KS Bangun Terminal Batu Bara di Pelabuhan Cigading

Foto: Peta Pelabuhan-pelabuhan di Propinsi Banten

CILEGON -- PT Krakatau Steel (KS) melalui anak perusahaan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) bersama MTD Group Malaysia melalui anak perusahaan PT Cigading International Bulk Terminal (CIBT) membangun fasilitas terminal batu bara di Pelabuhan Cigading Cilegon, Banten, Jumat (27/6). Total investasi untuk pembangunan terminal dan batu bara ini mencapai 45 juta dolar AS.

Fasilitas pelabuhan ini memungkinkan kapal dengan total muatan 150.000 ton untuk bisa bersandar serta melakukan bongkar-muat produk yang berbentuk curah kering.

Peletakan batu pertama untuk pembangunan terminal batu bara di Pelabuhan Cigading ini dilakukan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Sjafii Djamal bersama Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah dan didampingi oleh Direktur Utama (Dirut) KS Fazwar Bujang di Cilegon, Jumat (26/7). Hadir pula pada acara ini sejumlah pejabat dari Kementerian Negara BUMN dan Departemen Perhubungan.

Selain pembangunan terminal baru, juga diresmikan pembukaan jalan baru yang memiliki akses langsung dari Pelabuhan Cigading-Kawasan Industri-Tol Merak. Jalan ini menjadi alternatif dari jalan umum di Cilegon-Anyer yang sudah mulai padat. Juga diresmikan pengoperasian Double Level Luffing Crane hasil kerja sama KBS dengan PT Indotrack Megah Prima Sejahtera.

Fazwar mengatakan, fasilitas dermaga dan terminal batu bara ini dirancang khusus untuk kegiatan bongkar-muat batu bara yang diperkirakan mencapai 5 juta ton per tahun. KBS sendiri mengalokasikan dana 5 juta dolar AS untuk pembangunan dermaga sepanjang 300 meter berikut sarana dan prasarana penunjang. Diperkirakan pembangunan diselesaikan dalam jangka waktu 2 tahun.

Sementara itu, KBS bersama CIBT akan investasi dalam peralatan dan teknologi penanganan batu bara yang lebih menjamin keselamatan, kesehatan serta ramah lingkungan. Fasilitas dermaga dan terminal batu bara ini direncanakan bisa mulai beroperasi pada 2009.

"Sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi, KS berencana meningkatkan produksi, sehingga butuh pelabuhan beserta fasilitas penunjangnya. Khusus untuk terminal batu bara, ke depan KS memang membutuhkan batu bara sebagai sumber energi yang lebih efisien. Terminal khusus ini juga bisa digunakan untuk industri-industri lain yang membutuhkan batu bara," katanya.

Selain itu, keberadaan terminal khusus di Pelabuhan Cigading ini juga bisa digunakan untuk kegiatan eskpor produk dalam bentuk curah kering ke Asia Selatan dan Eropa.

Menurut dia, selama ini, Pelabuhan Cigading yang dibangun pada 1976 dan dioperasikan oleh KBS bekerja sama dengan PT Pelindo II Cabang Banten, sudah melayani kegiatan bongkar-muat sampai 10 juta ton per tahun.

Selain KS, Pelabuhan Cigading juga sudah digunakan untuk kegiatan ekspor-impor serta perdagangan antar-pulau oleh industri lainnya di Cilegon.

"Keberadaan Pelabuhan Cigading dan terminal khusus serta fasilitas penunjang lainnya ini sangat membantu kelancaran kinerja bisnis KS. Apalagi seiring terbitnya Undang-Undang Pelayaran, maka pelabuhan ini akan dapat terus dikembangkan oleh KS bekerja sama dengan mitranya," tutur Fazwar.

Menhub Jusman mengatakan anggaran pembangunan infrastruktur dari pemerintah sangat terbatas. Dari pengajuan proyek infrastruktur pelabuhan, bandara, terminal, dan kereta api sebesar Rp 20-Rp 30 triliun, namun kemampuan pemerintah sebesar Rp 10 - Rp 15 triliun.

"Sehingga ada gap kebutuhan infrastruktur. Makanya, pemerintah merespon pembangunan infrastruktur yang dikerjakan swasta bersama pemda. Hal itu tertuang dalam UU Pelayaran No 17/2008," katanya.

Gubernur Banten Atut menambahkan, selain pelabuhan curah kering Cigading, Pemprov Banten mengoptimalkan dua pelabuhan lain untuk mendukung 18 kawasan industri di Banten. Yaitu, Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan General Cargo di Ciwandan. --zaky al hamzah--

APTINDO Jamin Harga Tepung Terigu Tidak Naik

= pekerja sedang turunkan karung tepung terigu =

JAKARTA -- Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya berimbas sedikit pada kenaikan harga tepung terigu. Bahkan secara nasional rata-rata harga tepung terigu turun.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Fransiscus Welirang mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM akhir bulan lalu memang berdampak pada biaya transportasi sehingga kenaikan tepung terigu sampai ke konsumen sekitar 4-6 persen per kilogram, tergantung tujuan wilayah penyalurannya.

''Setelah kami cek di daerah harga tepung terigu terendah hanya Rp 5.600 per kilogram,'' ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) Fransiscus Welirang, di Jakarta, Kamis siang (26/6).

Kalaupun ada pedagang menjual terpung terigu diatas Rp 6.000 atau bahkan sampai Rp 8.000 per kilogram, Franky –panggilan akrabnya, mengatakan harga tersebut hanya dijual per scooping 1 kilogram, dan bukan penjualan per 1 bag 25 kilogram sesuai harga dari pabrik.

‘’Kalau ada laporan harga tepung terigu sampai Rp 8 ribu, itu hanya kasuistis. Di Jakarta, kami temukan di Pasar Mayestik, dan pedagang menjual per 1 kilogram, dibungkus plastik tanpa merek,’’ ujarnya.

Sebaliknya, kata Welirang, dalam penelusuran APTINDO justru harga tepung terigu yang bermerek masih dijual dengan harga murah, bahkan ada produsen lokal yang justru menurunkan harga terigu antara Rp 7.500 sampai Rp 10 ribu per bag 25 kilogram. Ada pula produsen yang memberikan trade promo atau discount.

''Jadi yang ada justru penurunan harga, bukan kenaikan harga. Saat ini saja, harga termurah tepung terigu sebesar Rp 140 ribu per bag 25 kilogram (harga pabrik),'' tutur Welirang. APTINDO terakhir menaikkan harga tepung terigu pada Maret 2008.

Meski ada pedagang yang menjual dengan harga Rp 8 ribu per 1 kilogram, namun prosentasenya hanya 5 persen. ‘’Sebaliknya, industri kecil menengah kebanyakan membeli minimal satu bag 25 kilogram, dengan prosentase 95 persen,’’ katanya.

Welirang menjelaskan, kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga tepunng terigu sekitar 4-6 persen sudah diabsorb oleh penurunan harga tepung terigu dari produsen.

Dengan adanya sistem monitoring harga pasar dalam bentuk scooping 1 kilogram (bukan dalam bag 25 kilogram), sebagaimana dilakukan saat ini, akan mengkreasikan sistem bahwa seolah-olah harga tepung terigu itu tinggi dan naik terus.

''Karena sistem pengambilan contoh ini, maka data harga tepung terigu di pasaran menjadi aneh. Apalagi scooping 1 kilogram dalam plastik polos tidak menjamin bahwa tepung terigu tersebut berasal dari tepung terigu lokal,'' katanya.

Sebagai solusinya, APTINDO, kata Welirang, bahwa harga dari pabrik sampai tingkat grosisr baik dari pulau Jawa maupun dari pulau Jawa masih stabil. Tidak ada kenaikan yang signifikan, masalahnya adalah setelah terigu tersebut sampai pada tingkat pengecer (retailer).

Di tengah tantangan atas pasokan gandum dunia dan fluktuasi harganya saat ini walaupun 100 persen gandum diimpor, tapi APTINDO dapat menjamin bahwa pasokan tepung terigu dalam negeri akan dapat dipenuhi selurunya dan harga tidak berfluktuasi mengikuti harga internasional.

Hal ini tidak berlaku seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang notabene 90 persen ditanam di Indonesia, akan tetapi harga dalam negeri CPO mengikuti fluktuasi harga internasional.

Saat ini saja kapasitas produksi seluruh pabrik tepung terigu anggota APTINDO adalah 4,8 juta metrik ton per tahun dan kapasitas terpakai sekitar 60 persen.

Franky memastikan jika harga jual tepung terigu hingga lebaran tetap stabil. ‘’Bahkan sampai akhir tahun, kami yakin tidak ada kenaikan,’’ ujarnya. Saat ditanya alasannya, menurut Franky, ada tiga hal. Pertama, gejolak mata uang rupiah terhadap dolar AS tidak terlalu besar. Jika gejolaknya tinggi, maka harga tepung terigu bisa tidak stabil.

Kemudian, sejumlah produsen terikat kontrak harga beli gandum di negara asal hingga bulan September 2008, dan tidak terpengaruh gejolak harga internasioonal. Jika harga gandum internasional 800 dolar AS per ton, namun harga kontrak hanya 450 sampai 500 dolar AS per ton.

‘’Beberapa produsen, termasuk Bogasari sudah menyetok bahan baku tepung terigu sampai akhir tahun. Sehingga harga jual kami tidak akan naik sampai akhir tahun,’’ jelasnya.

Kemudian, pertimbangan ketiga, sejumlah negara memasuki panen gandum di bulan Oktober sampai Desember 2008. Kalaupun panen gagal, masih ada negara yang mampu menutupi, karena produksi berlebih, yakni India sebesar 79 juta ton dan Rusia. --zaky al hamzah--

Subsidi Raskin 2008 Kurang Rp 66,9 Miliar

Antre warga terima raskin
Sumber foto: www.detik.com

JAKARTA -- Perum Bulog menyatakan anggaran subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) mengalami kekurangan hingga Rp 66,9 miliar. Kekurangan ini terjadi karena pemerintah menetapkan pagu Raskin ditambah menjadi 12 bulan sebanyak 15 kilogram per rumah tangga miskin (RTM) per bulan untuk 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS).

