JAKARTA--Sejumlah sektor manufaktur padat karya seperti alas kaki dan tekstil (TPT) siap mengurangi tenaga kerja pada akhir Mei 2008 sekitar 250 ribu orang, akibat semakin tingginya tekanan beban ekonomi yang mulai mengurangi margin keuntungan perusahaan. Sebagian perusahaan juga akan mengurangi jumlah produksi, akibat daya beli masyarakat yang rendah.
Sebagian perusahaan sepatu nasional, saat ini sudah kesulitan memenuhi order dari para buyer yang telah mengikat kontrak antara 6 bulan hingga 1 tahun lalu, akibat harga bahan baku kulit dan plastik telah melonjak dua kali lipat dari posisi awal tahun.
"Kalau tidak bisa terima order lagi, ya mau tidak mau harus PHK. Saya perkirakan PHK akan terjadi pada akhir Mei. Akan terjadi penyusutan tenaga kerja di sektor alas kaki minimal 10 persen atau sekitar 250.000 orang dari total sekitar 2,5 juta orang," ujar Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko, di Jakarta, Senin (28/4).
Eddy mengatakan ancaman mem-PHK ratusan ribu pekerja itu akibat tingginya beban biaya produksi industri yang tidak diikuti dengan daya beli masyarakat secara maksimal. Produk-produk yang dihasilkan perusahaan sepatu tidak banyak yang tidak terserap maksimal.
"Kondisi perusahaan sepatu nasional sudah dalam posisi rugi dan rugi, sedangkan sejumlah investor alas kaki strategis kemungkinan besar akan membatalkan rencana investasinya," ujar Eddy, di Jakarta, Senin (28/4).
Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy mengatakan terjadinya resesi global dan terguncangnya kondisi makroekonomi nasional justru akan memperkecil kesempatan pembukaan lapangan kerja baru di sektor TPT.
Di tingkat internal, kata Ernovian, industri serat, kain dan benang, kian terimpit lonjakan harga bahan baku. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memicu terjadinya pemangkasan produksi sekitar 10 persen karena sejumlah lini produksi pabrik bakal berhenti beroperasi. -- zaky al hamzah --
Selasa, 29 April 2008
Indonesia-Malaysia Bantah Tudingan Uni Eropa Soal Mutu Kelapa Sawit
JAKARTA--Departemen Pertanian (Deptan) RI bersama Kementerian Perladangan dan Komiditi Pemerintah Malaysia membantah tudingan uni eropa yang menganggap pemanfaatan minyak kelapa sawit mentah di kedua negara tersebut menyebabkan emisi karbon. Kedua negara sepakat memberikan bukti ilmiah melalui penerapan standar internasional soal produk kelapa sawit untuk biodiesel.
''Tudingan uni eropa itu tidak mendasar, sebab produk minyak kelapa sawit yang ditanam di kedua negara tidak dilakukan diatas lahan gambut seperti poin tudingan uni eropa. Kami akan memberikan bukti ilmiah, dan jika perlu mengajak perwakilan uni eropa meninjau lokasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia maupun Malaysia,'' ujar Djoko Said Damardjati, direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Departemen Pertanian, Senin (28/4) di Jakarta.
Uni Eropa menolak masuknya minyak kelapa sawit mentah (CPO) asal Indonesia dan Malaysia yang dimanfaatkan untuk biodiesel, sebagai sumber energi transportasi di negara-negara anggota uni eropa. Ada empat alasan uni eropa itu karena minyak kelapa sawit di kedua negara tersebut.
Yakni, tidak ramah lingkungan atau akan menyebabkan emisi karbon saat digunakan dalam kendaraan, ditanam di atas lahan gambut, tanaman kepala sawit di hutan Indonesia dan Malaysia telah menghilangkan keanekaragaman hayati, dan sebagian tanaman kelapa sawit ditanam di lahan kosong bekas pembalakan liar (illegal logging).
''Tudingan itu tidak adil. Mengapa hanya CPO yang dilarang, kok bukan tanaman lain yang menjadi produk minyak nabati juga dilarang, seperti kedelai, minyak bunga matahari dan jagung,'' ungkap Djoko, yang meminta uni eropa bertindak adil dengan kedua tanaman tersebut karena sama-sama menjadi bahan baku biodiesel. Kelapa sawit merupakan tanaman tahunan, berkelanjutan. Sedangkan tanaman kedelai, jagung dan bunga matahari adalah tanaman musiman, yang berpotensi mempunyai kadar emisi karbon lebih besar.
Penolakan tersebut langsung direaksi kedua kementerian pertanian dalam pertemuan Kerjasama Komoditi kedua negara Bidang Kelapa Sawit, Kakao dan Lada, yang digelar di Bali, pada 22-25 April kemarin. Dalam keputusan tersebut, kata Djoko, kedua pemerintah tetap mendukung upaya pengembangan industri berkelanjutan (sustainable development), yang dengan meningkatkan produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) hingga 30 juta ton per tahun.
''Sebanyak 6 juta ton digunakan untuk produk biodiesel. kedua negara sepakat penggunaan biodiesel digunakan didalam negeri pada sektor-sektor terkait. Sisanya, di ekspor,'' ujar Djoko. Djoko menilai, tuduhan-tuduhan itu tidak akan menghambat perdagangan kelapa sawit di sejumlah negara non-Uni Eropa.
Indonesia dan Malaysia menyumbang 80 persen produksi minyak kelapa sawit mentah dunia. Ekspor kedua negara disalurkan ke China, Thailand, India dan Korea. Keempat negara tersebut tidak mempersoalkan mutu CPO, karena sudah percaya dengan Malaysia dan Indonesia. Sementara, kata Djoko, negara-negara Uni Eropa hanya mengimpor 12 juta ton per tahun dari Indonesia dan Malaysia.
''Tapi tudingan mereka sangat menyakitkan kami. Hanya saja, kita akan menuruti apa sih permintaan mereka, jika perlu mengajak mereka datang ke lokasi tanaman kelapa sawit disini atau di Malaysia,'' kata Djoko.
Pertemuan di Bali itu juga mengapresiasi kritikan Uni Eropa. Untuk membuktikannya, yakni dilakukan uji ilmiah melalui penerapan ISO Standards Nomor 14064 dan 14065. Malaysia dan Indonesia juga mendorong instansi berwenang di Uni Eropa agar kriteria pengembangan berkelanjutan juga diterapkan secara adil bagi semua produk minyak nabati.
Nantinya, hasil bukti ilmih ini akan disosialisasikan kepada sejumlah negara-negara anggota uni eropa yang ikut andil mengkritik kualitas minyak kelapa sawit mentah.
Djoko menambahkan, Malaysia dan Indonesia akan menjamin konservasi keanekaragaman hayati dan kelestarian hutan akan dijaga dan terdokumentasi secara baik untuk institusi yang memerlukannya. Pihaknya mengakui banyaknya kasus illegal logging di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan uni eropa melihat kualitas minyak kelapa sawit mentah, yang diduga dikembangkan di daerah bekas illegal logging.
Namun, Djoko menegaskan, justru pemerintah Indonesia saat ini serius dalam pemberantasan illegal logging. Sehigga, kekhawatiran uni eropa bisa ditepis. ''Kami juga akan meminta bantuan WTO untuk menjelaskan posisi kedua negara. Sebab, tudingan uni eropa tidak adil. Ini jelas akan mempengaruhi harga jual CPO dari kami kepada negara-negara di eropa,'' papar Djoko.
Kemudian, pada bulan September 2008 nanti, Malaysia dan Indonesia akan menjelaskan posisi mereka dalam pertemuan forum internasional energi terbarukan yang mengangkat isu-isu lingkungan.
Saat ini di Indonesia, luas area perkebunan kelapa sawit mencapai 120 juta hektare. Namun perkebunan yang digunakan untuk bahan baku biodiesel hanya 6,5 juta hektare atau 5 persen dari luas keseluruhan. Jadi, masyarakat maupun kalangan dunia diminta tidak mempersoalkan komitmen pemerintah yang hendak memanfaatkan sebagian hasil produksi minyak kelapa sawit untuk bahan bakar nabati atau biodiesel.
Intinya, kata Djoko, pemerintah masih fokus pada pengembangan tanaman untuk pangana. Sedang kebutuhan biodiesel dari kelapa sawit masih relatif sediit dari jumlah produksi. Nantinya, Deptan beserta Timnas Pengembangan Bahan Bakar Nabati akan menggenjot peningkatan tanaman jarak pagar, yang bisa menjadi bahan bakar nabati, namun non pangan.
Hanya saja, saat ini produksi per hektare masih rendah, yakni 3-4 ton. Padahal yang dibutuhkan adalah 10 ton per hektare. ''Deptan sedang mengembangkan benih jarak pagar yang bisa diproduksi dalam jumlah besar, sehingga bisa dimanfaatkan untuk biodiesel,'' ujarnya. -- zaky al hamzah --
''Tudingan uni eropa itu tidak mendasar, sebab produk minyak kelapa sawit yang ditanam di kedua negara tidak dilakukan diatas lahan gambut seperti poin tudingan uni eropa. Kami akan memberikan bukti ilmiah, dan jika perlu mengajak perwakilan uni eropa meninjau lokasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia maupun Malaysia,'' ujar Djoko Said Damardjati, direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Departemen Pertanian, Senin (28/4) di Jakarta.
Uni Eropa menolak masuknya minyak kelapa sawit mentah (CPO) asal Indonesia dan Malaysia yang dimanfaatkan untuk biodiesel, sebagai sumber energi transportasi di negara-negara anggota uni eropa. Ada empat alasan uni eropa itu karena minyak kelapa sawit di kedua negara tersebut.
Yakni, tidak ramah lingkungan atau akan menyebabkan emisi karbon saat digunakan dalam kendaraan, ditanam di atas lahan gambut, tanaman kepala sawit di hutan Indonesia dan Malaysia telah menghilangkan keanekaragaman hayati, dan sebagian tanaman kelapa sawit ditanam di lahan kosong bekas pembalakan liar (illegal logging).
''Tudingan itu tidak adil. Mengapa hanya CPO yang dilarang, kok bukan tanaman lain yang menjadi produk minyak nabati juga dilarang, seperti kedelai, minyak bunga matahari dan jagung,'' ungkap Djoko, yang meminta uni eropa bertindak adil dengan kedua tanaman tersebut karena sama-sama menjadi bahan baku biodiesel. Kelapa sawit merupakan tanaman tahunan, berkelanjutan. Sedangkan tanaman kedelai, jagung dan bunga matahari adalah tanaman musiman, yang berpotensi mempunyai kadar emisi karbon lebih besar.
Penolakan tersebut langsung direaksi kedua kementerian pertanian dalam pertemuan Kerjasama Komoditi kedua negara Bidang Kelapa Sawit, Kakao dan Lada, yang digelar di Bali, pada 22-25 April kemarin. Dalam keputusan tersebut, kata Djoko, kedua pemerintah tetap mendukung upaya pengembangan industri berkelanjutan (sustainable development), yang dengan meningkatkan produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) hingga 30 juta ton per tahun.
''Sebanyak 6 juta ton digunakan untuk produk biodiesel. kedua negara sepakat penggunaan biodiesel digunakan didalam negeri pada sektor-sektor terkait. Sisanya, di ekspor,'' ujar Djoko. Djoko menilai, tuduhan-tuduhan itu tidak akan menghambat perdagangan kelapa sawit di sejumlah negara non-Uni Eropa.
Indonesia dan Malaysia menyumbang 80 persen produksi minyak kelapa sawit mentah dunia. Ekspor kedua negara disalurkan ke China, Thailand, India dan Korea. Keempat negara tersebut tidak mempersoalkan mutu CPO, karena sudah percaya dengan Malaysia dan Indonesia. Sementara, kata Djoko, negara-negara Uni Eropa hanya mengimpor 12 juta ton per tahun dari Indonesia dan Malaysia.
''Tapi tudingan mereka sangat menyakitkan kami. Hanya saja, kita akan menuruti apa sih permintaan mereka, jika perlu mengajak mereka datang ke lokasi tanaman kelapa sawit disini atau di Malaysia,'' kata Djoko.
Pertemuan di Bali itu juga mengapresiasi kritikan Uni Eropa. Untuk membuktikannya, yakni dilakukan uji ilmiah melalui penerapan ISO Standards Nomor 14064 dan 14065. Malaysia dan Indonesia juga mendorong instansi berwenang di Uni Eropa agar kriteria pengembangan berkelanjutan juga diterapkan secara adil bagi semua produk minyak nabati.
Nantinya, hasil bukti ilmih ini akan disosialisasikan kepada sejumlah negara-negara anggota uni eropa yang ikut andil mengkritik kualitas minyak kelapa sawit mentah.
Djoko menambahkan, Malaysia dan Indonesia akan menjamin konservasi keanekaragaman hayati dan kelestarian hutan akan dijaga dan terdokumentasi secara baik untuk institusi yang memerlukannya. Pihaknya mengakui banyaknya kasus illegal logging di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan uni eropa melihat kualitas minyak kelapa sawit mentah, yang diduga dikembangkan di daerah bekas illegal logging.
Namun, Djoko menegaskan, justru pemerintah Indonesia saat ini serius dalam pemberantasan illegal logging. Sehigga, kekhawatiran uni eropa bisa ditepis. ''Kami juga akan meminta bantuan WTO untuk menjelaskan posisi kedua negara. Sebab, tudingan uni eropa tidak adil. Ini jelas akan mempengaruhi harga jual CPO dari kami kepada negara-negara di eropa,'' papar Djoko.
Kemudian, pada bulan September 2008 nanti, Malaysia dan Indonesia akan menjelaskan posisi mereka dalam pertemuan forum internasional energi terbarukan yang mengangkat isu-isu lingkungan.
Saat ini di Indonesia, luas area perkebunan kelapa sawit mencapai 120 juta hektare. Namun perkebunan yang digunakan untuk bahan baku biodiesel hanya 6,5 juta hektare atau 5 persen dari luas keseluruhan. Jadi, masyarakat maupun kalangan dunia diminta tidak mempersoalkan komitmen pemerintah yang hendak memanfaatkan sebagian hasil produksi minyak kelapa sawit untuk bahan bakar nabati atau biodiesel.
Intinya, kata Djoko, pemerintah masih fokus pada pengembangan tanaman untuk pangana. Sedang kebutuhan biodiesel dari kelapa sawit masih relatif sediit dari jumlah produksi. Nantinya, Deptan beserta Timnas Pengembangan Bahan Bakar Nabati akan menggenjot peningkatan tanaman jarak pagar, yang bisa menjadi bahan bakar nabati, namun non pangan.
Hanya saja, saat ini produksi per hektare masih rendah, yakni 3-4 ton. Padahal yang dibutuhkan adalah 10 ton per hektare. ''Deptan sedang mengembangkan benih jarak pagar yang bisa diproduksi dalam jumlah besar, sehingga bisa dimanfaatkan untuk biodiesel,'' ujarnya. -- zaky al hamzah --
Pemerintah Atur Tata Niaga Rotan
JAKARTA--Menteri Perindustrian Fahmi Idris menyatakan pemerintah akan mengatur tata niaga rotan, karena adanya kelangkaan baha baku rotan untuk produk rotan maupun industri meubel di Indonesia. Akibatnya, produk rotan Indonesia kalah bersaing dengan produk rotan dari China dan Taiwan, meski kedua negara tersebut bukan penghasil rotan.
''Banyak laporan ekspor rotan diselundupkan, dimanipulasi. Makanya, pemerintah akan atur tata niaganya, diatur untuk pasar dalam negeri dan pasar internasional,'' ujar Menperin Fahmi, Senin sore (28/4) usai pertemuan dengan sejumlah stakeholder industri rotan dan industri meubel di Jakarta.
Dalam petemuan tersebut, kata Fahmi, pihak Ditjen Bea dan Cukai melaporkan telah mengamankan 9 kontainer berisi rotan mentah yang hendak diselundupkan ke luar negeri. Pelaku menggunakan dokumen palsu. Fahmi menilai, adanya kasus penyelundupan karena kebijakan ekspor rotan mentah masih longgar, sehingga mudah dimanfaatkan.
Dalam pertemuan itu, ada tiga permasalahan utama. Yakni, suplai rotan ke sentra-sentra industri kerajinan berkurang. Kedua, harga bahan baku rotan mahal. Ketiga, hasil rotan dari daerah-daerah hanya bisa dimanfaatkan tiga jenis, dari jumlah seluruhnya 22 jenis.
''Ini kok aneh, jumlah jenis rotan yang bisa dipakai ada 22 jenis. Tapi, yang bisa dimanfaatkan kok hanya 3 jenis. Ini perlu kajian supaya jenis-jenis lain bisa dimanfaatkan,'' katanya. Sementara, ekspor rotan mentah terus meningkat. Disisi lain, masih minimnya pusat desain industri rotan dan industri meubel berbahan rotan. Yang ada hanya di Kota Cirebon, Jabar.
Dalam pengembangannya, memperin menjelaskan, pihaknya akan menggelompokkan dalam tiga persoalan. Yakni, budidaya rotan khusus untuk jenis rotan yang banyak dipakai. Pengembangan industri furniture kerajinan berbasis rotan, serta tata niaganya.
Depperin sendiri punya kebijakan membangun sentra-sentra furnitur berbasis rotan di enam daerah, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NAD dan Papua. Tapi, yang baru terealisir hanya di Sulawesi Tengah. Kata Fahmi, jika lima daerah lain sudah berdiri industri rotan, maka dampak peningkatan produksi rotan akan tinggi.
Sementara untuk desain, Asosiasi Meubel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) telah memndirikan pusat desain rotan internsioal di Cirebon. Nantinya, pusat ini menjadi proyek percontohan di daerah lain.
Sementara itu, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) mensinyalir sebanyak 258,5 juta dolar AS atau 81 persen dari total devisa ekspor rotan olahan senilai 319 juta dolar AS pada tahun lalu fiktif. Pasalnya, angka tersebut tidak mencerminkan kondisi indsutri pengolahan rotan yang sesungguhnya.
Ketua AMKRI Hatta Sinatra mengatakan kondisi industri pengolahan rotan sejak tahun lalu mengalami keterpurukan akibat ketiadaan pasok bahan baku rotan mentah sehingga industri pengolahan rotan memangkas kapasitas produksi 50 - 80 persen yang menyebabkan pabrik menjadi tidak efisien.
Dari total ekspor pada 2007, ujarnya, Cirebon seharusnya menyumbangkan devisa terbesar atau maksimal setara 121 juta dolar As karena kota tersebut merupakan pusat industri pengolahan rotan.
''Total ekspor rotan nasional pada 2007 terjadi penurunan dibandingkan dengan realisasi ekspor pada 2006 dari 343 juta dolar As menjadi 319 juta dolar AS,'' katanya, usai mengikuti pertemuan diatas.
Hatta mengatakan kondisi bahan baku rotan masih sulit. Dikatakan, kebutuhan rotan Indonesia saat ini tidak lebih dari 6.000 ton per bulan untuk pangsa ekspor furniture. ''Tapi keadaan sudah sangat sulit'', katanya.
Kata dia, saat ini pemakaian bahan baku rotan hanya 50 persen dari semestinya yang dimiliki yakni 3.000 ton. Padfahal dulu kebutuhannya lebih dari 6.000 ton. Karena pemakaian rotan berkurang maka pasar furnitur rotan sedang turun. Disamping itu, pangsa pasar ekspor lagi kecil.
''Sayangnya suplay kita kecil karena pasar dunia lesu. Kalau buat produksi banyak, suplay tetap kurang, maka kita kelabakan. Pada Oktober - Desember 2007 lalu, banyak permintaan tapi tidak bisa kita penuhi, karena bahan baku sangat kurang,'' jelasnya. Untuk itu, dia meminta pemerintah mengatur tata niaga, dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, sebelum diekspor. -- zaky al hamzah --
''Banyak laporan ekspor rotan diselundupkan, dimanipulasi. Makanya, pemerintah akan atur tata niaganya, diatur untuk pasar dalam negeri dan pasar internasional,'' ujar Menperin Fahmi, Senin sore (28/4) usai pertemuan dengan sejumlah stakeholder industri rotan dan industri meubel di Jakarta.
Dalam petemuan tersebut, kata Fahmi, pihak Ditjen Bea dan Cukai melaporkan telah mengamankan 9 kontainer berisi rotan mentah yang hendak diselundupkan ke luar negeri. Pelaku menggunakan dokumen palsu. Fahmi menilai, adanya kasus penyelundupan karena kebijakan ekspor rotan mentah masih longgar, sehingga mudah dimanfaatkan.
Dalam pertemuan itu, ada tiga permasalahan utama. Yakni, suplai rotan ke sentra-sentra industri kerajinan berkurang. Kedua, harga bahan baku rotan mahal. Ketiga, hasil rotan dari daerah-daerah hanya bisa dimanfaatkan tiga jenis, dari jumlah seluruhnya 22 jenis.
''Ini kok aneh, jumlah jenis rotan yang bisa dipakai ada 22 jenis. Tapi, yang bisa dimanfaatkan kok hanya 3 jenis. Ini perlu kajian supaya jenis-jenis lain bisa dimanfaatkan,'' katanya. Sementara, ekspor rotan mentah terus meningkat. Disisi lain, masih minimnya pusat desain industri rotan dan industri meubel berbahan rotan. Yang ada hanya di Kota Cirebon, Jabar.
Dalam pengembangannya, memperin menjelaskan, pihaknya akan menggelompokkan dalam tiga persoalan. Yakni, budidaya rotan khusus untuk jenis rotan yang banyak dipakai. Pengembangan industri furniture kerajinan berbasis rotan, serta tata niaganya.
Depperin sendiri punya kebijakan membangun sentra-sentra furnitur berbasis rotan di enam daerah, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NAD dan Papua. Tapi, yang baru terealisir hanya di Sulawesi Tengah. Kata Fahmi, jika lima daerah lain sudah berdiri industri rotan, maka dampak peningkatan produksi rotan akan tinggi.
Sementara untuk desain, Asosiasi Meubel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) telah memndirikan pusat desain rotan internsioal di Cirebon. Nantinya, pusat ini menjadi proyek percontohan di daerah lain.
Sementara itu, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI) mensinyalir sebanyak 258,5 juta dolar AS atau 81 persen dari total devisa ekspor rotan olahan senilai 319 juta dolar AS pada tahun lalu fiktif. Pasalnya, angka tersebut tidak mencerminkan kondisi indsutri pengolahan rotan yang sesungguhnya.
Ketua AMKRI Hatta Sinatra mengatakan kondisi industri pengolahan rotan sejak tahun lalu mengalami keterpurukan akibat ketiadaan pasok bahan baku rotan mentah sehingga industri pengolahan rotan memangkas kapasitas produksi 50 - 80 persen yang menyebabkan pabrik menjadi tidak efisien.
Dari total ekspor pada 2007, ujarnya, Cirebon seharusnya menyumbangkan devisa terbesar atau maksimal setara 121 juta dolar As karena kota tersebut merupakan pusat industri pengolahan rotan.
''Total ekspor rotan nasional pada 2007 terjadi penurunan dibandingkan dengan realisasi ekspor pada 2006 dari 343 juta dolar As menjadi 319 juta dolar AS,'' katanya, usai mengikuti pertemuan diatas.
Hatta mengatakan kondisi bahan baku rotan masih sulit. Dikatakan, kebutuhan rotan Indonesia saat ini tidak lebih dari 6.000 ton per bulan untuk pangsa ekspor furniture. ''Tapi keadaan sudah sangat sulit'', katanya.
Kata dia, saat ini pemakaian bahan baku rotan hanya 50 persen dari semestinya yang dimiliki yakni 3.000 ton. Padfahal dulu kebutuhannya lebih dari 6.000 ton. Karena pemakaian rotan berkurang maka pasar furnitur rotan sedang turun. Disamping itu, pangsa pasar ekspor lagi kecil.
