JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendoronng kompetensi, nilai tabah dan sinergi untuk meningkatkan daya saing dunia usaha nasional. Salah satu komponennya adalah memperkuat kemandirian puluhan ribu anggotanya agar tidak tergantung pada proye-proyek pemerintah.
''Saatnya pengusaha muda bangkit, yakni menuju kemandirian ekonomi di segala bidangs. Untuk mandiri dan tidak lagi tergantung dengan proyek-proyek pemerintah, pengusaha muda harus mempunyai kompetensi, nilai tambah dan sinergi,'' ujar Sandiaga Uno, ketua umum HIPMI kepada Republika dalam acara perayaan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional, akhir pekan kemarin.
Dalam kesempatan itu, HIPMI memberikan penghargaan kepada mantan gubernur Bank Indonesia (BI) Rachmat Saleh, mantan gubernur DKI Jakarta Alm Ali Sadikin, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie (mantan ketum HIPMI), deputi senior gubernur BI Miranda Goletom, Ketua DPR Agung Laksono, Ketum PAN Sutrisno Bachir, pengusaha Media Group Surya Paloh, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, serta mantan menakertrans Abdul Latief, serta pengusaha senior yang juga ketua KADIN Cicip Syarif sutardjo. ''Penghargaan ini atas jasa mereka menghidupkan HIPMI dan membina pengusaha muda agar bisa bersaing dan berkembang dalam usaha,'' terang Sandiaga.
HIPMI didirikan pada 10 Juni 1972. Pendirian organisasi ini dilandasi semangat untuk menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda, karena pada saat itu tidak banyak kaum muda yang bercita-cita menjadi pengusaha.
Menurut Sandiaga, dengan kompetensi, nilai tambah dan sinergi antar pengusaha muda, maka diharapkan dalam 5-10 tahun mendatang, pengusaha muda yang sebagian besar berkecipung di usaha menengash, akan menjadi pengusaha besar.
''Sekarang banyak potensi yang dimiliki pengusaha muda, dari tingkat pendidikan yang lebih baik, sumber daya alam yang melimpah, kreatifitas dan inovasi pengusaha, maka kami yakin kalangan pengusaha muda saat ini akan menjadi pengusaha besar, namun memiliki martabat dan etika, supaya tidak menyebabkan krisis ekonomi terjadi lagi,'' jelas Sandiaga.
Dengan martabat daan etika bisnis, maksud Sandiaga, pengusaha muda tidak melakukan praktek-praktek seperti kolusi, korupsi dan nepotisme yang menyebabkan ambrukanya sistem ekonomi nasional.
Sandiaga menyatakan jumlah anggota HIPMI mencapai 30.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mereka bekerja di segala sektor usaha. Dia teringat pesan wakil presiden Jusuf Kalla yang meminta pengusaha nasional untuk meningkatkan kompetensi dan nilai tambah sehingga tidak terlalu tergantung kepada hubungan khusus dengan pejabat pemerintah.
''Pesan Bapak Wapres sangat jelas. Jadi, sudah bukan jamannya lagi bagi pengusaha nasional untuk bergantung kepada proyek pemerintah melalui lobi-lobi khusus. Ini harus menjadi misi dan makna uatama bagi pengusaha muda dalam memperingati 100 tahun kebangkitan nasional yang dikomandani kalangan muda,'' jelas Sandiaga.
Sandiaga menjelaskan, dalam dunia usaha saat ini persaingan bisnis sangat ketat. Kompetitor pengusaha nasional tidak lagi hanya antar sesama pengusaha lokal, namun juga bersaing dengan pengusaha asing, seperti China dan India yang gencar melebarkan sayap usahanya di Indonesia.
Jika pengusaha nasional tidak membekali diri dengan kompetensi, nilai tambah dan sinergi, maka posisi pengusaha nasional akan kalah bersaing, dan akhirnya hanya menjadi tamu di rumah sendiri. Disamping itu, HIPMI selalu menekankan agar pengusaha nasional tidak menjadi jago kandang, namun bisa sukses melebarkan sayap bisnisnya di sejumlah negara.
Sektor usaha
Sandiaga menjelaskan, dalam 10-15 tahun lalu mulai terjadi peralihan fokus sektor usaha. Jika dalam 10-15 tahun lalu, kalangan pengusaha muda masih berkutat pada usaha infrastruktur, yakni menjadi kontraktor atau mengandalkan proyek pemerintah, namun dalam 10 tahun terakhir sektor usaha pengusaha muda beragam dan lebih independen.
''Sebanyak 10 persen anggota kami membidik sektor agribisnis yang sedang berkembang. Untuk itulah saya bersyukur banyak anggota HIPMI diluar Jawa yang menjadi pengusaha-pengusaha besar dan tangguh dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan,'' katanya.
Mengapa sektor agribisnis mulai dimasuki pengusaha muda dari HIPMI, Sandiaga menambahkan, HIPMI harus bisa mengembalikan sektor pengadaan energi sebagai pilar perekonomian bangsa di tengah-tengah krisis pangan dan energi dunia.
Sementara, Ketua umum BPD HIPMI Jaya Adisatrya Sulisto mendorong anggota HIPMI Jaya untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing di bidang jasa dan keuangan.
''Tidak seperti rekan-rekan pengusaha di daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah, perekonomian di DKI Jakarta semakin ditopang sektor jasa dan keuangan. Ini adalah tantangan terbesar bagi anggota HIPMI Jaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen, pengelolaan keuangan dan perluasn jejaring usaha,'' ujar Adi yang baru terpilih dua bulan lalu memimpin HIPMI Jaya ini.
Menurut Adi, dari 500-800 pengusaha yang tergabung di HIPMI Jaya, sebagian besar bekerja di sektor independen, seperti restoran, kafe, entertainment, event organizer, konsultan serta sektor jasa dan wisata yakni membidik bisnis wisata di Kepulauan Seribu.
Mencetak pengusaha
Sementara itu, selain menekankan kompetensi dan nilai tambah, HIPMI juga ikut bertanggung jawab meningkatkan jumlah pengusaha. Pasalnya, jumlah pengusaha nasional masih relatif sedikit dibanding jumlah warga Indonesia. Kata Sandiaga, saat ini jumlah pengusaha hanya 0,8 persen dari populasi Indonesia. HIPMI bertekad bisa melahirkan 1 juta pengusaha baru hingga tahun 2010 nanti.
Jika satu pengusaha bisa merekrut sedikitnya 5 orang, maka jumlah pekerja yang bisa diserap mencapai 5 juta tenaga kerja. Dengan begitu, HIPMI ikut membantu tugas pemerintah yakni mengentaskan pengangguran, khususnya pengangguran terdidik yang bisa dibina menjadi pengusaha.
''Saat ini HIPMI memiliki program goes to campus untuk memberikan pelatihan maupun pencerahan bagi mahasiswa agar wawasan mereka bisa terbuka, jika dalam bekerja tidak hanya bekerja di kantor tapi bisa bekerja sendiri dengan membuka usaha,'' tandas Sandiaga. -- zaky al hamzah --
Rabu, 28 Mei 2008
Hotel Indonesia Kempinski Beroperasi Juni 2008
JAKARTA -- Hotel Indonesia, hotel bintang lima pertama di Asia Tenggara yang dibangun pada pemerintahan Soekarno, hampir selesai direkonstruksi dan segera dibuka pada pertengahan tahun 2008.
Hotel bersejarah yang berlokasi di jantung Kota Jakarta ini setelah selesai dikonstruksi akan dikelola jaringan Kempinski Hotels SA, grup hotel tertua di Eropa, dan dinamakan Hotel Indonesia Kempinski.
‘’Kami bangga menjadi pengelola Hotel Indonesia yang memiliki sejarah dan peninggalan warisan budaya sebagai identitas Indonesia. Selain di Jakarta, saya telah berkeliling ke Borobudur, Papandayan, Bromo, serta Bali, dan saya menemukan banyak unsur budaya yang terpahat di Hotel Indonesia sebelum direnovasi,’’ ujar Menurut General Manager Hotel Indonesia Kempinski Gerhard E Mitrovits, Kamis (22/5), di Jakarta.
Mitrovist bertanggungjawab kurang lebih 4.000 kamar hotel yang tersebar di empat benua, dari Grand Hyatt di Taipei, New York, Jerman, Riyadh serta Kairo dan Austria.
Saat ini, Kempinski Hotel mempunyai 58 hotel yang sudah terbangun di sejumlah negara, dari Eropa, Asia, Afrika Selatan, serta AS. Selain di Indonesia, sebanyak 72 hotel akan beroperasi hingga akhir 2008 nanti. Kempinski Hotel menargetkan pada 2011 nanti, sebanyak 108 hotel sudah dibangun dan dikelola grup hotel yang sudah berdiri sejak 1897 itu.
‘’Properti HI akan menjadi property Kempinski pertama di Indonesia sekaligus menandai keseriusan Kempinski dalam pengelolaan bangunan bersejarah,’’ tuturnya.
Hotel Indonesia ini terdiri dari 289 kamar dan suites yang luas, berukuran antara 68 meter persegi dan 412 meter persegi. Lokasinya di dua gedung yang bersisian, yaitu Ramayana dan Ganesha. Ramayana Wing terdiri dari 15 lantai, dan Ganesha Wing 8 lantai dan berfungsi sebagai Executive Club Wing.
‘’Kendati lahir kembali dalam bentuk yang lebih modern, kami tetap mempertahankan beberaap ciri khas Hotel Indonesia (HI) yang selama ini sudah dianggap sebagai suatu warisan budaya. Misalnya, The Bali Room dan The Ramayana Pavilion, dua bagian penting HI lama ini, akan tetap dipertahankan,’’ ujar Mitrovist.
Bahkan, The Ramayana Pavilion tidak mengalami banyak perubahan, terutama bentuk kubahnya. Arsitek dan interior Hotel Indonesia Kempinski adalah Hirsch Bedner Association.
Hotel Indonesia pertama kali beroperasi pada tahun 1962, diresmikan Presiden RI Pertama Soekarno. Waktu itu, HI merupakan hotel bintang lima pertama yang beroperasi di Asia Tenggara dengan standar internasional. Air mancur yang dibangun tepat didepan hotel, diambil dari nama Hotel Indonesia sendiri. Yang saat ini telah menjadi identifikasi pusat kota Jakarta. Dikenal sebagai Bunderan HI.
Mitrovist menyatakan keberadaan HI ini tidak difokuskan pada wisatawan atau pengusaha asal Jerman atau Negara Eropa saja, namun juga target pemasarannya dari berbagai tamu atau pengusaha dunia.
Menjawab pertanyaan wartawan Jepang, Mitrovist dengan nada guyon mengatakan jika pengusaha Jepang pun bisa saja bermalam di HI Kempinski, karena memang selama ini hubungan kenegaraan Jerman dengan Jepang tidak ada masalah. ‘’Kami juga siap menerima tamu-tamu negara, apalagi lokasi HI ini sangat strategis dari berbagai sudut kota Jakarta,’’ tambahnya.
Hotel ini terkoneksi dengan pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Kempinski Private Residences, dan Menara BCA, gedung perkantoran tertinggi di Jakarta. Terinspirasi oleh seni Indonesia kontemporer, seluruh kamar akan dilengkapi dengan fasilitas terbaru seperti TV datar 42 inci yang memiliki koneksi USB dan menghadirkan hiburan lengkap.
Kamar mandinya yang luas dengan bathtub untuk dua orang, dilengkapi TV layar datar di sisinya. Juga area kerja yang cukup luas dengan fasilitas WiFi.
"Kempinski akan menghadirkan era baru dalam seni kuliner dengan variasi outlet restoran dan bar. Ragam kuliner tersedia di Green T House (Chinese Fusion), Casa D'Oro (Italian Gourmet Dining), Signatures Restaurant (All Day Dining), Nirwana Bar and Lounge, Ramayana Pavillion & Bar (Nightscene Club with live music), Sky Pool Bar and Cafe, German Brauhaus, Designer Cafe, Kempi Deli dan Times Square (Resto Amerika bertema tahun 1950-an)," kata Hotel Manager, Patrick Ritter.
Hotel Indonesia Kempinski juga menyediakan fasilitas banquet dengan total area seluas 5.000 meter persegi, terdiri dari Grand Ballroom (3.000 meter persegi dengan tinggi langit-langit tujuh meter dilengkapi chandeller yang dirancang khusus oleh Swarovski untuk Hotel Indonesia Kempinski. Lalu ada Bali Room yang melegenda dengan luas 1.000 meter persegi dan masih ada 11 meeting room masing-masing seluas 40 meter persegi dengan kapasitas hingga 10 orang, serta outside catering yang mampu mengakomodasi hingga 3.000 orang.
Director of Public Relations Hotel Indonesia Kempinski Hanny Wahyuni, menjelaskan, hotel ini dilengkapi dengan pusat kebugaran modern Anantara Spa, spa terkenal dari Thailand, di rooftop hotel dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Spa ini memiliki ruang khusus untuk meditasi, yoga, dan tai chi. ‘’Pada area kolam renang di rooftop dan taman botanical terdapat ruang perawatan untuk personal dan pasangan," katanya.
Kempinski Hotel adalah grup hotel mewah tertua di Eropa. Hotel pertama didirikan di Jerman tahun 1897. Kempinski merupakan anggota Global Hotel Alliance, aliansi terbesar dari berbagai hotel independen. Anggota Global Hotel Alliance saat ini adalah Anantara, Cham, Dusit, Kempinski, Landis, Leela, Marco Polo, Omni, dan Pan Pacific yang meliputi 160 properti mewah dan megah, terdiri lebih dari 46.000 kamar hotel di 41 negara. -- zaky al hamzah --
Hotel bersejarah yang berlokasi di jantung Kota Jakarta ini setelah selesai dikonstruksi akan dikelola jaringan Kempinski Hotels SA, grup hotel tertua di Eropa, dan dinamakan Hotel Indonesia Kempinski.
‘’Kami bangga menjadi pengelola Hotel Indonesia yang memiliki sejarah dan peninggalan warisan budaya sebagai identitas Indonesia. Selain di Jakarta, saya telah berkeliling ke Borobudur, Papandayan, Bromo, serta Bali, dan saya menemukan banyak unsur budaya yang terpahat di Hotel Indonesia sebelum direnovasi,’’ ujar Menurut General Manager Hotel Indonesia Kempinski Gerhard E Mitrovits, Kamis (22/5), di Jakarta.
Mitrovist bertanggungjawab kurang lebih 4.000 kamar hotel yang tersebar di empat benua, dari Grand Hyatt di Taipei, New York, Jerman, Riyadh serta Kairo dan Austria.
Saat ini, Kempinski Hotel mempunyai 58 hotel yang sudah terbangun di sejumlah negara, dari Eropa, Asia, Afrika Selatan, serta AS. Selain di Indonesia, sebanyak 72 hotel akan beroperasi hingga akhir 2008 nanti. Kempinski Hotel menargetkan pada 2011 nanti, sebanyak 108 hotel sudah dibangun dan dikelola grup hotel yang sudah berdiri sejak 1897 itu.
‘’Properti HI akan menjadi property Kempinski pertama di Indonesia sekaligus menandai keseriusan Kempinski dalam pengelolaan bangunan bersejarah,’’ tuturnya.
Hotel Indonesia ini terdiri dari 289 kamar dan suites yang luas, berukuran antara 68 meter persegi dan 412 meter persegi. Lokasinya di dua gedung yang bersisian, yaitu Ramayana dan Ganesha. Ramayana Wing terdiri dari 15 lantai, dan Ganesha Wing 8 lantai dan berfungsi sebagai Executive Club Wing.
‘’Kendati lahir kembali dalam bentuk yang lebih modern, kami tetap mempertahankan beberaap ciri khas Hotel Indonesia (HI) yang selama ini sudah dianggap sebagai suatu warisan budaya. Misalnya, The Bali Room dan The Ramayana Pavilion, dua bagian penting HI lama ini, akan tetap dipertahankan,’’ ujar Mitrovist.
Bahkan, The Ramayana Pavilion tidak mengalami banyak perubahan, terutama bentuk kubahnya. Arsitek dan interior Hotel Indonesia Kempinski adalah Hirsch Bedner Association.
Hotel Indonesia pertama kali beroperasi pada tahun 1962, diresmikan Presiden RI Pertama Soekarno. Waktu itu, HI merupakan hotel bintang lima pertama yang beroperasi di Asia Tenggara dengan standar internasional. Air mancur yang dibangun tepat didepan hotel, diambil dari nama Hotel Indonesia sendiri. Yang saat ini telah menjadi identifikasi pusat kota Jakarta. Dikenal sebagai Bunderan HI.
Mitrovist menyatakan keberadaan HI ini tidak difokuskan pada wisatawan atau pengusaha asal Jerman atau Negara Eropa saja, namun juga target pemasarannya dari berbagai tamu atau pengusaha dunia.
Menjawab pertanyaan wartawan Jepang, Mitrovist dengan nada guyon mengatakan jika pengusaha Jepang pun bisa saja bermalam di HI Kempinski, karena memang selama ini hubungan kenegaraan Jerman dengan Jepang tidak ada masalah. ‘’Kami juga siap menerima tamu-tamu negara, apalagi lokasi HI ini sangat strategis dari berbagai sudut kota Jakarta,’’ tambahnya.
Hotel ini terkoneksi dengan pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Kempinski Private Residences, dan Menara BCA, gedung perkantoran tertinggi di Jakarta. Terinspirasi oleh seni Indonesia kontemporer, seluruh kamar akan dilengkapi dengan fasilitas terbaru seperti TV datar 42 inci yang memiliki koneksi USB dan menghadirkan hiburan lengkap.
Kamar mandinya yang luas dengan bathtub untuk dua orang, dilengkapi TV layar datar di sisinya. Juga area kerja yang cukup luas dengan fasilitas WiFi.
"Kempinski akan menghadirkan era baru dalam seni kuliner dengan variasi outlet restoran dan bar. Ragam kuliner tersedia di Green T House (Chinese Fusion), Casa D'Oro (Italian Gourmet Dining), Signatures Restaurant (All Day Dining), Nirwana Bar and Lounge, Ramayana Pavillion & Bar (Nightscene Club with live music), Sky Pool Bar and Cafe, German Brauhaus, Designer Cafe, Kempi Deli dan Times Square (Resto Amerika bertema tahun 1950-an)," kata Hotel Manager, Patrick Ritter.
Hotel Indonesia Kempinski juga menyediakan fasilitas banquet dengan total area seluas 5.000 meter persegi, terdiri dari Grand Ballroom (3.000 meter persegi dengan tinggi langit-langit tujuh meter dilengkapi chandeller yang dirancang khusus oleh Swarovski untuk Hotel Indonesia Kempinski. Lalu ada Bali Room yang melegenda dengan luas 1.000 meter persegi dan masih ada 11 meeting room masing-masing seluas 40 meter persegi dengan kapasitas hingga 10 orang, serta outside catering yang mampu mengakomodasi hingga 3.000 orang.
Director of Public Relations Hotel Indonesia Kempinski Hanny Wahyuni, menjelaskan, hotel ini dilengkapi dengan pusat kebugaran modern Anantara Spa, spa terkenal dari Thailand, di rooftop hotel dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Spa ini memiliki ruang khusus untuk meditasi, yoga, dan tai chi. ‘’Pada area kolam renang di rooftop dan taman botanical terdapat ruang perawatan untuk personal dan pasangan," katanya.