''Kami minta dukungan DPR agar dapat memperjuangkan tambahan anggaran,'' ujar Mustafa Abubakar, direktur utama Perum Bulog dalam rapat kerja dengan Komisi IV (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) DPR di Jakarta, Kamis (26/6).

Mustafa menjelaskan, pemerintah menetapkan tambahan subsidi Raskin sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 24 Mei 2008 lalu. Sesuai Surat Menko Kesra No B/Menko/Kesra/VI/2008 tanggal 12 Juni 2008, pagu Raskin ditambah menjadi 12 bulan, sebanyak 15 kilogram per RTS per bulan untuk 19,1 juta RTS.

Dengan perhitungan tersebut, maka dibutuhkan 3.343.000 ton beras, dan pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 3,75 triliun untuk penambahan pengadaan beras. Biaya itu, kata Mustafa, termasuk insentif bagi peningkatan pengadaan beras dan kenaikan biaya operasional akibat kenaikan harga BBM.

''Dengan demikian alokasi anggaran Raskin sebesar Rp 12,106 triliun. Namun, dana yang tersedia sebesar Rp 12,039 triliun atau masih kurang sebesar Rp 66,9 miliar,'' ujar Mustafa. Meski pemerintah menaikkan harga BBM, Mustafa memastikan jika harga jual Raskin Rp 1.600 per kilogram.

Dalam penjelasannya, Mustafa menyampaikan realisasi penyaluran Raskin 2008 hingga 23 Juni di seluruh Indonesia telah mencapai 1.360.771 ton atau 86 persen dari rencana penyaluran sampai dengan Juni 2008 sebanyak 1.578.021 ton. Saat ini, penyaluran Raskin 2008 terus diupayakan agar sesuai dengan rencananya untuk meringankan beban pengeluaran RTS Penerima Manfaat terutama akhir-akhir ini yang dikhawatirkan mendapatkan dampak kenaikan BBM.

Yang menjadi kekhawatiran Bulog, kata Mustafa, adalah pagu penyaluran Raskin tahun 2009. Kenaikan harga jual padi dan beras di pasar yang lebih tinggi 10 persen dibanding harga pembelian pemerintah (HPP) menjadi penilaian jika kesejahteraan petani dipastikan meningkat. Namun, disisi lain, Bulog kesulitan menyerap beras karena petani lebih memilih menjual kepada pasar dibanding ke Bulog.

Jika penyerapan berkurang, maka dampaknya adalah pasokan stok Raskin untuk penyaluran 2009. Sasaran Raskin 2009 untuk 19,1 juta RTS dialokasikan menerima 20 kilogram per RTS per bulan. Dengan penyaluran selama 12 bulan, maka pemerintah membutuhkan beras Raskin sebanyak 4,58 juta ton. Dibanding pagu alokasi 2008 sebanyak 3,343 juta ton, beras yang dibutuhkan untuk Raskin 2009 meningkat lebih dari 1 juta ton dibanding tahun 2008 yang sedang berjalan.

''Dengan kebutuhan beras Raskin 2009 sebanyak 4,58 juta ton, maka pemerintah kemungkinan tidak mungkin mencukupinya. Karena rata-rata pengadaan beras dalam negeri (DN) selama perjalanan Bulog sampai saat ini setiap tahunnya hanya sekitar 2 juta ton,'' ujar Mustafa.

Karena pengadaan beras dalam negeri hingga akhir 2008 kemungkinan terkendala, Mustafa mengusulkan jika penyaluran Raskin 2009 tidak ditetapkan 20 kilogram per RTS per bulan. ''Usulan kami penyalurannya dilakukan secara bertahap, yakni 15 kilogram per bulan per RTS. Dengan penyaluran 15 kilogram per bulan, maka kebutuhan beras Raskin sekitar 3,4 juta ton. Ini masih realistis,'' jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mustafa tidak menampik masih banyak laporan distribusi Raskin di 46 ribu titik distribusi milik Perum Bulog, yang kurang tepat sasaran. Namun, berdasar pengecekan di lapangan, ternyata permasalahan penyaluran Raskin banyak terjadi dari titik distribusi milik Pemda ke Rumah Tangga Sasaran.

Wakil ketua Komisi IV DPR, Syarfi Hutauruk, menjabarkan dalam kunjungan kerja komisi pertanian ke tiga provinsi yakni Jateng, Sumut dan Kalbar, ditemukan banyak penyimpangan penyaluran Raskin.

''Di Jateng, banyak warga rumah tangga miskin yang tidak menerima jumlah Raskin sesuai besarannya, yakni 15 kilogram. Kemudian di ada juga kualitas Raskin yang rendah, bau apek, dan tidak enak dimakan,'' ujarnya.

Mustafa menjelaskan, untuk kasus di Jateng, hal itu ternyata budaya masyarakat setempat, yang membagi-bagikan hasil penerima Raskin kepada tetangganya yang tidak menerima jatah Raskin. ''Budaya bagi rata masih banyak terjadi. Untuk mengatasi ini, kami sudah berkoordinasi dengan penerima manfaat untuk tidak mengambil bagian Raskin sesuai jatahnya, tidak berkurang,'' ujarnya.

Bulog, lanjut Mustafa, sedang menyiapkan Warung Desa sebagai titik distribusi Raskin, agar mudah dikontrol masyarakat setempat. Saat ini, program percontohan Warung Desa yang bekerjasama dengan universitas setempat masih diujicoba di 5 provinsi yakni Lampung, Jabar, Jateng, Sulsel dan Banten.

Defisit anggaran

Sementara itu, Mustafa mengungkapkan anggaran Perum Bulog bakal mengalami defisit jika pemerintah tidak memberikan tambahan anggaran pada APBN Perubahan II 2008, pasca kenaikan harga BBM. Mustafa merujuk pada kemampuan pemerintah membeli beras. Karena harga jual padi dan beras saat ini mengalami peningkatan, bahkan lebih besar dibanding harga pembelian pemerintah (HPP), maka pemerintah terancam tidak mampu menyerap padi dan beras dari petani sesuai target.

Merujuk Permenkeu No 89/PMK/02/2008 tanggal 12 Juni 2008, tentang Subsidi Biaya Perawatan dan Raskin Tahun 2008, disebutkan harga pembelian pemerintah kepada Perum Bulog ditetapkan Rp 4.700 per kilogram, dihitung berdasar HPP beras sebesar Rp 4.000 per kilogram (Inpres No 3/2007).

Pada 22 April 2008 lalu, terbit Inpres No 1/2008 terkait kenaikan HPP beras sebesar Rp 4.300 per kilogram. Kemudian disusul kenaikan harga BBM pada 24 Mei sebesar 33,37 persen.

Menurut Mustafa, kebijakan kenaikan harga BBM mempengaruhi biaya operasional dan besarnya harga beras Bulog jauh diatas harga yang ditetapkan dalam Permenkeu diatas.

''Akibatnya, dalam hitungan kami akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Kekurangan ini akan mempengaruhi kemampuan Bulog menyerap padi dan beras dari petani, dan target pengadaan beras dalam negeri akan sulit tercapai,'' jelasnya.

Kendati demikian, Mustafa masih optimis Bulog mampu menyerap beras dari petani, dengan menggunakan sejumlah insentif. Yakni, sistem cash and carry, pemberian kantong karung dari Bulog, serta kemampuan Bulog membeli beras diatas harga HPP dengan ketentuan pertambahan harga masih diatas harga beli beras impor.

''Saat ini, harga beli beras impor sekitar Rp 8.000 sampai Rp 9.000 per kilogram. Jadi, kalau Bulog membeli dibawah itu dan diatas HPP, dengan menggunakan mekanisme pembelian beras non HPP, yakni lewat OSHB (Operasi Stabilisasi Harga Beras),'' katanya. Dalam program OSHB, target penyerapan mencapai 1,4 juta, dan sejak dilaksanakan bulan Mei kemarin, Bulog sudah menyerap 100 ribu ton.

Mengenai stok, Mustafa memastikan, hingga menjelang akhir Juni ini, masih mencukupi. Posisi 23 Juni 2008, adalah 1.848.523 ton tersebar di seluruh Divre Perum Bulog, dan target pengadaan dalam negeri (DN) sebanyak 2,4 juta ton.

''Ketahanan stok nasional cukup untuk 6,05 bulan penyaluran rutin,'' jelas mantan pejabat gubernur Provinsi Aceh ini. - zaky al hamzah -

Deptan: Swasta Ikut Dorong Swasembada Gula

JAKARTA -- Departemen Pertanian (Deptan) menyatakan munculnya 16 perusahaan swasta yang terjun di sektor tebu diyakini mempercepat program Swasembada Gula yang ditargetkan terjadi pada 2014 nanti. Deptan juga optimis target produksi gula nasional pada tahun ini mampu mencapai 2,91 juta ton atau lebih tinggi dibanding produksi tahun 2007 sebesar 2,45 juta ton, karena musim hujan sudah tidak turun di bulan Juli nanti.

Menurutnya, kebutuhan gula putih nasional saat ini sekitar 2,8 juta ton per tahun. Oleh karena itu, jika produksi 2008 bisa mencapai 2,9 juta ton, terjadi surplus di dalam negeri.

"Jika produksi 2,9 juta ton terpenuhi maka tidak diperlukan lagi impor sebaliknya Indonesia bisa mengekspor," ujar Dirjen Perkebunan Deptan, Achmad Mangga Barani di Jakarta, Rabu (25/6).

Mangga Barani bahkan yakin, jika ke-16 perusahaan swasta sudah berproduksi seluruhnya secara serentak pada 2010 --sebagian sudah berproduksi, didukung revitalisasi pabrik milik PTPN maupun PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan BUMN gula lain, maka target swasembada pada 2014 bisa lebih awal tercapai.

''Tahun 2014 mungkin terlalu lama. Saat ini saja, untuk produksi dari perusahaan pemerintah saja dari tahun ke tahun terus meningkat. Jadi, sangat realistis jika target swasembada gula bisa lebih awal tercapai,'' ujarnya.

Ke-16 perusahaan swasta tersebut, kata Mangga Barani, sebagian sudah beroperasi, sedang perusahaan lain masih melakukan pemetaan di lapangan. Seperti PT Wilmar di Papua, PT Sumber Mutiara Indah Perdana di Sulsel, PT Gemilang Unggul Luhur Abadi di Tuban Jatim, dan PT Bakrie Suatera Plt di Papua.

