Sabtu, 23 Agustus 2008

Carry Jadi Andalan Penjualan Suzuki



Sumber: suzuki-forums.com

JAKARTA -- Penjualan Suzuki Carry 1.0 dan 1.5 dianggap sebagai andalan penjualan produk kendaraan Suzuki berbagai jenis selama periode Januari - Juli 2008. Selama periode tersebut, penjualan Suzuki Carry mencapai 14.722 unit atau sekitar 31,6 persen.

ndro Nugroho, direktur marketing PT Indomobil Niaga International, mengatakan sumbangsih pick-up dan minibus Suzuki Carry sangat dominan dibanding merek lain, meski produk lain juga mengalami peningkatan dalam penjualan di periode sama tahun lalu. ''Ini menandakan sektor perekonomian rakyat masih bergerak, termasuk dampak maraknya bisnis pertambangan batubara dan pertanian perkebunan,'' ujar Endro, dalam jumpers, di Jakarta, Rabu (21/8) malam.

Endro menjabarkan, setelah pick-up dan Suzuki Carry, kontribusi penjualan diikuti New APV Arena sebanyak 12.634 unit atau 27,2 persen, kemudian penjualan Swift sebesar 6.015 unit, Grand Vitara 4.001 unit, Estilo 2.007 unit dan sisanya dari unit-unit lain. Data terbaru menyebutkan, penjualan Suzuki periode Januari - Juli 2008 meningkat cukup tinggi yaitu mencapai 46.532 unit, atau terjadi kenaikan penjualan sebesar 41,5 persen. Pada periode sama tahun 2007, total penjualan Suzuki sebanyak 32.893 unit.

''Peningkatan penjualan ini sejalan dengan peningkatan pasar otomotif periode Januari – Juli 2008 secara keseluruhan yang meningkat hampir 50 persen dibanding dengan periode yang sama pada 2007 lalu yaitu naik dari 235.702 unit pada 2007 menjadi 353.501 unit pada 2008 ini,'' katanya. Endro mengakui, kenaikan penjualan otomotif secara keseluruhan lebih tinggi dibanding kenaikan penjualan Suzuki. Sebab, produk Suzuki tidak ada kategori truk, namun justru yang booming saat ini adalah pasar truk terutama karena meningkatnya bisnis batu bara dan kelapa sawit.

''Momentum itu kita manfaatkan betul,'' katanya. Khusus penjualan Carry, sejak 1981 awal Carry dipasarkan di Indonesia hingga Juli 2008 sudah mencapai penjualan sebanyak 838.130 unit. ''Artinya konsumen sangat mengenali kualitas produk ini dengan sangat baik sehingga tetap dicari dan karena itu, selama puluhan tahun itu Carry menjadi market leader di kelasnya,” ujar Endro. Katanya, yang diinginkan konsumen pada produk kelas ini adalah kapasitas muatan, kuat dan murah. ''Meski diberi tambahan asesoris, pengaruhnya sangat kecil,'' tambahnya.

Karena alasan ini pula Suzuki yang kini sedang berubah dengan motto Suzuki way of life yang mulai memasuki mobil-mobil kelas menengah atas, tegas Endro, tidak akan begitu saja meninggalkan pasar Suzuki Carry. “Sebaliknya kami justru berkeinginan memberikan penghargaan bagi para pengguna Suzuki Carry paling tua dan paling tahan lama dalam arti belum pernah turun mesin selama dipakai lewat acara Carry Pick-up Kontes. Kita akan membuat perlombaan dan memberikan penghargaan kepada mereka atas loyalitasnya,” ungkap Endro.

Safety Recall

Bentuk apresiasi lain yang diberikan Suzuki kepada pemakai adalah menjamin keselamatan pengguna dari sisi teknis. Yaitu menerapkan Safety Recall bagi produk Suzuki Carry 1,5 (Futura) yang diproduksi periode 1 Januari 2007 – 13 Februari 2008 karena ada dugaan ketidaksempurnaan komponen lock set assy.

Menurut Taufik W. Hidayat, service manager 4 W PT Indomobil Niaga International, berdasar hasil audit dan ivestigasi Suzuki, menunjukkan posisi kunci kontak setelah dilakukan starter mesin kadangkala tidak kembali ke posisi semula. Sehingga hal ini menyebabkan sistim starter bekerja terus dan dampak paling buruk, bisa mengakibatkan kabel baterai meleleh.

”Untuk itu kami melalui main dealer mengundang para konsumen melalui surat resmi untuk datang ke bengkel-bengkel resmi Suzuki mengadakan penggantian sesuai proses dan prosedur yang berlaku,'' katanya. Saat ditanya, berapa unit yang mengalami kerusakan, Taufik menjawab, hingga kini hanya ditemukan 4 unit saja yang alami kerusakan. Yaitu di dua kasus di Sumatera, Jakarta dn Makassar masing-masing satu kasus.

Selama periode Januari 2007 hingga 13 Februari 2008, produk Suzuki Carry pick-up sebanyak 23.257 unit. ''Sampai kini belum ada seorang pun yang mengadukan kerusakan seperti yang kami jelaskan di atas, meski sudah diumumkan hampir setahun,” ujar Taufik. Suzuki, tambahnya, meminta kepada semua konsumen agar memperbaiki komponen tersebut. ''Saat ini 3.000 part sudah kami siapkan di 187 dealer sekaligus bengkel resmi Suzuki,'' lanjutnya.

Untuk itu Suzuki pun telah pula memberitahukan kepada seluruh jaringan bengkel resminya yang kini sebanyak 187 bengkel agar memberi penggantian kepada konsumen. Secara lebih rinci, Taufik menunjuk produk yang diduga bermasalah adalah Pick-up Suzuki Carry 1,5 (Futura) untuk produksi 2007 seri MHYESL4157J100010 hingga J116012 dan untuk produksi 2008 seri MHYESL4158J116013 hingga J119292. Sedangkan untuk model minibus adalah produksi 2007 seri MHYESL4157J500013 hingga J503549 dan produksi 2008 adalah seri MHYESL4158J503550 hingga J504128.

Lebih jauh, Endro menjabarkan, sampai kini Suzuki Carry diproduksi 2.000 unit per bulan. Meski, diakuinya, jika permintaan dealer masih jauh dari ketersediaan produk. Tetapi manajemen Suzuki terpaksa membatasi produksi Carry, karena kalau harus meningkatkan produksi berarti akan mengganggu produksi jenis lain.

''Secara riil memang sudah ada tuntutan peningkatan kapasitas produksi. Tetapi semua itu butuh persiapan yang lebih mendalam termasuk mengapresiasi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti SKB 5 menteri mengenai pemindahan hari produksi ke hari libur Sabtu dan Minggu,” beber Endro.

Selama periode 2008 ini, Endro menargetkan total penjualan di pasar domestik akan mencapai 83.000 unit sedangkan ekspor 24.000 unit sehingga secara keseluruhan 107.000 unit. Sedangkan kapasitas produksi maksimum Suzuki adalah 110.000 unit – 120.000 unit per tahun.

”Artinya kapasitas produksi pabrik kami sudah maximum. Memang sudah dibutuhkan penambahan kapasitas. Ini sudah menjadi materi pembicaraan manajemen Suzuki. Mungkin dua tahun lagi penambahan kapasitas produksi itu sudah terujud,” ujar Joko Utomo, deputy General Manager PT Indomobil Niaga International. n zak

'Daya Saing Industri Nasional Memprihatinkan'



Sumber: jakarta.go.id

JAKARTA -- Daya saing industri nasional dalam sepuluh tahun terakhir dinilai masih memprihatinkan, karena belum menunjukkan kinerja yang membanggakan. Ironisnya, meski bangsa ini memiliki sejumlah besar sumber daya alam (SDA) yang bisa menjadi andalan, namun pemanfaatannya kurang optimal dan potensinya lebih besar dikuasai perusahaan asing. Karena itu, pemerintah diminta merpebaiki sejumlah iklim investasi untuk mendongkrak daya saing.

Demikian penilaian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Seminar Nasional bertema 'Kebangkitan Daya Saing Nasional Indonesia', di Jakarta, Rabu (20/8).

Penilaian Kadin tersebut diperkuat Ranking of The World Competitiveness 2008 dan survei Growth Competitivenenss Index yang dilansir Wolrd Economic Forum (WEF).

Berdasarkan hasil penilaian daya saing dalam ranking of the world competitiveness 2008, Indonesia berada pada peringkat ke 51 dari 55 negara. Riset IMD Business School of Lausanne, Swiss, itu menunjukkan, posisi Indonesia jauh di bawah negara Asean lainnya, seperti Filipina (peringkat 40), Malaysia (19), dan Singapura (2).

Mengacu survei Growth Competitivenenss Index yang dilansir Wolrd Economic Forum (WEF), pada tahun 2007-2008 Indonesia berada di peringkat ke-54 dari sekitar 131 negara yang disurvei. Di tingkat ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Adapun Singapura dan Malaysia melesat di peringkat ke-7 dan ke-21.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia, Anthon Riyanto, menjelaskan, persoalan lemahnya daya saing industri nasional merupakan masalah serius yang mesti diperhatikan.

"Daya saing yang buruk menyebabkan sebuah perekonomian sangat rentan terhadap gejolak eksternal dan mudah didera krisis yang berkepanjangan," ujarnya. Sebaliknya, lanjut dia, perekonomian yang baik, akan mampu segera pulih dari krisis bahkan bangkit kembali untuk menjadi perekonomian yang tangguh dan terhormat.

Menurut dia, Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah ruah masih jauh tertinggal daya saingnya. Persoalan daya saing, lanjut dia, sangat dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga, produktivitas pekerja, serta intervensi kebijakan pemerintah.

"Membangkitkan daya saing bukanlah persoalan sederhana," kata dia. Karena peningkatan daya saing harus ditunjang dengan //industrial base// yang tangguh.

Perbaikan Iklim Investasi

Maka dari itu, untuk memperbaiki daya saing usaha Indonesia, Anthon menyarankan, pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi yang mencakup empat upaya konkret.

Pertama, perlu ada keberanian dari pemerintah untuk berkoordinasi kepada msyarakat bahwa tidak ada penyelesaian singkat dalam menyelesaikan kemelut ekonomi bangsa. Kedua, terus menjaga momentum baiknya variabel makroekonomi demi terciptanya lingkungan yang kondusif.

Ketiga, harus ada upaya dan perencanaan yang serius untuk membangun industrial base yang tangguh. "Lingkungan investasi yang atraktif dan hazard free perlu diciptakan kepada perusahaan asing yang mau mengalihkan teknologi di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, iklim persaingan sehat terus didorong agar industri kita diisi pemain yang kompeten dan tidak hanya mengandalkan koneksi kepada pusat kekuasaan. "Perubahan ini bukan revolusi, tapi evolusi," ujarnya.

Irjen Departemen Perindustrian (Depperin) RI, Sakri Widhianto mengakui, kinerja industri nasional saat ini belum pulih jika dibandingkan saat krisis moneter 1998. Pertumbuhan industri pada semester I 2008 hanya tercatat 4,1 persen atau anjlok dibandingkan 2007 yang tumbuh 5,15 persen.

Menurut Sakri, kinerja industri yang rendah itu disebabkan sejumlah masalah klasik yang masih belum dibenahi, antara lain ketergantungan impor yang tinggi, struktur industri belum utuh, dan penyebaran industri yang tidak merata.

"Di sisi lain, industri terpukul akibat minimnya infrastruktur, tarif pajak yang tidak kompetitif, serta krisis energi dan listrik," tuturnya. n zak

Kamis, 21 Agustus 2008

Deptan Optimistis Distribusi Pupuk Lebih Baik



Sumber foto: www.daylife.com

JAKARTA -- Departemen Pertanian (Deptan) RI optimistis pembentukan induk usaha (holding) BUMN Pupuk dapat memperbaiki produksi sekaligus distribusi baik pupuk bersubsidi maupun non subsidi. Begitu juga dengan program kartu pintar (smart card), diprediksi mudah dilakukan karena pengaturan kuota, wilayah serta pengawasan dikontrol dalam satu kesatuan.

Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Deptan RI, Sutarto Alimoeso, kepada Republika, di Jakarta, Selasa (19/8). Sutarto mengungkapkan, Deptan mengapresiasi pembentukan induk usaha tersebut, karena sudah ditunggu sejak lama. ''Pembentukan itu (induk usaha BUMN Pupuk) memang suatu keharusan, karena memang produsen pupuk kimia yang besar kan hanya BUMN.''

Nantinya, jelas Sutarto, dengan adanya induk usaha itu jalur proses dari produksi hingga distribusi pupuk akan berjalan efektif dan efisien. Terpenting lagi, ketersediaan pupuk nasional akan terjamin, ini karena tidak terjadi persaingan tidak sehat antarperusahaan satu dengan lain dibawah induk usaha. Induk usaha juga akan bisa bertindak adil agar semua perusahaan bisa untung, dengan penerapan subsidi silang.

''Misalnya, dari pengaturan kuota produksi. Perusahaan yang produksi paling rendah bisa untuk suplai subsidi, sehingga anggaran subsidi bisa berkurang. Kemudian, perusahaan yang biaya produksi tinggi, didorong untuk menyuplai non subsidi atau untuk subsidi jarak tertentu, sehingga semua perusahaan sama-sama dapat untung dan bisa berproduksi,'' ujarnya.

''Begitu juga dengan pasokan gas, antarprodusen subsidi bisa saling tukar produksi atau wilayah distribusi jika satu perusahaan menghadapi persoalan gas,'' tambahnya.

Menurut Sutarto, pemerintah memang sudah menerapkan skema subsidi harga, sehingga pemberian subsidi akan menjadi bervariasi. Pasalnya, harga pokok produksi (HPP) pupuk antara satu pabrik dan pabrik lainnya sangat bervariasi. Hal ini disebabkan ada pabrik yang berproduksi lebih efisien dibanding lainnya.

Selain itu, ada pula pabrik yang memiliki pabrik baru sehingga biaya produksi dalam HPP pun menjadi lebih tinggi dibanding pabrik lama. Seperti, pabrik pupuk Kujang yang belum lama ini menyelesaikan pembangunan pabrik pupuk urea Kujang 1B.

Kesepakatan perubahan skema subsidi pupuk dari gas ke harga ini sebenarnya sudah ada sejak awal tahun lalu. Persetujuan perubahan tersebut saat itu disepakati oleh Mentan dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan setelah bertemu dengan holding pupuk.

Kemudian dari aspek distribusi, Sutarto mengungkapkan, kemunculan induk usaha BUMN Pupuk akan mempercepat program kartu pintar (smart card) dengan sistem distribusi tertutup, yang saat ini masih diujicobakan di 12 daerah percontohan.Ini tidak lain, jelasnya, induk usaha bisa menunjuk satu perusahaan atau lembaga yang mengatur khusus dalam penyaluran pupuk bersubsidi sehingga setiap perusahaan tidak perlu lagi menunjuk perwakilan.

