan penurunan daya saing. ''Pemerintah tetap berupaya keras untuk memperbaiki keadaan. Caranya, pemerintah memberikan fasilitas fiskal, sistem pajak, dan penyelesaian UU Ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif,'' jelas Fahmi.
Budi menambahkan, penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dapat menjadi stimulus untuk itu. ''Pada 2004, industri elektronik tumbuh hingga 30 persen. Kami yakin penghapusan PPnBM akan mendongkrak pertumbuhan sektor elektronik lebih besar dari 13,15 persen,'' tuturnya. Saat ini, lokasi industri elektronika masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan Batam. Sehingga diperlukan upaya untuk penyebaran industri di daerah lainnya. --zaky al hamzah--
Mendag: Tahun ini Tidak Akan Impor Beras
JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu yakin tahun ini pemerintah tidak memerlukan kebijakan impor beras untuk mengamankan stok nasional. Hal itu didasarkan pada ketersediaan stok yang masih aman hingga akhir tahun. Pemerintah masih mempertahankan sejumlah insentif bagi petani untuk menggenjot produktivitas padi karena tiga bulan ke depan masih berlangsung musim panen gaduh (panen kedua).
''Yang penting sekarang bagaimana menjaga stok. Kita cukup yakin tidak harus impor, karena stok (beras) di Bulog mencukupi, termasuk untuk pasokan raskin (beras bagi rakyat miskin),'' ujar Mendag Mari, disela-sela kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (10/9). Ikut mendampingi Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar, serta pejabat Pemprov DKI.
Kunjungan mendag bertujuan memastikan pasokan beras untuk bulan Ramadhan, lebaran Idul Fitri, Natal hingga Tahun Baru. ''Dan ternyata stok sangat mencukupi, begitu juga harga stabil, tidak hanya selama Ramadhan dan Lebaran, tapi berlanjut hingga Natal dan tahun Baru,'' ujarnya.
Menurut Mari, keberhasilan ketersediaan stok terutama harga yang stabil disebabkan produksi yang meningkat dan keberhasilan Bulog dalam melakukan pengadaan beras. Dikatakan, seperti umumnya, harga beras akan melambung saat Ramadan dan Lebaran.
Namun, ternyata hasil pantauan di PIBC, kata Mari, harga beras tetap stabil hingga akhir tahun. "Saat ini harga Rp5.000 untuk yang termurah, rata-rata harga beras Rp6.000. Selama beberapa bulan ini ya segitu. Saya monitor tiap hari, harga stabil," tutur Mari.
''Justru kalau ada kenaikan hanya di beberapa titik, tidak merata,'' tambah Mustafa. Mustafa menambahkan, stok beras di gudang Bulog mencapai 1,9 juta ton sampai akhir tahun dengan kebutuhan konsumsi rata-rata 300 ribu ton per bulan. Sehingga dalam enam bulan ke depan, stok beras aman. Jumlah stok tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebanyak 1,6 juta ton. Disamping itu, harga beras berbagai jenis sangat stabil.
Yang kedua, katanya, pengadaan dalam negeri juga kuat. Tahun lalu Bulog hanya sanggup menyerap 1,76 juta ton sampai akhir tahun. Tahun ini ditarget hingga 3 juta ton, dan pada bulan September saja pengadaan beras sudah mencapai 2,54 juta ton dari sisi pengadaan. Mustafa berharap dalam empat bulan ke depan tidak terjadi bencana banjir, kemarau panjang atau bencana alam lain, agar pasokan stok aman hingga tidak ada kebijakan impor.
''(pengadaan beras dari dalam negeri) Itu sudah luar biasa walaupun kita masih ingin meningkatkan lagi sampai akhir tahun karena ada musim gaduh, dibandingkan tahun lalu lalu tidak ada musim gaduh. Jadi dari sisi pengadaan kuat dan stabilisasi harga juga bagus, jadi semua amanlah,'' tegas Mustafa.
Guna semakin memantapkan stok nasional, menurut mendag, pemerintah terus mempertahankan sejumlah insentif bagi petani agar masih bersemangat memproduksi padi. Diantaranya pemberian benih, jaminan ketersediaan pupuk hingga subsidi, serta kepastian pembelian melalui skema harga pembelian pemerintah (HPP), atau jika diperlukan lewat non-HPP.
''Bulog bisa membeli dengan HPP dan non HPP dan melakukan penyesuaian. Ini yang penting, kita mempunyai sistem yang baik,'' katanya.
Keberhasilan Bulog mengamankan stok beras dan menstabilkan harga diakui Roesdy Syah, pemilik gudang di PIBC. Menurutnya, jika tahun ini merupakan tahun yang diharapkan semua pedagang, harga stabil, stok terjamin, dan tidak banyak spekulan. ''Kami juga bangga hingga bulan ini tidak ada impor, kalau itu dipertahankan maka tidak ada spekulan yang biasa mempermainkan harga,'' ujar Syah, yang juga pengurus Koperasi Pedagang PIBC.
Pengiriman di daerah defisit
Sementara itu, pengiriman beras umumnya di kawasan Indonesia bagian timur yang masuk daftar defisit. Selain dari wilayah Jakarta dan Jateng dan Jatim, pengiriman beras ke daerah defisit didatangkan dari Sulawesi Selatan (Sulsel). ''Yang perlu diwaspadai adalah cuaca, dan menjamin transportasi tidak terganggu. Kita koordinasi juga dengan BMG, soalnya untuk daera terpencil di pulau-pulau kadang kesulitan pengiriman mengingat ombaknya tinggi,'' jelas mendag.
Sementara, Bulog sendiri menyiapkan stok 4 juta ton di 1.600 gudang tersebar di seluruh Indonesia. Mustafa memerintahkan agar setiap gudang bulog tidak kekurangan stok beras minimal tiga bulan. Pendistribusian ke daerah terpencil berasal dari gudang-gudang bulog ini.
Mengenai prediksi di bulan September akan terjadi inflasi akibat daya beli masyarakat rendah serta kenaikan harga menjelang lebaran, mendag mengatakan untuk beras sumbangan inflasi bagi APBN justru rendah, bahkan tidak ada sama sekali.
Sebaliknya, menurut Mustafa, pada bulan Januari hingga April 2008 lalu, untuk komoditi beras mengalami deflasi. Ini menunjukkan jika harga beras berbagai merek terjangkau masyarakat. ''Jika harga beras stabil dan tidak naik, maka harga kebutuhan pokok lain akan ikut tidak naik,'' tutur Mustafa.
Prediksi inflansi september meningkat tidak? Mendag: september umumnya kalau lebaran ada aja harga lain yang naik. Kalau beras siih sumbangan untuk inflansi, tidak menyumbang kenaikan pada inflansi. --zaky al hamzah--
''Yang penting sekarang bagaimana menjaga stok. Kita cukup yakin tidak harus impor, karena stok (beras) di Bulog mencukupi, termasuk untuk pasokan raskin (beras bagi rakyat miskin),'' ujar Mendag Mari, disela-sela kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (10/9). Ikut mendampingi Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar, serta pejabat Pemprov DKI.
Kunjungan mendag bertujuan memastikan pasokan beras untuk bulan Ramadhan, lebaran Idul Fitri, Natal hingga Tahun Baru. ''Dan ternyata stok sangat mencukupi, begitu juga harga stabil, tidak hanya selama Ramadhan dan Lebaran, tapi berlanjut hingga Natal dan tahun Baru,'' ujarnya.
Menurut Mari, keberhasilan ketersediaan stok terutama harga yang stabil disebabkan produksi yang meningkat dan keberhasilan Bulog dalam melakukan pengadaan beras. Dikatakan, seperti umumnya, harga beras akan melambung saat Ramadan dan Lebaran.
Namun, ternyata hasil pantauan di PIBC, kata Mari, harga beras tetap stabil hingga akhir tahun. "Saat ini harga Rp5.000 untuk yang termurah, rata-rata harga beras Rp6.000. Selama beberapa bulan ini ya segitu. Saya monitor tiap hari, harga stabil," tutur Mari.
''Justru kalau ada kenaikan hanya di beberapa titik, tidak merata,'' tambah Mustafa. Mustafa menambahkan, stok beras di gudang Bulog mencapai 1,9 juta ton sampai akhir tahun dengan kebutuhan konsumsi rata-rata 300 ribu ton per bulan. Sehingga dalam enam bulan ke depan, stok beras aman. Jumlah stok tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebanyak 1,6 juta ton. Disamping itu, harga beras berbagai jenis sangat stabil.
Yang kedua, katanya, pengadaan dalam negeri juga kuat. Tahun lalu Bulog hanya sanggup menyerap 1,76 juta ton sampai akhir tahun. Tahun ini ditarget hingga 3 juta ton, dan pada bulan September saja pengadaan beras sudah mencapai 2,54 juta ton dari sisi pengadaan. Mustafa berharap dalam empat bulan ke depan tidak terjadi bencana banjir, kemarau panjang atau bencana alam lain, agar pasokan stok aman hingga tidak ada kebijakan impor.
''(pengadaan beras dari dalam negeri) Itu sudah luar biasa walaupun kita masih ingin meningkatkan lagi sampai akhir tahun karena ada musim gaduh, dibandingkan tahun lalu lalu tidak ada musim gaduh. Jadi dari sisi pengadaan kuat dan stabilisasi harga juga bagus, jadi semua amanlah,'' tegas Mustafa.
Guna semakin memantapkan stok nasional, menurut mendag, pemerintah terus mempertahankan sejumlah insentif bagi petani agar masih bersemangat memproduksi padi. Diantaranya pemberian benih, jaminan ketersediaan pupuk hingga subsidi, serta kepastian pembelian melalui skema harga pembelian pemerintah (HPP), atau jika diperlukan lewat non-HPP.
''Bulog bisa membeli dengan HPP dan non HPP dan melakukan penyesuaian. Ini yang penting, kita mempunyai sistem yang baik,'' katanya.
Keberhasilan Bulog mengamankan stok beras dan menstabilkan harga diakui Roesdy Syah, pemilik gudang di PIBC. Menurutnya, jika tahun ini merupakan tahun yang diharapkan semua pedagang, harga stabil, stok terjamin, dan tidak banyak spekulan. ''Kami juga bangga hingga bulan ini tidak ada impor, kalau itu dipertahankan maka tidak ada spekulan yang biasa mempermainkan harga,'' ujar Syah, yang juga pengurus Koperasi Pedagang PIBC.
Pengiriman di daerah defisit
Sementara itu, pengiriman beras umumnya di kawasan Indonesia bagian timur yang masuk daftar defisit. Selain dari wilayah Jakarta dan Jateng dan Jatim, pengiriman beras ke daerah defisit didatangkan dari Sulawesi Selatan (Sulsel). ''Yang perlu diwaspadai adalah cuaca, dan menjamin transportasi tidak terganggu. Kita koordinasi juga dengan BMG, soalnya untuk daera terpencil di pulau-pulau kadang kesulitan pengiriman mengingat ombaknya tinggi,'' jelas mendag.
Sementara, Bulog sendiri menyiapkan stok 4 juta ton di 1.600 gudang tersebar di seluruh Indonesia. Mustafa memerintahkan agar setiap gudang bulog tidak kekurangan stok beras minimal tiga bulan. Pendistribusian ke daerah terpencil berasal dari gudang-gudang bulog ini.
Mengenai prediksi di bulan September akan terjadi inflasi akibat daya beli masyarakat rendah serta kenaikan harga menjelang lebaran, mendag mengatakan untuk beras sumbangan inflasi bagi APBN justru rendah, bahkan tidak ada sama sekali.
Sebaliknya, menurut Mustafa, pada bulan Januari hingga April 2008 lalu, untuk komoditi beras mengalami deflasi. Ini menunjukkan jika harga beras berbagai merek terjangkau masyarakat. ''Jika harga beras stabil dan tidak naik, maka harga kebutuhan pokok lain akan ikut tidak naik,'' tutur Mustafa.
Prediksi inflansi september meningkat tidak? Mendag: september umumnya kalau lebaran ada aja harga lain yang naik. Kalau beras siih sumbangan untuk inflansi, tidak menyumbang kenaikan pada inflansi. --zaky al hamzah--
'Kemandirian Industri Baja Nasional Harus Didorong'
JAKARTA -- Kalangan industri baja nasional masih banyak menghadapi kendala. Dari persoalan energi baik pasokan maupun harga yang terus meningkat, juga persoalan ketersediaan bahan baku. Disamping itu konflik industri di sektor hilir maupun hulu masih terus muncul sehingga menimbulkan kurangnya harmonisasi antar industri. Karena itu, sudah saatnya diperlukan kesatuan dari semua industri baja nasional agar muncul kemandirian didalam pasar dalam negeri.
Demikian dikatakan Ketua umum Asosiasi Industri Baja dan Besi Indonesia (Indonesian Iron & Steel Industry Association/IISIA), Fazwar Bujang, dalam peresmian IISIA di Jakarta, Senin (8/9) sore.
Menurut Hidajat Triseputro, direktur eksekutif IISIA, jumlah asosiasi dan perusahaan baja yang tergabung dalam IISIA mencapai 30 asosiasi dan 180 perusahaan. ''Keberadaan IISIA ini untuk memperkuat pasar dalam negeri, serta mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan menambah jumlah konsumsi dalam negeri. Karena utilisasi pasar lokal baru 60 persen, belum terserap secara penuh,'' katanya.
Fazwar yang juga direktur utama PT Krakatau Steel (Persero) mengungkapkan sebagai negara berkembang, daya saing industri baja Indonesia masih kalah dibanding industri baja di negara berkembang lain seperti India. Industri baja nasional juga kurang memiliki landasan kuat untuk berkembang dan ini bisa dipahami karena sejumlah persoalan yang masih mengganjal.
''Hampir semua industri baja, diluar KS, Gunung Garuda maupun Ispat (anak perusahaan ArcelorMittal, industri baja asal India), kurang memiliki program terpadu pada semi finish. Ketergantungan dengan bahan baku impor masih tinggi,'' kata Fazwar.
Padahal dari sisi konsumsi, pada akhir tahun 2008 nanti terjadi peningkatan konsumsi baja sebanyak 10 juta ton, atau naik dibanding konsumsi tahun 2007 sebanyak 7 juta ton. ''Sementara, impor baja masih sangat tinggi, dibanding produksi'' katanya.
Mengutip BPS, selama Januari-Juni 2008, impor baja nasional melonjak sekitar 30 persen dari 4,54 juta ton pada periode sama tahun lalu menjadi 5,88 juta ton dengan total nilai 4,33 miliar dolar AS.
Volume produksi baja domestik yang hanya sekitar 2 juta ton-stagnan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu-pada akhirnya menciptakan jurang kesenjangan yang semakin lebar terhadap konsumsi sehingga memicu impor besar-besaran.
Irvan Kamal Hakim, wakil ketua IISIA, menjelaskan jika impor illegal terjadi akibat tidak bayar bea masuk (BM). Dari beberapa tempat, importir memanfaatkan celah aturan antidumping. Jika hal ini dibiarkan, menurut Irvan, hal itu akan mengganggu pasar baja di dalam negeri.
''Banyak industri yang kolaps karena ketergantungan dengan impor baja ilegal sangat tinggi. Karenannya, lewat IISIA ini kita berusaha mencari solusi bersama,'' tutur Irvan, yang juga direktur Pemasaran PT KS (Persero) ini.
Menurut Fazwar, ketergantungan tersebut lambat laun harus dikurangi dengan mengkonsumsi baja nasional yang semakin kompetitif. Caranya, pemerintah ikut mendorong industri manufaktur menggunakan bahan baku lokal, disamping juga meningkatkan pembangunan infrastruktur agar konsumsi baja nasional bisa semakin meningkat.
Saat ini, katanya, konsumsi baja di Indonesia masih 30 kilogram per kapita per tahun. Jumlah tersebut berbeda jauh dengan konsumsi baja di China yang mencapai lebih 300 kilogram per kapita per tahun, meski sekitar 60-70 persen diantaranya digunakan untuk infrastruktur.
''Kalau pemerintah menggenjot infrastruktur, maka dapat dibayangkan berapa peningkatan konsumsi baja nasional di Indonesia. Ini tentu akan menggerakkan industri baja untuk juga meningkatkan produksinya,'' jelasnya.
Kemudian persoalan berikut berdirinya IISIA, katanya, adalah persoalan harga energi yang tinggi dan pasokan bahan baku yang terus bekurang. Fazwar mencontohkan pada tiga tahun lalu, pengusaha ramai-ramai mendirikan pabrik pipa namun, akibat kekurangan bahan baku pipa, banyak industri yang akhirnya kolaps. Kemudian 12 pabrik paku di Jatim juga mengalami hal serupa, kesulitan bahan baku.
Karenanya, menurut Fazwar, industri baja harus bersatu padu mendata persoalan yang dihadapi semua industri, dan dicari penyelesaiannya. ''Di IISIA ini, semua asosiasi serta industri bisa berbagi dan mencari pemecahan bukan jangka pendek, namun jangka menengah dan jangka panjang,'' katanya.
Ketika ditanya apakah kemunculan IISIA ini juga untuk menghadapi persaingan bisnis baja dan besi di pasar nasional dengan perusahaan asing yang mulai berusaha memperbesar pasarnya disini, Fazwar menjawab jika hal tersebut bukan merupakan tujuan utama keberadaan IISIA ini.
''Kita justru berharap investor asing masuk di Indonesia sehingga bisa ikut mengembangkan industri baja disini. Memang banyak investor yang minat, tapi yang merealisasikan hanya segelintir,'' katanya. Terpenting, menurut Fazwar, pembentukan IISIA ini untuk memperkuat pasar dalam negeri, sehingga sedikit demi sedikit konsumsi impor bisa berkurang. ''Kita sangat berharap jadi tuan di rumah sendiri,'' tandas Fazwar.
Ia menekankan, IISIA muncul untuk memperkuat industri baja nasional, serta menjadikan semakin solid, dan padu dan bisa menghadapi persoalan-persoalan secara bersama-sama. ''Persaingan bisnis baja kan semakin ketat,'' katanya. -zaky al hamzah-
Demikian dikatakan Ketua umum Asosiasi Industri Baja dan Besi Indonesia (Indonesian Iron & Steel Industry Association/IISIA), Fazwar Bujang, dalam peresmian IISIA di Jakarta, Senin (8/9) sore.
Menurut Hidajat Triseputro, direktur eksekutif IISIA, jumlah asosiasi dan perusahaan baja yang tergabung dalam IISIA mencapai 30 asosiasi dan 180 perusahaan. ''Keberadaan IISIA ini untuk memperkuat pasar dalam negeri, serta mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan menambah jumlah konsumsi dalam negeri. Karena utilisasi pasar lokal baru 60 persen, belum terserap secara penuh,'' katanya.
Fazwar yang juga direktur utama PT Krakatau Steel (Persero) mengungkapkan sebagai negara berkembang, daya saing industri baja Indonesia masih kalah dibanding industri baja di negara berkembang lain seperti India. Industri baja nasional juga kurang memiliki landasan kuat untuk berkembang dan ini bisa dipahami karena sejumlah persoalan yang masih mengganjal.
''Hampir semua industri baja, diluar KS, Gunung Garuda maupun Ispat (anak perusahaan ArcelorMittal, industri baja asal India), kurang memiliki program terpadu pada semi finish. Ketergantungan dengan bahan baku impor masih tinggi,'' kata Fazwar.
Padahal dari sisi konsumsi, pada akhir tahun 2008 nanti terjadi peningkatan konsumsi baja sebanyak 10 juta ton, atau naik dibanding konsumsi tahun 2007 sebanyak 7 juta ton. ''Sementara, impor baja masih sangat tinggi, dibanding produksi'' katanya.