Produksi gula nasional saat ini, ujarnya, hanya 2,7 ton bahkan pada tahun 2001 produksi gula hanya sebanyak 2,1 juta ton kemudian naik menjadi 2,3 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri tersebut maka pemerintah masih melakukan impor. Dalam neraca akhir 31 Mei, stok akhir sampai 31 Mei 2008 gula krristal putih (GKP) sebesar 571.800 ribu ton, dan gula kristal rafinasi (GKR) sebesar 112.992 ribu ton.

Deptan menyebutkan pada 2008 pemerintah merencanakan pengembangan areal tebu 432.354 ha dan untuk 2009 ditargetkan seluas 475.154 ha yang didominasi dengan kegiatan perluasan areal ke luar Jawa.

Dalam peningkatan produksi gula tahun 2008 ini, Mangga Barani mengatakan, yang sedang dikerjakan Deptan adalah perluasan lahan khususnya di luar Jawa. Seperti di Sumsel, Lampung, Kalbar, Sumbar, dan Sulsel. Kemudian revitalisasi industri gula baik sistem on farm hingga off farm, peningkatan kelembagaan petani gula dan pembiayaan.

Khusus untuk penyelenggaraan program akselerasi peningkatan produktivitas tebu yang dilaksanakan melalui pembangunan kebun bibit, bongkar/rawat ratoo sampa dengan 2009 ditargetkan seluas 236.530 ha pada kebun tebu rakyat dengan anggaran total Rp2,36 triliun.

Kemudian untuk revitalisasi pabrik gula pemerintah menyepakati investasi sebesar Rp 9,7 triliun, yang diperuntukkan untuk perbaiki pabrik gula baik dalam perkuatan kapasitas atau pembaruan pabrik gula. Dana investasi itu juga termasuk pembangunan empat pabrik gula baru. Dalam revitalisasi pabrik, kata Mangga Barani, salah satunya milik PT RNI, PTPN XIV, PTN IX, PTPN X dan PTPN XI.

''Kalau pabrik berjalan bagus, maka produksi 3,3 juta ton di tahun 2009 bisa tercapai. Itu angka yang sudah sangat bagus,'' katanya.

Dia menjelaskan, dengan asumsi pembangunan pabrik gula baru membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun, maka untuk pencapaian target produksi gula sebesar 3,3 juta ton, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah. Yakni, peningkatan areal lahan 1,89 persen sepanjang tahun 2008 dan 8,85 persen di tahun 2009. Kemudian mendongkrak produktivitas gula tahun 2008 menjadi 0,9 persen dan 2,17 persen di tahun 2009.

Tahapan berikutnya, kata Mangga Barani, rendeman tebu 2008 meningkat 0,53 point atau 7,21 persen di tahun 2008 dan sebesar 0,79 point atau 10,02 persen. zaky al hamzah

RI-Jepang Hapus BM Komponen Mulai Juli

Depperin tunggu keputusan Menteri Keuangan untuk pelaksanaan bebas bea masuk ini.

JAKARTA--Indonesia dan Jepang akan memulai pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Ekonomi (EPA) dengan menghapus bea masuk komponen mulai 1 Juli 2008. "Pada 1 Juli 2008 yang akan datang kerjasama MIDEC (Manufacturing Industry Development Center) IJEPA (Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement) akan diluncurkan di Jepang," ujar Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Depperin, Budi Darmadi, di Jakarta, Selasa.

Hal itu akan menandai dimulainya pelaksanaan perdagangan bebas kedua negara, karena pada saat itu Indonesia akan menghapus bea masuk (BM) sekitar 85 persen komponen dari Jepang, dan Jepang menghapus BM sekitar 35 persen komponen asal Indonesia. "Kami berharap kesempatan itu dimanfaatkan para pengusaha dan industrialis agar dapat berperan lebih besar dan mendapat manfaat ekonominya," ujar Budi.

Ditambahkan Direktur Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan Depperin, Syarif Hidayat, kendati kedua negara sudah menyepakati penghapusan BM komponen, namun dalam pelaksanaannya di Indonesia masih harus menunggu peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai penghapusan BM "Kami masih menunggu keputusan Menkeu mengenai hal itu (penghapusan BM komponen asal Jepang). Sedangkan di Jepang sendiri sudah tidak perlu ratifikasi (penurunan BM)," ujarnya.

Apalagi, kata dia, selama ini BM komponen di Jepang sudah sangat rendah di bawah lima persen yang berlaku untuk semua negara (Most Favoured Nation, MFN). Sedangkan BM komponen di Indonesia masih mencapai 5-15 persen berlaku MFN. Sejumlah komponen dari Jepang yang dihapuskan BM-nya antara lain baja tertentu dan plastik yang dibutuhkan kalangan industri otomotif, elektronik, dan lain-lain.

Terkait MIDEC, Dirjen IATT Depperin Budi Darmadi, mengharapkan komitmen Jepang dalam kerjasama MIDEC bisa membantu pengembangan industri komponen di lapisan kedua (second layer) terutama untuk industri otomotif di Indonesia. "Kami membutuhkan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan industri komponen lapis kedua yang banyak digeluti usaha menengah guna membangun kemandirian industri otomotif nasional.

Apalagi, industri perakitan otomotif Indonesia saat ini, dinilai sudah tidak jago kandang lagi, karena telah menjadi basis produksi sejumlah pemain utama otomotif dunia terutama dari Jepang, seperti Toyota, Daihatsu, dan Suzuki, sehingga mampu menjadi pemain internasional dan mengekspor sejumlah produknya ke mancanegara. "Kami berharap (produk otomotif Indonesia) bisa berjaya di ASEAN dan Asia Pasifik," ujarnya.

Sementara itu, Gunadi Sindhuwinata, ketua subworking group otomotif di dalam EPA, menerangkan, kelemahan mendasar industri otomotif nasional antara lain sektor hulu yang masih belum berkembang optimal. Kemampuan desain mesin dan cetakan (mould and dies), penguasaan teknologi mesin, serta riset permesinan beserta komponen otomotif nasional, masih rendah. ''Meski kita mengajukan pendanaan untuk program pelatihan, namun hal itu tidak akan berarti jika program-program dalam working group yang dibuat tidak tepat sasaran,'' ujarnya.

Menurut Gunadi yang juga menjadi ketua umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), guna merealisasikan bantuan MIDEC Jepang khusus di sektor otomotif, Indonesia perlu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar proses transfer teknologi tidak menemui hambatan.

Penyesuaian kemampuan SDM perlu dilakukan mengingat riset dan desain otomotif Jepang menjadi salah satu yang terbaik di dunia. ''Selain Jepang, saat ini Italia, dan Jerman merupakan negara yang menjadi acuan desain dan riset industri otomotif nasional. Ini titik tolak pengembangan industri otomotif nasional,'' paparnya.

Dia menerangkan, jika EPA ditujukan hanya untuk membuka akses pasar melalui skema penurunan tarif bea masuk, Indonesia bakal merugi. Apalagi jika produk Indonesia dipaksa bersaing dengan Jepang yang menjadi salah satu negara terkuat dalam hal industri manufaktur. ''Indonesia mestinya tidak hanya menjadi pasar. EPA harus menciptakan nilai tambah untuk negeri ini,'' katanya. - zaky al hamzah -

ASEAN Wujudkan Pasar Tekstil Bersama

Pabrik Tekstil di Kabodia

JAKARTA -- Negara-negara ASEAN menyepakati aturan bersama (rules off origin) integrasi tekstil di kawasan tersebut. Tujuan integrasi itu menjadikan ASEAN sebagai basis produksi tekstil dunia dan memperkuat pemasaran di intra kawasan satu pintu atau ASEAN Single Window (ASW).

Tahap pertama, Federasi Tekstil Asean (Asean Federation Textile/AFTEX) yang mendapat suntikan dana dari lembaga donor Amerika Serikat, Usaid, mulai memetakan kekuatan tekstil dari negara-negara di ASEAN. Dari proses yang ditargetkan tuntas 18 bulan ke depan itu, negara-negara ASEAN akan meningkatkan rantai pasokan (supply chain) untuk memperkuat daya saing bersama.

President AFTEX, Le Quoc An menjelaskan, integrasi tekstil ASEAN memang dirancang guna meningkatkan rantai pasokan di kawasan tersebut sehingga mampu memproduksi produk yang lebih kompetitif.

"Saat ini industri tekstil di ASEAN sedang menghadapi kesulitan seiring lonjakan harga minyak dan pangan. Karena itu, integrasi tekstil ASEAN diharapkan mampu menstimulus rantai pasokan agar dapat lebih kompetitif dalam berproduksi," ujarnya di sela pertemuan dengan pengusaha tekstil dari sejumlah negara di Asia Tenggara, di Jakarta, Rabu sore (18/6).

Selain memperkuat rantai pasokan, menurut dia, integrasi tekstil ASEAN diharapkan mampu mengoptimalkan pasar di kawasan tersebut. ASEAN dengan penduduk sekitar 600 juta jiwa atau setengah dari Tiongkok merupakan salah satu pasar tekstil terbesar di dunia.

Dengan direalisasikannya ASEAN Single Window (ASW), lanjut dia, ASEAN akan menjadi suatu pasar terintegrasi. "Saat ini bea masuk antar negara Asean sudah 0 persen, kecuali Laos, Kamboja dan Myanmar. Rencananya baru terealisasi pada 2012 untuk tiga negara itu," tutur dia.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno menambahkan, pemetaan kekuatan produksi tekstil di negara-negara Asean diharapkan menjadi dasar pembentukan basis produksi bersama.

Contohnya, Vietnam tidak memiliki pabrik tekstil hulu, seperti benang, serat, dan kain sehingga membutuhkan pasokan dari Indonesia. "Tapi di Vietnam dan Laos buruh dan listriknya murah sehingga industri garmen tumbuh kuat," paparnya.

Menurut dia, para pembeli asing mulai mencari sumber pasokan tekstil di negara-negara Asean yang sudah terlihat sejak awal 2008. Terbukti, saat impor tekstil Amerika Serikat menurun, ekspor dari Tiongkok pun merosot. "Hanya ekspor tekstil dari Asean ke AS yang meningkat," tuturnya.