''Deptan berharap penuh dengan kemunculan induk usaha ini masalah-masalah kelangkaan dan gejolak kenaikan harga pupuk yang klasik, tidak terjadi lagi,'' kata Sutarto. Ia mengatakan tugas pengawasan sekaligus audit yang dilakukan Deptan akan semakin ringan karena hanya berkoordinasi kinerja dengan induk usaha.

Saat ditanya, bagaimana mekanisme teknisnya di lapangan, Sutarto yakin pihak direksi induk usaha BUMN Pupuk mengetahuinya dan tidak ingin mengintervensi terlalu dalam untuk penunjukkan eksekutif yang duduk di jajaran direksi induk usaha BUMN Pupuk. zak

Agro Kimia Indonesia Induk Usaha Pupuk



Sumber: www.kabblitar.go.id

Induk BUMN pupuk termasuk mengurusi persoalan gas.

JAKARTA -- Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian (Depperin) RI, Benny Wahyudi, menilai langkah pembentukan induk usaha (holding) BUMN Pupuk, yaitu PT Agro Kimia Indonesia, merupakan langkah tepat dalam peningkatkan kualitas industri pupuk di dalam negeri.

Benny juga berharap kebijakan tersebut bisa menjadi kekuatan besar, baik dari aspek permodalan, sumber daya manusia (SDM), teknologi, hingga mendorong pengembangan pupuk, termasuk produksi bahan baku kimia di luar pupuk.''Kami pikir langkah penyatuan perusahaan pupuk ini akan lebih efisien, baik dari operasional, penyediaan suku cadang industri maupun perputaran bahan baku dan (kepastian) pasokan gas,'' ujar Benny, kepada Republika, di Jakarta, Senin (18/8).

Induk perusahaan PT Agro Kimia Indonesia tersebut membawahi lima anak perusahaan yaitu PT Pusri, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Kujang, PT Petro Kimia Gresik, dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).Menurut Sekretaris Menneg BUMN Said Didu, di Jakarta, Senin (18/8), holding pupuk PT Agro Kimia Indonesia resmi beroperasi pekan depan. ''Saat ini hanya menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN Pupuk,'' katanya.

Dengan konsolidasi industri pupuk tersebut, tambah Benny, maka posisi industri pupuk akan semakin kuat, karena sebenarnya pemain industri pupuk di Indonesia tidak begitu banyak. Sementara, dari aspek kebutuhan pupuk justru terjadi kenaikan, mengingat sektor agroindustri mengalami peningkatan.

Pihaknya berharap terbentuknya induk usaha BUMN pupuk tersebut tidak hanya memecahkan permasalahan seperti sulitnya pasokan gas, ketersediaan bahan baku pupuk, maupun distribusi. Namun, lebih dari itu, induk usaha ini bisa menyelaraskan seluruh persoalan diatas hasil sinergi kelima BUMN pupuk diatas.

''Kami tidak tahu bagaimana aspek industrinya, karena yang kami tahu kan holding ini terfokus untuk produksi hingga penyaluran pupuk. Tapi, kami berharap induk usaha ini bisa mengurus semua persoalan di seputar pupuk, terutama restrukturisasi industrinya,'' saran Benny.

Said Didu membenarkan jika pembentukan holding BUMN Pupuk merupakan bagian upaya pemerintah mengatasi masalah pada industri pupuk nasional, seperti mengatasi pasokan gas maupun investasi peningkatan industri.

" Holding BUMN Pupuk nantinya fokus pada masalah investasi, produksi, pemasaran dan distribusi pupuk terutama dalam rangka program pupuk subsidi," katanya. Selain itu, lanjutnya, PT Agro Kimia Indonesia juga mengembangkan produksi herbisida, pestisida termasuk produksi pupuk kompos yang mendukung industri pertanian.

Lebih jauh, Said mengatakan, pemerintah ingin menjadikan holding BUMN Pupuk sebagai perusahaan kelas dunia dalam industri pupuk, petrokimia dan jasa-jasa teknik melalui maksimalisasi nilai perusahaan dan mendukung program ketahanan pangan nasional. "Kelangkaan pupuk di sejumlah tempat adalah akibat dari tidak terjadinya sinergi produksi maupun distribusi di antara BUMN Pupuk," tuturnya.

Said menjabarkan, dalam tahap awal, tugas holding adalah mengupayakan pendanaan revitalisasi empat pabrik pupuk yang sudah berusia tua atau di atas 30 tahun yaitu tiga unit pabrik di Pusri dan satu pabrik di Pupuk Kalimantan Timur.

"Saat ini empat pabrik harus direvitalisasi, sehingga membutuhkan strategi investasi yang bersinergi satu sama lain sehingga mendapatkan pendanaan yang maksimal," kata Said, yang tidak merinci berapa besar nilai perusahaan setelah dijadikan holding, termasuk nilai asetnya.

Pemerintah sebenarnya telah menunjuk PT Pusri sebagai induk perusahaan BUMN pupuk pada era Kementerian BUMN sebelumnya. Namun, jelas Said, pemerintah menilai kebijakan induk usaha itu tidak diperbolehkan mengingat anak perusahaan bertindak sebagai induk. zak/ant

Harga Bahan Baku Obat Naik 50 Persen

JAKARTA -- Harga bahan baku obat yang diimpor dari Cina melonjak hingga 50 persen. Kenaikan itu berlangsung sejak awal tahun ini hingga Agustus 2008.
Disamping itu, pelaksanaan Olimpiade Beijing mengakibatkan tersendatnya impor bahan baku obat dari Cina, setelah pemerintah negeri tirai bambu itu memperketat transportasi dan pengelolaan limbah industri farmasi.

''Tersendatnya pasokan itu menyebabkan harga bahan baku obat dari Cina meningkat hingga rata-rata 50 persen. Bahkan ada yang naik sampai 100 persen,'' ujar Ketua Komite Bahan Baku Gabungan Perusahaan Farmasi (GPF), Vincent Harijanto, di Jakarta, Senin (18/8).

Indonesia selama ini mengimpor bahan baku obat yang berjumlah 250 jenis senilai Rp 6 triliun per tahun, dan sebanyak 90 persennya berasal dari Cina. Ketergantungan itu jelas berdampak besar bagi produsen farmasi yang mengandalkan bahan baku obat dari Cina.

Kesulitan industri farmasi tidak hanya disitu. Pemerintah Cina ternyata juga memangkas insentif pajak untuk ekspor bahan baku obat dari 17 persen menjadi hanya 5 persen. Kondisi itu jelas menyebabkan importasi bahan baku obat dari Cina tersendat.

"Sudah harganya mahal, bahan baku dari Cina mulai seret. Industri farmasi lokal hanya mampu mengolah stok yang tersisa paling lama tiga bulan," ujarnya. Mau tidak mau, katanya, pabrikan farmasi domestik terpaksa menunggu bahan baku hingga Olimpiade Beijing berakhir dan yang bisa dilakukan sementara adalah mengolah stok yang masih tersisa.

Menurut dia, industri farmasi lokal mengimpor hampir 95 persen kebutuhan bahan baku antara lain berupa antibiotik, amoxilyn, paracetamol, dan anelxicis. Pasokan bahan baku impor itu didominasi Cina sebanyak 75 persen, India 20 persen, dan sisanya dari Eropa.

Dominasi Cina ini merupakan pergeseran. Jika pada tahun 1970-an, produsen farmasi lokal mengandalkan bahan baku impor dari Eropa. ''Tapi, sekarang didominasi dari Cina," jelasnya.

Melonjaknya harga bahan baku dari Cina, lanjut Vincent, juga dipengaruhi pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap RMB (mata uang Cina), serta akibat lonjakan harga minyak mentah, dan faktor peningkatan ongkos buruh di Negeri Tirai Bambu itu.

Vincent menjelaskan, lonjakan harga bahan baku yang melonjak hingga setengah persen harga normal itu diketahui setelah perwakilan GP Farmasi berkunjung ke Cina awal Agustus lalu. Dalam kunjungan itu, mereka menemukan gejala tersendatnya impor bahan baku obat dari negeri itu akibat kebijakan pemerintah Cina, serta adanya olimpiade.

Pemerintah Cina memperketat pengawasan limbah selama Olimpiade Beijing. "Pabrik bahan baku obat di Cina terpaksa diperbaiki dalam jumlah besar. Jika kadar limbahnya tinggi, pabrik itu ditutup paksa pemerintah di sana atau diharuskan relokasi," tuturnya.

Imbasnya, pabrikan farmasi lokal, terpaksa menaikkan harga jual obat paten yang dipasarkan di dalam negeri. "Penyesuaian itu terpaksa dilakukan," tutur dia. Namun, Vincent mengaku tidak bisa merinci kisaran kenaikan harga obat di dalam negeri. "Itu kebijakan tiap-tiap perusahaan," tuturnya.

Kendati demikian, Vincent menjelaskan, harga jual obat generik tidak akan naik karena ditetapkan pemerintah. Menteri Kesehatan telah menetapkan harga jual obat generik untuk tahun ini tetap sama dengan tahun sebelumnya. "Jadi konsumen bisa memilih obat generik," paparnya.

Didalam negeri sendiri saat ini terdapat sekitar 200 pabrik farmasi dan 2.500 perusahaan distribusi farmasi. Pasar farmasi domestik pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp 30 triliun. Indonesia merupakan pasar terbesar produk farmasi di Asean atau mencapai 50 persen dari kawasan tersebut. zak

Tiga Negara Minta Indonesia Ekspor Beras

JAKARTA --- Tingginya produksi beras didalam negeri ternyata dilirik sejumlah negara tetangga. Mereka meminta agar Pemerintah Indonesia bersedia membuka kran ekspor beras ke negara mereka pada 2009, mengingat pasokan beras di negara tersebut masih mengalami krisis.

''Ketiga negara tersebut yakni Filipina, Malaysia, dan Brunei, yang meminta agar kita bisa ekspor kesana. Kalau kita bisa swasembada tahun ini, bukan tidak mungkin kita ekspor (tahun 2009),'' ujar Dirut Perum Bulog, Mustafa Abubakar, di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Selain memenuhi permintaan ketiga negara tersebut, Mustafa menyatakan, jika pemerintah bisa ekspor ke Hong Kong ataupun Timor Leste, dengan prasyarat kondisi stok nasional melebihi batas aman, yaitu terdapat surplus atau kelebihan di gudang Bulog sebanyak 3 juta ton beras.

Diakui, permintaan ketiga negara tersebut akibat meningkatnya harga beras di pasar internasional. Disamping pertimbangan surplus atau kelebihan stok, kebijakan ekspor beras dapat dilakukan jika harga beras dalam negeri telah stabil, kemudian target peningkatan produksi padi 5 persen dapat tercapai di akhir tahun 2008 ini.

Ia melaporkan, saat ini sejumlah daerah telah memenuhi surplus beras. Yakni di Sulawesi Selatan (Sulsel) telah mengalami surplus sebesar 2 juta ton. ''Beberapa daerah lain diharapkan juga akan terjadi kelebihan produksi.''

Bulog mencatat, hingga bulan Agustus, realisasi pengadaan beras telah sebanyak 2,3 juta ton dari target 2008 sebanyak 3,4 juta ton. Pengadaan tersebut berasal dari pembelian melalui HPP sebanyak 2,1 juta ton dan non HPP 240 ribu ton yang antara lain berasal dari provinsi Jateng, Jabar, DIY, Sulsel, Sulteng dan NTB.

Kendati demikian, Mustafa mengakui, jika pengadaan Bulog tahun ini jauh lebih besar ketimbang tahun lalu yang hanya 1,7 juta ton setara beras. Pada tahun ini sasaran pengadaan jauh lebih besar, bahkan hampir dua kali lipat dari tahun lalu yang mencapai 3,8 juta ton setara beras. Namun, kendala pengadaan beras tahun ini adalah harga gabah/beras sudah berada di atas HPP.

Meski harga gabah/beras di pasar jauh lebih tinggi dibandingkan HPP, namun Mustafa tetap optimis target pengadaan tahun ini bisa tercapai. Apalagi pengadaan gabah/beras di beberapa daerah tetap berjalan menyusul panen raya yang berlanjut ke panen gadu.

“Kita optimis target bisa tercapai dan tidak impor lagi. Minimal kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan raskin sebanyak 300 ribu ton selama 12 bulan,” ujarnya.

Hal lain untuk memenuhi target pengadaan, Bulog membeli sesuai dengan harga pasar yang kini sudah 240 ribu ton beras. Beberapa propinsi penyumbang adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan NTB.

Sementara itu, Mustafa menandaskan, stok beras di gudang Bulog saat ini cukup kuat, hampir mencapai dua juta ton atau cukup untuk penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) 6-7 bulan ke depan. Keperluan untuk raskin sebanyak 300 ribu ton, yang dibagikan untuk 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) selama 12 bulan, sebanyak 15 kilogram (kg) per bulan.

Menteri Pertanian (Mentan) RI, Anton Apriyantono, juga menyatakan ekspor beras dapat dilakukan tahun 2009 nanti, ketika cadangan beras nasional sudah melebihi 3 juta ton. “Target tahun ini memperkuat stok nasional dulu. Namun, ekspor dilakukan jika stok beras di Bulog sudah lebih dari 3 juta ton,” ujar kata Anton. Mentan beralasan karena produksi padi pada 2009 diprediksi bakal naik mencapai 63-64 juta ton padi atau setara dengan 40 juta ton beras.

Disamping itu, tambahnya, datangnya sejumlah investor asal Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Oman, Qatar, serta Uni Emirat Arab (UEA) di sektor agribisnis ikut mendongkrak produksi pangan, terutama padi. "Namun, kita atur ekspornya jangan besar-besar dulu," kata dia. n zak

Bea Cukai Sita 26 Kontainer

Bea Cukai terus menekan kebocoran dengan berbagai cara.

JAKARTA-- Direktorat Bea dan Cukai (BC) menyita 26 kontainer berisi ratusan item barang selundupan yang berlabuh lewat Pelabuhan Batam dan Riau. Ke-26 kontainer tersebut ditangkap pada 27 Juli dari sebuah kapal berbendera Indonesia saat melewati perairan Sunda Kelapa Jakarta, berkat koordinasi dengan Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Metro Jaya.

''Dari laporan polisi dan kecurigaan kami, kapal berisi 26 kontainer itu kami amankan,'' ujar Sugeng, Kepala Subdit Penyidikan dan Penyelundupan (P2) Ditjen Bea dan Cukai, kepada Republika, Jumat (15/8). Saat ini, ke-26 kontainer tersebut diamankan di halaman Ditjen BC.

Menurut Sugeng, pihaknya masih mendalami pemeriksaan sejumlah saksi, dan hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara pemeriksaan masih sebatas kapten maupun anak buah kapal (ABK), yang belum ada bukti terlibat dalam penyelundupan.