Mengutip BPS, selama Januari-Juni 2008, impor baja nasional melonjak sekitar 30 persen dari 4,54 juta ton pada periode sama tahun lalu menjadi 5,88 juta ton dengan total nilai 4,33 miliar dolar AS.
Volume produksi baja domestik yang hanya sekitar 2 juta ton-stagnan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu-pada akhirnya menciptakan jurang kesenjangan yang semakin lebar terhadap konsumsi sehingga memicu impor besar-besaran.
Irvan Kamal Hakim, wakil ketua IISIA, menjelaskan jika impor illegal terjadi akibat tidak bayar bea masuk (BM). Dari beberapa tempat, importir memanfaatkan celah aturan antidumping. Jika hal ini dibiarkan, menurut Irvan, hal itu akan mengganggu pasar baja di dalam negeri.
''Banyak industri yang kolaps karena ketergantungan dengan impor baja ilegal sangat tinggi. Karenannya, lewat IISIA ini kita berusaha mencari solusi bersama,'' tutur Irvan, yang juga direktur Pemasaran PT KS (Persero) ini.
Menurut Fazwar, ketergantungan tersebut lambat laun harus dikurangi dengan mengkonsumsi baja nasional yang semakin kompetitif. Caranya, pemerintah ikut mendorong industri manufaktur menggunakan bahan baku lokal, disamping juga meningkatkan pembangunan infrastruktur agar konsumsi baja nasional bisa semakin meningkat.
Saat ini, katanya, konsumsi baja di Indonesia masih 30 kilogram per kapita per tahun. Jumlah tersebut berbeda jauh dengan konsumsi baja di China yang mencapai lebih 300 kilogram per kapita per tahun, meski sekitar 60-70 persen diantaranya digunakan untuk infrastruktur.
''Kalau pemerintah menggenjot infrastruktur, maka dapat dibayangkan berapa peningkatan konsumsi baja nasional di Indonesia. Ini tentu akan menggerakkan industri baja untuk juga meningkatkan produksinya,'' jelasnya.
Kemudian persoalan berikut berdirinya IISIA, katanya, adalah persoalan harga energi yang tinggi dan pasokan bahan baku yang terus bekurang. Fazwar mencontohkan pada tiga tahun lalu, pengusaha ramai-ramai mendirikan pabrik pipa namun, akibat kekurangan bahan baku pipa, banyak industri yang akhirnya kolaps. Kemudian 12 pabrik paku di Jatim juga mengalami hal serupa, kesulitan bahan baku.
Karenanya, menurut Fazwar, industri baja harus bersatu padu mendata persoalan yang dihadapi semua industri, dan dicari penyelesaiannya. ''Di IISIA ini, semua asosiasi serta industri bisa berbagi dan mencari pemecahan bukan jangka pendek, namun jangka menengah dan jangka panjang,'' katanya.
Ketika ditanya apakah kemunculan IISIA ini juga untuk menghadapi persaingan bisnis baja dan besi di pasar nasional dengan perusahaan asing yang mulai berusaha memperbesar pasarnya disini, Fazwar menjawab jika hal tersebut bukan merupakan tujuan utama keberadaan IISIA ini.
''Kita justru berharap investor asing masuk di Indonesia sehingga bisa ikut mengembangkan industri baja disini. Memang banyak investor yang minat, tapi yang merealisasikan hanya segelintir,'' katanya. Terpenting, menurut Fazwar, pembentukan IISIA ini untuk memperkuat pasar dalam negeri, sehingga sedikit demi sedikit konsumsi impor bisa berkurang. ''Kita sangat berharap jadi tuan di rumah sendiri,'' tandas Fazwar.
Ia menekankan, IISIA muncul untuk memperkuat industri baja nasional, serta menjadikan semakin solid, dan padu dan bisa menghadapi persoalan-persoalan secara bersama-sama. ''Persaingan bisnis baja kan semakin ketat,'' katanya. -zaky al hamzah-
Pendaftaran Batik ke Unesco Bisa Tekan Impor Ilegal
Sumber foto: www.cuti.com.my
JAKARTA -- Pemerintah sudah menyerahkan berkas nominasi batik Indonesia kepada Unesco (Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan) untuk diinkripsi pada daftar Representatif Budaya Tak benda Warisan Manusia (Representative Intangible Cultural Heritage of Humanity). Dengan pengakuan tersebut, sedikit demi sedikit akan mengurangi impor ilegal batik yang masih marak di Indonesia.
Dirjen Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian (Depperin) RI, Fauzi Aziz, mengatakan, pada tahun 2007 kemarin, nilai produksi batik nasional setara dengan Rp2,9 triliun atau naik 10 persen dibanding produksi tahun 2006. Dari jumlah produksi Rp 2,9 triliun, keberadaan produk ilegal asal China yang mendistorsi produksi nasional sebanyak maksimal 10 persen.
''Dengana adanya pengakuan Unesco ini maka akan mendorong peningkatan produksi dalam negeri, dan secara otomatis menekan impor ilegal,'' tandas Fauzi, usai pembukaan Pameran Gelar Batik Nusantara di Jakarta, Senin (8/9).
Fauzi menjelaskan, sebenarnya bagi kalangan pengusaha batik nasional sendiri keberadaan impor batik belum mempengaruhi penjualan karena memiliki pasarnya sendiri-sendiri. Apalagi, baju bermotif batik yang diimpor dari China sebenarnya bukan disebut batik.
''Tapi, itu namanya produk tekstil bermotif batik, kalau batik sendiri kan memiliki kekhasan, yakni tulis, cap dan kombinasi tulis dan cap. Tapi, kalau pakaian bermotif batik dari China hanya disablon saja,'' ujarnya.
''Kebanyakan produk asal China itu bukan batik tapi kain biasa yang bermotif batik. Produsen nasional tidak terlalu memperdulikan hal itu," tambahnya.
Impor batik ilegal ke Indonesia pada tahun 2008, menurutnya, diestimasi senilai Rp 290 miliar. Produk selundupan ini sebagian besar berasal dari China dan mulai merambah masuk pasar batik nasional sejak tiga tahun belakangan ini. Contohnya di Mangga Dua Square dan Pasar Tanah Abang Jakarta.
Kendati demikian, Depperin berusaha melindungi industri dalam negeri agar secara perlahan tidak menggerus produksi maupun pasar dalam negeri. Untuk hal ini, Depperin, tutur Fauzi, sudah melayangkan surat resmi ke Departemen Perdagangan (Depdag) dua kali guna menindaklanjuti kebijakan razia batik bermotif impor, meski importir produk tekstil bermotif batik memasarkan ke Indonesia secara sah.
Meski importir produk tekstil bermotif batik bertindak sah memasukkan produknya ke Indonesia dengan membayar bea masuk, namun Depperin berkepentingan melinduingi industri tekstil khususnya rumah tangga, karena industri ini menjadi salah satu penopang IKM nasional dengan 48.300 unit.
"Bayangkan saja, sektor ini tercatat telah mempekerjakan 792.300 orang tenaga kerja. Jadi musti dijaga dengan baik," kata Fauzi.
Lebih lanjut, dengan terdaftarnya batik Indonesia bisa masuk ke dalam Daftar Representatif Budaya Tak Benda Warisan Manusia UNESCO maka pemerintah diwajibkan untuk mempertahankan kelestariannya dan membuat program konkret untuk melestarikannya.
Dengan demikian, tandas Fauzi, pemerintah wajib melindungi produk batik dengan menyiapkan perangkat hukum khusus untuk melindungi batik Indonesia supaya tidak ada pihak lain yang mengakui sebagai milik mereka.
''Sudah pasti pemerintah ikut bertanggungjawab penuh agar produk batik tidak diganggu oleh negara lain, termask pengusaha di negara lain yang berusaha mencontoh produk ini,'' katanya. ''UNESCO tentunya akan mendukung upaya pelestarian yang dilakukan,'' sambungnya.
Menteri Perindustrian (Menperin) RI Fahmi Idris, dalam sambutan tertulisnya, menyatakan sebagai karya seni bangsa Indonesia maka batik harus dilindungi dari pemalsuan produk-produk batik tersebut.
''Untuk itu, Depperin bekerjasama dengan Yayasan Batik Indonesia tengah memproses suatu batikmark dengan logo 'Batik Indonesia'. Logo ini direncanakan sebagai pembeda batik cap, batik tulis, batik kombinasi tulis dan cap serta tekstil dengan motif batik,'' ujar menperin.
Depperin, tambahnya, juga mendukung pendirian museum batik di daerah-daeah potensial seperti Museum Batik Surakarta di Solo, Museum Batik Pekalongan dan Museum Batik Danarhadi di Solo, sebagai pelestarian batik sebagai warisan budaya. --zaky--
Indonesia Tanpa Asap dengan Anggaran Seadanya
Sumber foto: www.rimbaraya.wordpress.com
Citra Indonesia babak belur di hadapan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Kebakaran hutan di sejumlah daerah di Propinsi Riau, serta sebagian kabupaten di Sumatera Utara (Sumut) dan Kalimantan me-'nasbih'-kan Indonesia sebagai negara eksportir asap nomor satu di kawasan Asean.
Tudingan dari berbagai kepala negara tetangga terhadap Indonesia di tahun 2006 itu tidak bisa terbantahkan karena kenyataan memaparkan bahwa saat itu di wilayah Indonesia ada sekitar 146.264 titik api atau hotspot.
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan merasa perlu meminta maaf atas tamu tak diundang yang mampir ke negara jiran itu. Pada tahun sama, Propinsi Riau --yang lahan hutan paling luas terbakar-- dijadikan sebagai pusat monitoring kebakaran hutan dan lahan dalam Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN.
Kesiapan Provinsi Riau untuk menjadi pusat monitoring kebakaran hutan dan lahan se-ASEAN dibuktikan dengan menyiapkan personel, sarana dan prasarana. Serta adanya bantuan anggaran penanggulangan kebakaran dari ABPD Provinsi Riau, sebesar Rp 2 miliar.
Namun, yang perlu disyukuri aib kelam itu telah berlalu. Pemerintah melalui Departemen Kehutanan (Dephut), bersama Pemprov Riau dan segenap lembaga terkait berjibaku untuk mengendalikan asap yang berasal dari hutan dan lahan yang terbakar. Hasilnya, di tahun 2007 titik api berkurang signifikan hanya tersisa 30 persen dibanding tahun 2006 menjadi 37.189 titik. Angka itu terus ditekan hingga tahun 2008 ini ditargetkan titik api hanya tersisa 4.509 titik.
Dephut sendiri bahkan berani memasang target pada tahun 2009 nanti, diupayakan tidak ada lagi asap dari hutan yang terbakar. ''Alias nol persen asap di tahun depan. Jikapun tetap ada, titik api di tahun 2009, ditargetkan hanya maksimal 10 persen dari posisi tahun 2006,'' ujar Kasubid Analisis Informasi Pusinfo Departemen Kehutanan (Dephut), Bintoro, dalam kunjungan ke Riau, pekan kemarin.
Hanya saja persoalannya tidak semudah menetapkan target. Angka-angka itu harus dicapai dengan kerja keras, sinergi, dan komitmen semua pihak. Apalagi keberadaan asap memang sulit diberantas selama pola pikir masyarakat tidak diubah.
''Pasalnya, masyarakat, terutama pendatang, masih menganggap membakar adalah cara efektif, murah dan cepat membuka lahan baru. Pola pikir ini mesti diubah, meski pemerintah, serta anggota masyarakat yang tergabung di Masyarakat Peduli Api (MPA) sudah mengingatkan kepada pelaku kebakaran,'' ujar Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau, Rachman Sidik.
Menurutnya, hingga kini belum ada peristiwa kebakaran yang terjadi dengan sendirinya. ''Kami meyakini, kebakaran itu terjadi karena ulah manusia. Kebanyakan akibat membuka lahan baru yang dilakukan sendirian orang atau sekelompok orang yang disuruh oknum perusahaan,'' ujar Rachman.
Rachman menambahkan, kebanyakan kebakaran terjadi di luar kawasan hutan tanaman industri, hutan konservasi maupun hutan untuk perkebunan. Kalau pun ada kebakaran di wilayah tersebut, biasanya terjadi akibat dilakukan warga yang merebut area kawasan hutan tersebut, atau api dari area luar hutan meloncat ke kawasan hutan.
Kepala Tim Forest Fire PT Arara Abadi, Soekrisno, di Perawang Riau, juga mengatakan hal serupa. Katanya, selama ini masyarakat di sekitar Perawang menganggap membersihkan lahan dengan cara dibakar akan meningkatkan produktivitas, murah, dan cepat.
PT Arara Abadi --anak perusahaan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk-- melakukan pembukaan lahan dengan sistem tanpa bakar. Mekanismenya adalah melakukan penebangan untuk pohon dengan diameter 5 sentimeter atau lebih, lalu sisa penebangan dibersihkan dengan alat berat. Proses pembersihan lahan memakan waktu sekitar 37 hari sebelum bisa ditanami lagi. Dengan begitu, tak lagi dibutuhkan api untuk tujuan membersihkan lahan (land clearing).
Berdasarkan data Dephut yang diolah dari pantauan satelit National Oceanic Atmosphere Administration (NOAA) di Singapura, hingga bulan Agustus jumlah titik api di Riau merupakan yang terbanyak di banding tujuh provinsi lain yang dinyatakan rawan kebakaran hutan dan lahan. Yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Teng, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.
Di Riau, jumlah sebaran titik api terbanyak antara lain terpantau di wilayah Perawang, Rokan Hulu, Siak, Kampar, dan di Pekanbaru. Tahun ini, titik api sudah terpantau sejak bulan Januari, namun baru mengalami peningkatan tajam pada bulan Juli-Agustus.
Sejak Januari 2008 di Riau terpantau 3.351 titik api, dan paling banyak pada bulan Agustus, yang mencapai 1.538 titik api. Manajer PT Arara Abadi untuk Distrik Rasau Kuning, Masagus A Manan, mengatakan, upaya pencegahan dan pengendalian titik api agar tidak menimbulkan kebakaran lahan yang diiringi munculnya asap, terus dilakukan meski musim rawan kebakaran dianggap telah berlalu.
"Ini sudah masuk bulan September dan sudah mulai hujan. Biasanya kalau sudah datang hujan, jumlah titik api tidak banyak lagi terpantau. Tetapi, bukan berarti kita bisa tenang dan tidak melakukan apa-apa. Bagi tim forest fire tidak ada kata istirahat. Tetap mengolah data dan informasi dari berbagai sumber, terutama pantauan satelit. Patroli dengan helikopter dan pengecekan di lapangan tetap kami lakukan secara rutin setiap hari," kata Masagus.
Sebaran titik api di Provinsi Riau, juga terpantau di lahan-lahan konsesi hutan tanaman industri (HTI), selain di perkebunan kelapa sawit, dan di lahan milik masyarakat. Selain itu, titik api banyak terpantau di lahan-lahan bekas konsesi HPH (hak pengusahaan hutan) yang menjadi lahan tak bertuan dan akhirnya dimanfaatkan masyarakat sebagai ladang, bahkan sebagian telah digarap menjadi kebun kelapa sawit.
Data Dephut menunjukkan, tahun ini di Riau tidak terpantau titik api di dalam kawasan hutan terutama hutan konservasi. Dari citra satelit, terlihat titik api yang kemudian meluas dan menimbulkan kebakaran dan kabut asap muncul di lahan-lahan di luar kawasan hutan. Kebakaran dan kabut asap terjadi karena adanya pembakaran lahan-lahan yang dipersiapkan untuk perkebunan, oleh masyarakat maupun pihak perusahaan.
"Kalau perusahaan HTI tidak mungkin melakukan pembakaran. Sebab, kalau tanaman kami terbakar, jelas kami rugi. Tetapi, kami akui bahwa di dalam wilayah konsesi kami ada titik api," tandas Masagus.
PT Arara Abadi memiliki fasilitas yang cukup lengkap dalam memadamkan api. Setidaknya ada 3 helikopter yang selalu siaga, selain tim forest fire yang selalu siaga dengan peralatan lengkap untuk memadamkan api.
Menurut dia, di wilayah konsesi HTI PT Arara Abadi, titik api terpantau di lahan yang berbatasan dengan lahan perkebunan dan lahan milik masyarakat. Pembersihan lahan dengan cara membakar, untuk menyiapkan lahan perkebunan, masih menjadi pilihan masyarakat maupun pihak perusahaan (perkebunan).
Jika kejadiannya memang demikian, berarti tak ada pilihan lain bagi pemerintah dan perusahaan HTI selain mengajak masyarakat untuk meminimalisasi api. PT Arara Abadi menyadari hal itu, hingga mengajak serta masyarakat di sekitar Perawang untuk mengenyahkan api juga asap. Mereka bahkan bergabung dalam kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Menurut Dephut, pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan. Itu meliputi pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.
Pelaksanaan pembakaran secara terbatas itu harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 49 dan 50 mengatur tentang masalah kebakaran hutan. Pasal 49 mengatakan bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.
Sementara pasal 50 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Pelanggaran atas pasal ini diancam dengan pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.
Selain pemegang konsesi HTI yang memiliki tim forest fire, pencegahan dan pendalian kebakaran lahan di Riau juga dilakukan oleh Dephut dengan tim Manggala Agni-nya. Tim ini fokus pada upaya menjaga kawasan hutan terutama di kawasan konservasi dari ancaman kebakaran. Namun jika ada kebakaran hutan di luar wilayah konservasi, Tim Manggala Agni juga akan turun tangan.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, Rachman Sidik mengatakan saat di ada sebanyak 14 regu Manggala Agni di Provinsi Riau masing-masing 4 regu di daerah operasi (daops) Dumai, 4 regu di Daops Siak, 2 regu di Daops Rengat, dan 4 regu di Daops Rengat.
Namun, dari sisi kesejahteraan anggota Manggala Agni, sangat jauh dari layak meski tugas mereka sangat berisiko. Giat (24 tahun), anggota Manggala Agni Daops Siak, mengaku menerima honor Rp 650 ribu per bulan ditambah uang makan Rp 150 ribu per bulan. ''Meski sangat jauh dari cukup, tapi saya dan teman-teman bekerja sungguh memadamkan api,'' kata Giat yang sudah bergabung sejak empat tahun lalu.
Selain honor minim, peralatan petugas Manggala Agni terbilang sederhana. Pacul, garpu tangan panjang, pompa pemadam tangan, serta pipa berdiameter 20 centimeter. Peralatan ini jauh dibanding peralatan pemadaman milik perusahaan pemegang HTI, seperti di PT Arara Abadi, dengan peralatan pemadam standar internasional.
Ironisnya, jika dibanding Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Riau sekitar Rp 990 miliar serta APBD 2007 senilai Rp 3,763 triliun, honor serta kelengkapan pemadam petugas Manggala Agni bagaikana langit dan bumi. Parahnya lagi, anggaran penanggulangan kebakaran hanya disediakan Pemprov Riau sebanyak Rp 2 miliar. Padahal, petugas Manggala Agni serta anggota MPA merupakan garda terdepan jika terjadi kebakaran hutan yang dapat mencoreng muka Indonesia di mata dunia.
Contoh kerugian lain, lahan gambut di Riau telah mengalami degradasi sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan. Rusaknya lahan gambut di Riau ini telah sama-sama dirasakan dampaknya, seperti bencana banjir yang terjadi pada setiap musim penghujan. Sebanyak 46 persen dari 8,1 juta hektare lahan hijau di wilayah Riau merupakan tanaman gambut, yang rentan terbakar. dari 11 kabupaten dan kota, semuanya terdapat gambut, dan yang paling parah hanya 10 kabupaten/kota.