Lonjakan harga minyak dunia telah memangkas perekonomian AS, dan mengubah peta struktur pasar tekstil dunia. Perlambatan ekonomi AS dan Jepang mulai mendorong permintaan tekstil ke wilayah Eropa dan pasar nontradisional lainnya, seperti Timur Tengah. "Karena itu, industri tekstil ASEAN perlu siap menghadapi perubahan tersebut dengan meningkatkan kerjasama intern," jelas Benny. -- zaky al hamzah --

Serangan Hama Kelapa Sawit Ancam Pasar CPO di Dunia

JAKARTA -- Produk kelapa sawit di sejumlah daerah terserang penyakit basal stem rot atau busuk pangkal batang (BPB) Ganoderma. Meski prosentase kerusakan tidak terlalu besar dibanding luas lahan area perkebunan kelapa sawit, namun serangan hama tersebut membuat gelisah petani kelapa sawit serta investor.

Ancaman lain serangan penyakit tersebut juga memburuk citra produk hasil kelapa sawit Indonesia di pasar internasional, karena dapat dinilai sebagai negara endemis penyakit BPB. Karena minyak nabati (minyak kelapa sawit mentah/CPO) merupakan andalan ekspor non-migas dari sektor pertanian.

''Secara keseluruhan, perkiraan kerugian produksi relatif masih kecil, yakni 5,6 ton per hektare per tahun, tapi pemerintah berupaya keras mengatasinya,'' tandas Achmad Mangga Barani, dirjen Perkebunan Departemen Pertanian (Deptan), di Jakarta, Jumat siang (20/6).

Secara nominal, kerugian per tahun mencapai Rp 22,59 miliar. Mangga Barani menjelaskan, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 6,7 juta hektare. Ekspor CPO pada tahun 2006 mencapai 11,3 juta ton. Volume ekspor CPO selama Desember 2007 mengalami peningkatan tinggi, yaitu sekitar 130 persen atau mencapai 2,34 juta ton. Pada tahun 2008 ini, ditargetkan Indonesia akan menjadi negara produsen CPO terbesar di dunia, mengalahkan Malaysia.

Penyakit BPB ini telah menyebabkan kerugian yang besar pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia, karena tingkat kematian tanaman akibat serangan penyakit ini dapat mencapai 50 persen atau lebih. Tanaman yang sakit mengalami pembusukan pada jaringan dalam pangkal batangnya, sehingga dapat mengakibatkan tanaman mati atau tumbang sebelum waktunya.

Selama Triwulan I 2008 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), luas serangan areal secara keseluruhan menbcapai 2.690,69 hektare (terdiri serangan ringan seluas 1.771,89 hektare, dan serangan berat 918,8 hektare) atau meningkat dibanding tahun 2006 yang hanya menyerang di 142 hektare.

''Prosentase kehilangan hasil sebesar 35 persen atau dalam satu tahun, potensi kehilangan produksi mencapai 5,6 ton per hektarenya. Meski masih relatif kecil dibanding luas areal keseluruhan kelapa sawit di Indonesia, namun pemerintah tetap menganggap ancaman penyakit sangat serius, sehingga segera ditangani,'' jelasnya.

Pada tahun 2006, serangan penyakit BPB ini di Sumut mencapai 142 hektare, dan di Kalimantan Selatan (Kalsel) seluas serangan 24 hektare. Namun, di tahun 2008 ini, kasus serangan penyakit itu hanya terjadi di Sumut saja, untuk kasus di Kalsel sudah tidak ada lagi. Deptan mencatat penyakit BPB ini sudah terjadi di luar kedua propinsi tersebut, namun tidak dilaporkan kalangan pekebun atau petani kebun kelapa sawit. Sampai saat ini, areal kelapa sawit terbesar di Indonesia memang terletak di dua propinsi tersebut.

''Penyebaran penyakit ini melalui tanah. Ini terjadi biasanya saat penjualan benih atau bibit kelapa sawit antar pulau, tanahnya ikut terbawah sehingga penyakitnya menyebar ke areal tanah yang baru,'' terang Mangga Barani.

Karena itu, Deptan, kata Mangga Barani, mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan benih kelapa sawit antar pulau, khususnya dari daerah yang masuk endemis penyakit BPB tersebut. Sedang untuk benih impor, pemerintah meminta agar diperiksa di Badan Karantina Tanaman sesaat tiba ke Indonesia.

Meski penyakit BPB bukan termasuk patogen tular benih dan tidak termasuk sebagai Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Karantina Kategori A1 yang belum terdapat di Indonesia, namun untuk mencegah pemasukan jenis dan ras-ras lain BPB, perlu diberlakukan perlakuan karantina yang ketat agar sumber inokulum (tanah ataupun bahan organik lainnya) tidak terbawa oleh bibit sawit impor.

''Setelah dilakukan penjajakan, terdapat tiga negara yang menjadi sumber impor benih yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Costa Rica,'' jelasnya.

Ketentuan dimasukkan ke Karantina sesuai Keputusan Menteri Nomor 559/Kpts.KB.630/8/1985, benih kelapa sawit yang hendak dimasukkan ke Indonesia harus mendapatkan perlakuan karantina di negara asal, di karantina antara dan selanjutnya setiba di Indonesia. ''Perlakuan karantina domestik untuk mencegah penyebaran penyakit antar pulau juga penting,'' tambahnya.

Selain di Indonesia, penyakit BPB dilaporkan terjadi di Thailand, Ghana, Nigeria, Kamerun, Zaire, Angola, Zimbabwe Utara dan Tanzania. Di Indonesia sendiri, penyakit ini pertama kali diketahui peneliti Turner pada 1981, di Sumatera Utara.

Pengaruhi investor

Deptan mencatat serangan penyakit ini membawa dampak kerugian ekonomi dan non-ekonomi. Kerugian ekonomi, jika tidak segera ditangani pada skala perkebunan, serangan penyakit BPB ini menyebabkan kerugian berupa kematian tanaman yang lebih cepat atau sebelum masa produktif berakhir.

Sehingga mengharuskan pekebun untuk melakukan replanting lebih awal. Pekebun atau petani juga membutuhkan biaya tambahan untuk pengendalian yang cukup besar, yang besarannya tergantung pada kondisi penyakit dan luas atau tidaknya serangan.

Pada skala nasional, jika tidak dikendalikan, serangan penyakit BPB menyebabkan penurunan produktivitas kebun kelapa sawit yang berakibat pada penurunan ekspor CPO dan pendapatan devisa negara. ''Sedang kerugian non ekonomi, para petani dan investor mengalami kegelisahan, khawatir jika serangan itu menyebar ke perkebunan mereka,'' ungkapnya. - zaky al hamzah --

Gaikindo Minta Pemerintah Dorong Daya Saing Industri Otomotif

Super-Eco Car Test Ride

JAKARTA -- Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta pemerintah mendorong daya saing industri otomotif, karena Indonesia sudah diperhitungkan dalam percaturan bisnis otomotif di dunia.

Menurut Bambang Trisulo, Ketua umum Gabungan Industri Kendaraan Indonesia (Gaikindo), salah satu komponen daya saing industri otomotif yaitu peniadaan pajak selama delapan tahun bagi pabrikan otomotif yang memprdoduksi produk kendaraan bermotor ramah lingkungan (eco car).

''Antar departemen harus duduk bersama untuk mengkonsep sistem penghapusan fiskal atau pajak bagi produsen yang mampu membuat kendaraan ramah lingkungan,'' ujar Bambang, dalam jumpers persiapan Indonesia International Motor Show (IIMS) ke-16, di Jakarta, Selasa siang (24/6).

Bambang mencontohkan negara Thailand yang saat ini sedang mengkonsep regulasi bagi produsen otomotif ramah lingkungan. Regulasi itu mengatur tentang peniadaan pajak pabrikan selama delapan tahun, dengan jumlah target produksi tertentu. Tentu saja, kata Bambang, sejak digulirkan kebijakan tersebut belum lama ini, sejumlah produsen mobil dari Amerika Serika (AS), Eropa maupun Jepang menyatakan minatnya berinvestasi di negara Thailand.

''Penerapan regulasinya baru ytahun 2010, tapi sejumlah produsen otomotif besar dunia berminat kesana. Ini harus diadopsi Indonesia, yakni dengan membuat regulasi serupa,'' ujar Bambang.

Menurut Bambang, Gaikindo sudah mengusulkan ke Menteri Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan mendapat respon positif. Namun, usulan tersebut besar kemungkinan akan terganjal di Departemen Keuangan (Depkeu), karena masih mengkaji potensi kehilangan pendapatan negara apabila pajak tersebut dihapuskan.

Padahal, kata Bambang, dalam panjang potensi penerimaan negara dari industri otomotif akan semakin besar jika pabrikan otomotif mulai meramaikan investasi di Indonesia.

''Departemen Energi serta Kementerian Lingkungan Hidup akan senang jika penerapan eco car diberlakukan secara massal di Indonesia. Karena memang isu global dalam memproduksi produk otomotifnya mengarah kesana, jadi Indonesia jangan ketinggalan,'' jelasnya. Bambang mencontohkan mobil hemat energi yaitu mampu menggunakan kapasitas bensin satu liter dalam jarak 20 kilometer.

Saat ini, di sejumlah kajian negara - negara peduli lingkungan sedang meningkatkan kualitas emisi gas buang kendaraan bermotor. Seperti pendekatan teknologi ramah lingkungan, inspection and maintenance kendaraan bermotor, penetapan standar emisi gas buang untuk kendaraan yang sudah berjalan, serta pendekatan manajemen lalu-lintas yang baik.

Menurut dia, teknologi otomotif saat ini didorong untuk ditingkatkan menjadi teknologi berwawasan lingkungan. Salah satu pengembangan teknologi otomotif ramah lingkungan yang telah dilakukan oleh industri kendaraan bermotor adalah penyempurnaan dari segi desain maupun perlengkapan treatment emisi gas buang.