''Mereka masih kami mintai keterangan. Siapa yang mengimpor,'' katanya. Jumat siang kemarin, Sugeng menujukkan isi dari empat kontainer yang dibuka. Beberapa barang selundupan dari kontainer berisi ribuan barang dengan beragam ratusan item seperti spare part sepda motor, peralatan medis, laboratorium, alat ukur untuk pengobatan, barang-barang elektronik.

Kemudian sejumlah barang tekstil dan garmen, peralatan rumah tangga, kosmetika, serta obat-obatan. Ada pula peralatan golf seperti sarung tangan, bola golf, dan kabel-kabel untuk kabel listrik besar, pisau-pisau mata gergaji, pisau komando, alat komunikasi HT, serta mesin kendaraan harley davidson.

''Dalam penyidikan sementara, barang-barang tersebut merupakan buatan dari berbagai negara, seperti dari Thailand, Jerman, Jepang, Inggris, Filipina, maupun Cina,'' jelasnya. Saat ditanya, apakah pisau komando yang ikut disita berasal dari pesanan oknum TNI, Sugeng mengaku belum mengetaui persisnya, karena masih dalam pengembangan.

Mengenai penempatan barang bukti (BB) di halaman kantor Ditjen BC, Sugeng menuturkan ada sejumlah alasan. Pertama, karena barang selundupan tersebut dimasukkan melalui dua jalur pelabuhan, yakni Batam dan Riau. Kemudian, untuk kemudahan dan keefektifan dalam penyidikan, meski halaman parkir kantor Ditjen BC terlihat kurang representatif sebagai area penyimpanan barang bukti (BB).

Sugeng sendiri belum bisa memastikan berapa nilai barang yang diamankan tersebut. Ia juga belum bisa menyebutkan jumlah kerugian negara dari impor yang diduga bermasalah ini.

Sementara, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi, menyatakan pihaknya terus mengawasi peredaran barang selundupan. Khususnya di dekat wilayah zona bebas perdagangan (free trade zone/FTZ), seperti Batam dan Riau. Karena BC sendiri tidak banyak memiliki kewenangan dalam memeriksa langsung barang-barang yang masuk kawasan FTZ tersebut.

Makanya, kata dia, BC berusaha memeriksa barang-barang yang diduga selundupan setelah ada kapal yang keluar dari FTZ. ''Tapi, Batam dan Riau merupakan pelabuhan yang paling ramai untuk arus masuk keluar barang, entah resmi atau selundupan. Untuk pencegahan, petugas kami di lapangan terus memonitor pergerakan barang-barang yang masuk dan keluar dari dua pelabuhan itu, serta pelabuhan lain,'' katanya. Pengawasan itu, berkerja sama dengan pihak aparat kepolisian maupun TNI AL.

Ditjen Bea Cukai, kata Anwar, terus melakukan perbaikan. Upaya itu dilakukan dengan menekan kebocoran-kebocoran penerimaan negara baik dari bea masuk (BM) impor maupun dari cukai. Langkah tersebut cukup signifikan memberi sumbangan pendapatan bagi negara. Sampai semester pertama tahun 2008, penerimaan total Bea dan Cukai Rp 43, 6 triliun atau melebihi target dalam APBNP yang dipatok sebesar Rp 36,34 triliun. zak

Perusahaan Properti Beralih Ikut Ekspor CPO

JAKARTA -- Perusahaan yang ikut ''bermain'' memproduksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) terus bertambah. Kali ini, PT Citra Kebun Raya Agri (CKRA) Tbk, ikut mengembangkan minyak kelapa sawit mentah, setelah melihat peluang besar pasar CPO di pasar internasional yang masih tinggi hingga 5-10 tahun mendatang.

Tidak ingin setengah-setengah dalam berbisnis, perusahaan yang awalnya bergerak di bidang properti --dengan nama PT Ciptojaya Kontrindoreksa-- ini mengalihkan 100 persen fokus bisnis di sektor perkebunan, khusus kelapa sawit.

''Kita akui, peluang CPO sangat bagus. Harga di dunia kan naik sampai 300 persen. Makanya, perusahaan ini ikut terjun kembangkan CPO, yang baru berjalan tahun 2007 lalu,'' ujar Hendri Soetjipto, presiden direktur PT CKRA, kepada Republika, usai paparan pengembangan bisnis plantation, di Jakarta, Kamis (14/8).

Hendri menuturkan, nilai investasi dalam pengembangan CPO ini sebesar Rp 1 triliun. Area pengembangan berada di Jambi dan Palembang (Sumatera) dengan luas lahan 142.500 hektare (ha), dan dari luasan lahan teersebut sebagian besar merupakan akuisisi dari perusahaan yang tidak lagi memproduksi.

Selain produksi CPO, pihaknya juga kembangkan ketela singkong (cassava). Hendri beralasan, pengembangan singkong disekitar lahan CPO tidak lain agar perusahaan bisa mendapatkan hasil dalam waktu dekat. ''Kan, kalau menunggu hasil CPO butuh waktu hingga 5 tahun, meski ada juga CPO yang panen pada 2010. Daripada lima tahun pertama bisnis tidak ada pendapatan, maka kami tanam singkong, karena masa panen cepat,'' jelasnya.

Pada tahun 2010, dari keseluruhan lahan kelapa sawit, sebanyak 7-8 ribu hektare sudah memasuki masa panen, dari lahan akuisisi. Kemudian, panen ketela mencapai 1.500 hektare di tahun 2009.

Joydieep, deputi direktur, menambahkan, alasan utama CKRA mengembangkan CPO karena permintaan CPO terus naik dalam 5-10 tahun mendatang, meski harga minyak mentah dunia mengalami penurunan. Apalagi pada ekspor tahun 2008 ini saja, Indonesia mengalahkan Malaysia sebagai produksi CPO tersebesar. Disamping itu, pemerintah memberikan dukungan penuh, karena lahan yang disediakan sudah ada.

Pemerintah dilaporkan telah mencadangkan 24,4 juta hektare (Ha) lahan hingga 2010 untuk keperluan tersebut dengan perincian perluasan lahan perkebunan seluas 5 juta Ha, revitalisasi perkebunan kelapa sawit 2 juta Ha, rehabilitasi lahan 9 juta Ha dan reformasi agraria 8 juta Ha. Saat ini, luas lahan sawit sudah mencapai 5,6 juta Ha yang tersebar di 19 provinsi, sedangkan potensi lahan yang masih tersedia diperkirakan mencapai 26 juta Ha.

Menurut Joydieep, Indonesia saat ini menjadi produsen kelapa sawit nomor satu dunia, dengan total produksi 17 juta ton. Produk CPO merupakan komoditas yang paling mendorong pertumbuhan ekspor nasional sekaligus menyumbang pendapatan devisa terbesar karena porsinya mencapai 23,8 persen. Meningkatnya kebutuhan dunia terhadap bijih kelapa sawit, sebagai bahan baku biofuel, telah mendorong harga komoditas ini naik 300 persen dalam tiga tahun terakhir.

Joydieep menuturkan, pada tahun 2005/2006, harga CPO masih berada di kisaran 300 dolar AS per ton. Namun, harga CPO di pasar dunia sempat mencapai level di kisaran 1200 dolar AS per ton dan diprediksi akan menembus angka 1300 dolar AS per ton, seiring lonjakan harga minyak mentah dunia.

''Saat harga minyak mentah dunia naik, negara-negara yang mengkonsumsi bioenergy (biofuel/biodiesel) mulai mencari CPO, sehingga harganya ikut naik. Ini peluang besar yang akan kita ambil,'' tutur Hendri. ''Karena itu fokus kita sementara untuk ekspor,'' lanjut dia.

Mengenai kekhawatiran kesulitan memasarkan CPO di pasar internasional ditengah persaingan ketat dengan perusahaan lokal, Hendri mengatakan pihaknya tidak risau. Karena bagaimanapun, pangsa pasar CPO di dunia terus meningkat. Untuk lokasi awal pemasaran, pihaknya membidik Cina dan India.

Kendati permintaan biofuel juga meningkat, namun Joydieep menilai jika perusahaannya belum bermain di sektor tersebut. Hal itu tergantung harga CPO nanti. Kalau harga CPO tinggi, sangat disayangkan memproduksi biofuel, karena lebih baik dijual ke luar negeri.

''Tapi, kita bisa buat opsi jika harga CPO naik, bikin biofuel atau tidak. Fokus kita saat ini ya CPO, dan cassava dulu. Baru kemudian, kalau produksi CPO bertambah, akan dipikirkan produksi biofuel,'' katanya. ''Dalam rencana jangka panjang untuk (produksi) biofuel ada,'' tambah Hendri.

Hendri melanjutkan, dalam persiapannya, CKRA akan membangun pabrik, untuk cassava atau singkong disediakan dua unit pabrik, masing-masing nilai investasi 8 juta dolar AS, dengan produktivitas 150 ton hari per pabrik. Sedang, jumlah panen CPO per tahun mencapai 20 ribu hektare.

Sebelum terjun ke bisnis CPO, PT CKRA sebelumnya bergerak di bisnis pembangunan rumah tinggal dan gedung dengan segmen pasar menengah ke bawah, dengan mengusung nama PT Ciptojaya Kontrindoreksa (1990). Peralihan tersebut, diakui Hendri, membuat fundamental perusahaan akan semakin kokoh. n zak

Selasa, 19 Agustus 2008

BRI Tingkatkan Kredit Pertanian Jadi 60 Persen

JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) terus meningkatkan pertumbuhan kredit pertanian hingga 60 persen pada akhir tahun 2008 dari keseluruhan kredit yang dikucurkan. Target tersebut merupakan revisi dari target sebelumnya, yakni 40 persen.

''Justru, per Juni kemarin, pertumbuhan kredit pertanian sudah mencapai 40 persen dari keseluruhan kredit yang dikucurkan senilai Rp 135,7 triliun. Makanya, sebagai bank yang sejak awal konsen dengan masalah perekonomian kerakyatan, khususnya sektor pertanian, BRI terus menambah plafon pinjaman,'' ujar Sulaiman Arif Arianto, direktur UMKM BRI, usai penandatanganan kerjasama BRI dengan Departemen Pertanian (Deptan) di kantor Deptan, Jakarta, Rabu (13/8) siang.

Sebelumnya, Sulaiman menjelaskan jika komposisi kredit agribisnis BRI sebesar 40 persen, atau naik dua kali lipat komposisi kredit agribisnis BRI tahun 2007 yang sebesar 28,61 persen dari total kredit. Namun, seiring tingginya harga komoditas pertanian, penyaluran kredit ke sektor pertanian tumbuh pesat. Namun, diakui jika kredit pertanian lebih banyak tersalur ke korporasi ketimbang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

''Perusahaan yang bergerak di sektor pertanian terus menambah alokasi pinjaman. Namun, BRI ikut mendorong agar perusahaan ini bisa meningkatkan nilai lebih pada produk yang dihasilkannya, tidak hanya memasarkan dalam bentuk mentah, namun juga setengah jadi atau jadi. Misalnya,sawit. Kalau bisa diolah menjadi oil chemical, kan harganya lebih besar jika hanya dijual dalam bentuk mentah,'' katanya.

Total nilai penyaluran kredit BRI di 2007 sebesar Rp113,853 triliun. Dengan demikian penyaluran kredit BRI ke sektor agribisnis di 2007 sebesar Rp32,56 triliun. "Sedang target pertumbuhan kredit kita di 2008 sebesar 20-22 persen, atau total kredit di tahun ini menjadi sekitar Rp 137 triliun," ujar Sulaiman. Dengan demikian target penyaluran kredit BRI ke sektor agribisnis sebesar Rp82,2 triliun.

Mengutip data Bank Indonesia (BI), posisi kredit pertanian per Mei 2008 mencapai Rp 59,21 triliun, tumbuh 41 persen dibandingkan dengan periode sama tahun 2007 senilai Rp 42,06 triliun. Kredit pertanian tumbuh di atas rata-rata laju kredit seluruh sektor yang sekitar 32 persen.

Sementara, sikap optimistis BRI dalam pencapaian target penyaluran kredit di 2008 ditengah kenaikan harga minyak, justru dimotori kenaikan harga komoditi di sektor agribisnis.

''Dari awal berdiri BRI selalu mendukung pengembangan pertanian, dan fokus utamanya adalah penyaluran kredit di sektor agribisnis. Memang, saat ini harga komoditi gula, sawit, jagung, beras, kopi, karet, dan sebagainya sekarang sedang melambung sebagai dampak kenaikan harga minyak. BRI melihat ini justru sebagai peluang menyalurkan kredit ke sektor agribisnis, tidak hanya bagi petani biasa, tapi perusahaan yang bergerak di sektor agribisnis banyak mendapat kucuran kredit,'' jelasnya.

Saat ditanya, apakah keseriusan BRI di sektor agribisnis semakin kencang setelah melihat banyaknya investor asal Timur Tengah dan Arab Saudi yang ingin berinvestasi di agribisnis, Sulaiman menuturkan bahwa hal itu bukan alasan utamanya. ''Sekali lagi, BRI selalu mengutamakan sektor agribisnis,'' kilahnya.

Sekjen Deptan Hasanuddin Ibrahim mengatakan kerjasama Deptan dan BRI bisa menjadi hubungan yang sejalan dalam pengembangan sektor pertanian. Apalagi perkembangan sektor pertanian terus bergerak dengan tingkat investasi yang terus meningkat. ''Pertanian kita sedang bergerak menuju perubahan yang tidak bisa diperkirakan. Investasi pertanian terus meningkat 2-3 kali lipat,'' katanya.

Poin utama kesepakatan BRI-Deptan tersebut mencakup pengelolaan dana Deptan RI melalui sistem perbankan yang profesional, pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi, baik melalui sistem perbankan konvesnional maupun sistem syariah kepada sektor pertanian.

Kemudian, pemberian BRIGuna dan Kredit Consumer kepada seluruh karyawan Deptan dengan persyaratan lunak, serta pembukaan outlet BRI di lingkungan Deptan serta pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lain. n zak

Orica Bangun Pabrik Bahan Baku Peledak Terbesar

JAKARTA -- Orica Limited melalui perusahaan patungannya, PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI), memulai pembangunan pabrik Ammonium Nitrate (AN) --biasa disebut bahan baku peledak-- berskala industri kelas dunia di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Pabrik yang akan beroperasi awal tahun 2011 memiliki kapasitas produksi Ammonium Nitrate (AN) kelas industri sebesar 300 ribu ton per tahun. ''Jumlah itu akan menggantikan kebutuhan impor pasar Indonesia,'' ujar Managing Director and CEO Orica Limited, Graeme Liebelt di Jakarta, Rabu (13/8).

Ia mengatakan pabrik ini diharapkan memenuhi pesatnya perkembangan kebutuhan bahan peledak berkualitas tinggi yang bahan baku utamanya dari ammonium nitrate. "Selama bertahun-tahun kami telah bekerjasama dengan mitra lokal kami PT Armindo. Ini merupakan tonggak penting pembangunan industri ini di dunia," katanya.