Kempinski Hotel adalah grup hotel mewah tertua di Eropa. Hotel pertama didirikan di Jerman tahun 1897. Kempinski merupakan anggota Global Hotel Alliance, aliansi terbesar dari berbagai hotel independen. Anggota Global Hotel Alliance saat ini adalah Anantara, Cham, Dusit, Kempinski, Landis, Leela, Marco Polo, Omni, dan Pan Pacific yang meliputi 160 properti mewah dan megah, terdiri lebih dari 46.000 kamar hotel di 41 negara. -- zaky al hamzah --
Rabu, 21 Mei 2008
Pemerintah Diminta Hidupkan Lagi Program Transmigrasi
PEKANBARU -- Ketua umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Inti Rakyat (Asperpir) Riau, Setiyono meminta pemerintah menghidupkan lagi program transmigrasi. Pasalnya, banyak lahan perkebunan atau kehutanan yang masih membutuhkan tenaga kerja. Sementara, jumlah petani yang menggeluti sektor ini relatif masih sedikit.
Padahal, kata Setiyono, sektor perkebunan merupakan sektor yang sangat menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Dia mencontohkan petani kelapa sawit yang mendapat untung besar dengan kenaikan minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO), ketika harga CPO dunia meroket.
''Rata-rata pendapatan petani kelapa sawit bulan Mei ini mencapai Rp 4,5 juta sampai Rp 10 juta per bulan untuk lahan seluas satu kapling atau setara dua hektare,'' ujar Setiyono, kepada Republika, usai temu dialog dengan Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Kabuopaten Siak, Riau, Selasa (20/5).
Aspekpir Riau sendiri beranggotkan 64 ribu kepala keluarga, dengan luas lahan yangn digarap mencapai 128 ribu hectare kelapa sawit. Dengan jumlah kelompok tani mencapai 4.200 koptan, dan 147 koperasi.
Akmal KS, kepala Dinas Perkebunan Riau menjelaskan, tingkat kesejahteraan petani meningkat akibat kenaikan harga CPO dunia. ‘’Pada tahun 2005, rata-rata pendapatan kepala keluarga mencapai Rp 14 juta. Kemudian tahun 2006 naik menjadi Rp 17 juta per KK. Pemerintah terus mendorong penigkatan produksi,’’ ujar Akmal.
Parjan, salah satu petani transmigran asal Jawa meminta pemerintah menhidupkan transmigrasi yang pernah dirintis presiden Soeharto. Sebagai salah satu peserta transmigran yang sukses, Parjan mengatakan keidhupan keluarganya lebih baik dibanding hidup di Jawa.
''Awalnya kami hidup tidak enak saat tahun 1980-an, tapi sekarang hidup kami berkecukupan. jadi, alangkah lebih baik jika program transmigrasi dihidupkan lagi,'' ujar Parjan, transmigran asal Semarang, Jawa Tengah ini.
Setiyono menambhakan, sejak pertama kali jadi petani kelapa sawit tahun 1981, harga sawit saat itu hanya Rp 100 per kilogram. Saat ini harga sawit mencapai Rp 2000 per kilogram.
Akmal menambahkan, pemerintah terus menambah lahan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2005, produksi kelapa sawit mencapai 4,8 juta hektare dengan penghasilan mencapai Rp 1,8 miliar. ''Produksi kelapa sawit di Riau menyumbang 30 persen produksi nasional,'' jelas Akmal.
Kemudian tahun 2006 meningkat menjadi 5 juta hektare dengan pengahasilan Rp 1,9 miliar. Sedang luas lahan pada tahun 2005 mencapai 2.602.028 hektare, dan tahun 2006 mencapai 2.701.403 hektare. ''Tapi lahan yang sudah rusak mencapai 226.855 hektare atau hanya 8 persen,'' katanya.
Di tahun 2005, perusahaan yang aktif mencapai 166 perusahaan dengan luas lahan 878,977 hekater, sedang perusahaan yang tidak aktif mencapai 148 perusahaan dengan luas lahan 905,61 hektare. Menurut Akmal, jumlah petani yang berada di sektor kelapa sawit pada tahun 2005 mencapai 941.776 kepala keluarga, dan tahun berikutnya menjadi 957.198 kepala keluarga. Namun, katanya, pemerintah tetap membutuhkan tenaga yang lebih banyak untuk meningkatkan produksi.
Mentan Anton Apriyantono setuju dengan usulan menghidupkan kembali program transmigrasi. Sebab, jumlah tenaga pengangguran meninngkat, dan pemerintah kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Disisi lain, sektor pertanoian, perkebunan meupakan potensi yang besar.
'Banyak lahan-lahan perkebunan yang belum tergarap. Kami juga setuju jika program trasnmigasi di hidupkan kembali,' katanya. Apalagi, katanya, pemerintah sedang menggenjot produksi pangan, maupun hasil tanaman non pangan untuk bahan baku biodiesel dan biethanol. -- zaky al hamzah --
Padahal, kata Setiyono, sektor perkebunan merupakan sektor yang sangat menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Dia mencontohkan petani kelapa sawit yang mendapat untung besar dengan kenaikan minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO), ketika harga CPO dunia meroket.
''Rata-rata pendapatan petani kelapa sawit bulan Mei ini mencapai Rp 4,5 juta sampai Rp 10 juta per bulan untuk lahan seluas satu kapling atau setara dua hektare,'' ujar Setiyono, kepada Republika, usai temu dialog dengan Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Kabuopaten Siak, Riau, Selasa (20/5).
Aspekpir Riau sendiri beranggotkan 64 ribu kepala keluarga, dengan luas lahan yangn digarap mencapai 128 ribu hectare kelapa sawit. Dengan jumlah kelompok tani mencapai 4.200 koptan, dan 147 koperasi.
Akmal KS, kepala Dinas Perkebunan Riau menjelaskan, tingkat kesejahteraan petani meningkat akibat kenaikan harga CPO dunia. ‘’Pada tahun 2005, rata-rata pendapatan kepala keluarga mencapai Rp 14 juta. Kemudian tahun 2006 naik menjadi Rp 17 juta per KK. Pemerintah terus mendorong penigkatan produksi,’’ ujar Akmal.
Parjan, salah satu petani transmigran asal Jawa meminta pemerintah menhidupkan transmigrasi yang pernah dirintis presiden Soeharto. Sebagai salah satu peserta transmigran yang sukses, Parjan mengatakan keidhupan keluarganya lebih baik dibanding hidup di Jawa.
''Awalnya kami hidup tidak enak saat tahun 1980-an, tapi sekarang hidup kami berkecukupan. jadi, alangkah lebih baik jika program transmigrasi dihidupkan lagi,'' ujar Parjan, transmigran asal Semarang, Jawa Tengah ini.
Setiyono menambhakan, sejak pertama kali jadi petani kelapa sawit tahun 1981, harga sawit saat itu hanya Rp 100 per kilogram. Saat ini harga sawit mencapai Rp 2000 per kilogram.
Akmal menambahkan, pemerintah terus menambah lahan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2005, produksi kelapa sawit mencapai 4,8 juta hektare dengan penghasilan mencapai Rp 1,8 miliar. ''Produksi kelapa sawit di Riau menyumbang 30 persen produksi nasional,'' jelas Akmal.
Kemudian tahun 2006 meningkat menjadi 5 juta hektare dengan pengahasilan Rp 1,9 miliar. Sedang luas lahan pada tahun 2005 mencapai 2.602.028 hektare, dan tahun 2006 mencapai 2.701.403 hektare. ''Tapi lahan yang sudah rusak mencapai 226.855 hektare atau hanya 8 persen,'' katanya.
Di tahun 2005, perusahaan yang aktif mencapai 166 perusahaan dengan luas lahan 878,977 hekater, sedang perusahaan yang tidak aktif mencapai 148 perusahaan dengan luas lahan 905,61 hektare. Menurut Akmal, jumlah petani yang berada di sektor kelapa sawit pada tahun 2005 mencapai 941.776 kepala keluarga, dan tahun berikutnya menjadi 957.198 kepala keluarga. Namun, katanya, pemerintah tetap membutuhkan tenaga yang lebih banyak untuk meningkatkan produksi.
Mentan Anton Apriyantono setuju dengan usulan menghidupkan kembali program transmigrasi. Sebab, jumlah tenaga pengangguran meninngkat, dan pemerintah kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Disisi lain, sektor pertanoian, perkebunan meupakan potensi yang besar.
'Banyak lahan-lahan perkebunan yang belum tergarap. Kami juga setuju jika program trasnmigasi di hidupkan kembali,' katanya. Apalagi, katanya, pemerintah sedang menggenjot produksi pangan, maupun hasil tanaman non pangan untuk bahan baku biodiesel dan biethanol. -- zaky al hamzah --
Pemerintah Dorong Petani Gunakan Pupuk Organik
PEKANBARU -- Ditengah kenaikan harga pupuk khususnya non subsidi, pemerintah mendorong petani tanaman non-pangan yakni perkebunan menggunakan pupuk organik. Selain tidak merusak lingkungan, bahan baku pupuk organik mudah ditemui di sekitar areal lahan perkebunan.
Menteri Pertanian Anton Apriyantono meminta kenaikan harga pupuk akan terus terjadi, mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia yang diprediksi bisa melonjak hingga 127 dolar AS per barel.
‘’Yang harus dilakukan adalah bagaimana agar ketergantungan terhadap susbidi pupuk dikurangi. Pupuk bersubsidi difokuskan untuk petani tanaman pangan, sementara tanaman non pangan harus pakai pupuk nonsubsidi. Para petani ini harus bisa menggunakan pupuk organic, kan bahannya bisa digunakan dari sekitar perkebunan,’’ ujar Mentan Anton ketika berdialog dengan petani plasma inti perkebunan kelapa sawit binaan Asian Agri di Kabupaten Siak, Riau, Selasa (20/5).
Dalam kesempatan tersebut, Direktur utama Asian Agri Group Semion Tarigan memberikan bantuan Rp 150 juta untuk permodalan ternak sapi (Rp 50 juta) pada petani sawit binaan, pembangunan Masjid Al Ikhlas Rp 50 juta di Desa Buana Bhakti, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, dan pembangunan kantor koperasi dan minimarket milik koperasi Aspekpir (Rp 50 juta).
‘’Semua ini merupakan komitmen kami untuk senantiasa membina petani dan tanggungjawab kami terhadap kehidupan social (corporate social responsibility/CR),’’ ujar Semion.
Petani yang dibina Asian Agri mencapai 27 ribu KK, dengan luas lahan 54 ribu hektare. Pembinaan selain pemberian modal usaha alat, juga memberikan pelatihan teknis produksi kelapa sawit, serta pengolahan. Sementara, Asian Agri sendiri yang berdiri tahun 1970-an saat ini memiliki luas lahan kelapa sawit 150 ribu hektare, dan 50 ribu hektare diantaranya adalah milik petani.
Dengan penggunaan pupuk organik, kata mentan, selain menyelematkan lingkungan karena tidak merusak unsure hara tanah, penggunaan pupuk organik juga menekan ongkos produksi. Bahan-bahan pupuk organik bisa dari pelepah daun, kotoran sapi, serta daun atau bagian pohon kelapa sawit atau pohon lain yang tidak terpakai.
Pemerintah, kata mentan, sudah memiliki peralatan pengolahan pembuatan pupuk organic. ‘’Saya juga himbau kepada perusahaan pengolah kelapa sawit untuk melatih petani intiplama atau petani lain mengelola pupuk organic, sehingga bisa mengurangi biaya-biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk,’’ tutur mentan.
Mentan mengatakan harga pupuk memang mahal, bahkan di sejumlah daerah diluar Pekanbaru Riau harganya pupuk lebih mahal. Dan kenaikan harga pupuk diprediksi mentan akan terus menigkat, akibat biaya bahan baku yang meroket bersamaan kenakan harga minyak mentah dunia.
‘’Jangan berharap harga pupuk akan turun. Yang dapat subsidi pupuk adalah petani tanaman pangan. Petani sawit tidak dapatkan pupuk bersubsidi, tapi arus beli pupuk non subsidi. Nah, bahan baku pupuknon subsidi sedang mahal, dari pupuk KCL, SP-36, sebab harga phospat sedang membumbung tinggi,’’ katanya..
Suwito, petani kelapa sawit mengeluhkan kenaikan harga pupuk non subsidi. Kenaikan itu sudah berlangsung sejak awal tahun 2008. kata dia, untuk pupuk KCL saat ini dijual Rp 360 ribu per sak atau 50 kilogram, pupuk Urea bisa dibeli Rp 187 ribu per sak, harga pupuk TSP di pasaran mencapai Rp 425 ribu per sak. Sedang harga pupuk SP-36 mencapai Rp 150 ribu per sak.
‘’Selain mahal kami juga kesulitan mendapatkan pupuk pupuk itu, kami minta perhatian pemerintah supaya tidak terjadi kelangkaan,’’ ujar Suwito, yang sudah 18 tahun menjadi petani kelapa sawit di Desa Bona Bhakti Keamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.
Sebab, katanya, dengan kenaikan harga pupuk, petani akan dirugikan dengan kenaikan biaya produksi, sehingga hasil produksinya tidak maksimal, dan berpengaruh pada pendapatan.
Sementara, Sunarto, petani sawit juga mengeluhkan kenaikan harga pupuk. Bahkan anjuran pemerintah menggunakan pupuk organic sudah dilakukan, yakni memakai Tankos (tandan kosong), berupa bagian tandan buah sawit yang sudah diambil buahnya, dan tidak diolah menjadi minyak.
Petani memperoleh tankos dari pabrik pengolah kelapa sawit, PT Inti Indosawit Subur. Awalnya, kata Sunarto, petani bisa mendapatkan tangkos dengan mudah.
‘’Tapi beberapa bulan ini, kami kesulitan mendapatkan tangkos karena dilarang pemakainnya oleh pemilik pabrik. Kami minta kepastian ketersediaan tangkos untuk pupuk karena terbilang efektif untuk pengganti pupuk kimia,’’ ujar Sunarto transmigran asal Semarang Jateng yang menetap sejak tahun 1991 itu.
Semangat Tarigan, Group manajer PT Inti Indosawit Subur (IIS) membantah pihaknya melarang petani menggunakan tangkos dari pabriknya. Menurut Tarigan, sejak tangkos dianggap efektif sebagai pupuk, maka dilakukan pembagian bagi semua petani, serta untuk lahan sawit milik pabrik.
‘’Untuk petani kami berikan jatah 70 persen atau sekitar 120 ton per hari. Sedang kami hanya mengambil 30 persen atau 70 ton per hari. Jadi, kami bagi-bagi supaya semua dapat merasakan keuntungan pemakaian tangkos,’’ katanya.
Untung besar
Namun, mentan melihat petani kelapa sawit tetap mendapat keuntungan tinggi ditengah kenaikan harga pupuk. Yakni, hasil produksi yang meningkat sejak kenaikan harga minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO).
‘’Meski harga pupuk naik, tapi petani sati kan dapat keuntungan berlebih dari kenaikan harga CPO, karena permintaan dunia meningkat. Jadi, kami pikir buat apa mengeluh, seharusnya petani bersyukur harga minyak mentan dunia naik, yang berpengaruh pada kenaikan CPO,’’ ujar mentan.
Mentan menjelaskan, kenaikan CPO akibat permintaan meningkat, ketika masyarakat dunia mengalihkan bahan baker minyak ke biodiesel, yang bahan bakunya dari CPO.
Setiyono, ketua umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Riau mengatakan, sejak krisis moneter tahun 1997 pendapatan petani keaa sawit mengalami kemajuan. Sebelum krisis, pendapatan petani sekitar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta per bulan per kapling atau setara 2 hektare lahan sawit.
Kemudian selepas moneter, pendapatnya meningkat menjadi Rp 4 juta-Rp 6 juta per bulan per kapling. ‘’Saat ini pendapatan petani antara Rp 4,5 juta sampai Rp 10 juta per bulan per kapling. Rata-rata kan transmigran yang mendapat jatah tanah dua kapling untuk satu kepala keluarga (KK),’’ katanya.
Aspekpir Riau sendiri beranggotkan 64 ribu kepala keluarga, dengan luas lahan yangn digarap mencapai 128 ribu hectare kelapa sawit. Dengan jumlah kelompok tani mencapai 4.200 koptan, dan 147 koperasi.
Akmal KS, kepala Dinas Perkebunan Riau menjelaskan, tingkat kesejahteraan petani meningkat akibat kenaikan harga CPO dunia. ‘’Pada tahun 2005, rata-rata pendapatan kepala keluarga mencapai Rp 14 juta. Kemudian tahun 2006 naik menjadi Rp 17 juta per KK. Pemerintah terus mendorong penigkatan produksi,’’ ujar Akmal, yang mewakili gubernur Riau Rusli Zainal, yang berhalangan hadir dalam acara tersebut. -- zaky al hamzah --
Menteri Pertanian Anton Apriyantono meminta kenaikan harga pupuk akan terus terjadi, mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia yang diprediksi bisa melonjak hingga 127 dolar AS per barel.
‘’Yang harus dilakukan adalah bagaimana agar ketergantungan terhadap susbidi pupuk dikurangi. Pupuk bersubsidi difokuskan untuk petani tanaman pangan, sementara tanaman non pangan harus pakai pupuk nonsubsidi. Para petani ini harus bisa menggunakan pupuk organic, kan bahannya bisa digunakan dari sekitar perkebunan,’’ ujar Mentan Anton ketika berdialog dengan petani plasma inti perkebunan kelapa sawit binaan Asian Agri di Kabupaten Siak, Riau, Selasa (20/5).
Dalam kesempatan tersebut, Direktur utama Asian Agri Group Semion Tarigan memberikan bantuan Rp 150 juta untuk permodalan ternak sapi (Rp 50 juta) pada petani sawit binaan, pembangunan Masjid Al Ikhlas Rp 50 juta di Desa Buana Bhakti, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, dan pembangunan kantor koperasi dan minimarket milik koperasi Aspekpir (Rp 50 juta).
‘’Semua ini merupakan komitmen kami untuk senantiasa membina petani dan tanggungjawab kami terhadap kehidupan social (corporate social responsibility/CR),’’ ujar Semion.
Petani yang dibina Asian Agri mencapai 27 ribu KK, dengan luas lahan 54 ribu hektare. Pembinaan selain pemberian modal usaha alat, juga memberikan pelatihan teknis produksi kelapa sawit, serta pengolahan. Sementara, Asian Agri sendiri yang berdiri tahun 1970-an saat ini memiliki luas lahan kelapa sawit 150 ribu hektare, dan 50 ribu hektare diantaranya adalah milik petani.
Dengan penggunaan pupuk organik, kata mentan, selain menyelematkan lingkungan karena tidak merusak unsure hara tanah, penggunaan pupuk organik juga menekan ongkos produksi. Bahan-bahan pupuk organik bisa dari pelepah daun, kotoran sapi, serta daun atau bagian pohon kelapa sawit atau pohon lain yang tidak terpakai.
Pemerintah, kata mentan, sudah memiliki peralatan pengolahan pembuatan pupuk organic. ‘’Saya juga himbau kepada perusahaan pengolah kelapa sawit untuk melatih petani intiplama atau petani lain mengelola pupuk organic, sehingga bisa mengurangi biaya-biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk,’’ tutur mentan.