Selain itu, penyempurnaan motor bensin maupun motor diesel juga akan diimbangi pemanfaatan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

''Dulu tidak ada yang mengenal kendaraan hibrida, sekarang semua orang pasti tahu kendaraan hibrida. Teknologi hibrida bensin-listrik atau disebut eco car (kendaraan ramah lingkungan) sudah tidak banyak menggunakan bahan bakar sehingga dapat mengurangi polusi,'' katanya.

Pengembangan yang lebih canggih lagi adalah teknologi fuel cell, yaitu teknologi yang tidak akan menghasilkan gas buang beracun. Teknologi terakhir ini menjadi harapan bagi teknologi kendaraan eco car.

Konsep mobil hibrida bertujuan untuk mengendalikan laju penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang menghasilkan gas karbonoksida. Gas buangan hasil pembakaran kendaraan bermotor memberikan kontribusi 20 persen dari total gas buangan pemakai energi fosil. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap kerusakan lingkungan.

Transaksi IIMS

Sementara itu, Bambang menyatakan target transaksi di IIMS 2008 melebih target 2007 yang mencapai dua miliar dolar AS. Namun, Bambang buru-buru mengatakan jika acara IIMS bukan merupakan ajang transaksi jual beli, meski efek transaksi penjualan pasti ada dalam acara tersebut.

"Target transaksi di IIMS 2008 diharapkan lebih tinggi dari tahun lalu. Kalau tahun 2007, penjualan mencapai 2 miliar dolar AS. Tapi, kita tidak memberikan nilai target karena IIMS bukan ajang penjualan, hanya menampilkan produk teknologi otomotif dari masing-masing produsen," katanya.

Bambang menjelaskan, bahwa IIMS 2008 bukan merupakan ajang jual beli mobil model terbaru ataupun kepentingan bisnis, namun sebagai sarana menampilkan teknologi terbaru produk otomotif yaitu ramah lingkungan.

Menurutnya, IIMS 2008 juga bertujuan mengangkat harkat bangsa Indonesia di bidang keamanan, sosial-politik, dan sektor pariwisata.

Ditambahkan, perhelatan selama 10 hari dari tanggal 11 sampai 20 Juli 2008 ini diharapkan mampu menyedot kurang lebih 200 ribu pengunjung atau naik dibanding tahun 2007 yang mencapai 155 ribu pengunjung.

Ketua Umum Penyelenggara IIMS Johnny Darmawan menambahkan, ajang IIMS 2008 adalah gelaran Gaikindo yang sudah diakui OICA (The International Organization of Motor Vehicle Manufactures). IIMS 2008 yang dipentaskan 11-20 Juli di Jakarta Convention Center ini sekaligus jadi bagian dari program 'Visit Indonesia Year 2008'.

IIMS 2008 akan diikuti 22 ATPM dan bertema 'Advanced Motoring. Hi-Quality Living', merefleksikan kegiatan industri otomotif terkini dalam pemanfaatan teknologi kendaraan yang lebih maju, efisien, dan ramah lingkungan.

''Industri otomotif nasional merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Industri otomotif mememiliki mata rantai bisnis mulai manufaktur komponen, manufaktur kendaraan itu sendiri, jaringan distribusi dan layanan purna jualnya, baik bengkel resmi maupun umum, termasuk jaringan penjualan suku cadang di Indonesia,'' kata Johnny.

Disamping itu, Johnny melanjutkan, industri ini juga mengembangan industri penunjang lainnya seperti pembiayaan dan asuransi. Dengan demikian mata rantai industri otomotif ini juga menciptakan peluang kerja yang sangat besar bagi masyarakat.

Dalam catatan Gaikindo, industri otomotif menduduki nomor empat penyumbang pajak terbesar. ''Karenanya kami meminta pemerintah agar membuat regulasi yang bisa mendorong peningkatan industri otomotif, khususnya menarik investor sebanyak-banyaknya datang ke Indonesia,'' jelas Johnny. - zaky al hamzah -

Bulog: Sudah Terbentuk Keseimbangan Harga Beras

JAKARTA -- Perum Bulog menyatakan saat ini sudah terbentuk keseimbangan harga (ekuilibrium) baru beras di masyarakat, pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pedagang beras tidak lagi menyimpan beras karena akhir Juni hingga Juli nanti sejumlah daerah sudah memasuki musim panen gadu (periode kedua).

''Akibatnya harga beras relatif stabil. Laporan kami tidak ada lagi spekulan pedagang beras karena pasokan beras di berbagai daerah relatif aman,'' ujar Mustafa Abubakar, direktur utama Perum Bulog, di Jakarta, Senin (23/6).

Mustafa mencontohkan harga beras jenis IR-36 rata-rata mencapai Rp 4.300 per kilogram. Sebelumnya harga beras jenis tersebutdi Pasar Induk Beras Cipinang dan Pasar Beras Karawang mencapai Rp 4.600 sampai Rp 4.700 per kilogram sebelum kenaikan harga BBM. Harga beras sendiri sudah naik terlebih dahulu sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BM. Kenaikannya rata-rata dibawah 5 persen.

Menurut Mustafa, keseimbangan harga tersebut karena di sejumlah daerah di Jabar dan Jateng sudah memasuki musim panen gadu atau kedua. Biasanya, kualitas beras musim panen kedua ini lebih baik, sehingga pedagang tidak ingin berisiko menyimpan beras yang didapat dari panen perdana. ''Pedagang khawatir pasar akan stagnan, sehingga mereka mulai melepas beras simpanan panen sebelumnya,'' jelas Mustafa.

Disamping itu, pada bulan Juni dan Juli, katanya, sudah memasuki musim anak sekolah, musim liburan dan stabilnya harga karena daya beli masyarakat mulai menurun beberapa pekan setelah kenaikan BBM. ''Pasar mulai lesu,'' tambahnya. Pedagang dari Jatim dan Jateng dilaporkan sudah tidak memasok beras ke Pasar Induk Beras Cipinang, karena pasokan dari Jabar sudah mencukupi.

Meski demikian, menurut Mustafa, kondisi tersebut sangat efektif bagi Bulog melakukan penyerapan beras baik melalui program melalui program public service obligation (PSO) maupun operasi stabilisasi harga beras (OSHB).

Untuk program penyerapan padi dan beras dari petani dari PSO, data terbaru menyebutkan Bulog mampu menyerap sebanyak 1,75 juta ton dari target 2,4 juta ton. Kemudian dari program OSHB yang berlaku bulan Mei kemarin, Bulog bisa menyerap 100 ribu ton dari target 1,7 juta ton.

''Dengan demikian, sstok beras di gudang Bulog sudah mencapai 1,8 juta ton, dan target kita hingga akhir tahun persediaan atau stok beras mencapai 1,5 juta ton,'' ujar mantan pejabat gubernur NAD ini.

OSHB diperlukan oleh Bulog untuk mengantisipasi penurunan tingkat penyerapan. Karena sebelum memasuki keseimbangan harga baru, harga padi dan beras diatas harga pembelian pemerintah (HPP). Kenaikan harga pasar itu dimanfaatkan petani menjual padi dan berasnya kepada para pedagang, sehingga penyerapan Bulog menurun.

Yang menarik, meski penyerapan melalui OSHB diberlakukan sejak Mei, namun angka penyerapan 100 ribu ton dinilai fantastis. Sebab dibanding tahun 2007 lalu, sepanjang tahun Bulog mampu menyerap padi dan beras dari OSHB hanya sebesar 80 ribu ton. Tingginya penyerapan di dua program tersebut, kata Mustafa, tidak terlepas upaya serius Bulog melakukan pendekatan dan berbagai metode kepada petani agar bersedia melepas ke Bulog.

Sesuai aturan, dalam penyerapan PSO kualitas kerusakan beras yang diserap sekitar 20 persen, sedang kualitas beras yang diserap lewat program OSHB mencapai 10 persen. Bulog mempertahankan penyerapan harga pembelian sebesar Rp 4.650 per kilogram agar petani bersedia menjual kepada Bulog. Meski tim ahli mengusulkan agar bersedia membeli dengan harga Rp 4.700 per kilogram, karena kondisi pasar sedang stagnan, dan sangat efektif jika Bulog menyerap dengan harga usulan tim ahli.

Sementara itu, mengenai pendanaan, Mustafa mengutarakan jika saat ini tiga bank pemerintah sudah berkomitmen mendanai upaya program ketersedian pangan nasional. Ketiga bank itu yakni Bank Mandiri, Bank Bukopin dan Bank BNI, katanya, menyanggupi mendanai pinjaman sesuai yang diminta BUlog.

''Tapi, seluruhnya berikan bantuan Rp 3 triliun, meski ada yang ingin mendanai Rp 4 triliun atau Rp 5 triliun. Secara keseluruhan pendanaan untuk PSO maupun OSHB sebesar Rp 15 triliun. Ini yang membuat kita optimis menyerap padi dan beras dari petani untuk ketersediaan pangan nasional,'' jelasnya.

Jika target penyerapan beras dalam negeri tercapai, lanjut Mustafa, besar kemungkinan pemerintah tidak akan membuka kran impor. Kalaupun diberlakukan, jumlahnya relatif kecil dan hanya untuk memenuhi stok nasional, tidak dilepas ke pasar. - zaky al hamzah --

RI-Jepang Hapus BM Komponen Mulai Juli

Depperin tunggu keputusan Menteri Keuangan untuk pelaksanaan bebas bea masuk ini.

JAKARTA--Indonesia dan Jepang akan memulai pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Ekonomi (EPA) dengan menghapus bea masuk komponen mulai 1 Juli 2008. "Pada 1 Juli 2008 yang akan datang kerjasama MIDEC (Manufacturing Industry Development Center) IJEPA (Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement) akan diluncurkan di Jepang," ujar Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Depperin, Budi Darmadi, di Jakarta, Selasa.

Hal itu akan menandai dimulainya pelaksanaan perdagangan bebas kedua negara, karena pada saat itu Indonesia akan menghapus bea masuk (BM) sekitar 85 persen komponen dari Jepang, dan Jepang menghapus BM sekitar 35 persen komponen asal Indonesia. "Kami berharap kesempatan itu dimanfaatkan para pengusaha dan industrialis agar dapat berperan lebih besar dan mendapat manfaat ekonominya," ujar Budi.