Dalam pembangunan awal proyek pembangunan pabrik AN di Bontang, Orica telah menguras 60 juta dolar AS dalam pembangunan pabrik ammonium nitrate tersebut. Dana itu sekira 10 persen dari total biaya investasi yang diperkirakan sebesar 550-600 juta dolar AS.

Direktur utama PT KNI, Antung Pandoyo, menjelaskan pengeluaran dana awal sebesar 60 juta dolar AS itu telah digunakan untuk sejumlah pengeluaran. Seperti, pembelian lahan proyek sebesar 5,5 juta dolar AS. Penyewaan lahan tambahan seluas 10 hektare sebesar 1,4 juta dolar AS dan rekayasa bergabung dan mengambil alih lahan sebesar 9,5 juta dolar AS.

Peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan pabrik bahan peledak terbesar se-Asia Tenggara itu akan dimulai pada akhir kuartal ketiga tahun 2008 ini. Pabrik ini diproyeksikan memiliki kapasitas produksi sekitar 300 ribu ton amonium nitrat per tahun atau 1.000 ton amonium nitrat per hari untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri yang saat ini hanya dapat dipenuhi dari lokal sekitar 30.000 ton per tahun.

Saat ini, jelas Antung, basic design sedang dilaksanakan oleh perusahaan Jerman, Uhde. Peralatan utama seperti mesin proses memerlukan pemesanan jangka panjang sekitar 26 bulan yang saat ini sedang dikerjakan oleh pabrik MAN Turbo asal Jerman. "Terkait studi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sudah diselesaikan KNI dan telah memperoleh persetujuan dari Gubernur Kaltim," jelas Antung.

Orica Limited adalah Perusahaan bahan peledak terbesar di dunia, pemilik 49 persen saham di KNI. Sedangkan 51 persen saham KNI dimiliki oleh PT Armindo, perusahaan pemasok amonium nitrat untuk perusahaan pertambangan di Indonesia.

Winniarlita Irmawati, direktur Utama PT Armindo, menyatakan, kerjasama dengan Orica tidak lain untuk memenuhi kebutuhan AN dalam negeri, yang selama ini masih impor dari berbagai negara seperti Afrika, Asia Tengah serta Eropa.

Sementara, katanya, bahan baku AN berupa amonia di Indonesia sangat banyak. Selain diproduksi untuk pupuk urea, amonia menjadi bahan dasar untuk senyawa nitogen yang paling penting. Sayangnya, selama ini perusahaan lokal selalu ekspor hingga 100 persen AN dari berbagai negara.

''Daripada kita impor AN terus-menerus, sementara bahan baku pembuatan AN tersebar banyak disini, kan lebih baik mengolah amonia menjadi AN disini, makanya kami setuju mendirikan pabrik pembuatan AN bersama Orica yang sudah berpengalaman,'' ujar Winniarlita.

Apalagi, kata dia, sebanyak 60-70 persen pembeli AN berada di kawasan pertambangan Kalimantan Timur (Kaltim). Karenanya, dalam perjanjian dengan Orica, PT Armindo, jelas Winniarlita, meminta supaya pasokan dalam negeri diutamakan jika pabrik sudah bisa memproduksi.

Antung juga menambahkan, seluruh kapasitas produksi di tahun awal sekitar 300 ribu ton akan dijual di dalam negeri. Namun, di masa mendatang, jika kapasitas produksi mengalami peningkatan, maka bukan tidak mungkin akan diekspor ke sejumlah negara.

''Jika kapasitas produksi berlebih, maka akan kami ekspor, seperti di Asia, Australia bagian barat, maupun Asia Pasifik. Tapi, itu nanti setelah melihat kemampuan kapasitas produksi pabrik ini ke depan,'' ujarnya. Karena, tambahnya, tren permintaan AN mengalami kenaikan antara 5-10 persen setiap tahunnya. Jika pada 2011, pabrik PT KNI mampu memproduksi 300 ribu ton, maka pada dua-tiga tahun kemudian akan mencapai 330 ribu ton, tergantung permintaan industri batu bara maupun pertambangan di kawasan Kalimantan.

Liebelt menambahkan pembangunan pabrik telah mendapat restu pemerintah maupun dengan pihak terkait lainnya. "Secara khusus kami beterima kasih kepada Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Ketua KADIN MS Hidayat, Kepala BKPM M Lutfi, Menteri BUMN Sofyan Djalil, dan jajaran manajemen PT Pupuk Kaltim serta semua pihak pendukung lainnya," kata Leibelt.

Orica Limited berbasis di Australia dan tercatat sebagai 30 perusahaan terbesar di Bursa Efek Australia. Orica Limited memiliki empat anak usaha yang salah satunya Mining Services yang dikenal luas sebagai penyedia bahan peledak komersial untuk sektor pertambangan dan penggalian. Bersama dengan mitra lokalnya, Orica Mining Services adalah penyedia bahan peledak komersial serta sistem peledakan terbesar bagi sektor sumber daya di Indonesia. n zak

Binladin Group Investasi 4,37 Miliar Dolar AS

JAKARTA -- Saudi Binladin Group, kelompok perusahaan asal Arab Saudi, siap melakukan investasi di sektor agrobisnis di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Dalam paparan awal di hadapan Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono, di Jakarta, Selasa (12/8), Binladin minimal membutuhkan lahan pertanian seluas 500 ribu hektare (ha) atau setara investasi sebesar 4,37 miliar dolar AS.

Keinginan investasi ini dikemukakan delegasi Saudi Binladin Group seusai bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono di Departemen Pertanian (Deptan), Jakarta, Selasa (12/8).

Direktur Pelaksana Saudi Binladin Group, Abu Bakr Al Hamid, mengatakan, minat perusahaannya tersebut berinvestasi di Indonesia karena menilai negara ini memiliki potensi besar dalam produksi pertanian, termasuk untuk produk padi varietas yang diekspor.

''Negara ini sangat besar potensinya dalam budidaya produk pertanian. Kami tertarik berinvestasi disini. Meski kunjungan ini merupakan kali pertama, kami sangat senang dengan paparan yang disampaikan pihak Mentan RI,'' ujar Abu Bakr Al Hamid, kepada wartawan usai konferensi pers bersama Mentan Anton.

Utusan Khusus Pemerintah Indonesia untuk Timur Tengah Alwi Shihab, menegaskan, berdasarkan pertemuan dengan Menteri Pertanian, para investor ini membutuhkan lahan minimum 500.000 hektare. Dan, kemungkinan akan ditambah jika prospeknya bagus.

Berdasar presentasi, investasi yang dibutuhkan untuk 5.000 ha, membutuhkan dana 43,7 juta dolar AS. Dengan demikian, jelas Alwi, untuk mengolah lahan seluas 500.000 ha, maka minimal dibutuhkan investasi 4,37 miliar dolar AS.

Lahan seluas itu, kata Alwi, akan ditanami padi varietas Basmati. Beras yang bentuknya panjang-panjang, rasanya perak alias tidak pulen itu bukan berasal beras yang dikonsumsi disini, karena tergolong jenis beras khusus. Jenis beras ini merupakan beras yang dikonsumsi untuk penderita diabetes karena kadar gulanya rendah. Untuk harganya cukup mahal bisa mencapai Rp30 ribu per kilogram, baunya wangi, dan asalnya dari negeri jauh, Pakistan dan India. Dalam bahasa Urdu atau Hindi, Basmati berarti harum atau wangi.

Ini dikarenakan, jelas Alwi, selain menanam kelompok usaha ini juga menjadi sebagai offtaker (pembeli atau pengguna) untuk dipasarkan di negara-negara di timur tengah.

Dalam rencana invesatasi ini, Saudi Binladin Group kemungkinan bekerja sama dengan kelompok usaha yang sudah melakukan investasi di Merauke. Beberapa kelompok usaha nasional yang sudah melakukan investasi di Merauke adalah PT Sumber Alam Sutera (SAS), Grup Medco, PT Bangun Cipta Sarana, PT Wolo Agro Makmur, PT Comexindo, dan PT Digul Agro Lestari.

Dengan demikian, sudah ada tiga investor asal Timteng dan Arab Saudi yang berminat berinvestasi di Merauke. Sebelumnya, investor asal Oman yang tergabung dalam Global Financial Investment Holding dan investor asal Arab Saudi maupun Islamic Development Bank (IDB) juga menyatakan minatnya membuka lahan pertanian tepatnya di Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

“Makanya tadi saya katakan kepada mereka bahwa bukan saja kalian saja yang berminat melakukan investasi di bidang agro di sini tetapi Qatar juga. Bahkan Dubai sudah pernah bertemu dengan tim Menteri Pertanian di sini, dan dari Oman juga pernah ke sini. Jadi siapa yang lebih cepat dan sudah menentukan sikap akan mendapatkan lahan yang baik,” jelas Alwi.

Abu Bakr Al Hamid belum bisa memastikan kapan akan merealisasikan investasi tersebut. Menurutnya, pihaknya akan melakukan keputusan investasi tersebut setelah mendapatkan rekomendasi dari tim yang dibentuknya. “Kami akan putuskan setelah tim bekerja,” kata Abu Bakr Al Hamid.

Sementara, Mentan Anton Apriyantono mengatakan untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Merauke, pemerintah akan membangun infrastruktur utama di daerah ini. “Misalnya saja jalan raya antar daerah, kita yang bangun. Tetapi kalau jalan-jalan untuk mendukung operasi perusahaan ya swasta lah yang akan membangun,” kata Mentan.

Konsep pembangunan infrastruktur seperti ini, kata Mentan, tidak hanya berlaku di Merauke saja, tetapi juga untuk daerah lain di seluruh Indonesia . “Pokoknya kita akan bangun bersama-sama,” ujar Anton.

Dirjen Tanaman Pangan Deptan, Sutarto Alimoeso, menambahkan, pemerintah akan membuat aturan investasi di agrobisnis yang mengatur tentang ekspor produk pertanian bagi investor asing. ''Memang aturannya belum ada. Tapi, harapan kami fifty-fifty, sebagian untuk stok dalam negeri, sebagian diekspor, karena ketahanan pangan dalam negeri menjadi prioritas utama, meski mereka (investor) mengekspor produknya. Jangan sampai, kedatangan mereka merugikan kita,'' tuturnya.

Kabupaten Merauke diusulkan menjadi proyek terintegrasi antara pemenuhan bahan pangan dan bahan enerji yang disebut MIFEE. Proyek ini merupakan bagian dari usaha kabupaten untuk menjadi pusat pangan nasional di daerah Timur Indonesia khususnya menyediakan pangan bagi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara pada tahun 2010. n zak

Kebangkitan Pangan di Tengah Krisis Global

Pemerintah mengaku bangga dalam empat tahun terakhir, kebangkitan sektor pertanian mulai berangsur pulih dan menunjukkan produksi memuaskan. Bahkan, Wakil presiden Jusuf Kalla menyampaikan ucapan terima kasih kepada para petani yang telah bekerja keras menyelamatkan Indonesia dari krisis pangan. Pemerintah menandaskan jika dalam tahun 2008 target swasembada pangan tercapai, maka tahun depan Indonesia kemungkinan besar bisa mengekspor beras.


Namun, optimisme tersebut perlu perjuangan panjang dari kontinuitas perhatian pemerintah terhadap kepentingan petani. Hasil-hasil yang dicapai saat ini bukan impian sekejap yang muncul dengan sendirinya. Sebab, sudah bertahun-tahun sejak era rezim Soeharto, kebijakan politik pertanian lebih memprioritaskan pada kepentingan konsumen, dibanding menjadikan petani sebagai pemain utama peningkatan perekonomian pedesaan.

Padahal, secara logika, dampak kenaikan harga beras internasional beberapa bulan lalu seharusnya mendorong petani beramai-ramai meningkatkan produksi. Tapi, faktanya tidak semudah membalik telapak tangan. Ini bisa dilihat dari menurunnya semangat petani yang memproduksi beras, dan mulai berangsur-angsur merangsek perkotaan untuk mencari pekerjaan lain.

Dampak itu tidak datang dengan sendirinya, namun dibaliknya ada kebijakan pemerintah yang masih kurang peduli dengan nasib petani. Ini bisa dipahami, karena pemerintah saat itu menganggap mayoritas petani, sekitar 75 persen, hanya buruh tani atau petani gurem (kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar). Dari angka tersebut, mereka ternyata net comsumer (mengonsumsi lebih banyak daripada yang dihasilkan).

Akibatnya, produksi menurun, dan bangsa yang diberkahi sumber daya alam tidak terhingga ini terbiasa dengan impor pangan, dari beras, tepung, kedelai, gula, kacang tanah maupun produk lain. Pekerjaan panjang lain yang harus dilakukan pemerintah adalah melepaskan diri dari jaring perdagangan pangan internasional. Indonesia sebagai negara agraris ternyata kurang tanggap dengan munculnya krisis pangan.

Di saat dunia memasuki era pangan mahal, Indonesia seharusnya bisa menjadi tumpuan produksi pangan dunia. Sayangnya, Indonesia justru kesulitan lepas dari jerat produk pangan impor.Beberapa bulan lalu, Organisasi Pangan dan Pertanian masih memasukkan negara ini ke dalam daftar 37 negara yang mengalami krisis pangan kendati sifatnya sangat lokal.

Ancaman krisis pangan di Indonesia diakibatkan oleh banjir, kerusakan maupun pengalihfungsian lahan pertanian, masih munculnya kelangkaan pupuk, benih maupun obat-obatan, sehingga membuat produksi padi tidak sesuai target.

Dalam data terakhir Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Indonesia memang tidak lagi masuk daftar negara yang mengalami krisis pangan (list of countries in crisis). Laporan itu kemungkinan kuat terkait atas laporan pemerintah yang menyatakan Indonesia akan mengalami surplus beras tahun ini.

Bahkan, Wapres Jusuf Kalla menyampaikan optimisme Indonesia bisa ekspor beras jika tahun 2008 ini sudah bisa swasembada beras atau tidak impor.Namun, yang perlu disayangkan upaya untuk memulihkan kebangkitan pangan juga tidak sekencang yang dilakukan pemerintah di negara Asia Tenggara maupun negara maju. Tingginya subsidi, ketersediaan benih, pupuk dan obat, jaminan pemasaran pertanian di negara maju mendorong petani bersemangat bercocok tanam.

Bagi banyak pengamat, ekonom, maupun praktisi, menilai pemerintahan Indonesia telah kehilangan kepercayaan pada kekayaan alam dan kekuatan sumber daya manusia, karena 60 persen penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Padahal, pada 2009 nanti, pemerintah menargetkan Indonesia bisa swasembada pangan.

Revitalisasi pertanian dan reformasi agraria yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di awal pemerintahannya sebenarnya merupakan esensi penting pencapaian kemandirian dan kedaulatan pangan bagi petani, menuju tercapainya kebangkitan kembali pertanian Indonesia di tengah krisis pangan dunia. Sayangnya, revitalisasi dan reformasi tersebut hanyalah bagian dari promosi, slogan, dan retorika belaka, sama sekali tidak didukung proteksi kepada petani. Tidak mengherankan jika kemandirian dan kedaulatan pangan sulit terealisasi.