Kerugian lain yang diakibatkan kebakaran hutan ini adalah hilangnya plasma nutfah dan keanekaragaman spesifik yang dimiliki daerah ini. Pemprov sendiri mengakui hal itu merupakan kerugian besar yang tidak dapat dinilai harganya.
Kabid Pengendalian Perusakan Lingkungan Bapedalda Propinsi Riau, Arbaini, menyadari betul hal itu. ''Kami sangat menyadari dampak kebakaran sangat besar, yang dapat mengganggu kepentingan nasional di mata negara tetangga. Makanya, Pemrov Riau bersama semua stakeholder, dibantu Dephut, berupaya optimal agar tidak ada titik api hingga akhir tahun dan tahun-tahun berikutnya,'' kata Arbaini.
Namun, dia mengaku tidak mengetahui dukungan anggaran yang disediakan Pemprov Riau dalam penanggulangan kebakaran hutan. ''Saya tidak membawa datanya. Tapi, yang pasti kita komit ikut tanggulangi kebakaran hutan,'' jawabnya, singkat.
Tentunya, semua elemen yang ikut serta dalam mengendalikan api dan asap di Provinsi Riau, baik pemerintah, pemilik HTI, juga masyarakat, telah bergerak bersama meski kadang fasilitas dan anggaran tidak menunjang. Jika tidak serius, jangan-jangan target Indonesia Tanpa Asap di Tahun 2009 hanya slogan doang, tanpa aksi nyata. (zaky al hamzah)
Pemerintah Monitor Pembayaran THR
JAKARTA -- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigraasi (Depnakertrans) serta jajaran dinas dibawahnya membentuk Posko Lebaran yang bertugas memonitor proses pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya). Posko tersebut akan melaporkan perusahaan yang tidak membayar THR kepada karyawannya, paling lambat H-7 (tujuh hari sebelum lebaran).
''Selain memonitor apakah perusahaan sudah membayar THR atau belum, Posko Lebaran ini juga membantu warga saat mudik lebaran. Kalau ada perusahaan yang belum bayar THR, segera laporkan dan akan kita tegur. Jika masih membandel, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan,'' ujar Erman Suparno, menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), di Jakarta, akhir pekan kemarin.
Pekerja yang belum menerima THR hingga H-7 diminta segera melapor melalui posko tersebut, agar segera bisa ditindaklanjuti kepada pengusaha bersangkutan. Bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, serikat pekerja serta Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), lanjut Erman, posko ini dilengkapi alat komunikasi dan alat kesehatan berupa obat dan kendaraan ambulans.
Erman menegaskan, pihaknya sudah membuat surat edaran kepada gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia berisi tentang kewajiban pembayaran THR oleh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Surat edaran itu memuat ketentuan TR diberikan kepada pekerja yang sudah bekerja minimal tiga bulan.
''Untuk yang bekerja 12 bulan, maka ketentuan THR satu kali gaji. Sedang dibawah 12 bulan, maka bisa gunakan pola proposional. Contoh, sepertiga, atau seperempat gaji pokok,'' jelasnya. ''Kalau yang kurang dari tiga bulan, pekerja ini belum layak dapat,'' tambahnya. Ketentuan THR diatur dalam Peraturan Menteri No 4/1994, THR wajib dibayarkan paling lambat sepekan sebelum hari besar keagamaan.
Ketika ditanya efektifitas posko lebaran ini, menakertrans menyatakan jika selama belum pernah ada laporan perusahaan yang tidak membayar THR. Kalaupun tidak bisa secara tunai, perusahaan tersebut bisa membayar dengan mengangsur atau diganti berupa produk barang asal nilai barang sesuai besaran hak yang diterima pekerja.
Berdasar laporan tahun 2007 lalu, berjalan sukses, atau belum ada laporan perusahaan yang tidak membayar THR. Saat bertemu dengan Ketua umum Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Sofjan Wanandi, Erman memberikan himbauan, tambahan bonus diluar THR bisa diberikan perusahaan yang memiliki keuntungan berlebih.
Sofjan menyatakan hingga kini belum ada laporan perusahaan yang menolak membayar THR. ''Sampai saat ini belum ada,'' katanya. Namun, dia mengakui sangat mungkin ada pengusaha yang tidak bisa membayarkan THR akibat kondisi perekonomian yang buruk.
Misalnya, perusahaan besar menyanggupi membayar tunjangan minimal satu bulan gaji. Sedang perusahaan menengah atau kecil hanya mampu membayarkan separuh dari gaji, bahkan sangat mungkin ada perusahaan yang tidak membayar THR sama sekali.
Umumnya, perusahaan yang akan menyatakan tidak mampu membayar tunjangan lebaran umumnya berasal dari sektor padat karya. Seperti pertekstilan, sepatu, rotan, dan elektronika. ''Tapi, bagi yang mampu memberikan THR, maka pengusaha tersebut harus mengeluarkannya karena itu peraturan dari pemerintah,'' tutur Sofjan. -zaky al hamzah-
''Selain memonitor apakah perusahaan sudah membayar THR atau belum, Posko Lebaran ini juga membantu warga saat mudik lebaran. Kalau ada perusahaan yang belum bayar THR, segera laporkan dan akan kita tegur. Jika masih membandel, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan,'' ujar Erman Suparno, menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), di Jakarta, akhir pekan kemarin.
Pekerja yang belum menerima THR hingga H-7 diminta segera melapor melalui posko tersebut, agar segera bisa ditindaklanjuti kepada pengusaha bersangkutan. Bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, serikat pekerja serta Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), lanjut Erman, posko ini dilengkapi alat komunikasi dan alat kesehatan berupa obat dan kendaraan ambulans.
Erman menegaskan, pihaknya sudah membuat surat edaran kepada gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia berisi tentang kewajiban pembayaran THR oleh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Surat edaran itu memuat ketentuan TR diberikan kepada pekerja yang sudah bekerja minimal tiga bulan.
''Untuk yang bekerja 12 bulan, maka ketentuan THR satu kali gaji. Sedang dibawah 12 bulan, maka bisa gunakan pola proposional. Contoh, sepertiga, atau seperempat gaji pokok,'' jelasnya. ''Kalau yang kurang dari tiga bulan, pekerja ini belum layak dapat,'' tambahnya. Ketentuan THR diatur dalam Peraturan Menteri No 4/1994, THR wajib dibayarkan paling lambat sepekan sebelum hari besar keagamaan.
Ketika ditanya efektifitas posko lebaran ini, menakertrans menyatakan jika selama belum pernah ada laporan perusahaan yang tidak membayar THR. Kalaupun tidak bisa secara tunai, perusahaan tersebut bisa membayar dengan mengangsur atau diganti berupa produk barang asal nilai barang sesuai besaran hak yang diterima pekerja.
Berdasar laporan tahun 2007 lalu, berjalan sukses, atau belum ada laporan perusahaan yang tidak membayar THR. Saat bertemu dengan Ketua umum Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Sofjan Wanandi, Erman memberikan himbauan, tambahan bonus diluar THR bisa diberikan perusahaan yang memiliki keuntungan berlebih.
Sofjan menyatakan hingga kini belum ada laporan perusahaan yang menolak membayar THR. ''Sampai saat ini belum ada,'' katanya. Namun, dia mengakui sangat mungkin ada pengusaha yang tidak bisa membayarkan THR akibat kondisi perekonomian yang buruk.
Misalnya, perusahaan besar menyanggupi membayar tunjangan minimal satu bulan gaji. Sedang perusahaan menengah atau kecil hanya mampu membayarkan separuh dari gaji, bahkan sangat mungkin ada perusahaan yang tidak membayar THR sama sekali.
Umumnya, perusahaan yang akan menyatakan tidak mampu membayar tunjangan lebaran umumnya berasal dari sektor padat karya. Seperti pertekstilan, sepatu, rotan, dan elektronika. ''Tapi, bagi yang mampu memberikan THR, maka pengusaha tersebut harus mengeluarkannya karena itu peraturan dari pemerintah,'' tutur Sofjan. -zaky al hamzah-
Selasa, 09 September 2008
Pengadaan Beras Dalam Negeri Capai 2,51 Juta Ton
JAKARTA -- Perum Bulog melaporkan pengadaan padi dalam negeri dari petani sudah mencapai 2,51 juta ton, dari target pengadaan nasional mencapai 2,8 juta hingga 3 juta ton. Dibanding periode sama, pengadaan tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 1990.
''Alhamdulillah, pengadaan per 5 September sudah menembus angka 2,51 juta ton. Ini sangat menggemberikan ditengah tingginya harga jual petani yang sudah diatas harga pembelian pemerintah (HPP) hingga 15 persen,'' ujar Mustafa Abubakar, direktur Utama Perum Bulog, kepada Republika, di Jakarta, Jumat (5/9).
Dengan pengadaan beras sebanyak itu, Mustafa menyatakan jika stok beras di Gudang Bulog mencapai 1,9 juta ton, atau mampu untuk kebutuhan hingga enam bulan ke depan. Termasuk untuk konsumsi raskin (beras bagi masyarakat miskin). Mustafa juga optimis jika tahun tidak ada impor beras, yang tahun lalu masih impor 1,3 juta ton dari target 1,5 juta ton.
''Pencapaian ini tidak lain karena kerja keras karyawan Bulog di berbagai daerah yang terus meyakinkan petani agar bersedia menjual padinya ke Bulog. Padahal, seperti diketahui harga jual sudah diatas HPP sejak kenaikan harga BBM bulan Mei lalu,'' terang mantan pejabat gubernur NAD ini.
Diamping kerja keras bawahannya, Mustafa tidak menampik jika tiga insentif yang diluncurkan pada awal tahun sangat efektif mendorong petani menjual berasnya ke Bulog. Diantaranya sistem cash and carry, pemberian kantong gratis, jemput bola langsung ke lahan petani.
Kemudian, untuk mengatasi gejolak kenaikan harga beras diatas HPP, Mustafa menjelaskan, pihaknya mengeluarkan kebijakan penghentian pembelian gabah/beras secara non harga pembelian pemerintah (HPP) yang sudah berlangsung sejak pekan lalu. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras di pasar tradisional (umum) menjelang hari besar keagamaan.
“Sejak 20 Agustus lalu kami telah menghentikan pembelian beras non HPP dan mulai 21 Agustus sudah tidak lagi mengadakan kontrak. Sehingga, harga kembali relatif stabil,” kata Mustafa. Pembelian dengan non HPP menjadi salah satu alternatif Perum Bulog untuk memenuhi target pengadaan sebanyak 3,8 juta ton setara beras.
Mustafa masih optimis, dalam empat bulan ke depan, penyerapan padi dari petani masih berlangsung dan mencapai target, karena selama tiga bulan ke depan masih terjadi musim panen gaduh di empat propinsi, yakni Jatim, Jateng, Jabar dan Sulsel. ''Panen berlangsung sampai akhir Oktober atau awal Nopember. Kami optimis target pengadaan (dalam negeri) tercapai,'' jelasnya.
Menurut Mustafa, selama ini pengadaan gabah/beras Bulog melalui jalur PSO (public service obligation) sesuai HPP. Dalam Inpres tentang Perberasan, pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) Rp2.200/kg, gabah kering giling (GKG) Rp2.800/kg dan beras Rp4.300/kg.
Pengadaan beras Bulog digunakan untuk penyaluran beras masyarakat miskin (raskin) sebanyak 15 kg per bulan selama 12 bulan untuk 19,1 juta rumah tangga miskin(RTM). Selain itu Bulog juga harus memasok beras untuk TNI/Polri dan lembaga pemasyarakatan. Jadi setiap bulan Bulog harus menyalurkan beras sebanyak 300 ribu ton.
Mustafa menjelaskan instrumen buka tutup pembelian beras dengan harga non HPP menjadi salah satu cara Bulog untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras di pasar, terutama menghadapai hari besar keagaamaan. “Dengan menghentikan pembelian beras non HPP terbukti pasokan beras ke pasar bertambah besar,” kata Mustafa yang menjabat sejak tahun 2007 lalu. --zaky al hamzah--
''Alhamdulillah, pengadaan per 5 September sudah menembus angka 2,51 juta ton. Ini sangat menggemberikan ditengah tingginya harga jual petani yang sudah diatas harga pembelian pemerintah (HPP) hingga 15 persen,'' ujar Mustafa Abubakar, direktur Utama Perum Bulog, kepada Republika, di Jakarta, Jumat (5/9).
Dengan pengadaan beras sebanyak itu, Mustafa menyatakan jika stok beras di Gudang Bulog mencapai 1,9 juta ton, atau mampu untuk kebutuhan hingga enam bulan ke depan. Termasuk untuk konsumsi raskin (beras bagi masyarakat miskin). Mustafa juga optimis jika tahun tidak ada impor beras, yang tahun lalu masih impor 1,3 juta ton dari target 1,5 juta ton.
''Pencapaian ini tidak lain karena kerja keras karyawan Bulog di berbagai daerah yang terus meyakinkan petani agar bersedia menjual padinya ke Bulog. Padahal, seperti diketahui harga jual sudah diatas HPP sejak kenaikan harga BBM bulan Mei lalu,'' terang mantan pejabat gubernur NAD ini.
Diamping kerja keras bawahannya, Mustafa tidak menampik jika tiga insentif yang diluncurkan pada awal tahun sangat efektif mendorong petani menjual berasnya ke Bulog. Diantaranya sistem cash and carry, pemberian kantong gratis, jemput bola langsung ke lahan petani.
Kemudian, untuk mengatasi gejolak kenaikan harga beras diatas HPP, Mustafa menjelaskan, pihaknya mengeluarkan kebijakan penghentian pembelian gabah/beras secara non harga pembelian pemerintah (HPP) yang sudah berlangsung sejak pekan lalu. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras di pasar tradisional (umum) menjelang hari besar keagamaan.
“Sejak 20 Agustus lalu kami telah menghentikan pembelian beras non HPP dan mulai 21 Agustus sudah tidak lagi mengadakan kontrak. Sehingga, harga kembali relatif stabil,” kata Mustafa. Pembelian dengan non HPP menjadi salah satu alternatif Perum Bulog untuk memenuhi target pengadaan sebanyak 3,8 juta ton setara beras.
Mustafa masih optimis, dalam empat bulan ke depan, penyerapan padi dari petani masih berlangsung dan mencapai target, karena selama tiga bulan ke depan masih terjadi musim panen gaduh di empat propinsi, yakni Jatim, Jateng, Jabar dan Sulsel. ''Panen berlangsung sampai akhir Oktober atau awal Nopember. Kami optimis target pengadaan (dalam negeri) tercapai,'' jelasnya.
Menurut Mustafa, selama ini pengadaan gabah/beras Bulog melalui jalur PSO (public service obligation) sesuai HPP. Dalam Inpres tentang Perberasan, pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) Rp2.200/kg, gabah kering giling (GKG) Rp2.800/kg dan beras Rp4.300/kg.
Pengadaan beras Bulog digunakan untuk penyaluran beras masyarakat miskin (raskin) sebanyak 15 kg per bulan selama 12 bulan untuk 19,1 juta rumah tangga miskin(RTM). Selain itu Bulog juga harus memasok beras untuk TNI/Polri dan lembaga pemasyarakatan. Jadi setiap bulan Bulog harus menyalurkan beras sebanyak 300 ribu ton.
Mustafa menjelaskan instrumen buka tutup pembelian beras dengan harga non HPP menjadi salah satu cara Bulog untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras di pasar, terutama menghadapai hari besar keagaamaan. “Dengan menghentikan pembelian beras non HPP terbukti pasokan beras ke pasar bertambah besar,” kata Mustafa yang menjabat sejak tahun 2007 lalu. --zaky al hamzah--
Musim Hujan, Jumlah Titik Api di Riau Menurun
PEKANBARU -- Memasuki bulan September, jumlah titik api (hotspot) di Provinsi Riau mulai menurun. Disamping kesiapsiagaan Tim Brigade Pengendalian Kebakaran Departemen Kehutanan (Dephut) didukung perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dalam penanganan kebakaran, penurunan jumlah titik api disebabkan faktor cuaca, yakni musim penghujan lebih lama.
Di bulan Agustus, jumlah titik api mencapai 1.547 titik atau tertinggi selama delapan bulan terakhir sepanjang 2008. Namun, dalam 10 hari terakhir bulan Agutus, hujan telah mengguyur Riau dan sekitarnya, sehingga awal September, titik api hanya ditemukan satu titik.
Di Riau, jumlah sebaran titik api terbanyak antara lain terpantau di wilayah Perawang, Rokan Hilir (Rohi), Rokan Hulu (Rohu), Siak, Kampar dan di Pekanbaru. Tahun ini, titik api sudah terpantau sejak bulan Januari, namun baru mengalami peningkatan tajam pada bulan Juli-Agustus.
Berdasarkan data Dephut, diolah dari pantauan satelit National Oceanic Atmosphere Administration (NOAA) di Singapura, hingga bulan Agustus jumlah titik api di Riau merupakan yang terbanyak di banding tujuh provinsi lain yang dinyatakan rawan kebakaran hutan dan lahan. Sejak Januari 2008 di Riau terpantau 3.351 titik api, dan paling banyak terpantau pada bulan Agustus, yang mencapai 1.547 titik api.
Kabid Pengendalian Perusakan Lingkungan Bapedalda Propinsi Riau, Arbaini, mengatakan, seringnya kebakaran di Riau, karena sebanyak 46 persen dari 8,1 juta hektare lahan hijau di wilayah Riau merupakan tanaman gambut, yang rentan terbakar. Dari 11 kabupaten dan kota, semuanya terdapat gambut, dan yang paling parah di 10 kabupaten/kota.
''Kami sangat menyadari dampak kebakaran sangat besar, yang dapat mengganggu kepentingan nasional di mata negara tetangga. Makanya, Pemrov Riau bersama semua stakeholder, dibantu Dephut, berupaya optimal agar tidak ada titik api hingga akhir tahun dan tahun-tahun berikutnya,'' tandas Arbaini, dalam jumpers di Riau, Kamis (4/9).
Di Riau, sebaran titik api terpantau di lahan-lahan konsesi hutan tanaman industri (HTI), perkebunan kelapa sawit, dan di lahan milik masyarakat. Selain itu, titik api banyak terpantau di lahan-lahan bekas konsesi HPH (hak pengusahaan hutan) yang menjadi lahan tak bertuan dan akhirnya dimanfaatkan masyarakat sebagai ladang, bahkan sebagian telah digarap menjadi kebun kelapa sawit.
Data Dephut menyebutkan, di Riau tahun ini tidak terpantau titik api di dalam kawasan hutan terutama hutan konservasi. Dari citra satelit, terlihat titik api yang kemudian meluas dan menimbulkan kebakaran dan kabut asap muncul di lahan-lahan di luar kawasan hutan. Kebakaran dan kabut asap terjadi karena adanya pembakaran lahan-lahan yang dipersiapkan untuk perkebunan, oleh masyarakat maupun pihak perusahaan.
Chief Advisor Forest Fire Prevention Project-JICA, Yasuo Iijima, mengingatkan kepada Pemprov Riau supaya meningkatkan kewaspadaan kebakaran hutan. Khususnya di tahun 2009, karena berdasar data satelit, masa kemarau di tahun depan lebih panjang akibat Prediksi akan datangnya El Nino yang mengakibatkan musim panas berkepanjangan ini. ''Ini perlu diwaspadai sejak dini, agar kebakaran bisa diatasi sejak dini dan timbulnya asap bisa dikurangi,'' ujar Yasuo.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau, Rachman Sidik, menekankan, hingga kini belum ada peristiwa kebakaran yang terjadi dengan sendirinya. ''Kami meyakini, kebakaran itu terjadi karena ulah manusia. Kebanyakan akibat membuka lahan baru yang dilakukan sendirian orang atau sekelompok orang yang disuruh oknum perusahaan,'' ujar Rachman.