''Sayangnya suplay kita kecil karena pasar dunia lesu. Kalau buat produksi banyak, suplay tetap kurang, maka kita kelabakan. Pada Oktober - Desember 2007 lalu, banyak permintaan tapi tidak bisa kita penuhi, karena bahan baku sangat kurang,'' jelasnya. Untuk itu, dia meminta pemerintah mengatur tata niaga, dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, sebelum diekspor. -- zaky al hamzah --
Senin, 28 April 2008
Harga Jual Tabung 3 Kg Dinaikkan
Pemerintah tetap mampu berhemat walaupun harga tabung naik.
JAKARTA-Harga jual tabung gas elpiji isi 3 kg bakal naik karena harga bahan baku baja mengalami kenaikan. Pemerintah berencana awal pekan depan akan menyepakati harga kenaikan yang dikeluarkan melalui SK Menteri Perindustrian (Menperin).
"Kemungkinan Senin pekan depan, Pak Menteri akan menandatangani SK kenaikan harga tabung gas ukuran 3 kg," ujar Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Depperin, Ansari Bukhari, di ruang kerjanya, Jumat (25/4).
Menurutnya surat keputusan soal kenaikan harga tersebut sedang dibuat dan Senin akan dikeluarkan. Harga bahan baku Tabung SG295 itu sekarang sudah melonjak dari Rp 8.200 per kilogram menjadi Rp 12.500 per kilogram. Naiknya sudah Rp 4.300, padahal satu tabung membutuhkan sekitar 5,5 kilo baja.
"Harga tabung saat ini diperdagangkan pada Rp 104 ribu per unit, kenaikannya masih dihitung berapa. Kalau dari harga jual perhitungan sementara akan di atas Rp 130 ribu per tabung," kata Anshari.
Walaupun harga tabung naik, kata Ansari, pemerintah masih tetap mampu berhemat. Karena pengadaan tabung lebih hemat dibanding penyaluran minyak tanah. "Kalau pengadaan tabung, beban pemerintah hanya Rp 1,2 triliun, tapi kalau subsidi minyak tanah kan Rp 30 triliun, jadi walau ada tambahan harga tapi subsidi yang bisa dihemat luar biasa besar," paparnya. Harga yang baru akan segera berlaku untuk semester kedua ini.
Anshari menambahkan, mengenai realisasi penyaluran berdasarkan data Pertamina semester I dari target 8 juta unit sudah diantarkan ke konsumen 2,3 juta unit selama Januari ke Maret. Sedangkan sampai bulan April ditargetkan 3,4 juta. Hingga akhir Juni ditargetkan sepenuhnya bisa direalisasikan.'' Harga jualnya masih menggunakan yang Rp 104 ribu per tabung, dengan kenaikan bahan baku naiknya hampir dua kali lipat. Jadi, untuk penyaluran 8 juta masih pakai harga lama," katanya.
Sementara itu, Anshari menegaskan hingga akhir tahun ini produksi tabung gas akan mencapai 40 juta unit. Sebanyak 20 juta unit dikerjakan 25 perusahaan yang sudah mendapat tender tahun lalu. Sisanya 20 juta dikerjakan 4 BUMN, diantaranya yaitu PT Wika, PT Adhi Karya, dan PT BBI.
Empat produsen BUMN ini baru akan mulai berpoduksi, setelah memperoleh surat tugas dari Menteri ESDM, mereka membutuhkan waktu empat bulan persiapan lalu mulai produksi. "Mereka pabriknya sudah ada mesin juga sudah ada, jadi tinggal menunggu surat tugas saja dari Departemen ESDM."
Kuotanya masing-masing empat BUMN itu bisa 20 juta tabung dibagi rata sesuai dengan kapasitas pabrik. "Jadi kalau masih bisa diproduksi kita tidak impor. Tapi Pertamina sudah meminta impor baru, sebelumnya untuk tahun 2007 Pertamina sudah meminta impor sebanyak 1 juta unit tabung untuk menutup kekurangan. Kemarin, Pertamina minta impor 6,5 juta tabung. Tapi, selama produsen lokal bisa, maka belum perlu impor," ujarnya.
Sementara itu, produsen tabung dalam negeri menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan 20 juta unit kompor dan tabung dalam program konversi minyak tanah ke elpiji tahun ini.
Pertamina juga meminta Depperin untuk menetapkan standar SNI untuk produk tabung yang diimpor dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. "Mereka (Pertamina) impor dari Thailand dan China. Jadi, minta ada standar SNI sebelum dimasukkan ke Indonesia," kata Anshari.
Sebelumnya Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Achmad Faisal menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan 20 juta tabung gas pihaknya sudah mendapatkan izin impor sebesar 6,5 juta unit. Namun, hingga kini Pertamina masih menunggu keluarnya SNI dari Departemen Perindustrian. Impor tersebut, menurutnya, akan didatangkan dari Cina.
Sementara pabrikan tabung gas dalam negeri, tambah dia, hanya sanggup memenuhi kebutuhan 18,5 juta unit. ''Padahal kita butuh 40 juta tabung, termasuk untuk stok di rolling door,'' paparnya. -- zaky al hamzah --
Kamis, 24 April 2008
KTNA: Kenaikan HPP Belum Memuaskan Petani
JAKARTA--Ketua Umum KTNA Winarno Thohir menganggap kenaikan HPP itu belum memuaskan kalangan petani. Karena kenaikan HPP tersebut hanya 10 persen, masih dibawah kenaikan harga di pasaran umum.
''Kenaikan HPP itu belum cukup. Karena kenaikannya hanya 10 persen. Pemerintah akan kesulitan mendapatkan stok beras dari dalam negeri, karena secara bersamaan harga pasaran umum sudah naik sebelumnya 10 persen,'' ujarnya, Selasa (22/4), dalam pesan pendek yang diterima Republika.
Winarno juga mewanti-wanti kepada pemerintah, terutama Bulog, jika harga di pasaran lebih menguntungkan dibanding harga Bulog, petani akan memilih menjual gabah dan berasnya ke pasaran umum.
Sebelum pemerintah menaikkan HPP, KTNA pernah mengusulkan harga gabah dan beras. Harga Gabah Kering Panen (GKP) mencapai Rp 2.500 per kilogram, Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp 3.375 per kilogram, dan harga beras mencapai Rp 5.200 per kilogram.
''Harga usulan KTNA tersebut sudah mempertimbangkan biaya produksi, kenaikan pupuk, benih dan sebagainya. Jadi, jika pemerintah dan Bulog berharap bisa membeli gabah dan beras dari petani, saran kami harganya sebesar diatas,'' urai Winarno. ''Jika tidak, kami khawatir petani akan menjual kepada swasta daripada menjual ke Bulog,'' ungkapnya. -- zaky al hamzah --
''Kenaikan HPP itu belum cukup. Karena kenaikannya hanya 10 persen. Pemerintah akan kesulitan mendapatkan stok beras dari dalam negeri, karena secara bersamaan harga pasaran umum sudah naik sebelumnya 10 persen,'' ujarnya, Selasa (22/4), dalam pesan pendek yang diterima Republika.
Winarno juga mewanti-wanti kepada pemerintah, terutama Bulog, jika harga di pasaran lebih menguntungkan dibanding harga Bulog, petani akan memilih menjual gabah dan berasnya ke pasaran umum.
Sebelum pemerintah menaikkan HPP, KTNA pernah mengusulkan harga gabah dan beras. Harga Gabah Kering Panen (GKP) mencapai Rp 2.500 per kilogram, Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp 3.375 per kilogram, dan harga beras mencapai Rp 5.200 per kilogram.
''Harga usulan KTNA tersebut sudah mempertimbangkan biaya produksi, kenaikan pupuk, benih dan sebagainya. Jadi, jika pemerintah dan Bulog berharap bisa membeli gabah dan beras dari petani, saran kami harganya sebesar diatas,'' urai Winarno. ''Jika tidak, kami khawatir petani akan menjual kepada swasta daripada menjual ke Bulog,'' ungkapnya. -- zaky al hamzah --
HKTI: Petani yang Menikmati HPP Hanya 15 Persen
JAKARTA--Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyambut baik kenaikan HPP baru, meski terbilang terlambat. Sebab kenaikan itu hanya dinikmati pedagang.
''Sementara petani yang menikmati HPP baru hanya 15 persen. Kalau naik sekarang, pedagang yang untung. Seharusnya, kenaikan HPP terjadi bulan Januari 2008 lalu,'' ujar Ketua Dewan Pembina HKTI Siswono Yudo Husodo, kepada Republika, Selasa (22/4).
Pasalnya, saat kenaikan HPP terjadi, masa panen raya sudah lewat. Hanya 15 persen petani yang menikmati, karena mereka belum menjual gabah dan beras ke pedagang.
''Mereka yang menikmati HPP baru ini karena sedang panen, dan sebagian masih menyimpan gabahnya, kemudian saat ini mungkin sudah mulai menjual,'' kata mantan cawapres ini.
Kendati nantinya, dalam panen tahap kedua, petani akan menikmati HPP baru tersebut. Menurut Siswono, kenaikan Gabah Kering Panen (GKP) sekitar 10 persen, GKG sekitar 9 persen dan beras sebesar 8 persen lebih, memang masih diatas angka inflasi. Namun, prosentase kenaikan itu belum sebanding dengan kenaikan biaya produksi, serta harga benih dan pupuk.
Untuk itu, Siswono menyarankan perlunya penambahan subsidi bagi petani, untuk benih dan pupuk. ''Pemerintah harus tetap memproteksi petani dan produk-produknya, agar Indonesia tidak memasuki masa krisis pangan,'' tandasnya. -- zaky al hamzah --
''Sementara petani yang menikmati HPP baru hanya 15 persen. Kalau naik sekarang, pedagang yang untung. Seharusnya, kenaikan HPP terjadi bulan Januari 2008 lalu,'' ujar Ketua Dewan Pembina HKTI Siswono Yudo Husodo, kepada Republika, Selasa (22/4).
Pasalnya, saat kenaikan HPP terjadi, masa panen raya sudah lewat. Hanya 15 persen petani yang menikmati, karena mereka belum menjual gabah dan beras ke pedagang.
''Mereka yang menikmati HPP baru ini karena sedang panen, dan sebagian masih menyimpan gabahnya, kemudian saat ini mungkin sudah mulai menjual,'' kata mantan cawapres ini.
Kendati nantinya, dalam panen tahap kedua, petani akan menikmati HPP baru tersebut. Menurut Siswono, kenaikan Gabah Kering Panen (GKP) sekitar 10 persen, GKG sekitar 9 persen dan beras sebesar 8 persen lebih, memang masih diatas angka inflasi. Namun, prosentase kenaikan itu belum sebanding dengan kenaikan biaya produksi, serta harga benih dan pupuk.
Untuk itu, Siswono menyarankan perlunya penambahan subsidi bagi petani, untuk benih dan pupuk. ''Pemerintah harus tetap memproteksi petani dan produk-produknya, agar Indonesia tidak memasuki masa krisis pangan,'' tandasnya. -- zaky al hamzah --
Depdag: Kenaikan HPP Dorong Kenaikan Harga Beras
JAKARTA--Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras per Selasa kemarin (22/4) diprediksi Departemen Perdagangan (Depdag) ikut menaikkan harga beras di pasaran hingga sekitar 10 persen. Tapi Depdag menyatakan prosentase kenaikan harga beras itu belum mengkhawatirkan, karena jumlah stok nasional masih mencukupi.
Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras berlebihan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah antisipasi berbagai kemungkinan. Salah satunya melalui Operasi Stabilisasi Harga Beras (OSHB), meski program tersebut telah dihentikan pada pekan ketiga bulan Maret 2008 karena memasuki panen raya dan harga cenderung menurun. Sampai sekarang belum ada rencana OSHB dioperasikan lagi.
''Program OSHB masih melekat bagi Perum Bulog dan berlanjut, tapi untuk sementara dihentikan karena memasuki musim panen. OSHB ini nantinya untuk menghindari kenaikan harga rata-rata beras nasional diatas 10 persen, jika itu akhirnya terjadi,'' ujar Gunaryo, Direktur Bina Pasar dan Distribusi Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Depdag, di Jakarta, Rabu (23/4).
Harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Timur (Jaktim) Rabu kemarin (23/4) atau sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan HPP, sudah mulai naik dibanding hari sebelumnya. Harga beras jenis IR 64-I Rabu kemarin dijual Rp 5.250 per kilogram, sedang sehari sebelumnya Rp 5.200 per kilogram.
Beras jenis IR 64-II menjadi Rp 4.900 per kilogram atau naik Rp 50 pada harga hari sebelumnya. Harga beras jenis IR 64-III naik dari Rp 4.350 per kilogram menjadi Rp 4.450 (naik Rp 100 per kilogram). Kenaikan harga beras juga terjadi serentak secara nasional. Gunaryo mengungkapkan, kenaikan harga beras pasca kenaikan HPP memang masih dibawah 10 persen, namun diprediksi bisa naik hingga 10 persen.
''Rata-rata harga beras nasional per Rabu ini (23/4) naik Rp 7 per kilogram dibanding sehari sebelumnya. Tapi, harga rata-rata bulan April dibanding harga bulan Maret justru turun Rp 43 per kilogram. Memang belum ada lonjakan kenaikan harga beras pasca kenaikan HPP, tapi pemeritah sudah mengantisipasinya,'' tutur Gunaryo.
Yang menarik, kata dia, harga beras jenis IR-46 III di pasar tradisional DKI Jakarta justru turun Rp 100 per kilogram pada tanggal 23 April. Pada penjualan Rabu kemarin, beras jenis IR-46 III dijual Rp 4.920 per kilogram, atau turun dibanding penjualan Selasa (22/4) sebesar Rp 5.020 per kilogram.
Penurunan harga beras di pasar tradisional Jakarta terjadi di Pasar Senen, Pasar Koja Baru, Pasar Minggu dan Pasar Rawamangun serta Pasar Grogol. "Rata-rata penurunannya Rp 100 per kilogram dari harga hari Selasa ke hari ini (Rabu kemarin),'' ujar Gunaryo.
Untuk pasokan beras, di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) jumlah pasokan per Selasa (22/4) sebanyak 2.618 ton. Sedang untuk stoknya di PIBC mencapai 25.185 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta selama lebih kurang delapan hari. Dibanding bulan sama tahun 2007, jumlah stok beras diatas masih relatif rendah, karena stok beras pada bulan April 2007 mencapai 42.831 ton.
Sementara untuk pendistribusian beras ke pasar-pasar wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan antar pulau, dalam satu hari pasokan beras ke daerah-daerah tersebut sebesar 2.648 ton atau naik tiga kali lipat dibanding bulan-bulan normal.
Menurut Gunaryo, tingginya pasokan beras ke sejumlah daerah luar Jawa karena daerah-daerah mulai membeli beras dari PIBC atau dari daerah produksi langsung, seperti Jateng, Jabar dan Jatim. Saat harga beras dunia belum naik, penjualan beras ke daerah dari PIBC atau Pulau Jawa masih relatif sedikit, karena daerah membeli beras dari luar Indonesia atau impor illegal, disaat harga beras relatif lebih murah dibanding harga didalam negeri.
Saat ini, ketika harga beras internasional naik drastis, sejumlah daerah yang membutuhkan beras akhirnya tidak mampu membeli beras dari luar negeri dan akhirnya membeli dari PIBC atau daerah-daerah produksi beras.
''Dulunya sejumlah daerah memanfaatkan beras tetangga atau impor illegal , tapi karena sekarang harga beras di luar negeri sudah mahal, maka ambil didalam negeri saja, makanya perdagangan antar pulau melonjak tinggi, dan banyak perdagangan antar pulau,'' ungkap Gunaryo.
Gunaryo menjelaskan, sejak pekan ketiga bulan Maret 2008, Bulog telah menghentikan Operasi Stabilisasi Harga Beras (OSHB) karena sudah memasuki musim panen raya, dan harga beras di pasaran cenderung turun. Tapi, dengan kenaikan HPP, maka harga beras diprediksi ikut naik.
''Jika rata-rata harga beras nasional menembus angka Rp 4.750 per kilogram untuk jenis yang paling banyak dikonsumsi masyarakat (yakni jenis IR 64-III), maka OSHB bisa dihidupkan kembali. Nah, sekarang angka Rp 4.750 belum ditetapkan pemerintah, apakah nanti masih memakai angka itu, atau lebih ditinggikan lagi,'' jelas Gunaryo. -- zaky al hamzah --
Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras berlebihan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah antisipasi berbagai kemungkinan. Salah satunya melalui Operasi Stabilisasi Harga Beras (OSHB), meski program tersebut telah dihentikan pada pekan ketiga bulan Maret 2008 karena memasuki panen raya dan harga cenderung menurun. Sampai sekarang belum ada rencana OSHB dioperasikan lagi.
''Program OSHB masih melekat bagi Perum Bulog dan berlanjut, tapi untuk sementara dihentikan karena memasuki musim panen. OSHB ini nantinya untuk menghindari kenaikan harga rata-rata beras nasional diatas 10 persen, jika itu akhirnya terjadi,'' ujar Gunaryo, Direktur Bina Pasar dan Distribusi Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Depdag, di Jakarta, Rabu (23/4).
Harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Timur (Jaktim) Rabu kemarin (23/4) atau sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan HPP, sudah mulai naik dibanding hari sebelumnya. Harga beras jenis IR 64-I Rabu kemarin dijual Rp 5.250 per kilogram, sedang sehari sebelumnya Rp 5.200 per kilogram.
Beras jenis IR 64-II menjadi Rp 4.900 per kilogram atau naik Rp 50 pada harga hari sebelumnya. Harga beras jenis IR 64-III naik dari Rp 4.350 per kilogram menjadi Rp 4.450 (naik Rp 100 per kilogram). Kenaikan harga beras juga terjadi serentak secara nasional. Gunaryo mengungkapkan, kenaikan harga beras pasca kenaikan HPP memang masih dibawah 10 persen, namun diprediksi bisa naik hingga 10 persen.
''Rata-rata harga beras nasional per Rabu ini (23/4) naik Rp 7 per kilogram dibanding sehari sebelumnya. Tapi, harga rata-rata bulan April dibanding harga bulan Maret justru turun Rp 43 per kilogram. Memang belum ada lonjakan kenaikan harga beras pasca kenaikan HPP, tapi pemeritah sudah mengantisipasinya,'' tutur Gunaryo.
Yang menarik, kata dia, harga beras jenis IR-46 III di pasar tradisional DKI Jakarta justru turun Rp 100 per kilogram pada tanggal 23 April. Pada penjualan Rabu kemarin, beras jenis IR-46 III dijual Rp 4.920 per kilogram, atau turun dibanding penjualan Selasa (22/4) sebesar Rp 5.020 per kilogram.
Penurunan harga beras di pasar tradisional Jakarta terjadi di Pasar Senen, Pasar Koja Baru, Pasar Minggu dan Pasar Rawamangun serta Pasar Grogol. "Rata-rata penurunannya Rp 100 per kilogram dari harga hari Selasa ke hari ini (Rabu kemarin),'' ujar Gunaryo.
Untuk pasokan beras, di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) jumlah pasokan per Selasa (22/4) sebanyak 2.618 ton. Sedang untuk stoknya di PIBC mencapai 25.185 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta selama lebih kurang delapan hari. Dibanding bulan sama tahun 2007, jumlah stok beras diatas masih relatif rendah, karena stok beras pada bulan April 2007 mencapai 42.831 ton.
Sementara untuk pendistribusian beras ke pasar-pasar wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan antar pulau, dalam satu hari pasokan beras ke daerah-daerah tersebut sebesar 2.648 ton atau naik tiga kali lipat dibanding bulan-bulan normal.
Menurut Gunaryo, tingginya pasokan beras ke sejumlah daerah luar Jawa karena daerah-daerah mulai membeli beras dari PIBC atau dari daerah produksi langsung, seperti Jateng, Jabar dan Jatim. Saat harga beras dunia belum naik, penjualan beras ke daerah dari PIBC atau Pulau Jawa masih relatif sedikit, karena daerah membeli beras dari luar Indonesia atau impor illegal, disaat harga beras relatif lebih murah dibanding harga didalam negeri.
Saat ini, ketika harga beras internasional naik drastis, sejumlah daerah yang membutuhkan beras akhirnya tidak mampu membeli beras dari luar negeri dan akhirnya membeli dari PIBC atau daerah-daerah produksi beras.
''Dulunya sejumlah daerah memanfaatkan beras tetangga atau impor illegal , tapi karena sekarang harga beras di luar negeri sudah mahal, maka ambil didalam negeri saja, makanya perdagangan antar pulau melonjak tinggi, dan banyak perdagangan antar pulau,'' ungkap Gunaryo.
Gunaryo menjelaskan, sejak pekan ketiga bulan Maret 2008, Bulog telah menghentikan Operasi Stabilisasi Harga Beras (OSHB) karena sudah memasuki musim panen raya, dan harga beras di pasaran cenderung turun. Tapi, dengan kenaikan HPP, maka harga beras diprediksi ikut naik.
''Jika rata-rata harga beras nasional menembus angka Rp 4.750 per kilogram untuk jenis yang paling banyak dikonsumsi masyarakat (yakni jenis IR 64-III), maka OSHB bisa dihidupkan kembali. Nah, sekarang angka Rp 4.750 belum ditetapkan pemerintah, apakah nanti masih memakai angka itu, atau lebih ditinggikan lagi,'' jelas Gunaryo. -- zaky al hamzah --
Pengawasan Mutu Kompor dan Tabung Gas Sangat Ketat
JAKARTA--Departemen Perindustrian (Depperin) menegaskan pengawasan terhadap mutu kompor dan tabung gas ukuran tiga kilogram sudah berjalan optimal. Adanya kasus kebocoran serta ledakan tabung gas bukan disebabkan mutu yang jelek, namun akibat keteledoran pengguna kompor gas.
''Meski sudah diberikan pemaparan dari Pertamina atau instansi terkait, tapi tetap saja ada masyarakat yang teledor saat memasang klep tabung gas, sehingga klep tidak terpasang dengan sempurna, dan gas keluar terus. Kalau ada sedikit percikan api, maka bisa meledak, itu yang terjadi selama ini,'' ujar Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA) Depperin Anshari Bukhari, kepada Republika, di ruang kerjanya, Rabu (23/4).
Anshari memaparkan, hingga kini tabung gas dalam program konversi minyak tanah (minah) ke gas mencapai 15 juta unit. Namun, laporan kecelakaan berupa kebocoran fatal hingga ledakan hanya berjumlah enam kejadian di seluruh Indonesia. Diantaranya di Depok, Yogyakarta, dan Palembang. Umumnya, peristiwa kecelakaan tersebut akibat pemakaian klep tabung gas yang tidak benar atau ada selang tabung yang bocor, namun tidak diketahui segera oleh pengguna atau masyarakat.
Timbulnya kecelakaan di rumah tangga pengguna atau masyarakat, kata Anshari, sudah diluar kewenangan dari Depperin. Kendati demikian, pemerintah tetap akan merespon setiap peristiwa tersebut, supaya tidak timbul korban baru. Terpenting, akan mendorong produsen tabung gas dan kompor gas lebih aman dan mudah digunakan masyarakat.
Sesuai sistem pengawasan program konversi ini, menurut Anshari, terdapat tiga tahap. Tahap pertama, pengawasan berada di tingkat pabrikasi atau di lokasi pembuatan tabung gas. Setiap satu produk tabung gas yang diproduksi harus memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI). Seperti bahan baku, proses pembuatan, serta keamanan produk. Untuk pengawasan secara periodik, dilakukan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) yang ditunjuk pemerintah.
Pengawasan tahap kedua dilakukan Depperin. Sejak program ini diluncurkan, Depperin menunjuk sejumlah Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP), yang akan mendatangi seluruh produsen tabung gas, baik memantau proses pembuatan hingga pengecekan di tahap akhir. Dalam dua tahap pengawasan itu, jika ditemukan ada produk yang salah sesuai SNI, maka segera dikembalikan ke pabrikan untuk diganti baru.
''Pengawasan tahap ketiga dilakukan perusahaan surveyor, yakni PT Surveyor Indonesia (SI), dan PT Sucofindo. Pengawasan ini dilakukan secara acak, tapi sangat ketat. Jika kedua perusahaan surveyor ini menemukan kesalahan, lagi-lagi akan dikembalikan ke pabrikannya,'' jelas Anshari. Diluar ketiga tahapan pengawasan diatas, PT Pertamina (Persero) juga melakukan pengawasan, khususnya tahap pengisian gas.