Karenanya, pemerintah saat ini mulai sadar untuk menggenjot produksi pertanian demi mencapai swasembada pangan, langkah awal yang dilakukan adalah mencari pemecahan masalah sebagai penghambat produksi. Untuk meningkatkan produksi, pemerintah mengakui langkah utama yang harus dijalani adalah meningkatkan produktivitas dari petani, penambahan lahan pertanian, menciptakan dan perbaikan teknologi budidaya, menyediakan pupuk, benih serta obat-obatan yang terjangkau, memperbaiki infrastruktur, mengatur tata niaga dari produksi hingga distribusi, juga mengimplementasikan hasil-hasil riset baik bekerjasama dengan lembaga penelitian, seperti LIPI dan BPPT, serta kalangan perguruan tinggi.

Berdasarkan angka ramalan I Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, produksi gabah kering giling (GKG) tahun ini diperkirakan mencapai 58,26 juta ton. Jika dikurangi dengan kebutuhan untuk benih, pakan ternak, penyusutan, dan lain-lain, beras yang tersedia di dalam negeri masih sekitar 33 juta ton. Jumlah ini di luar sisa stok akhir tahun yang ada di Bulog dan di masyarakat. Adapun kebutuhan beras dalam negeri diperkirakan hanya 32 juta ton.

Keyakinan itu didasarkan pada pencapain produksi beras pada tahun 2007. Melalui fasilitasi yang intensif, pada tahun 2007 melalui Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan sasaran peningkatan produksi 2 juta ton beras, ternyata telah mampu ditingkatan produksi beras sebesar 2,7 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) (atau naik 4,96 persen dibanding tahun 2006).

Meski, pemerintah optimis target produksi bisa tercapai dan tidak akan impor, namun berbagai kalangan meminta pemerintah tidak overestimate. Apalagi, kemampuan pemerintah dalam mengatur ketersediaan stok di dalam negeri masih perlu penguatan bertahap. Swasembada yang dicapai sekarang ini sifatnya belum berkesinambungan (sustainable) karena kalaupun tahun ini surplus, produksi tahun depan belum tentu akan aman.

International Rice Research Institute (IRRI) melaporkan lonjakan harga beras hingga dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir —dari 165 dollar AS per ton (2002) ke 330 dollar AS (2007) dan mendekati 800 dollar AS pada bulan April— masih akan berlanjut hingga 2010. Lonjakan harga itu membutuhkan waktu hingga 10 tahun sebelum harga mencapai tingkat kestabilannya yang baru.Ditarik dari kasus Indonesia, kondisi fluktuasi harga internasional tersebut sangat riskan, karena sekitar 98 persen dari 220 juta penduduknya mengonsumsi beras sebagai makanan pokok.

Kalaupun nantinya impor, maka sekitar 60-80 persen pengeluaran rumah tangga miskin habis tersita untuk belanja pangan. Sebab, harga beras di pasar dunia sempat menyentuh level 1.000 dollar AS per ton.Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan penduduk memperburuk konsumsi energi dan protein.

Menteri Pertanian (Mentan) RI, Anton Apriyantono, menyatakan masih banyak penduduk miskin sehingga berpotensi menyebabkan kerawanan pangan. Penduduk miskin pada tahun 2006, sebanyak 39,3 juta jiwa (17,75 persen). Sedang pada tahun 2007 berdasar data BPS per Maret mencapai 37,17 juta jiwa (16,58 persen). Sementara, penduduk yang rentan terhadap kerawanan pangan di tahun 2006 mencapai 10,04 juta jiwa (4,52 persen).

Kemudian, penduduk yang mengalami kerawanan pangan di tahun 2007 sekitar 5,71 juta jiwa (2,55 persen). Masih banyak kabupaten yang tergolong kerawanan pangan. Pada tahun 2006, dari 265 kabupaten yang dianalisa, sebanyak 30 kabupaten masuk prioritas pertama alias harus cepat ditangani. Sebanyak 30 kabupaten berikutnya masuk prioritas kedua, dan kabupaten yang masuk prioritas ketiga mencapai 40 kabupaten.

Sisanya dikategorikan kabupaten tahan pangan. Maka tidak ada pilihan bagi bangsa ini untuk menyimpan dulu niat ekspor, dan lebih memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri dengan mendorong peningkatan produksi dan pada saat bersamaan meningkatkan kemampuan akses masyarakat untuk bisa membeli pangan yang harganya juga terus mengalami lonjakan di dalam negeri.

Seharusnya, krisis pangan global serta lonjakan harga pangan dan komoditas di pasar dunia saat ini bisa menjadi momentum kebangkitan bagi sektor pertanian Indonesia, serta kemerdekaan dengan lepasnya jeratan perdagangan internastional. Mengingat peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian bangsa.

Sektor pertanian juga berperan penting dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan, penyedia pangan dan bahan baku industri, penyedia lapangan kerja, penghasil devisa, serta penopang penting stabilitas makroekonomi.Pemerintah harus kembali pada niat awal yakni menjadikan Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan sebagai prioritas pembangunan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu.

Jangan lupa program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan oleh Presiden RI pada bulan Juni 2005, harus dikawal demi kebangkitan perekonomian pertanian saat ini dan masa mendatang. Sejatinya, Gebyar Peringatan Kemerdekaan ke-63 Republik Indonesia (RI) ini tidak sebatas seremonial, namun menjadi pembakar semangat pemerintah membangkitkan sektor pertanian sebagai soko guru perekonomian masyarakat. n zaky al hamzah

Memerdekakan Sektor Pertanian Indonesia

Pada beberapa dekade terakhir ini, walaupun cenderung mengalami peningkatan , namun kinerja sektor pertanian belum optimal. Keunggulan komparatif pertanian belum diarahkan menjadi unggulan kompetitif nasional. Akibat dari strategis masa lalu tersebut struktur ekonomi menjadi rapuh. Krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang lalu memberi pelajaran berharga dari kondisi tersebut.

Sektor industri yang selama ini diharapkan menjadi sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi ternyata tidak mampu bertahan pada saat krisis. Sektor pertanian pada saat krisis ekonomi tersebut tetap tumbuh positif sebesar 0,22 persen, sementara sektor ekonomi nasional mengalami kontraksi (negatif) sebesar 13,68 persen.

Dengan fakta ini, menunjukkan krisis ekonomi merupakan akibat dari strategi pembangunan nasional yang kurang tepat yaitu lebih berfokus pada pembangunan sektor industri berspektrum luas tanpa memperdulikan keterkaitannya dengan sektor pertanian, sementara disisi lain potensi pertanian kurang termanfaatkan secara optimal. Penanganan pertanian yang mencakup bidang yang sangat luas, baik dari sisi sosial-budaya, ekonomi dan ekologi tersebut, tentunya membutuhkan penanganan yang komprehensif dan integratif.

Ketika pertanian terpilih untuk dijadikan salah satu pilar pembangunan, maka fokus perhatian semua sektor pun hendaknya diarahkan kepada pembangunan pertanian dalam arti luas tersebut. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu adalah Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan. Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) telah dicanangkan oleh Presiden RI pada bulan Juni 2005.

Sebagai sektor andalan, sektor pertanian mempunyai peran langsung dan tidak langsung dalam perekonomian nasional. Peran langsung sektor pertanian dalam perekonomian nasional adalah melalui pembentukan PDB, penyediaan sumber deisa melalui ekspor, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan perbaikan pendapatan masyarakat.

Disisi lain, peran tidak langsung sektor pertanian dalam perekonomian nasional yaitu melalui efek pengganda (multiplier effect) berupa keterkaitan input-outpu antar industri, konsumsi dan investasi. Sebagai negara besar, Indonesia sangat potensial sebagai target pasar maupun investasi.

Sumberdaya alam dan iklim yang sangat bagus juga menjadi pertimbangan tingginya potensi keunggulan kompetitif yang harus diperlihatkan melalui usaha sungguh-sungguh yang terpadu dari Indonesia untuk menentukan potensi mana yang akan menjadi fokus pengembangan.

Sehingga semua pihak bergerak mendukung arah potensi tersebut. Departemen Pertanian (Deptan) mengarahkan dalam tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat pertanian melalui sistem pertanian industrial. Oleh karena itu, pembangunan jangka pangjang sektor pertanian berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian. mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang.

Fenomena kebangkitan pertanian nasional itu terlihat dari mulai ramainya investor-investor yang terjun di sector ini. Tidak hanya memproduksi hasil pangan, namun terjunnya para investor di pertanian juga untuk non pangan, yakni diarahkan pada bahan baku biodiesel maupun bioethanol. Tingginya minat investor asal Timur Tengah, Eropa, serta Asia tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian, pertanian pangan atau non pangan, sangat prospektif untuk dikembangkan.

Bisa jadi, munculnya krisis pangan global serta lonjakan harga pangan dan komoditas di pasar dunia belum lama ini merupakan momentum kebangkitan bagi sektor pertanian Indonesia. Sebagai negara agraris, peran sektor pertanian yang sangat strategis dalam perekonomian perlu dipertahankan sampai kapanpun.

Masih hangatnya peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional serta Peringatan HUT ke-63 RI harusnya menjadi kesempatan penting bagi pemerintahan untuk terlepas dari kungkungan lembaga-lembaga dunia, seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia, yang justru membelit bangsa ini dalam perdagangan satu pihak.

Ekonom Indef, Avialini, meminta pemerintah lebih memprioritaskan pertumbuhan perekonomian dengan penguatan sector pertanian. Saat terjadi penarikan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Avialini mengusulkan agar pengalihan subsidi diperuntukkan seluas-luaskan bagi subsidi pertanian.

Kondisi tersebut semakin memperkuat liberalisasi sektor pertanian di Indonesia, yang memang tidak terlepas dari kesalahan dalam sistem ekonominya, yang sangat tergantung pada sistem ekonomi pasar global sebagai dampak kesalahan kebijakan pemerintah sejak krisis ekonomi 1998.

Karena, kalangan pengamat, termasuk Aviliani, menilai liberalisasi di sektor pertanian jelas hanya mematikan petani. Langkah tersebut dinilai merupakan strategi negara maju mematikan potensi pertanian negara berkembang. Dengan demikian, mereka bisa leluasa mengontrol pasokan dan harga komoditas di pasar internasional.

Menteri Pertanian (Mentan) RI, Anton Apriyantono, optimis, sector pertanian akan menjadi sector unggulan dalam pembangunan perekonomian bangsa ini. Hal itu dibuktikan dengan upayanya mendorong berbagai pihak meningkatkan produktivitas produk pertanian, dari beras, jagung, kedelai, kopi, kelapa sawit, serta kakao. Mentan bahkan optimis, pada akhir tahun 2008 ini Indonesia sudah bisa swasembada beras, sehingga tidak lagi impor beras.

Kebangkitan pertanian itu didorong semangat mewujudkan Ketahanan Pangan. Dalam UU No 7/1996 tentang Pangan, menyebutkan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati dan air, baik diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Pengertian ketahanan pangan dan pangan dalam UU tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan ketahanan pangan merupkan suatu istem yang kompleks sehingga memerlukan keterlibatan peran serta lintas sektor dengan penanganan secara multi disiplin. Ketersedian pangan; produksi. Selama periode 2003-2008, semua bahan pangan nabati mengalami peningkatan produksi kecuali kacang tanah menurun 0,28 persen.

Sumber protein hewani yang mengalami peningkatan produksi yaitu daging sapi sebanyak 19,50 persen; daging ayam (24,26 persen), telur 8,02 persen, ikaan 6,56 persen dan susu 4,08 persen. Selama 5 tahun terakhir, perkembangan prodksi menunjukkan kinerja yang positif, meskipun beberapa komoditi mengalami penurunan seperti kacang tanah.

Karenanya, sangat tepat jika momentum peringatan Kemerdekaan ke-63 RI menjadi semangat meningkatkan produksi pertanian dengan memenuhi semua komoditas pangannya dan menjadi raja di rumah sendiri. Sehingga dapat menghemat devisa negara dan peningkatan lapangan kerja. n zak

Deptan Komitmen Jadi Departemen Bebas KKN

JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) RI, Anton Apriyantono meminta jajarannya untuk menjadikan Departemen tersebut sebagai contoh instansi yang bebas dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Meski belum bisa menghapuskan 100 persen budaya KKN dilingkungannya, mentan menegaskan akan memberi sanksi kepada bawahannya jika ada yang terbukti melakukan KKN, serta melaporkan ke Kejakgung.

''Sekarang ini jangan berbuat KKN. Karena dunia sudah sangat transparan. Jangan harap bisa selundupkan rahasia penyelewengan, dan berasumsi tidak akan diketahui. Dengan teknologi, segala rekaman pembicaraan akan mudah direkam dan menjadikan alat bukti, sekarang mungkin memang belum diketahui, tapi suatu saat akan terbongkar,'' tandas mentan, dalam sambutan Penandatangan Akta Integritas 276 petugas auditor Deptan, di Jakarta, Senin (11/8).

Mentan menegaskan kepada aparatnya, khususnya petugas auditor, agar tidak bermain-main dengan praktek KKN, sekecil apapun, meski hanya diberi uang perjalanan. Karena saat ini, tidak hanya petugas audit internal yang akan mengawasi, namun juga aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejakgung), serta masyarakat.

Dalam kesempatan itu, mentan mengajak semua pihak di jajarannya agar menjadikan Deptan sebagai departemen teladan yang bebas dari KKN. Langkah ini dimulai dari petugas auditor yang harus bersih dulu dari tindak pidana penyalahgunaan wewenang, dan diminta rajin melakukan pengecekan pada semua program, tender serta transaksi yang berada di lingkungan Deptan.

''Istilahnya, untuk membersihkan lantai kotor, maka dibutuhkan sapu bersih. Auditor itu tugas mulia, dicintai Alloh, meski banyak pegawai yang enggan masuk dalam bidang ini, karena katanya tidak banyak mendapat pemasukan tambahan,'' tuturnya. ''Padahal, semua tergantung dari niat. Jika niat bekerja ikhlas, maka insyaAlloh akan mendapat rezeki halal dari pintu yang tidak terduga-duga,'' lanjut mentan.

Sementara, Inspektur Jenderal (Irjen) Deptan, Mulyanto, menuturkan, dari penyelidikan 380 satuan kerja (satker) yang terdiri dari sekitar 3328 kegiatan, yang bisa diakses hanya 11 persen. Sisanya, tidak bisa diakses karena keterbatasan petugas serta banyaknya agenda pemeriksaan. ''Sedikit sekali pejabat yang mau jadi auditor, padahal banyak kasusperkara-perkara yang harus diperiksa,'' ungkap Mulyanto.

Kemudian, lanjut dia, dalam laporan keuangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih dinyatakan disclaimer atau tidak memberikan pendapat terhadap laporan Deptan. ''Agar tidak terjadi disclaimer, kami berharap kepada jajaran auditor supaya rajin turun melakukan pemeriksaan,'' tandasnya.