Rachman menambahkan, kebanyakan kebakaran terjadi di luar kawasan hutan tanaman industri, hutan konservasi maupun hutan untuk perkebunan. Kalau pun ada kebakaran di wilayah tersebut, biasanya terjadi akibat dilakukan warga yang merebut area kawasan hutan tersebut, atau api dari area luar hutan meloncat ke kawasan hutan.
''Meski di kawasan hutan konservasi jarang terbakar, namun kami ikut bertanggungjawab memadamkan api di luar kawasan hutan, karena sudah menjadi tugas Menhut (MS Kaban), serta koordinasi dengan gubernur serta bupati/walikota terkait,'' jelasnya.
Sementara, pengelola HTI mengatakan tidak mungkin sengaja membakar area hutannya, karena hal itu tanaman di HTI merupakan aset dan merupakan hal bodoh jika dibakar sendiri.
"Kalau perusahaan HTI tidak mungkin melakukan pembakaran. Sebab, kalau tanaman kami terbakar, jelas kami rugi. Tetapi, kami akui bahwa di dalam wilayah konsesi kami ada titik api," ujar Manajer PT Arara Abadi (produksi tanaman Akasia dan Ekaliptus, bahan baku kertas) untuk Distrik Rasau Kuning, Masagus A Manan.
Menurut Masagus, wilayah konsesi HTI PT Arara Abadi dengan luas 300 ribu hektare (ha), titik api terpantau di lahan yang berbatasan dengan lahan perkebunan dan lahan milik masyarakat. Pembersihan lahan dengan cara membakar, untuk menyiapkan lahan perkebunan, masih menjadi pilihan masyarakat maupun pihak perusahaan (perkebunan).
''Kami justru berkoordinasi kepolisian dan aparat pemda serta Dephut, untuk upaya pencegahan dan pengendalian titik api agar tidak menimbulkan kebakaran lahan yang diiringi munculnya asap. Ini terus kami lakukan bersama meski "musim" rawan kebakaran dianggap telah berlalu,'' kata Manan, saat ditemui di kawasan HTI PT AA di Kecamatan Perawang, Riau, Rabu (3/9).
Humas PT AA, Nurul Huda, menambahkan, saat ini memang sudah memasuki bulan September dan sudah mulai hujan. Biasanya kalau sudah datang hujan, jumlah titik api tidak banyak lagi terpantau. Tetapi, katanya, bukan berarti pihaknya bersikap tenang dan tidak melakukan apa-apa.
''Kami memiliki Tim Forest Fire untuk menangani kebakaran di area HTI, dan tidak ada kata istirahat. Petugas tim tersebut terus mengolah data dan informasi dari berbagai sumber, terutama pantauan satelit. Patroli dengan helikopter dan pengecekan di lapangan tetap kami lakukan secara rutin setiap hari," kata Nurul.
Bila pemegang konsesi HTI memiliki tim forest fire yang melakukan pencegahan dan pendalian kebakaran lahan, Dephut mempunyai tim manggala agni untuk menjaga kawasan hutan terutama di kawasan konservasi dari ancaman kebakaran. n zak
Deptan: Supertoy Bukan Alternatif
Sumber: litbang.deptan.go.id
Umur Supertoy terlalu panjang, prodiktivitasnya belum terbukti.
JAKARTA -- Saat Supertoy di sejumlah daerah sudah dipanen, kebun percobaan milik Departemen Pertanian (Deptan)--yang juga menanam Supertoy--justru belum. Deptan menegaskan, Supertoy belum terbukti secara ilmiah.
Kebun percobaan Deptan berada di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, dan Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah. Kebun-kebun itu dikelola Balai Besar Penelitian Padi (Balitpa), institusi di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian.
''Saat ini, benih padi Supertoy sedang [memasuki masa] pengisian biji. Belum panen,'' jelas Kepala Balitbang, Sumardjo Gatot Irianto, di Jakarta, Ahad (7/9).
Pada Pekan Padi Nasional (PPN) di Sukamandi, Kamis (24/7) lalu, ungkap Gatot, Supertoy merupakan salah satu benih yang diuji coba. Pada PPN yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono itu, Balitpa meluncurkan sembilan varietas baru.
Deptan menilai, Supertoy tidak sejalan dengan peningkatan produksi dalam waktu singkat dan belum bisa menjadi alternatif ketahanan pangan. Pasalnya, umur Supertoy yang 110 hari lebih panjang dari varietas lain yang lazim ditanam petani. IR 64 dan Ciherang, misalnya, hanya butuh 90 hari.
Soal produktivitas Supertoy, Deptan pun belum berani memastikan karena masih menjalani pengujian di sejumlah lokasi dengan kondisi berbeda. Setelah serangkaian tes, Gatot mengatakan, pemilik galur atau calon varietas bisa mengajukannya ke Badan Benih Nasional (BBN) melalui Tim Pelepasan Varietas. Tim inilah yang melakukan pengujian dan validasi karakteristik galur sebelum direkomendasikan kepada Menteri Pertanian untuk dilepas ke masyarakat.
Gatot menjelaskan, galur yang sudah dilepaskan akan menjadi varietas yang dilengkapi deskripsi varietas, yang antara lain memuat kemampuan produktivitasnya. Inilah yang menjadi jaminan kualitas dan hasil, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebelumnya, Menteri Pertanian menyatakan, pengujian varietas bisa makan waktu tujuh tahun.
Soal klaim PT Sarana Harapan Indopangan (SHI) dan Gerakan Indonesia Bangkit (GIB) bahwa produktivitas Supertoy bisa mencapai 14,7 ton per hektare dan cukup ditanam satu kali untuk tiga kali panen, Gatot angkat tangan. ''Kami bukan bermaksud membenarkan atau menyalahkan, tapi secara ilmiah belum ada bukti nyata itu bisa terjadi,'' kata Gatot.
Tanggung jawab
Sementara itu, PT SHI telah membalas surat petani di Desa/Kec Grabag, Purworejo. Kepala Desa Grabag, Gandung Sumriyadi, mengaku sudah menerima surat itu, kemarin. Surat bertanggal 5 September itu ditandatangani CEO PT SHI, Iswahyudi.
Di surat yang juga ditembuskan kepada Bupati Purworejo, Kelik Sumrahadi, PT SHI meminta kiriman daftar nama-nama petani pemilik lahan 96,32 hektare yang lahannya ditanami Supertoy, tapi gagal panen (puso). Para petani menuntut ganti rugi Rp 1,65 miliar.
Mulanya, dalam uji coba yang dimulai Januari 2008, luas lahan yang ditanami Supertoy mencapai 103,01 hektare. Tapi, karena saat panen April lalu ada yang hanya mendapatkan 3,5 ton gabah kering panen (GKP) per hektare, lahan Supertoy menyusut.
Staf Khusus Presiden, Heru Lelono, mengaku telah menyerahkan penyelesaian masalah di Grabag kepada PT SHI. ''Beri waktu SHI dua hari ini,'' katanya, kemarin. Dia meminta 'masalah kecil' itu tak mengubur usaha mengungkap berbagai kasus besar, seperti mafia minyak, gas Tangguh, korupsi, suap-menyuap di BI, dan lain-lain.
Iswahyudi pun mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan ulang Supertoy di Grabag. Ditanya tentang kemungkinan Supertoy yang ditanam di daerah lain juga gagal panen, dia enggan berkomentar.
Sebelumnya, Iswahyudi mengatakan, ada sekitar 1.000 hektare Supertoy yang ditanam di Madura, Madiun, Ngawi, Nganjuk, Bali, Madiun, Ponorogo, dan Sidrap. Penanggung jawab penanaman Supertoy di Madiun, Agus Zamroni, mengatakan, Supertoy di Desa Mlilir, Kec Ndolopo, Madiun, saat ini siap panen. Saat ini, panen di Mlilir merupakan panen kedua. --zak/wed/ant--
Supertoy Masih Bodong
Sumber: pustaka-deptan.go.id
''Sepertinya mau kiamat''. Itulah istilah yang digunakan Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, menyikapi heboh pembakaran Supertoy HL2 di Desa/Kec Grabag, Kab Purworejo, Jawa Tengah. Orang nomor satu dan nomor dua Republik ini pun langsung melakukan klarifikasi. Supertoy ternyata varietas yang belum bersertifikat alias bodong.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghubungi Heru Lelono. Heru adalah staf khusus Presiden Bidang Otonomi dan Pemerintahan Daerah yang juga komisaris utama PT Sarana Harapan Indopangan (SHI) --perusahaan yang membawa bibit itu ke Grabag. ''Presiden bertanya melalui telepon: apa persoalannya, bagaimana situasinya, apa yang terjadi,'' kata Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng di Kantor Presiden, Jumat (5/9).
Soal kunjungan Presiden ke Grabag memanen Supertoy, April lalu, Hatta Rajasa menegaskan itu atas permintaan Bupati Purworejo. Adapun staf khusus Presiden, kata dia, hanya menjembatani. Dalam pidatonya saat itu, kata Hatta, Presiden meminta Menteri Pertanian meneliti Supertoy. ''Kalau terbukti memiliki keunggulan, disertifikatkan, kemudian disebarkan,'' kata Hatta.
Hatta meminta masalah Supertoy tidak dipolitisasi. ''Hingga saat ini kita sudah miliki ratusan varietas padi. Tapi, yang segelintir hektare ini sepertinya Republik ini sudah mau kiamat saja,'' katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga langsung menghubungi Menteri Pertanian, Anton Apriyantono. Dia mendapat informasi Supertoy belum bersertifikat. ''Itu memang baru tahap ujicoba. Kalau ujicoba, ya bisa saja gagal. Namanya juga ujicoba,'' kata Kalla, kemarin. Tapi, Kalla langsung menunjuk PT SHI yang bertanggung jawab dalam kasus Grabag, karena menyebarkan benih yang belum lulus uji.
Bodongnya Supertoy, dibenarkan Badan Litbang Pertanian Departemen Pertanian (Balitbang Deptan). Supertoy yang merupakan varietas baru hasil persilangan Rojo Lele dan Pandanwangi Jawa itu masih diteliti Balai Besar Penelitian Padi (Balitpa) Deptan. Karena itu keunggulan-keunggulan Supertoy --antara lain sekali tanam bisa dipanen tiga kali dan mampu menghasilkan 14,7 hektare pada panen pertama dan 19 hektare pada panen kedua-- masih klaim.
''Kami bukan bermaksud membenarkan atau menyalahkan, karena masih dalam penelitian. Tapi, secara ilmiah belum ada bukti nyata,'' kata Kepala Balitbang Deptan, Sumardjo Gatot Irianto, kemarin.
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Deptan, Hindarwati, terang-terangan menuding PT SHI melanggar UU No 12/1992 tentang Sistem Budidaya tanaman. ''Meskipun benih tersebut hanya diberikan atau tidak dijualbelikan, tetap harus melalui prosedur dilepas dulu oleh Menteri Pertanian,'' kata Hindarwati.
Sebelum suatu benih dilepas oleh Menteri Pertanian, Hindarwati mengatakan harus lebih dulu melalui berbagai macam pengujian. Antara lain uji terbatas maupun uji multilokasi.
Skenario
Supertoy yang ditanam di Grabag itu merupakan ujicoba? Menurut Bupati Purworejo, Kelik Sumrahadi, PT SHI dan Gerakan Indonesia Bangkit (GIB) memang datang menawarkan kerja sejak September 2007 lalu. Ujian itu dilakukan sebelum Supertoy didaftarkan ke Departemen Pertanian.
Situs milik Gerakan Indonesia Bangkit (GIB), www.gib.or.id mengungkapkan bahwa Supertoy juga telah ditanam dan dipanen di Kulonprogo, Yogyakarta (lima hektare); Madium (3,9 hektare); dan Purworejo (103 hektare).
Kendati sertifikatnya belum lagi turun, situs itu memberi kesan Supertoy seperti akan melakukan ekspansi besar-besaran, dan akan ditanam di berbagai wilayah Indonesia, dengan membentuk Kelompok Tani Indonesia Bersatu (KTIB). September ini, Supertoy akan ditanam di atas lahan seluas 420 ribu hektare. Pada Desember nanti, total produksi Supertoy ditargetkan sudah mencapai 6,2 juta ton atau setara dengan sekitar 4,34 juta ton beras.
Kemarin, dalam konferensi pers di Kantor GIB, CEO PT SHI, Iswahyudi, memaparkan Supertoy sudah ditanam di Madura, Ngawi, Nganjuk, Bali, Madiun, Ponorogo, dan Sidrap. Total lahannya sekitar 1.000 hektare.
Untuk uji laboratorium, Iswahdyudi mengatakan Supertoy mampu menghasilkan 14 ton gabah per hektare. Tapi, realitas 7-8 ton per hektare. Hanya di Desa Melilir, Kec Ndolopo, Madiun, kata dia, panen kedua mendapatkan hasil 10,4 ton per hektare.
Soal adanya kegagalan pada panen kedua di atas Grabag, Iswahyudi meminta Kepala Desa Grabag, Gandung Sumriyadi, untuk menyebutkan lahan milik siapa saja yang gagal. Bulir kopong, kata Iswahyudi, bisa terjadi karena tak dipupuk, ada penyakit, air menggenang, dan petani tak merawatnya dengan baik. ''Saya curiga tak dipakaikan pupuk. Supertoy perlu pupuk yang langsung ke stomata daun. Selebihnya sama dengan jenis lainnya.''
Pada panen pertama, April lalu, Iswahyudi mengatakan petani telah mendapatkan pembayaran rata-rata Rp 2,3 juta per petak, atau Rp 13,13 juta per hektare. Bahkan, kata dia, ada yang menerima Rp 16 juta.
Iswahyudi mengakui Supertoy belum mendapatkan sertifikasi. Tapi, bila Menteri Pertanian hendak menghentikan, dia mengatakan, ''Ya, dengan alasan sesuai hukum, ya tak apa-apa. Hanya, bagaimana dengan yang 900 hektare lainnya yang sudah menghasilkan?''
Heru Lelono mengaku telah berbicara dengan Menteri Pertanian, kemarin. ''Tidak ada permintaan itu,'' katanya.
Heru menegaskan proyek Supertoy murni milik SHI. Tak ada dana dan fasilitas negara, juga tak ada hubungannya dengan Presiden SBY. ''Presiden hanya mendorong penelitian ini,'' kata Sekretaris Umum GIB ini.
Iswahyudi meminta maaf kepada Presiden atas gangguan yang dirasakan soal kejadian Supertoy yang dikatakan gagal di Purworejo. Menurutnya, kehadiran Presiden saat panen di Purworejo itu sangat menggembirakan SHI, namun ditegaskannya Presiden hanya hadir karena undangan Bupati Purworejo.
Anggota Komisi IV DPR, Syamsul Hilal (PKS), mengingatkan pemerintah agar tidak memperkenalkan produk benih padi unggulan sebelum benih tersebut disertifikasi. ''Bisa saja memang sudah diuji di satu daerah, tapi kondisi tanah, cuaca, dan perawatan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan varietas tertentu,'' ujar Syamsul. --zak/wed/dwo/ant--
Supertoy Teryata 'Letoy'
Presiden SBY ketika panen perdana Padi Supertoy di Purworejo, Jateng.
Supertoy HL2. Kendati tak ada hubungannya dengan Super Boy yang merupakan salah satu karakter super hero di komik, namanya langsung ngetop. Ini gara-gara petani di Desa Grabag, Kab Purworejo, Jawa Tengah, ramai-ramai membakarnya. Benarkah ini akan menjadi kasus blue energy jilid dua?
Supertoy adalah nama varietas padi baru hasil persilangan Rojo Lele dan Pandan Wangi Jawa. Gymmick-nya, satu hektare bisa menghasilkan 14,7 ton. Selain itu, satu kali tanam bisa dipanen tiga kali. Usai panen pertama, dari bonggol yang tersisa akan tumbuh tunas dan malai baru, dengan produktivitas panen kedua sampai 19 ton. Luar biasa. Dibanding Cisadane dan IR 64 yang panennya hanya menghasilkan empat ton per hektare, Supertoy jelas super.PT Sarana Harapan Indopangan (SHI) dan Gerakan Indonesia Bangkit (GIB), yang membawa bibit itu ke Grabag. Staf khusus Presiden, Heru Lelono yang pernah tersandung kasus blue energyikut cawe-cawe dalam perkara ini sebagai komisaris utama PT SHI. HL di belakang Supertoy diduga inisial Heru Lelono. Presiden sudah melakukan panen raya perdana Supertoy di Grabag, 17 April lalu.
Tapi, beberapa pekan terakhir, para petani di Grabag mendapati harapan itu seperti fatamorgana. Indah namun tak nyata. Karena kesal, dua hari terakhir, Rabu (3/9) hingga Kamis (4/9), para petani membakar tanaman padi berusia 80-90 hari yang sudah menguning. Pasalnya, bukan hasil panen yang muncul, tapi bulir-bulir kopong.Sudah puluhan hektare Supertoy gagal panen (puso) yang dibakar amarah, sudah ratusan juta uang menguap. Aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja diturunkan untuk mencegah aksi anarkis. ''Saya sudah membayangkan mau membelikan baju Lebaran buat anak-istri, tidak tahunya gagal,'' kata Sukir (37), petani di Grabag, kemarin.
''Pembakaran masih terus berlangsung karena petani kecewa luar biasa,'' kata Sardi (40), koordinator kelompok tani yang beranggotakan delapan orang petani, kemarin. Para petani rata-rata mengeluarkan biaya Rp 3-4 juta per hektare untuk menanam Supertoy. Selain hasil panen tak sesuai janji, para petani membakar Supertoy karena kecewa pada PT SHI yang belum memberi ganti rugi. Padahal, berdasarkan perjanjian awal, PT SHI menyatakan sanggup menanggung ganti rugi bila Supertoy gagal panen. Surat perjanjian itu ditandatangani Iswahyudi, perwakilan dari PT SHI, 4 April 2008 lalu. Nilai ganti ruginya Rp 2,3 juta per iring (1.750 meter persegi).
Alih-alih dapat ganti rugi, PT SHI malah sudah angkat kaki dari Grabag. Yang tertinggal hanya alamat kantor pusatnya di Jl Wijaya IX No 12, Jakarta 12160. ''Beberapa hari lalu kami minta ganti rugi, tapi PT SHI sudah tidak berkantor lagi di sini. Entah ke mana mereka pergi,'' kata seorang petani bernama Surono (49), yang mengaku rugi sekitar Rp 4 juta.Kepala Desa Grabag, Gandung Sumriyadi, mengaku sudah menghubungi PT SHI tapi sampai kini tak ada kabar. Dia berharap bupati dan kapolres turun tangan agar petani tak dirugikan. ''Apalagi ini mau Lebaran,'' katanya.Petani lainnya, Wagiyo, lemas mengingat padinya yang gagal panen, ganti rugi yang tidak jelas, dan sebentar lagi Lebaran. ''Kami harus menuntut siapa? Saya dengar ada orang dari Istana yang terlibat proyek ini.''
Benarkah ada hubungan Supertoy dengan Istana? Berdasarkan berita berjudul ''Presiden Lakukan Panen Perdana Padi Galur Supertoy HL2'' yang dimuat di www.setneg.go.id, Supertoy adalah varietas padi yang dihasilkan tim riset Cikeas. Tim itu bekerja sama dengan PT SHI, GIB, dan petani di Grabag, kemudian menanamnya di lahan percontohan seluas 103 hektare.Bupati Purworejo, Kelik Sumrahadi, mengungkapkan SHI dan GIB menawarkan kerja sama uji coba Supertoy sejak September 2007. SHI dan GIB, kata Kelik, berkepentingan menguji kualitas Supertoy sebelum mendaftarkannya ke Departemen Pertanian. Karena tidak merugikan rakyat--apalagi petani akan dapat kompensasi dia mengatakan uji coba itu disetujui.