Pertamina juga bertanggung jawab dalam pengawasan di stasiun penampungan, serta penyimpanan sebelum dikirim ke daerah tujuan. Di stasiun penampungan umumnya terdapat pos pemeriksaan kebocoran gas. Jika ada tabung yang bocor, ketika saat diangkut, maka akan dikembalikan untuk diisi sesuai ukurannya.
''Jadi, bayangkan betapa pengawasan sangat ketat dari proses pembuatan, pengecekan, uji coba, hingga pengiriman ke lokasi tujuan. Jadi, pemerintah menjamin, mutu tabung gas yang diterima masyarakat sudah aman dan sesuai standar SNI, makanya sampai saat ini belum ada laporan kebocoran tabung gas yang baru dikirim dari Pertamina,'' jelas Anshari. Setiap rumah tangga menerima satu paket berupa selang, regulator, kompor gas, tabung gas dan sepasang klem.
Disamping perilaku masyarakat yang masih keliru dalam penggunaan tabung gas, menurut Anshari, kerusakan tabung gas juga disebabkan cara angkut tabung gas yang tidak tepat. Sehingga, mempercepat kerusakan tabung gas. Depperin mendapat laporan di stasiun penampungan tabung gas di kawasan Jawa Tengah.
Dalam laporan disertai foto-foto itu terlihat, petugas melemparkan tabung gas dari truk besar ke tanah. ''Caranya, truk dikebut, kemudian di rem mendadak. Sementara pintu bak belakang dibuka, sehingga ketika direm mendadak, tabung-tabung berjatuhan, jadi tidak diturunkan satu per satu tapi dilempar kayak melempar kelapa saja. Kami punya buktinya, dan saat ini sedang diusut,'' terang Anshari.
Selanjutnya, agar tidak terjadi lagi kebocoran dan ledakan, maka pemerintah akan intensif menyosialisasikan program ini, agar masyarakat bisa menggunakan secara benar dan tepat.
Sebelumnya, DPR mempertanyakan fungsi pengawasan yang dilakukan Departemen Perindustrian (Depperin) dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Hal ini terkait masih terdapat sejumlah kompor dan tabung elpiji ukuran tiga kilogram yang bermasalah. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Achmad Farial, mengatakan, baik Depperin maupun Depnakertrans yang harus bertanggung jawab jika terjadi kerusakan tabung atau kompor. "Kedua instansi itulah yang paling bertanggung jawab jika terdapat kasus ledakan atau kerusakan akibat kompor atau tabung," katanya di Jakarta, Ahad. (Republika, 21/4)
Sejak diluncurkan tahun lalu, saat ini tabung gas yang sudah diberikan kepada masyarakat sesuai data Depperin sebanyak 15 juta tabung. Hingga akhir 2008 nanti, target tabung gas yang diberikan ke masyarakat sudah mencapai 30 juta tabung. Kemudian selama tahun 2009, diluncurkan lagi 30 juta tabung.
PT Pertamina memerlukan 30 juta tabung LPG 3 kg untuk beberapa tahun mendatang. Tugas ini diserahkan kepada PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Barata Indonesia, dan PT Boma Bisma Indra. Jika tugas ini dilaksanakan dalam 2 tahun, maka setiap hari, keempat produsen ini harus mampu membuat 40.000 tabung per hari tanpa hari libur. Jika harga per tabung Rp. 120.000 maka nilai proyek ini sekitar Rp 3,6 Triliun (400 juta dolar AS).
''Jadi, yang 40 juta tabung gas dikerjakan empat BUMN diatas. Sedang sisanya dikerjakan perusahaan swasta yang mendapat tender,'' jelas Anshari. Program konversi ini targetnya menghemat konsumsi minyak tanah yang subsidinya sangat mahal. Subsidi pemerintah setiap tahun untuk minyak tanah mencapai Rp 25 Triliun (3 Milyar dolar AS). Jika program ini berhasil, maka pemerintah bisa menghemat subsidi sekitar Rp 30 Triliun. -- zaky al hamzah --
''Meski sudah diberikan pemaparan dari Pertamina atau instansi terkait, tapi tetap saja ada masyarakat yang teledor saat memasang klep tabung gas, sehingga klep tidak terpasang dengan sempurna, dan gas keluar terus. Kalau ada sedikit percikan api, maka bisa meledak, itu yang terjadi selama ini,'' ujar Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA) Depperin Anshari Bukhari, kepada Republika, di ruang kerjanya, Rabu (23/4).
Anshari memaparkan, hingga kini tabung gas dalam program konversi minyak tanah (minah) ke gas mencapai 15 juta unit. Namun, laporan kecelakaan berupa kebocoran fatal hingga ledakan hanya berjumlah enam kejadian di seluruh Indonesia. Diantaranya di Depok, Yogyakarta, dan Palembang. Umumnya, peristiwa kecelakaan tersebut akibat pemakaian klep tabung gas yang tidak benar atau ada selang tabung yang bocor, namun tidak diketahui segera oleh pengguna atau masyarakat.
Timbulnya kecelakaan di rumah tangga pengguna atau masyarakat, kata Anshari, sudah diluar kewenangan dari Depperin. Kendati demikian, pemerintah tetap akan merespon setiap peristiwa tersebut, supaya tidak timbul korban baru. Terpenting, akan mendorong produsen tabung gas dan kompor gas lebih aman dan mudah digunakan masyarakat.
Sesuai sistem pengawasan program konversi ini, menurut Anshari, terdapat tiga tahap. Tahap pertama, pengawasan berada di tingkat pabrikasi atau di lokasi pembuatan tabung gas. Setiap satu produk tabung gas yang diproduksi harus memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI). Seperti bahan baku, proses pembuatan, serta keamanan produk. Untuk pengawasan secara periodik, dilakukan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) yang ditunjuk pemerintah.
Pengawasan tahap kedua dilakukan Depperin. Sejak program ini diluncurkan, Depperin menunjuk sejumlah Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP), yang akan mendatangi seluruh produsen tabung gas, baik memantau proses pembuatan hingga pengecekan di tahap akhir. Dalam dua tahap pengawasan itu, jika ditemukan ada produk yang salah sesuai SNI, maka segera dikembalikan ke pabrikan untuk diganti baru.
''Pengawasan tahap ketiga dilakukan perusahaan surveyor, yakni PT Surveyor Indonesia (SI), dan PT Sucofindo. Pengawasan ini dilakukan secara acak, tapi sangat ketat. Jika kedua perusahaan surveyor ini menemukan kesalahan, lagi-lagi akan dikembalikan ke pabrikannya,'' jelas Anshari. Diluar ketiga tahapan pengawasan diatas, PT Pertamina (Persero) juga melakukan pengawasan, khususnya tahap pengisian gas.
Pertamina juga bertanggung jawab dalam pengawasan di stasiun penampungan, serta penyimpanan sebelum dikirim ke daerah tujuan. Di stasiun penampungan umumnya terdapat pos pemeriksaan kebocoran gas. Jika ada tabung yang bocor, ketika saat diangkut, maka akan dikembalikan untuk diisi sesuai ukurannya.
''Jadi, bayangkan betapa pengawasan sangat ketat dari proses pembuatan, pengecekan, uji coba, hingga pengiriman ke lokasi tujuan. Jadi, pemerintah menjamin, mutu tabung gas yang diterima masyarakat sudah aman dan sesuai standar SNI, makanya sampai saat ini belum ada laporan kebocoran tabung gas yang baru dikirim dari Pertamina,'' jelas Anshari. Setiap rumah tangga menerima satu paket berupa selang, regulator, kompor gas, tabung gas dan sepasang klem.
Disamping perilaku masyarakat yang masih keliru dalam penggunaan tabung gas, menurut Anshari, kerusakan tabung gas juga disebabkan cara angkut tabung gas yang tidak tepat. Sehingga, mempercepat kerusakan tabung gas. Depperin mendapat laporan di stasiun penampungan tabung gas di kawasan Jawa Tengah.
Dalam laporan disertai foto-foto itu terlihat, petugas melemparkan tabung gas dari truk besar ke tanah. ''Caranya, truk dikebut, kemudian di rem mendadak. Sementara pintu bak belakang dibuka, sehingga ketika direm mendadak, tabung-tabung berjatuhan, jadi tidak diturunkan satu per satu tapi dilempar kayak melempar kelapa saja. Kami punya buktinya, dan saat ini sedang diusut,'' terang Anshari.
Selanjutnya, agar tidak terjadi lagi kebocoran dan ledakan, maka pemerintah akan intensif menyosialisasikan program ini, agar masyarakat bisa menggunakan secara benar dan tepat.
Sebelumnya, DPR mempertanyakan fungsi pengawasan yang dilakukan Departemen Perindustrian (Depperin) dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Hal ini terkait masih terdapat sejumlah kompor dan tabung elpiji ukuran tiga kilogram yang bermasalah. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Achmad Farial, mengatakan, baik Depperin maupun Depnakertrans yang harus bertanggung jawab jika terjadi kerusakan tabung atau kompor. "Kedua instansi itulah yang paling bertanggung jawab jika terdapat kasus ledakan atau kerusakan akibat kompor atau tabung," katanya di Jakarta, Ahad. (Republika, 21/4)
Sejak diluncurkan tahun lalu, saat ini tabung gas yang sudah diberikan kepada masyarakat sesuai data Depperin sebanyak 15 juta tabung. Hingga akhir 2008 nanti, target tabung gas yang diberikan ke masyarakat sudah mencapai 30 juta tabung. Kemudian selama tahun 2009, diluncurkan lagi 30 juta tabung.
PT Pertamina memerlukan 30 juta tabung LPG 3 kg untuk beberapa tahun mendatang. Tugas ini diserahkan kepada PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, PT Barata Indonesia, dan PT Boma Bisma Indra. Jika tugas ini dilaksanakan dalam 2 tahun, maka setiap hari, keempat produsen ini harus mampu membuat 40.000 tabung per hari tanpa hari libur. Jika harga per tabung Rp. 120.000 maka nilai proyek ini sekitar Rp 3,6 Triliun (400 juta dolar AS).
''Jadi, yang 40 juta tabung gas dikerjakan empat BUMN diatas. Sedang sisanya dikerjakan perusahaan swasta yang mendapat tender,'' jelas Anshari. Program konversi ini targetnya menghemat konsumsi minyak tanah yang subsidinya sangat mahal. Subsidi pemerintah setiap tahun untuk minyak tanah mencapai Rp 25 Triliun (3 Milyar dolar AS). Jika program ini berhasil, maka pemerintah bisa menghemat subsidi sekitar Rp 30 Triliun. -- zaky al hamzah --
Rabu, 23 April 2008
KS Berharap Tambahan Modal Berasal dari IPO
HU Republika dan Republika Online 23 April 2008
JAKARTA- Manajemen PT Krakatau Steel (KS) tetap berharap upaya mendapatkan dana segar melalui proses pelepasan saham di lantai bursa (IPO). KS akan melakukan pelapasan sahamnya secara bertahap.
"Target privatisasi untuk IPO itu bertahap. Tahap pertama 20 persen, setelah beberapa waktu ditambahkan lagi dengan harapan yang kedua asumsinya value KS bisa lebih tinggi dari tahap pertama," ujar Dirut KS Fazwar Bujang dalam acara peresmian perubahan nama dari Wisma Baja menjadi Wisma Krakatau Steel (KS) di Jakarta, Selasa (22/4).
KS menargetkan dana yang diperoleh dari privatisasi melalui IPO tersebut KS minimum Rp 2 triliun. "Dengan tahap pertama 20 persen itu maka kita targetkan dapat Rp 2 triliun," katanya. Dana itu, katanya, digunakan untuk restrukturisasi perusahaan.
Jika IPO berhasil dan bisa meningkatkan kapitalisasi, maka KS akan mencari dana dalam tahap kedua dengan target di atas Rp 2 triliun. "Jika nanti dapat Rp 2 triliun dalam IPO, maka dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dan dana yang kami dapatkan dari tahap kedua bisa untuk revitalisasi perusahaan.
Disamping itu, kata Fazwar, perusahaan bisa mengurangi impor bahan baku bijih besi yang masih mencapai 100 persen. KS sendiri mempunyai produksi baja sebanyak 2,5 juta ton.
Komisaris Utama KS Taufiequrachman Ruki juga tidak setuju jika upaya mendapatkan dana diperoleh dari privatisasi. Sebab, menurutnya, langkah privatisasi dianggap mengabaikan kemampuan industri baja nasional tersebut. "Saya bisa menjamin produksi baja KS bisa naik dari 2,5 juta ton menjadi 5 juta ton pada tahun 2011 nanti," tutur Ruki.
Sementara itu, hingga kemarin pemerintah maupun Krakatau Steel masih menunggu kedatangan tahap kedua pihak Mittal terkait rencana investasi mereka. Pihak KS sendiri belum tahu pasti mengenai langkah selanjutnya setelah kedatangan pihak Mittal.
"Bahwa Mittal akan datang dalam dua hingga tiga hari, ya kita tunggu saja. Apakah datang ke Menneg BUMN, ataukah ke pihak Menteri Perindustrian. Kemudian apakah meminta kita hadir, kita belum tahu," ujar Fazwar.
PT Krakatau Steel (KS) dan PT Antam Tbk Selasa kemarin juga menandatangani perjanjian perusahaan patungan (joint venture agreement) untuk membangun pabrik pengolahan bijih besi di Batu Licin Kalimantan Selatan. Dari pendirian perusahaan patungan ini komposisi kepemilikan KS mencapai 66 persen dan Antam 34 persen.
Fazwar mengatakan pada tahap awal dibangun pabrik pengolahan bijih besi dengan kapasitas 315.000 ton per tahun. Diperkirakan biaya investasi yang diperlukan mencapai 60 juta dolar AS. Dari dana sebesar itu, 35 persen akan diperoleh dari dua perusahaan sedangkan sisanya sebesar 65 persen akan diperoleh dari pinjaman bank dalam negeri. Dari Joint venture ini akan dibentuk perusahaan baru yang diberi nama PT Meratus Jaya Iron and Steel. - zaky al hamzah -
JAKARTA- Manajemen PT Krakatau Steel (KS) tetap berharap upaya mendapatkan dana segar melalui proses pelepasan saham di lantai bursa (IPO). KS akan melakukan pelapasan sahamnya secara bertahap.
"Target privatisasi untuk IPO itu bertahap. Tahap pertama 20 persen, setelah beberapa waktu ditambahkan lagi dengan harapan yang kedua asumsinya value KS bisa lebih tinggi dari tahap pertama," ujar Dirut KS Fazwar Bujang dalam acara peresmian perubahan nama dari Wisma Baja menjadi Wisma Krakatau Steel (KS) di Jakarta, Selasa (22/4).
KS menargetkan dana yang diperoleh dari privatisasi melalui IPO tersebut KS minimum Rp 2 triliun. "Dengan tahap pertama 20 persen itu maka kita targetkan dapat Rp 2 triliun," katanya. Dana itu, katanya, digunakan untuk restrukturisasi perusahaan.
Jika IPO berhasil dan bisa meningkatkan kapitalisasi, maka KS akan mencari dana dalam tahap kedua dengan target di atas Rp 2 triliun. "Jika nanti dapat Rp 2 triliun dalam IPO, maka dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dan dana yang kami dapatkan dari tahap kedua bisa untuk revitalisasi perusahaan.
Disamping itu, kata Fazwar, perusahaan bisa mengurangi impor bahan baku bijih besi yang masih mencapai 100 persen. KS sendiri mempunyai produksi baja sebanyak 2,5 juta ton.
Komisaris Utama KS Taufiequrachman Ruki juga tidak setuju jika upaya mendapatkan dana diperoleh dari privatisasi. Sebab, menurutnya, langkah privatisasi dianggap mengabaikan kemampuan industri baja nasional tersebut. "Saya bisa menjamin produksi baja KS bisa naik dari 2,5 juta ton menjadi 5 juta ton pada tahun 2011 nanti," tutur Ruki.
Sementara itu, hingga kemarin pemerintah maupun Krakatau Steel masih menunggu kedatangan tahap kedua pihak Mittal terkait rencana investasi mereka. Pihak KS sendiri belum tahu pasti mengenai langkah selanjutnya setelah kedatangan pihak Mittal.
"Bahwa Mittal akan datang dalam dua hingga tiga hari, ya kita tunggu saja. Apakah datang ke Menneg BUMN, ataukah ke pihak Menteri Perindustrian. Kemudian apakah meminta kita hadir, kita belum tahu," ujar Fazwar.
PT Krakatau Steel (KS) dan PT Antam Tbk Selasa kemarin juga menandatangani perjanjian perusahaan patungan (joint venture agreement) untuk membangun pabrik pengolahan bijih besi di Batu Licin Kalimantan Selatan. Dari pendirian perusahaan patungan ini komposisi kepemilikan KS mencapai 66 persen dan Antam 34 persen.
Fazwar mengatakan pada tahap awal dibangun pabrik pengolahan bijih besi dengan kapasitas 315.000 ton per tahun. Diperkirakan biaya investasi yang diperlukan mencapai 60 juta dolar AS. Dari dana sebesar itu, 35 persen akan diperoleh dari dua perusahaan sedangkan sisanya sebesar 65 persen akan diperoleh dari pinjaman bank dalam negeri. Dari Joint venture ini akan dibentuk perusahaan baru yang diberi nama PT Meratus Jaya Iron and Steel. - zaky al hamzah -
Verifikasi CPO tak Bebani Pelaku Usaha
HU Republika dan Republika Online 23 April 2008
JAKARTA--Departemen Perdagangan (Depdag) tidak membebankan biaya verifikasi pengiriman antarpulau komoditas kelapa sawit mentah (CPO) beserta produk turunannya. Kebijakan ini berlaku efektif 24 April 2008, Kamis besok, di seluruh pelabuhan.
Kendati demikian, jika terjadi kebocoran atau penyelundupan ke luar negeri, Depdag akan mencabut izin perusahaan bersangkutan. ''Memang tidak ada beban bagi perusahaan. Tapi, jika terbukti menyelundupkan, kami akan mencabut izin perusahaan tersebut,'' ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depdag Ardiansyah Parman, saat membuka sosialisasi Peraturan Mendag soal verifikasi pengakutan antarpulau komoditaas kelapa sawit dan produk turunannya, di Jakarta, Selasa (22/4).
''Kita harapkan verifikasi ini mencegah rembesan hingga 100 persen,'' tambahnya. Menurut Ardiansyah, tidak dibebaninya pengusaha dalam biaya verifikasi karena kalangan pengusaha sudah merasa berat dengan adanya pajak ekspor (PE), sehingga mereka berpikir ulang ketika hendak menjual ke luar negeri.
Direktur Distribusi Pasar Depdag, Gunaryo menambahkan, dana verifikasi diambilkan dari APBN. Hanya saja, Ardiansyah maupun Gunaryo tidak menyebutkan nilai biaya verifikasi tersebut.
Ardiansyah menjelaskan dalam Permendag No 11/M-DAG/PER/4/2008 tersebut menyebutkan bahwa proses verifikasi dilakukan untuk memastikan jumlah, dan jenis kelapa sawit yang diangkut dari pelabuhan muat hingga ke pelabuhan bongkar, lokasi kapal pengangkutnya. Dalam pengecekan verifikasi, Depdag menunjuk PT Sucofindo.
''Sehingga, kepastian jumlah, jenis, dan kapan waktu kedatangan produk CPO dan turunannya sudah tiba dari pelabuhan asal, sangat terjamin. Dari pelabuhan bongkar kan bisa diketahui jika tidak terjadi rembesan, karena jumlah, jenisnya sudah cocok sesuai data dari pelabuhan angkut,'' jelas Ardiansyah.
Peraturan tersebut keluar setelah pemerintah mendapat laporan adanya kasus penyelundupan kelapa sawit ke luar negeri, dengan modus memanfaatkan izin perdagangan antarpulau, tapi jalur kapal pengangkut dialihkan ke luar negeri. Tujuannya, untuk mendapatkan keuntungan dari disparitas harga CPO di dalam negeri dengan di luar negeri.
''Jadi modusnya menggunakan dokumen perdagangan antarpulau (PAP), tapi ketika di lapangan produk CPO dan turunannya justru dibawa lari ke luar negeri,'' ungkap Ardiansyah.
Langkah itu, tambahnya, sebagai upaya antisipasi karena pada tahun 1998 pemerintah pernah mengeluarkan aturan verifikasi PAP, dan verifikasi untuk perdagangan ekspor. Kali ini untuk perdagangan ekspor, verifikasi atau audit CPO-nya diatur Ditjen Bea dan Cukai Depkeu.
Kendati dilakukan verifikasi pengangkutan antarpulau, Ardiansyah menyatakan, jika hal itu tidak menghambat pengiriman CPO dari luar Pulau Jawa ke Pulau Jawa. Sebab, dalam satu bulan rata-rata pengiriman CPO dari luar Pulau Jawa, menuju ke Pulau Jawa untuk diolah mencapai 250 ribu ton.
Lonjakan harga minyak
Ardiansyah mengakui kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai 117 dolar AS per barel dipastikan akan menarik harga-harga pangan dalam negeri. ''Tidak hanya CPO dan produk turunannya yang diprediksi naik, tapi juga harga pangan lain,'' tuturnya.
Kendati begitu, Ardiansyah mengingatkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, sebab sumber pangan di Indonesia tidak hanya beras. Selain beras produk pangan lain seperti ubi-ubian, semisal ubi jalar, ubi kayu, ganyong dan garut sampai sagu.
Apalagi stok beras nasional dilaporkan Perum Bulog sangat mencukupi, meski harga beras di internasional terus naik. Begitu juga dengan gula, harganya sangat stabil. - zaky al hamzah -
JAKARTA--Departemen Perdagangan (Depdag) tidak membebankan biaya verifikasi pengiriman antarpulau komoditas kelapa sawit mentah (CPO) beserta produk turunannya. Kebijakan ini berlaku efektif 24 April 2008, Kamis besok, di seluruh pelabuhan.
Kendati demikian, jika terjadi kebocoran atau penyelundupan ke luar negeri, Depdag akan mencabut izin perusahaan bersangkutan. ''Memang tidak ada beban bagi perusahaan. Tapi, jika terbukti menyelundupkan, kami akan mencabut izin perusahaan tersebut,'' ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Depdag Ardiansyah Parman, saat membuka sosialisasi Peraturan Mendag soal verifikasi pengakutan antarpulau komoditaas kelapa sawit dan produk turunannya, di Jakarta, Selasa (22/4).
''Kita harapkan verifikasi ini mencegah rembesan hingga 100 persen,'' tambahnya. Menurut Ardiansyah, tidak dibebaninya pengusaha dalam biaya verifikasi karena kalangan pengusaha sudah merasa berat dengan adanya pajak ekspor (PE), sehingga mereka berpikir ulang ketika hendak menjual ke luar negeri.
Direktur Distribusi Pasar Depdag, Gunaryo menambahkan, dana verifikasi diambilkan dari APBN. Hanya saja, Ardiansyah maupun Gunaryo tidak menyebutkan nilai biaya verifikasi tersebut.
Ardiansyah menjelaskan dalam Permendag No 11/M-DAG/PER/4/2008 tersebut menyebutkan bahwa proses verifikasi dilakukan untuk memastikan jumlah, dan jenis kelapa sawit yang diangkut dari pelabuhan muat hingga ke pelabuhan bongkar, lokasi kapal pengangkutnya. Dalam pengecekan verifikasi, Depdag menunjuk PT Sucofindo.
''Sehingga, kepastian jumlah, jenis, dan kapan waktu kedatangan produk CPO dan turunannya sudah tiba dari pelabuhan asal, sangat terjamin. Dari pelabuhan bongkar kan bisa diketahui jika tidak terjadi rembesan, karena jumlah, jenisnya sudah cocok sesuai data dari pelabuhan angkut,'' jelas Ardiansyah.