Mentan mengatakan harga pupuk memang mahal, bahkan di sejumlah daerah diluar Pekanbaru Riau harganya pupuk lebih mahal. Dan kenaikan harga pupuk diprediksi mentan akan terus menigkat, akibat biaya bahan baku yang meroket bersamaan kenakan harga minyak mentah dunia.
‘’Jangan berharap harga pupuk akan turun. Yang dapat subsidi pupuk adalah petani tanaman pangan. Petani sawit tidak dapatkan pupuk bersubsidi, tapi arus beli pupuk non subsidi. Nah, bahan baku pupuknon subsidi sedang mahal, dari pupuk KCL, SP-36, sebab harga phospat sedang membumbung tinggi,’’ katanya..
Suwito, petani kelapa sawit mengeluhkan kenaikan harga pupuk non subsidi. Kenaikan itu sudah berlangsung sejak awal tahun 2008. kata dia, untuk pupuk KCL saat ini dijual Rp 360 ribu per sak atau 50 kilogram, pupuk Urea bisa dibeli Rp 187 ribu per sak, harga pupuk TSP di pasaran mencapai Rp 425 ribu per sak. Sedang harga pupuk SP-36 mencapai Rp 150 ribu per sak.
‘’Selain mahal kami juga kesulitan mendapatkan pupuk pupuk itu, kami minta perhatian pemerintah supaya tidak terjadi kelangkaan,’’ ujar Suwito, yang sudah 18 tahun menjadi petani kelapa sawit di Desa Bona Bhakti Keamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.
Sebab, katanya, dengan kenaikan harga pupuk, petani akan dirugikan dengan kenaikan biaya produksi, sehingga hasil produksinya tidak maksimal, dan berpengaruh pada pendapatan.
Sementara, Sunarto, petani sawit juga mengeluhkan kenaikan harga pupuk. Bahkan anjuran pemerintah menggunakan pupuk organic sudah dilakukan, yakni memakai Tankos (tandan kosong), berupa bagian tandan buah sawit yang sudah diambil buahnya, dan tidak diolah menjadi minyak.
Petani memperoleh tankos dari pabrik pengolah kelapa sawit, PT Inti Indosawit Subur. Awalnya, kata Sunarto, petani bisa mendapatkan tangkos dengan mudah.
‘’Tapi beberapa bulan ini, kami kesulitan mendapatkan tangkos karena dilarang pemakainnya oleh pemilik pabrik. Kami minta kepastian ketersediaan tangkos untuk pupuk karena terbilang efektif untuk pengganti pupuk kimia,’’ ujar Sunarto transmigran asal Semarang Jateng yang menetap sejak tahun 1991 itu.
Semangat Tarigan, Group manajer PT Inti Indosawit Subur (IIS) membantah pihaknya melarang petani menggunakan tangkos dari pabriknya. Menurut Tarigan, sejak tangkos dianggap efektif sebagai pupuk, maka dilakukan pembagian bagi semua petani, serta untuk lahan sawit milik pabrik.
‘’Untuk petani kami berikan jatah 70 persen atau sekitar 120 ton per hari. Sedang kami hanya mengambil 30 persen atau 70 ton per hari. Jadi, kami bagi-bagi supaya semua dapat merasakan keuntungan pemakaian tangkos,’’ katanya.
Untung besar
Namun, mentan melihat petani kelapa sawit tetap mendapat keuntungan tinggi ditengah kenaikan harga pupuk. Yakni, hasil produksi yang meningkat sejak kenaikan harga minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO).
‘’Meski harga pupuk naik, tapi petani sati kan dapat keuntungan berlebih dari kenaikan harga CPO, karena permintaan dunia meningkat. Jadi, kami pikir buat apa mengeluh, seharusnya petani bersyukur harga minyak mentan dunia naik, yang berpengaruh pada kenaikan CPO,’’ ujar mentan.
Mentan menjelaskan, kenaikan CPO akibat permintaan meningkat, ketika masyarakat dunia mengalihkan bahan baker minyak ke biodiesel, yang bahan bakunya dari CPO.
Setiyono, ketua umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Riau mengatakan, sejak krisis moneter tahun 1997 pendapatan petani keaa sawit mengalami kemajuan. Sebelum krisis, pendapatan petani sekitar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta per bulan per kapling atau setara 2 hektare lahan sawit.
Kemudian selepas moneter, pendapatnya meningkat menjadi Rp 4 juta-Rp 6 juta per bulan per kapling. ‘’Saat ini pendapatan petani antara Rp 4,5 juta sampai Rp 10 juta per bulan per kapling. Rata-rata kan transmigran yang mendapat jatah tanah dua kapling untuk satu kepala keluarga (KK),’’ katanya.
Aspekpir Riau sendiri beranggotkan 64 ribu kepala keluarga, dengan luas lahan yangn digarap mencapai 128 ribu hectare kelapa sawit. Dengan jumlah kelompok tani mencapai 4.200 koptan, dan 147 koperasi.
Akmal KS, kepala Dinas Perkebunan Riau menjelaskan, tingkat kesejahteraan petani meningkat akibat kenaikan harga CPO dunia. ‘’Pada tahun 2005, rata-rata pendapatan kepala keluarga mencapai Rp 14 juta. Kemudian tahun 2006 naik menjadi Rp 17 juta per KK. Pemerintah terus mendorong penigkatan produksi,’’ ujar Akmal, yang mewakili gubernur Riau Rusli Zainal, yang berhalangan hadir dalam acara tersebut. -- zaky al hamzah --
‘Tim Privatisasi Jangan Jadi Pemulus Jual KS’
JAKARTA – Tim Privatisasi PT Krakatau Steel (KS) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR diminta tidak menjadi alat untuk mempermulus jalan menjual KS ke asing. Tim ini harus bisa diindependen dari pengaruh tekana investor, demi menyelamatkan asset bangsa.
“Saya berharap tim privatisasi nanti tidak menjadi alat memuluskan keinginan pemerintah. Komisi VI dan XI harus tetap berpegang teguh menolak penjualan KS ke asing, karena selama ini yang saya tahu teman-teman memilih privatisasi lewat penjualan saham perdana (IPO), daripada strategic sale (SS),’’ ujar Dradjad Wibowo, anggota Komisi XI DPR, kepada Republika, akhir pekan kemarin.
Dradjad mengaku telah menerima surat perintah dari pimpinan DPR kepada Komisi Keuangan dan Komisi Perdagangan dan Industri (VI) untuk membentuk Tim Privatisasi BUMN, Senin pekan lalu.
Tim yang dipimpin langsung Ketua DPR Agung Laksono itu beranggotakan ketua dan anggota dari masing-masing komisi. Untuk itu, pimpinan DPR meminta setiap fraksi kedua komisi memasukkan nama-nama yang bakal bergabung secara proporsional.
Namun, kata Dradjad, hasil dari tim tetap dilaporkan ke Komisi XI sebagai penentu persetujuan privatisasi di KS. ‘’Karena komisi XI mempunyai tanggung jawab dalam memutuskan iya atau tidaknya proses privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN),’ jelas Dradjad.
Kendati demikian, Dradjad mencium gelagat kurang baik di kalangan anggota dewan yang menjadi ‘broker’ dalam privatisasi KS. Tujuannya jelas, melego saham KS ke asing.
‘’Ada oknum-oknum anggota di legislative dan pemerintah yang menjadi calo (penjualan KS ke asing),’’ tuding anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Ketua umum DPP PKB versi Bogor Ali Masykur Musa juga tidak setuju jika industri strategis nasional semacam KS dijual ke asing, hanya demi mendapatkan modal tambahan. Menurut Ali, masih ada upaya lain selain menjual ke asing untuk mendapatkan dana tambahan guna meningkatkan produksi baja.
''Ekonomi Indonesia sudah dikendalikan asing. Kalau perusahaan Malaysia mulai berlomba-lomba membeli perusahaan di negara lain, tapi pemerintah Indonesia justri beramai-ramai menjual perusahaan,'' ujarnya.
Jelang Pilpres 2009
Ketua umum Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro menuding upaya pemerintah yang ngotot menjual saham KS ke asing tidak terlepas dari pencarian dana menjelang Pilpres 2009. Indikasi itu, katanya, seperti terjadi pada pemerintah Megawati Soekarnoputri yang menjual saham BUMN kepada asing menjelang Pilpres 2004.
‘Saya tidak anti privatisasi, tapi harus melalui proses yang transparan dan yang paling rasional adalah IPO. Penjualan saham KS ke asing adalah pola pragmatisme jelang Pilpres 2009. MPM menghalang-halangi KS jangan lepas ke asing, KS masih bisa dapatkan modal dari bank,’’ ujar Ismed.
Dradjad juga tidak memungkiri upaya penjualan saham KS ke asing karena keuntungan fee yang didapat jika saham KS jadi dilego. Pasalnya, diakui Dradjad, dalam setiap proses privatisasi pihak-pihak yang berhasil memuluskan jalan menjual saham BUMN ke investor akan mendapat fee yang jumlahnya relatif besar.
‘’Ada oknum-oknum yang akan memperoleh keuntungan pribadi dari fee 1 persen. Jika tawaran 5 miliar dolar AS disetujui, maka fee-nya sebesar 5 juta dolar AS atau setara Rp 450 miliar. Kan sangat besar, apakah fee itu legal atau illegal tetap saja besar,’’ terang Dradjad.
‘’Selama ini semangat teman-teman menginginkan IPO. Tapi, siapa tahu arahnya berbalik karena tekanan investor dan tawaran menggiurkan pemerintah,’’ tandasnya.
Dradjad menegaskan, posisi KS sangat strategis. Karena perusahaan baja memiliki kendali usaha industri dengan industri lain, dari otomotif, perkapalan, pesawat terbang, senjata, kontruksi serta inddustri hilir lain.
Yang dikhawatirkan, penjualan KS tidak hanya melemahkan potensi perusahaan nasional, namun keamanan dan pertahanan nasional juga mulai terancam, karena arah industri nasional mulai dikendalikan investor asing. -- zaky al hamzah --
“Saya berharap tim privatisasi nanti tidak menjadi alat memuluskan keinginan pemerintah. Komisi VI dan XI harus tetap berpegang teguh menolak penjualan KS ke asing, karena selama ini yang saya tahu teman-teman memilih privatisasi lewat penjualan saham perdana (IPO), daripada strategic sale (SS),’’ ujar Dradjad Wibowo, anggota Komisi XI DPR, kepada Republika, akhir pekan kemarin.
Dradjad mengaku telah menerima surat perintah dari pimpinan DPR kepada Komisi Keuangan dan Komisi Perdagangan dan Industri (VI) untuk membentuk Tim Privatisasi BUMN, Senin pekan lalu.
Tim yang dipimpin langsung Ketua DPR Agung Laksono itu beranggotakan ketua dan anggota dari masing-masing komisi. Untuk itu, pimpinan DPR meminta setiap fraksi kedua komisi memasukkan nama-nama yang bakal bergabung secara proporsional.
Namun, kata Dradjad, hasil dari tim tetap dilaporkan ke Komisi XI sebagai penentu persetujuan privatisasi di KS. ‘’Karena komisi XI mempunyai tanggung jawab dalam memutuskan iya atau tidaknya proses privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN),’ jelas Dradjad.
Kendati demikian, Dradjad mencium gelagat kurang baik di kalangan anggota dewan yang menjadi ‘broker’ dalam privatisasi KS. Tujuannya jelas, melego saham KS ke asing.
‘’Ada oknum-oknum anggota di legislative dan pemerintah yang menjadi calo (penjualan KS ke asing),’’ tuding anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Ketua umum DPP PKB versi Bogor Ali Masykur Musa juga tidak setuju jika industri strategis nasional semacam KS dijual ke asing, hanya demi mendapatkan modal tambahan. Menurut Ali, masih ada upaya lain selain menjual ke asing untuk mendapatkan dana tambahan guna meningkatkan produksi baja.
''Ekonomi Indonesia sudah dikendalikan asing. Kalau perusahaan Malaysia mulai berlomba-lomba membeli perusahaan di negara lain, tapi pemerintah Indonesia justri beramai-ramai menjual perusahaan,'' ujarnya.
Jelang Pilpres 2009
Ketua umum Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro menuding upaya pemerintah yang ngotot menjual saham KS ke asing tidak terlepas dari pencarian dana menjelang Pilpres 2009. Indikasi itu, katanya, seperti terjadi pada pemerintah Megawati Soekarnoputri yang menjual saham BUMN kepada asing menjelang Pilpres 2004.
‘Saya tidak anti privatisasi, tapi harus melalui proses yang transparan dan yang paling rasional adalah IPO. Penjualan saham KS ke asing adalah pola pragmatisme jelang Pilpres 2009. MPM menghalang-halangi KS jangan lepas ke asing, KS masih bisa dapatkan modal dari bank,’’ ujar Ismed.
Dradjad juga tidak memungkiri upaya penjualan saham KS ke asing karena keuntungan fee yang didapat jika saham KS jadi dilego. Pasalnya, diakui Dradjad, dalam setiap proses privatisasi pihak-pihak yang berhasil memuluskan jalan menjual saham BUMN ke investor akan mendapat fee yang jumlahnya relatif besar.
‘’Ada oknum-oknum yang akan memperoleh keuntungan pribadi dari fee 1 persen. Jika tawaran 5 miliar dolar AS disetujui, maka fee-nya sebesar 5 juta dolar AS atau setara Rp 450 miliar. Kan sangat besar, apakah fee itu legal atau illegal tetap saja besar,’’ terang Dradjad.
‘’Selama ini semangat teman-teman menginginkan IPO. Tapi, siapa tahu arahnya berbalik karena tekanan investor dan tawaran menggiurkan pemerintah,’’ tandasnya.
Dradjad menegaskan, posisi KS sangat strategis. Karena perusahaan baja memiliki kendali usaha industri dengan industri lain, dari otomotif, perkapalan, pesawat terbang, senjata, kontruksi serta inddustri hilir lain.
Yang dikhawatirkan, penjualan KS tidak hanya melemahkan potensi perusahaan nasional, namun keamanan dan pertahanan nasional juga mulai terancam, karena arah industri nasional mulai dikendalikan investor asing. -- zaky al hamzah --
Senin, 19 Mei 2008
Kompas dan Reuters Raih Penghargaan Jurnalistik Perum BULOG
Kompas dan Reuters Raih Penghargaan Jurnalistik Perum BULOG
Jakarta, Senin-12 Mei 2008: Perum Bulog memberikan penghargaan Jurnalistik berupa Tropy, dan piagam kepada HU.Kompas dan Reuters-Indonesia sebagai pemenang pertama kompetisi jurnalistik Perum BULOG 2008 yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun BULOG yang ke-41.
Harian Kompas meraih juara pertama pada kategori jurnalis feature competition ”Peningkatan Mutu Gabah Tergantung Insentif” yang ditulis oleh Hermas, sedangkan Reuter meraih juara pertama untuk kategori foto jurnalist competition dengan judul foto ”Lumbung Padi Situmulya” oleh Fotografer Dadang Tri.
Pemenang lainnya untuk kategori jurnalis feature adalah Majalah Gatra, Bisnis Indonesia, LKBN ANTARA, Republika dan Suara Pembaruan. Sementara pemenang lainnya pada kategori foto jurnalis yaitu Kompas Bandung, ANTARAFoto, Kompas, Serambi Indonesia, Tempo dan Harian PELITA.
(daftar pemenang terlampir atau dapat dilihat di website http://fotobagus.multiply.com/ )
Direktur Utama Perum Bulog, Mustafa Abubakar, mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan kepada para jurnalis yang telah menjuarai kompetisi tersebut.
”Saya telah melihat karya-karya jurnalis yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sungguh luar biasa. Saya sungguh tidak membayangkan hasilnya seperti itu” ungkapnya pada malam apresiasi jurnalis semalam (12/5). Menurutnya foto-foto yang dikirimkan para jurnalis foto sangat humanis dan menggambarkan kerja keras petani, dan jajaran Perum BULOG.
Mustafa juga menyatakan tulisan yang disampaikan para jurnalis cetak benar-benar inspiratif, kritis dan telah menggambarkan dinamika aktivitas perum Bulog dalam penyediaan pangan rakyat.
“Penghargaan jurnalistik merupakan wujud komitmen Perum BULOG dalam menghargai dan memberi apresiasi terhadap karya-karya jurnalistik para wartawan yang selama ini tak bosan-bosannya memberitakan tentang aktivitas Perum Bulog” jelas Mustafa.
Kompetisi jurnalistik yang pertama kali diadakan di Perum Bulog ini diikuti oleh hampir seluruh media cetak nasional, lokal dan bahkan internasional dan juga para fotografer dari berbagai media dengan perincian sebagai berikut:
· Peserta kompetisi feature diikuti oleh 32 wartawan dari 20 media dengan jumlah tulisan yang diterima sebanyak 57 tulisan .
· Peserta kompetisi foto diikuti oleh 61 fotografer yang berasal dari 31 media dengan jumlah foto yang diseleksi sebanyak 317 foto.
Melihat tingginya antusiasme media, direncanakan kegiatan kompetisi jurnalis akan diselenggarakan secara regular setiap tahunnya.(***)
-----------------------
Lampiran Pemenang kompetisi feature jurnalistik
Juara I : Peningkatan Mutu Gabah Tergantung Insentif- Hermas/Kompas
Juara II : Krisis Pangan, konglomerat ikut bercocok tanam-Heru Pamudji /Gatra
Juara III : Mampukah Bulog Jinakkan Harga Beras ?-Hendry /Bisnis Indonesia
Favorite I: Ketika kebijakan pemerintah berpihak pada petani kita-Dewanti Lestari /Antara.
Favorite II : Saatnya Petani menjadi raja-Zaky Alhamzah /Republika
Favorite III: Bulog, beras dan Ketahanan Pangan-Setia Lesmana /Suara Pembaruan
Jakarta, 12 Mei 2008
Dewan Juri: Moh Ismet,Bustanul Arifin,Farid Gaban
Lampiran Pemenang Kompetisi Foto Jurnalistik :
Juara I : Lumbung Padi Situmulya-DADANG TRI/Reuters-Indonesia
Juara II : Pasokan Beras-FERGANATA INDRA/KOMPAS BANDUNG
Juara III : Rehat di Lumbung Beras-ANDHIKA WAHYU / ANTARA
Favorite I : Masa Tanam-AGUS SUSANTO/KOMPAS
Favorite II : Mengeringkan Padi-M.ANSHAR SERAMBI/INDONESIA
Favorite III : Beras untuk rakyat-ARI BASUKI/TEMPO dan Beras Impor-TEGUH WINDARTO/PELITA
Jakarta, 12 Mei 2008
Dewan Juri: Abdul Waris Pattiwiri, Eny Nuraheni, Hermanus Prihatna. (*)
Minggu, 18 Mei 2008
Indonesia Belum Bangkit di Semua Sektor
Bangsa ini masih berada dalam cengkeraman lembaga kreditor internasional.
JAKARTA -- Indonesia dinilai belum bangkit di semua sektor. Hal ini karena sektor ekonomi yang menjadi basis kebangkitan negara ini masih berada dalam cengkeraman lembaga kreditor internasional yang mengatur segala sendi perekonomian bangsa.
Itulah benang merah pandangan anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo, Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro, Ketua Umum DPP PKB versi MLB Parung, Bogor, Ali Masykur Musa serta anggota Komisi Hukum Nasional Frans Hendra Winata dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (17/5). Ajang diskusi ini digelar dalam rangka Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional.