Sejak dilantik, Mentan Anton Apriyantono sudah mengeluarkan dua Surat Edaran (SE) yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN, transparan dan bertanggung jawab. Pertama adalah SE No. 238/SE/TU.320/10/2004 tentang Koordinasi, Komunikasi dan Pengendalian Kinerja di Lingkup Departemen Pertanian.

Kedua adalah SE No. 239/SE/OT.210/10/2004 tentang Tindakan Menghindari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkup Departemen Pertanian. Sebagai langkah awal Menteri Pertanian meminta para pejabat di jajarannya untuk menepati sumpah jabatan yang pernah diucapkan saat diangkat menjadi pegawai.

Setahun kemudian, Menteri Anton telah melaporkan dugaan korupsi di Deptan senilai Rp733,782 miliar kepada Kejaksaan Agung. ''Itjen adalah garda depan pemberantasan KKN. Meski praktek KKN disini belum hilang seluruhnya, tapi saya tegaskan semua pihak harus bekerjasama memberantasnya, segera laporkan jika ada kolega atau rekan yang hendak menyelewengkan amanah,'' pinta mentan. n zak

'Indonesia Masih Menarik Buat Investasi Sepatu'

JAKARTA -- Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyatakan Indonesia masih menarik bagi investor untuk mengembangkan usahanya disini. Menurut Ketua Umum Aprisindo, Eddy Widjanarko, bukti ketertarikan tersebut adalah Adidas Group yang tetap berinvestasi disini dengan mewujudkan pembangunan tiga pabrik sepatu di Indonesia.

Padahal, beberapa bulan lalu prinsipal sepatu terbesar di dunia asal Jerman itu mengancam akan hengkang setelah sejumlah perusahaan mitra Adidas seperti PT Prima Inreksa Industries (PII), mengalami missmanagement yang merugikan Adidas.

''Adidas tetap berniat investasi disini. Mereka memandang iklim usaha di Indonesia masih cukup baik. Jadi, tidak benar jika ramainya kasus dengan Prima Inreksa membuat Adidas hengkang. Bahkan, Adidas sedang menyelesaikan pembangunan tiga pabrik senilai sekitar 200 juta dolar AS,'' ujar Eddy, dalam persiapan Pameran Indo Leather and Footwear 2008, akhir pekan kemarin. Pameran tersebut akan berlangsung pada 12 – 15 Agustus.

Aprisindo, katanya, bahkan menjadi pameran yang dihadiri 215 perusahaan dari 16 negara tersebut untuk meyakinkan perusahaan dunia bahwa kasus Adidas dengan PII, tidak mempengaruhi iklim usaha persepatuan. ''Pertemuan bisnis nanti juga sebagai ajang menguatkan posisi Indonesia sebagai negara produsen sepatu nomor empat di dunia,'' ujar Eddy, yang saat ini juga menjabat koordinator International Footwear Conference (IFC) yang bersidang setiap tahun. Saat ini, tambahnya, posisi Indonesia merupakan negara produsen keempat setelah Cina, India dan Vietnam.

Ketiga pabrik baru Adidas itu didirikan di Sukabumi (Jawa Barat); Tangerang (Banten); dan Surabaya (Jawa Timur). Dari ketiga pabrik ini,Adidas akan memperluas usahanya tiga kali lipat dari total kapasitas awal atau menjadi sebanyak 2,4 juta pasang per bulan. Saat ini bahkan sudah menyerap sekitar 40.000 tenaga kerja baru, setelah mendapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal [BKPM] pada tahun lalu.

''Tahun depan satu pabrik sudah beroperasi. Tapi, produksi Adidas di tiga pabrik baru itu akan diorientasikan untuk ekspor,'' jelasnya. Saat ini, kapasitas produksi Adidas diperkirakan mencapai 6 juta unit. Namun, Eddy tidak mengetahui apakah pabrik baru Adidas ini mendapat pasok listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau tidak.

''Kan pembangunan kontruksi pabrik berlangsung tahun lalu. Jadi, apakah Adidas bisa dapat pasok atau tidak, kami belum tahu. Namun, Aprisindo berharap PLN menjamin pasok listrik agar tidak mengganggu produksi,'' tandasnya. Sebelumnya, PLN menyatakan tidak memasok listrik bagi industri baru selama berlakunya SKB pengalihan hari kerja, dan beroperasinya pembangkit listrik 10.000 MW.

Pabrik Adidas di Sukabumi dirancang memiliki total kapasitas sekitar 1 juta pasang per bulan atau terbesar dibandingkan dua pabrik baru lainnya. Untuk kapasitas pabrik baru di Tangerang mencapai 850.000 pasang per bulan, sementara di Surabaya mencapai 250.000 pasang per bulan.

Dalam proyek investasi baru ini, jelas Eddy, Adidas tidak akan lagi menggandeng mitra lokal, namun akan ditangani manajemen pusat langsung. Tidak hanya itu, Adidas justru menambah ordernya kepada empat perusahaan. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Niko Mas bertempat di Sukabumi, dan PT Park Line di Surabaya yang masing-masing memproduksi 1 juta pasang.

Dua perusahaan lain yaitu PT Cinglo di Tangerang, mendapat order 250.000 pasang. Dan perusahaan keempat adalah PT Prima Anjaya di Surabaya, menerima order hingga 250.000 pasang.

Menurut Eddy, tingginya order itu menunjukkan jika Adidas masih memandang iklim investasi di Indonesia sangat menjanjikan. Dijelaskan, sejumlah alasan Adidas mengalihkan ordernya ke Indonesia antara lain harga buruh Indonesia masih lebih murah ketimbang Cina. Pertimbangan kedua, penguatan mata uang China membuat harga bahan baku lebih mahal ketimbang Indonesia.

Direktur Industri Aneka Departemen Perindustrian (Depperin), Budi Irmawan, membenarkan ada tiga sampai empat perusahaan sepatu yang sedang dalam tahap konstruksi. n zak

Perbaikan Jalur Bakauheni - Aceh Tuntas Tahun 2009

JAMBI -- Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera hingga ke Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bisa dilalui dengan lancar pada bulan Maret 2009. Hal ini dikarenakan ruas Jalintim yang melewati Provinsi Sumatera Selatan hingga Jambi sepanjang 406 kilometer (Km) pekan ini, telah rampung 85 persen.

Ditargetkan dua pekan sebelum Lebaran Idul Fitri atau awal September 2008 telah rampung 95 persen dan siap dilewati pengemudi. ''Memang belum sampai 100 persen rampung, tetapi mulai hari ini (kemarin), infrastruktur jalan telah siap dilalui seluruh angkutan kendaraan. Sisanya yang 5 persen, ditargetkan selesai akhir tahun 2008, dengan adanya seperti pemasangan rambu lalu lintas," ujar Hediyanto Husaini, direktur Jalan dan Jembatan, Departemen Pekerjaan Umum (DPU), saat meninjau pembanguna proyek Jalintim di KM 87 Jalan Lintas Sumatera Selatan, Babat, Musi Banyuasin, Kamis (7/8).

Nantinya, lanjut dia, jika Jalintim dan Jalur Pantai Timur Sumatera sudah rampung, pemerintah akan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan hingga Propinsi NAD. Dengan demikian, pengguna kendaraan baik mobil pribadi, bus, maupun truk besar mempunyai banyak alternatif jika ingin melaju dari arah Bakauheni Lampung hingga ke NAD.

Pasalnya, selain mempercepat proyek Jalintim, Departemen PU juga mempercepat pembangunan Jalan Lintas Tengah dan Jalan Lintas Barat Sumatera. ''Disamping pembangunan jalan penghubung antara jalan lintas barat, tengah dan timur. Makanya, saat ini kami sering memonitor, karena target kami semua bisa diselesaikan sebelum lebaran,'' katanya.

Pemecahan arus dari pelabuhan Bakauheni menuju timur Sumatera ini, kata Hediyanto, dimulai dari pertigaan Bakauheni atau sekitar 3 kilometer (Km) dari Pelabuhan Bakauheni. Kedua jalur tersebut akan bertemu lagi di Menggala - Lampung. "Dengan melewati Jalur Pantai Timur, jalur lebih pendek 100 kilometer (Km) dibandingkan Jalan Lintas Timur, yaitu cuma 204 Km," jelasnya. Jika di Jalintim dari Bakauheni-Menggala butuh waktu 3,5 jam sampai 4 jam, lewat Jalan Lintas Pantai Timur cukup 2,5 jam.

Alternatif jalur lain tujuan Padang, Tebing Tinggi, Lahat, Medan dan Aceh, dari arah Bakauheni kearah Bandar Lampung, pengguna bisa melaju ke Jalur Lintas Barat atau Jalur Lintas Tengah, sehingga kepadatan dari Bandar Lampung ke Menggala diprediksi tidak terjadi lagi.

Hediyanto tidak menampik, jika dalam tiga tahun terakhir pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Sumatera. ''Memang pemerintah pada tahun 2001-2005 masih kurang serius, tapi sejak tahun 2006 hingga tahun ini pembangunan benar-benar digencarkan, bukan lagi untuk Jalur Pantura saja,'' kata dia.

Pasalnya, dalam rancangan awal pemerintah ingin menggerakkan roda perekonomian merata di seluruh wilayah Sumatera. Untuk wilayah Barat saat ini banyak menjadi wahana wisata, wilayah Tengah memiliki potensi tambang seperti batubara, dan wilayah Timur difokuskan pada industri tambang minyak. Jika Jalintim selesai, maka pembangunan jalan dari Sumatera Barat (Sumbar) ke NAD sepanjang 10 Km hanya butuh waktu satu bulan.

Namun, untuk tahap awal, jelasnya, fokus pembangunan jalan masih pada tahap perbaikan dan pengaspalan di sepanjang Jalintim hingga NAD, belum tahap pelebaran. Hal ini agar pondasi jalan bisa dilewati kendaraan besar. Sebab, kalau pemerintah melebarkan jalan, maka kondisi jalan akan cepat rusak, pondasi jalan kurang kuat.

''Tapi, kita sudah memasukkan dalam program tahun berikutnya untuk menambah ketebalan jalan dan pelebaran jalan yang ideal yakni 2-7-2, lebar jalan tujuh meter, bahu jalan dua meter,'' jelasnya.

Menurut Hediyanto, untuk perbaikan dan pemeliharaan Jalintim, Pemerintah Pusat menggelontorkan dana APBN senilai Rp 393 Miliar dari periode APBN 2006 hingga APBN 2008. Prinsip pemerintah, dengan lancarnya jalur Jalintim selain mempersingkat waktu tempuh, pengendara kendaraan menjadi lebih nyaman karena jalan tidak bergelombang lagi.

Jalan yang diperbaiki sepanjang kurun dua tahun terahir tersebut rencananya mempunyai usia jalan dari 5 hingga 10 tahun. Hal ini tergantung topografi tanah dan beban muatan yang melewati jalur tersebut.

"Pada prinsipnya, jalan ini diperuntukkan untuk beban maksimal 6 ribu ton. Tetapi semua tergantung penyelenggara jalan yaitu DLLAJR. Jika beban melebihi kekuatan jalan maka menjadi salah satu faktor mempercepat kerusakan jalan," ungkap Hediyanto.

Pantauan Republika di sepajang Jalintim di Sumatera Selatan, tinggal beberapa titik pelaksanaan pengaspalan dengan lebar jalan 6 dan 7 meter. Selain pengerasan jalan, juga dilaksanakan drainase di kanan dan kiri jalan serta pembuatan bahu jalan selebar 1 hingga 2 meter dengan batu kerikil, atau campuran batu dan semen.

Percepatan pekerjaan tersebut berupa pembetonan jalan di Kecamatan Kalianda (samping POM Bensin Kalianda) sepanjang 400 meter. Pembetonan ini karena jalan yang sebelumnya aspal selalu rusak terus karena konstruksi tanah yang tidak bagus. Pembetonan juga nampak di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung sepanjang 500 meter.

Tidak hanya pembetonan, pengaspalan jalan juga terus dikebut. Seperti nampak di pembangunan Jalan Tangineneng-Gunung Sugih-Terbanggi Besar sepanjang 37,35 KM senilai Rp 32,3 Miliar. "Dengan lebar jalan 7 meter dan lebar bahu jalan 1 meter, diharapkan lalu lintas menjadi lancar pada lebaran 2008," kata Asep Sudrajat, kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Departemen Pekerjaan Umum.

Salah satu ruas jalan yang telah rampung yaitu Tanjakan Tarahan (Dekat Teluk Lampung). Tanjakan disertai tikungan tersebut seluruhnya telah dibeton. Sebelum ada proyek tahun jamak (2006-2008), tanjakan ini dikenal sebagai biang macet karena selain rusak juga tanjakannya menjadikan truk berjalan sangat pelan. Akibatnya antrean panjang pun tidak terhindarkan.

Namun, Republika melihat sejumlah kendaraan dengan mudah melaju, meski untuk beberapa truk masih berjalan berlahan ketika menanjak. ''Betul kan, sekarang tidak macet. Pengguna banyak yang mengaku sudah nyaman saat melewati jalur ini,'' jelas Asep, yang meyakinkan jika ruas jalan Tanjakan Tarahan sudah bukan jalur 'horor'.

Saat ditanya, kendala apa yang dihadapi selama pembangunan jalan dan jembatan, Asep menuturkan biasanya para kontraktor kerap terkendala persoalan pembangunan drainase, yakni persoalan kultur masyarakat. Biasanya warga justru menguruk drainase yang sudah dibangun untuk menuju rumah mereka yang berada di samping jalan. ''Akibatnya apabila hujan air menggenang jalan sehingga jalan cepat rusak," kata dia.

Begitu juga dengan waktu awal pembangunan. Beberapa kontraktor tidak segera bekerja, karena berbagai alasan. Meski demikian, jadwal pembangunan tidak molor terlalu lama, bahkan penyelesaian beberapa proyek lebih cepat dari batas waktu kontrak, atau sebelum Lebaran seluruh jalur di Jalintim bisa dilalui. n zak

Jalur Pantai Timur Lampung-Sumsel Dapat Dilewati

LAMPUNG -- Jalur Pantai Timur Lampung dan Sumatera Selatan (Sumsel) sudah bisa dilalui kendaraan bermotor. Meski pekerjaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan masih berlangsung, namun jalur baru sepanjang 204,3 kilometer itu sudah dapat dilewati kendaraan jenis sedan dan colt, sehingga dapat memecah kepadatan arus lalu lintas di Jalur Lintas Timur (Jalintim) yang kerap menimbulkan kemacetan, khususnya saat Lebaran Idul Fitri dan Natal.

Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat Departemen Pekerjaann Umum (Dep PU), Hediyanto Huseini, saat meninjau lokasi pembangunan Jalur Pantai Timur dan Jalintim, Rabu (6/8), mengatakan, pihaknya menargetkan proyek Jalur Pantai Timur senilai Rp 172,7 miliar (anggaran tahun jamak/multiyears 2006-2008) itu, bisa diselesaikan pada 23 September 2008 atau satu pekan sebelum Hari Raya Lebaran. Meski, dalam Inpres No 5/2008 tentang Pembangunan Infrastruktur Nasional, proyek Jalur Pantai Timur ditargetkan selesai pada awal 2009.

''Saat ini, pekerjaan empat proyek di rua Pantai Timur itu rata-rata mencapai 90 persen. Selain relatif cepat setengah sampai 2 jam dibanding melewati Jalur Lintas Timur, kondisi jalan Jalur Pantai Timur relatif baru dan sebagian ruas jalan menggunakan beton dengan lebar 7 meter,'' ujar Hediyanto, di Bakauheni Lampung.

Keempat proyek yang dikerjakan tersebut yakni Jalan Bakauheni-Ketapang dengan pendanaan tahun jamak (multiyears) dengan nilai proyek Rp 37,8 miliar dikerjakan PT Tri Citra Perdana dan PT Bhakti Pratama Auliabersaudara; jalur Bunut (Ketapang)-Labuhan Maringgai (Way Jepara) yang terbagi dua proyek dengan pendanaan satu tahun dan tahun jamak (total Rp 120,9 miliar) dikerjakan PT Bhaktipratama Auliabersaudara dan PT Adhi Karya (Persero); serta pembangunan jembatan Way Bawang Bakung (Rp 1,2 miliar) oleh PT Asmi Hidayat. Untuk pembebasan lahan dianggarkan Rp 13 miliar.

Hediyanto menjelaskan, pembangunan ruas Jalur Pantai Timur sebagian merupakan jalan baru sepanjang 22 kilometer yang saat ini masih proses pembebasan lahan di empat kecamatan. Sedang sisa ruas jalan adalah proyek perbaikan serta perawatan, sebagian diganti dari aspal menjadi beton.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakauheni-Ketapang-Way Jepara Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung, D Handojo Wahjudi, empat kecamatan yakni kecamatan Jepara, Mataram Baru, Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti, dan proses pembebasannya di Kecamatan Jepara akan rampung pekan ini.

''Untuk lahan di Jepara akan dibayar pembebasannya pekan ini. Intinya, semua pemilik lahan sudah setuju, tinggal proses penyerahan dananya,'' ujar Handojo. Kesepakatan harga pembebasan lahan tertuang dalam SK Bupati Lampung Timur No 389/2008, yang ditandatangani pihak pemilik tanah, pejabat BPN serta PPK pembangunan proyek Pantai Timur Lampung dan Sumsel.

Menurut Hediyanto, penyelesaian proyek ruas Jalur Pantai Timur tersebut merupakan bagian dari Inpres Nomor 5/2008. Selain pembangunan Jalur Pantai Timur Lampung-Sumsel, inpres itu juga menyebutkan penyelesaian proyek Jalur Lintas (2009), Jembatan Suramadu di Madura Jatim (Maret 2009) , dan Jalur Tegal - Pemalang (akhir 2008).

Hediyanto menjabarkan, sebenarnya pekerjaan proyek di Jalur Pantai Timur Lampung-Sumsel sudah berlangsung sejak 2002, namun masih banyak kondisi jalan yang rusak sehingga membuat pengguna jalan tujuan Palembang, Jambi maupun Medan ragu-ragu jika ingin melewatinya. Hingga pertengahan 2008 kemarin saja belum bisa difungsikan seluruhnya, karena masih dalam pekerjaan. Namun, dia yakin, dalam satu dua bulan ini, ruas jalan alternatif tersebut bisa dilalui kendaraan jenis sedan, colt dan pick up.

Selain percepatan proyek Jalur Pantai Timur, Departemen Pekerjaan Umum juga mempercepat pembangunan tujuh proyek ruas Jalan Lintas Timur sepanjang 304,3 kilometer dengan nilai total Rp 291,5 miliar yang diambilkan dari proyek tahun jamak dan anggaran APBN 2008 ini.

''Sebagian besar pemeliharaan, ada juga yang jalannya diganti dengan beton karena tanahnya labil. Seperti sebagian jalan di ruas Bakauheni - Simpang Kalianda sepanjang 71,9 kilometer. Pekerjaan efektif hanya 14,5 kilometer,'' ujar Hidayat Yazid, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi Lampung.

Ketujuh proyek itu yakni pembangunan Jalan Bakauheni-Simpang Kalianda-Sukamaju senilai Rp 47,5 miliar; Jalan Simpang Tanjung Karang-Tegineneng (tahun jamak dan anggaran APBN 2008) dengan nilai total Rp 51 miliar; Jalan Tegineneng-Gunung Sugih-Terbanggi Besar senilai Rp32 miliar; Jalan Terbanggi Besar-Bujung Tenuk dengan anggaran Rp 47 miliar; dan Jalan Bujung Tenuk (dua proyek) dengan nilai total Rp114 miliar.

Pantauan Republika, kondisi jalan di Jalur Lintas Timur sudah nyaman dilalui. Beberapa lebar ruas jalan sudah mencapai 14 meter seperti di jalur Bakauheni-Sukamaju dan jalur Simpang Tanjung Karang-Tegineneng, namun sebagian besar masih empat meter dengan lebar bahu jalan dua meter. Begitu juga di ruas jalur Bakauheni-Tegineneng, sebagian lapisan ruas jalan dibeton (rigid pavement), mengingat tekstur jalan cukup labil dan sering rusak jika dilalui kendaraan jenis truk trailer.

Dengan beroperasinya jalur Pantai Timur dan selesainya perbaikan jalan jalur Lintas Timur, menurut Hediyanto, maka pengguna jalan khususnya pemudik tujuan ke Palembang, Jambi, Lemong, Biha, Blambanganumpu, Kota Bumi, dan Kota Medan serta ke Propinsi Sumbar dan NAD, pada lebaran nanti akan semakin banyak memiliki alternatif jalan. Disamping melalui dua jalur tersebut, pengguna jalan bisa melewati jalur Lintas Barat sepanjang 328,1 kilometer dan jalur Lintas Tengah (168,1 kilometer).

''Dengan demikian, kepadatan kendaraan yang sering menimbulkan kemacetan di ruas Jalur Lintas Timur pada lebaran nanti dan masa berikutnya dipastikan tidak akan terjadi lagi. Jadi, harap diingat kepada pengguna jalan supaya memanfaatkan jalur Pantai Timur, karena satu-dua bulan nanti sudah bisa dilewati,'' tandas Hediyanto. n zak

''Berani Memadukan Bisnis dan Dakwah''

Tidak banyak pendiri sekaligus pemimpin perusahaan yang berani memadukan bisnis dengan dakwah di perusahaannya. Dari sekian orang itu, sosok Muhammad Bhakty Kasery, pendiri dan pemilik PT Pandu Siwi Sentosa (PSS) patut dijadikan contoh bagi pengusaha muslim, bagaimana keberhasilannya memajukan perusahaan logistik dan kurir yang mengusai 20 persen pangsa pasar di tingkat domestik, serta berhasil merebut dua persen 'kue' di pasar internasional.

Ketika PSS berusia 15 tahun, Bhakty menuangkannya pengalaman kesuksesannya dalam sebuah buku berjudul ''Memadukan Bisnis dan Dakwah''. Kepada Irwan Kelana dan Zaky Al Hamzah, wartawan Republika, saat ditemui di kantornya, Kamis pekan kemarin (31/7), Muhammad Bhakty Kasery memaparkan strategis bisnis serta kiat bertahan dalam usaha yang dirintisnya 16 tahun silam.

(R) Bagaimana bapak mendirikan usaha ini dari awal?

(B) Sejak tahun 1992, saya mulai semua dari nol. Semuanya kita kerjakan dengan kerja keras, jujur, dan dukungan doa terus menerus, khususnya minta doa orangtua yang sangat dominan. Begitupun dengan karyawan, sejak awal kita berbagi rasa, tanamkan nilai agama, menggelar berbagai pengajian-pengajian untuk mengasah spiritualitas mereka. Memasuki tahun kedua, perusahaan mulai mengirim karyawan berangkat haji meski baru sedikit, dan Alhamdulillah program itu berlangsung sampai sekarang. Ini yang saya rasakan berkat kerja keras, kemudian ridhlo dari Alloh swt. Saya menilai, tidak ada sesuatu yang kebetulan, karena semuanya atas gerak Alloh swt

(R) Agak berbeda dengan perusahaan umumnya?

(B) Saya menilai, visi perusahaan satu dengan lain tentu berbeda, atau sama. Tapi di perusahaan ini, saya tekankan kerja keras, jujur, dan berdoa. Karena bisnis jasa pengiriman ini mengandalkan kepercayaan, dan mempertahankan kepercayaan itu sulit. Untuk karyawan, karena mereka adalah aset perusahaan, maka kita harus tumbuh bersama. Sedang berbagi rasa dengan lingkungan, perusahaan sering menyantuni anak yatim piatu, membantu pendirian mushola, masjid dan sebagainya.

(R) Sebelum mendirikan PSS, usaha bapak sebelumnya ?

(B) Karir pertama saya sebagai sales di DHL World Wide Courier (PT Birotika Semesta), dan selama 11 tahun, posisi terakhir saya sebagai National Major Account and Sales Development Manager di DHL World Wide Courier (PT Birotika Semesta). Sebuah jabatan tertinggi di bidang sales & marketing. Namun, selama 11 tahun bekerja di perusahaan cargo tersebut, saya bekerja keras, hingga dipercaya pimpinan wilayah. Karena mengejar target dan hanya berorientasi pada materi, maka saya merasakan ada yang kurang. Meski saya akui banyak mendapat bonus-bonus atas keberhasilan saya mencapai target. Lama-lama, saya merasakan bahwa itu hanyalah untuk kepentingan orang asing. Uang keuntungan yang kita usahkan dengan kerja keras itu, mereka bawa ke negara asal.

(R) Kemudian?

(B) Lama-kelamaan, saya berpikir mengapa tidak mendirikan perusahaan saja disini, yang 100 persen dari modal dalam negeri, orang-orangnya juga dari dalam negeri juga. Saat itu, saya bermimpi bagaimana menjadi pemain di rumah sendiri. Atas dasar itulah, saya memutuskan untuk berhenti bekerja dengan mengajak serta tiga orang teman saya sekantor, untuk membukan usaha baru di bidang yang sama. Dengan modal pinjaman dari berbagai pihak, menjual mobil pribadi, menjual perhiasan istri, serta menggadaikan rumah kepada bank, akhirnya peursahaan ini bisa jalan juga. Padahal usaha yang saya geluti ini, perlu dana besar. Para kurir perlu kendaraan operasional. Alat-alat penunjang harus segera dilengkapi. Kita juga harus membiayai ongkos pengiriman pelanggan, setelah itu mereka baru membayarnya belakangan. Terus terang, saya dan kawan-kawan banting tulang merintis usaha ini dari awal. Tapi ternyata itu tidak mudah. Memasuki tahun kedua, ketiga teman saya malah mengundurkan diri.

(R) Mengapa mereka mengundurkan diri?

(B) Mereka tidak kuat menjalani bisnis ini. Baik mental maupun pendanaan. Tapi, Alhamdulillah istri saya sangat mendukung semua keputusan saya. Dan alasan saya bertahan, karena saya orang sales, suka bekerja di lapangan bertemu dengan pelanggan-pelanggan. Hasil cukup ada, meski kami akui awalnya tidak banyak infrastruktur dan sarana-prasarana yang kami miliki. Begitu juga dengan IT, tapi Alhamdulillah lama kelamaan bisa kami peroleh. Di bisnis ini, butuh jaringan kuat, padat karya dan padat modal, serta tidak lupa pelayanan harus tinggi.

(R) Dan akhirnya sudah memiliki ratusan lebih kantor cabang?

(B) Iya. Alhamdulillah saat ini ada sebanyak 150 kantor cabangnya sudah bertebaran di berbagai daerah. Armada PSS mencapai ratusan unit mobil boks dan puluhan mobil tronton. Karyawannya pun terus bertambah, sampai saat ini sekitar 2.000-an orang di berbagai daerah. Kalau omzet, Alhamdulillah omzet kami sekarang sudah mencapai Rp 100 miliar per tahunnya. Prinsip saya learning by doing, semua dijalani sambil terus belajar. Tidak ada yang tumbuh secara tiba-tiba, semuanya ada proses. Dulu awalnya, tenaga kerja nya sudah ada tapi kantornya belum punya. Dari tenaga kerja, kami merekrut rekan-rekan yang dulu bekerja di DHL, sehingga awal perusahaan ini berjalan, sekitar 30-40 persen karyawan kami 'jebolan' dari DHL, tapi sekarang bekerja bersama saya.

(R) Saat ini sudah ada berapa anak perusahaan?

(B) Ada empat yakni PT Pandu Siwi Sentosa, yang fokus pada usaha pengiriman ekspres domestik (domestic express delivery). Kemudian, PT Indah Jaya Express, yang berorientasi internasional dengan lini usaha freight forwarding, express delivery & logistic provider. Lalu PT Pandu Bella Transindo (domestic sea land transportation and relocation). Anak perusahaan di bidang lain, PT Pandu Elliln Sejahtera bergerak dalam usaha perdagangan umum (general trading) dan PT Pandu As Shofa untuk usaha tour and travel serta perjalanan Umroh dan Haji Plus, dengan brand marking PAS Travel. Untuk brand marking-nya, kami sebut Pandu Logistic.

Pada usia perusahaan tiga tahun pertama, pertumbuhan bisnis sudah sangat fantastik. Pertumbuhan penjualan sangat luar biasa. Tetapi pertumbuhan yang sangat pesat tersebut, belum dibarengi dengan pertumbuhan keuangan, manajemen, dan jaringan yang memadai. Hasilnya tidak sebanding. Barang ada, penjualan meningkat, tetapi manajemennya masih alakadarnya. Saya terus melengkapi itu semua, secara bertahap dengan metode learning by doing.

Pada saat itu saya belum tersadar, bahwa semua kemudahan itu datangnya dari Alloh subhanahu wata'ala. Pemahaman agama saya juga masih sangat lemah. Tapi, sejak perusahaan ini muncul saya mulai mengadakan buka puasa bersama bareng karyawan. Uang THR saya bayar cepat, malah ditambah uang ketupat. Beberapa orang karyawan, saya berangkatkan haji. Sedekah kepada anak yatim dan membantu pembangunan masjid, menjadi agenda rutin. Habit atau kebiasaan sedekah itulah yang membuat usaha saya semakin besar.

(R) Saat ini posisi PSS di kancah bisnis pengiriman?