Peraturan tersebut keluar setelah pemerintah mendapat laporan adanya kasus penyelundupan kelapa sawit ke luar negeri, dengan modus memanfaatkan izin perdagangan antarpulau, tapi jalur kapal pengangkut dialihkan ke luar negeri. Tujuannya, untuk mendapatkan keuntungan dari disparitas harga CPO di dalam negeri dengan di luar negeri.
''Jadi modusnya menggunakan dokumen perdagangan antarpulau (PAP), tapi ketika di lapangan produk CPO dan turunannya justru dibawa lari ke luar negeri,'' ungkap Ardiansyah.
Langkah itu, tambahnya, sebagai upaya antisipasi karena pada tahun 1998 pemerintah pernah mengeluarkan aturan verifikasi PAP, dan verifikasi untuk perdagangan ekspor. Kali ini untuk perdagangan ekspor, verifikasi atau audit CPO-nya diatur Ditjen Bea dan Cukai Depkeu.
Kendati dilakukan verifikasi pengangkutan antarpulau, Ardiansyah menyatakan, jika hal itu tidak menghambat pengiriman CPO dari luar Pulau Jawa ke Pulau Jawa. Sebab, dalam satu bulan rata-rata pengiriman CPO dari luar Pulau Jawa, menuju ke Pulau Jawa untuk diolah mencapai 250 ribu ton.
Lonjakan harga minyak
Ardiansyah mengakui kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai 117 dolar AS per barel dipastikan akan menarik harga-harga pangan dalam negeri. ''Tidak hanya CPO dan produk turunannya yang diprediksi naik, tapi juga harga pangan lain,'' tuturnya.
Kendati begitu, Ardiansyah mengingatkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, sebab sumber pangan di Indonesia tidak hanya beras. Selain beras produk pangan lain seperti ubi-ubian, semisal ubi jalar, ubi kayu, ganyong dan garut sampai sagu.
Apalagi stok beras nasional dilaporkan Perum Bulog sangat mencukupi, meski harga beras di internasional terus naik. Begitu juga dengan gula, harganya sangat stabil. - zaky al hamzah -
Pemerintah Naikkan HPP Gabah dan Beras
HU Republika dan Republika Online 23 April 2008
JAKARTA -- Melalui Inpres No 1/2008 tentang Kebijakan Perberasan, harga pembelian pemerintah (HPP) atas gabah dan beras akhirnya dinaikkan. Kenaikan HPP ini dimaksudkan agar petani mendapatkan harga jual gabah dan beras yang lebih baik.
''Diharapkan Perum Bulog bisa lebih longgar untuk mencapai target pengadaan dan memperkuat stok tanpa menjatuhkan harga jual petani,'' kata Menko Perekonomian, Boediono, Selasa (22/4).
Penetapan harga baru ini, ungkap Menko, setelah mempertimbangkan biaya, pendapatan petani, dan harga rata-rata gabah dan beras. ''Kebijakan ini langsung berlaku,'' katanya.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi, memaparkan, kenaikan HPP ini untuk melindungi harga di tingkat petani. ''Petani juga butuh dukungan untuk melaksanakan usahanya,'' kata Bayu.
Kendati dengan HPP Rp 2.000 petani sudah untung, namun di harga yang baru, pendapatan petani diharapkan lebih meningkat. ''HPP Rp 2.200 diarahkan Presiden supaya petani bisa mengatasi tekanan akibat kenaikan harga,'' jelasnya.
Kenaikan HPP juga ditujukan guna mengurangi dampak melebarnya disparitas harga beras di dalam dengan di luar negeri. Disparitas harga yang tinggi memicu petani menjual beras ke selain pemerintah.
Selain itu, kebijakan baru HPP guna menjaga stabilitas harga di dalam negeri akibat krisis pangan dunia, serta penguatan pasokan beras. Dengan HPP Rp 2.000 saja, ungkap Bayu, biaya produksi per satu kilogram gabah kering panen (GKP) di Karawang, Jawa Barat, mencapai Rp 1.600. Petani hanya untung Rp 400.
Namun, biaya produksi itu belum memasukkan biaya tenaga kerja. Sementara, harga pembelian di tingkat pedagang dan spekulan mencapai Rp 2.200-Rp 2.400 per kg GKP.
Kenaikan HPP, kata Dirut Perum Bulog, Mustafa Abubakar, dapat mempercepat pengadaan beras nasional. Selama ini, pengadaan beras harian oleh Bulog menurun karena petani tak berminat menjual dengan alasan harga. ''Pengadaan beras Bulog hanya 26 ribu ton per hari, dari sebelumnya 27 ribu ton per hari.''
Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Thohir, menganggap kenaikan HPP rata-rata 10 persen itu belum memuaskan petani. Alasannya, HPP itu masih di bawah kenaikan harga di pasaran umum.
Sementara, Ketua Kelompok Tani Sumber Sari Makmur, Kec Surodadi, Kab Tegal, Jawa Tengah, Wahidin, mengatakan kenaikan itu tak menguntungkan petani. ''Karena, kalau diumumkan setelah panen raya, pemerintah hanya berpikir untuk kepentingan pedagang beras, bukan petani.''
Ekonom Ryan Kiryanto menilai kenaikan HPP tak akan memicu inflasi. ''Justru efek psikologis wacana kenaikan BBM yang dikhawatirkan picu inflasi.'' -- tim Republika --
JAKARTA -- Melalui Inpres No 1/2008 tentang Kebijakan Perberasan, harga pembelian pemerintah (HPP) atas gabah dan beras akhirnya dinaikkan. Kenaikan HPP ini dimaksudkan agar petani mendapatkan harga jual gabah dan beras yang lebih baik.
''Diharapkan Perum Bulog bisa lebih longgar untuk mencapai target pengadaan dan memperkuat stok tanpa menjatuhkan harga jual petani,'' kata Menko Perekonomian, Boediono, Selasa (22/4).
Penetapan harga baru ini, ungkap Menko, setelah mempertimbangkan biaya, pendapatan petani, dan harga rata-rata gabah dan beras. ''Kebijakan ini langsung berlaku,'' katanya.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi, memaparkan, kenaikan HPP ini untuk melindungi harga di tingkat petani. ''Petani juga butuh dukungan untuk melaksanakan usahanya,'' kata Bayu.
Kendati dengan HPP Rp 2.000 petani sudah untung, namun di harga yang baru, pendapatan petani diharapkan lebih meningkat. ''HPP Rp 2.200 diarahkan Presiden supaya petani bisa mengatasi tekanan akibat kenaikan harga,'' jelasnya.
Kenaikan HPP juga ditujukan guna mengurangi dampak melebarnya disparitas harga beras di dalam dengan di luar negeri. Disparitas harga yang tinggi memicu petani menjual beras ke selain pemerintah.
Selain itu, kebijakan baru HPP guna menjaga stabilitas harga di dalam negeri akibat krisis pangan dunia, serta penguatan pasokan beras. Dengan HPP Rp 2.000 saja, ungkap Bayu, biaya produksi per satu kilogram gabah kering panen (GKP) di Karawang, Jawa Barat, mencapai Rp 1.600. Petani hanya untung Rp 400.
Namun, biaya produksi itu belum memasukkan biaya tenaga kerja. Sementara, harga pembelian di tingkat pedagang dan spekulan mencapai Rp 2.200-Rp 2.400 per kg GKP.
Kenaikan HPP, kata Dirut Perum Bulog, Mustafa Abubakar, dapat mempercepat pengadaan beras nasional. Selama ini, pengadaan beras harian oleh Bulog menurun karena petani tak berminat menjual dengan alasan harga. ''Pengadaan beras Bulog hanya 26 ribu ton per hari, dari sebelumnya 27 ribu ton per hari.''
Ketua Umum Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Thohir, menganggap kenaikan HPP rata-rata 10 persen itu belum memuaskan petani. Alasannya, HPP itu masih di bawah kenaikan harga di pasaran umum.
Sementara, Ketua Kelompok Tani Sumber Sari Makmur, Kec Surodadi, Kab Tegal, Jawa Tengah, Wahidin, mengatakan kenaikan itu tak menguntungkan petani. ''Karena, kalau diumumkan setelah panen raya, pemerintah hanya berpikir untuk kepentingan pedagang beras, bukan petani.''
Ekonom Ryan Kiryanto menilai kenaikan HPP tak akan memicu inflasi. ''Justru efek psikologis wacana kenaikan BBM yang dikhawatirkan picu inflasi.'' -- tim Republika --
Selasa, 22 April 2008
Klaim Asuransi TKI Hanya 10 Persen
HU Republika dan Republika Online 22 April 2008
JAKARTA--Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyesalkan kinerja konsorsium asurasi TKI. Dari laporan terakhir, klaim asuransi hanya 10 persen dari nilai keseluruhan.
''Dari seluruh TKI yang memiliki KPA (Kartu Peserta Asuransi), hanya 10 persen yang bisa diklaim setelah ada masalah atau setelah pulang ke Indonesia. Perusahaan asuransi sangat mendzalimi TKI yang menyumbang devisa terbanyak,'' ujar Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, saat berdiskusi dengan Pemred Republika, di kantor Republika, Senin (21/4). Setiap tahun, 4,3 juta TKI plus sekitar dua juta tenaga ilegal itu mengirimkan Rp 120 triliun ke Tanah Air.
Deputi Perlindungan TKI BNP2TKI, Mardjono, mengungkapkan, belum lama ini pihaknya menemukan 20 ribu kartu peserta asuransi (KPA) di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, yang tidak diberikan kepada para TKI. Padahal, KPA itu semestinya dibawa oleh TKI klien perusahaan asuransi tersebut. ''Ini salah satu bentuk pelanggaran serius dan kasusnya sudah dilimpahkan kepada polisi,'' ujarnya.
Sesuai amanat Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Reformasi Sistem Perlindungan TKI, BNP2TKI mendapat tugas dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melindungi TKI di semua negara. Dari 4,3 juta TKI di luar negeri, baru dua juta yang punya KPA.
Mardjono menambahkan, ketika melakukan sidak di dua pabrik di Malaysia dan juga di Bandara Soekarno Hatta, pihaknya menemukan TKI yang tak punya KPA. Menurut Jumhur, ini sangat merugikan. Karena, TKI telah membayar Rp 400 ribu untuk perlindungan kesehatan, cacat, hingga kematian. Biaya asuransi bisa diambil ketika sudah sampai ke Indonesia, setelah kontraknya usai.
Selain soal asuransi, Jumhur juga bicara soal tidak berfungsinnya Balai Latihan Kerja di daerah. ''Banyak TKI mengalami penindasan karena mereka kurang dibekali keterampilan dan pengetahuan hak saat di Tanah Air.'' TKI itu umumnya bekerja ke LN langsung dari calo dan bukan informasi pemerintah. Karena itu, BNP2TKI memberi waktu tiga bulan kepada BLK untuk berbenah. Jika tidak, akan ditutup. - zaky -
JAKARTA--Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyesalkan kinerja konsorsium asurasi TKI. Dari laporan terakhir, klaim asuransi hanya 10 persen dari nilai keseluruhan.
''Dari seluruh TKI yang memiliki KPA (Kartu Peserta Asuransi), hanya 10 persen yang bisa diklaim setelah ada masalah atau setelah pulang ke Indonesia. Perusahaan asuransi sangat mendzalimi TKI yang menyumbang devisa terbanyak,'' ujar Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, saat berdiskusi dengan Pemred Republika, di kantor Republika, Senin (21/4). Setiap tahun, 4,3 juta TKI plus sekitar dua juta tenaga ilegal itu mengirimkan Rp 120 triliun ke Tanah Air.
Deputi Perlindungan TKI BNP2TKI, Mardjono, mengungkapkan, belum lama ini pihaknya menemukan 20 ribu kartu peserta asuransi (KPA) di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, yang tidak diberikan kepada para TKI. Padahal, KPA itu semestinya dibawa oleh TKI klien perusahaan asuransi tersebut. ''Ini salah satu bentuk pelanggaran serius dan kasusnya sudah dilimpahkan kepada polisi,'' ujarnya.
Sesuai amanat Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Reformasi Sistem Perlindungan TKI, BNP2TKI mendapat tugas dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melindungi TKI di semua negara. Dari 4,3 juta TKI di luar negeri, baru dua juta yang punya KPA.
Mardjono menambahkan, ketika melakukan sidak di dua pabrik di Malaysia dan juga di Bandara Soekarno Hatta, pihaknya menemukan TKI yang tak punya KPA. Menurut Jumhur, ini sangat merugikan. Karena, TKI telah membayar Rp 400 ribu untuk perlindungan kesehatan, cacat, hingga kematian. Biaya asuransi bisa diambil ketika sudah sampai ke Indonesia, setelah kontraknya usai.
Selain soal asuransi, Jumhur juga bicara soal tidak berfungsinnya Balai Latihan Kerja di daerah. ''Banyak TKI mengalami penindasan karena mereka kurang dibekali keterampilan dan pengetahuan hak saat di Tanah Air.'' TKI itu umumnya bekerja ke LN langsung dari calo dan bukan informasi pemerintah. Karena itu, BNP2TKI memberi waktu tiga bulan kepada BLK untuk berbenah. Jika tidak, akan ditutup. - zaky -
''Ini Dakwah Modern di Era Digital''
PT Telkom, Tbk Luncurkan Flexi Trendy Edisi Muslim ''Kun Faya Kun''
Akhir pekan lalu PT Telkom, Tbk meluncurkan produk flexi baru. Ditujukan untuk meraih konsumen muslim, Flexi Trendy edisi Muslim "Kun Faya Kun" itu diluncurkan bersama Ustadz Yusuf Mansur.
Ditemui Zaky Al Hamzah dari Republika, Vice President Public and Marketing Communication PT Telkom, Tbk Eddy Kurnia menjelaskan alasan di balik keberanian Telkom merilis produk tersebut.
- Apa latar belakang keluarnya Flexi Trendy Dahsyat edisi Muslim Kun Faya Kun ini?
= Pertama, dari sisi bisnis kami melihat komunitas muslim Indonesia ini sangat besar. Tentu saja itu peluang yang sangat besar. Kedua, ini adalah inisiatif PT Telkom dalam memberikan kontribusi dalam berkebangsaan. Tema Corporate Social Responsibility (CSR) PT Telkom adalah membangun 'Indonesia Cerdas'. salah satu misi di dalamnya adalah memberikan fasilitas dakwah di era digital ini.
- Kapan gagasan Flexi Trendy edisi Muslim ini muncul?
= Sebenarnya prosesnya sudah lama. Hanya memang sempat beberapa kali tertunda. Produk ini bahkan sebenarnya hendak diluncurkan pada Ramadhan 2007 lalu. Hanya kami saat itu masih perlu mematangkan konsep bersama materi konten dari provider. Pertimbangan kedua, materi berisi tausyiah (nasihat) dari Ustadz Yusuf Mansur juga sudah siap. Materi-materi yang disiapkan sebagai pengisi konten provider itu sangat kompehensif. Memberikan dakwah bagi komunitas muslim yang jumlahnya puluhan hingga ratusan juta itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi dengan memanfaatkan kelebihan teknologi informasi, semua bisa dilakukan. Bahkan, seolah-olah itu bisa dilakukan face to face, konsumen menerima dakwah secara langsung. Di mana saja, kapan saja.
- Peluncuran ini berkaitan dengan mulai beredarnya film Kun Faya Kun?
= Sama sekali ini kebetulan saja. Seperti saya bilang, rencananya kan Ramadhan lalu. Kalau kebetulan judul film sama dengan produk Flexi kami, saya kira itu kebetulan yang positif. Kami meluncurkan program Flexi Ramadhan tahun lalu, di Hotel Four Season. Ketika gagasan ini terus menggelinding, Ustadz Yusuf Mansur memberikan usul untuk memakai nama Kun Faya Kun. Saat itu kami tak tahu akan muncul filmnya. Jadi kalau memang kemudian ada kesamaan, itu kebetulan.
- Dengan produk ini, Telkom menciptakan komunitas baru atau sekadar menjaring komunitas lama?
= Bagi operator telekomunikasi, ini produk pertama yang berkaitan dengan konten muslim secara khusus. Saya kira kita ini menjaring komunitas baru dari komunitas lama. Mungkin juga menciptakan komunitas baru. Tetapi yang jelas, maksud keluarnya produk ini adalah untuk menfasilitasi kebutuhan umat muslim. Caranya melalui kemudahan mengakses konten dan produk-produk Islami lainnya. Ini dakwah era modern cara digital.
- Produk ini bisa langsung dinikmati konsumen di seluruh Indonesia atau baru beberapa daerah?
= Sementara masih dijual di kota-kota besar, khususnya di lima kota, dulu. Kita bidik Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Yogyakarta. Untuk peluncuran perdana ini kita siapkan 100 ribu starter pack. Selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh Indonesia.
- Apa saja fitur-fitur yang disediakan di produk baru tersebut?
= Flexi Trendy Dahsyat edisi Muslim terdiri dari starter pack dengan harga Rp 15.000. Itu sudah berisi pulsa Rp 10.000, bonus 20 SMS ke semua operator, bonus 60 SMS Tausyiah dari Ustadz Yusuf Mansur, bonus 1 seri Mobile Book, Bonus 2 audio doa, bonus 1 lagu Flexitone bernafas religi, selama 30 hari. Ada juga bonus tambahan pulsa Rp 10.000 per bulan, selama tiga bulan, dengan minimal pengisian pulsa Rp 20.000.
Ada juga sisi plusnya, yakni kegiatan komunitas Flexi edisi Muslim, dengan mengambil bentuk Kuliah Wisata Hati. Caranya kita menggelar pertemuan fisik dan media digital yang dikemas terstruktur. Ada pengajian terjadwal di majelis-majelis taklim Wisata Hati di seluruh Indonesia, kuliah Wisata Hati (Free Inspiring Seminar) dan Bazaar UKM.
Kita juga akan menambah manfaat komunitas ini dengan mengajak pihak ketiga untuk bersama-sama memberdayakan umat Islam. Kita akan ajak Bank Danamon Syariah yang memiliki Dirham Card, Asuransi Takaful, Bank Syariah Mandiri, Penerbit Gramedia dan para provider penyedia konten Islami.
- Bagaimana perkembangan pelanggan Flexi sendiri, di luar edisi khusus ini?
= Posisi terakhir, jumlah pelanggan Flexi mencapai 6,6 juta. Tersebar di lebih dari 26kota di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun ini kami berharap bisa meraih pelanggan 11 juta lebih. Jika pendekatannya market share, pada akhir 2007 lalu pelanggan flexi mencapai 55 persen. Di akhir tahun ini kami harap bisa menembus 64-65persen. - zaky al hamzah -
Akhir pekan lalu PT Telkom, Tbk meluncurkan produk flexi baru. Ditujukan untuk meraih konsumen muslim, Flexi Trendy edisi Muslim "Kun Faya Kun" itu diluncurkan bersama Ustadz Yusuf Mansur.
Ditemui Zaky Al Hamzah dari Republika, Vice President Public and Marketing Communication PT Telkom, Tbk Eddy Kurnia menjelaskan alasan di balik keberanian Telkom merilis produk tersebut.
- Apa latar belakang keluarnya Flexi Trendy Dahsyat edisi Muslim Kun Faya Kun ini?
= Pertama, dari sisi bisnis kami melihat komunitas muslim Indonesia ini sangat besar. Tentu saja itu peluang yang sangat besar. Kedua, ini adalah inisiatif PT Telkom dalam memberikan kontribusi dalam berkebangsaan. Tema Corporate Social Responsibility (CSR) PT Telkom adalah membangun 'Indonesia Cerdas'. salah satu misi di dalamnya adalah memberikan fasilitas dakwah di era digital ini.
- Kapan gagasan Flexi Trendy edisi Muslim ini muncul?
= Sebenarnya prosesnya sudah lama. Hanya memang sempat beberapa kali tertunda. Produk ini bahkan sebenarnya hendak diluncurkan pada Ramadhan 2007 lalu. Hanya kami saat itu masih perlu mematangkan konsep bersama materi konten dari provider. Pertimbangan kedua, materi berisi tausyiah (nasihat) dari Ustadz Yusuf Mansur juga sudah siap. Materi-materi yang disiapkan sebagai pengisi konten provider itu sangat kompehensif. Memberikan dakwah bagi komunitas muslim yang jumlahnya puluhan hingga ratusan juta itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi dengan memanfaatkan kelebihan teknologi informasi, semua bisa dilakukan. Bahkan, seolah-olah itu bisa dilakukan face to face, konsumen menerima dakwah secara langsung. Di mana saja, kapan saja.
- Peluncuran ini berkaitan dengan mulai beredarnya film Kun Faya Kun?
= Sama sekali ini kebetulan saja. Seperti saya bilang, rencananya kan Ramadhan lalu. Kalau kebetulan judul film sama dengan produk Flexi kami, saya kira itu kebetulan yang positif. Kami meluncurkan program Flexi Ramadhan tahun lalu, di Hotel Four Season. Ketika gagasan ini terus menggelinding, Ustadz Yusuf Mansur memberikan usul untuk memakai nama Kun Faya Kun. Saat itu kami tak tahu akan muncul filmnya. Jadi kalau memang kemudian ada kesamaan, itu kebetulan.
- Dengan produk ini, Telkom menciptakan komunitas baru atau sekadar menjaring komunitas lama?
= Bagi operator telekomunikasi, ini produk pertama yang berkaitan dengan konten muslim secara khusus. Saya kira kita ini menjaring komunitas baru dari komunitas lama. Mungkin juga menciptakan komunitas baru. Tetapi yang jelas, maksud keluarnya produk ini adalah untuk menfasilitasi kebutuhan umat muslim. Caranya melalui kemudahan mengakses konten dan produk-produk Islami lainnya. Ini dakwah era modern cara digital.
- Produk ini bisa langsung dinikmati konsumen di seluruh Indonesia atau baru beberapa daerah?
= Sementara masih dijual di kota-kota besar, khususnya di lima kota, dulu. Kita bidik Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Yogyakarta. Untuk peluncuran perdana ini kita siapkan 100 ribu starter pack. Selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh Indonesia.
- Apa saja fitur-fitur yang disediakan di produk baru tersebut?
= Flexi Trendy Dahsyat edisi Muslim terdiri dari starter pack dengan harga Rp 15.000. Itu sudah berisi pulsa Rp 10.000, bonus 20 SMS ke semua operator, bonus 60 SMS Tausyiah dari Ustadz Yusuf Mansur, bonus 1 seri Mobile Book, Bonus 2 audio doa, bonus 1 lagu Flexitone bernafas religi, selama 30 hari. Ada juga bonus tambahan pulsa Rp 10.000 per bulan, selama tiga bulan, dengan minimal pengisian pulsa Rp 20.000.
Ada juga sisi plusnya, yakni kegiatan komunitas Flexi edisi Muslim, dengan mengambil bentuk Kuliah Wisata Hati. Caranya kita menggelar pertemuan fisik dan media digital yang dikemas terstruktur. Ada pengajian terjadwal di majelis-majelis taklim Wisata Hati di seluruh Indonesia, kuliah Wisata Hati (Free Inspiring Seminar) dan Bazaar UKM.
Kita juga akan menambah manfaat komunitas ini dengan mengajak pihak ketiga untuk bersama-sama memberdayakan umat Islam. Kita akan ajak Bank Danamon Syariah yang memiliki Dirham Card, Asuransi Takaful, Bank Syariah Mandiri, Penerbit Gramedia dan para provider penyedia konten Islami.
- Bagaimana perkembangan pelanggan Flexi sendiri, di luar edisi khusus ini?
= Posisi terakhir, jumlah pelanggan Flexi mencapai 6,6 juta. Tersebar di lebih dari 26kota di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun ini kami berharap bisa meraih pelanggan 11 juta lebih. Jika pendekatannya market share, pada akhir 2007 lalu pelanggan flexi mencapai 55 persen. Di akhir tahun ini kami harap bisa menembus 64-65persen. - zaky al hamzah -
Anggaran Subsidi Pupuk Habis Juli 2008
HU Republika dan Republika Online 21 April 2008
JAKARTA-- Anggaran subsidi pupuk tahun ini sebesar Rp 7,6 triliun diperkirakan akan habis pada Juli 2008 dan tambahan anggaran mendesak diputuskan karena harga bahan baku pupuk terus meningkat di pasar internasional. "Subsidi pupuk tahun ini kemungkinan habis Bulan Juli nanti," kata Dirjen Tanaman Pangan Sutarto Alimuso, akhir pekan lalu, menanggapi kenaikan harga bahan baku maupun pupuk urea di pasar internasional.