Dalam pandangan Dradjad, kebangkrutan bangsa ini terjadi karena tidak pernah lepas dari utang. Akibatnya, bangsa kita tak mampu mengelola sumber daya alam dalam negeri yang berlimpah. Contoh nyata adalah minyak. Meski punya potensi yang besar, namun pemerintah tidak bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak. Ini karena produksi minyak masih dikuasai perusahaan asing. Sementara Indonesia tidak pernah mengetahui secara persis jumlah produksi minyak mentah per harinya.
Menurut Dradjad, hal itu terjadi karena UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang sangat liberal yakni pemerintah memberikan kekuasaan lebih pada produsen asing untuk memproduksi minyak, namun ironisnya pemerintah tidak mendapat akses untuk mengetahui berapa nilai produksi per harinya. ''Kalaupun pemerintah menjamin bisa mengetahui hasil produksi, saya tidak yakin, itu omong kosong,'' ujar Dradjad, anggota DPR dari Fraksi PAN.
Pada forum yang sama, Ali Masykur Musa berpendapat, kehancuran sendi ekonomi bangsa ini dimulai dari struktur serta pola APBN yang terlihat sombong. Struktur fundamental ekonomi tidak mapan sehingga terjadi defisit hingga 2 persen dari total APBN. ''Defisit terjadi akibat tekanan IMF serta Bank Dunia, yang memaksa pemerintah melunasi utang-utang luar negerinya, yang berimbas pada kenaikan harga BBM.''
Menurut Ali, ada dua cara yang bisa dilakukan agar sendi ekonomi yang menjadi basis kebangkitan nasional terwujud. Pertama, pemerintah harus mengubah pola penyusunan APBN, yakni memangkas pos-pos yang tidak perlu. Ali setuju perlunya pemangkasan pos hingga 20 persen di eksekutif. ''Selama ini struktur APBN bagaikan besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih banyak dari pemasukan, padahal banyak pos-pos yang bisa ditekan,'' katanya.
Cara kedua, katanya, melakukan moratorium utang luar negeri dengan menyatakan tidak mampu membayar utang sehingga pemerintah tidak terbebani APBN. Pemerintah bisa mendapatkan dana untuk menalangi defisit dengan melakukan privatisasi perusahaan, namun tidak dengan cara menjual ke investor asing.
Lain lagi dengan Frans Hendra Winata. Ia menilai, masih terpuruknya bangsa ini karena pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan sistem hukum. ''Dasar-dasar hukum yang selama ini digunakan banyak mengkhianati Pancasila, tidak ada keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Padahal, bangsa ini mempunyai modal besar sejak kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 serta kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tidak semua punya modal seperti itu, tapi sayangnya pemerintah tidak bisa memanfaatkan modal-modal itu,'' tandas Frans.
Masih bisa bangkit
Di tengah pesimisme tersebut, Ismed masih melihat adanya optimisme pada bangsa ini untuk bangkit. Kebangkitan itu bisa terwujud, kata dia, jika pemerintah konsisten mengelola sumber daya alam yang berlimpah yakni minyak, pertanian, perikanan dan kehutanan. Pemerintah juga harus mengoptimalkan sektor usaha kecil dan menengah yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Ia kemudian mencontohkan Vietnam dan Taiwan yang bisa bangkit dari keterpurukan karena mendorong masyarakatnya mengembangkan sektor usaha kecil menengah. ''Tapi, jika pemerintah abai dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, dalam lima tahun ke depan, bangsa ini bisa tertinggal dari Vietnam, atau bahkan Kamboja yang sekarang mulai bangkit,'' jelas Ismed. zaky al hamzah
JAKARTA -- Indonesia dinilai belum bangkit di semua sektor. Hal ini karena sektor ekonomi yang menjadi basis kebangkitan negara ini masih berada dalam cengkeraman lembaga kreditor internasional yang mengatur segala sendi perekonomian bangsa.
Itulah benang merah pandangan anggota Komisi XI DPR Dradjad Wibowo, Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro, Ketua Umum DPP PKB versi MLB Parung, Bogor, Ali Masykur Musa serta anggota Komisi Hukum Nasional Frans Hendra Winata dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (17/5). Ajang diskusi ini digelar dalam rangka Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional.
Dalam pandangan Dradjad, kebangkrutan bangsa ini terjadi karena tidak pernah lepas dari utang. Akibatnya, bangsa kita tak mampu mengelola sumber daya alam dalam negeri yang berlimpah. Contoh nyata adalah minyak. Meski punya potensi yang besar, namun pemerintah tidak bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak. Ini karena produksi minyak masih dikuasai perusahaan asing. Sementara Indonesia tidak pernah mengetahui secara persis jumlah produksi minyak mentah per harinya.
Menurut Dradjad, hal itu terjadi karena UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang sangat liberal yakni pemerintah memberikan kekuasaan lebih pada produsen asing untuk memproduksi minyak, namun ironisnya pemerintah tidak mendapat akses untuk mengetahui berapa nilai produksi per harinya. ''Kalaupun pemerintah menjamin bisa mengetahui hasil produksi, saya tidak yakin, itu omong kosong,'' ujar Dradjad, anggota DPR dari Fraksi PAN.
Pada forum yang sama, Ali Masykur Musa berpendapat, kehancuran sendi ekonomi bangsa ini dimulai dari struktur serta pola APBN yang terlihat sombong. Struktur fundamental ekonomi tidak mapan sehingga terjadi defisit hingga 2 persen dari total APBN. ''Defisit terjadi akibat tekanan IMF serta Bank Dunia, yang memaksa pemerintah melunasi utang-utang luar negerinya, yang berimbas pada kenaikan harga BBM.''
Menurut Ali, ada dua cara yang bisa dilakukan agar sendi ekonomi yang menjadi basis kebangkitan nasional terwujud. Pertama, pemerintah harus mengubah pola penyusunan APBN, yakni memangkas pos-pos yang tidak perlu. Ali setuju perlunya pemangkasan pos hingga 20 persen di eksekutif. ''Selama ini struktur APBN bagaikan besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih banyak dari pemasukan, padahal banyak pos-pos yang bisa ditekan,'' katanya.
Cara kedua, katanya, melakukan moratorium utang luar negeri dengan menyatakan tidak mampu membayar utang sehingga pemerintah tidak terbebani APBN. Pemerintah bisa mendapatkan dana untuk menalangi defisit dengan melakukan privatisasi perusahaan, namun tidak dengan cara menjual ke investor asing.
Lain lagi dengan Frans Hendra Winata. Ia menilai, masih terpuruknya bangsa ini karena pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan sistem hukum. ''Dasar-dasar hukum yang selama ini digunakan banyak mengkhianati Pancasila, tidak ada keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Padahal, bangsa ini mempunyai modal besar sejak kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928 serta kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Tidak semua punya modal seperti itu, tapi sayangnya pemerintah tidak bisa memanfaatkan modal-modal itu,'' tandas Frans.
Masih bisa bangkit
Di tengah pesimisme tersebut, Ismed masih melihat adanya optimisme pada bangsa ini untuk bangkit. Kebangkitan itu bisa terwujud, kata dia, jika pemerintah konsisten mengelola sumber daya alam yang berlimpah yakni minyak, pertanian, perikanan dan kehutanan. Pemerintah juga harus mengoptimalkan sektor usaha kecil dan menengah yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Ia kemudian mencontohkan Vietnam dan Taiwan yang bisa bangkit dari keterpurukan karena mendorong masyarakatnya mengembangkan sektor usaha kecil menengah. ''Tapi, jika pemerintah abai dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, dalam lima tahun ke depan, bangsa ini bisa tertinggal dari Vietnam, atau bahkan Kamboja yang sekarang mulai bangkit,'' jelas Ismed. zaky al hamzah
Sabtu, 17 Mei 2008
Ratusan Pengusaha Hadiri Forum Bisnis Indonesia-Cina
JAKARTA--Sekitar 400 pengusaha dari Indonesia dan Cina menghadiri forum bisnis dan investasi kedua negara yang digelar di Jakarta, Kamis (15/5). Forum itu diglar guna menjajaki dan meningkatkan kerja sama ekonomi para pelaku usaha kedua negara.
Dubes RI untuk Cina, Sudrajat, dalam sambutannya mengemukakan, setidaknya pada forum tersebut hadir 172 pengusaha Cina. Para pengusaha itu datang mewakili 102 perusahaan yang tengah berkembang di Cina. Sedangkan pengusaha pribumi dari Indonesia yang tergabung dalam forum tersebut mencapai sekitar 200 orang. Namun terbatasnya ruangan yang hanya mampu menampung sekitar 300 orang, peserta Indonesia dibatasi.
"Antusiasme pengusaha Indonesia dan Cina untuk mengikuti forum ini sangat besar," ujar Sudrajat. Hal itu terlihat dari penuhnya ruangan oleh para peserta. Bahkan, tidak sedikit diantara mereka yang tidak mendapatkan tempat duduk.
Sudrajat mengatakan, antusiasme kalangan pelaku usaha itu terkait besarnya potensi kedua negara. Cina saat ini juga begitu ekspansif melakukan investasi ke luar negeri, mencari pasar dan sumber bahan baku primer untuk kesinambungan industrinya.
Sedangkan Indonesia, selain memiliki bahan baku primer juga merupakan pasar yang besar. "Nilai investasi RRC ke Indonesia terus meningkat meskipun masih di bawah Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Namun tren investasi RRC ke Indonesia itu makin naik," kata Sudrajat.
Dubes Sudrajat mengatakan, investasi Cina di Indonesia pada 2007 lalu menunjukkan peningkatan sekitar 108 persen. Secara nominal, jumlah itu naik dari 130 juta dolar AS pada 2006, menjadi 272 juta dolar AS. Itu di luar investasi migas dan kelistrikan.
Bahkan perdagangan kedua negara juga telah melampaui target. Pada tahun lalu, neraca perdagangan kedua negara mencapai sekitar 21 miliar dolar AS, dari target 20 miliar dolar AS yang dipatok tahun ini. "Tahun 2010 kami mengharapkan perdagangan kedua negara naik menjadi 30 miliar dolar AS," kata Sudrajat.
Dalam kesempatan itu dia menyatakan harapan agar Cina meningkatkan investasi mereka di Indonesia. Pasalnya, tingkat investasi itu terglong kecil, yakni hanya sekitar 0,3 persen dari total realisasi investasi asing di negeri ini.
"Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Cina yang tinggi, kami mengharapkan investasi Cina mengalir ke Indonesia. Itu semua akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Menteri Perindustrian, Fahmi Idris. Ia menyatakan, di bidang perdagangan, Cina telah menjadi mitra yang penting bagi Indonesia. Hal itu terlihat dari pangsa pasar impor non migas Cina yang mencapai 15 persen dari total impor non migas Indonesia pada 2007. -- zaky al hamzah --
Dubes RI untuk Cina, Sudrajat, dalam sambutannya mengemukakan, setidaknya pada forum tersebut hadir 172 pengusaha Cina. Para pengusaha itu datang mewakili 102 perusahaan yang tengah berkembang di Cina. Sedangkan pengusaha pribumi dari Indonesia yang tergabung dalam forum tersebut mencapai sekitar 200 orang. Namun terbatasnya ruangan yang hanya mampu menampung sekitar 300 orang, peserta Indonesia dibatasi.
"Antusiasme pengusaha Indonesia dan Cina untuk mengikuti forum ini sangat besar," ujar Sudrajat. Hal itu terlihat dari penuhnya ruangan oleh para peserta. Bahkan, tidak sedikit diantara mereka yang tidak mendapatkan tempat duduk.
Sudrajat mengatakan, antusiasme kalangan pelaku usaha itu terkait besarnya potensi kedua negara. Cina saat ini juga begitu ekspansif melakukan investasi ke luar negeri, mencari pasar dan sumber bahan baku primer untuk kesinambungan industrinya.
Sedangkan Indonesia, selain memiliki bahan baku primer juga merupakan pasar yang besar. "Nilai investasi RRC ke Indonesia terus meningkat meskipun masih di bawah Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Namun tren investasi RRC ke Indonesia itu makin naik," kata Sudrajat.
Dubes Sudrajat mengatakan, investasi Cina di Indonesia pada 2007 lalu menunjukkan peningkatan sekitar 108 persen. Secara nominal, jumlah itu naik dari 130 juta dolar AS pada 2006, menjadi 272 juta dolar AS. Itu di luar investasi migas dan kelistrikan.
Bahkan perdagangan kedua negara juga telah melampaui target. Pada tahun lalu, neraca perdagangan kedua negara mencapai sekitar 21 miliar dolar AS, dari target 20 miliar dolar AS yang dipatok tahun ini. "Tahun 2010 kami mengharapkan perdagangan kedua negara naik menjadi 30 miliar dolar AS," kata Sudrajat.
Dalam kesempatan itu dia menyatakan harapan agar Cina meningkatkan investasi mereka di Indonesia. Pasalnya, tingkat investasi itu terglong kecil, yakni hanya sekitar 0,3 persen dari total realisasi investasi asing di negeri ini.
"Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Cina yang tinggi, kami mengharapkan investasi Cina mengalir ke Indonesia. Itu semua akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Menteri Perindustrian, Fahmi Idris. Ia menyatakan, di bidang perdagangan, Cina telah menjadi mitra yang penting bagi Indonesia. Hal itu terlihat dari pangsa pasar impor non migas Cina yang mencapai 15 persen dari total impor non migas Indonesia pada 2007. -- zaky al hamzah --
'Penambahan Subsidi Pupuk Tunggu Audit Distribusi'
JAKARTA -- Pemerintah menyatakan penambahan dana subsidi pupuk urea akan diberikan setelah ada hasil audit penyaluran pupuk bersubsidi tahap pertama sebesar Rp 7,8 triliun. ''Audit dulu dana subsidi (pupuk) yang kemarin, baru bicara penyaluran (dana subsidi tambahan),'' ujar Menteri Pertanian Anton Apriyantono, kepada Republika, usai shalat Jumat di Jakarta, Jumat (16/5).
Menurut Mentan Anton, produsen penerima pupuk harus segera melaporkan hasil penyalurannya kepada pemerintah, jika proses penyaluran sudah selesai. Nantinya, laporan itu akan diaudit, untuk mengetahui keefektifan penyaluran pupuk bersubsidi. ''Dicek dulu apakah penyalurannya sesuai prosedur pelaksana atau tidak,'' jelasnya.
Sebelumnya, produsen pupuk terancam merugi hingga Rp 7,2 triliun akibat pemerintah belum menyetujui tambahan anggaran subsidi pupuk urea hingga menjadi Rp 15 triliun. Sedang, dana subsidi pada APBN - Perubahan 2008 sebesar Rp 7,8 triliun, sudah hampir habis. Padahal, tambahan anggaran subsidi pupuk urea pada tahun ini diperhitungkan mencapai Rp 7,2 triliun-Rp7,5 triliun, itu sangat dibutuhkan untuk menutupi besarnya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Rp 1.200 per kg terhadap harga internasional yang telah melambung di atas Rp 4.000 per kg.
Selama ini produsen telah terbebani kenaikan harga bahan baku impor, gas, biaya transportasi dari pabrik ke lini tiga serta gudang di kabupaten. Sehingga, semua faktor tersebut berpengaruh terhadap patokan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
Dari total produsen pupuk nasional (badan usaha milik negara/BUMN), akumulasi pasokan urea bersubsidi sebanyak 4,1 juta ton - 4,2 juta ton per tahun. Dari total itu, PT Pupuk Kaltim Timur Tbk (PKT) berkontribusi 1,85 juta ton atau hampir 50 persen dari total kebutuhan pupuk bersubsidi per tahun; PT Pupuk Sriwidjaya (PUSRI) sekitar 1,1 juta ton; dan PT Petrokimia Gresik (Petrogres) 400 ribu ton.
Menurut sumber di Departemen Pertanian (Deptan), kebijakan audit dilakukan karena terkait adanya laporan penyelundupan pupuk bersubsidi. Salah satu laporan berasal dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). HKTI mensinyalir sekitar 20 persen atau sekitar Rp 1,2 triliun pupuk urea bersubsidi diselundupkan ke sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
Penyelundupan berlangsung dengan memanfaatkan selisih harga jual pupuk dalam negeri dengan luar negeri yang mencapai hingga Rp 5.500 per kilogram. Nah, pemerintah ingin mengetahui apakah penyaluran subsidi pupuk urea tidak terjadi penyelewengan seperti tudingan HKTI. Meskipun, distribusi pupuk memakai sistem tertutup.
Deptan sudah ajukan
Mentan Anton menjelaskan pihaknya sudah mengajukan dana tambahan subsidi pupuk pada APBN-Perubahan II 2008. Namun, Mentan enggan menyebutkan nilai persisnya. ''Sudah diajukan, tapi dananya kan terbatas,'' jawabnya tanpa merinci angkanya.
Mentan pernah mengatakan selama 2008 pemerintah membutuhkan dana subsidi pupuk sebanyak Rp 15 triliun. Pada tahap awal, dana subsidi pupuk yang disetujui sebesar Rp 7,8 triliun. Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso menambahkan, pihaknya memang sedang mengajukan tambahan dana subsidi pupuk, karena terjadi kenaikan harga bahan baku pupuk.
Mengenai sinyalemen penyelundupan, Deptan, menurut Sutarto, akan memperketat pengawasan pada para pengecer, dengan membentuk penyaluran pupuk bersubsidi berdasar kebutuhan, jumlah petani dan luasan areal tanam. Untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), mentan menjamin pemerintah tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea sebesar Rp 1.200 per kilogram.
''Dengan HET tidak naik kan seharusnya petani terlindungi, meski BBM (nanti) naik,'' jelas Mentan. Deptan melaporkan sejumlah daerah di Jateng, Jabar, serta DIY, Sulsel, Jatim serta daerah lain sudah mulai memasuki musim tanam padi, sehingga sanggat membutuhkan ketersediaan pupuk. -- zaky al hamzah --
Menurut Mentan Anton, produsen penerima pupuk harus segera melaporkan hasil penyalurannya kepada pemerintah, jika proses penyaluran sudah selesai. Nantinya, laporan itu akan diaudit, untuk mengetahui keefektifan penyaluran pupuk bersubsidi. ''Dicek dulu apakah penyalurannya sesuai prosedur pelaksana atau tidak,'' jelasnya.
Sebelumnya, produsen pupuk terancam merugi hingga Rp 7,2 triliun akibat pemerintah belum menyetujui tambahan anggaran subsidi pupuk urea hingga menjadi Rp 15 triliun. Sedang, dana subsidi pada APBN - Perubahan 2008 sebesar Rp 7,8 triliun, sudah hampir habis. Padahal, tambahan anggaran subsidi pupuk urea pada tahun ini diperhitungkan mencapai Rp 7,2 triliun-Rp7,5 triliun, itu sangat dibutuhkan untuk menutupi besarnya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Rp 1.200 per kg terhadap harga internasional yang telah melambung di atas Rp 4.000 per kg.
Selama ini produsen telah terbebani kenaikan harga bahan baku impor, gas, biaya transportasi dari pabrik ke lini tiga serta gudang di kabupaten. Sehingga, semua faktor tersebut berpengaruh terhadap patokan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
Dari total produsen pupuk nasional (badan usaha milik negara/BUMN), akumulasi pasokan urea bersubsidi sebanyak 4,1 juta ton - 4,2 juta ton per tahun. Dari total itu, PT Pupuk Kaltim Timur Tbk (PKT) berkontribusi 1,85 juta ton atau hampir 50 persen dari total kebutuhan pupuk bersubsidi per tahun; PT Pupuk Sriwidjaya (PUSRI) sekitar 1,1 juta ton; dan PT Petrokimia Gresik (Petrogres) 400 ribu ton.