Departemen Pertanian (Deptan) mendukung langkah petani yang memprotes PT SHI jika merasa dirugikan. ''Selama ini kemitraan tidak boleh merugikan satu pihak, khususnya (terhadap) petani,'' ujar Dirjen Tanaman Pangan Deptan RI, Sutarto Alimoeso, kepada Republika, Kamis (4/9) malam. Sutarto juga meminta pemda turun tangan menengahi perjanjian antara petani dan PT SHI supaya persoalan tak melebar. Pemda, kata dia, wajib melindungi warganya jika merasa dirugikan sepihak dalam kontrak dengan perusahaan SHI atau perusahaan lain.
Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, mengatakan benih Supertoy masih dalam tahap penelitian Deptan. Karena itu, Deptan melarang petani menggunakannya, kecuali untuk kepentingan percobaan. ''Kita sudah minta agar varietas seperti ini (Supertoy) jangan diedarkan dulu kepada masyarakat. Secara umum saya katakan seperti itu. Itu tercantum di UU Tahun 1992,'' jelas Mentan.Anton telah menerima laporan dari peneliti Deptan yang menilai Supertoy bukan varietas unggul. Hanya saja, Anton mengaku belum mengetahui secara persis apakah kasus tersebut merupakan penipuan. ''Jika merasa dirugikan, ya tagih janji seperti disampaikan (perusahaan SHI).''
Situs www.jawatengah.go.id menyatakan Supertoy ditemukan Tuyung Supriadi, warga Wonorejo, Kec Sanden, Kab Bantul, Yogyakarta. Temuan itu ditangkap tim riset Cikeas yang bekerja sama dengan PT SHI--anak perusahaan PT Sarana Harapan Indo Corporation--dan GIB untuk melakukan beberapa uji coba di Jawa. Salah satunya di lahan seluas 103 hektare milik 449 petani di Desa Grabag, Purworejo. Uji coba dilakukan dengan sistem kerja sama kemitraan. Petani menyediakan lahan, SHI dan GIB menyediakan sarana dan prasarana. Untuk perawatan tanaman, dibentuk konsultan petani padi (KPP).
CEO PT SHI, Iswahyudi, mengatakan SHI meninggalkan petani karena panennya tak disetorkan ke SHI. Periode pertama, kata Iswahyudi, petani didampingi 100 persen, mulai dari pupuk sampai benih. Hasilnya relatif bagus. ''Tapi, setelah panen tidak disetorkan kepada kita, di luaran justru banyak yang jual Supertoy. Kita ini swasta berpikirnya bisnis. Begitu melihat hasil panen tidak disetor, saya tidak mau ribut. Kita cari lagi tempat di mana kira-kira lokasi yang secara bisnis kondusif,'' jelas Iswahyudi.
Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, mengatakan Supertoy bukan proyek pemerintah. Pemerintah, kata dia, hanya mendukung siapa saja yang berupaya menemukan berbagai jenis padi unggul untuk mendukung swasembada pangan. Sudahkah Presiden mendengar kegagalan Supertoy? ''Saya belum cek, karena saya baru baca juga. Jadi, Presiden pada waktu itu datang untuk memanen padi, dan bagus panennya,'' kata Andi.Pemerintah akan mengevaluasi Supertoy?''Lah, ini kan bukan proyek pemerintah. Presiden kan ikut panen di mana-mana.'' --wab/zak/wed/run--
Senin, 01 September 2008
’Saya Sangat Sayang dengan Institusi Ini’
Dirjen BEA dan Cukai, Anwar Suprijadi
Gebrakan Dirjen Bea dan Cukai (BC), Anwar Suprijadi, mempersilakan Komisi Pembe rantasan Korupsi (KPK) meng geledah kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok beberapa waktu lalu dianggap sebagai tsunami birokrasi, karena keberaniannya membongkar praktik ko rupsi, kolusi, dan nepotisme di instansi pemerintah. Cercaan dan kemarahan dari bawahannya bukannya tidak ada.
Kepada Nasihin Masha, Firkah Fansuri, dan Zaky Al Hamzah dari Republika, dan wartawan TV, Anwar mengung kapkan komitmennya membenahi Ditjen Bea dan Cukai (BC) demi kemaslahatan bangsa.
Anda dinilai berhasil membersihkan instansi BC dengan mengundang KPK.
Bagaimana ceritanya?
Langkah ini sebagai komitmen saya untuk membersihkan instansi ini yang sering dituding sebagai instansi penuh pungutan liar (pungli). Saya berpikir, bagaimana memulainya. Saya melihat bisa dimulai dari Kantor BC Tanjung Priok. Kalau Priok sudah bagus, maka kantor lain akan terimbas positifnya secara cepat atau perlahan-lahan. Banyak yang salah tafsir ketika KPK datang ke sana. Dibilang tsunamilah dan sebagainya. Intinya, kita ingin berkorban ke arah lebih baik, tapi jangan sampai paling belakang. Harus bisa memulai.
Hasil aksi bersih-bersih tersebut bagaimana saat ini?
Alhamdulillah, dari sisi penerimaan Kantor Priok saat ini melampaui batas hingga Rp 1,3 triliun. Kamisendiri sempat kaget. Padahal sebelum reformasi, mencari penerimaan Rp 500 miliar per bulan sulitnya minta ampun. Tapi saya yakin ini berkat kerja keras pegawai BC yang semakin serius.
Hal positif lain, kalau dulu temanteman bia sanya marah-marah kalau diperiksa apalagi dige ledah lacinya. Tapi, sekarang sudah biasa. Kami tidak bermaksud apa-apa tapi menjaga integritas institusi ini menjadi lebih baik. Itu tujuan kami melakukan pembersihan beberapa hari lalu. Dari sisi penerimaan, banyak peningkatan.
Secara kese luruhan penerimaan cukup bagus, bea masuk di ban ding target APBN 2008 meningkat cukup besar semester I/2008 masuk 14,65 persen di atas targetnya. Penerimaan BM capai Rp 17,82 triliun atau tumbuh 6,88 persen. Penerimaan cukai Rp 45,71 triliun (tumbuh 2,44 persen). Secara keseluruhan pertumbuhan Ditjen BC mencapai 10,92 persen.
Target penerimaan tahun ini Rp 72,8 triliun, tapi semester satu sudah mencapai Rp 43,6 triluun, ha rusnya kan 50 persen. Pada semester satu ada kenaikan bea masuk 31,8 persen. Kontribusi pertumbuhan ekonomi ekspor impor 17,2 persen. Tapi di luar ekspor di Bea dan Cukai mencapai 14,7 persen. Ini artinya, kenaikan jauh lebih dari laju ekonomi, karena te man-teman di Bea dan Cukai m e nempatkan petugas pemeriksaan yang ketat dan telah melakukan peng a wasan dengan benar. Kemudian, penegakan hukum berjalan dengan tegas.
Sebetulnya kita sangat beruntung, penerimaan negara ini baik bea masuk dan cukai dan pajak telah di atas APBN, padahal dengan kondisi subsidi naik, subdisi listrik subsidi pangan, dan subsidi BBM. Bayangkan kalau penerimaantidak tercapai, pengeluaran juga ti dak tercapai, bisa kolaps perekonomian. Kalau lihat pidato Presiden menjelang 17 Agustus, itu merupakan pidato paling bagus. Kemudian,efek positif lain, kalau dulu data im portir di Priok mencapai 5.000, ternyata setelah diregister ulang, hanya 1.700. Berarti yang dulu itu hit and run, cari untung sesaat dengan menumpang kedatangan kapal-kapal barang.
Apa reaksi kali pertama pegawai saat terjadi pembersihan KPK?
Awalnya, banyak yang marahmarah. Mereka bilang kok tega orangtua yang membuka aib anak buahnya sendiri. Tapi, saya yakinkan jika saya sebenarnya sayang dengan instansi ini.
Ketika pertama kali diangkat sebagai dirjen, apa program Anda?
Bagi saya sederhana saja, pertama, bisa diterima teman-teman bekerja. Memang sempat didemo selama dua bulan, saya anggap itu uji nyali, berani tidak. Jadi, sekarang saya nikmati pekerjaan ini. Saat ditunjuk, saya tidak melalui fit and proper test, karena Presiden sendiri yang tunjuk. Dan semua sudah tahu track record saya, pernah jadi menteri, pernah jadi sekjen. Jadi, di mana-mana saya disuruh benahi, makanya saya nikmati saja. Dari ratusan dirjen, hanya dua yang ditunjuk langsung presiden, yakni dirjen pajak dan dirjen BC ini.
Bea dan Cukai dulu paling rentan diintervensi, bahkan tidak sedikit yang titiptitip. Bagaimana mengatasinya?
Dalam buku yang ditulis Dino Patti Djalal, halaman 79, disebutkan kenapa SBY memilih seratus dirjen, hanya dua dirjen yang dipilih langsung. Karena begitu strategisnya. Begitu diminta ibu menteri (keuangan) membantu, saya juga menyampaikan ke beliau, saya jangan diintervensi. Jadi sebetulnya pemilihan pejabat harus bersih. Kalau saya disponsori, ada titipan ini titipan itu, maka ada balas budi, jadi tidak fokus.
Karena itu, jangan salahkan Bea dan Cukainya. Tapi, pejabatnya. Saya bisa bekerja ini karena konsisten. Pemerintah juga harus menciptakan iklim kondusif, agar pegawai pemerintah bisa bekerja dengan konsisten. Jika sudah begitu, teman-teman di dalam (Ditjen BC) paham, dan bisa menciptakan iklim kondusif di BC. Tapi, begitu saya mengganti pegawai yang mengetahui adanya titipan atau permainan, maka itu akan merusak kepercayaan pegawai yang lain. Yang perlu diuji adalah konsistensi. Saya melihatnya sederhana.
Misalnya, saya beli mobil dari Batam, bilang Bapak Anwar, bisa tidak diurusi masuk di Indonesia. Apakah masih ada praktik seperti itu?
Kalau dengan saya, tidak ada yang berani, begitu juga dengan teman-teman, tidak berani. Latihan saya, kasus heli Wapres, sudah toh tidak diganti, kemudian kasus Hartati Murdaya. Kita juga yang berani tidak diganti juga. Kemudian kasus Pertamina, Garuda, dan ambulans. Yang penting konsisten.
Bagaimana menghadapi kasus yang dibekingi para perwira polisi, atau je n d e- ra l ?
Kalau untuk polisi, saya tinggal hubungi Kapolri. Jika ada petugas di lapangan mentok, saya tanya, bisa tidak selesaikan. Kalau tidak bisa, maka saya angkat telepon, hubungi Pak kapolri. Pernah ada tangkapan tiga kapal selundupan dari Batam. Kapal kita justru ditangkap, anak buah saya sudah angkat tangan. Kita langsung ke Kapolri, dan Kapolri marahi kapolda. Kasus lain, jika ada kesulitan pada pemberkasan perkara (P21), maka saya telepon Pak Hendarman (jaksa agung).
Saya yakin, banyak pimpinan di negeri ini yang ingin baik. Karena itu, kalau jadi dirjen BC, harus punya koneksi kuat, tapi untuk kebaikan republik ini. Untungnya, langkah cepat kita mengajak KPK berbuah manis. Kalau tidak, maka kita akan digeledah, digerebek, dan betapa malunya institusi ini ke depannya.
Jika itu terjadi, maka bagai tsunami kesepuluh. Nilai apa yang mendasari sikap Anda selain konsisten?
Kedua, serius. Dalam menghadapi persoalan, harus serius, tidak boleh lelah, meski tekanan luar biasa. Sepanjang tidak ada masalah apaapa, jangan takut jika diperiksa polisi atau KPK.Selama bekerja, apakah pernah kena teror dan ancaman.
Apalagi sekarang musim dibunuh, diracun atau dicelakakan, apakah tidak takut?
Sering ada teror. Dari mulai disumpah serapah, hingga dijelek-jelek kan lewat pesan pendek. Misalnya, saya dibilang (maaf) ASU, karena nama saya kan Anwari Suprijadi. Sebutan itu didengar Bu Menteri (Menkeu Sri Mulyani). Sampai beliau tanya, ada apa sih. Ya saya bilang, orang ini lahannya sudah hilang karena be kingi ekspor pasir timah, kayu, juga keramik. Tapi, kalau kita konsisten, maka jalan terus.
Dalam menghadapi risiko pekerjaan ini, kemungkinannya ada tiga. Meninggal dunia, itu kan sudah takdir ya, saya bisa mati tidur, atau sakit, dan lain-lain. Saya tidak perlu dapat pengawalan, justru akan dinilai takut. Padahal, banyak yang mengira saya punya ilmu lembu. Kemudian, diperkarakan KPK, tahu ada korupsi kok didiamkan, atauketiga, dipertahankan. Kalau sudah konsisten kok diganti, ini akan menim bulkan ekses kurang baik. Ka rena penyelundup sudah bermain cantik, jadi konsisten harus jadi patokan utama.
Sebentar lagi Anda memasuki masa pensiun, apa tidak ingin mengajukan perpanjangan jabatan ke presiden?
Iya, saya pensiun pada 23 Desember 2008, artinya pengganti saya siap per 1 Januari 2009. Keppres penggantinya katanya sudah ada. Saya tidak ingin mengganggu proses sistem regenerasi. Yang sepuh-sepuh, sudahlah (sambil tertawa). Toh, banyak kandidat yang layak. Tidak harus dari luar seperti saya. Bahkan, dari luar pun belum tentu bisa memegang amanah ini. Yang penting orang itu nothing to lose dan konsisten.
Kalau Anda, apakah sudah menyiapkan ‘pangeran’ pengganti?
Bagi saya sih, yang penting keberanian pimpinan memilih, yang bisa berkomitmen bagus. Saya dengan menteri kan dulunya begitu, begitu terpilih, saya bilang jangan dimarahi kalau sedang melaksanakan tugas beliau. Yang penting, tugas saya jelas. Kalau tidak cocok, ya diganti saja.
Kalau titik-titik yang rawan terjadi kebocoran, ada di mana saja?
Yang lemah itu di Kepulauan Riau, karena banyak pelabuhan tidak resmi. Di Kalimantan, daerah perbatasan juga ada, begitu juga di Sulawesi. Hanya kadang-kadang, kami memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah dalam pengawasan.
Seperti apa?
Misalnya, teman-teman di BKPM dan Depdag mengintrodusir zona perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) berada di luar kepabeanan. Sehingga, UU Kepabeanan tidak bisa menjangkau kawasan itu, dan ini menyebabkan kami tidak bisa menjalankan penegakan hukum. Kalau kami ingin tetap FTZ berada di kawasan pabean, karena fasilitas tetap sama, kita bebaskan bea masuk, bebaskan cukai, dan pajak. Pengawasan dan aturan masih bisa lakukan kalau mereka yang menyimpang. Tapi, karena kebijakannya seperti itu, ya kami keluar saja di FTZ. Tapi, kami tetap awasi di luar FTZ .
Selain lokasi, titik rawan seperti di segi administrasi?
Banyak aturan yang didesain ternyata bisa dijebol. Sekarang sedang ditata. Misal, gudang berikat. Bisa untuk trading, barang masuk diperjualbelikan. Kalau tidak laku, direekspor; kalau laku, besok dibayarkan. Kasus itu membuat marah importir dan saya sampaikan ke Bu Menteri. Dalam satu hari, aturan penutupan gudang berikat langsung diteken. Jadi tidak hanya penyelewengan pada wilayah, aturan pun rawan penyelewengan. Makanya bagi saya, aturan itu tidak cukup, tapi harus diisi dengan integritas.
Apakah menerapkan Pakta Integritas pada pejabat pascapenggeledahan di Priok?
Bagi saya itu tidak penting, yang penting tindak lanjutnya. Jangan lantas tanda tangan, kemudian tidak dilaksanakan.
Beberapa saat setelah ada penggeledahan, Kadin menyatakan membantu mengurangi pungli. Apakah perlu membuat kesepahaman (MoU)?
Saya pikir tidak perlu ada MoU. Ya silakan saja Kadin mengawasi pengusaha yang juga ada yang nakal, bermain dengan petugas kami di lapangan. Tapi, saya dengar juga dari pernyataan ketua Kadin yang menolak penerapan national single window. Ini kan aneh. Tapi, sudahlah.
Penyelamatan-penyelamatan keuangan negara apa yang termutakhir?
Cukup banyak. Di Batam, kita berhasil selamatkan Rp 125 miliar, macam-macam ada di bidang cukai. Ada juga permintaan restitusi senilai Rp 300 miliar. Kita curiga ada indi kasi spekulasi. Saat pengeledahan di Priok, KPK memeriksa 70 orang dengan penyuapan senilai Rp 500 juta. Tapi, di Kantor BC Juanda Surabaya lebih besar, satu orang bisa terima suap hingga Rp 128 juta. Keberhasilan KPK menggeledah Kantor Priok membuat kantor-kantor BC lain mereformasi sendiri. Meski, secara bertahap akan diperiksa keseluruhan.
Penyelundupan yang sering?
Penyelundupan fisik, datangkan barang tanpa dokumen. Kemudian, barang yang kelihatan mainan, ternyata isinya emas atau narkotika.
Kemudian administrasi, invoice. Di Singapura, banyak banget pemalsuan invoice, dari barang hingga orang mati. Untuk pemeriksaannya, kami gunakan manajemen risiko. Jika importir patuh, maka lewat jalur hijau. Tapi, jika importir tidak jelas, alamatnya di kuburan, maka lewat jalur merah. Kami akan menambah scanner empat unit untuk mendeteksi penyelundupan yang semakin canggih. Kalau penyelundupan ekspor, terbesar kayu, pupuk bersubsidi, pasir timah. dan sekarang sedang memproses CPO. Sedangkan penyelundupan impor, tekstil atau elektronik. zak
Pemilu Dorong Penjualan Otomotif 2009
Sumber: flickr.com
Peningkatan penjualan tahun ini luar biasa.
SUBANG -- Aktivitas pemilihan umum legislatif maupun presiden pada Pemilu 2009 mendorong peningkatan penjualan pasar otomotif nasional tahun 2009 yang diprediksi menembus angka 600.000 unit.
Disamping pemilu, optimisme peningkatan penjualan pasar otomotif didorong kondisi peningkatan makro ekonomi, penurunan inflasi, serta kecenderungan koreksi harga minyak dunia.
Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), Joko Trisanyoto, mengatakan, dengan adanya pemilu maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, khususnya partai politik (parpol) yang membutuhkan kendaraan operasional. Bukan hanya itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Panwaslu ikut meramaikan penjualan dengan mengorder ratusan kendaraan operasioonal.
''Hal ini akan mendorong masyarakat untuk membelanjakan uanganya untuk membeli kendaraan,'' ujar Joko, dalam workshop otomotif di Subang, Jabar, Kamis (28/8).
Joko juga mengingatkan, nilai APBN 2009 yang disetujui pemerintah dan DPR juga terbilang fantastis, di atas Rp 1.000 triliun. Semua faktor positif ini didukung stabilnya kondisi makro ekonomi seperti suku bunga Bank Indonesia (Bi Rate) sebesar 8,5 persen, nilai tukar Rupiah Rp 9.100 per dolar AS, inflasi 6,5 persen, dan pertumbuhan ekonomi 6,2 persen.
"Kami masih optimistis angka 600 ribu unit bisa tembus. Kecuali jika ada kebijakan yang bersifat negatif seperti adanya rencana pemberlakuan pajak kendaraan secara progresif di 2009," jelasnya. Joko optimistis market share Toyota mencapai 34 persen.