Ia mengatakan pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 2,7 triliun sampai R p2,8 triliun sehingga menjadi sekitar Rp10 triliun ke DPR cq Komisi IV DPR-RI dan telah disetujui. "Itu pun kami harapkan harga (harga pokok penjualan, HPP) pupuk tidak naik lagi. Namun saya dengar harga bahan baku sudah naik lagi," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan Deptan akan kembali mengajukan tambahan subsidi guna mempertahankan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. "Namun kalau pemerintah ternyata tidak mampu (menambah subsidi pupuk), kami berharap masyarakat juga harus mengerti, seandainya HET pupuk dinaikkan," ujarnya.
Sutarto juga minta agar masyarakat petani membantu dengan memproduksi pupuk sendiri antara lain dengan memanfaatkan batang padi (jerami) untuk dijadikan pupuk organik. "Jadi jerami jangan dibakar, dimanfaatkan untuk pupuk, sehingga nanti bisa menekan penggunaan urea," katanya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) IB Agra Kusuma dan Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik (Petrogres) Bambang Cahyono mengatakan harga pupuk urea dan bahan baku pupuk non urea terus meningkat.
Saat ini harga urea mencapai 450-470 dolar AS per ton dibandingkan posisi akhir tahun yang mencapai 350-400 dolar AS per ton. Demikian pula dengan harga bahan baku pupuk non terus melonjak. Harga fosfat sudah mencapai sekitar 450 dolar AS per ton dari sebelumnya sekitar 250-300 dolar AS per ton, harga belerang (sulfur) mencapai 700 dolar AS per ton dari posisi akhir tahun 330-430 dolar AS per ton.
Demikian pula harga DAP dan KCL naik menjadi 1.400 -1.500 dolar AS per ton dan KCL mencapai 650-750 dolar AS per ton. "Harga pupuk dan bahan bakunya naik bisa tiap bulan bahkan tiap minggu. Tidak itu saja, pasokannya pun langka karena sebagian produsen seperti China menerapkan pajak ekspor 100 persen untuk pupuk dan bahan baku mereka," ujar Agra Kusumah.
Oleh karena itu, lanjut dia, PKT sebagai salah satu produsen pupuk NPK Pelangi menurunkan target produksinya dari 100 ribu menjadi 70 ribu ton tahun ini. Sedangkan Petrogres tidak menurunkan produksi pupuk non ureanya selama pemerintah mampu mengakomodasi kenaikan HPP. "Tambahan subsidi sebesar Rp2,8 triliun masih kurang, karena HPP terus meningkat," ujar Bambang. -- zaky al hamzah --
JAKARTA-- Anggaran subsidi pupuk tahun ini sebesar Rp 7,6 triliun diperkirakan akan habis pada Juli 2008 dan tambahan anggaran mendesak diputuskan karena harga bahan baku pupuk terus meningkat di pasar internasional. "Subsidi pupuk tahun ini kemungkinan habis Bulan Juli nanti," kata Dirjen Tanaman Pangan Sutarto Alimuso, akhir pekan lalu, menanggapi kenaikan harga bahan baku maupun pupuk urea di pasar internasional.
Ia mengatakan pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 2,7 triliun sampai R p2,8 triliun sehingga menjadi sekitar Rp10 triliun ke DPR cq Komisi IV DPR-RI dan telah disetujui. "Itu pun kami harapkan harga (harga pokok penjualan, HPP) pupuk tidak naik lagi. Namun saya dengar harga bahan baku sudah naik lagi," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan Deptan akan kembali mengajukan tambahan subsidi guna mempertahankan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. "Namun kalau pemerintah ternyata tidak mampu (menambah subsidi pupuk), kami berharap masyarakat juga harus mengerti, seandainya HET pupuk dinaikkan," ujarnya.
Sutarto juga minta agar masyarakat petani membantu dengan memproduksi pupuk sendiri antara lain dengan memanfaatkan batang padi (jerami) untuk dijadikan pupuk organik. "Jadi jerami jangan dibakar, dimanfaatkan untuk pupuk, sehingga nanti bisa menekan penggunaan urea," katanya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) IB Agra Kusuma dan Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik (Petrogres) Bambang Cahyono mengatakan harga pupuk urea dan bahan baku pupuk non urea terus meningkat.
Saat ini harga urea mencapai 450-470 dolar AS per ton dibandingkan posisi akhir tahun yang mencapai 350-400 dolar AS per ton. Demikian pula dengan harga bahan baku pupuk non terus melonjak. Harga fosfat sudah mencapai sekitar 450 dolar AS per ton dari sebelumnya sekitar 250-300 dolar AS per ton, harga belerang (sulfur) mencapai 700 dolar AS per ton dari posisi akhir tahun 330-430 dolar AS per ton.
Demikian pula harga DAP dan KCL naik menjadi 1.400 -1.500 dolar AS per ton dan KCL mencapai 650-750 dolar AS per ton. "Harga pupuk dan bahan bakunya naik bisa tiap bulan bahkan tiap minggu. Tidak itu saja, pasokannya pun langka karena sebagian produsen seperti China menerapkan pajak ekspor 100 persen untuk pupuk dan bahan baku mereka," ujar Agra Kusumah.
Oleh karena itu, lanjut dia, PKT sebagai salah satu produsen pupuk NPK Pelangi menurunkan target produksinya dari 100 ribu menjadi 70 ribu ton tahun ini. Sedangkan Petrogres tidak menurunkan produksi pupuk non ureanya selama pemerintah mampu mengakomodasi kenaikan HPP. "Tambahan subsidi sebesar Rp2,8 triliun masih kurang, karena HPP terus meningkat," ujar Bambang. -- zaky al hamzah --
Sawah Terlantar Capai 7 juta Ha
HU Republika dan Republika Online 21 April 2008
Pemanfaatan sawah terlantar dapat meningkatkan produksi beras.
JAKARTA--Lahan sawah yang tidak dimanfaatkan optimal mencapai 7 juta hektare (ha) di seluruh Indonesia. Namun lahan yang berstatus hak guna usaha (HGU) mencapai 1,7 ha, dan tidak dimanfaatkan untuk bertani. Pemerintah mengupayakan agar lahan tersebut bisa segera diaktifkan, guna menjaga ketahanan pangan.
''Jangan sampai ada lahan tidur yang tidak dimanfaatkan. Apalagi statusnya HGU. Jika dimanfaatkan optimal, produksi pangan, khususnya padi bisa ditingkatkan,'' ujar Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono, usai berdialog dengan petani Desa Tajurhalang, Cijeruk, Kabupaten Bogor, Sabtu (19/4) malam.
Kedatangan Mentan untuk mendengar keluhan petani buruh yang menginginkan kepemilikan lahan sawah di lahan milik PT Bahan Sukma Sejahtera (BSS). Petani menilai PT BSS dinilai merebut hak tanah milik warga.
Lahan HGU seluas 1,7 juta hektare itu termasuk dalam 7 juta hektare lahan yang terlantar. Namun, kondisi lahan tersebut bisa berupa lahan gambut, tegal atau lahan rawa-rawa. Saat ini, tim Deptan sedang menverifikasi apakah lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk area pertanian atau perkebunan.
Sebelumnya, Presiden SBY meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan terlantar, agar bisa meningkatkan produktivitas pangan. Pemerintah berupaya agar ketahanan pangan di Indonesia bisa dipertahankan ketika sejumlah negara tetangga sedang menghadapi krisis pangan.
Mentan menuturkan, sebenarnya dalam program revitalisasi pertanian, kehutanan dan kelautan (RPKK), secara ideal lahan yang dibutuhkan untuk menjaga stablisasi pangan nasional mencapai 15 juta hektare. Karena itu, pemerintah sedang menunggu tuntasnya Rancangan Undang-undang (RUU) Lahan Pertanian Berkelanjutan hasil revisi UU Lahan Abadi.
Nantinya, kata Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air Deptan Hilman Manan, jika UU tersebut bisa disahkan, maka luas area lahan pertanian akan bertambah. Pemerintah daerah juga tidak akan sewenang-wenang mengalihfungsi lahan pertanian menjadi bangunan atau perkantoran. ''Sehingga, tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk merubah alih fungsi, karena peraturan tata ruang tata usaha harus mengacu pada UU ini. Tapi, saya yakin banyak kepentingan yang menolak jika UU ini disahkan,'' kata Hilman.
Menuru Mentan, dari 25 juta petani di Indonesia, sebagian besar merupakan petani buruh. Mereka tidak mempunyai lahan, dan hanya bekerja sebagai buruh. Inilah mengapa, kata Mentan, kondisi perekonomian petani terlihat miskin, meski saat ini haga gabah dan beras mengalami kenaikan dalam beberapa tahun.
Idealanya, jelas Mentan, satu petani memiliki empat hektare sawah. Dengan produksi gabah 6 ton per hektare, maka penerimaan petani dalam satu tahun mencapai Rp 48 juta. Jika dibagikan 12 bulan, maka rata-rata per bulan pemasukan Rp 4 juta. ''Untuk petani memang penerimaan Rp 4 juta belum besar, tapi dibanding petani sekarang yang banyak menerima hanya ratusan ribu per bulan, kepemilikan 4 ha lahan sawah sangat bagus,'' katanya.
Hilman menuturkan, saat ini pihak Deptan dan Dinas Pertanian sedang membantu kepemilikan lahan bagi petani di lahan dengan status hak guna usaha (HGU). Pengalihan hak milik bagi petani ditujukkan bagi petani yang memiliki lahan maksimal 1 ha.
Pada tahun 2006, jumlah persil yang bisa diselesaikan mencapai 8.000 persil. Kemudian tahun 2007 bisa diurus sebanyak 38 ribu persil. Tahun 2008 ini, kata Hilman, pemerintah belum bisa mengupayakan karena terkendala sejumlah hal. Tapi, pada 2009 diupayakan jumlah persil yang diproses akan bertambah.
Sedang untuk petani yang bersengketa dengan perusahaan perkebunan atau pertanian, pemerintah, kata Mentan, akan mengupayakan untuk duduk bersama. Nantinya, pemerintah akan mengecek apakah lahan perusahaan tersebut bestatus HGU atau HGB.
Jika masih HGU dan ternyata dilentarkan, maka pemerintah akan meminta pada perusahaan supaya menggandeng warga setempat untuk memanfaatkan lahan tidur. Sistem ini mengacu pada program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) milik Departemen Kehutanan (Dephut). ''Prinsip, pemerintah terus mengupayakan agar lahan-lahan tidur itu bisa diproduksi entah padi, kedelai, palawija, atau buah. Sebab, momentum kenaikan harga pangan ini harus dimanfaatkan secara optimal,'' jelas mentan. -- zaky al hamzah --
Pemanfaatan sawah terlantar dapat meningkatkan produksi beras.
JAKARTA--Lahan sawah yang tidak dimanfaatkan optimal mencapai 7 juta hektare (ha) di seluruh Indonesia. Namun lahan yang berstatus hak guna usaha (HGU) mencapai 1,7 ha, dan tidak dimanfaatkan untuk bertani. Pemerintah mengupayakan agar lahan tersebut bisa segera diaktifkan, guna menjaga ketahanan pangan.
''Jangan sampai ada lahan tidur yang tidak dimanfaatkan. Apalagi statusnya HGU. Jika dimanfaatkan optimal, produksi pangan, khususnya padi bisa ditingkatkan,'' ujar Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono, usai berdialog dengan petani Desa Tajurhalang, Cijeruk, Kabupaten Bogor, Sabtu (19/4) malam.
Kedatangan Mentan untuk mendengar keluhan petani buruh yang menginginkan kepemilikan lahan sawah di lahan milik PT Bahan Sukma Sejahtera (BSS). Petani menilai PT BSS dinilai merebut hak tanah milik warga.
Lahan HGU seluas 1,7 juta hektare itu termasuk dalam 7 juta hektare lahan yang terlantar. Namun, kondisi lahan tersebut bisa berupa lahan gambut, tegal atau lahan rawa-rawa. Saat ini, tim Deptan sedang menverifikasi apakah lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk area pertanian atau perkebunan.
Sebelumnya, Presiden SBY meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan terlantar, agar bisa meningkatkan produktivitas pangan. Pemerintah berupaya agar ketahanan pangan di Indonesia bisa dipertahankan ketika sejumlah negara tetangga sedang menghadapi krisis pangan.
Mentan menuturkan, sebenarnya dalam program revitalisasi pertanian, kehutanan dan kelautan (RPKK), secara ideal lahan yang dibutuhkan untuk menjaga stablisasi pangan nasional mencapai 15 juta hektare. Karena itu, pemerintah sedang menunggu tuntasnya Rancangan Undang-undang (RUU) Lahan Pertanian Berkelanjutan hasil revisi UU Lahan Abadi.
Nantinya, kata Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air Deptan Hilman Manan, jika UU tersebut bisa disahkan, maka luas area lahan pertanian akan bertambah. Pemerintah daerah juga tidak akan sewenang-wenang mengalihfungsi lahan pertanian menjadi bangunan atau perkantoran. ''Sehingga, tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk merubah alih fungsi, karena peraturan tata ruang tata usaha harus mengacu pada UU ini. Tapi, saya yakin banyak kepentingan yang menolak jika UU ini disahkan,'' kata Hilman.
Menuru Mentan, dari 25 juta petani di Indonesia, sebagian besar merupakan petani buruh. Mereka tidak mempunyai lahan, dan hanya bekerja sebagai buruh. Inilah mengapa, kata Mentan, kondisi perekonomian petani terlihat miskin, meski saat ini haga gabah dan beras mengalami kenaikan dalam beberapa tahun.
Idealanya, jelas Mentan, satu petani memiliki empat hektare sawah. Dengan produksi gabah 6 ton per hektare, maka penerimaan petani dalam satu tahun mencapai Rp 48 juta. Jika dibagikan 12 bulan, maka rata-rata per bulan pemasukan Rp 4 juta. ''Untuk petani memang penerimaan Rp 4 juta belum besar, tapi dibanding petani sekarang yang banyak menerima hanya ratusan ribu per bulan, kepemilikan 4 ha lahan sawah sangat bagus,'' katanya.
Hilman menuturkan, saat ini pihak Deptan dan Dinas Pertanian sedang membantu kepemilikan lahan bagi petani di lahan dengan status hak guna usaha (HGU). Pengalihan hak milik bagi petani ditujukkan bagi petani yang memiliki lahan maksimal 1 ha.
Pada tahun 2006, jumlah persil yang bisa diselesaikan mencapai 8.000 persil. Kemudian tahun 2007 bisa diurus sebanyak 38 ribu persil. Tahun 2008 ini, kata Hilman, pemerintah belum bisa mengupayakan karena terkendala sejumlah hal. Tapi, pada 2009 diupayakan jumlah persil yang diproses akan bertambah.
Sedang untuk petani yang bersengketa dengan perusahaan perkebunan atau pertanian, pemerintah, kata Mentan, akan mengupayakan untuk duduk bersama. Nantinya, pemerintah akan mengecek apakah lahan perusahaan tersebut bestatus HGU atau HGB.
Jika masih HGU dan ternyata dilentarkan, maka pemerintah akan meminta pada perusahaan supaya menggandeng warga setempat untuk memanfaatkan lahan tidur. Sistem ini mengacu pada program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) milik Departemen Kehutanan (Dephut). ''Prinsip, pemerintah terus mengupayakan agar lahan-lahan tidur itu bisa diproduksi entah padi, kedelai, palawija, atau buah. Sebab, momentum kenaikan harga pangan ini harus dimanfaatkan secara optimal,'' jelas mentan. -- zaky al hamzah --
Sabtu, 19 April 2008
Bulog Fokus Pengadaan Dalam Negeri
HU Republika dan Republika Online 17 April 2008
Bulog perkirakaan baru akan ekspor tahun 2009.
JAKARTA--Perum Bulog memutuskan untuk tidak melakukan ekspor beras pada tahun 2008 ini, meski pemerintah sudah mengatur ekspor melalui Permendag No 12/M-DAG/PER/4/2008, yang diumumkan Selasa lalu (15/4). Bulog lebih menfokuskan dalam pengamanan kebutuhan beras dalam negeri, dan ikut menjaga sekaligus mengawasi distribusi beras dalam perdagangan antarpulau.
Hal itu dikatakan Dirut Bulog, Mustafa Abubakar, dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (16/4). "Kalau pun Bulog diberi izin ekspor oleh pemerintah sesuai Permendag No 12/M-DAG/PER/4/2008, tapi Bulog sampai saat ini masih fokus untuk pengadaan dalam negeri, jangan terpecah pikiran kita memikirkan ekspor. Jadi Bulog kalau ditanya apakah sudah siap untuk ekspor, maka jawabannya adalah belum. Perkiraan kita 2008 masih fokus pada pengadaan beras dalam negeri," tegas Mustafa.
Mustafa menganggap perlu adanya aturan turunan sebagai implementasi Permendag tersebut. ''Aturan turunan dari Permendag itu perlu ada, supaya Bulog bisa ikut mengawasi distribusi berasantar pulau yang berpotensi diselundupkan ke luar negeri. Tapi, sekarang fokus kita adalah pemenuhan target pengadaan dan pengamanan stok nasional,'' papar Mustafa.
Perum Bulog sendiri memiliki 46 ribu titik distribusi di seluruh Indonesia. ''Kami sudah mengirim surat ke kepolisian, bea cukai untuk minta keja sama untuk mengamankan daerah perbatasan sehingga tidak terganggu program pengadaan. Depdag juga melakukan hal yang sama, mudah-mudahan ini efektif,'' tambah Mustafa.
Meski demikian, menurut Mustafa, Bulog belum memanfaatkan fasilitas ekspor yang diberikan Depdag. "Posisi hari ini stok bulog mencapai 1,3 juta ton cukup untuk 4 bulan. Kebutuhan setiap bulan mendekati 300.000 ton baik untuk raskin, maupun kebutuhan lainnya. Kalau kita berhasil mendapatkan 3 juta ton beras pada 2008 artinya ada cadangan di gudang Bulog 1,25 juta ton," kata Mustafa.
Jika memungkinan, jelas Mustafa, Bulog akan melakukan ekspor beras pada tahun 2009. Asalkan target produksi beras pada tahun 2008 ini bisa naik 5 persen dibanding 2007. Kemudian, target kenaikan produksi pada 2009 melebihi 5 persen. Dengan pencapaian target kenaikan produksi 5 persen, maka tahun 2008 diprediksi tidak impor.
Bulog berkonsentrasi untuk pengadaan beras dalam negeri untuk mencapai pronogsa tahun ini hingga 3 juta ton. "Pada prognosa pertama Bulog diwajibkan menyerap 2,4 juta ton, kemudian prognosa kedua mencapai 2,8 juta ton sampai 3 juta ton. Bagi Bulog ini merupakan tantangan. Meski harga pasar diatas HPP (harga pembelian pemerintah), tapi Bulog optimis bisa mengejar target prognosa tersebut," ujarnya.
Ragukan Permendag
Sementara itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meragukan efektivitas (Permendag No 12/M-DAG/PER/4/2008. Kebijakan itu dinilai justru akan memicu kekhawatiran petani dengan menilai ekspor beras benar-benar akan dilaksanakan, meski pemerintah beralasan persyaratan ekspor beras sangat ketat dan hanya bisa dilakukan Perum Bulog serta perusahaan swasta yang mendapat izin.
''Kami meragukan peraturan yang baru dikeluarkan Mendag. Menurut saya, kebijakan ekspor beras, meski belum pasti, terlalu pagi, dan itu mengganggu konsentrasi petani dalam persiapan produksi beras periode kedua,'' ujar Ketua Dewan Pembina HKTI Siswono Yudo Husodo, kepada Republika, Selasa (15/4).
Siswono menjelaskan, saat ini petani sedang menikmati musim panen pertama. Jika kebijakan pemerintah tidak menguntungkan petani, akan sangat membahayakan. HKTI mencatat harga beras dalam negeri saat ini mencapai Rp 4.800 sampai Rp 5.100 per kilogramnya. Sedangkan harga beras di pasar internasional sekitar 700 sampai 800 dolar AS per ton.
''Kondisi tahun ini memang berbalik dengan kondisi beberapa tahun lalu. Jika tahun lalu, harga beras didalam negeri lebih tinggi dibanding harga internasional, maka itu memicu penyelundupan dari luar negeri ke dalam negeri. Sekarang, harga beras didalam negeri lebih rendah, justru memicu penyelundupan keluar negeri,'' katanya. -- zaky al hamzah --
Bulog perkirakaan baru akan ekspor tahun 2009.
JAKARTA--Perum Bulog memutuskan untuk tidak melakukan ekspor beras pada tahun 2008 ini, meski pemerintah sudah mengatur ekspor melalui Permendag No 12/M-DAG/PER/4/2008, yang diumumkan Selasa lalu (15/4). Bulog lebih menfokuskan dalam pengamanan kebutuhan beras dalam negeri, dan ikut menjaga sekaligus mengawasi distribusi beras dalam perdagangan antarpulau.
Hal itu dikatakan Dirut Bulog, Mustafa Abubakar, dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (16/4). "Kalau pun Bulog diberi izin ekspor oleh pemerintah sesuai Permendag No 12/M-DAG/PER/4/2008, tapi Bulog sampai saat ini masih fokus untuk pengadaan dalam negeri, jangan terpecah pikiran kita memikirkan ekspor. Jadi Bulog kalau ditanya apakah sudah siap untuk ekspor, maka jawabannya adalah belum. Perkiraan kita 2008 masih fokus pada pengadaan beras dalam negeri," tegas Mustafa.
Mustafa menganggap perlu adanya aturan turunan sebagai implementasi Permendag tersebut. ''Aturan turunan dari Permendag itu perlu ada, supaya Bulog bisa ikut mengawasi distribusi berasantar pulau yang berpotensi diselundupkan ke luar negeri. Tapi, sekarang fokus kita adalah pemenuhan target pengadaan dan pengamanan stok nasional,'' papar Mustafa.
Perum Bulog sendiri memiliki 46 ribu titik distribusi di seluruh Indonesia. ''Kami sudah mengirim surat ke kepolisian, bea cukai untuk minta keja sama untuk mengamankan daerah perbatasan sehingga tidak terganggu program pengadaan. Depdag juga melakukan hal yang sama, mudah-mudahan ini efektif,'' tambah Mustafa.
Meski demikian, menurut Mustafa, Bulog belum memanfaatkan fasilitas ekspor yang diberikan Depdag. "Posisi hari ini stok bulog mencapai 1,3 juta ton cukup untuk 4 bulan. Kebutuhan setiap bulan mendekati 300.000 ton baik untuk raskin, maupun kebutuhan lainnya. Kalau kita berhasil mendapatkan 3 juta ton beras pada 2008 artinya ada cadangan di gudang Bulog 1,25 juta ton," kata Mustafa.
Jika memungkinan, jelas Mustafa, Bulog akan melakukan ekspor beras pada tahun 2009. Asalkan target produksi beras pada tahun 2008 ini bisa naik 5 persen dibanding 2007. Kemudian, target kenaikan produksi pada 2009 melebihi 5 persen. Dengan pencapaian target kenaikan produksi 5 persen, maka tahun 2008 diprediksi tidak impor.
Bulog berkonsentrasi untuk pengadaan beras dalam negeri untuk mencapai pronogsa tahun ini hingga 3 juta ton. "Pada prognosa pertama Bulog diwajibkan menyerap 2,4 juta ton, kemudian prognosa kedua mencapai 2,8 juta ton sampai 3 juta ton. Bagi Bulog ini merupakan tantangan. Meski harga pasar diatas HPP (harga pembelian pemerintah), tapi Bulog optimis bisa mengejar target prognosa tersebut," ujarnya.