Menurut sumber di Departemen Pertanian (Deptan), kebijakan audit dilakukan karena terkait adanya laporan penyelundupan pupuk bersubsidi. Salah satu laporan berasal dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). HKTI mensinyalir sekitar 20 persen atau sekitar Rp 1,2 triliun pupuk urea bersubsidi diselundupkan ke sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
Penyelundupan berlangsung dengan memanfaatkan selisih harga jual pupuk dalam negeri dengan luar negeri yang mencapai hingga Rp 5.500 per kilogram. Nah, pemerintah ingin mengetahui apakah penyaluran subsidi pupuk urea tidak terjadi penyelewengan seperti tudingan HKTI. Meskipun, distribusi pupuk memakai sistem tertutup.
Deptan sudah ajukan
Mentan Anton menjelaskan pihaknya sudah mengajukan dana tambahan subsidi pupuk pada APBN-Perubahan II 2008. Namun, Mentan enggan menyebutkan nilai persisnya. ''Sudah diajukan, tapi dananya kan terbatas,'' jawabnya tanpa merinci angkanya.
Mentan pernah mengatakan selama 2008 pemerintah membutuhkan dana subsidi pupuk sebanyak Rp 15 triliun. Pada tahap awal, dana subsidi pupuk yang disetujui sebesar Rp 7,8 triliun. Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso menambahkan, pihaknya memang sedang mengajukan tambahan dana subsidi pupuk, karena terjadi kenaikan harga bahan baku pupuk.
Mengenai sinyalemen penyelundupan, Deptan, menurut Sutarto, akan memperketat pengawasan pada para pengecer, dengan membentuk penyaluran pupuk bersubsidi berdasar kebutuhan, jumlah petani dan luasan areal tanam. Untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), mentan menjamin pemerintah tidak akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea sebesar Rp 1.200 per kilogram.
''Dengan HET tidak naik kan seharusnya petani terlindungi, meski BBM (nanti) naik,'' jelas Mentan. Deptan melaporkan sejumlah daerah di Jateng, Jabar, serta DIY, Sulsel, Jatim serta daerah lain sudah mulai memasuki musim tanam padi, sehingga sanggat membutuhkan ketersediaan pupuk. -- zaky al hamzah --
Kamis, 15 Mei 2008
DPR Tolak Asing Akuisisi KS
IPO dinilai lebih murah dan lebih aman.
JAKARTA -- Sejumlah anggota dari lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak penjualan PT Krakatau Steel (KS) lewat skema penjualan mitra strategis. Mereka menilai opsi penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) lebih baik.
Kecuali Fraksi PKS, sikap penolakan dari Fraksi PD, F-PDIP, F-PAN dan F-PG masih sebatas individu, dan belum menjadi keputusan resmi fraksi mereka. Anggota Komisi VI (Perdagangan dan Perindustrian) DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhidin mengatakan, penolakan terhadap rencana penjualan KS melalui skema strategis baru menjadi sikap anggota secara pribadi.
Sebab, belum ada sikap resmi dari partainya hingga saat ini. ''Kita baru mau mendiskusikan secara internal Golkar. Cuma secara pribadi, saya lebih setuju melalui IPO saja,'' tandas Muhidin, di Jakarta, Rabu (14/5).
Hasil rapat tersebut, kata dia, bukan tidak mungkin akan menjadi rekomendasi F-PG kepada rekan-rekan di pemerintahan, dalam menyikapi privatisasi KS. Menurut Muhidin, opsi IPO di lantai bursa merupakan solusi tepat mencari permodalan sebesar 400 juta dolar AS yang dibutuhkan KS.
''IPO lebih murah, sebab saham masih milik sendiri, disamping Lebih aman. Sebab, jika dijual kepada mitra strategis, maka industri baja kita akan dikuasai suatu kelompok. Saham-saham negara yang tadinya dimiliki mayoritas bisa menjadi minoritas,'' ujar dia, mengingatkan pemerintah.
Dukungan terhadap privatisasi KS melalui IPO juga dilontarkan anggota DPR lainnya, seperti Azam Azman Natawijaya (Fraksi Demokrat), Zulkieflimansyah (Fraksi PKS), Ario Bima (F PDIP), dan Zulkifli Halim (F PAN).
Berbeda dengan rekannya di fraksi lain, FPKS sendiri sudah menyatakan sikap penolakannya atas rencana privatisasi KS yang dijalankan melalui mekanisme penjualan strategis. ''Akuisisi KS oleh investor asing hanya akan memindahkan monopoli pemerintah, kepada monopoli swasta dalam struktur industri baja nasional,'' ungkap Zulkieflimansyah.
Zulkieflimansyah melontarkan keheranannya melihat sikap terburu-buru pemerintah yang terkesan memaksakan cara privatisasi lewat penjualan strategis, yang seolah menutup mata terhadap keputusan IPO yang justru diusulkan dan dilakukan jajaran komisaris dan direksi KS.
Muhidin maupun Azam juga menyepakati untuk menunda saja proses privatisasi KS. Jika pro-kontra terhadap rencana privatisasi tersebut malah menjadi kontraproduktif. Apalagi, gejolak ekonomi global dan internal yang saat ini sedang tidak kondusif.
''Jangan mengambil keputusan terburu-buru dan mengorbankan rakyat dan bangsa. Sebaiknya pemerintah cooling down dulu. Beban negara ini sudah cukup berat menghadapi lonjakan harga minyak. Jangan dibikin kacau lagi dengan aneka kontroversi. Tahun depan kan masih ada waktu,'' saran Azam.
Muhidin menambahkan jika menurut pemerintah, IPO KS saat ini terbilang riskan, maka privatisasi itu bisa ditunda. ''Jangan sekarang, masih riskan. Ini kan hanya masalah waktu,'' ujarnya.
Komisaris Utama KS Taufiequrrahman Ruki mengatakan jika rencana privatisasi KS ditunda maka secara otomatis penggalangan dana melalui pola IPO tidak dilanjutkan. Namun, rencana ekspansi tetap diteruskan dengan mencari sumber pendanaan lain melalui perbankan.
''Tanpa privatisasi, kami masih bisa membiayai ekspansi yang sudah direncanakan. KS masih bisa pinjam Rp 11 triliun dan tak pernah gagal bayar,'' jelas Ruli, mantan ketua KPK ini.
Sebab kalaupun tidak bisa melakukan ekspansi, Ruki menjelaskan, kapasitas produksi KS hanya bisa bertahan di kisaran 60 persen - 70 persen dari total kapasitas terpasang. Ekspansi sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan produksi menjadi 5 juta ton pada 2011, dari produksi sekarang 2,5 juta ton per tahun.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Iman Sugema menilai, rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS) melalui skema penjualan strategis hanya akan mengebiri kekuatan industri baja nasional. Menurut dia, langkah penundaan IPO akan menjadi arif untuk dilakukan, jika melihat gejolak ekonomi global yang labil saat ini. -- zaky al hamzah --
JAKARTA -- Sejumlah anggota dari lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak penjualan PT Krakatau Steel (KS) lewat skema penjualan mitra strategis. Mereka menilai opsi penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) lebih baik.
Kecuali Fraksi PKS, sikap penolakan dari Fraksi PD, F-PDIP, F-PAN dan F-PG masih sebatas individu, dan belum menjadi keputusan resmi fraksi mereka. Anggota Komisi VI (Perdagangan dan Perindustrian) DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhidin mengatakan, penolakan terhadap rencana penjualan KS melalui skema strategis baru menjadi sikap anggota secara pribadi.
Sebab, belum ada sikap resmi dari partainya hingga saat ini. ''Kita baru mau mendiskusikan secara internal Golkar. Cuma secara pribadi, saya lebih setuju melalui IPO saja,'' tandas Muhidin, di Jakarta, Rabu (14/5).
Hasil rapat tersebut, kata dia, bukan tidak mungkin akan menjadi rekomendasi F-PG kepada rekan-rekan di pemerintahan, dalam menyikapi privatisasi KS. Menurut Muhidin, opsi IPO di lantai bursa merupakan solusi tepat mencari permodalan sebesar 400 juta dolar AS yang dibutuhkan KS.
''IPO lebih murah, sebab saham masih milik sendiri, disamping Lebih aman. Sebab, jika dijual kepada mitra strategis, maka industri baja kita akan dikuasai suatu kelompok. Saham-saham negara yang tadinya dimiliki mayoritas bisa menjadi minoritas,'' ujar dia, mengingatkan pemerintah.
Dukungan terhadap privatisasi KS melalui IPO juga dilontarkan anggota DPR lainnya, seperti Azam Azman Natawijaya (Fraksi Demokrat), Zulkieflimansyah (Fraksi PKS), Ario Bima (F PDIP), dan Zulkifli Halim (F PAN).
Berbeda dengan rekannya di fraksi lain, FPKS sendiri sudah menyatakan sikap penolakannya atas rencana privatisasi KS yang dijalankan melalui mekanisme penjualan strategis. ''Akuisisi KS oleh investor asing hanya akan memindahkan monopoli pemerintah, kepada monopoli swasta dalam struktur industri baja nasional,'' ungkap Zulkieflimansyah.
Zulkieflimansyah melontarkan keheranannya melihat sikap terburu-buru pemerintah yang terkesan memaksakan cara privatisasi lewat penjualan strategis, yang seolah menutup mata terhadap keputusan IPO yang justru diusulkan dan dilakukan jajaran komisaris dan direksi KS.
Muhidin maupun Azam juga menyepakati untuk menunda saja proses privatisasi KS. Jika pro-kontra terhadap rencana privatisasi tersebut malah menjadi kontraproduktif. Apalagi, gejolak ekonomi global dan internal yang saat ini sedang tidak kondusif.
''Jangan mengambil keputusan terburu-buru dan mengorbankan rakyat dan bangsa. Sebaiknya pemerintah cooling down dulu. Beban negara ini sudah cukup berat menghadapi lonjakan harga minyak. Jangan dibikin kacau lagi dengan aneka kontroversi. Tahun depan kan masih ada waktu,'' saran Azam.
Muhidin menambahkan jika menurut pemerintah, IPO KS saat ini terbilang riskan, maka privatisasi itu bisa ditunda. ''Jangan sekarang, masih riskan. Ini kan hanya masalah waktu,'' ujarnya.
Komisaris Utama KS Taufiequrrahman Ruki mengatakan jika rencana privatisasi KS ditunda maka secara otomatis penggalangan dana melalui pola IPO tidak dilanjutkan. Namun, rencana ekspansi tetap diteruskan dengan mencari sumber pendanaan lain melalui perbankan.
''Tanpa privatisasi, kami masih bisa membiayai ekspansi yang sudah direncanakan. KS masih bisa pinjam Rp 11 triliun dan tak pernah gagal bayar,'' jelas Ruli, mantan ketua KPK ini.
Sebab kalaupun tidak bisa melakukan ekspansi, Ruki menjelaskan, kapasitas produksi KS hanya bisa bertahan di kisaran 60 persen - 70 persen dari total kapasitas terpasang. Ekspansi sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan produksi menjadi 5 juta ton pada 2011, dari produksi sekarang 2,5 juta ton per tahun.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Iman Sugema menilai, rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS) melalui skema penjualan strategis hanya akan mengebiri kekuatan industri baja nasional. Menurut dia, langkah penundaan IPO akan menjadi arif untuk dilakukan, jika melihat gejolak ekonomi global yang labil saat ini. -- zaky al hamzah --
Produsen Pupuk Tunggu Tambahan Anggaran Subsidi
JAKARTA -- Pemerintah belum menyetujui tambahan anggaran subsidi pupuk urea hingga menjadi Rp 15 triliun. Akibatnya, sejumlah perusahaan pupuk nasional pada tahun ini terancam rugi hingga Rp 7,2 triliun. Sedang, dana subsidi pada APBN Perubahan yang sebesar Rp 7,8 triliun, sudah hampir habis.
Padahal, tambahan anggaran urea bersubsidi yang pada tahun ini diperhitungkan mencapai Rp 7,2 triliun hingga Rp7,5 triliun, itu sangat dibutuhkan untuk menutupi besarnya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Rp 1.200 per kg terhadap harga internasional yang telah melambung di atas Rp4.000 per kg.
Dirut PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (PKT) Hidayat Nyakman mengatakan produsen pupuk menunggu tambahan dana subsidi hingga mencapai skala keekonomisan, yakni menjadi Rp 15 triliun. Pasalnya, selama ini produsen telah terbebani kenaikan harga bahan baku impor, gas, biaya transportasi dari pabrik ke lini tiga serta gudang di kabupaten. Sehingga semua faktor tersebut berpengaruh terhadap patokan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
''Besaran subsidi sebanyak Rp 15 triliun itu merupakan angka minimalis hasil dari kalkulasi dan analisis kami. Jumlah besaran subsidi bahkan lebih besar kalau kami melakukan beberapa perubahan strategis. Namun, faktanya tambahan dana subsidi pupuk belum cair,'' kata Hidayat ketika dihubungi, Rabu (14/5).
Sepanjang kuartal I/2008 produksi PKT meningkat signifikan 108-110 persen atau setara 550 ribu ton. "Tapi pada kuartal II ini, kinerja kami akan mulai ngos-ngosan karena tertekan lonjakan harga bahan baku dan biaya subsidi yang akan habis pada Juli," ujarnya. Pemerintah sendiri hanya mengalokasikan dana subsidi pupuk urea sebesar Rp 7,8 triliun dalam APBN-P 2008, sementara produsen menuntut biaya subsidi ditingkatkan minimal menjadi Rp 15 triliun.
Harga dunia naik
Saat ini, harga pupuk internasional telah melonjak di atas 434 dolar AS per ton akibat didorong kenaikan harga bahan baku berupa amoniak sebesar 475 dolar AS per ton atau naik 115 persen sejak Januari 2008 lalu. Saat ini harga amoniak internasional sudah mencapai 550 dolar AS per ton, sehingga memicu kenaikan biaya produksi sejumlah perusahaan pupuk milik negara (Badan Usaha Milik Negara/BUMN).
Tingginya harga amoniak itu dipicu lonjakan harga gas dunia yang mencapai 12 per juta dolar AS Btu (British thermal unit) dan sentimen fluktuasi harga minyak mentah di pasar dunia yang pekan lalu menembus 126 dolar AS per barel. Imbas berikut, kenaikan harga gas itu secara langsung membuat harga kontrak PKT dengan produsen gas seperti Chevron dan Total, ikut berubah.
Harga gas yang dibayarkan PKT, kata dia, sudah naik sekitar 40 persen-50 persen menjadi 5,5 dolar AS- 6,3 dolar AS per juta Btu dari harga sebelumnya antara 3 dolar AS-4 dolar AS per juta Btu. Kondisi itu berpotensi bakal kembali meningkatkan harga pupuk internasional. - zaky al hamzah -
Padahal, tambahan anggaran urea bersubsidi yang pada tahun ini diperhitungkan mencapai Rp 7,2 triliun hingga Rp7,5 triliun, itu sangat dibutuhkan untuk menutupi besarnya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Rp 1.200 per kg terhadap harga internasional yang telah melambung di atas Rp4.000 per kg.
Dirut PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (PKT) Hidayat Nyakman mengatakan produsen pupuk menunggu tambahan dana subsidi hingga mencapai skala keekonomisan, yakni menjadi Rp 15 triliun. Pasalnya, selama ini produsen telah terbebani kenaikan harga bahan baku impor, gas, biaya transportasi dari pabrik ke lini tiga serta gudang di kabupaten. Sehingga semua faktor tersebut berpengaruh terhadap patokan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
''Besaran subsidi sebanyak Rp 15 triliun itu merupakan angka minimalis hasil dari kalkulasi dan analisis kami. Jumlah besaran subsidi bahkan lebih besar kalau kami melakukan beberapa perubahan strategis. Namun, faktanya tambahan dana subsidi pupuk belum cair,'' kata Hidayat ketika dihubungi, Rabu (14/5).
Sepanjang kuartal I/2008 produksi PKT meningkat signifikan 108-110 persen atau setara 550 ribu ton. "Tapi pada kuartal II ini, kinerja kami akan mulai ngos-ngosan karena tertekan lonjakan harga bahan baku dan biaya subsidi yang akan habis pada Juli," ujarnya. Pemerintah sendiri hanya mengalokasikan dana subsidi pupuk urea sebesar Rp 7,8 triliun dalam APBN-P 2008, sementara produsen menuntut biaya subsidi ditingkatkan minimal menjadi Rp 15 triliun.
Harga dunia naik
Saat ini, harga pupuk internasional telah melonjak di atas 434 dolar AS per ton akibat didorong kenaikan harga bahan baku berupa amoniak sebesar 475 dolar AS per ton atau naik 115 persen sejak Januari 2008 lalu. Saat ini harga amoniak internasional sudah mencapai 550 dolar AS per ton, sehingga memicu kenaikan biaya produksi sejumlah perusahaan pupuk milik negara (Badan Usaha Milik Negara/BUMN).
Tingginya harga amoniak itu dipicu lonjakan harga gas dunia yang mencapai 12 per juta dolar AS Btu (British thermal unit) dan sentimen fluktuasi harga minyak mentah di pasar dunia yang pekan lalu menembus 126 dolar AS per barel. Imbas berikut, kenaikan harga gas itu secara langsung membuat harga kontrak PKT dengan produsen gas seperti Chevron dan Total, ikut berubah.
Harga gas yang dibayarkan PKT, kata dia, sudah naik sekitar 40 persen-50 persen menjadi 5,5 dolar AS- 6,3 dolar AS per juta Btu dari harga sebelumnya antara 3 dolar AS-4 dolar AS per juta Btu. Kondisi itu berpotensi bakal kembali meningkatkan harga pupuk internasional. - zaky al hamzah -
Selasa, 13 Mei 2008
Ayo ayo Bung, Rebut Kembali Piala Thomas dan Uber untuk Indonesia
Ayo ayo mari kita dukung dengan semangat kebangkitan nasional perjuangan pemain bulu tangkis kita dalam Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Thomas dan Uber 2008. Tiga hari terakhir, Indonesia berpeluang membawa pulang Piala Thomas dan Uber setelah sekian tahun direbut pemain China untuk Piala Thomas di tahun 2006. Di Piala Uber, China sudah merebutnya lima kali berturut-turut dari tahun 1998 hingga 2006.
Ayo ayo ini kesempatan emas bagi pemain-pemain kita untuk membawa pulang Piala Thomas dan Uber. Untuk Piala Thomas, Indonesia kali terakhir eraihnya tahun 2002 di Guangzhou China dengan mengalahkan Denmark. Sedangkan tim putri, terakhir kali merengkuh Piala Uber tahun 1996 di Hongkong. Prestasi terbaik terjadi di Tahun 1994 dan 1996 yakni mengawinkan Piala Thomas dan Uber.
Tahun ini momentum tepat mengembalikan kejayaan olahraga bulu tangkis Indonesia di eksibisi dunia. Bersama semangat satu Abad Kebangkitan Nasional, kita gelorakan semangat itu di seluruh penjuru Indonesia untuk memberikan dukungan pada Taufik Hidayat, Sony Dwi Kuncoro, Chandra Wijaya yang berpasangan dengan Nova Widianto. Jangan lupa juga memberikan dukungan pada Markis Kido/Hendra Setiawan yang menjadi juara ganda putra.