Ditambahkan Direktur Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan Depperin, Syarif Hidayat, kendati kedua negara sudah menyepakati penghapusan BM komponen, namun dalam pelaksanaannya di Indonesia masih harus menunggu peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai penghapusan BM "Kami masih menunggu keputusan Menkeu mengenai hal itu (penghapusan BM komponen asal Jepang). Sedangkan di Jepang sendiri sudah tidak perlu ratifikasi (penurunan BM)," ujarnya.

Apalagi, kata dia, selama ini BM komponen di Jepang sudah sangat rendah di bawah lima persen yang berlaku untuk semua negara (Most Favoured Nation, MFN). Sedangkan BM komponen di Indonesia masih mencapai 5-15 persen berlaku MFN. Sejumlah komponen dari Jepang yang dihapuskan BM-nya antara lain baja tertentu dan plastik yang dibutuhkan kalangan industri otomotif, elektronik, dan lain-lain.

Terkait MIDEC, Dirjen IATT Depperin Budi Darmadi, mengharapkan komitmen Jepang dalam kerjasama MIDEC bisa membantu pengembangan industri komponen di lapisan kedua (second layer) terutama untuk industri otomotif di Indonesia. "Kami membutuhkan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan industri komponen lapis kedua yang banyak digeluti usaha menengah guna membangun kemandirian industri otomotif nasional.

Apalagi, industri perakitan otomotif Indonesia saat ini, dinilai sudah tidak jago kandang lagi, karena telah menjadi basis produksi sejumlah pemain utama otomotif dunia terutama dari Jepang, seperti Toyota, Daihatsu, dan Suzuki, sehingga mampu menjadi pemain internasional dan mengekspor sejumlah produknya ke mancanegara. "Kami berharap (produk otomotif Indonesia) bisa berjaya di ASEAN dan Asia Pasifik," ujarnya.

Sementara itu, Gunadi Sindhuwinata, ketua subworking group otomotif di dalam EPA, menerangkan, kelemahan mendasar industri otomotif nasional antara lain sektor hulu yang masih belum berkembang optimal. Kemampuan desain mesin dan cetakan (mould and dies), penguasaan teknologi mesin, serta riset permesinan beserta komponen otomotif nasional, masih rendah. ''Meski kita mengajukan pendanaan untuk program pelatihan, namun hal itu tidak akan berarti jika program-program dalam working group yang dibuat tidak tepat sasaran,'' ujarnya.

Menurut Gunadi yang juga menjadi ketua umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), guna merealisasikan bantuan MIDEC Jepang khusus di sektor otomotif, Indonesia perlu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar proses transfer teknologi tidak menemui hambatan.

Penyesuaian kemampuan SDM perlu dilakukan mengingat riset dan desain otomotif Jepang menjadi salah satu yang terbaik di dunia. ''Selain Jepang, saat ini Italia, dan Jerman merupakan negara yang menjadi acuan desain dan riset industri otomotif nasional. Ini titik tolak pengembangan industri otomotif nasional,'' paparnya.

Dia menerangkan, jika EPA ditujukan hanya untuk membuka akses pasar melalui skema penurunan tarif bea masuk, Indonesia bakal merugi. Apalagi jika produk Indonesia dipaksa bersaing dengan Jepang yang menjadi salah satu negara terkuat dalam hal industri manufaktur. ''Indonesia mestinya tidak hanya menjadi pasar. EPA harus menciptakan nilai tambah untuk negeri ini,'' katanya. zaky al hamzah

Nota Perdagangan Indonesia-Australia Diteken 2009

JAKARTA -- Negosiasi perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) bilateral Indonesia-Australia akan dirampungkan pada 2009. Kesepakatan penyelesaian FTA itu menunggu tuntasnya perundingan tingkat ASEAN (dengan Australia dan New Zealand) pada tahun ini.


''Jika perundingan perdagangan bebas ASEAN-Australia-New Zealand (AANZ) selesai, maka dilanjutkan FTA bilateral, yakni Indonesia dengan Australia,'' ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu usai shalat jumat, dikantornya, Jakarta, Jumat (13/6).


Perundingan FTA AANZ sendiri berlangsung di Vietnam pada awal Juni ini. Namun kedua pihak masih belum sepakat mengenai modalitas dalam negosiasi FTA regional tersebut.


Australia dan New Zealand menginginkan sebanyak 96 persen pos tarif kedua pihak dibuka pasarnya (diturunkan tarif BM-nya), namun negara-negara anggota ASEAN menginginkan besaran yang lebih rendah dari usulan itu.


Dalam berbagai perundingan FTA, batas jumlah pos tarif yang dinegosiasikan hanya 90 persen dan sisanya merupakan daftar sensitif yang tidak dibuka pasarnya. Australia dan New Zealand meminta pembebasan BM untuk produk-produk peternakan yang menjadi unggulan mereka seperti daging dan susu.


Sementara, Indonesia meminta Australia dan New Zealand untuk membuka pasar Tekstil dan Produk Tekstilnya (TPT).


Direktur Kerjasama Regional, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan, Iman Pambagyo mengatakan Indonesia telah meminta Bea Masuk (BM) TPT ke dua negara itu yang besarnya antara 3,5-17,5 persen dimasukkan dalam daftar produk yang tarifnya diturunkan.


Selama ini, baru China yang mendapatkan fasilitas tarif nol persen untuk ekspor TPT ke dua negara itu. Iman menilai Indonesia juga memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor TPT ke Australia dan New Zealand.


''Tapi kita harus fokus pada produk unggulan kita yang mana, tidak semua produk TPT kita minta nol persen BMnya. Kita sedang menyusus prioritas produk mana yang akan diusulkan untuk di nol persenkan,'' ujarnya.


Karena itu, pemerintah akan meminta masukan dari industri TPT terkait produk apa saja yang berpeluang memenuhi pasar ekspor Australia dan New Zealand.


Selain TPT, lanjut Iman, Indonesia juga mengusulkan pembukaan pasar otomotif dan alas kaki dengan konsep ''zero to zero'' (dua pihak sama-sama menurunkan BM produk hingga nol persen).


''Pasar Australia dan New Zealand untuk tekstil, sepatu dan otomotif itu bagus. Kalau otomotif itu terutama untuk 'spare part'nya,'' ujar Iman.


Dalam bidang otomotif, tambah Iman, kedua belah pihak juga dapat bekerja sama dalam hal teknologi mengingat Australia memiliki kemampuan yang lebih dibanding negara ASEAN.


Iman menjelaskan, industri alas kaki Indonesia dan Australia dapat saling melengkapi mengingat kedua pihak memiliki produk unggulan yang dibutuhkan masing-masing negara.


"Produk alas kaki Australia terbatas pada 'safety boot' untuk di tambang, dan lain-lain bukan di 'casual footwear', sedangkan kita punya industri 'casual footwear',"ujarnya. -- zaky al hamzah --

Konsumsi Pakaian Terkoreksi Kenaikan BBM

Pasar domestik naik, namun dipenuhi oleh impor ilegal.

JAKARTA -- Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) berpotensi menurunkan konsumsi masyarakat pada pakaian (tekstil dan produk tekstil/TPT). Asosiasi Perstekstilan Indonesia (API) melaporkan konsumsi produk TPT tahun 2008 sebesar 4,3 kilogram per kapita akan terkoreksi sekitar 20 persen.

''Misalnya, jika ada orang membeli 10 baju dalam setahun, sekarang mungkin dikurangi anggaran hanya beli 8 baju. Konsumsi pakaian juga terancam pembelian pulsa telepon seluler, karena orang lebih mengutamakan beli pulsa daripada beli baju,'' ujar Benny Soetrisno, ketua umum API, di Jakarta, Jumat (13/6). Pengurangan konsumsi, tambahnya, diprediksi akan bertambah jika pemerintah tidak bisa mengendalikan inflasi.

Menurut Benny, API merancang asumsi optimistis konsumsi TPT sebesar 4,3 kilogram per kapita saat pemerintah belum menaikkan harga BBM. Asumsi itu seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang 2,3 persen dari percepatan perubahan trend fashion (life style).

Menurutnya, konsumsi domestik akan terus tumbuh. Diperkirakan sampai dengan tahun 2010 total populasi penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa dengan konsumsi per kapita 4,5 kilogram dan permintaan pasar domestik sebesar 1,08 juta ton.

Prediksi kenaikan konsumsi TPT, kata Benny, didasarkan pada laporan tahun 2007. Di tahun 2007, konsumsi TPT di pasar domestik naik 20,43 persen dari 1,013 juta ton menjadi 1,22 juta ton. Begitu juga dengan impor mengalami kenaikan 72,55 persen dari 51 ribu ton menjadi 88 ribu ton.

Impor ilegal

Namun yang disayangkan API, share penjualan produk dalam negeri di pasar domestik justru mengalami penurunan 42,98 persen dari 456 ribu ton menjadi 260 ribu ton.

''Penurunan ini karena produk impor tidak sah banyak beredar di pasar domestik, selain murah, desain produk impor ilegal itu lebih menarik dibanding produk dalam negeri sendiri, meski kualitas produk buatan dalam negeri sangat bagus,'' katanya.

Dia mencontohkan tahun 2007. Produk TPT domestik mencapai 260 ribu ton, produk impor legal mencapai 88 ribu ton, namun produk impor ilegal dalam perhitungan dari Bank Indonesia (BI) serta BPS mencatat sebanyak 862 ribu ton. Benny mengaku tidak tahu bagaimana proses penyelundupan TPT ilegal tersebut berlangsung serta melalui pelabuhan mana.

''Yang pasti, jika dikonversi maka potensi penerimaan negara yang hilang sekitar 1,7 miliar dolar AS,'' jelasnya. Tidak hanya itu, dampak kerugian lain adalah produk TPT dari industri kecil dan menengah yang orientasi pasarnya 100 persen domestik, dipastikan kehilangan pangsa pasarnya. Efek domino berikutnya, industri kecil dan menengah akan kolaps, berlanjut pada pengurangan tenaga kerja (PHK), menimbulkan risiko kredit mact dan pendapatan pajak menurun.

''Pemerintah harus bergerak cepat, agar dunia TPT domestik tidak semakin hancur,'' tandas Benny.