Ragukan Permendag
Sementara itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meragukan efektivitas (Permendag No 12/M-DAG/PER/4/2008. Kebijakan itu dinilai justru akan memicu kekhawatiran petani dengan menilai ekspor beras benar-benar akan dilaksanakan, meski pemerintah beralasan persyaratan ekspor beras sangat ketat dan hanya bisa dilakukan Perum Bulog serta perusahaan swasta yang mendapat izin.
''Kami meragukan peraturan yang baru dikeluarkan Mendag. Menurut saya, kebijakan ekspor beras, meski belum pasti, terlalu pagi, dan itu mengganggu konsentrasi petani dalam persiapan produksi beras periode kedua,'' ujar Ketua Dewan Pembina HKTI Siswono Yudo Husodo, kepada Republika, Selasa (15/4).
Siswono menjelaskan, saat ini petani sedang menikmati musim panen pertama. Jika kebijakan pemerintah tidak menguntungkan petani, akan sangat membahayakan. HKTI mencatat harga beras dalam negeri saat ini mencapai Rp 4.800 sampai Rp 5.100 per kilogramnya. Sedangkan harga beras di pasar internasional sekitar 700 sampai 800 dolar AS per ton.
''Kondisi tahun ini memang berbalik dengan kondisi beberapa tahun lalu. Jika tahun lalu, harga beras didalam negeri lebih tinggi dibanding harga internasional, maka itu memicu penyelundupan dari luar negeri ke dalam negeri. Sekarang, harga beras didalam negeri lebih rendah, justru memicu penyelundupan keluar negeri,'' katanya. -- zaky al hamzah --
Penyaluran Dana KUR Capai Rp 3,27 Triliun
HU Republika dan Republika Online 17 April 2008
JAKARTA -- Realisasi penyaluran dana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai akhir Maret 2007 mencapai Rp 3,276 triliun. Program yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 November 2007 itu menggaet debitur sebanyak 187.860 pengusaha mikro dan kecil.
''Pemerintah akan terus menyalurkan dana KUR kepada masyarakat untuk mengurangi beban hidupnya,'' ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie di Jakarta, kemarin, menjelang persiapan Temu Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2008.
Temu Nasional PNPM Mandiri ini akan diselenggarakan di Jakarta pada 27-30 April mendatang. Hasil kegiatan diantaranya berupa Deklarasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pencanangan Hari Pemberdayaan Masyarakat. Menurut Menko Kesra, pada acara peluncuran program KUR tahun lalu ditandatangani 12 akad kredit untuk bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, perindustrian dan perdagangan.
Realisasi sampai akhir 2007 pada enam bank pelaksana (BRI, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, Bank Syariah Mandiri) sebesar Rp 485 miliar, pada akhir Januari 2008 meningkat menjadi Rp 851,5 miliar. Sebulan kemudian mencapai Rp 1,782 triliun, serta data per 31 Maret realisasinya menjadi sebesar Rp 3,276 triliun.
Program KUR tersebut, menurut Aburizal, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan berdampingan dengan PNPM Mandiri. Dalam penanganan penanggulangan kemiskinan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok program (kluster), meliputi bantuan dan perlindungan sosial kelompok sasaran yang diketuai Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan Bayu Krisnamurti. Sasarannya 19,1 juta rumah tangga sosial, termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta rumah tangga sangat miskin.
Kelompok pemberdayaan diketuai Deputi Menko Kesejahteraan Rakyat bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat. Fokusnya, menangani program-program yang tergabung dalam PNPM Mandiri. Program ini ditujukan bagi 5.720 kecamatan dengan bentuk bantuan langsung masyarakat Rp 3 miliar per kecamatan.
Kelompok ketiga yakni kelompok Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UKM), yang diketuai Dirut Bank Rakyat Indonesia Sofyan Basir, dengan sasaran pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran KUR diarahkan untuk kredit sebesar Rp 5 juta ke bawah ditambah penyaluran program pendanaan kredit maupun langsung.
Menko Kesra menjelaskan bahwa prinsip program KUR ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada prinsip dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Program ini diprioritaskan pada kelompok masyarakat paling miskin dan rentan di pedesaan atau kampung paling miskin, yang melibatkan seluruh penduduk. -- zaky al hamzah --
JAKARTA -- Realisasi penyaluran dana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai akhir Maret 2007 mencapai Rp 3,276 triliun. Program yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 November 2007 itu menggaet debitur sebanyak 187.860 pengusaha mikro dan kecil.
''Pemerintah akan terus menyalurkan dana KUR kepada masyarakat untuk mengurangi beban hidupnya,'' ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie di Jakarta, kemarin, menjelang persiapan Temu Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2008.
Temu Nasional PNPM Mandiri ini akan diselenggarakan di Jakarta pada 27-30 April mendatang. Hasil kegiatan diantaranya berupa Deklarasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pencanangan Hari Pemberdayaan Masyarakat. Menurut Menko Kesra, pada acara peluncuran program KUR tahun lalu ditandatangani 12 akad kredit untuk bidang pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, perindustrian dan perdagangan.
Realisasi sampai akhir 2007 pada enam bank pelaksana (BRI, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, Bank Syariah Mandiri) sebesar Rp 485 miliar, pada akhir Januari 2008 meningkat menjadi Rp 851,5 miliar. Sebulan kemudian mencapai Rp 1,782 triliun, serta data per 31 Maret realisasinya menjadi sebesar Rp 3,276 triliun.
Program KUR tersebut, menurut Aburizal, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan berdampingan dengan PNPM Mandiri. Dalam penanganan penanggulangan kemiskinan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok program (kluster), meliputi bantuan dan perlindungan sosial kelompok sasaran yang diketuai Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan Bayu Krisnamurti. Sasarannya 19,1 juta rumah tangga sosial, termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta rumah tangga sangat miskin.
Kelompok pemberdayaan diketuai Deputi Menko Kesejahteraan Rakyat bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat. Fokusnya, menangani program-program yang tergabung dalam PNPM Mandiri. Program ini ditujukan bagi 5.720 kecamatan dengan bentuk bantuan langsung masyarakat Rp 3 miliar per kecamatan.
Kelompok ketiga yakni kelompok Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UKM), yang diketuai Dirut Bank Rakyat Indonesia Sofyan Basir, dengan sasaran pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran KUR diarahkan untuk kredit sebesar Rp 5 juta ke bawah ditambah penyaluran program pendanaan kredit maupun langsung.
Menko Kesra menjelaskan bahwa prinsip program KUR ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada prinsip dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Program ini diprioritaskan pada kelompok masyarakat paling miskin dan rentan di pedesaan atau kampung paling miskin, yang melibatkan seluruh penduduk. -- zaky al hamzah --
Sistem Tertutup Distribusi Pupuk Mulai Tahun Depan
HU Republika dan Republika Online 19 April 2008
DENPASAR-- Departemen Pertanian (Deptan) menargetkan penerapan sistem tertutup untuk distribusi pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia pada 2009. Langkah itu ditempuh untuk menekan penyelewengan dan meningkatkan efisiensi pengunaan pupuk bersubsidi.
"Pada 2009 seharusnya sistem tertutup distribusi pupuk sudah bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia," kata Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimuso di sela Rapat Koordinasi Pemasaran PT Pupuk Kalimantan Timur, di Sanur, Bali, Jumat (19/4).
Saat ini Deptan telah melakukan uji coba sistem tertutup distribusi pupuk bersubsidi di enam kabupaten yaitu Purwakarta, Batang, Sleman, Badung, Maros, dan OKU Timur. Selain itu, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) telah melakukan uji coba sistem tertutup distribusi pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) di Bali sejak Juni 2006. "Kami akan memperluas uji coba sistem tertutup tersebut di enam kabupaten lagi tahun ini," ujar Sutarto.
Enam kabupaten tersebut antara lain Langkat (Sumatra Utara), Serang (Banten), Karawang (Jawa Barat), Brebes (Jawa Tengah), Nganjuk (Jawa Timur), Lombok Timur (NTB).
Ia menilai sistem tertutup distribusi pupuk sesuai RDKK sebenarnya pernah dilakukan pada masa Orde Baru dengan program Bimas (Bimbingan Masyarakat). Sistem tersebut kala itu berjalan efektif untuk efisiensi penggunaan pupuk sesuai dosis anjuran, tepat petani penggunanya, dan tepat waktunya.
Oleh karena itu sistem tersebut akan diterapkan kembali di seluruh Indonesia. "Kalau semua setuju dan pola pengecer bisa berubah untuk memahami bahwa pupuk bersubsidi bukan perdagangan barang biasa, tapi disubsidi sehingga penggunannya diawasi, maka pada 2009 sistem tertutup bisa dilakukan sepenuhnya," ujar Sutarto.
Sementara itu Dirut PKT Hidayat Nyakman mengatakan pihaknya akan menerapkan sistem tertutup distribusi pupuk urea bersubsidi di seluruh provinsi yang menjadi tanggung jawabnya pada akhir 2008. "Saat ini kami sudah melakukan 100 persen sistem tertutup distribusi pupuk di Bali dan sebagian di NTB. Kami akan terus lanjutkan penerapan sistem ini di provinsi lain," kata Hidayat yang bertanggung jawab terhadap pengadaan urea bersubsidi di 18 provinsi di Indonesia.
Rencananya pada Juli 2008 PKT akan menerapkan sistem penyaluran tertutup di sebagian Jawa Timur yang merupakan propinsi dengan penyerapan pupuk urea bersubsidi terbesar. Di provinsi tersebut PKT mendapat tugas menyalurkan urea bersubsidi sebanyak 800 ribu ton dari total penugasan sebanyak 1,83 juta ton tahun ini.
"Sistem penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup telah terbukti di Bali mampu mengefisienkan pemakaian pupuk sesuai dosis yang dianjurkan, tepat petani, dan waktunya," ujar Hidayat.
Ia mencontohkan pada 2006 ketika sistem penyaluran tertutup dilakukan setengah tahun mampu menurunkan penyerapan pupuk dari 52 ribu ton alokasi menjadi sekitar 49 ribu ton realisasi. Demikian pula setahun penuh dilakukan penyaluran tertutup pada 2007, penyerapannya hanya sekitar 48 ribu ton dari alokasi 55 ribu ton.
"Jadi pada penerapan sistem tertutup nanti, tidak ada lagi stok (pupuk bersubsidi) di gudang pengecer, karena begitu dipesan sesuai musim tanam, pupuk dari distributor masuk ke pengecer, langsung dikirim ke petani," kata Hidayat. -- zaky al hamzah --
DENPASAR-- Departemen Pertanian (Deptan) menargetkan penerapan sistem tertutup untuk distribusi pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia pada 2009. Langkah itu ditempuh untuk menekan penyelewengan dan meningkatkan efisiensi pengunaan pupuk bersubsidi.
"Pada 2009 seharusnya sistem tertutup distribusi pupuk sudah bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia," kata Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimuso di sela Rapat Koordinasi Pemasaran PT Pupuk Kalimantan Timur, di Sanur, Bali, Jumat (19/4).
Saat ini Deptan telah melakukan uji coba sistem tertutup distribusi pupuk bersubsidi di enam kabupaten yaitu Purwakarta, Batang, Sleman, Badung, Maros, dan OKU Timur. Selain itu, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) telah melakukan uji coba sistem tertutup distribusi pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) di Bali sejak Juni 2006. "Kami akan memperluas uji coba sistem tertutup tersebut di enam kabupaten lagi tahun ini," ujar Sutarto.
Enam kabupaten tersebut antara lain Langkat (Sumatra Utara), Serang (Banten), Karawang (Jawa Barat), Brebes (Jawa Tengah), Nganjuk (Jawa Timur), Lombok Timur (NTB).
Ia menilai sistem tertutup distribusi pupuk sesuai RDKK sebenarnya pernah dilakukan pada masa Orde Baru dengan program Bimas (Bimbingan Masyarakat). Sistem tersebut kala itu berjalan efektif untuk efisiensi penggunaan pupuk sesuai dosis anjuran, tepat petani penggunanya, dan tepat waktunya.
Oleh karena itu sistem tersebut akan diterapkan kembali di seluruh Indonesia. "Kalau semua setuju dan pola pengecer bisa berubah untuk memahami bahwa pupuk bersubsidi bukan perdagangan barang biasa, tapi disubsidi sehingga penggunannya diawasi, maka pada 2009 sistem tertutup bisa dilakukan sepenuhnya," ujar Sutarto.
Sementara itu Dirut PKT Hidayat Nyakman mengatakan pihaknya akan menerapkan sistem tertutup distribusi pupuk urea bersubsidi di seluruh provinsi yang menjadi tanggung jawabnya pada akhir 2008. "Saat ini kami sudah melakukan 100 persen sistem tertutup distribusi pupuk di Bali dan sebagian di NTB. Kami akan terus lanjutkan penerapan sistem ini di provinsi lain," kata Hidayat yang bertanggung jawab terhadap pengadaan urea bersubsidi di 18 provinsi di Indonesia.
Rencananya pada Juli 2008 PKT akan menerapkan sistem penyaluran tertutup di sebagian Jawa Timur yang merupakan propinsi dengan penyerapan pupuk urea bersubsidi terbesar. Di provinsi tersebut PKT mendapat tugas menyalurkan urea bersubsidi sebanyak 800 ribu ton dari total penugasan sebanyak 1,83 juta ton tahun ini.
"Sistem penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup telah terbukti di Bali mampu mengefisienkan pemakaian pupuk sesuai dosis yang dianjurkan, tepat petani, dan waktunya," ujar Hidayat.
Ia mencontohkan pada 2006 ketika sistem penyaluran tertutup dilakukan setengah tahun mampu menurunkan penyerapan pupuk dari 52 ribu ton alokasi menjadi sekitar 49 ribu ton realisasi. Demikian pula setahun penuh dilakukan penyaluran tertutup pada 2007, penyerapannya hanya sekitar 48 ribu ton dari alokasi 55 ribu ton.
"Jadi pada penerapan sistem tertutup nanti, tidak ada lagi stok (pupuk bersubsidi) di gudang pengecer, karena begitu dipesan sesuai musim tanam, pupuk dari distributor masuk ke pengecer, langsung dikirim ke petani," kata Hidayat. -- zaky al hamzah --
Rabu, 16 April 2008
HKTI Ragukan Permendag Ekspor Beras
JAKARTA--Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meragukan efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang ketentuan impor dan ekspor beras tertanggal 11 April 2008, itu mengenai aturan izin ekspor dan impor beras. Sebab, kebijakan itu dinilai justru akan memicu kekhawatiran petani dengan menilai ekspor beras benar-benar akan dilaksanakan, meski pemerintah beralasan persyaratan ekspor beras sangat ketat dan hanya bisa dilakukan Perum Bulog serta perusahaan swasta yang mendapat izin.
''Kami meragukan peraturan yang baru dikeluarkan Mendag. Menurut saya, kebijakan ekspor beras, meski belum pasti, terlalu pagi, dan itu mengganggu konsentrasi petani dalam persiapan produksi beras periode kedua,'' ujar Ketum HKTI Siswono Yudo Husodo, kepada Republika, Selasa (15/4).
Siswono menjelaskan, saat ini petani sedang menikmati musim panen pertama. Jika kebijakan pemerintah tidak menguntungkan petani, akan sangat membahayakan. HKTI mencatat harga beras dalam negeri saat ini mencapai Rp 4.800 sampai Rp 5.100 per kilogramnya. Sedangkan harga beras di pasar internasional sekitar 700 sampai 800 dolar AS per ton. ''Kondisi tahun ini memang berbalik dengan kondisi beberapa tahun lalu. Jika tahun lalu, harga beras didalam negeri lebih tinggi dibanding harga internasional, maka itu memicu penyelundupan dari luar negeri ke dalam negeri. Sekarang, harga beras didalam negeri lebih rendah, justru memicu penyelundupan keluar negeri,'' katanya.
Karena itu, HKTI, kata Siswono, meminta pemerintah lebih berkonsentrasi pada menjaga kestabilan harga beras dalam negeri, dan pasokan beras nasional. Siswono menegaskan, Indonesia masih belum pulih betul pasca beberapa tahun menjadi negara net importir beras. Selama tahun 1999 sampai 2003, impor beras sangat besar. Hingga tahun 2006, Indonesia masih impor beras hingga 1,2 juta ton, kemudian menurun pada tahun 2007.
Prediksi pemerintah bahwa produksi beras naik 5 persen juga belum ada jaminan. Parameter kondisi surplus beras bisa diketahui pada musim panen kedua sekitar bulan Mei dan Juni mendatang. Itupun, jika pasokan stok nasional tercukupi. Jika tidak, maka bulan November dan Desember, pasokan akan menipis, bahkan defisit, dan memicu impor.
''Kalau pasokan menipis, kan impor sekitar bulan Desember. Kalau itu dilakukan, harga beras di dunia sedang tinggi, konsumen akan dirugikan,'' ujarnya.
Mengenai penyelundupan, menurut Siswono yang perlu diwaspadai adalah pelabuhan-pelabuhan di kota besar, seperti Tanjung Priuk, Tanjung Perak dan Tanjung Emas. Bagi Siswono, salah besar jika pemerintah mencurigai pelabuhan di perbatasan negara yang sering menjadi pos penyelundupan. ''Justru, penyelundupan berawal dari pelabuhan besar di kota besar. Kasus Nurdin Halid, penyelundupannya kan dari Pelabuhan Tanjung Priuk,'' tutur Siswono, yang meminta pelabuhan-pelabuhan besar tersebut wajib diawasi. -- zaky al hamzah --
''Kami meragukan peraturan yang baru dikeluarkan Mendag. Menurut saya, kebijakan ekspor beras, meski belum pasti, terlalu pagi, dan itu mengganggu konsentrasi petani dalam persiapan produksi beras periode kedua,'' ujar Ketum HKTI Siswono Yudo Husodo, kepada Republika, Selasa (15/4).
Siswono menjelaskan, saat ini petani sedang menikmati musim panen pertama. Jika kebijakan pemerintah tidak menguntungkan petani, akan sangat membahayakan. HKTI mencatat harga beras dalam negeri saat ini mencapai Rp 4.800 sampai Rp 5.100 per kilogramnya. Sedangkan harga beras di pasar internasional sekitar 700 sampai 800 dolar AS per ton. ''Kondisi tahun ini memang berbalik dengan kondisi beberapa tahun lalu. Jika tahun lalu, harga beras didalam negeri lebih tinggi dibanding harga internasional, maka itu memicu penyelundupan dari luar negeri ke dalam negeri. Sekarang, harga beras didalam negeri lebih rendah, justru memicu penyelundupan keluar negeri,'' katanya.
Karena itu, HKTI, kata Siswono, meminta pemerintah lebih berkonsentrasi pada menjaga kestabilan harga beras dalam negeri, dan pasokan beras nasional. Siswono menegaskan, Indonesia masih belum pulih betul pasca beberapa tahun menjadi negara net importir beras. Selama tahun 1999 sampai 2003, impor beras sangat besar. Hingga tahun 2006, Indonesia masih impor beras hingga 1,2 juta ton, kemudian menurun pada tahun 2007.
Prediksi pemerintah bahwa produksi beras naik 5 persen juga belum ada jaminan. Parameter kondisi surplus beras bisa diketahui pada musim panen kedua sekitar bulan Mei dan Juni mendatang. Itupun, jika pasokan stok nasional tercukupi. Jika tidak, maka bulan November dan Desember, pasokan akan menipis, bahkan defisit, dan memicu impor.
''Kalau pasokan menipis, kan impor sekitar bulan Desember. Kalau itu dilakukan, harga beras di dunia sedang tinggi, konsumen akan dirugikan,'' ujarnya.
Mengenai penyelundupan, menurut Siswono yang perlu diwaspadai adalah pelabuhan-pelabuhan di kota besar, seperti Tanjung Priuk, Tanjung Perak dan Tanjung Emas. Bagi Siswono, salah besar jika pemerintah mencurigai pelabuhan di perbatasan negara yang sering menjadi pos penyelundupan. ''Justru, penyelundupan berawal dari pelabuhan besar di kota besar. Kasus Nurdin Halid, penyelundupannya kan dari Pelabuhan Tanjung Priuk,'' tutur Siswono, yang meminta pelabuhan-pelabuhan besar tersebut wajib diawasi. -- zaky al hamzah --
KTNA: Penyelundupan Beras ke Luar Negeri Disinyalir Sudah Berjalan
JAKARTA--Ketum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mensinyalir penyelundupan beras ke luar negeri sudah berjalan sejak sebulan terakhir. Penyelidikan yang mereka lakukan, berdasar perdagangan beras dari Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta ke sejumlah daerah luar Jawa mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat. Beras yang terjual di luar Pulau Jawa mencapai 398 ribu ton per bulan, atau naik tiga kali lipat dari perdagangan normal, yakni 120 ribu ton per bulannya.
Kemana larinya? ''Saya yakin pasti dijual ke negara-negara tetangga. Melalui pelabuhan di Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar. Untuk Makassar, kemungkinan
besar dilarikan ke Filipina,'' jelas Winarno, kepada Republika, kemarin (15/4). Induk Koperasi Tani dan Nelatan (Inkoptan) juga mencurigai adanya perdagangan beras ke luar negeri, ketika perdagangan beras dari Jawa ke Luar Jawa meningkat tiga kali lipat per bulan dari perdagangan normal.
Direktur Utama Induk Koperasi Tani dan Nelayan (Inkoptan) Soeryo Bawono mengakui, sejak sebulan terakhir perdagangan antar pulau produk beras meningkat drastis. Dalam sebulan terakhir, tercatat 150 ribu ton beras diperjuabelikan antar pulau. Dalam kondisi normal, perdagangan beras ke psar antar pulau bekisar 50 ribu-60 ribu ton dalam sebulan.
''Memang kami belum memastikan apakah perdagangan antar pulau itu nantinya akan diselundupkan. Tapi, yang pasti penjualan produk beras hingga tiga kali lipat dalam satu bulan itu merupakan rekor dan perlu diwaspadai,'' ujar Soeryo. Inkoptan dan KTNA meminta pemerintah mengawasi dan memperketat daerah perbatasan antar negara. Disamping pengawasan bongkar muat beras di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang dan Pelabuhan Makassar.
Sementara itu, Departemen Pedagangan (Depdag) menyadari potensi penyelundupan beras dalam negara tetangga, khususnya ke Filipina. Hal ini menjadi perhatian
karena umumnya penyelundupan beras bisa terjadi di wilayah-wilayah perbatasan termasuk di Filipina.
"Kita mencermati dengan disparitas harga saat ini, yang akan paling peka wilayah yang menuju ke Filipina. Harga beras Indonesia dan Malaysia hampir sama, Vietnam dan Thailand negara pengekspor, tapi mereka melarang ekspor," papar Mendag Mari Elka Pangestu, usai paparan Peraturan Ekspor Beras di Jakarta, Selasa (15/4).
Menurut Mari negara-negara tetangga selain Filipina sangat kecil peluangnnya terjadi penyelundupan beras kesana. Selain itu katanya, peluang ini teradi karena stok beras di Filipina masih banyak memerlukan impor beras yang tinggi dan disparitas harga yang cukup jauh dengan Indonesia.
"Filipina yang memerlukan untuk impor beras sekitar 1,5 juta ton," jelas mendag. Untuk itu, tambah mendag, pihaknya berharap pemerintah pusat, pemda, aparat keamanan bisa memperketat lagi pengawasan terhadap penyelundupan beras ini termasuk bagi wilayah yang berdekatan dengan Filipina seperti Sulawesi. -- zaky al hamzah --
Kemana larinya? ''Saya yakin pasti dijual ke negara-negara tetangga. Melalui pelabuhan di Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar. Untuk Makassar, kemungkinan
besar dilarikan ke Filipina,'' jelas Winarno, kepada Republika, kemarin (15/4). Induk Koperasi Tani dan Nelatan (Inkoptan) juga mencurigai adanya perdagangan beras ke luar negeri, ketika perdagangan beras dari Jawa ke Luar Jawa meningkat tiga kali lipat per bulan dari perdagangan normal.