Sedang, untuk penjualan hingga akhir 2008, Joko memprediksi pasar mobil diperkirakan akan melonjak 31 persen menjadi 575 ribu unit dibanding 2007 sebesar 434.449 unit. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pasar mobil di dalam negeri.
Joko menegaskan, peningkatan pasar tahun ini memang naik luar biasa. Namun, menurutnya, untuk penjualan ke depan, sejumlah ATPM menyikapi dengan hati-hati. ''Kita punya dua skenario untuk itu, melihat siklus tahunan di tahun-tahun sebelumnya," papar Joko.
Data yang ada menunjukkan, pasar mengalami penurunan, setelah naik dua tahun berturut-turut. Lalu skenario kedua, lanjut dia, pasar mulai merosot setelah naik lima tahun berturut-turut. "Skenario pertama terjadi pada 2001 dan skenario kedua ditemukan pada 2006," urainya.
Dari tahun 2000 ke 2001 penjualan menurun dari 312.800 unit menjadi 299.800 unit karena kondisi politik memburuk, yakni ketika Presiden diturunkan MPR. Namun, setahun kemudian penjualan naik menjadi 317.800 unit. Dan di tahun 2006, penjualan juga turun akibat kenaikan harga BBM.
Karena itu, kata Joko, ada dua prediksi, apakah penjualan di tahun 2009 berlangsung sama dengan tahun 2008 (flat) atau justru turun, bahkan tidak mungkin akan naik. Jika terjadi penurunan, maka sangat mungkin akibat penerapan pajak progresif yang peraturan perundang-undangannya diprediksi berlaku pada bulan Nopember.
Sementara, Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Amelia Tjandra, menambahkan, penjualan kendaraan Daihatsu hampir semua merek mengalami inden dari satu hingga lima bulan. Pada bulan Juli, penjualan selama satu bulan mencapai 7.400 unit. Terbanyak penjualan pada merek Xenia mencapai 2.250 unit, diikuti Gran Max PU (1.750 unit), Gran Max (1.650 unit), Terios (1.550 unit), dan Sirion (200 unit).
Ke depan, Amelia menjelaskan, pihak ADM telah meningkatkan kapasitas produksi dari 153 ribu tahun lalu menjadi 211 ribu tahun ini, dengan kemampuan total kapasitas bisa ditingkatkan hingga 225 ribu unit per tahun.
Dengan penambahan kapasitas tersebut, menurut Amelia, ADM berupaya agar penambahan investasi tidak terlalu besar. Hal ini karena yang dibutuhkan hanya penambahan tenaga kerja (SDM), yakni dengan penambahan jam kerja serta hari operasional.
Direktur Pemasaran PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Agustinus Indraputra, mengakui adanya peningkatan produk Isuzu dibanding tahun 2007. Peningkatan penjualan itu dikatakan akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin hingga 33,3 persen dan solar 28 persen, sedang produk Isuzu dengan mesin diesel mampu dilirik konsumen sebagai pilihan utama menghemat BBM.
''Fokus pasar kita masih pada kendaraan niaga, dan area penjualan dikonsetrasikan di luar jawa. Peningkatan penjualan komoditas dan pertambangan di beberapa daerah luar jawa, ikut mendongkrak penjualan Isuzu,'' ujar Agustinus. --zaky--
Gabungan Asosiasi Baja dan Besi Leburkan Diri
JAKARTA -- Sejumlah gabungan asosiasi perusahaan baja dan besi nasional meleburkan diri dengan mengusung nama Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), agar bisa bersama-sama menangani persoalan produksi baja dan besi dari sektor hulu hingga hilir. Keberadaan IISIA juga dimaksudkan untuk menghadapi persaingan bisnis dengan industri baja asing yang mulai melebarkan sayap bisnisnya di Indonesia.
Ari Slamet B, salah satu panitia adhoc IISIA, menuturkan, jumlah gabungan asosiasi yang tergabung sekitar 33 asosiasi dengan jumlah perusahaan baja dan besi, dari sektor hulu hingga hilir, kurang lebih 180 perusahaan.
''Karena satu asosiasi ada yang memiliki anggota 30 sampai 50 industri. Salah satu asosiasi yang meleburkan diri yakni Gabungan Asosiasi Produsen Besi Baja Seluruh Indonesia (GABESI),'' ujar Ari, kepada Republika, di Jakarta, Rabu (27/8). Proses inisiasinya peleburan gabungan asosiasi itu sendiri, tambah dia, hanya berlangsung tiga bulan, dan semua sepakat untuk menyatu. Gabungan asosiasi lain yang gabung yakni Gabungan Asosiasi Pabrik Besi Baja Seluruh Indonesia (GAPBESI), dan Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia (AMBI).
Saat ini, panitia adhoc masih menggodok susunan pengurus fungsional. Sedang untuk posisi direktur eksekutif serta ketua umum (chairman) dan ketua (co-chairman) sudah ditentukan. Untuk posisi Direktur eksekutif dijabat Hidayat Triseputro, Ketua umum (chairman) yaitu Fazwar Bujang (Dirut PT KS). Sedang posisi co-chairman (ketua) dijabat Irvan Kamal Hakim, Ismael Pandri dan Djamaluddin. Ketika dihubungi berkali-kali lewat telepon dan pesan pendek, Hidayat belum memberikan komentar.
Menurut Ari, alasan penggabungan tersebut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di seputar pencarian bahan baku, produksi, pemasaran, pajak, distribusi, transportasi, hingga persoalan teknis lainnya. Pasalnya, dalam persoalan di lapangan, antara anggota gabungan asosiasi yang satu dan lain sering menemui bentrok kepentingan ketika memasarkan produk mereka di satu kawasan atau sektor tertentu atau mencari bahan baku.
Misalnya, anggota Gabesi dengan Ikatan Pabrik Paku dan Kawat Indonesia (IPPAKI). Dia mencontohkan, anggota asosiasi peleburan baja yang memproduksi kawat, yang bisa digunakan untuk paku. Industri peleburan baja di berada di gabungan asosiasi lain. Karena kebutuhan bahan baku tinggi, kebanyakan industri paku yang tergabung di IPPAKI tidak kebagian bahan baku, sehingga menimbulkan ketegangan.
Kemudian, persoalan limbah, dan penerangan jalan. Industri hilir kerap menghadapi masalah limbah yang didapat dari industri hulu. Padahal, investasi dan pendanaan industri hilir tidak sebesar industri hulu. ''Karena itu persoalan-persoalan tersebut diselesaikan secara bersama dalam satu organisasi yang menaungi seluruh gabungan asosiasi, ini agar tidak saling tumpang tindih dan tuduh menuduh,'' katanya.
Ari juga tidak menampik kemunculan IISIA ini juga untuk menghadapi persaingan bisnis baja dan besi di pasar nasional dengan perusahaan asing yang mulai berusaha memperbesar pasarnya disini. Karena itu, dalam pertemuan merger pekan kemarin, tema yang diambil adalah baja jadi kekuatan bangsa (steel is our national power).
''Ini tidak lain, agar industri baja nasional semakin solid, padu dan bisa menghadapi persoalan-persoalan secara bersama-sama. Persaingan bisnis baja kan semakin ketat,'' ujar Ari, yang mengaku akan meresmikan keberadaan IISIA pada awal pekan kedua September nanti.
Saat ini, yang dilakukan tim adhoc adalah penyelesaian rumusan AD/ART, penyusunan draft merger antar asosiaso, pengaturan penggabungan serta pemanfaatan aset gabungan asosiasi, serta penyusunan pengurus fungsional lain.
Dalam jajaran pengurus IISIA nanti, katanya, pihak pemerintah yakni eselon II akan dilibatkan dalam dewan pembimbing, yakni dari Departemen Perindustrian, Depdag, Depkeu, serta Ditjen Bea dan Cukai. --zaky--
Ari Slamet B, salah satu panitia adhoc IISIA, menuturkan, jumlah gabungan asosiasi yang tergabung sekitar 33 asosiasi dengan jumlah perusahaan baja dan besi, dari sektor hulu hingga hilir, kurang lebih 180 perusahaan.
''Karena satu asosiasi ada yang memiliki anggota 30 sampai 50 industri. Salah satu asosiasi yang meleburkan diri yakni Gabungan Asosiasi Produsen Besi Baja Seluruh Indonesia (GABESI),'' ujar Ari, kepada Republika, di Jakarta, Rabu (27/8). Proses inisiasinya peleburan gabungan asosiasi itu sendiri, tambah dia, hanya berlangsung tiga bulan, dan semua sepakat untuk menyatu. Gabungan asosiasi lain yang gabung yakni Gabungan Asosiasi Pabrik Besi Baja Seluruh Indonesia (GAPBESI), dan Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia (AMBI).
Saat ini, panitia adhoc masih menggodok susunan pengurus fungsional. Sedang untuk posisi direktur eksekutif serta ketua umum (chairman) dan ketua (co-chairman) sudah ditentukan. Untuk posisi Direktur eksekutif dijabat Hidayat Triseputro, Ketua umum (chairman) yaitu Fazwar Bujang (Dirut PT KS). Sedang posisi co-chairman (ketua) dijabat Irvan Kamal Hakim, Ismael Pandri dan Djamaluddin. Ketika dihubungi berkali-kali lewat telepon dan pesan pendek, Hidayat belum memberikan komentar.
Menurut Ari, alasan penggabungan tersebut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di seputar pencarian bahan baku, produksi, pemasaran, pajak, distribusi, transportasi, hingga persoalan teknis lainnya. Pasalnya, dalam persoalan di lapangan, antara anggota gabungan asosiasi yang satu dan lain sering menemui bentrok kepentingan ketika memasarkan produk mereka di satu kawasan atau sektor tertentu atau mencari bahan baku.
Misalnya, anggota Gabesi dengan Ikatan Pabrik Paku dan Kawat Indonesia (IPPAKI). Dia mencontohkan, anggota asosiasi peleburan baja yang memproduksi kawat, yang bisa digunakan untuk paku. Industri peleburan baja di berada di gabungan asosiasi lain. Karena kebutuhan bahan baku tinggi, kebanyakan industri paku yang tergabung di IPPAKI tidak kebagian bahan baku, sehingga menimbulkan ketegangan.
Kemudian, persoalan limbah, dan penerangan jalan. Industri hilir kerap menghadapi masalah limbah yang didapat dari industri hulu. Padahal, investasi dan pendanaan industri hilir tidak sebesar industri hulu. ''Karena itu persoalan-persoalan tersebut diselesaikan secara bersama dalam satu organisasi yang menaungi seluruh gabungan asosiasi, ini agar tidak saling tumpang tindih dan tuduh menuduh,'' katanya.
Ari juga tidak menampik kemunculan IISIA ini juga untuk menghadapi persaingan bisnis baja dan besi di pasar nasional dengan perusahaan asing yang mulai berusaha memperbesar pasarnya disini. Karena itu, dalam pertemuan merger pekan kemarin, tema yang diambil adalah baja jadi kekuatan bangsa (steel is our national power).
''Ini tidak lain, agar industri baja nasional semakin solid, padu dan bisa menghadapi persoalan-persoalan secara bersama-sama. Persaingan bisnis baja kan semakin ketat,'' ujar Ari, yang mengaku akan meresmikan keberadaan IISIA pada awal pekan kedua September nanti.
Saat ini, yang dilakukan tim adhoc adalah penyelesaian rumusan AD/ART, penyusunan draft merger antar asosiaso, pengaturan penggabungan serta pemanfaatan aset gabungan asosiasi, serta penyusunan pengurus fungsional lain.
Dalam jajaran pengurus IISIA nanti, katanya, pihak pemerintah yakni eselon II akan dilibatkan dalam dewan pembimbing, yakni dari Departemen Perindustrian, Depdag, Depkeu, serta Ditjen Bea dan Cukai. --zaky--
Stok Beras Buat Ramadhan-Lebaran Aman
JAKARTA -- Perum Bulog memastikan stok dan harga beras menjelang puasa hingga lebaran, aman. Begitu juga dengan harga beras berbagai jenis, relatif stabil atau terjangkau oleh masyarakat. Data tersebut terekam dari pemantauan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mustafa Abubakar di sejumlah daerah di Indonesia.
Rabu siang kemarin, Mustafa beserta tim Bulog mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Beberapa waktu sebelumnya, Mustafa meninjau kawan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Semarang (Jateng), Makassar (Sulsel), serta Medan (Sumut), dan menunjukkan indikasi stok beras relatif aman.
''Tahun ini alhamdulillah, harga stabil dan stok sangat aman. Ini menggembirakan. Begitu juga stok untuk Ramadhan dan lebaran relatif aman. Hari ini (kemarin), kita melakukan pemantauan harga dan stok di PIBC, untuk memastikan, karena biasanya satu pekan sebelum memasuki bulan puasa ada gejolak, tapi ternyata harga stabil karena stok aman,'' ujar Mustafa, usai pemantauan di Jakarta, Rabu (27/8).
Ia menambahkan kecenderungan ini bukan hanya berlaku di Pasar Induk Beras Cipinang saja, akan tetapi bisa diketahui di sejumlah pasar induk daerah lainnya seperti Semarang, Medan, Makassar, dan Aceh yang menunjulkan hal yang sama. Dari pemantauan harga beras di Cipinang, harga termurah untuk beras harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 4.600 per kilogram, sedangkan untuk kelas premium Rp 5.400 per kilogram.
Dijelaskan, saat ini stok beras nasional mencapai 1,9 juta ton. Stok ini, katanya, mampu untuk mencukupi kebutuhan beras nasional hingga enam bulan ke depan. Bila petani mampu mengurangi susut (loses) atau hilangnya gabah pada pascapanen, otomatis akan menambah stok menjadi 1,65 juta ton.
Kemudian, jika hingga akhir tahun 2008 ini Bulog mampu menyerap beras petani 10 persen lagi, stok akan menjadi 3,3 juta ton. Dengan asumsi rata-rata per bulan 300 ribu ton per bulan, sehingga tidak ada impor. ''Saya berharap tahun ini tidak ada impor. Justru pada tahun 2009, Indonesia sudah melakukan ekspor beras,'' kata mantan pejabat gubernur NAD ini.
Namun, yang pasti, kata Mustafa, berdasar hasil pantauan di lapangan kemarin, stok selama bulan puasa dan lebaran, bahkan hingga tahun baru sudah terkendali. ''Menghadapi puasa dan lebaran, stok tidak ada masalah dan dijamin harga beras tetap stabil,'' katanya lagi, optimistis.
Untuk menjamin stok aman, salah satu kebijakan pimpinan Bulog adalah mewajibkan kepada seluruh gudang-gudang Bulog didaerah supaya memiliki cadangan beras minimal tiga bulan. Atau secara nasional bisa cukup aman dikonsumsi dalam enam bulan cadangan. ''Bukan hanya di Jakarta, di daerah defisit (beras) pun sudah kita antisipasi,'' jelas Mustafa.
Mustafa menyebutkan, hasil pengadaan beras Bulog tahun lalu sebanyak 2,2 juta ton. Stok ini untuk memenuhi kebutuhan raskin yang pada 2008 mengalami peningkatan. Hal ini mengingat jumlah rumah tangga miskin (RTM) pada 2007 tercatat 15,8 juta, kini meningkat menjadi 19,1 juta.
Sebelumnya, pekan kemarin, Menteri Pertanian (Mentan) RI, Anton Apriyantono, di Jakarta, memastikan stok pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran aman. Masyarakat tak perlu khawatir. ''Cadangan beras, daging ayam, gula pasir, dan minyak goreng cukup. Bahkan, khusus beras, stok selama Bulan Puasa surplus hingga 7 ribu ton,'' kata mentan.
Kendati demikian, katanya, masih ada sejumlah komoditas yang masih perlu mendapat perhatian khusus. Yakni, kacang tanah, telur ayam ras, dan daging sapi, karena merupakan komoditas musiman. ''Sangat mungkin persediaan ketiga komoditas ini akan berkurang bila pemerintah hanya mengandalkan produksi September 2008,'' jelasnya.
Anton menambahkan, untuk mengatasi kemungkinan defisit pemerintah akan mengamankan stok dan mengatur jalur distribusi. Bila perlu pemerintah akan meminta produsen mengimpor kacang tanah, telur ayam, dan daging sapi. --zaky--
Rabu siang kemarin, Mustafa beserta tim Bulog mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Beberapa waktu sebelumnya, Mustafa meninjau kawan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Semarang (Jateng), Makassar (Sulsel), serta Medan (Sumut), dan menunjukkan indikasi stok beras relatif aman.
''Tahun ini alhamdulillah, harga stabil dan stok sangat aman. Ini menggembirakan. Begitu juga stok untuk Ramadhan dan lebaran relatif aman. Hari ini (kemarin), kita melakukan pemantauan harga dan stok di PIBC, untuk memastikan, karena biasanya satu pekan sebelum memasuki bulan puasa ada gejolak, tapi ternyata harga stabil karena stok aman,'' ujar Mustafa, usai pemantauan di Jakarta, Rabu (27/8).
Ia menambahkan kecenderungan ini bukan hanya berlaku di Pasar Induk Beras Cipinang saja, akan tetapi bisa diketahui di sejumlah pasar induk daerah lainnya seperti Semarang, Medan, Makassar, dan Aceh yang menunjulkan hal yang sama. Dari pemantauan harga beras di Cipinang, harga termurah untuk beras harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 4.600 per kilogram, sedangkan untuk kelas premium Rp 5.400 per kilogram.
Dijelaskan, saat ini stok beras nasional mencapai 1,9 juta ton. Stok ini, katanya, mampu untuk mencukupi kebutuhan beras nasional hingga enam bulan ke depan. Bila petani mampu mengurangi susut (loses) atau hilangnya gabah pada pascapanen, otomatis akan menambah stok menjadi 1,65 juta ton.
Kemudian, jika hingga akhir tahun 2008 ini Bulog mampu menyerap beras petani 10 persen lagi, stok akan menjadi 3,3 juta ton. Dengan asumsi rata-rata per bulan 300 ribu ton per bulan, sehingga tidak ada impor. ''Saya berharap tahun ini tidak ada impor. Justru pada tahun 2009, Indonesia sudah melakukan ekspor beras,'' kata mantan pejabat gubernur NAD ini.
Namun, yang pasti, kata Mustafa, berdasar hasil pantauan di lapangan kemarin, stok selama bulan puasa dan lebaran, bahkan hingga tahun baru sudah terkendali. ''Menghadapi puasa dan lebaran, stok tidak ada masalah dan dijamin harga beras tetap stabil,'' katanya lagi, optimistis.
Untuk menjamin stok aman, salah satu kebijakan pimpinan Bulog adalah mewajibkan kepada seluruh gudang-gudang Bulog didaerah supaya memiliki cadangan beras minimal tiga bulan. Atau secara nasional bisa cukup aman dikonsumsi dalam enam bulan cadangan. ''Bukan hanya di Jakarta, di daerah defisit (beras) pun sudah kita antisipasi,'' jelas Mustafa.
Mustafa menyebutkan, hasil pengadaan beras Bulog tahun lalu sebanyak 2,2 juta ton. Stok ini untuk memenuhi kebutuhan raskin yang pada 2008 mengalami peningkatan. Hal ini mengingat jumlah rumah tangga miskin (RTM) pada 2007 tercatat 15,8 juta, kini meningkat menjadi 19,1 juta.
Sebelumnya, pekan kemarin, Menteri Pertanian (Mentan) RI, Anton Apriyantono, di Jakarta, memastikan stok pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran aman. Masyarakat tak perlu khawatir. ''Cadangan beras, daging ayam, gula pasir, dan minyak goreng cukup. Bahkan, khusus beras, stok selama Bulan Puasa surplus hingga 7 ribu ton,'' kata mentan.