Namun dukungan besar berlipat-lipat layak kita berikan pada atlet putri yang sejak tahun 1998 sulit membawa pulang Piala Uber. Ayo ayo tahun ini mari kita dukung ramai-ramai Maria Kristin, Adriyanti Firdasari, Pia Zebadiah Bernadet dan fransisca Ratnasari yang bermain di tunggal putri. Serta Vita Marissa/Liliyana Natsir, Greysia Polli/Jo Novita dan Endang Nursugianti/Rani Mundiasti. Mereka layak kita support setiap pertandingan berlangsung atau diluar pertandingan.
Ayo ayo jadikan momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional sebagai pembakar semangat atlet-atlet terbaik bulu tangkis Indonesia. Di pundak mereka nama Indonesia bisa berjaya kembali di kejuaraan paling bergengsi bulu tangkis.
Apakah Piala Thomas dan Uber bisa disandingkan lagi, atau minimal satu piala dibawa pulang di rumah sendiri? itu tergantung komitmen, semangat dan perjuangan dari para atlet. Namun, dukungan dari rakyat Indonesia perlu menjadi semangat supaya mereka merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini.
Berikan perlawanan yang fair penuh strategi terbaik pada pemain-pemain China, denmark, Belanda maupun Malaysia. Jangan minder atas kebesaran pemain mereka atau negara mereka. Bagaimanapun dunia sudah mengetahui kehebatan dan prestasi bulu tangkis kita. Sekarang tergantung pemain kita di lapangan, dalam menyuguhkan permainan yang bagus serta konsisten.
Buat penonton Indonesia, jadilah penonton yang baik dan atraktif. Sebagai tuan rumah, tunjukkan jika yel-yel dukungan kita sangat membantu perjuangan atlet-atlet Indonesia. Jangan memberikan dukungan melecehkan pada pemain lawan, tapi berikan hormat pada mereka dan ucapan selamat secara adil jika mereka menang.
Ayo ayo sekali lagi kita dukung semangat pemain kita meraih kembali Piala Thomas dan Uber, syukur bisa menyandingkannya. Semoga !!
” Salam Kebangkitan Nasional “
Ayo ayo ini kesempatan emas bagi pemain-pemain kita untuk membawa pulang Piala Thomas dan Uber. Untuk Piala Thomas, Indonesia kali terakhir eraihnya tahun 2002 di Guangzhou China dengan mengalahkan Denmark. Sedangkan tim putri, terakhir kali merengkuh Piala Uber tahun 1996 di Hongkong. Prestasi terbaik terjadi di Tahun 1994 dan 1996 yakni mengawinkan Piala Thomas dan Uber.
Tahun ini momentum tepat mengembalikan kejayaan olahraga bulu tangkis Indonesia di eksibisi dunia. Bersama semangat satu Abad Kebangkitan Nasional, kita gelorakan semangat itu di seluruh penjuru Indonesia untuk memberikan dukungan pada Taufik Hidayat, Sony Dwi Kuncoro, Chandra Wijaya yang berpasangan dengan Nova Widianto. Jangan lupa juga memberikan dukungan pada Markis Kido/Hendra Setiawan yang menjadi juara ganda putra.
Namun dukungan besar berlipat-lipat layak kita berikan pada atlet putri yang sejak tahun 1998 sulit membawa pulang Piala Uber. Ayo ayo tahun ini mari kita dukung ramai-ramai Maria Kristin, Adriyanti Firdasari, Pia Zebadiah Bernadet dan fransisca Ratnasari yang bermain di tunggal putri. Serta Vita Marissa/Liliyana Natsir, Greysia Polli/Jo Novita dan Endang Nursugianti/Rani Mundiasti. Mereka layak kita support setiap pertandingan berlangsung atau diluar pertandingan.
Ayo ayo jadikan momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional sebagai pembakar semangat atlet-atlet terbaik bulu tangkis Indonesia. Di pundak mereka nama Indonesia bisa berjaya kembali di kejuaraan paling bergengsi bulu tangkis.
Apakah Piala Thomas dan Uber bisa disandingkan lagi, atau minimal satu piala dibawa pulang di rumah sendiri? itu tergantung komitmen, semangat dan perjuangan dari para atlet. Namun, dukungan dari rakyat Indonesia perlu menjadi semangat supaya mereka merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini.
Berikan perlawanan yang fair penuh strategi terbaik pada pemain-pemain China, denmark, Belanda maupun Malaysia. Jangan minder atas kebesaran pemain mereka atau negara mereka. Bagaimanapun dunia sudah mengetahui kehebatan dan prestasi bulu tangkis kita. Sekarang tergantung pemain kita di lapangan, dalam menyuguhkan permainan yang bagus serta konsisten.
Buat penonton Indonesia, jadilah penonton yang baik dan atraktif. Sebagai tuan rumah, tunjukkan jika yel-yel dukungan kita sangat membantu perjuangan atlet-atlet Indonesia. Jangan memberikan dukungan melecehkan pada pemain lawan, tapi berikan hormat pada mereka dan ucapan selamat secara adil jika mereka menang.
Ayo ayo sekali lagi kita dukung semangat pemain kita meraih kembali Piala Thomas dan Uber, syukur bisa menyandingkannya. Semoga !!
” Salam Kebangkitan Nasional “
Senin, 12 Mei 2008
Pabrik Pulp Eropa Tutup, Harga Kertas Naik 37 Persen
Sejumlah perusahaan pulp nasional jadi sasaran akuisisi
JAKARTA--- Penutupan sejumlah pabrik pulp di Eropa dan Amerika Utara telah memicu keterbatasan pasokan di dunia. Akibatnya, harga kertas yang merupakan produk akhir dari pulp di pasar internasional telah menyentuh 1.100 dolar AS per ton. Angka tersebut naik 37,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni sekitar 800 hingga 850 dolar AS per ton.
Pada Mei tahun ini, harga pulp serat panjang di Asia sekitar 760 hingga 780 dolar AS per ton. Sedangkan pulp serat pendek 750 hingga 780 dolar AS per ton. Bulan April lalu, harga pulp serat pendek masih di bawah 750 dolar AS per ton. Sedangkan pulp serat pendek 720 hingga 740 dolar AS per ton. Artinya, dalam sebulan terjadi kenaikan harga 20 hingga 30 dolar AS per ton.
Menanggapi penutupan pabrik pulp di Eropa dan Amerika Utara yang masih berlanjut itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) M Mansyur mengatakan, penutupan tersebut mendorong perusahaan pengelola dana dari Amerika Serikat, Octrian Grammacy, agresif mengincar produsen pulp terbesar di Indonesia, yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk.
Indonesia menjadi salah satu incaran investor asing, selain Amerika Selatan. Pabrik-pabrik pulp di Indonesia menjadi incaran perusahaan asing karena negeri ini menjadi produsen kesembilan dunia saat ini (lihat tabel). ''Sejumlah perusahaan pulp asing terus memburu akuisisi pabrik-pabrik pulp di Indonesia untuk mengurangi defisit pasokan di dunia yang menyebabkan harga komoditas itu melonjak tajam pada awal tahun ini,’’ ujar Mansyur.
Menurutnya, kemungkinan ke arah akuisisi sangat terbuka karena perusahaan asing memiliki kemampuan finansial yang kuat. Jika perhitungan perusahaan asing ingin investasi berjangka waktu cepat, menurutnya, sangat mungkin akusisi terjadi. Sebab, investasi membangun pabrik pulp membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan perusahaan pengelola dana bahkan pabrik asal Eropa dan Amerika Utara itu akan mengkalkulasi investasi yang tingkat pengembaliannya lebih cepat. ''Tapi tentu harus tetap sesuai standar yang baku,'' ujarnya.
Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian (Depperin), Benny Wachjudi mengatakan, saat ini investasi di sektor pulp terbuka untuk asing. Karena itu, menurutnya, pabrik pulp nasional perlu mengefisienkan diri untuk mengantisipasi persaingan yang adil.
Sebelumnya, Wakil Presiden Komisaris PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, Gandhi Sulistiyanto menjelaskan, Octrian Grammacy diduga menjadi pemicu berhembusnya sentimen negatif untuk industri pulp nasional. Tujuannya agar mereka dapat mengakuisisi dengan harga murah.
Gandhi mengungkapkan, perusahaan-perusahaan asing di Finlandia, Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok sebenarnya ingin masuk ke Indonesia untuk mendapatkan akses bahan baku pulp. Mereka juga ingin mengakuisisi perusahaan yang ada atau mendirikan yang baru. ''Mereka juga mengincar Indah Kiat dengan cara mengganggu stabilitas perusahaan kami,'' papar Gandhi. - zaky al hamzah -
JAKARTA--- Penutupan sejumlah pabrik pulp di Eropa dan Amerika Utara telah memicu keterbatasan pasokan di dunia. Akibatnya, harga kertas yang merupakan produk akhir dari pulp di pasar internasional telah menyentuh 1.100 dolar AS per ton. Angka tersebut naik 37,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni sekitar 800 hingga 850 dolar AS per ton.
Pada Mei tahun ini, harga pulp serat panjang di Asia sekitar 760 hingga 780 dolar AS per ton. Sedangkan pulp serat pendek 750 hingga 780 dolar AS per ton. Bulan April lalu, harga pulp serat pendek masih di bawah 750 dolar AS per ton. Sedangkan pulp serat pendek 720 hingga 740 dolar AS per ton. Artinya, dalam sebulan terjadi kenaikan harga 20 hingga 30 dolar AS per ton.
Menanggapi penutupan pabrik pulp di Eropa dan Amerika Utara yang masih berlanjut itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) M Mansyur mengatakan, penutupan tersebut mendorong perusahaan pengelola dana dari Amerika Serikat, Octrian Grammacy, agresif mengincar produsen pulp terbesar di Indonesia, yakni PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk.
Indonesia menjadi salah satu incaran investor asing, selain Amerika Selatan. Pabrik-pabrik pulp di Indonesia menjadi incaran perusahaan asing karena negeri ini menjadi produsen kesembilan dunia saat ini (lihat tabel). ''Sejumlah perusahaan pulp asing terus memburu akuisisi pabrik-pabrik pulp di Indonesia untuk mengurangi defisit pasokan di dunia yang menyebabkan harga komoditas itu melonjak tajam pada awal tahun ini,’’ ujar Mansyur.
Menurutnya, kemungkinan ke arah akuisisi sangat terbuka karena perusahaan asing memiliki kemampuan finansial yang kuat. Jika perhitungan perusahaan asing ingin investasi berjangka waktu cepat, menurutnya, sangat mungkin akusisi terjadi. Sebab, investasi membangun pabrik pulp membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan perusahaan pengelola dana bahkan pabrik asal Eropa dan Amerika Utara itu akan mengkalkulasi investasi yang tingkat pengembaliannya lebih cepat. ''Tapi tentu harus tetap sesuai standar yang baku,'' ujarnya.
Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian (Depperin), Benny Wachjudi mengatakan, saat ini investasi di sektor pulp terbuka untuk asing. Karena itu, menurutnya, pabrik pulp nasional perlu mengefisienkan diri untuk mengantisipasi persaingan yang adil.
Sebelumnya, Wakil Presiden Komisaris PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, Gandhi Sulistiyanto menjelaskan, Octrian Grammacy diduga menjadi pemicu berhembusnya sentimen negatif untuk industri pulp nasional. Tujuannya agar mereka dapat mengakuisisi dengan harga murah.
Gandhi mengungkapkan, perusahaan-perusahaan asing di Finlandia, Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok sebenarnya ingin masuk ke Indonesia untuk mendapatkan akses bahan baku pulp. Mereka juga ingin mengakuisisi perusahaan yang ada atau mendirikan yang baru. ''Mereka juga mengincar Indah Kiat dengan cara mengganggu stabilitas perusahaan kami,'' papar Gandhi. - zaky al hamzah -
Perhutani Bebas dari Pembayaran Deviden
JAKARTA-- Pemerintah membebaskan Perhutani dari keharusan menyetor deviden ke negara. Namun, perusahaan milik negara yang mengelola sejumlah kawasan hutan tersebut, mendapat tugas utama yakni pengelolaan lingkungan baik didalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.
Direktur Pemasaran dan Industri Perum Perhutani, Fachrodji menyatakan, kesepakatan untuk tidak menarik deviden tersebut merupakan komitmen Menneg BUMN Sofyan Djalil dengan Menhut MS Kaban. ''Tentu ini bagus, tapi kementerian BUMN memberikan syarat, yakni Perhutani harus memfokuskan pada upaya pengelolaan dan lingkungan baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.'' ujar Fachrodji, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Kesepakatan tidak membebankan deviden bagi Perhutani ke negara ini merupakan sejarah. Karena ini untuk pertamakalinya, pemerintah melalui Menneg BUMN dan Menteri Kehutanan membebaskan BUMN dari dividen. Namun Fachroji menjamin pembebasan deviden itu tak akan berdampak pada kerugian negara, karena ada kawasan hutan di dalam maupun di luar yang dilindungi. Selain itu, masyarakat di sekitar hutan juga mendapat perlindungan dari Perhutani.
Fachroji mengatakan, pemerintah juga tengah menjalankan transformasi bisnisnya yang memfokuskan pada pengelolaam lingkungan dan sosial. "Jadi Perhutani tak melulu mengejar keuntungan,'' ujarnya.
Pelaksana tugas Dirut Perum Perhutani, Upik Rosalina Wasrin mengakui, Perhutani tengah berupaya keras mewujudkan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat atau life support system. Menurutnya, hutan tetap dijadikan sebagai penyangga kehidupan masyarakat tanpa menebang pohon. Jadi kalau ada yang minta Perhutani harus moratorium (stop tebang) log (kayu), itu sudah kita lakukan sejak dulu yakni memanfaatkan produk non kayu dari hutan-hutan kita," jelas Upik.
Fachrodji juga menyebutkan pemasaran hasil-hasil produksi Perhutani juga tidak hanya log (kayu) jati yang masih jadi unggulan, melainkan produk non kayu seperti gondorukem, terpentin, kayu putih, madu seedlak dan kopal. Sementara secara umum realisasi penghasilan Perhutani 2008 sampai 30 April sudah mencapai Rp 588 miliar atau 24,2 persen dari target Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2008 sebesar Rp2,4 triliun. - zaky al hamzah -
Direktur Pemasaran dan Industri Perum Perhutani, Fachrodji menyatakan, kesepakatan untuk tidak menarik deviden tersebut merupakan komitmen Menneg BUMN Sofyan Djalil dengan Menhut MS Kaban. ''Tentu ini bagus, tapi kementerian BUMN memberikan syarat, yakni Perhutani harus memfokuskan pada upaya pengelolaan dan lingkungan baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.'' ujar Fachrodji, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Kesepakatan tidak membebankan deviden bagi Perhutani ke negara ini merupakan sejarah. Karena ini untuk pertamakalinya, pemerintah melalui Menneg BUMN dan Menteri Kehutanan membebaskan BUMN dari dividen. Namun Fachroji menjamin pembebasan deviden itu tak akan berdampak pada kerugian negara, karena ada kawasan hutan di dalam maupun di luar yang dilindungi. Selain itu, masyarakat di sekitar hutan juga mendapat perlindungan dari Perhutani.
Fachroji mengatakan, pemerintah juga tengah menjalankan transformasi bisnisnya yang memfokuskan pada pengelolaam lingkungan dan sosial. "Jadi Perhutani tak melulu mengejar keuntungan,'' ujarnya.
Pelaksana tugas Dirut Perum Perhutani, Upik Rosalina Wasrin mengakui, Perhutani tengah berupaya keras mewujudkan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat atau life support system. Menurutnya, hutan tetap dijadikan sebagai penyangga kehidupan masyarakat tanpa menebang pohon. Jadi kalau ada yang minta Perhutani harus moratorium (stop tebang) log (kayu), itu sudah kita lakukan sejak dulu yakni memanfaatkan produk non kayu dari hutan-hutan kita," jelas Upik.
Fachrodji juga menyebutkan pemasaran hasil-hasil produksi Perhutani juga tidak hanya log (kayu) jati yang masih jadi unggulan, melainkan produk non kayu seperti gondorukem, terpentin, kayu putih, madu seedlak dan kopal. Sementara secara umum realisasi penghasilan Perhutani 2008 sampai 30 April sudah mencapai Rp 588 miliar atau 24,2 persen dari target Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2008 sebesar Rp2,4 triliun. - zaky al hamzah -
'Pemerintah Perlu Ubah Kebijakan Energi'
JAKARTA -- Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan lingkungan yang diakibatkan pembakaram bahan bakar fosil. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan hidup (Walhi), Berry Nahdian Forqan mengatakan, pola pengurangan konsumsi tidak bisa diatasi dengan mekanisme menaikkan harga.
''Kenaikan harga akan menambah beban kehidupan rakyat dan tidak menyelesaikan persoalan lingkungan yang diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, ujar Berry, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Staf Tambang dan Energi Walhi, Pius Ginting menyatakan, saat ini cadangan minyak Indonesia terus turun, sementara konsumsi meningkat. Dalam jangka menengah, Walhi menyerukan agar pemerintah mengubah kebijakan energinya secepat mungkin, untuk mencari solusi konsumsi BBM yang terus naik.
Walhi juga mendesak pencabutkan UU Migas No 22 Tahun 2001. Dengan begitu, liberalisasi sektor energi untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri yang selama ini mempengaruhi kebijakan pemerintah bisa diarahkan untuk masyarakat.
Selain itu, Walhi juga menyarakan agar pemerintah segera melakukan pengembangan energi terbarukan seperti microhydro, surya, geotermal, angin, gelombang pasang, dan energi alternatif lain secara sistemastis. Walhi menilai ada beberapa alternatif jangka pendek yang bisa dilakukan terkait masalah itu. Karena sebagian besar konsumsi BBM adalah untuk transportasi, maka transportasi publik perlu diperbaiki dan diperbanyak.
''Pemerintah juga harus harus membuat atau memberlakukan aturan minimal jumlah penumpang kendaraan pribadi di semua kawasan. Termasuk mengharuskan kendaraan milik institusi-institusi negara mengangkut publik,jelas Pius.
Lebih jauh Pius menjabarkan, masalah kenaikan BBM tidak bisa dilepaskan dari kebijakann liberalisasi sektor energi yang diterapkan oleh pemerintahselama ini. Dengan UU Migas misalnya, harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Begitu pula kontrol negara terhadap korporasi dalam pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri yang makin lemah.
Sementara itu, sebagian rakyat dikorbankan demi kepentingan korporasi dalam proses produksi energi. Ia mencontohkan kasus semburan Lumpur Lapindo. Dengan diberikan kebebasan yang lebih luas kepada korporasi, menurut Pius, maka tidak ada perencanaan yang sistematis dari energi fosil menuju energi terbarukan. Disamping itu juga, BBM merupakan sumber energi tidak terbarukan yang suatu saat akan habis.