Meski begitu, industri TPT masih berbangga dengan tingginya angka ekspor TPT. Per Januari hingga Maret 2008, nilai ekspor TPT tumbuh sebesar 5,23 persen; rinciannya serat 39,9 persen, benang dan kain 3,5 persen dan pakaian jadi 4,2 persen. Namun untuk volumenya justru turun, yakni 0,21 persen (terdiri serat 11,4 persen, benang dan kain 7,4 persen dan pakaian jadi 13,8 persen).

Untuk impor, selama tiga bulan terakhir mengalami pertumbuhan 19,1 persen (terdiri serat 12,1 persen, benang dan kain 24,6 persen dan pakaian jadi 4,6 persen). Untuk volumenya, juga turun menjadi 29,4 persen (serat 18,9 persen, benan dan kain 33,5 persen dan pakaian jadi 54,5 persen.

Sementara, Direktur Bina Pasar dan Distribusi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depdag Gunaryo menyatakan pemerintah mempunyai komitmen kuat menekan angka impor TPT ilegal. Saat ini saja, katanya, Depdag sudah mengeluarkan Permendag No 15/M-DAG/PER/5/2008 pada 5 Mei 2008 tentang Ketentuan Impor TPT. -- zaky al hamzah --

'Larang Ekspor Pupuk'

Kelangkaan pupuk terjadi di sejumlah daerah.

JAKARTA -- Komisi VI DPR meminta Departemen Perdagangan (Depdag) mengeluarkan peraturan larangan ekspor sementara untuk pupuk urea. Aturan ini untuk mencegah penyelundupan pupuk, di tengah kelangkaan pupuk yang sudah terjadi di sejumlah daerah.

''Larangan ini hanya sementara, kalau distribusi pupuk sudah bagus maka bisa dicabut lagi,'' ujar Totok Daryanto, ketua Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (9/6) . Saat ditanya berapa lama aturan larangan ekspor diberlakukan, Totok hanya menjawab, larangan dicabut jika situasi distribusi pupuk bersubsidi sudah normal atau tidak ada lagi kelangkaan di tingkat petani. Jika sistem distribusi berjalan efektif, dan bisa menekan angka penyelundupan, maka Totok meminta aturan larangan ekspor dicabut. Pemerintah kemudian diminta memberlakukan pembatasan. Mekanismenya, diserahkan kepada masing-masing kelompok tani (koptan) atau petani sendiri, sesuai kebutuhannya.

''Kebijakan yang tepat sebenarnya adalah pembatasan, tapi karena banyak laporan penyelewengan, penyelundupan di sejumlah negara karena disparitas harga dalam negeri yang relatif murah dibanding harga luar negeri, maka pembatasan bisa ditangguhkan,'' katanya. ''Kalau dilarang terus, maka produsen pupuk akan kolaps,'' tambahnya.

Mengenai mekanisme penggunaan subsidi pupuk, politikus asal Fraksi PAN lebih setuju jika anggaran subsidi diberikan langsung kepada petani melalui sistem Bantuan Langsung Tunai (BLT), tidak lagi diserahkan kepada produsen pupuk. Dengan pemberian BLT, maka subsidi dipastikan tepat sasaran, meski sistem pengawasan tetap diberlakukan secara ketat. Khususnya bagi lurah atau camat yang ikut bertanggungjawab.

Untuk pemberian subsidi, DPR, kata Totok, menyarankan dilakukan segera, karena petani sudah memasuki masa tanam. Usulan tambahan susbidi pupuk menjadi Rp 17 triliun dari Departemen Pertanian dalam APBN Perubahan Tahap Dua 2008 dinilai DPR sudah memadai. Jika dianggap masih kurang, kata Totok, DPR akan menghitung besaran tambahan subsidi, yang diambil dari dana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). ''Ya nanti dihitung lagi, apakah mencukupi atau tidak. Prinsip, kita setuju saja subsidi untuk petani, apalagi mereka sangat membutuhkan,'' jelas Totok.

Sempurnakan permendag
Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan pihaknya akan menyempurnakan Permendag Nomor 3 Tahun 2006 soal pengawasan pupuk bersubsidi. Khususnya pengawasan penyaluran dari pengecer sampai petani atau kelompok tani (koptan) akan dilakukan lagsung oleh pemda.

Karena sesuai evaluasi selama ini, kata Mendag, titik yang sering rawan penyimpangan adalah penyaluran dari pengecer kepada kelompok tani atau petani. Disamping itu pengecer akan diwajibkan mencatat jumlah dan nama petani atau kelompok petani di wilayah kerjanya yang disahkan oleh lurah atau camat.

''Selanjutnya pengecer tersebut hanya dapat melayani penjualan pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok petani yang disahkan tersebut. Dengan demikian tidak semua orang dapat membeli pupuk bersubsidi,'' katanya.

Ketersediaan pupuk sampai tangal 21 mei 2008 secara nasional rata-rata diatas 100 persen dari kebutuhan yang ditetapkan Menteri Pertanian. Catatan Depdag, posisi stok di gudang lini 3 per tanggal 21 mei 2008 untuk pupuk urea sebesar 210.295 ton, sementara kebutuhan untuk masa dua minggu ke depan sesuai Permentan, sebesar 142.639 ton.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso mengatakan kejadian kekeringan pada musim kemarau selalu terjadi di setiap daerah, hanya saja keadaanya yang berbeda tiap tahunnya di masing-masing daerah. Menurut Sutarto, saat ini secara nasional terdapat 30 kabupaten yang rawan kekeringan karena memang bukan daerah yang memiliki irigasi.

''Upaya yang telah dilakukan Deptan dan jajaran instansinya dibawahnya yakni, sosialisasi informasi musim kemarau kepada seluruh petani, anjuran tidak menanam padi untuk daerah yang tidak terjamin airnya, diminta supaya hemat air,'' katanya. Antar petani, tambahnya, juga diminta menggilir pemanfaatan air, pemanfaatan embung dan pompa air, percepatan tanam, varietas umur pendek dan cara lain. -- zaky al hamzah --

Bank Dunia: Krisis Pangan Indonesia Hanya Sebentar

JAKARTA -- Bank Dunia untuk Indonesia memprediksi bangsa Indonesia hanya mengalami dampak jangka pendek dari krisis pangan dunia dibanding negara-negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara. Kemampuan melewati krisis jangka pendek itu dipengaruhi keberhasilan pemerintah meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan melakukan stabilisasi harga sejumlah komoditas. Serta kemampuan pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pada masyarakat miskin.

''Krisis pangan dan bahan komoditas dunia ternyata menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi dan mengentaskan kemiskinan,'' ujar Joachim von Amsberg, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia saat memberikan paparan dalam seminar bertema ''Dampak, Peluang dan Ancaman Kenaikan Harga Pangan Dunia Terhadap Harga Komoditas di Indonesia'', di Jakarta, Selasa (10/6).

Joachim mengatakan, peluang investasi di sektor komoditas tersebut dipastikan dapat meningkatkan pangan serta kinerja industri pertanian dalam jangka panjang. Menurutnya, kekhawatiran sejumlah pihak terhadap ancaman pangan di Indonesia akibat lonjakan harga pangan dunia tidak perlu dibesar-besarkan. Sebaliknya, kenaikan harga pangan dunia menjadi momentum bagi bangsa ini meningkatkan produktivitasnya dalam pertanian maupun produk pangan lain.

Meski demikian, Joachim menilai perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam --diluar masalah kenaikan harga produk pertanian-- menjadi masalah utama bagi para petani. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah berinvestasi pada metode-metode peningkatan produktivitas pertanian secara lebih efektif dan efisien.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian, Bayu Krisnamurthi menyatakan harga komoditas pangan diperkirakan akan terus meningkat dalam waktu tiga sampai lima tahun mendatang. Selain terus meninggi, harga pangan juga akan cenderung tidak stabil karena permainan di tingkat pasaran internasional.

"Setiap saat kita harus siap dengan harga yang naik turun, karena ketidakstabilan harga akan tinggi," kata Bayu di acara serupa.

Dia mencontohkan dampak ketidakstabilan harga pangan adalah saat pemerintah Thailand dan Vietnam membatasi ekspor beras, harga beras di pasaran internasional langsung meningkat menjadi sebesar 1.200 dolar AS per ton. Tetapi setelah isu itu mereda, harga beras kembali turun menjadi 850 dolar AS per ton.

Fluktuasi semacam inilah, kata dia, yang akan sering terjadi di masa depan dan harus dibuat antisipasinya. Bayu memaparkan bahwa bangsa Indonesia sudah harus meninggalkan patokan harga pangan yang cenderung stabil atau justru turun. Menurutnya, hal itu tidak bisa karena harga komoditas akan lebih ditentukan oleh permainan harga yang dilakukan para investor atau pemain pasar saham komoditas. "Pemerintah tidak bisa lagi berpatokan pada kestabilan harga pangan saat ini atau berpikiran akan turun,'' kata dia.

Menurutnya, meski tidak mengkonsumsi beras, pemain pasar saham komoditas di luar negeri ini ikut mempermainkan harga beras. Karena itu, harganya cenderung naik turun dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dalam keadaan ini, kalangan yang harus dilindungi adalah masyarakat ekonomi lemah. Hal ini karena permainan harga itu akan berdampak langsung kepada mereka.

Ketika ditanya tentang efektifitas program bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) untuk membantu masyarakat akibat fluktuasi harga pangan, Bayu mengatakan bahwa program itu seharusnya sudah dipikirkan cara menghentikannya, karena dinilai tidak efektif. Kebijakan raskin tadinya hanya dirancang untuk dijalankan selama dua sampai tiga tahun. Program itu dibuat pemerintah tahun 1998 untuk mengantisipasi krisis moneter pada masa itu.

Akan tetapi, kata Bayu, selama ini yang selalu menjadi masalah di setiap program bantuan adalah bagaimana caranya menghentikan bantuan itu. ''Tujuannya agar masyarakat mandiri,'' ungkap Bayu.

Menurut Bayu, sebenarnya banyak potensi pertanian yang belum tergali disamping memberikan bantuan bagi masyarakat ekonomi lemah. Hal ini penting untuk meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan. Dia mencontohkan, saat ini belum banyak dikembangkan produksi tanaman pangan yang berbasis lahan kering. Dikatakan, saat ini lahan pertanian menyerap air terlalu banyak. "Satu kilogram beras butuh 1.000 kilogram air. Itu kan boros sekali," tutur dia.