Kendati demikian, katanya, masih ada sejumlah komoditas yang masih perlu mendapat perhatian khusus. Yakni, kacang tanah, telur ayam ras, dan daging sapi, karena merupakan komoditas musiman. ''Sangat mungkin persediaan ketiga komoditas ini akan berkurang bila pemerintah hanya mengandalkan produksi September 2008,'' jelasnya.
Anton menambahkan, untuk mengatasi kemungkinan defisit pemerintah akan mengamankan stok dan mengatur jalur distribusi. Bila perlu pemerintah akan meminta produsen mengimpor kacang tanah, telur ayam, dan daging sapi. --zaky--
Kebijakan Gula Rafinasi Ganggu Industri Mamin
JAKARTA -- Kebijakan pergulaan nasional --khususnya peredaran gula rafinasi-- yang tidak konsisten mengancam pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin). Upaya pemerintah mengurangi kontrak order impor gula rafinasi dari enam bulan menjadi dua-tiga bulan menimbulkan ketidakpastian usaha industri mamin.
Ketua Forum Industri Pengguna Gula (FIPG), Franky Sibarani, menuturkan, sejumlah perusahaan pengguna gula rafinasi impor dihadapkan dua persoalan. Membayar denda pembatalan kontrak order, serta ketidakpastian memenuhi pesanan dari konsumen untuk kebutuhan hari keagamaan, dari Ramadhan, Lebaran, Natal hingga Tahun Baru.
''Tentu denda penalti ini yang memberatkan perusahaan. Sementara mereka juga harus order lagi gula rafinasi didalam negeri, yang harga serta mutunya sangat berbeda. Padahal, di industri mamin, kualitasnya tentu khusus, yakni maksimal Icumsa 45 persen,'' ujar Franky, dalam jumpers di Jakarta, Selasa (26/8).
Ditegaskan, selama ini industri makanan dan minuman mengandalkan gula rafinasi impor karena adanya empat faktor penting. Pertama, jaminan mutu (kadar air, ICUMSA) dan spesifikasi teknis. Faktor keamanan pangan (HACCP/GMP), harga komoditas pemanis impor ini jauh lebih kompetitif jika dibandingkan dengan gula rafinasi lokal. Terlebih, pasokan luar negeri memiliki jaminan kontinuitas pasokan dan persyaratan keamanan pangan.
''Sementara, kami harus berjuang dengan pembeli dari sejumlah negara. Kalau pesanan kami hanya dua-tiga bulan, tentu biaya yang kami keluarkan lebih banyak dibanding order enam bulan sekaligus, meski pengiriman dilakukan setiap bulan, tidak sekaligus,'' tutur salah satu pengusaha mamin, yang enggan disebutkan namanya.
Disamping persoalan diatas, Sekjen FIPG, Suroso, menambahkan, industri mamin menghadapi masalah pengetatat pemberian izin impor gula sebagai bahan baku industri. Terkait dengan adanya pemberitaan mengenai kelebihan stok gula petani di pasar.
Padahal, menurut Franky, produk makanan dan minuman berbahan baku gula lokal bakal sulit bersaing di pasar dalam negeri dengan produk yang diimpor dari negara di kawasan Asean dan China karena pemerintah hanya mengenakan BM 0 persen hingga 5 persen.
Kalangan industri mamin itu juga menilai kenaikan BM gula bakal memangkas pangsa pasar hingga 10 persen. Bahkan mereka menilai kebijakan itu akan mematikan industri yang menyerap sekitar 3,36 juta tenaga kerja.
Sementara itu, pemberian rekomendasi dan izin impor gula sebagaimana diamanatkan dalam SK Memperindag No 527 Tahun 2004 yang umumnya diberikan secara periodik setiap 6 bulan sekali, saat ini telah dikurangi menjadi antara 2-3 bulan. ''Kekhawatiran berikutnya, pengusaha tidak menerima kepastian apakah rekomendasi dan izin tersebut dapat diperpanjang,'' tegas Suroso.
''Ini tentu menyulitkan kami yang sedang menerima order makanan minuman untuk masyarakat yang sedang menunaikan ibadah puasa, dan lebaran. Belum lagi, yang mau pesan mamin untuk natal dan tahun baru, bagaimana kami menjawabnya kalau pasokan gula belum jelas,'' ungkap pengusaha mamin.
Pengamat dari Universitas Indonesia (UI), Lely Pelitasari, menuding sumber masalah carut marutnya pergulaan nasional belakangan ini akibat kebijakan pemerintah yang tidak tegas. ''Saya katakan kebijakan pemerintah banyak yang caru marut. Kasus ini pernah terjadi pada tahun 2005, saat saya melakukan riset untuk tesis saya,'' ujarnya.
Lely menjelaskan, carut marutnya tata niaga gula lebih rumit dibanding komoditas beras. Karena banyak pihak yang bermain didalamnya, tidak hanya dari industri gula nasional namun kelompok-kelompok yang memanfaatkan musim giling, untuk memasok gula impor dalam jumlah besar.
Padahal, dalam penelitian dia, dari volume gula rafinasi yang diimpor, sebanyak 87 persen diserap industri mamin skala besar (perusahaan besar/PB). Itupun, katanya, jumlah industri besar yang menyerap hanya 30 persen dari industri mamin yang tercatat sekitar 100 perusahaan. ''Artinya, kalau ada rembesan, volumenya tidak besar. Kecuali, ada importir tidak terdaftar yang ikut memasukkan gula rafinasi, sehingga dapat ditemui di supermarket atau retail,'' kata Lely.
Pasokan gula nasional diperkirakan sedikitnya mencapai 2,7 juta ton. Angka tersebut diharapkan berasal dari hasil musim giling mulai Mei dan sisa carry over 2007 sebanyak 440.000 ton. Sedang kebutuhan gula kristal rafinasi per tahun mencapai 1,055 juta metrik ton (MT). Sementara, yang diimpor hanya 680 ribu MT per tahun. Sisanya, berasal dari produksi pabrik gula rafinasi yang setaip tahun mampu memproduksi 1,55 juta ton MT.
''Kelebihan produksi gula rafinasi itu masuk ke sektor rumah tangga khusus, industri rumah tangga, serta industri kecil, yang permintaannya rata-rata per tahun mencapai 1,1 juta ton MT,'' jelas Franky.
''Tapi, yang aneh, tudingan adanya rembesan gula rafinasi di retail dan rumah tangga diarahkan kepada kami sebagai importir produsen (IP). Kami sudah berupaya mengklarifikasi, namun pemerintah tidak menanggapi dan akhirnya memukul rata semua industri mamin salah, sehingga mendapat pengurangan izin impor,'' jelas Suroso, yang menjelaskan pihaknya sudah mengklarifikasi dan meminta pemerintah melakukan pengusutan dalam kasus maraknya peredaran gula rafinasi di masyarakat. --zaky--
Ketua Forum Industri Pengguna Gula (FIPG), Franky Sibarani, menuturkan, sejumlah perusahaan pengguna gula rafinasi impor dihadapkan dua persoalan. Membayar denda pembatalan kontrak order, serta ketidakpastian memenuhi pesanan dari konsumen untuk kebutuhan hari keagamaan, dari Ramadhan, Lebaran, Natal hingga Tahun Baru.
''Tentu denda penalti ini yang memberatkan perusahaan. Sementara mereka juga harus order lagi gula rafinasi didalam negeri, yang harga serta mutunya sangat berbeda. Padahal, di industri mamin, kualitasnya tentu khusus, yakni maksimal Icumsa 45 persen,'' ujar Franky, dalam jumpers di Jakarta, Selasa (26/8).
Ditegaskan, selama ini industri makanan dan minuman mengandalkan gula rafinasi impor karena adanya empat faktor penting. Pertama, jaminan mutu (kadar air, ICUMSA) dan spesifikasi teknis. Faktor keamanan pangan (HACCP/GMP), harga komoditas pemanis impor ini jauh lebih kompetitif jika dibandingkan dengan gula rafinasi lokal. Terlebih, pasokan luar negeri memiliki jaminan kontinuitas pasokan dan persyaratan keamanan pangan.
''Sementara, kami harus berjuang dengan pembeli dari sejumlah negara. Kalau pesanan kami hanya dua-tiga bulan, tentu biaya yang kami keluarkan lebih banyak dibanding order enam bulan sekaligus, meski pengiriman dilakukan setiap bulan, tidak sekaligus,'' tutur salah satu pengusaha mamin, yang enggan disebutkan namanya.
Disamping persoalan diatas, Sekjen FIPG, Suroso, menambahkan, industri mamin menghadapi masalah pengetatat pemberian izin impor gula sebagai bahan baku industri. Terkait dengan adanya pemberitaan mengenai kelebihan stok gula petani di pasar.
Padahal, menurut Franky, produk makanan dan minuman berbahan baku gula lokal bakal sulit bersaing di pasar dalam negeri dengan produk yang diimpor dari negara di kawasan Asean dan China karena pemerintah hanya mengenakan BM 0 persen hingga 5 persen.
Kalangan industri mamin itu juga menilai kenaikan BM gula bakal memangkas pangsa pasar hingga 10 persen. Bahkan mereka menilai kebijakan itu akan mematikan industri yang menyerap sekitar 3,36 juta tenaga kerja.
Sementara itu, pemberian rekomendasi dan izin impor gula sebagaimana diamanatkan dalam SK Memperindag No 527 Tahun 2004 yang umumnya diberikan secara periodik setiap 6 bulan sekali, saat ini telah dikurangi menjadi antara 2-3 bulan. ''Kekhawatiran berikutnya, pengusaha tidak menerima kepastian apakah rekomendasi dan izin tersebut dapat diperpanjang,'' tegas Suroso.
''Ini tentu menyulitkan kami yang sedang menerima order makanan minuman untuk masyarakat yang sedang menunaikan ibadah puasa, dan lebaran. Belum lagi, yang mau pesan mamin untuk natal dan tahun baru, bagaimana kami menjawabnya kalau pasokan gula belum jelas,'' ungkap pengusaha mamin.
Pengamat dari Universitas Indonesia (UI), Lely Pelitasari, menuding sumber masalah carut marutnya pergulaan nasional belakangan ini akibat kebijakan pemerintah yang tidak tegas. ''Saya katakan kebijakan pemerintah banyak yang caru marut. Kasus ini pernah terjadi pada tahun 2005, saat saya melakukan riset untuk tesis saya,'' ujarnya.
Lely menjelaskan, carut marutnya tata niaga gula lebih rumit dibanding komoditas beras. Karena banyak pihak yang bermain didalamnya, tidak hanya dari industri gula nasional namun kelompok-kelompok yang memanfaatkan musim giling, untuk memasok gula impor dalam jumlah besar.
Padahal, dalam penelitian dia, dari volume gula rafinasi yang diimpor, sebanyak 87 persen diserap industri mamin skala besar (perusahaan besar/PB). Itupun, katanya, jumlah industri besar yang menyerap hanya 30 persen dari industri mamin yang tercatat sekitar 100 perusahaan. ''Artinya, kalau ada rembesan, volumenya tidak besar. Kecuali, ada importir tidak terdaftar yang ikut memasukkan gula rafinasi, sehingga dapat ditemui di supermarket atau retail,'' kata Lely.
Pasokan gula nasional diperkirakan sedikitnya mencapai 2,7 juta ton. Angka tersebut diharapkan berasal dari hasil musim giling mulai Mei dan sisa carry over 2007 sebanyak 440.000 ton. Sedang kebutuhan gula kristal rafinasi per tahun mencapai 1,055 juta metrik ton (MT). Sementara, yang diimpor hanya 680 ribu MT per tahun. Sisanya, berasal dari produksi pabrik gula rafinasi yang setaip tahun mampu memproduksi 1,55 juta ton MT.
''Kelebihan produksi gula rafinasi itu masuk ke sektor rumah tangga khusus, industri rumah tangga, serta industri kecil, yang permintaannya rata-rata per tahun mencapai 1,1 juta ton MT,'' jelas Franky.
''Tapi, yang aneh, tudingan adanya rembesan gula rafinasi di retail dan rumah tangga diarahkan kepada kami sebagai importir produsen (IP). Kami sudah berupaya mengklarifikasi, namun pemerintah tidak menanggapi dan akhirnya memukul rata semua industri mamin salah, sehingga mendapat pengurangan izin impor,'' jelas Suroso, yang menjelaskan pihaknya sudah mengklarifikasi dan meminta pemerintah melakukan pengusutan dalam kasus maraknya peredaran gula rafinasi di masyarakat. --zaky--
Perusahaan Wajib Bayar THR
Sumber: www.menegpp.go.id
JAKARTA -- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) akan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR).
Pengetatan kebijakan Depnakertrans tersebut muncul setelah ada informasi di kalangan perusahaan yang tidak memberikan THR, karena kalangan pengusaha mengaku telah menaikkan upah buruh seperti transport dan makan menyusul kebijakan SKB lima menteri tentang pengalihan hari kerja dari Senin-Jumat ke Sabtu-Ahad beberapa pekan lalu.
''Bagi perusahaan yang melanggar (tidak membayar THR), akan dikenai sanksi. Ini memang tidak ada kaitanya dengan laporan adanya perusahaan yang tidak membayar THR, karena saya belum ada laporan. Penegasan ini akan dilampirkan lewat surat edaran,'' kata Erman Soeparno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI, usai memberikan pengarahan di acara 'Forum Konsultasi dan Komunikasi Dewan Pengupahan se-Indonesia', di Jakarta, Senin (25/8).
Kewajiban pembayaran THR sesuai Peraturan Mentri Tenaga Kerja RI No. 4/1994, yang salah satu peraturannya menyebutkan pembayaran THR harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya.
Erman menegaskan, bahwa penerapan upah menjadi sangat penting dalam hal ketenagakerjaan. Untuk itu pemerintah dan dengan dewan pengupahan sedang menggodok formulasi baru mengenai sistem pengupahan yang baru untuk tahun 2009.
Dari formulasi ini diharapkan bisa menjadi dasar penentuan UMR yang lebih proporsional bagi para buruh di daerah. Formulasi menganai upah akan dipertimbangkan beberapa hal utama yaitu inflasi, kemampuan perusahaan dan prestasi kerja.
"Forum ini bertujuan untuk pertama menyamakan persepsi soal upah. Kedua safety net oleh karena itu ada upah minimum yang tidak dilaksanakan mengenai faktor kenaikan upah disesuaikan dengan yang ada, upah bagian dari hak pekerja, upah ditentukan oleh produktifitas," papar Erman.
Selain itu, lanjutnya, faktor kemampuan perusahaan pun harus dipertimbangkan dan besaran inflasi tahun depan. "Pemerintah mengharapkan forum ini bisa memberikan konsep yang komprehensif untuk kepentingan pengusaha dan pekerja,'' katanya.
Sedang penyelesaian formula menganai upah, bisa diterapkan pada tahun ini juga, atau jika tidak memungkinkan bakal diterapkan tahun depan. ''Lihat perkembangannya nanti,'' ujarnya. --zaky--
Depdiknas Perbesar Rasio SMK Atasi Pengangguran Terdidik
YOGYAKARTA -- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mendorong peningkatan rasio jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan siap pakai bagi industri, sehingga bisa juga mengurangi tingkat pengangguran terdidik dan kemiskinan.
"Saya ingin SMK jadi primadona, SMK bergengsi. Bahkan kalu bisa gedung SMK itu yang 'magrong-magrong' (megah). Untuk di Yogya, mungkin gedungnya bisa diberi Joglo. Bila perlu penampilan (gedung SMK) mirip Politeknik. Tapi, kalau (gedung) SMU mau penampilan sepertin SDN Inpres, saya tidak kecil hati, karena pada umumnya, yang siswa SMK berasal dari keluarga menengah ke bawah, jika bangunan SMK megah, mereka bisa percaya diri dan punya kebanggaan," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, seusai meresmikan program pendidikan teknik Toyota (T-TEP/Toyota-Technical Education Program) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (23/8).
Ditegaskan menteri, pihaknya tetap teguh berkomitmen untuk membesarkan SMK daripada SMA saat ini, karena SMK diyakini bisa menjawab relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Menurutnya, kalau pada pendidikan menengah kebanyakan SMA, maka lulusannya untuk dilepas ke pasar tenaga kerja belum memadai. Pasalnya, sebagian besar dari mereka dituntut melanjutkan ke perguruan tinggi (PT), padahal kapasitas perguruan tinggi lebih sedikit.
Kondisi tersebut akhirnya mengakibatkan terjadi seperti 'bottle neck' (penyempitan) untuk lulusan SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Apalagi, jika terdapat siswa SMK yang juga melanjutkan ke PT, maka potensi penyempitan akan semakin tinggi.
Dengan demikian, lanjutnya, lulusan SMA yang tidak diterima di perguruan tinggi menjadi pengangguran, karena tidak ada keahlian pada dirinya. Mendiknas Bambang berharap pada akhir masa jabatannya, rasio jumlah SMA dengan SMK 50:50.
''Ini rasio kasar pada masa akhir jabatan saya, karena menurut rasio resmi dari Depdiknas, pada akhir 2009, jumlah SMK dengan SMA 40-60. Tapi, karena akhir 2007, SMK dan SMU sudah 44-56, maka akhir 2008 nanti bisa 47-53. Sehingga, saya optimis, rasio di akhir masa jabatan bisa 50-50,'' katanya. Pada 2005 rasio jumlah SMA dengan SMK antara 69 berbanding 31
Menurutnya, target diatas ini bisa tercapai karena dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan 13 persen atau empat persen untuk jumlah SMK setiap tahunnya . "Ini menandakan SMK semakin diminati masyarakat," katanya. Selain Propinsi DIY yang rasio SMK-SMU adalah 54-46, menurut Bambang, propinsi yang sudah memperbesar rasio SMK-SMU adalah DKI, Jateng dan Jatim.
Bahkan, adanya program 'link and match' (hubungan timbal balik) antara SMK dengan industri, semakin menjamin lulusannya mudah terserap di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, kata Bambang Sudibyo, kegiatan T-TEP dan Sub T-TEP yang melibatkan juga PT Toyota Astra Motor dan PT DuPont Indonesia sangat membantu meningkatkan mutu setiap jenis kompetensi di sekolah menengah kejuruan (SMK).
Karena langkah Toyota menggandeng SMKN 2 Slema dalam jurusan Body & Paint di Program Otomotif, katanya, dinilai membantu image perusahaan otomotif yang pedulu lulusan SMK Program Otomotif. ''Disamping, Toyota juga diuntungkan dengan munculnya tenaga terampil di bidang yang diinginkan. Ini merupakan program link and match yang menyesuaikan kebutuhan pasar,'' ujar menteri.
Karenannya, mendiknas meminta agar perusahaan lain bisa mengadopsi langkah serupa, supaya bisa membantu pemerintah dalam menjawab jurang antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Apalagi, berdasar data BPS per Februari, jumlah lulusan SMK yang menganggur mencapai 1.165 lulusan, sedang SMU mencapai 2.204 lulusan.
Gratiskan wajib belajar
Dalam kesempatan tersebut, Mendiknas Bambang mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar mendorong program pendidikan wajib belajar dengan menggratiskan biaya pendidikan bagi anak sekolah usia wajib belajar, seiring dengan rencana kenaikan anggaran pemerintah menjadi 20 persen dari RAPBN 2009.
"Anggaran pendidikan ini lebih separuhnya akan digunakan untuk BOS (bantuan operasional sekolah), sehingga tentunya sekolah-sekolah di daerah lebih ringan dalam membiayai sekolahnya," katanya.