(B) Berkat kerja keras, dan konsistensi kami dalam memberikan kaulitas pelayanan, PSS telah menguasai 20 persen pangsa pasar di domestik dari ratusan perusahaan serupa. Sedang di pasar internasional hanya 2 persen, dan kami akan terus menggenjot pangsa pasarnya. Sejumlah pelanggan yang dulunya dikuasai pemain asing, sedikit demi sedikit mulai kita rebut. Karena Indonesia merupakan potensi pasar yang besar, karena kondisi geografisnya sangat luas negara kepulauan dari ujung ke ujung. Yang masih menjadi kendala adalah ketersediaan infrastruktur baik lapangan penerbangan, transportasi, serta pelayanan di daerah.

(R) Untuk peningkatan pangsa pasar di internasional?

(B) Secara perlahan, sudah ada perusahaan jasa pengiriman yang tertarik menjalin kerjasama bisnis dengan kami, yakni dari Timur Tengah dan Korea Selatan. Namun, fokus utama kita saat ini perusahaan di Timteng dulu. Pada 18 April 2008 lalu, kami menandatangani MoU dengan Emirates Post, Dubai, United Arab Emirates. Mereka mengakuisisi saham hingga 40 persen guna membangun perkembangan logistik. Mereka juga ingin berkembang di negaranya sendiri, setelah melihat kesuksesan PSS. Dengan kerjasama ini, kami semakin kuat untuk mengembangan bisnis jasa pengiriman di pasar global. Saat ini, jaringan perusahaan PSS sudah menyebar ke Asia, Timteng, Eropa, Australia, Amerika Serikat, Amerika Latin, Kanada dan Afrika Utara, setelah beraliansi bersama Geo Nakia Cargo (Jepang) dan International Freight and Logistic Networks Inc (IFLN, AS). Di pasar global, kami bersaing dengan DHL, TNT, FedEx dan UPS. Mudah-mudahan, perusahaan logistik ini terus diakui, disegani dan dipercaya pelanggan domestik maupun internasional. Kerjasama dengan mitra global itu juga untuk persiapan kami menghadapi pasar bebas pada 2010. Saya ingin menjadikan Pandu Logistic sebagai perusahaan nasional dalam hal distribusi dan logistik yang berkualitas internasional. Menjadi yang terbaik di dalam negeri yang bernuansa Islami. Saya ingin tunjukkan bahwa orang muslim itu mempunyai kualitas, profesional, dan kompetitif.

(R) Bagaimana dukungan perbankan dan pemerintah pada usaha ini?

(B) Alhamdulillah, untuk perbankan tidak ada masalah. Semuanya memberikan kepercayaan jika kami membutuhkan. Tapi, untuk regulasi pemerintah, saat ini kalangan pengusaha jasa pengiriman menunggu revisi UU per-pos-an. Sudah diajukan lama, tapi di DPR masih terganjal. Di UU itu, PT Pos bukan monopoli lagi, karena juga mulai ikut terjun ke bisnis. Persoalan lain, adalah penyediaan dan perbaikan infrastruktur. Baik itu bandara, jalan atau pelabuhan. Begitu juga dengan alat transportasi pesawat, disini mayoritas pesawat adalah kendaraan angkut orang, bukan barang. Kalau di luar negeri kan, selain pesawat angkutnya besar, beberapa perusahaan besar juga memiliki pesawat sendiri. Kalau PSS saat ini masih sewa, tapi karena ongkos pengiriman barang memakai rupiah, sedang sewa menggunakan dolar AS, maka kita sering subsidi silang, atau mengatur strategi dengan menggandeng perusahaan-perusahaan airline luar negeri, seperti dengan perusahaan angkutan udara di Singapura.

(R) Bagaimana hubungan dengan para karyawan

(B) Sedari awal saya katakan, jika karyawan adalah aset perusahaan. Makanya, saya berkeinginan karyawan bekerja sepenuh hati, dengan disiplin, dan itu merupakan harga mati. Juga konsisten memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Di perusahaan ini, juga tidak lupa untuk mendalami aktivitas Islami. Saya kemudian banyak berkenalan dengan para ustadz yang mengisi kajian di kantor. Mereka banyak mewarnai pemikiran dan jalan hidup saya. Boleh dikatakan, para ustadz yang saya kenal adalah ustadz-ustadz ternama di Indonesia. Pada tahun 2002, saya bertemu dengan Ustadz Arifin Ilham. Ia memperkenalkan 7 konsep sunnah Rasul, yaitu tahajud, membaca Al-Qur'an, shalat shubuh berjamaah ke masjid, sedekah, istighfar, shaum sunnah dan menjaga wudhu. Setelah mengenal dan mengikuti majlis dzikir Ustadz Arifin Ilham, ibadah saya semakin semangat.

Usai pemahaman itu, saya ingin sekali melakukan perubahan. Ketika memasuki tahun ketujuh dari perjalanan usaha, saya mewajibkan menggunakan jilbab kepada keluarga di rumah, kemudian kepada para karyawati di kantor. Dulunya para karyawati berpakaian sangat mini. Bahkan boleh dibilang sexy.

Saya mengultimatum mereka, bahwa dalam waktu tiga bulan seluruh karyawan yang muslimah wajib berjilbab. Seragam saya siapkan. Yang langsung mau pakai jilbab, gaji saya naikkan Rp 50.000 bagi yang tidak mau mengenakan jilbab, silahkan mengundurkan diri. Saya kasih pesangon enam bulan gaji. Alhamdulillah, mereka ikut aturan yang saya terapkan.

Karena memang sebanyak 99,9 persen karyawan disini beragama Islam. Bagi yang laki-laki, saya tegakkan aturan untuk tidak merokok. Yang mau berhenti merokok, saya kasih uang satu juta. Cash. Di kantor ini no smoking area. Saya katakan pada mereka, ''Boleh merokok, asal di depan istri kau di rumah.''

Waktu itu, ada 20 orang yang langsung berhenti merokok. Berarti 20 juta saya harus keluar uang untuk membayar mereka. Bagi saya itu belum seberapa, jika dibandingkan dengan kemudharatan dari merokok. Sekarang di Jakarta saja, ada 700 orang lebih karyawan. Di seluruh Indonesia sebanyak 2000 orang. Semua konsep yang ada di Jakarta, saya terapkan juga di seluruh cabang. Tidak dibeda-bedakan. Ada satu hal lagi, yang juga telah saya bersihkan dari kantor. Yaitu kebiasaan konser dangdut, jika ada acara tahunan bersama karyawan.

Saya kemudian berusaha mengumpulkan karyawan untuk shalat shubuh berjamaah di masjid dekat rumah saya, setiap hari Ahad. Mereka saya beri uang transport 50.000 per orang, ditambah dapat makan dan tausih (nasehat). Ada juga karyawan yang bandel. Mereka melaksanakan shalat Shubuhnya hari Ahad saja, jika diwajibkan. Saya tidak kehabisan akal, dan merubah strategi untuk mendisiplinkan pelaksanaan shalat Shubuh berjamaah ini.

Saya mewajibkan kepada karyawan untuk melaksanakan shalat Shubuh setiap hari di rumah masing-masing. Saya memberikan uang transport harian kepada mereka Rp. 7.500,-. Dalam sebulan, mereka mendapatkan tambahan Rp. 250.000,-, jika shalat Shubuh-nya penuh. Walaupun untuk ini saya harus membayar 100 juta per bulan, saya tidak merasa rugi. Bagi saya kerugian yang terbesar, jika saya tidak bisa mempertanggungjawab kan kepemimpinan selama di kantor kepada Alloh subhanahu wata'ala. Biarlah rugi dalam hitungan uang, daripada menyesal di kemudian hari.

Pada perkembangannya, setiap hari Jum'at saya mengadakan tadarusan bersama di kantor. Hari Jum'at kita jadikan hari besar. Saya panggil tukang lontong, tukang bubur ayam, nasi uduk untuk sarapan pagi. Kita kasih uang transport Rp. 50.000,- bagi karyawan yang datang pagi-pagi setelah shalat shubuh. Kita berusaha membaca satu juz, satu orang. Siangnya para karyawan mendapatkan makan nasi, sore mendapatkan snack roti. Pokoknya kita ingin memuliakan hari Jum'at. Shalat berjamaah menjadi jadwal wajib setiap hari. Setelah shalat Ashar ada kultum bergantian oleh para karyawan. Saya terus berupaya mendapatkan keberkahan, dengan mencoba menjalankan semua syari'at yang telah Alloh subhanahu wata'ala perintahkan. Sampai kapanpun.

(R) Kabarnya, Bapak mempromosikan karyawan yang memiliki nilai lebih dalam beribadah selain profesionalnya?

(B) Dua-duanya, ya profesional ya kuat ibadahnya serta memiliki keyakinan penuh. Tapi, kalau ada dua kandidat yang sama-sama bagus intelektual dan pengalamannya, maka saya pilih salah satu yang rajin sholat, khususnya sholat shubuh. Ini saya lakukan, karena fadhilah sholat shubuh itu banyak sekali. Dijamin masuk surga, disaksikan malaikat, sehingga orang-orang yang sholat shubuh itu adalah orang-orang pilihan, sehingga sangat cocok jadi pemimpin. Kalau sekadar orang pintar, biasanya kan mereka bagus, tapi punya mental labil atau tidak konsisten. Tapi kalau orang rajin sholat shubuh, saya yakin dia konsisten. Begitu juga dengan memberangkatkan haji, tidak hanya memberangkatkan tapi juga membinanya, karena akan sangat berdampak pada keluarganya. Saat menempatkan karyawan di posisi-posisi basah seperti kredit kontrol atau di bagian airport, saya tempatkan orang yang sudah haji. Memang bukan jaminan, tapi insyaAlloh 90 persen bisa dipercaya. Kemudian saya menempatkan dua kepala kantor cabang yang suami istri. Mungkin bagi ilmu manajemen tidak benar, tapi saya lillahi ta'allah, bahwa mereka amanah, karena keduanya sudah haji sudah umroh dan saya percaya keyakinan bahwa keduanya bisa jalankan tugasnya.

(R) Metode Bapak seperti mendobrak pola konvensional manajemen?

(B) Saya percaya kekuatan spiritual lebih utama daripada intelektual. Makanya, didalam perusahaan ini karyawan kami tekan sholat jamaah, sholat shubuh, ikut pengajian. Karena kalau mereka baik, maka pekerjaannya baik, keluarganya baik dan semuanya baik, dan citra perusahaan akan semakin dipercaya.

(R) Hubungan dengan keluarga, khususnya anak-anak?

(B) Mereka sangat memahami tugas bapaknya. Saat awal mendirikan usaha ini, istri saya termasuk orang yang sangat mendukung dan terus memacu agar saya tidak mudah menyerah. Sejak awal, saya telah mendiskusikan permasalahan ini dengannya. Saya katakan pada istri di rumah bahwa kita harus hidup prihatin, harus merih terlebih dahulu. Tidak salah, kalau ada ungkapan yang mengatakan bahwa dibalik keberhasilan seseorang ada seorang wanita di belakangnya. Orang itu adalah istri saya tercinta. Kepada anak-anak juga saya katakan, profesi apapun bisa dilakukan asalkan tidak menyalahi syariat Islam dan diyakini dengan keimanan. n (*)

Senin, 04 Agustus 2008

Pembangunan Sentra Industri Elektronik Tak Libatkan ADB

Pemerintah akan batalkan pinjaman yang sudah diberi lampu hujau oleh ADB.

JAKARTA -- Pemerintah melalui Departemen Perindustrian (Depperin) tidak melibatkan Asian Development Bank (ADB) dalam pendanaan proyek pembangunan sentra industri elektronik di Sumatera Utara (Sumut). Depperin bersama Pemprov Sumut memprioritaskan menarik dana senilai 10 juta dolar AS dari investor lokal atau perbankan dalam negeri.

Direktur Industri Elektronik Ditjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Departemen Perindustrian, Abdul Wahid mengatakan, saat bertemu dengan Gubernur Sumut, pihaknya berjanji bisa mencarikan investor dalam negeri dulu untuk membiayai program tersebut. ''Beliau yakin ada investor lokal yang tertarik mengembangkan sentra industri elektronik disana,'' ujar Abdul Wahid.

Wahid menegaskan, dengan keyakinan Pemprov Sumut tersebut, maka pemerintah otomatis membatalkan rencana peminjaman dana dari ADB. Meskipun, diakui Abdul Wahid, Bappenas telah memberikan izin untuk mengajukan pinjaman dana tersebut ke ADB. ''Bappenas sudah setuju, tapi karena ada pembatalan maka kita akan kirim surat ke Bappenas untuk menjelaskan semua ini,'' lanjutnya.

Menurutnya, selain persetujuan dari Bappenas, ADB juga sudah memberikan lampu hijau untuk memberikan pinjaman. Wahid menjelaskan, saat pertemuan dengan Pemda Sumut, kedua pihak sepakat memprioritaskan pencarian investor dalam negeri saja. Pertimbangannya, investasi dalam proyek tersebut tidak cukup besar walaupun potensinyasangat besar.

Menurut Wahid, keuntungan yang bisa dicapai dari proyek ini bisa puluhan kali lipat. Tapi, menurutnya, proyek ini lebih baik didanai investor lokal, kalau perlu dikerjakan oleh tenaga ahli dari dalam negeri juga. ''Dengan begitu, 100 persen kemanfaatannya benar-benar untuk masyarakat setempat dan pemasukan ke kas negara,'' ujarnya.

Proyek sentra industri elektronik tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat bahan setengah jadi komponen sel surya, yang menjadi pengembangan program instalansi listrik tenaga surya. Diharapkan, pembuatan komponen sel surya tersebut bisa diproduksi oleh industri setempat dalam jumlah besar.

Depperin juga meminta Pemprov Sumut untuk mengurungkan niatnya mengimpor komponen listrik tenaga surya sebanyak 2000 unit. Dana yang sudah dianggarkan lewat APBD dan APBN pada 2009 diperkirakan mencapai Rp 14 miliar. ''Kita minta itu ditunda agar dapat membeli dari dalam negeri saja,'' tuturnya.

Dalam kerangka sentra industri elektronik, Depperin juga mengembangkan pembuatan komponen listrik tenaga surya. Harga yang dijualnya diperkirakan lebih murah dibandingkan dengan harga jual di negara lain. Pengembangan komponen listrik tenaga surya ini sudah dilaksanakan, sehingga Depperin hanya menunggu investor yang bersedia mendanai. Jika proyek tersebut berhasil, maka masyarakat tidak lagi berlangganan di PT PLN, sehingga pasokan listrik hanya untuk industri.

Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumut, Azwar Aziz, membenarkan rencana pencarian investor tersebut. Menurutnya, ia sedang menggalang investor dalam negeri untuk merealisasikan rencana pembangunan sentra industri tersebut. ''Kami masih menjajaki investor lokal,'' tuturnya.

Wahid juga menjelaskan, saat ini sejumlah investor masih tertarik berinvestasi didalam proyek penyediaan komponen listrik hemat energi. Dari total realisasi semester pertama 2008, sekitar 4,8 juta dolar AS atau setara Rp 45 miliar telah dikucurkan untuk investasi lampu hemat energi (LHE). Penyaluran LHE tersebut berlangsung di provinsi yakni Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. zaky al hamzah