Senada, Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu, mengatakan harga-harga komoditas pangan masih akan meningkat. Karena itu, perlu dibuat seatu kebijakan untuk merespon harga komoditas secara berkesinambungan.

Kendati demikian, menurut Bayu, harga komoditas tinggi merupakan peluang bagi Indonesia sebagai pemain besar dalam kancah produksi dan ekspor komoditas. ''Pada kuartal pertama tahun ini saja, kita sudah mencetak pertumbuhan ekspor sebesar 25 persen serta pertumbuhan produksi pertanian sebesar 6 persen,'' papar Bayu. Karenanya, menurut Bayu, tantangan sekarang bagi pemerintah dan sektor swasta adalah untuk meningkatkan produktiitas pertanian lebih jauh lagi.

Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, saat ini yang sedang digenjot pemerintah adalah peningkatan produktivitas. Pemerintah, kata mentan, menganggarkan dana Rp 30 triliun untuk sektor pertanian. Investasi tersebut tujuanya tidak lain meningkatkan produktiitas produk pertanian. Misalnya, alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun, subsidi benih Rp 1,4 triliun, serta alokasi dana untuk peningkatan pemberdayaan petani dan perluasan lahan pertanian.

Diluar anggaran dari pemerintah diatas, Bank Dunia sendiri saat ini bekerjasama dengan Departemen Pertanian (Deptan) mengerjakan proyek pembedayaan petani senilai 123 juta dolar AS. Bantuan tersebut dapat menunjang pembentukan sistem layanan pertanian berorientasi pasar. ''Bank Dunia juga mendukung pemerintah Indonesia dalam sebuah proyek baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem riset pertanian di Indonesia, dengan mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi-teknologi yang dibutuhkan petani dan pasar (demand-driven),'' jelas Joachim.

Untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian, pemerintah, kata Bayu, membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak, serta contoh nyata yang lebih baik untuk meningkatkan produksi beras agar lebih menguntungkan bagi para produsen. ''Serta terpenting bisa memasok sembako dengan harga terjangkau bagi para konsumen,'' jelasnya. -- zaky al hamzah --

Subsidi Migor Ditiadakan Tahun 2009

JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah akan mencabut subsidi minyak goreng (migor) pada tahun 2009. Pencabutan subsidi tersebut karena pemerintah sudah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berjalan hingga 2009, sehingga daya beli masyarakat dianggap mampu membeli bahan kebutuhan pokok.

''Tahun depan belum ada usulan (program subsidi migor) untuk dilanjutkan,'' ujar Mendag Mari, di Jakarta, Selasa (10/6). Realisasi penyaluran subsidi migor sampai saat ini dilaporkan mencapai 14,6 juta ton atau 44 persen dari alokasi tahap pertama di bulan Maret hingga Juni 2008.

Mendag Mari mengatakan sebetulnya program subsidi migor itu diluncurkan sementara untuk atasi lonjakan harga minyak agar mencapai keseimbangan baru. Programnya sendiri berjalan dalam enam bulan di tahun ini. Dengan terhapusnya subsidi maka harga migor akan sesuai harga internasional.

Namun, mendag mengharapkan dengan adanya BLT maka mendorong pertumbuhan pendapatan karena peningkatan perekonomian masyarakat. ''Kan ada paket kebijakan yang bukan hanya BLT tapi juga menciptakan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),'' ujarnya.

Mendag menjelaskan mengenai laporan pengembangan UMKM melalui pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR dilaksanakan sejak November 2007 oleh 6 bank yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin serta BSM, sudah tersalurkan sebesar Rp 6 triliun dari target Rp14 T (berdasar dana jaminan Rp1,4 triliun dari APBN). Ke depan, prioritas akan diberikan pada pinjaman Rp 1 juta- Rp5 juta atau kredit mikro.

Program KUR ini dijamin Asperindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha, dengan komposisi sebesar 70 persen dan 30 persen oleh bank pelaksana dengan kriteria: Kredit usaha mikro dengan pinjaman Rp 50 juta-Rp 100 juta; Kredit usaha kecil dengan pinjaman Rp 100 juta-Rp 250 juta; dan Kredit usaha menengah dan koperasi sebesar pinjaman Rp 250 juta-Rp 500 juta. ''Tapi, pemerintah sudah meminta perbankan agar bersedia meminjamkan dibawah Rp 5 juta agar yang menyerap semakin banyak,'' ujar mendag.

Menurut mendag, munculnya program subsidi migor maupun BLT sebenarnya hanya langka jangak pendek untuk atasi lonjakan harga bahan pangan dunia akibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang terjadi paling tinggi selama 30 tahun terakhir. ''Kenaikan pangan dan energi terjadi secara bersamaan. Begitu juga dengan haga pupuk serta bahan pangan lain, istilahnya badai yang datang bertubi-tubi,'' tutur Mendag.

Meski subsidi migor belum ada kelanjutan di tahun 2009, pemerintah, lanjut mendag, tetap melanjutkan program pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin). Besaran raskin yang diberikan per bulan pun yakni 15 kilogram per kepala keluarga (KK) belum mengalami perubahan.

Rencana penyaluran raskin dari bulan Januari-Mei 2008 secara nasional sebesar 1,28 juta ton sedang realisasi penyalurannya di bulan Mei kemarin sudah mencapai 1,08 juta ton atau 84 persen.

Sementara itu, Bayu Krisnamurthi, deputi Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan pencabutan subsidi migor pada tahun 2009 akan dibicarakan dalam pekan ini. ''Apakah ada subsidi barang komoditi lain yang bertambah atau kurang, hal itu belum dibahas. Tanyakan sama Menteri Keuangan sebagai koordinatornya,'' ujar Mendag Mari, menjawab pertanyaan wartawan apakah ada komoditi lain yang subsidinya dicabut. -- zaky al hamzah --

KS Persilakan Pemerintah Putuskan Skema Privatisasi

JAKARTA-- PT Krakatau Steel (KS) menyerahkan sepenuhnya keputusan privatisasi pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Manajemen perusahaan baja nasional tersebut tidak akan memaksakan pola privatisasi lebih condong menggunakan skema pelepasan saham perdana (Initial public offering/IPO) atau penjualan strategis (strategic sale/SS), karena kewenangan menentukan IPO atau SS berada di tangan pemerintah.

''Sepenuhnya kami serahkan pada pemerintah dan DPR, keputusan mana yang lebih baik buat peningkatan produksi KS. Kami tidak dalam posisi mengintervensi,'' ujar Fazwar Bujang, direktur utama PT KS dikantornya, Rabu (28/5). Manajemen KS, kata Fazwar, sampai saat ini belum menerima surat resmi dari sejumlah investor perusahaan baja yang bermaksud menanamkan sahamnya untuk mengajak berdialog. Bahkan Kementerian Negara BUMN belum mengirim surat memanggil manajemen KS.

Kementerian Negara BUMN juga belum meminta manajemen KS mengkaji proposal dari perusahaan baja internasional yang bermaksud `'meminang'' KS. Ada tiga perusahaan baja yang resmi berminat, yakni ArcelorMittal, Bluescope dan Tata. Essar tertarik, tapi belum melayangkan surat resmi.

''Sampai saat ini, kami belum menerima tawaran dialog baik dari Kemeneg BUMN atau para investor. Padahal, yang mau dipinang kan kita, tapi kok sepi-sepi saja,'' ungkap Fazwar, sambil menambahkan pihaknya tidak ingin mendahului dengan memberikan penjelasan tertulis bagaimana menyikapi tawaran para investor tersebut.

Kendati demikian, Fazwar menegaskan, berdasar kajian internal manajemen, pilihan IPO dinilai paling aman dan memiliki manfaat lebih luas dari sisi kepentingan nasional maupun langkah strategis perusahaan. Dikatakan, terdapat tujuh alasan mengapa IPO yang juga disetujui Komisi Perindustrian DPR mendapat persetujuan lebih kuat dari intern perusahaan KS dibanding skema lain.

Pertama, katanya, IPO akan buka kesempatan kepemilikan pada masyarakat luas. Hal ini sesuai yang diinginkan UU Privatisasi BUMN. Kedua, perusahaan akan lebih terbuka informasinya, lebih transparan, berdasar good corporate company, meski melalui skema penjualan strategis juga ada unsure transparansi. ''Dalam skema SS meski transparan, tapi tidak ada kewajiban melakukan publik company. Sebenarnya niat kita lebih condong privatisasi IPO bukan ingin pertahankan status uqo, tapi ingin membuat perusahaan transparan,'' tandas Fawar.

Alasan ketiga, lanjut Fazwar, skema IPO relatif dimungkinkan masyarakat menilai harga saham KS atau perusahaan apapun. Masyarakat bisa awasi. Keempat, akan terjadi kapitalisasi pasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kelima, memungkinkan melakukan pelepasan right issue secara bertahap karena pergerakan saham dipantau masyarakat, sehingga lebih menguntungkan perusahaan lagi.

''Misalnya nilai saham diprediksi naik 40 persen setelah dilakukan IPO. Kan itu berhasil. Karena berhasil, maka tahap berikut jika KS butuh dana, maka akan gelar right issue. Jadi, (kita) tidak ingin melakukan penjualan sesaat, tapi bertahap dan lebih aman untuk kepentingan nasional,'' paparnya.

Kemudian alasan keenam memilih IPO, tambahnya, hasil dari keuntungan IPO hampir 100 persen akan diinvestasikan di perusahaan ini. Alasan terakhir, konflik internal dalam menentukan strategi pengembangan dapat diminimalisir, tidak ada konflik antara nasional maupun konflik perusahaan di cabang-cabang dunia. Diantaranya perbedaan kultur perusahaan KS dengan investor.

Dia mencontohkan, misalnya jika perusahaan baja internasional menginvestasikan di Indonesia, maka hanya dapat keuntungan 10 persen. Kemudian jika berinvestasi di Bangladesh, keuntungan lebih tinggi yakni 15 persen.

Nah, perbedaan persentase keuntungan di negara yang menjadi lokasi investasi itulah, yang dinilai Fazwar dapat menimbulkan konflik pertumbuhan perusahaan. -- zaky al hamzah --