Jika diperlukan, di setiap daerah, kepala pemerintahannya mengupayakan pendidikan gratis bagi anak sekolah. Karena, yang berwenang menginstruksikan pendidikan gratis adalah kepala daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya mengimbau.
"Sekarang ini keputusan untuk pendidikan gratis ada di daerah. Yang di Jakarta (pemerintah pusat) hanya mengimbau seperti yang sudah dilakukan Presiden pada pidato kenegaraan yang lalu," katanya.
Menurut dia, beberapa daerah sudah berhasil menerapkan pendidikan gratis bagi pelaksanaan wajib belajar, dan contoh paling sukses adalah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Bahkan di provinsi itu menerapkan sanksi bagi kabupaten atau kota yang melanggarnya.
"Di Sulsel bantuan dari BOS ditambah lagi separuhnya bantuan pendidikan dari pemerintah provinsi. Jadi, di sana bisa menggratiskan bagi siswa wajib belajar," katanya. Namun demikian, Mendiknas mengaku tidak bisa serta-merta menyalahkan adanya biaya yang dipungut sekolah untuk kepentingan kualitas pembelajaran di sekolah. "Kalau toh bayar, maka tentunya harus untuk kualitas sekolahnya," katanya. --zaky--
"Saya ingin SMK jadi primadona, SMK bergengsi. Bahkan kalu bisa gedung SMK itu yang 'magrong-magrong' (megah). Untuk di Yogya, mungkin gedungnya bisa diberi Joglo. Bila perlu penampilan (gedung SMK) mirip Politeknik. Tapi, kalau (gedung) SMU mau penampilan sepertin SDN Inpres, saya tidak kecil hati, karena pada umumnya, yang siswa SMK berasal dari keluarga menengah ke bawah, jika bangunan SMK megah, mereka bisa percaya diri dan punya kebanggaan," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, seusai meresmikan program pendidikan teknik Toyota (T-TEP/Toyota-Technical Education Program) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (23/8).
Ditegaskan menteri, pihaknya tetap teguh berkomitmen untuk membesarkan SMK daripada SMA saat ini, karena SMK diyakini bisa menjawab relevansi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Menurutnya, kalau pada pendidikan menengah kebanyakan SMA, maka lulusannya untuk dilepas ke pasar tenaga kerja belum memadai. Pasalnya, sebagian besar dari mereka dituntut melanjutkan ke perguruan tinggi (PT), padahal kapasitas perguruan tinggi lebih sedikit.
Kondisi tersebut akhirnya mengakibatkan terjadi seperti 'bottle neck' (penyempitan) untuk lulusan SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Apalagi, jika terdapat siswa SMK yang juga melanjutkan ke PT, maka potensi penyempitan akan semakin tinggi.
Dengan demikian, lanjutnya, lulusan SMA yang tidak diterima di perguruan tinggi menjadi pengangguran, karena tidak ada keahlian pada dirinya. Mendiknas Bambang berharap pada akhir masa jabatannya, rasio jumlah SMA dengan SMK 50:50.
''Ini rasio kasar pada masa akhir jabatan saya, karena menurut rasio resmi dari Depdiknas, pada akhir 2009, jumlah SMK dengan SMA 40-60. Tapi, karena akhir 2007, SMK dan SMU sudah 44-56, maka akhir 2008 nanti bisa 47-53. Sehingga, saya optimis, rasio di akhir masa jabatan bisa 50-50,'' katanya. Pada 2005 rasio jumlah SMA dengan SMK antara 69 berbanding 31
Menurutnya, target diatas ini bisa tercapai karena dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan 13 persen atau empat persen untuk jumlah SMK setiap tahunnya . "Ini menandakan SMK semakin diminati masyarakat," katanya. Selain Propinsi DIY yang rasio SMK-SMU adalah 54-46, menurut Bambang, propinsi yang sudah memperbesar rasio SMK-SMU adalah DKI, Jateng dan Jatim.
Bahkan, adanya program 'link and match' (hubungan timbal balik) antara SMK dengan industri, semakin menjamin lulusannya mudah terserap di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, kata Bambang Sudibyo, kegiatan T-TEP dan Sub T-TEP yang melibatkan juga PT Toyota Astra Motor dan PT DuPont Indonesia sangat membantu meningkatkan mutu setiap jenis kompetensi di sekolah menengah kejuruan (SMK).
Karena langkah Toyota menggandeng SMKN 2 Slema dalam jurusan Body & Paint di Program Otomotif, katanya, dinilai membantu image perusahaan otomotif yang pedulu lulusan SMK Program Otomotif. ''Disamping, Toyota juga diuntungkan dengan munculnya tenaga terampil di bidang yang diinginkan. Ini merupakan program link and match yang menyesuaikan kebutuhan pasar,'' ujar menteri.
Karenannya, mendiknas meminta agar perusahaan lain bisa mengadopsi langkah serupa, supaya bisa membantu pemerintah dalam menjawab jurang antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Apalagi, berdasar data BPS per Februari, jumlah lulusan SMK yang menganggur mencapai 1.165 lulusan, sedang SMU mencapai 2.204 lulusan.
Gratiskan wajib belajar
Dalam kesempatan tersebut, Mendiknas Bambang mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar mendorong program pendidikan wajib belajar dengan menggratiskan biaya pendidikan bagi anak sekolah usia wajib belajar, seiring dengan rencana kenaikan anggaran pemerintah menjadi 20 persen dari RAPBN 2009.
"Anggaran pendidikan ini lebih separuhnya akan digunakan untuk BOS (bantuan operasional sekolah), sehingga tentunya sekolah-sekolah di daerah lebih ringan dalam membiayai sekolahnya," katanya.
Jika diperlukan, di setiap daerah, kepala pemerintahannya mengupayakan pendidikan gratis bagi anak sekolah. Karena, yang berwenang menginstruksikan pendidikan gratis adalah kepala daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya mengimbau.
"Sekarang ini keputusan untuk pendidikan gratis ada di daerah. Yang di Jakarta (pemerintah pusat) hanya mengimbau seperti yang sudah dilakukan Presiden pada pidato kenegaraan yang lalu," katanya.
Menurut dia, beberapa daerah sudah berhasil menerapkan pendidikan gratis bagi pelaksanaan wajib belajar, dan contoh paling sukses adalah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Bahkan di provinsi itu menerapkan sanksi bagi kabupaten atau kota yang melanggarnya.
"Di Sulsel bantuan dari BOS ditambah lagi separuhnya bantuan pendidikan dari pemerintah provinsi. Jadi, di sana bisa menggratiskan bagi siswa wajib belajar," katanya. Namun demikian, Mendiknas mengaku tidak bisa serta-merta menyalahkan adanya biaya yang dipungut sekolah untuk kepentingan kualitas pembelajaran di sekolah. "Kalau toh bayar, maka tentunya harus untuk kualitas sekolahnya," katanya. --zaky--
Toyota Bantu Pemerintah Cetak SDM Otomotif
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo didampingi Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor (TAM) Joko Trisanyoto melihat dari dekat proses kerja body & paint di Laboratorium Bengkel Otomotif SMK Negeri 2 Sleman, usai meresmikan T-TEP (Toyota Technical Education Program) di SMK tersebut, Yogyakarta , Sabtu (23/8).
YOGYAKARTA -- PT Toyota Astra Motor (TAM) membantu program pemerintah mengentaskan angka pengangguran pada lulusan terdidik melalui program T-TEP (Toyota-Technical Education Program) yang diluncurkan sejak awal 1990-an. Kali terakhir, upaya tersebut diwujudkan dengan membuka jurusan baru, Body & Paint (BP) (perbaikan body dan pengecatan), di SMK Negeri 2 Depok, Sleman, Yogyakarta.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo, Sabtu kemarin (23/8) meresmikan program tersebut di SMK Negeri 2 itu, setelah dinilai memiliki sarana dan prasana lengkap dalam mendukung program tersebut. Peresmian itu disaksikan Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam IX, Bupati Sleman Ibnu Subiyanto, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Prof. Suyanto, Kepala Sekolah SMK N 2 Sutarto, serta jajaran aparat pemda.
Dari lingkungan TAM, terlihat Direktur Pemasaran TAM Joko Trisanyoto, Division Head Marketing & Planning Customer Relation Widyawati, juga para dealer se-Jawa Tengah dan Vica President Toyota Asia-Pasific.
Dalam sambutannya, Mendiknas Bambang Sudibyo menyambut baik program corporate social responsibility (CSR) dari TAM. Menurutnya, program T-TEP ini adalah bagian dari suatu kebijakan yang sangat penting dalam peningkatan relevansi pendidikan di tingkat nasional, yakni kait dan sepadan (link and match) yang sudah digulirkan di era menteri Mendiknas saat itu, Wardiman Djojonegoro (ketika itu menjabat mendikbud, 1993).
Bambang mengatakan, program link and match hanya bisa dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Karenannya, dengan tingginya siswa masuk SMK, maka kesiapan mereka dalam dunia kerja lebih banyak terserap setelah menjalani pelatihan serta pengasahan saat belajar. Di akhir masa jabatannya, Bambang berharap rasio jumlah sekolah SMA dengan SMK di Indonesia menjadi 50 : 50 persen.
''Program ini saya harap dapat menambah presentasi antara jumlah SMK dan SMA di Indonesia menjadi 50:50 persen sampai akhir masa jabatan saya,'' katanya. Pada akhir tahun 2007 kemarin, rasionya masih 44 : 56 persen. Di tahun 2015, rasio mencapai 70 : 30 persen, sehingga jumlah pengangguran terdidik dapat ditekan sejak dini.
''Ada kecenderungan perekonomian Indonesia bergeser ke perekonomian yang berbasis ilmu pengetahuan, yaitu industri kreatif. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada siswa sebanyak-banyak sebelum terjun ke dunia kerja,'' tambahnya. ''Saat ini, kami sadari siswa yang masuk SMK semakin banyak. Pemerintah Yogyakarta mendukung baik program T-TEP ini, semoga bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain,'' sambut Sri Paduka Paku Alam.
Menurut Mendiknas Bambang, program link and match ada tiga tingkatan. T-TEP ini berada di level ketiga disebut "market needs" yang memenuhi kebutuhan pasar yang sangat spesifik. Level ini tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus melibatkan penggunanya. "Makanya, saya berterima kasih dengan Toyota yang menjadi prakarsa untuk T-TEP ini,'' kata Bambang.
Joko Trisanyoto menjelaskan, upaya TAM memajukan dunia pendidikan, khususnya berkaitan dengan teknologi otomotif, mendapat dukungan penuh dari Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang dengan menggandeng dealer. Indonesia tercatat sebagai negara ketiga setelah China dan Thailand untuk bidang Body & Paint.
Dimulai sejak 1991 sampai kini, TAM sudah mendirikan Sub T-TEP di 38 SMK dan 5 T-TEP SMK yang seluruhnya tersebar di Indonesia. Khusus untuk SMK Negeri 2 Depok, Sleman ini sendiri, sebelumnya sudah diimplementasikan sebagai T-TEP untuk bidang General repair sama dengan T-TEP lainnya. Namun, kelengkapan fasilitas dan dukungan penuh pihak sekolah, sekolah yang melahirkan siswa berprestasi itu menjadi pionir untuk jurusan baru Body & Paint.
"Tujuan kami mendirikan institusi pendidikan ini ingin mendekatkan gap antara dunia usaha dengan pendidikan sekolah," ujar Joko Trisanyoto. Ada tiga upaya dilakukan TAM. Pertama, memperbaiki kurikulum yang disesuaikan dengan industri (otomotif), salah satunya berupa Kurikulum Tingkat Satu Pendidikan (KTSP) Program Keahlian Teknik Mekanik. Kedua, memberi pelatihan kepada guru-guru, serta upaya ketiga, memberi pelatihan kepada siswa ke bengkel-bengkel Toyota terdekat.
''Program T-TEP ini merupakan bentuk kepedulian Toyota dalam mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia, baik melalui program yang berkelanjutan maupun penyediaan sarana pendukung yang sesuai,'' ujar Johnny Darmawan, Pesiden Director PT Toyota Astra Motor, yang berhalangan hadir karena sedang sakit.
Dalam keterangan tertulis, Johnny mengatakan, jika T-TEP sebelumnya memberikan dukungan pendidikan teknis secara general, T-TEP berkonsep Body & Paint ini diharapkan dapat memberikan keterampilan tambahan bagi para siswa SMK Jurusan Otomotif. ''Lebih jauh lagi, dukungan program serta sarana pendidikan ini diharapkan mampu menghantarkan para SDM berkualitas Indonesia menuju lapangan kerja cukup prospektif,'' katanya.
Joko menambahkan, adanya jurusan baru tersebut seiring kemajuan teknologi lebih dibutuhkan tenaga yang spesialis. Selama ini Toyota melalui program T-TEP sudah membuka general repair. "Jadi, sampai akhir tahun ini jumlah keseluruhan Sub T-TEP dan T-TEP bejumlah 55," papar Joko. Peresmian itu memperkuat peluncurkan program T-TEP sebelumnya di Jakarta tahun 1991, Surabaya (1994), Yogjakarta (1996) dan Bandung (2006).
Hingga tahun 2007, Toyota bersama dengan TMC dan dealer telah bekerja sama dengan pemerintah mendirikan institusi T-TEP dan Sub T-TEP di 43 SMK di seluruh Indonesia, terdiri dari 38 SMK Institusi Sub T-TEP, dan 5 SMK yang sudah mengimplementasikan institusi T-TEP. TAM menargetkan untuk mengiplementasikan program T-TEP sebanyak 55 SMK sampai akhir tahun 2008.
Perbedaan antara T-TEP dan Sub T-TEP adalah pada Sub T-TEP institusi tersebut tidak diberikan bantuan alat peragam namun tetap didukung seperti program T-TEP, yaitu penyesuaian kurikulum sekolah dengan kurikulum Toyota Team Body & Paint, training untuk guru, dan kesempatan magang (OJT) di dealer resmi Toyota.
T-TEP tidak hanya didirikan di Indonesia, tapi telah diimplementasikan di 53 negara yang mencapai 425 institusi. ''Saat hampir 20 ribu lulusan yang telah mengikuti pendidikan melalui program T-TEP tersebar di dunia. Mereka tidak hanya terserap di Toyota, namun perusahaan-perusahaan otomotif lain. Ini komitmen Toyota untuk dunia,'' tegas Joko Trisanyoto. --zaky--
Industri Pangan Dukung Program Diversifikasi Pangan
Sumber: panyingkul.com
JAKARTA -- Kalangan pengusaha industri pangan yang tergabung Asosiasi Pengusaha Industri Pangan Indonesia (Aspipin) ikut mendukung program kebijakan diversifikasi pangan yang sedang digelorakan pemerintah, untuk mengantisipasi keterbatasan stok pangan pokok sebagai imbas lonjakan jumlah penduduk dalam 10-25 tahun mendatang.
Sebab, upaya mempercepat program diversifikasi pangan tersebut juga sebagai solusi rendahnya daya beli masyarakat akibat mulai terbatasnya pangan pokok. Untuk mempertegas percepatan kebijakan diversifikasi pangan tersebut, Aspipin terus mengembangkan riset dalam produk pangan alternatif.
"Kita terus mengumpulkan ide untuk diversifikasi pangan. Sebab, dalam catatan kami dalam 25 tahun mendatang jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 400 juta," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Pangan Indonesia (Aspipin), Boediyanto, dalam acara Seminar dan Munas III, bertema 'Mencari Strategi Efektif Menuju Ketahanan Pangan Nasional melalui Pengembangan Industri Pangan Nasional', di Jakarta, Kamis (21/8).
Boediyanto menjabarkan, berdasar data kasar di lapangan, daya beli masyarakat sejak beberapa tahun terakhir terus turun. Ia mencontohkan tiga sampai empat tahun lalu setiap satu orang menanggung beban ekonomi hanya dua atau tiga orang yang tidak bekerja.
Namun, hal itu sudah tidak berlaku lagi pada saat ini, dimana satu orang bekerja bisa menghidupi empat-lima orang yang tidak bekerja. Ironisnya, kebutuhan membeli produk pangan sehari-hari semakin tergerus dengan kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap pembelian pulsa untuk handphone. Hal ini sangat dikhawatirkan kalangan industri pangan, karena tren tingginya kebutuhan pulsa bisa menggangu kebutuhan konsumsi pangan.
"Orang lebih sering beli pulsa dan saat ini pulsa yang sebelumnya produk sekunder (sudah) menjadi produk primer. Pulsa telepon sekarang sudah seperti morfin, sudah sampai tahap mengkhwatirkan di tingkat desa. Saya juga tidak tahu, bagaiama cara mengatasinya, pulsa melebihi pemasaran produk makanan, ini telah menggerogoti daya beli masyarakat," papar Boediyanto.
Disamping itu, tambahnya, konsumsi orang Indonesia terhadap produk beras mulai menunjukkan grafik penurunan. Jika pada tahun 1970-an konsumsi beras mencapai 150 kilogram (kg) per kapita per tahun, maka saat ini hanya tinggal 104 kg per kapita per tahun.
"Saya pikir orang Indonesia masih makan beras, tetapi konsumsi gandum juga mulai tinggi. Karena itu, perlu kebijakan lunak terhadap terigu dan gandum, karena akan mempengaruhi suplai di negara Indonesia,'' katanya.
Maka dari itu, lanjutnya, dengan terus turunnya daya beli masyarakat itu, pihaknya mengusulkan sejumlah langkah. Diantaranya, pemerintah diminta untuk menanggung PPN 10 persen terigu dan gandum, serta penghapusan bea masuk (BM) untuk terigu.
Sejumlah pengusaha bahkan meminta pemerintah agar menghapuskan jalur merah untuk komoditas terigu dan gandum. Penerapan jalur merah dinilai gangguan distribusi dan menaikan biaya produksi. "Kebijakan Impor terigu di jalur merah telah menghambat distribusi terigu sampai 10 hari, padahal kalau sudah dibuka produk ini rentan kontaminasi," kata Boediyanto.
Jalur merah diterapkan bagi produk impor yang memiliki risiko tinggi terhadap penyelewengan. Boediyanto mengatakan, penerapan jalur merah telah menambah biaya distribusi hingga Rp 1,5 juta per kontainer. Padahal dalam satu bulan penggunaan kontainer untuk produk gandum dan terigu hingga 1.000 hingga 2.000 kontainer.
Aspipin juga menyambut baik penerapan kebijakan pembebasan PPN ditanggung pemerintah dan penghapusan BM untuk gandum dan terigu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah akan pertahankan pembebasan BM 5 persen dan penanggungan PPN 10 persen untuk terigu dan gandum.
''Kami usul agar fasilitas tersebut diperluas untuk produk hilir gandum dan terigi seperti mie instan, biskuit. Jika itu tidak dilakukan maka harga produk makanan berbasis gandum akan mengalami kenaikan,'' jelasnya.
Menyikapi permintaan Aspipin tersebut, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perindustrian dan Perdagangan, Edy Putra Irawady, mengatakan, pemerintah belum bisa menetapkan kebijakan tersebut, untuk menjaga inflasi.
Sedang untuk penghapusan jalur merah, menurut Edy, pemerintah justru sedang berupaya mempercepat proses birokrasi dari sebelumnya 6 hari menjadi 3 hari, dan jalur hijau dari 2 hari menjadi 1 hari.
Ekonom dari UI, Faisal Basri, menilai kebijakan pemerintah terkait pangan belum banyak berpihak pada masyarakat petani. Seperti pupuk, subsidinya masih dimanfaatkan sekelompok produsen pupuk, dibanding petani secara langsung. --zaky--
Langgan:
Entri (Atom)