Direktur Utama Induk Koperasi Tani dan Nelayan (Inkoptan) Soeryo Bawono mengakui, sejak sebulan terakhir perdagangan antar pulau produk beras meningkat drastis. Dalam sebulan terakhir, tercatat 150 ribu ton beras diperjuabelikan antar pulau. Dalam kondisi normal, perdagangan beras ke psar antar pulau bekisar 50 ribu-60 ribu ton dalam sebulan.
''Memang kami belum memastikan apakah perdagangan antar pulau itu nantinya akan diselundupkan. Tapi, yang pasti penjualan produk beras hingga tiga kali lipat dalam satu bulan itu merupakan rekor dan perlu diwaspadai,'' ujar Soeryo. Inkoptan dan KTNA meminta pemerintah mengawasi dan memperketat daerah perbatasan antar negara. Disamping pengawasan bongkar muat beras di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang dan Pelabuhan Makassar.
Sementara itu, Departemen Pedagangan (Depdag) menyadari potensi penyelundupan beras dalam negara tetangga, khususnya ke Filipina. Hal ini menjadi perhatian
karena umumnya penyelundupan beras bisa terjadi di wilayah-wilayah perbatasan termasuk di Filipina.
"Kita mencermati dengan disparitas harga saat ini, yang akan paling peka wilayah yang menuju ke Filipina. Harga beras Indonesia dan Malaysia hampir sama, Vietnam dan Thailand negara pengekspor, tapi mereka melarang ekspor," papar Mendag Mari Elka Pangestu, usai paparan Peraturan Ekspor Beras di Jakarta, Selasa (15/4).
Menurut Mari negara-negara tetangga selain Filipina sangat kecil peluangnnya terjadi penyelundupan beras kesana. Selain itu katanya, peluang ini teradi karena stok beras di Filipina masih banyak memerlukan impor beras yang tinggi dan disparitas harga yang cukup jauh dengan Indonesia.
"Filipina yang memerlukan untuk impor beras sekitar 1,5 juta ton," jelas mendag. Untuk itu, tambah mendag, pihaknya berharap pemerintah pusat, pemda, aparat keamanan bisa memperketat lagi pengawasan terhadap penyelundupan beras ini termasuk bagi wilayah yang berdekatan dengan Filipina seperti Sulawesi. -- zaky al hamzah --
Antisipasi Krisis Pangan Dimulai Enam Bulan Lalu
JAKARTA--Pemerintah menyatakan, sebenarnya Indonesia telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan sejak enam bulan lalu. Dengan demikian, Indonesia akan lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk dalam bidang pangan tersebut.
"Kita sudah melakukan antisipasi sejak 6 bulan lalu. Seperti untuk minyak goreng, beras, kedelai, terigu. Semua upaya kita lakukan," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi, di Jakarta, Senin (14/4). Menurut Bayu, ancaman akan terjadinya krisis pangan yang potensial membawa dampak negatif pada kondisi sosial-ekonomi, harus dilihat ibarat ancaman akan turunnya hujan deras.
Bayu menambahkan, peringatan yang disampaikan lembaga-lembaga internasional memang patut diperhatikan. Tetapi sekali lagi ia menegaskan, Indonesia sudah melakukan langkah antisipasi dan terus mencari langkah lain yang bisa dilakukan dengan lihat perkembangan situasi. "Tapi percayalah, pemerintah telah dan akan melakukan berbagai upaya," kata dia.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, menyatakan, gejolak kenaikan komoditas pangan yang terjadi saat ini bukan hanya masalah yang melanda Indonesia. "Ini telah menjadi persoalan internasional," kata Mari, di hadapan para mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Senin (14/4). Mari brada di UNS untuk memberikan kuliah umum bertema 'Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Menunjang Peningkatan Koordinasi Ekspor Indonesia di Pasar Global', yang digelar di Auditorium UNS.
Mari menambahkan, setelah lebih 30 tahun mengalami penurunan, tren harga riil dunia bahan pangan mengalami kenaikan sejak tiga tahun terakhir.
Sebelumnya, Direktur Pelaksana IMF, Dominique Strauss-Kahn, mengingatkan bahwa jika kenaikan harga pangan dunia terus berlangsung, konsekeuensinya akan sangat mengerikan. (ant )
"Kita sudah melakukan antisipasi sejak 6 bulan lalu. Seperti untuk minyak goreng, beras, kedelai, terigu. Semua upaya kita lakukan," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi, di Jakarta, Senin (14/4). Menurut Bayu, ancaman akan terjadinya krisis pangan yang potensial membawa dampak negatif pada kondisi sosial-ekonomi, harus dilihat ibarat ancaman akan turunnya hujan deras.
Bayu menambahkan, peringatan yang disampaikan lembaga-lembaga internasional memang patut diperhatikan. Tetapi sekali lagi ia menegaskan, Indonesia sudah melakukan langkah antisipasi dan terus mencari langkah lain yang bisa dilakukan dengan lihat perkembangan situasi. "Tapi percayalah, pemerintah telah dan akan melakukan berbagai upaya," kata dia.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, menyatakan, gejolak kenaikan komoditas pangan yang terjadi saat ini bukan hanya masalah yang melanda Indonesia. "Ini telah menjadi persoalan internasional," kata Mari, di hadapan para mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Senin (14/4). Mari brada di UNS untuk memberikan kuliah umum bertema 'Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Menunjang Peningkatan Koordinasi Ekspor Indonesia di Pasar Global', yang digelar di Auditorium UNS.
Mari menambahkan, setelah lebih 30 tahun mengalami penurunan, tren harga riil dunia bahan pangan mengalami kenaikan sejak tiga tahun terakhir.
Sebelumnya, Direktur Pelaksana IMF, Dominique Strauss-Kahn, mengingatkan bahwa jika kenaikan harga pangan dunia terus berlangsung, konsekeuensinya akan sangat mengerikan. (ant )
Senin, 14 April 2008
Mentan: Indonesia Bisa Terhindar Krisis Pangan
HU Republika dan Republika Online 12 April 2008
Produksi beras Indonesia mengalami kenaikan sebesar 4,8 Persen
JAKARTA-- Pemerintah optimistis krisis pangan tidak akan menghinggapi Indonesia, kendati hal itu terjadi di sejumlah negara seperti dipaparkan Badan Pangan Dunia (FAO).
Menurut Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono, produksi pangan khususnya beras meningkat secara signifikan dibanding negara-negara lain tahun ini. Peningkatan produksi pangan akan menjamin ketersediaan pangan melimpah.
''Kekhawatiran krisis pangan bisa diredam, karena produksi pangan meningkat drastis dibanding negara-negara lain,'' ujar Mentan Anton usai mengikuti Rapat Koordinasi Ekonomi di Kantor Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), Jakarta, Jumat (11/4/2008). Rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Boediono itu dihadiri Mendag, Menkop dan UKM, Menteri PU, Menhub, Menkominfo dan Menneg BUMN. Menhut, Menperin, Men DKP diwakilkan.
Mentan memastikan, berdasar data-data produksi, terjadi peningkatan drastis dibanding negara-negara lain. Peningkatan produksi beras yang mencapai 4,8 persen pada tahun 2007 dinilai merupakan prestasi bagi Indonesia. Mentan lantas membandingkan, yakni produksi pangan di Cina hanya naik 1,3 persen. Produksi beras di Thailand naik sekitar 1 sekian persen.
''India dan Bangladesh justru menurun produksi berasnya. Itulah mengapa negara-negara lain harga pangannya terutama beras naik, bahkan mengalami krisis, sedang harga beras di sini justru stabil karena ketersediaan stok pangan yang cukup,'' ujar menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Tahun 2008 ini, Deptan menargetkan produksi beras naik menjadi 5 persen.
Oleh karena itu, kata Mentan, mengingat akan memasuki musim paceklik, pemerintah mendorong pemerintah daerah dan Perum Bulog memperbanyak stok, seperti menyimpan di gudang-gudang atau menghidupkan kembali lumbung-lumbung desa. ''Jangan terlena lakukan stok,'' pinta Mentan.
Menjawab pertanyaan kapan masa paceklik terjadi, menurut Mentan, paceklik terjadi ketika defisit produksi dengan konsumsi, dan itu biasanya terjadi pada bulan September sampai Oktober. Menurut Mentan, sistem perekonomian Nabi Yusuf berupa penyimpanan stok pangan selama tujuh tahun untuk ketersediaan pangan pada tujuh tahun berikutnya layak dicontoh pemerintah.
Mengenai perdagangan komoditi beras antarpulau yang melonjak dratis dan berpotensi terjadi penyelundupan, Mentan mengaku belum mendengar informasi adanya penyelundupan. ''Pengawasan perdagangan tugas Depdag, kalau kita jamin supaya produksi beras terus meningkat,'' ujar Mentan.
Sebelumnya, Induk Koperasi Tani dan Nelayan (Inkoptan) mensinyalir perdagangan beras antar pulau dalam sebulan mencapai 150 ribu ton. Hal itu terjadi ketika harga beras dunia meningkat. Padahal, dalam kondisi normal, perdagangan antar pulau sekitar 50-60 ton per bulan. ''Silakan tanya Depdag, bagaimana pengawasan perdagangan antar pulau,'' tutur Mentan.
Aturan ekspor beras
Sementara itu, Departemen Perdagangan segera mengeluarkan peraturan mengenai ekspor beras, yang kini sedang dalam tahap persiapan. "Saya sedang siapkan peraturan ekspor beras, dalam beberapa hari ini akan keluar SK (Surat Keputusan)-nya," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di tempat yang sama.
Mendag mengatakan SK itu berisi mengenai pelarangan ekspor beras, kecuali yang dilakukan oleh Bulog. "Hanya Bulog yang boleh ekspor beras dan itu harus dengan izin pemerintah melalui tim stabilitas pangan," jelas Mari. Mendag mengatakan, Bulog hanya dapat mengekspor beras bila terjadi surplus produksi beras di dalam negeri. "Jadi kalau tidak ada surplus, tidak ada ekspor," katanya.
Mengenai penyelundupan beras ke luar negeri yang mungkin terjadi karena perbedaan harga beras dalam negeri dengan pasar internasional, Mendag mengatakan, bahwa hal tersebut sudah masuk wilayah hukum. "Itu bagian dari hukum, sudah ada bagian hukum mengenai penimbunan dan penyelundupan," katanya.
Sedangkan untuk ekspor komoditas nonberas seperti jagung dan tepung terigu, belum perlu dikeluarkan peraturan untuk ekspor. "Untuk jagung kita lihat nanti, justru produksi jagung surplus, tetapi untuk tepung terigu kan kita masih impor," tambahnya. -- zaky al hamzah --
Produksi beras Indonesia mengalami kenaikan sebesar 4,8 Persen
JAKARTA-- Pemerintah optimistis krisis pangan tidak akan menghinggapi Indonesia, kendati hal itu terjadi di sejumlah negara seperti dipaparkan Badan Pangan Dunia (FAO).
Menurut Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono, produksi pangan khususnya beras meningkat secara signifikan dibanding negara-negara lain tahun ini. Peningkatan produksi pangan akan menjamin ketersediaan pangan melimpah.
''Kekhawatiran krisis pangan bisa diredam, karena produksi pangan meningkat drastis dibanding negara-negara lain,'' ujar Mentan Anton usai mengikuti Rapat Koordinasi Ekonomi di Kantor Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), Jakarta, Jumat (11/4/2008). Rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Boediono itu dihadiri Mendag, Menkop dan UKM, Menteri PU, Menhub, Menkominfo dan Menneg BUMN. Menhut, Menperin, Men DKP diwakilkan.
Mentan memastikan, berdasar data-data produksi, terjadi peningkatan drastis dibanding negara-negara lain. Peningkatan produksi beras yang mencapai 4,8 persen pada tahun 2007 dinilai merupakan prestasi bagi Indonesia. Mentan lantas membandingkan, yakni produksi pangan di Cina hanya naik 1,3 persen. Produksi beras di Thailand naik sekitar 1 sekian persen.
''India dan Bangladesh justru menurun produksi berasnya. Itulah mengapa negara-negara lain harga pangannya terutama beras naik, bahkan mengalami krisis, sedang harga beras di sini justru stabil karena ketersediaan stok pangan yang cukup,'' ujar menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Tahun 2008 ini, Deptan menargetkan produksi beras naik menjadi 5 persen.
Oleh karena itu, kata Mentan, mengingat akan memasuki musim paceklik, pemerintah mendorong pemerintah daerah dan Perum Bulog memperbanyak stok, seperti menyimpan di gudang-gudang atau menghidupkan kembali lumbung-lumbung desa. ''Jangan terlena lakukan stok,'' pinta Mentan.
Menjawab pertanyaan kapan masa paceklik terjadi, menurut Mentan, paceklik terjadi ketika defisit produksi dengan konsumsi, dan itu biasanya terjadi pada bulan September sampai Oktober. Menurut Mentan, sistem perekonomian Nabi Yusuf berupa penyimpanan stok pangan selama tujuh tahun untuk ketersediaan pangan pada tujuh tahun berikutnya layak dicontoh pemerintah.
Mengenai perdagangan komoditi beras antarpulau yang melonjak dratis dan berpotensi terjadi penyelundupan, Mentan mengaku belum mendengar informasi adanya penyelundupan. ''Pengawasan perdagangan tugas Depdag, kalau kita jamin supaya produksi beras terus meningkat,'' ujar Mentan.
Sebelumnya, Induk Koperasi Tani dan Nelayan (Inkoptan) mensinyalir perdagangan beras antar pulau dalam sebulan mencapai 150 ribu ton. Hal itu terjadi ketika harga beras dunia meningkat. Padahal, dalam kondisi normal, perdagangan antar pulau sekitar 50-60 ton per bulan. ''Silakan tanya Depdag, bagaimana pengawasan perdagangan antar pulau,'' tutur Mentan.
Aturan ekspor beras
Sementara itu, Departemen Perdagangan segera mengeluarkan peraturan mengenai ekspor beras, yang kini sedang dalam tahap persiapan. "Saya sedang siapkan peraturan ekspor beras, dalam beberapa hari ini akan keluar SK (Surat Keputusan)-nya," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di tempat yang sama.
Mendag mengatakan SK itu berisi mengenai pelarangan ekspor beras, kecuali yang dilakukan oleh Bulog. "Hanya Bulog yang boleh ekspor beras dan itu harus dengan izin pemerintah melalui tim stabilitas pangan," jelas Mari. Mendag mengatakan, Bulog hanya dapat mengekspor beras bila terjadi surplus produksi beras di dalam negeri. "Jadi kalau tidak ada surplus, tidak ada ekspor," katanya.
Mengenai penyelundupan beras ke luar negeri yang mungkin terjadi karena perbedaan harga beras dalam negeri dengan pasar internasional, Mendag mengatakan, bahwa hal tersebut sudah masuk wilayah hukum. "Itu bagian dari hukum, sudah ada bagian hukum mengenai penimbunan dan penyelundupan," katanya.
Sedangkan untuk ekspor komoditas nonberas seperti jagung dan tepung terigu, belum perlu dikeluarkan peraturan untuk ekspor. "Untuk jagung kita lihat nanti, justru produksi jagung surplus, tetapi untuk tepung terigu kan kita masih impor," tambahnya. -- zaky al hamzah --
Rabu, 09 April 2008
SPS Selidiki Praktik Monopoli Harga Kertas
JAKARTA--Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat akan melakukan studi mengenai kecenderungan praktik monopoli penentuan harga kertas oleh PT Aspex Kumbong. Hal itu dilakukan, setelah melambungnya harga kertas dan menghilangnya kertas koran dari pasaran, sehingga mengganggu kegiatan industri surat kabar nasional.
Untuk mengatasi harga dan kelangkaan kertas koran, SPS Pusat menggelar pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, disepakati dorongan kepada pabrikan kertas koran lokal, selain Aspex dan Adiprima, untuk meningkatkan kapasitas produksinya atau mengimpor kertas koran dari luar negeri. Poin ini merupakan simpulan pertemuan SPS Pusat. Poin lain adalah menaikkan harga langganan dan iklan di surat kabar.
''Meski harga kertas terus naik dan bergolak luar biasa, kita harus tetap terbit, kenaikan harga langganan dan eceran menjadi salah satu bahan pertimbangan yang strategis,'' ujar M Ridlo 'Eisy, Ketua Harian SPS Pusat, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (8/4).
Pertemuan yang difasilitasi SPS Pusat itu dihadiri sejumlah perwakilan penerbit surat kabar di Jakarta, di antaranya, Dahlan Iskan (Ketua Umum SPS Pusat/Jawa Pos Grup), Amir Effendi Siregar (Ketua SPS Pusat/Pin Poin Grup), Agung Adiprasetyo (Ketua SPS Pusat/Kompas Gramedia Grup), Fikri Djufri (Ketua SPS Pusat/TEMPO Grup), M Ridlo 'Eisy (Ketua Harian SPS Pusat/Pikiran Rakyat Grup), Lulu Terianto (Presiden Direktur Harian Bisnis Indonesia), Alexander Stefanus (Wakil Direktur Harian Media Indonesia), Rahmat (Direktur Keuangan Harian Republika), dan Pramukanto (Harian Suara Pembaruan).
Harga kertas koran standar produksi PT Aspex Kumbong rata-rata naik 13,5 persen atau 95 dolar AS per metrik ton (MT), dari 705 dolar AS menjadi 800 dolar AS per MT terhitung 1 April 2008. Salah satu dampak tingginya harga adalah kelangkaan kertas koran di pasar.
PT Aspex Kumbong rata-rata memproduksi 35 ribu ton per bulan. Dari jumlah itu, hanya 8 ribu ton untuk pasar dalam negeri. Selebihnya untuk diekspor. Sementara itu, kebutuhan kertas dalam negeri mencapai 17 ribu ton. Selisih kebutuhan dipasok PT Adiprima Surya Printa, PT Tulung Agung, dan PT Gede Karang.
SPS Pusat, kata 'Eisy, menyayangkan langkah PT Aspex Kumbong yang memilih untuk mengekspor kertas daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk itu, SPS melakukan penyelidikan terkait pelanggaran terhadap UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No 5 Tahun 1999. Tim penyelidik ini dipimpin oleh S Leo Batubara dan Amir Effendi Siregar, wakil ketua.
''Apapun, kami akan terus memperjuangkan agar kenaikan harga kertas koran ini bisa direm sekuat tenaga dan tidak semakin mematikan kinerja para penerbit surat kabar di Indonesia,'' tutur Leo Batubara. -- zaky al hamzah --
Untuk mengatasi harga dan kelangkaan kertas koran, SPS Pusat menggelar pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, disepakati dorongan kepada pabrikan kertas koran lokal, selain Aspex dan Adiprima, untuk meningkatkan kapasitas produksinya atau mengimpor kertas koran dari luar negeri. Poin ini merupakan simpulan pertemuan SPS Pusat. Poin lain adalah menaikkan harga langganan dan iklan di surat kabar.
''Meski harga kertas terus naik dan bergolak luar biasa, kita harus tetap terbit, kenaikan harga langganan dan eceran menjadi salah satu bahan pertimbangan yang strategis,'' ujar M Ridlo 'Eisy, Ketua Harian SPS Pusat, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (8/4).
Pertemuan yang difasilitasi SPS Pusat itu dihadiri sejumlah perwakilan penerbit surat kabar di Jakarta, di antaranya, Dahlan Iskan (Ketua Umum SPS Pusat/Jawa Pos Grup), Amir Effendi Siregar (Ketua SPS Pusat/Pin Poin Grup), Agung Adiprasetyo (Ketua SPS Pusat/Kompas Gramedia Grup), Fikri Djufri (Ketua SPS Pusat/TEMPO Grup), M Ridlo 'Eisy (Ketua Harian SPS Pusat/Pikiran Rakyat Grup), Lulu Terianto (Presiden Direktur Harian Bisnis Indonesia), Alexander Stefanus (Wakil Direktur Harian Media Indonesia), Rahmat (Direktur Keuangan Harian Republika), dan Pramukanto (Harian Suara Pembaruan).
Harga kertas koran standar produksi PT Aspex Kumbong rata-rata naik 13,5 persen atau 95 dolar AS per metrik ton (MT), dari 705 dolar AS menjadi 800 dolar AS per MT terhitung 1 April 2008. Salah satu dampak tingginya harga adalah kelangkaan kertas koran di pasar.
PT Aspex Kumbong rata-rata memproduksi 35 ribu ton per bulan. Dari jumlah itu, hanya 8 ribu ton untuk pasar dalam negeri. Selebihnya untuk diekspor. Sementara itu, kebutuhan kertas dalam negeri mencapai 17 ribu ton. Selisih kebutuhan dipasok PT Adiprima Surya Printa, PT Tulung Agung, dan PT Gede Karang.
SPS Pusat, kata 'Eisy, menyayangkan langkah PT Aspex Kumbong yang memilih untuk mengekspor kertas daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk itu, SPS melakukan penyelidikan terkait pelanggaran terhadap UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No 5 Tahun 1999. Tim penyelidik ini dipimpin oleh S Leo Batubara dan Amir Effendi Siregar, wakil ketua.
''Apapun, kami akan terus memperjuangkan agar kenaikan harga kertas koran ini bisa direm sekuat tenaga dan tidak semakin mematikan kinerja para penerbit surat kabar di Indonesia,'' tutur Leo Batubara. -- zaky al hamzah --
Ekspor Atau Mengamankan Stok?
HU Republika dan Republika Online 9 April 2008
Setelah penentangan atas atas wacana ekspor beras bergulir, pemerintah akhirnya menjanjikan tidak mengambil kebijakan mengekspor beras tahun ini. Penegasan itu keluar dari Menteri Pertanian (Mentan), Anton Apriyantono.
`'Tahun ini belum ekspor. Kemungkinan tahun depan. Tahun ini kita memperkuat stok nasional dulu. Namun, kita tetap menyiapkan aturan-aturan. Kalau sekarang masih sangat jauh,'' ujar Mentan usai rapat terbatas ketahanan pangan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, awal April ini.
Meski tak menutup kemungkinan ekspor beras tahun depan, tapi Mentan memberi catatan, kecukupan stok dalam negeri melebihi standar kebutuhan aman konsumsi nasional, yaitu saat stok beras di Bulog lebih dari tiga juta ton.
Petani, setidaknya, untuk sementara waktu merasa tenang dengan keputusan itu. Sebab, dibukanya keran ekspor belum tentu petani yang dapat durian runtuh, yang diuntungkan justru pedagang dan produsen.
Pendiri sekaligus Ketua Serikat Tani Nasional, Hari Subagyo, mengatakan, belum ada jaminan margin keuntungan ekspor beras akan dinikmati petani. Apalagi, memasuki musim panen raya harga beras di sejumlah daerah turun.
Sebelum jatuh keputusan penundaan ekspor, beragam wacana tentang ekspor atau tidak, mengemuka. Ironinya, pro kontra ekspor beras, bukan hanya berasal dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat. Antarpejabat pemerintah pun belum satu suara.
Menko Kesra, Aburizal Bakrie, terang-terangan mendukung ekspor beras. Menteri Perdagangan (Mendag), Mari Elka Pangestu, juga tak menolak tegas, asal dilakukan Bulog. Ketika pemerintah didesak membuat larangan ekspor beras, Mendag justru menilai itu belum perlu.
Di posisi lain, Mentan dan Dirut Bulog, Mustafa Abubakar, secara terbuka menyatakan tak sepakat ekspor. Terlepas perdebatan panjang ini, yang mengemuka adalah belum adanya keseriusan dan konsistensi pemerintah. Antarpejabat seakan berbeda tujuan dalam kebijakan pangan nasional.
Beberapa bulan terakhir, harga beras dunia merangkak naik dari 700, 720 sampai 745 dolar AS per ton cost and freight (C&F) di Filipina. Harga rata-rata beras kualitas patah lima persen juga mencapai 550 dolar AS per ton free on board (FOB).
Akhir pekan lalu (5/4), Badan Pangan Dunia (FAO) melansir bahwa harga beras internasional sejak Januari 2008 naik 20 persen, sekaligus memecahkan rekor harga beras tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan harga beras, menurut FAO, akibat stok menipis, sementara permintaan meningkat. Di sisi lain, kenaikan itu didorong penggunaan pangan sebagai bioenergi di sejumlah negara.