Pius mengatakan, proses pembentukan minyak membutuhkan waktu jutaan tahun namun dihabiskan dalam hitungan beberapa hari saja. ''Hal itu menimbulkan polusi, bahaya perubahan iklim dan kelangkaan yang parah di masa depan,'' ujarnya. - zaky al hamzah -
''Kenaikan harga akan menambah beban kehidupan rakyat dan tidak menyelesaikan persoalan lingkungan yang diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, ujar Berry, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Staf Tambang dan Energi Walhi, Pius Ginting menyatakan, saat ini cadangan minyak Indonesia terus turun, sementara konsumsi meningkat. Dalam jangka menengah, Walhi menyerukan agar pemerintah mengubah kebijakan energinya secepat mungkin, untuk mencari solusi konsumsi BBM yang terus naik.
Walhi juga mendesak pencabutkan UU Migas No 22 Tahun 2001. Dengan begitu, liberalisasi sektor energi untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri yang selama ini mempengaruhi kebijakan pemerintah bisa diarahkan untuk masyarakat.
Selain itu, Walhi juga menyarakan agar pemerintah segera melakukan pengembangan energi terbarukan seperti microhydro, surya, geotermal, angin, gelombang pasang, dan energi alternatif lain secara sistemastis. Walhi menilai ada beberapa alternatif jangka pendek yang bisa dilakukan terkait masalah itu. Karena sebagian besar konsumsi BBM adalah untuk transportasi, maka transportasi publik perlu diperbaiki dan diperbanyak.
''Pemerintah juga harus harus membuat atau memberlakukan aturan minimal jumlah penumpang kendaraan pribadi di semua kawasan. Termasuk mengharuskan kendaraan milik institusi-institusi negara mengangkut publik,jelas Pius.
Lebih jauh Pius menjabarkan, masalah kenaikan BBM tidak bisa dilepaskan dari kebijakann liberalisasi sektor energi yang diterapkan oleh pemerintahselama ini. Dengan UU Migas misalnya, harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Begitu pula kontrol negara terhadap korporasi dalam pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri yang makin lemah.
Sementara itu, sebagian rakyat dikorbankan demi kepentingan korporasi dalam proses produksi energi. Ia mencontohkan kasus semburan Lumpur Lapindo. Dengan diberikan kebebasan yang lebih luas kepada korporasi, menurut Pius, maka tidak ada perencanaan yang sistematis dari energi fosil menuju energi terbarukan. Disamping itu juga, BBM merupakan sumber energi tidak terbarukan yang suatu saat akan habis.
Pius mengatakan, proses pembentukan minyak membutuhkan waktu jutaan tahun namun dihabiskan dalam hitungan beberapa hari saja. ''Hal itu menimbulkan polusi, bahaya perubahan iklim dan kelangkaan yang parah di masa depan,'' ujarnya. - zaky al hamzah -
Sabtu, 10 Mei 2008
Depkeu: Pola Privatisasi KS Harus Akuntabel
Pembahasan privatisasi KS masih berada di komite privatisasi Komisi XI DPR.
JAKARTA-- Departemen Keuangan (Depkeu) mengingatkan agar pilihan metode privatisasi PT Krakatau Steel (KS) harus merupakan pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan. "Pilihan apapun harus bisa dipertanggungjawabkan secara baik, akuntabel, reliable (dapat dipercaya), transparan. Semua metode itu tentu saja ada plus-minusnya," kata Dirjen Kekayaan Negara Depkeu, Hadiyanto di Jakarta, Jumat (9/5).
Menurut dia, pemerintah dan DPR hingga saat ini belum memutuskan pilihan metode privatisasi KS apakah dengan strategic sale (penjualan strategis) ataupun penawaran saham perdana (IPO). "Kedua-duanya sedang dikaji, baik oleh manajemen, Kementerian BUMN maupun Depkeu agar diperoleh suatu metode yang reliable yang bisa dipertanggungjawabkan," paparnya.
Ia menyebutkan, soal privatisasi KS, pembahasannya hingga saat ini masih ada Panja Privatisasi Komisi XI DPR. "Hingga saat ini belum ada keputusan antara pilihan strategic sales atau IPO," katanya.
Salah satu tujuan privatisasi, kata Hadiyanto, adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja perusahaan melalui antara lain tambahan modal dan pengembangan usaha. "Nah tinggal untuk mencapai itu apakah melalui 'strategic sales' atau IPO. Komisi XI DPR memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengkaji itu," katanya.
Menanggapi sudah santernya pembicaraan calon investor KS dari luar negeri, Hadiyanto mengatakan, prospek KS sangat bagus sehingga wajar saja jika banyak peminatnya termasuk asing. "Saya kira prospek KS bagus, potensinya bagus, demand masih tinggi, kemudian kapsitasnya juga relatif masih bisa meningkat, sehingga wajar saja jika peminatnya banyak," katanya.
Sementara itu, Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, meminta investor baja dunia BlueScope International mendiskusikan rencana kerjasama secara lebih rinci dengan PT Krakatau Steel (KS) sebelum memberikan opsi kerjasama. "Mereka harus bicara lebih detil dengan manajemen KS sehingga ada opsi-opsi dan nantinya dipilih yang terbaik," kata Sofyan Djalil, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, paparan BlueScope di depan Meneg BUMN, Kamis (8/5) baru sebatas pernyataan minat untuk bekerja sama dengan KS. Perusahaan baja asal Australia itu belum memberikan opsi-opsi kerja sama seperti halnya rivalnya Arcelor-Mittal dalam kaitannya untuk mengajak kerja sama KS. "Kita baru mendengarkan minat mereka untuk bekerjasama dengan KS. Sampai sekarang intinya kita terbuka untuk siapa saja yang ingin bekerja sama dengan KS. Biarkan mereka bicara detil dan nantinya kita pilih yang terbaik," katanya.
Pada Kamis (8/5), Sofyan Djalil, dan manajemen KS menerima dua calon investor KS yaitu Mittal dan BlueScope yang ingin memaparkan proposal kerja sama dengan KS. Pertemuan dilakukan di Gedung Kementerian Negara BUMNB Jl. Merdeka Selatan Jakarta Pusat dari sekitar pukul 13.00 hingga 19.30 WIB.
Sofyan mengatakan, hingga kini pihaknya sebagai kuasa pemegang saham KS belum memutuskan langkah ataupun memilih investor yang akan diajak bekerjasama dengan KS. "Belum apa-apa masih baru proposal saja. Kita belum putuskan mau kerjasama, joint venture, atau berupaya mencari sumber bijih besi. Itu belum diputuskan karena yang dibicarakan masih sangat umum," katanya.
Pihaknya juga meminta kepada investor dalam hal ini BlueScope untuk mendiskusikan dahulu dengan manajemen KS. Investor baja lain yang telah menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan KS adalah Tata Steel Ltd.
Namun, hingga kini Sofyan belum mendapatkan surat atau proposal resmi dari perusahaan tersebut. "Tata belum ada pemberitahuan, mereka belum kirimkan surat kepada kita," katanya. Sofyan menekankan, pihaknya membuka diri kepada investor mana saja untuk datang dan menawarkan kerjasama dengan KS sehingga dengan begitu akan lebih banyak opsi yang bisa dipilih. una/zak/ant
JAKARTA-- Departemen Keuangan (Depkeu) mengingatkan agar pilihan metode privatisasi PT Krakatau Steel (KS) harus merupakan pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan. "Pilihan apapun harus bisa dipertanggungjawabkan secara baik, akuntabel, reliable (dapat dipercaya), transparan. Semua metode itu tentu saja ada plus-minusnya," kata Dirjen Kekayaan Negara Depkeu, Hadiyanto di Jakarta, Jumat (9/5).
Menurut dia, pemerintah dan DPR hingga saat ini belum memutuskan pilihan metode privatisasi KS apakah dengan strategic sale (penjualan strategis) ataupun penawaran saham perdana (IPO). "Kedua-duanya sedang dikaji, baik oleh manajemen, Kementerian BUMN maupun Depkeu agar diperoleh suatu metode yang reliable yang bisa dipertanggungjawabkan," paparnya.
Ia menyebutkan, soal privatisasi KS, pembahasannya hingga saat ini masih ada Panja Privatisasi Komisi XI DPR. "Hingga saat ini belum ada keputusan antara pilihan strategic sales atau IPO," katanya.
Salah satu tujuan privatisasi, kata Hadiyanto, adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja perusahaan melalui antara lain tambahan modal dan pengembangan usaha. "Nah tinggal untuk mencapai itu apakah melalui 'strategic sales' atau IPO. Komisi XI DPR memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengkaji itu," katanya.
Menanggapi sudah santernya pembicaraan calon investor KS dari luar negeri, Hadiyanto mengatakan, prospek KS sangat bagus sehingga wajar saja jika banyak peminatnya termasuk asing. "Saya kira prospek KS bagus, potensinya bagus, demand masih tinggi, kemudian kapsitasnya juga relatif masih bisa meningkat, sehingga wajar saja jika peminatnya banyak," katanya.
Sementara itu, Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, meminta investor baja dunia BlueScope International mendiskusikan rencana kerjasama secara lebih rinci dengan PT Krakatau Steel (KS) sebelum memberikan opsi kerjasama. "Mereka harus bicara lebih detil dengan manajemen KS sehingga ada opsi-opsi dan nantinya dipilih yang terbaik," kata Sofyan Djalil, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, paparan BlueScope di depan Meneg BUMN, Kamis (8/5) baru sebatas pernyataan minat untuk bekerja sama dengan KS. Perusahaan baja asal Australia itu belum memberikan opsi-opsi kerja sama seperti halnya rivalnya Arcelor-Mittal dalam kaitannya untuk mengajak kerja sama KS. "Kita baru mendengarkan minat mereka untuk bekerjasama dengan KS. Sampai sekarang intinya kita terbuka untuk siapa saja yang ingin bekerja sama dengan KS. Biarkan mereka bicara detil dan nantinya kita pilih yang terbaik," katanya.
Pada Kamis (8/5), Sofyan Djalil, dan manajemen KS menerima dua calon investor KS yaitu Mittal dan BlueScope yang ingin memaparkan proposal kerja sama dengan KS. Pertemuan dilakukan di Gedung Kementerian Negara BUMNB Jl. Merdeka Selatan Jakarta Pusat dari sekitar pukul 13.00 hingga 19.30 WIB.
Sofyan mengatakan, hingga kini pihaknya sebagai kuasa pemegang saham KS belum memutuskan langkah ataupun memilih investor yang akan diajak bekerjasama dengan KS. "Belum apa-apa masih baru proposal saja. Kita belum putuskan mau kerjasama, joint venture, atau berupaya mencari sumber bijih besi. Itu belum diputuskan karena yang dibicarakan masih sangat umum," katanya.
Pihaknya juga meminta kepada investor dalam hal ini BlueScope untuk mendiskusikan dahulu dengan manajemen KS. Investor baja lain yang telah menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan KS adalah Tata Steel Ltd.
Namun, hingga kini Sofyan belum mendapatkan surat atau proposal resmi dari perusahaan tersebut. "Tata belum ada pemberitahuan, mereka belum kirimkan surat kepada kita," katanya. Sofyan menekankan, pihaknya membuka diri kepada investor mana saja untuk datang dan menawarkan kerjasama dengan KS sehingga dengan begitu akan lebih banyak opsi yang bisa dipilih. una/zak/ant
Pemerintah tak akan Menaikkan Harga Pupuk
YOGYAKARTA-- Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, meskipun pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi tidak akan menaikkan harga pupuk dan benih tanaman pangan.
"Selain menjamin harga pupuk dan benih tanaman pangan tidak akan naik, pemerintah rencananya akan menaikkan harga beras di pasaran, karena pascakenaikan harga BBM nanti biaya produksi pertanian tentu meningkat," katanya saat menghadiri acara 'panggih' pernikahan puteri Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Maduretno dengan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Purbodiningrat di Keraton Yogyakarta, Jumat.
Ia mengatakan, dengan kenaikan harga BBM nanti, sudah pasti biaya produksi pertanian meningkat. "Karena itu, pemerintah akan menaikkan harga beras di pasaran, agar petani tidak mengalami kerugian. Pemerintah tidak akan membiarkan petani dalam kesulitan," katanya. K
Menurutnya harga beras di pasaran sampai sekarang relatif masih stabil. "Kondisi tersebut berbeda dengan harga beras di negara-negara lain termasuk di negara-negara Asean yang saat ini fluktuatif," katanya.
Untuk menjaga agar harga beras di pasaran Indonesia tetap stabil, Departemen Pertanian bersama Bulog akan terus berupaya agar sampai harga beras di dalam negeri tidak sampai jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). "Sebab, sampai sekarang masih banyak beras yang dijual oleh petani di bawah HPP," katanya.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan, pemerintah menaikkan HPP untuk beras dan gabah. Harga gabah kering panen di tingkat petani naik dari Rp 2.000/kg menjadi Rp 2.200/kg atau naik 10 persen. Kemudian harga gabah kering giling di gudang Bulog naik dari Rp 2.600/kg menjadi Rp 2.840/kg, dan harga beras di gudang Bulog naik dari Rp 4.000/kg menjadi Rp 4.300/kg. "Stabilitas harga beras akan terus dijaga, dan untuk itu Bulog akan menyerap beras petani lebih banyak lagi," katanya.
Deptan juga masih optimistis peningakatan produksi padi sebesar 5 persen pada tahun ini tetap terpenuhi. "Pemerintah sudah punya pengalaman pada kenaiakan BBM tahun 2005, saat itu juga tidak begitu menganggu pada target peningkkatan produksi pertanian," katanya.
Menurut Anton, target peningkatn produksi padi sebesar 61 juta ton tidak akan diturunkan meski akan terjadi kenaikan harga BBM, karena pemerintah sudah mempunyai program yang terencana dengan baik. Pemerintah, kata Mentan, juga sudah melakukan antisipai sebelum kenaikan BBM itu terjadi dengan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras.
Sektor pertanian tanaman padi mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah pada tahun ini juga sudah tidak melakukan impor. Justru sebaliknya, jika produksi padi tahun ini mencapai target, Mentan optimistis pemerintah Indonesia akan mengekspor sebagian stok beras nasional. "Dari tahun lalu sebenarnya juga sudah cukup karena impor dilakukan hanya untuk meningkatan stok yang ada di Bulog," katanya.
Smentara itu, Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar juga menyatakan optimistis target penyerapan beras hingga 3 juta ton tercapai pada tahun ini. Salah satu pendorongnya adalah kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP). Apalagi, tambahnya, tiga bank yaitu Bank Mandiri, BRI dan Bank Bukopin, masih berkomitmen memberikan dukungan finansial berapapun dana yang diminta Bulog.
''Saat ini saja, Bulog sudah menyerap 1,3 juta ton. Akhir bulan April saja mencapai 1 juta ton. Jadi, tidak perlu ada yang dirisaukan,'' tutur Mustafa. Penyerapan Bulog tahun ini berjalan sejak Februari atau lebih awal dibanding tahun 2007 lalu, yang biasanya baru dikerjakan pada bulan April. Memasuki pertengahan Mei hingga awal Juni, petani mulai memasuki musim tanam. zak/ant
"Selain menjamin harga pupuk dan benih tanaman pangan tidak akan naik, pemerintah rencananya akan menaikkan harga beras di pasaran, karena pascakenaikan harga BBM nanti biaya produksi pertanian tentu meningkat," katanya saat menghadiri acara 'panggih' pernikahan puteri Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Maduretno dengan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Purbodiningrat di Keraton Yogyakarta, Jumat.
Ia mengatakan, dengan kenaikan harga BBM nanti, sudah pasti biaya produksi pertanian meningkat. "Karena itu, pemerintah akan menaikkan harga beras di pasaran, agar petani tidak mengalami kerugian. Pemerintah tidak akan membiarkan petani dalam kesulitan," katanya. K
Menurutnya harga beras di pasaran sampai sekarang relatif masih stabil. "Kondisi tersebut berbeda dengan harga beras di negara-negara lain termasuk di negara-negara Asean yang saat ini fluktuatif," katanya.
Untuk menjaga agar harga beras di pasaran Indonesia tetap stabil, Departemen Pertanian bersama Bulog akan terus berupaya agar sampai harga beras di dalam negeri tidak sampai jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). "Sebab, sampai sekarang masih banyak beras yang dijual oleh petani di bawah HPP," katanya.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan, pemerintah menaikkan HPP untuk beras dan gabah. Harga gabah kering panen di tingkat petani naik dari Rp 2.000/kg menjadi Rp 2.200/kg atau naik 10 persen. Kemudian harga gabah kering giling di gudang Bulog naik dari Rp 2.600/kg menjadi Rp 2.840/kg, dan harga beras di gudang Bulog naik dari Rp 4.000/kg menjadi Rp 4.300/kg. "Stabilitas harga beras akan terus dijaga, dan untuk itu Bulog akan menyerap beras petani lebih banyak lagi," katanya.
Deptan juga masih optimistis peningakatan produksi padi sebesar 5 persen pada tahun ini tetap terpenuhi. "Pemerintah sudah punya pengalaman pada kenaiakan BBM tahun 2005, saat itu juga tidak begitu menganggu pada target peningkkatan produksi pertanian," katanya.
Menurut Anton, target peningkatn produksi padi sebesar 61 juta ton tidak akan diturunkan meski akan terjadi kenaikan harga BBM, karena pemerintah sudah mempunyai program yang terencana dengan baik. Pemerintah, kata Mentan, juga sudah melakukan antisipai sebelum kenaikan BBM itu terjadi dengan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras.
Sektor pertanian tanaman padi mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah pada tahun ini juga sudah tidak melakukan impor. Justru sebaliknya, jika produksi padi tahun ini mencapai target, Mentan optimistis pemerintah Indonesia akan mengekspor sebagian stok beras nasional. "Dari tahun lalu sebenarnya juga sudah cukup karena impor dilakukan hanya untuk meningkatan stok yang ada di Bulog," katanya.
Smentara itu, Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar juga menyatakan optimistis target penyerapan beras hingga 3 juta ton tercapai pada tahun ini. Salah satu pendorongnya adalah kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP). Apalagi, tambahnya, tiga bank yaitu Bank Mandiri, BRI dan Bank Bukopin, masih berkomitmen memberikan dukungan finansial berapapun dana yang diminta Bulog.
''Saat ini saja, Bulog sudah menyerap 1,3 juta ton. Akhir bulan April saja mencapai 1 juta ton. Jadi, tidak perlu ada yang dirisaukan,'' tutur Mustafa. Penyerapan Bulog tahun ini berjalan sejak Februari atau lebih awal dibanding tahun 2007 lalu, yang biasanya baru dikerjakan pada bulan April. Memasuki pertengahan Mei hingga awal Juni, petani mulai memasuki musim tanam. zak/ant
Jumat, 09 Mei 2008
Tiga Faktor Hambat Pertumbuhan Industri
JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan terdapat tiga faktor internal penghambat pertumbuhan industri, akibat ancaman resesi dunia yang mempengaruhi kondisi makroekonomi nasional. Karena itu, Apindo meminta pemerintah untuk segera membenahinya.
Ketua Apindo Anton J. Supit, saat dihubungi di Jakarta Selasa (29/4), mengatakan ketiga faktor itu adalah buruknya kondisi infrastruktur seperti jalan raya, kelangkaan bahan baku, hingga minimnya pasokan energi listrik dan gas. Kedua, regulasi ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada investor. Ketiga, tata ruang industri yang semerawut.
Jika tiga hal tersebut tidak diperbaiki, pertumbuhan industri pada tahun ini bisa lebih buruk dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun lalu sebesar 5,15 persen. Namun, kurangnya koordinasi antarinstansi menyebabkan ketiga faktor internal tersebut sulit untuk diatasi.
"Kasihan Pak Fahmi [Menteri Perindustrian Fahmi Idris] yang sudah membanting tulang untuk memajukan industri, tapi tidak didukung oleh departemen lain. Kalau tiga faktor itu tidak terpenuhi, iklim investasi semakin tidak baik. Ketiga faktor itu harus dikedepankan untuk memperbaiki pertumbuhan industri," katanya.
Kalangan pengusaha, kata dia, menilai kebijakan dari institusi lain sepeti Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Keuangan, dan Departemen Tenaga kerja justru kerap berbenturan dengan keinginan Depperin yang berusaha memajukan industri nasional.
Anton menjelaskan, regulasi ketenagakerjaan saat ini masih menggantung, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi ini justru akan mengurangi masuknya investor besar yang akan menanamkan modalnya baik di sektor padat modal maupun padat karya senilai miliaran dolar AS. Sejumlah regulasi fiskal juga dinilai masih kurang kompetitif untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
Pengusaha, lanjut Anton, menilai jika pemerintah pada tahun ini tidak bekerja keras menuntaskan ketiga problem internal itu, industri manufaktur nasional akan kehilangan daya kekebalan terhadap berbagai serangan eksternal, seperti tekanan harga minyak yang hampir menembus 120 dolar As per barel, lonjakan harga bahan baku dan pangan. "Bukan hal tidak mungkin kalau pertumbuhan industri kita akan di bawah 5 persen pada tahun ini," katanya.
Menristek Kusmayanto Kadiman menilai ancaman eksternal Indonesia tidak kalah hebat. Yakni, dampak resesi ekonomi AS akan berpengaruh cepat pada ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut akan merembet dengan masuknya produk-produk Cina dan India, yang mulai dialihkan ke Indonesia setelah pasar kedua negara besar itu di AS mulai menyusut.
''Ancaman berikutnya adalah dampak kenaikan minyak dunia yang akan menguras APBN, bukan tidak mungkin subsidi bisa mencapai Rp 80 triliun kalau harga minyak naik terus hingga 140 dolar AS per barel,'' katanya. -- zaky al hamzah --
Ketua Apindo Anton J. Supit, saat dihubungi di Jakarta Selasa (29/4), mengatakan ketiga faktor itu adalah buruknya kondisi infrastruktur seperti jalan raya, kelangkaan bahan baku, hingga minimnya pasokan energi listrik dan gas. Kedua, regulasi ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada investor. Ketiga, tata ruang industri yang semerawut.
Jika tiga hal tersebut tidak diperbaiki, pertumbuhan industri pada tahun ini bisa lebih buruk dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun lalu sebesar 5,15 persen. Namun, kurangnya koordinasi antarinstansi menyebabkan ketiga faktor internal tersebut sulit untuk diatasi.
"Kasihan Pak Fahmi [Menteri Perindustrian Fahmi Idris] yang sudah membanting tulang untuk memajukan industri, tapi tidak didukung oleh departemen lain. Kalau tiga faktor itu tidak terpenuhi, iklim investasi semakin tidak baik. Ketiga faktor itu harus dikedepankan untuk memperbaiki pertumbuhan industri," katanya.
Kalangan pengusaha, kata dia, menilai kebijakan dari institusi lain sepeti Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Keuangan, dan Departemen Tenaga kerja justru kerap berbenturan dengan keinginan Depperin yang berusaha memajukan industri nasional.
Anton menjelaskan, regulasi ketenagakerjaan saat ini masih menggantung, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi ini justru akan mengurangi masuknya investor besar yang akan menanamkan modalnya baik di sektor padat modal maupun padat karya senilai miliaran dolar AS. Sejumlah regulasi fiskal juga dinilai masih kurang kompetitif untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
Pengusaha, lanjut Anton, menilai jika pemerintah pada tahun ini tidak bekerja keras menuntaskan ketiga problem internal itu, industri manufaktur nasional akan kehilangan daya kekebalan terhadap berbagai serangan eksternal, seperti tekanan harga minyak yang hampir menembus 120 dolar As per barel, lonjakan harga bahan baku dan pangan. "Bukan hal tidak mungkin kalau pertumbuhan industri kita akan di bawah 5 persen pada tahun ini," katanya.
Menristek Kusmayanto Kadiman menilai ancaman eksternal Indonesia tidak kalah hebat. Yakni, dampak resesi ekonomi AS akan berpengaruh cepat pada ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut akan merembet dengan masuknya produk-produk Cina dan India, yang mulai dialihkan ke Indonesia setelah pasar kedua negara besar itu di AS mulai menyusut.
''Ancaman berikutnya adalah dampak kenaikan minyak dunia yang akan menguras APBN, bukan tidak mungkin subsidi bisa mencapai Rp 80 triliun kalau harga minyak naik terus hingga 140 dolar AS per barel,'' katanya. -- zaky al hamzah --
'Hubungan Riset dan Industri Belum Optimal'
BEKASI-- Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman menyatakan hubungan lembaga riset dan industri manufaktur saat ini belum terjalin optimal menghasilkan penelitian yang berbobot dan bernilai manfaat tinggi bagi konsumen dan negara. Akibatnya, daya saing produk nasional kurang dapat berkompetisi optimal di pasar global sehingga pemasukan pajak ke kas negara dari hasil industri terus menyusut.
Jika dibandingkan dengan negara-negara Asean lain, katanya, Indonesia masih terbelakang dalam pemberian insentif untuk kegiatan riset. Di Malaysia, jika industri membelanjakan Rp 1 untuk riset, industri boleh meminta pengurangan pajak Rp 2.
"Di Singapura, perusahaan yang melakukan semua studi terkait riset, seluruh beban pajaknya akan dibebaskan, mulai dari pembebasan pajak pembelian lahan, bea masuk (BM), hingga pajak pendapatan," kata Menristek Kusmayanto Kadiman seusai membuka 'R&D Expo 2008 29 April - 1 Mei' di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi, Selasa (29/4).
Industri manufaktur di Indonesia , katanya, justru masih berkutat pada persoalan jangka pendek yang susah diatasi seperti defisit energi, bahan baku, dan pangan, sementara penelitian riset masih diprioritaskan untuk kepentingan jangka panjang.
Mengenai kebijakan konkret agar visi antara industri manufaktur dan para peneliti bisa disatukan, pemerintah akan memberikan insentif. Diantaranya, berupa kemudahan investasi berupa pemotongan pajak hingga 30 persen selama 6 tahun bagi industri manufaktur yang mampu mengelaborasi teknologi pionir sesuai amanat dalam revisi PP No. 1/2007.
Kusmayanto juga mengungkapkan, pihak Kementerian Ristek menyediakan anggaran penelitian berbagai bidang sebesar Rp 100 miliar, serta penelitian bidang tertentu sebanyak Rp 29 miliar. Satu orang peneliti atau tim peneliti maksimal bisa mengajukan anggaran Rp 500 juta dalam penelitian 8-10 bulan.
Hapus pajak riset
Disamping itu, Kementrian Negara Riset dan Teknologi (Kemenristek) menyatakan pajak belanja riset yang dikeluarkan oleh sektor swasta akan dihapus untuk merangsang peningkatan hasil industri sehingga menciptakan nilai tambah dan dapat bersaing di pasar lokal dan internasional.
"Saat ini biaya riset jadi perhatian pemerintah apa tidak? Karena itu jika swasta [sektor industri manufaktur] membelanjakan uangnya untuk riset, dana yang keluar akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak, seperti diatur pada PP 35 (PP 35/2007) ," ujar Kusmayanto, yang berharap hasil riset banyak dimanfaatkan kalangan industri.
PP No. 35 tahun 2007 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan kemandirian bangsa sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek. "Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2007 yang diterbitkan pada 22 Juni 2007 tersebut mengatur tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi," kata Menristek.
Sementara itu, jika sektor industri bekerja sama dengan lembaga riset pemerintah seperti BPPI (Badan Penelitian dan Pengembangan Industri) Departemen Perindustrian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional), dana untuk riset itu tidak perlu disetorkan ke negara terlebih dahulu tapi bisa langsung dimanfaatkan bagi kepentingan riset. "Ini kemajuan dari peraturan sebelumnya," katanya. -- zaky al hamzah --
Jika dibandingkan dengan negara-negara Asean lain, katanya, Indonesia masih terbelakang dalam pemberian insentif untuk kegiatan riset. Di Malaysia, jika industri membelanjakan Rp 1 untuk riset, industri boleh meminta pengurangan pajak Rp 2.
"Di Singapura, perusahaan yang melakukan semua studi terkait riset, seluruh beban pajaknya akan dibebaskan, mulai dari pembebasan pajak pembelian lahan, bea masuk (BM), hingga pajak pendapatan," kata Menristek Kusmayanto Kadiman seusai membuka 'R&D Expo 2008 29 April - 1 Mei' di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi, Selasa (29/4).
Industri manufaktur di Indonesia , katanya, justru masih berkutat pada persoalan jangka pendek yang susah diatasi seperti defisit energi, bahan baku, dan pangan, sementara penelitian riset masih diprioritaskan untuk kepentingan jangka panjang.
Mengenai kebijakan konkret agar visi antara industri manufaktur dan para peneliti bisa disatukan, pemerintah akan memberikan insentif. Diantaranya, berupa kemudahan investasi berupa pemotongan pajak hingga 30 persen selama 6 tahun bagi industri manufaktur yang mampu mengelaborasi teknologi pionir sesuai amanat dalam revisi PP No. 1/2007.
Kusmayanto juga mengungkapkan, pihak Kementerian Ristek menyediakan anggaran penelitian berbagai bidang sebesar Rp 100 miliar, serta penelitian bidang tertentu sebanyak Rp 29 miliar. Satu orang peneliti atau tim peneliti maksimal bisa mengajukan anggaran Rp 500 juta dalam penelitian 8-10 bulan.
Hapus pajak riset
Disamping itu, Kementrian Negara Riset dan Teknologi (Kemenristek) menyatakan pajak belanja riset yang dikeluarkan oleh sektor swasta akan dihapus untuk merangsang peningkatan hasil industri sehingga menciptakan nilai tambah dan dapat bersaing di pasar lokal dan internasional.
"Saat ini biaya riset jadi perhatian pemerintah apa tidak? Karena itu jika swasta [sektor industri manufaktur] membelanjakan uangnya untuk riset, dana yang keluar akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak, seperti diatur pada PP 35 (PP 35/2007) ," ujar Kusmayanto, yang berharap hasil riset banyak dimanfaatkan kalangan industri.
PP No. 35 tahun 2007 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan kemandirian bangsa sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek. "Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2007 yang diterbitkan pada 22 Juni 2007 tersebut mengatur tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi," kata Menristek.
Sementara itu, jika sektor industri bekerja sama dengan lembaga riset pemerintah seperti BPPI (Badan Penelitian dan Pengembangan Industri) Departemen Perindustrian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional), dana untuk riset itu tidak perlu disetorkan ke negara terlebih dahulu tapi bisa langsung dimanfaatkan bagi kepentingan riset. "Ini kemajuan dari peraturan sebelumnya," katanya. -- zaky al hamzah --
Tiga Investor Resmi Minati KS
Mittal akan berpikir ulang bila proses privatisasi KS lewat IPO.
JAKARTA -- Menteri Perindustrian Fahmi Idris berharap investor baja internasional bisa terlibat dalam pengembangan teknologi di perusahaan baja nasional melalui proses privatisasi di PT Krakatau Steel (Persero). Investor juga dihimbau tetap mempertahankan keberadaan tenaga kerja yang sudah ada, lebih baik lagi bisa menambah jumlah lapangan kerja baru pascaprivatisasi.
''Sudah tiga investor minati KS. Mittal, Bluescope, dan Tata Steel. Kedua investor awal sudah bertemu dengan pemerintah, dan menjanjikan akan mempertahakan tenaga kerja yang ada. Tata sebentar lagi akan menemui pemerintah,'' ujar Menperin Fahmi, di Jakarta, Kamis (8/4) usai bertemu direksi Bluescope Steel Malaysia-Indonesia.
Memperin Fahmi menambahkan, bagi pemerintah, privatisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas baja nasional, namun juga menambah jumlah angkatan kerja. Pemerintah memasukkan dua poin tersebut sebagai syarat itu kepada investor Arcelor Mittal maupun Bluescope Steel.
Dari Bluescope Steel diwakili Presiden Direktur Bluescope Steel Malaysia-Indonesia, Rob Crawford, Chief Financial Officer, Charlie Ellias, VP Commercial and Corporate Finance Bluescope, Adrian Chng. Ikut hadir Dubes Australia untuk Indonesia Bill Farmer. Selain Menperin Fahmi, dari pemerintah hadir staf khusus bidang pertambangan Menneg BUMN Alex Rusli dan Irnanda Laksanawan, asisten deputi urusan industri strategis.
Usai pertemuan, Rob tidak memberikan banyak penjelasan. Dia hanya mengatakan ketertarikannya ikut masuk dalam proses privatisasi di KS. ''Kami sangat meminati privatisasi di KS ini. Kami menghormati proses yang dilakukan pemerintah RI. Tidak ada yang bisa dikatakan lebih lanjut, karena ini baru pertemuan awal,'' ujar Rob.
Namun, Rob menambahkan, usai bertemu dengan Memperin kemarin, pihaknya akan menemui pihak-pihak terkait, termasuk jajaran kabinet lain. ''Setelah itu, kami akan membicarakan investasi di sini (Indonesia),'' tambahnya. Bluescope menginginkan privatisasi berupa mitra strategis di KS.
Sedangkan Direktur Eksekutif Bidang Keuangan Merger dan Akuisisi ArcelorMittal, Sudhir Maheswari menyatakan, pihaknya masih pikir-pikir untuk masuk menjadi investor Krakatau Steel jika opsi yang dipilih pemerintah adalah penawaran umum saham perdana (Inititial Public Offering/IPO). Namun jika masuk sebagai mitra strategis di perusahaan baja BUMN itu, Mittal menyatakan masih berniat menjadi pemegang saham meskipun kepemilikannya di bawah 49 persen. "Tapi kami mengharapkan persentase kepemilikan saham yang diakusisi tidak jauh dari angka 49 persen," kata Maheswari di kantor Menneg BUMN.
Produsen baja terbesar di dunia itu juga menyatakan bersedia tidak menjadi pemegang saham mayoritas dalam rencana join venture dengan Krakatau Steel (KS). Pada presentasinya hari ini di Kementrian BUMN, pihak Mittal menyatakan telah terjadi pembicaraan yang konstruktif dan sehat. Namun, pihaknya belum bisa mengomentari hasil yang akan diperoleh dari presentasi tersebut.
Dalam presentasinya, Mittal menawarkan kerja sama dengan pemerintah Indonesia, yakni, menjadi investor strategis di KS. Selain itu, bekerja sama dengan KS membuat perusahaan patungan pengembangan (join venture) kompleks baja greenfield di Cilegon. Selain itu juga join venture dengan Antam membuat perusahaan patungan mengembangkan pertambangan batubara, bijih besi, nikel, dan mangan di Indonesia. "Kami menawarkan investasi di Indonesia sebesar 5 miliar - 10 miliar dolar. Jumlah finalnya tergantung prosentase yang kami akuisisi," ujar dia. -- zaky and wulan --
JAKARTA -- Menteri Perindustrian Fahmi Idris berharap investor baja internasional bisa terlibat dalam pengembangan teknologi di perusahaan baja nasional melalui proses privatisasi di PT Krakatau Steel (Persero). Investor juga dihimbau tetap mempertahankan keberadaan tenaga kerja yang sudah ada, lebih baik lagi bisa menambah jumlah lapangan kerja baru pascaprivatisasi.
''Sudah tiga investor minati KS. Mittal, Bluescope, dan Tata Steel. Kedua investor awal sudah bertemu dengan pemerintah, dan menjanjikan akan mempertahakan tenaga kerja yang ada. Tata sebentar lagi akan menemui pemerintah,'' ujar Menperin Fahmi, di Jakarta, Kamis (8/4) usai bertemu direksi Bluescope Steel Malaysia-Indonesia.
Memperin Fahmi menambahkan, bagi pemerintah, privatisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas baja nasional, namun juga menambah jumlah angkatan kerja. Pemerintah memasukkan dua poin tersebut sebagai syarat itu kepada investor Arcelor Mittal maupun Bluescope Steel.
Dari Bluescope Steel diwakili Presiden Direktur Bluescope Steel Malaysia-Indonesia, Rob Crawford, Chief Financial Officer, Charlie Ellias, VP Commercial and Corporate Finance Bluescope, Adrian Chng. Ikut hadir Dubes Australia untuk Indonesia Bill Farmer. Selain Menperin Fahmi, dari pemerintah hadir staf khusus bidang pertambangan Menneg BUMN Alex Rusli dan Irnanda Laksanawan, asisten deputi urusan industri strategis.
Usai pertemuan, Rob tidak memberikan banyak penjelasan. Dia hanya mengatakan ketertarikannya ikut masuk dalam proses privatisasi di KS. ''Kami sangat meminati privatisasi di KS ini. Kami menghormati proses yang dilakukan pemerintah RI. Tidak ada yang bisa dikatakan lebih lanjut, karena ini baru pertemuan awal,'' ujar Rob.
Namun, Rob menambahkan, usai bertemu dengan Memperin kemarin, pihaknya akan menemui pihak-pihak terkait, termasuk jajaran kabinet lain. ''Setelah itu, kami akan membicarakan investasi di sini (Indonesia),'' tambahnya. Bluescope menginginkan privatisasi berupa mitra strategis di KS.
Sedangkan Direktur Eksekutif Bidang Keuangan Merger dan Akuisisi ArcelorMittal, Sudhir Maheswari menyatakan, pihaknya masih pikir-pikir untuk masuk menjadi investor Krakatau Steel jika opsi yang dipilih pemerintah adalah penawaran umum saham perdana (Inititial Public Offering/IPO). Namun jika masuk sebagai mitra strategis di perusahaan baja BUMN itu, Mittal menyatakan masih berniat menjadi pemegang saham meskipun kepemilikannya di bawah 49 persen. "Tapi kami mengharapkan persentase kepemilikan saham yang diakusisi tidak jauh dari angka 49 persen," kata Maheswari di kantor Menneg BUMN.
Produsen baja terbesar di dunia itu juga menyatakan bersedia tidak menjadi pemegang saham mayoritas dalam rencana join venture dengan Krakatau Steel (KS). Pada presentasinya hari ini di Kementrian BUMN, pihak Mittal menyatakan telah terjadi pembicaraan yang konstruktif dan sehat. Namun, pihaknya belum bisa mengomentari hasil yang akan diperoleh dari presentasi tersebut.
Dalam presentasinya, Mittal menawarkan kerja sama dengan pemerintah Indonesia, yakni, menjadi investor strategis di KS. Selain itu, bekerja sama dengan KS membuat perusahaan patungan pengembangan (join venture) kompleks baja greenfield di Cilegon. Selain itu juga join venture dengan Antam membuat perusahaan patungan mengembangkan pertambangan batubara, bijih besi, nikel, dan mangan di Indonesia. "Kami menawarkan investasi di Indonesia sebesar 5 miliar - 10 miliar dolar. Jumlah finalnya tergantung prosentase yang kami akuisisi," ujar dia. -- zaky and wulan --
Langgan:
Entri (Atom)