Negara-negara produsen beras, seperti Thailand , Vietnam , India , dan Cina pun akhirnya menerapkan strategi protektif ketat. Begitu pula dengan Mesir dan Pakistan .
Mereka tak akan mengekspor beras, meski stok dalam negeri cukup. Mengantisipasi melonjaknya harga beras dalam negeri, bagi mereka, jauh lebih penting daripada keuntungan sesaat dari ekspor beras.
Filipina yang mulai kedodoran, sempat mengimpor beras dari Vietnam, setelah sebelumnya ditolak Thailand. India baru saja mengumumkan larangan ekspor beras untuk mengontrol lonjakan harga-harga pangan di dalam negeri.
Anehnya, ketika negara produsen beras dunia mengetatkan kebijakan, justru Indonesia terlihat ber-'nafsu' mengekspor. Padahal, realisasi target produksi selama 2008 masih tanda tanya. Ini menunjukkan pemerintah kurang cermat berhitung antara jumlah produksi dan konsumsi masyarakat.
Produksi padi selama dua bulan puncak musim panen 2008 sekitar 80 persen dari produksi Januari-April tahun ini yang diperkirakan 25,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 5,52 juta hektare. Periode Maret-April, produksi mencapai 19,3 juta ton GKG diperoleh dari panen seluas 4,12 juta hektare.
Prediksi Panen April 2008
Panen di Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Sulsel, NTB, Lampung dan Sumsel. Jabar akan menyumbang luas panen 362 ribu hektare, Jateng 299 ribu hektare, Jatim 298 ribu hektare, Banten 79 ribu hektare. Areal panen padi di Sulsel 151 hektare, NTB 83 ribu hektare, Lampung 123 ribu hektare, Sumsel 163 ribu hektare.
Sumber: BPS
Sesuai Angka Ramalan (Aram) I Badan Pusat Statistik (BPS) 2008, produksi padi selama 2008 diperkirakan 58,26 juta ton GKG serta luas panen 12,29 juta hektare dengan produktivitas 4,73 ton per hektare. Setelah dikurangi untuk keperluan benih, pakan ternak, penyusutan dan lain-lain, beras yang tersedia 33 juta ton. Jika jumlah penduduk Indonesia 227,78 juta jiwa serta konsumsi per kapita 139,15 kg, kebutuhan beras untuk konsumsi 31,69 juta ton.
Mengacu ramalan tersebut, tahun ini diperkirakan surplus 1,30 juta ton, di luar sisa stok akhir tahun, baik di Bulog maupun masyarakat. Padahal, kalau mau aman, stok beras nasional seharusnya lima juta ton. ''Karena kalau tiga juta ton, belum aman untuk diekspor. Intinya, jangan ekspor bila bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, kekeringan masih mengancam,'' kata Dirjen Tanaman Pangan Deptan, Sutarto Alimoeso.
Abai pada Petani
Sebagai negara agraris dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia berlimpah, negara ini mestinya menjadi produsen beras nomor satu dunia, melebihi Cina. Tapi fakta berbicara lain. Keinginan pemerintah mengekspor beras, memperlihatkan tekad semu demi keuntungan sesaat, tapi mengorbankan petani dan masyarakat.
Kearifan pemerintah masih dipertanyakan dalam hal ini. Jika dalam 5-10 tahun lalu pemerintah mampu mendorong produktivitas beras dalam negeri, kini mungkin tinggal memetik hasil. Pemerintah tak perlu dibuat bingung mengambil keputusan, mengekspor atau tidak di saat harga beras dunia melonjak. Kekhawatiran ekspor ilegal beras pun tak perlu ada.
Kalaupun ekspor dilakukan tahun ini, menurut Hari Subagyo, petani dalam posisi buntung, produsen dan pedagang beraslah yang menangguk untung. Yang lebih mengkhawatirkan justru konsumen karena pasokan beras dalam negeri terancam, sementara harga beras impor bisa naik 70-75 persen.
Pengamatan BPS menunjukkan, transaksi gabah di tingkat penggilingan yang berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) naik tajam pada Maret 2008 karena pengaruh musim panen raya. Meski, harga rata-rata semua kualitas gabah di tingkat petani turun karena banjir dan pola tanam yang terlalu awal. Harga GKG pada Maret 2008 juga turun 6,28 persen ketimbang Februari 2008.
Harga rata-rata GKG di tingkat petani Rp 2.624 per kg, di tingkat penggilingan Rp 2.713 per kg. Untuk kualitas gabah kering panen (GKP) pada Maret 2008, harga turun 15,31 persen dibandingkan Februari 2007.
Harga rata-rata GKP di tingkat petani Rp 2.149 per kg, sementara di tingkat penggilingan Rp 2.202 per kg. Harga rata-rata kualitas GKG dan GKP selama Maret 2008 masih di atas HPP, yakni Rp 2.575 per kg untuk GKG dan Rp 2.035 per kg untuk GKP di penggilingan.
Tingginya harga beras di dalam negeri saat ini seakan mengikuti meroketnya harga pangan dunia sejak 2007 yang dampaknya merata hampir di penjuru bumi. Mulai dari Amerika Utara, Afrika, Asia Tengah dan Tenggara, hingga ke Australia.
Harga beras bahkan sudah menembus 745 dolar AS per ton di Asia. Demikian pula harga komoditas lain, seperti produk susu, minyak nabati, biji-bijian dan kacang-kacangan, gula, serta produk daging.
FAO mengingatkan kenaikan harga beras dunia telah memicu kekacauan sosial dan politik, terutama di negara-negara miskin. Di Indonesia, bakal tingginya harga beras pada musim paceklik 2008 akan berdampak sangat serius terhadap stabilitas politik, mengingat mulai awal 2009 pesta demokrasi.
''Kami ingin pemerintah tidak terkonsentrasi pada ekspor beras. Karena selama ini pemerintah dengan berbagai argumentasi selalu impor beras. Jika rencana ekspor tetap dilakukan, bukan tidak mungkin kami akan gunakan hak interpelasi kami,'' ancam Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD), Hilman Indra. DPR pernah mengeluarkan interpelasi ketika pemerintah mengimpor beras, tapi kandas.
Tingkatkan Produksi dan Tekan Impor
Jika ekspor akhirnya untuk tahun depan, apa yang mesti diperbuat pemerintah sekarang? Tentu langkah pertama adalah peningkatan produksi beras dalam negeri.
Semangat Bulog menyerap beras dalam negeri hingga tiga juta ton dari target awal tahun 2,43 juta ton, harus didukung penuh. Bulog telah meningkatkan aktivitas semua gudang (1.696 unit dengan kapasitas 3,94 juta ton), unit pengolahan gabah/beras (131 unit), dan satgas ( 102 unit) di seluruh subdivre untuk membeli langsung gabah petani.
Keseriusan Deptan menyemangati petani memproduksi beras serta menciptakan benih berkualitas tinggi di tengah keterbatasan lahan, juga perlu diapresiasi. Apalagi Presiden memberi tugas Departemen Kehutanan (Dephut) menyediakan lahannya untuk program forest for food (hutan untuk pangan).
Dephut langsung merespons dengan menyediakan tiga juta hektare lahan milik Perum Perhutani yang bisa ditanami tanaman pangan, baik beras maupun nonberas. ''Perum Perhutani mempunyai tiga juta hektare lahan yang bisa ditanami. Kami siap berkoordinasi dengan Deptan, dengan menyediakan benih dan pupuk gratis, sehingga petani di hutan bisa segera bekerja,'' ujar Menhut, MS Kaban, usai acara Refleksi 25 Tahun Dephut, awal pekan April.
Program Revitalisasi Pertanian dan Perkebunan yang diluncurkan pada 2005, sudah saatnya terlihat hasil. Yang menarik, keterbatasan stok pangan nasional membuka niat perusahaan swasta ikut terjun. Begitu juga dengan kalangan perbankan.
Saat ini sudah banyak industri besar, seperti Sampoerna Agro, Artha Graha, dan Wilmar yang gencar di industri pertanian. Kelompok pengusaha dari HIPMI dan Kadin menyusul setelah didorong pemerintah serta melihat peluang potensi yang besar dalam jangka panjang. Presiden pun mendorong kalangan perbankan dan pengusaha meramaikan sektor pertanian dan perkebunan.
Namun, menurut Mentan, Anton Apriyantono, ketergantungan beras harus mulai disosilaisasikan. Agar tidak bergantung pada beras dan tepung terigu (gandum), bangsa Indonesia harus mengembangkan diversifikasi pangan. Misalnya, mulai membiasakan konsumsi ubi, kentang dan jagung, serta produk pangan lokal di masing-masing daerah.
Tidak etis, jika warga di Papua dipaksakan mengkonsumsi beras, sementara nenek moyang di daerah tersebut lebih sehat dan nyaman dengan mengkonsumsi sagu, misalnya. Bersama sejumlah lembaga penelitian negeri dan swasta, Deptan saat ini fokus meneliti singkong, kelapa sawit, sagu, jagung, gandum atau terigu, pisang, ubi jalar, garut, kentang dan kedelai, supaya bisa ditingkatkan produksinya dan menjadi bahan pangan alternatif selain beras.
Hal itu sesuai Penganekaragaman Pangan Berbasis Sepuluh Komoditas untuk Meningkatan Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi. Kementerian Negara Riset dan Teknologi pun mendukung penuh.
Dalam jangka panjang, menurut Ketua Serikat Tani Nasional, Hari Subagyo, untuk mengamankan ketersediaan beras dalam negeri, pemerintah sebaiknya kembali membangun dan mengembangkan lumbung-lumbung pangan rakyat di pedesaan sebagai mekanisme bagi petani dan rakyat mempertahankan biaya hidup sehari-hari akibat situasi global saat ini.
Lumbung itu sebagai penyanggah atau buffer stock. Bulog pun saat ini mulai mengadopsi cara itu melalui 46 ribu jaringan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia .
Saatnya kurangi impor
Pemerintah dinilai banyak kalangan tidak pernah konsisten dalam soal perberasan, karena memang konsepnya tidak pernah jelas. Di era reformasi ini, kehidupan perberasan memang mulai membaik, meski sangat lambat. Kepedulian pemerintah secara makro dalam meningkatkan produksi beras, terlihat angin-anginan, karena keuntungan relatif kecil. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah lebih 'asyik' impor, daripada harus menggenjot produksi gabah dan beras nasional.
Demi impor, pemerintah pernah memutuskan penurunan bea masuk sekitar 18,2 persen dari Rp 550 per kg menjadi Rp 450 per kg. Alasan waktu itu adalah untuk meringankan impor dan beban Bulog. Impor mesti dilakukan demi stok pangan aman akibat banjir di beberapa daerah, gagal panen, dan lainnya.
Alasan pemerintah saat impor (waktu itu) sangat sederhana. Produksi dan efisiensi domestik rendah, sehingga jauh lebih murah menstabilkan harga dengan mengimpor beras, dan bukan memperbaiki kondisi sektor pertanian. Namun, kebijakan itu tak pernah menjawab pertanyaan mengapa impor lebih murah. Bahkan tidak pernah pula dibahas implikasi impor terhadap produksi dalam negeri.
Menurut Dirut Perum Bulog, Mustafa Abubakar, tahun 2007 Indonesia masih impor 1,2 juta ton, atau turun dari target impor Rp 1,5 juta ton. Prestasi ini karena keseriusan Bulog menarik beras domestik. ''Jika kami bisa serap beras petani tiga juta ton, tahun ini tidak perlu impor,'' tegas Mustafa.
Mentan juga optimistis produksi beras mencapai target atau naik lima persen dari tahun lalu. Target penyerapan beras petani oleh Bulog sebanyak tiga juta ton, melebihi target awal 2008 sebanyak 2,43 juta ton.
Mengenai stok, Bulog memastikan ketersediaan untuk kebutuhan dalam negeri terjamin. Rata-rata stok beras di gudang Bulog 300 ribu ton per bulan atau naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 270 ribu ton.
Selama Maret ini, Bulog sedang berkonsentrasi memenuhi pengadaan beras dalam negeri dari petani, karena sejumlah daerah sedang panen raya. Baik Mustafa, Anton, maupun Hari sepakat saat ini merupakan momentum tepat meningkatkan produksi beras nasional dan pengurangan impor. Bila ngebet ekspor beras, sebaiknya tahun depan saja. Itu pun kalau tak mendapat tentangan. -- zaky al hamzah --
Setelah penentangan atas atas wacana ekspor beras bergulir, pemerintah akhirnya menjanjikan tidak mengambil kebijakan mengekspor beras tahun ini. Penegasan itu keluar dari Menteri Pertanian (Mentan), Anton Apriyantono.
`'Tahun ini belum ekspor. Kemungkinan tahun depan. Tahun ini kita memperkuat stok nasional dulu. Namun, kita tetap menyiapkan aturan-aturan. Kalau sekarang masih sangat jauh,'' ujar Mentan usai rapat terbatas ketahanan pangan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, awal April ini.
Meski tak menutup kemungkinan ekspor beras tahun depan, tapi Mentan memberi catatan, kecukupan stok dalam negeri melebihi standar kebutuhan aman konsumsi nasional, yaitu saat stok beras di Bulog lebih dari tiga juta ton.
Petani, setidaknya, untuk sementara waktu merasa tenang dengan keputusan itu. Sebab, dibukanya keran ekspor belum tentu petani yang dapat durian runtuh, yang diuntungkan justru pedagang dan produsen.
Pendiri sekaligus Ketua Serikat Tani Nasional, Hari Subagyo, mengatakan, belum ada jaminan margin keuntungan ekspor beras akan dinikmati petani. Apalagi, memasuki musim panen raya harga beras di sejumlah daerah turun.
Sebelum jatuh keputusan penundaan ekspor, beragam wacana tentang ekspor atau tidak, mengemuka. Ironinya, pro kontra ekspor beras, bukan hanya berasal dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat. Antarpejabat pemerintah pun belum satu suara.
Menko Kesra, Aburizal Bakrie, terang-terangan mendukung ekspor beras. Menteri Perdagangan (Mendag), Mari Elka Pangestu, juga tak menolak tegas, asal dilakukan Bulog. Ketika pemerintah didesak membuat larangan ekspor beras, Mendag justru menilai itu belum perlu.
Di posisi lain, Mentan dan Dirut Bulog, Mustafa Abubakar, secara terbuka menyatakan tak sepakat ekspor. Terlepas perdebatan panjang ini, yang mengemuka adalah belum adanya keseriusan dan konsistensi pemerintah. Antarpejabat seakan berbeda tujuan dalam kebijakan pangan nasional.
Beberapa bulan terakhir, harga beras dunia merangkak naik dari 700, 720 sampai 745 dolar AS per ton cost and freight (C&F) di Filipina. Harga rata-rata beras kualitas patah lima persen juga mencapai 550 dolar AS per ton free on board (FOB).
Akhir pekan lalu (5/4), Badan Pangan Dunia (FAO) melansir bahwa harga beras internasional sejak Januari 2008 naik 20 persen, sekaligus memecahkan rekor harga beras tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan harga beras, menurut FAO, akibat stok menipis, sementara permintaan meningkat. Di sisi lain, kenaikan itu didorong penggunaan pangan sebagai bioenergi di sejumlah negara.
Negara-negara produsen beras, seperti Thailand , Vietnam , India , dan Cina pun akhirnya menerapkan strategi protektif ketat. Begitu pula dengan Mesir dan Pakistan .
Mereka tak akan mengekspor beras, meski stok dalam negeri cukup. Mengantisipasi melonjaknya harga beras dalam negeri, bagi mereka, jauh lebih penting daripada keuntungan sesaat dari ekspor beras.
Filipina yang mulai kedodoran, sempat mengimpor beras dari Vietnam, setelah sebelumnya ditolak Thailand. India baru saja mengumumkan larangan ekspor beras untuk mengontrol lonjakan harga-harga pangan di dalam negeri.
Anehnya, ketika negara produsen beras dunia mengetatkan kebijakan, justru Indonesia terlihat ber-'nafsu' mengekspor. Padahal, realisasi target produksi selama 2008 masih tanda tanya. Ini menunjukkan pemerintah kurang cermat berhitung antara jumlah produksi dan konsumsi masyarakat.
Produksi padi selama dua bulan puncak musim panen 2008 sekitar 80 persen dari produksi Januari-April tahun ini yang diperkirakan 25,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 5,52 juta hektare. Periode Maret-April, produksi mencapai 19,3 juta ton GKG diperoleh dari panen seluas 4,12 juta hektare.
Prediksi Panen April 2008
Panen di Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Sulsel, NTB, Lampung dan Sumsel. Jabar akan menyumbang luas panen 362 ribu hektare, Jateng 299 ribu hektare, Jatim 298 ribu hektare, Banten 79 ribu hektare. Areal panen padi di Sulsel 151 hektare, NTB 83 ribu hektare, Lampung 123 ribu hektare, Sumsel 163 ribu hektare.
Sumber: BPS
Sesuai Angka Ramalan (Aram) I Badan Pusat Statistik (BPS) 2008, produksi padi selama 2008 diperkirakan 58,26 juta ton GKG serta luas panen 12,29 juta hektare dengan produktivitas 4,73 ton per hektare. Setelah dikurangi untuk keperluan benih, pakan ternak, penyusutan dan lain-lain, beras yang tersedia 33 juta ton. Jika jumlah penduduk Indonesia 227,78 juta jiwa serta konsumsi per kapita 139,15 kg, kebutuhan beras untuk konsumsi 31,69 juta ton.
Mengacu ramalan tersebut, tahun ini diperkirakan surplus 1,30 juta ton, di luar sisa stok akhir tahun, baik di Bulog maupun masyarakat. Padahal, kalau mau aman, stok beras nasional seharusnya lima juta ton. ''Karena kalau tiga juta ton, belum aman untuk diekspor. Intinya, jangan ekspor bila bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, kekeringan masih mengancam,'' kata Dirjen Tanaman Pangan Deptan, Sutarto Alimoeso.
Abai pada Petani
Sebagai negara agraris dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia berlimpah, negara ini mestinya menjadi produsen beras nomor satu dunia, melebihi Cina. Tapi fakta berbicara lain. Keinginan pemerintah mengekspor beras, memperlihatkan tekad semu demi keuntungan sesaat, tapi mengorbankan petani dan masyarakat.
Kearifan pemerintah masih dipertanyakan dalam hal ini. Jika dalam 5-10 tahun lalu pemerintah mampu mendorong produktivitas beras dalam negeri, kini mungkin tinggal memetik hasil. Pemerintah tak perlu dibuat bingung mengambil keputusan, mengekspor atau tidak di saat harga beras dunia melonjak. Kekhawatiran ekspor ilegal beras pun tak perlu ada.
Kalaupun ekspor dilakukan tahun ini, menurut Hari Subagyo, petani dalam posisi buntung, produsen dan pedagang beraslah yang menangguk untung. Yang lebih mengkhawatirkan justru konsumen karena pasokan beras dalam negeri terancam, sementara harga beras impor bisa naik 70-75 persen.
Pengamatan BPS menunjukkan, transaksi gabah di tingkat penggilingan yang berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) naik tajam pada Maret 2008 karena pengaruh musim panen raya. Meski, harga rata-rata semua kualitas gabah di tingkat petani turun karena banjir dan pola tanam yang terlalu awal. Harga GKG pada Maret 2008 juga turun 6,28 persen ketimbang Februari 2008.
Harga rata-rata GKG di tingkat petani Rp 2.624 per kg, di tingkat penggilingan Rp 2.713 per kg. Untuk kualitas gabah kering panen (GKP) pada Maret 2008, harga turun 15,31 persen dibandingkan Februari 2007.
Harga rata-rata GKP di tingkat petani Rp 2.149 per kg, sementara di tingkat penggilingan Rp 2.202 per kg. Harga rata-rata kualitas GKG dan GKP selama Maret 2008 masih di atas HPP, yakni Rp 2.575 per kg untuk GKG dan Rp 2.035 per kg untuk GKP di penggilingan.
Tingginya harga beras di dalam negeri saat ini seakan mengikuti meroketnya harga pangan dunia sejak 2007 yang dampaknya merata hampir di penjuru bumi. Mulai dari Amerika Utara, Afrika, Asia Tengah dan Tenggara, hingga ke Australia.
Harga beras bahkan sudah menembus 745 dolar AS per ton di Asia. Demikian pula harga komoditas lain, seperti produk susu, minyak nabati, biji-bijian dan kacang-kacangan, gula, serta produk daging.
FAO mengingatkan kenaikan harga beras dunia telah memicu kekacauan sosial dan politik, terutama di negara-negara miskin. Di Indonesia, bakal tingginya harga beras pada musim paceklik 2008 akan berdampak sangat serius terhadap stabilitas politik, mengingat mulai awal 2009 pesta demokrasi.
''Kami ingin pemerintah tidak terkonsentrasi pada ekspor beras. Karena selama ini pemerintah dengan berbagai argumentasi selalu impor beras. Jika rencana ekspor tetap dilakukan, bukan tidak mungkin kami akan gunakan hak interpelasi kami,'' ancam Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD), Hilman Indra. DPR pernah mengeluarkan interpelasi ketika pemerintah mengimpor beras, tapi kandas.
Tingkatkan Produksi dan Tekan Impor
Jika ekspor akhirnya untuk tahun depan, apa yang mesti diperbuat pemerintah sekarang? Tentu langkah pertama adalah peningkatan produksi beras dalam negeri.
Semangat Bulog menyerap beras dalam negeri hingga tiga juta ton dari target awal tahun 2,43 juta ton, harus didukung penuh. Bulog telah meningkatkan aktivitas semua gudang (1.696 unit dengan kapasitas 3,94 juta ton), unit pengolahan gabah/beras (131 unit), dan satgas ( 102 unit) di seluruh subdivre untuk membeli langsung gabah petani.
Keseriusan Deptan menyemangati petani memproduksi beras serta menciptakan benih berkualitas tinggi di tengah keterbatasan lahan, juga perlu diapresiasi. Apalagi Presiden memberi tugas Departemen Kehutanan (Dephut) menyediakan lahannya untuk program forest for food (hutan untuk pangan).
Dephut langsung merespons dengan menyediakan tiga juta hektare lahan milik Perum Perhutani yang bisa ditanami tanaman pangan, baik beras maupun nonberas. ''Perum Perhutani mempunyai tiga juta hektare lahan yang bisa ditanami. Kami siap berkoordinasi dengan Deptan, dengan menyediakan benih dan pupuk gratis, sehingga petani di hutan bisa segera bekerja,'' ujar Menhut, MS Kaban, usai acara Refleksi 25 Tahun Dephut, awal pekan April.
Program Revitalisasi Pertanian dan Perkebunan yang diluncurkan pada 2005, sudah saatnya terlihat hasil. Yang menarik, keterbatasan stok pangan nasional membuka niat perusahaan swasta ikut terjun. Begitu juga dengan kalangan perbankan.
Saat ini sudah banyak industri besar, seperti Sampoerna Agro, Artha Graha, dan Wilmar yang gencar di industri pertanian. Kelompok pengusaha dari HIPMI dan Kadin menyusul setelah didorong pemerintah serta melihat peluang potensi yang besar dalam jangka panjang. Presiden pun mendorong kalangan perbankan dan pengusaha meramaikan sektor pertanian dan perkebunan.
Namun, menurut Mentan, Anton Apriyantono, ketergantungan beras harus mulai disosilaisasikan. Agar tidak bergantung pada beras dan tepung terigu (gandum), bangsa Indonesia harus mengembangkan diversifikasi pangan. Misalnya, mulai membiasakan konsumsi ubi, kentang dan jagung, serta produk pangan lokal di masing-masing daerah.
Tidak etis, jika warga di Papua dipaksakan mengkonsumsi beras, sementara nenek moyang di daerah tersebut lebih sehat dan nyaman dengan mengkonsumsi sagu, misalnya. Bersama sejumlah lembaga penelitian negeri dan swasta, Deptan saat ini fokus meneliti singkong, kelapa sawit, sagu, jagung, gandum atau terigu, pisang, ubi jalar, garut, kentang dan kedelai, supaya bisa ditingkatkan produksinya dan menjadi bahan pangan alternatif selain beras.
Hal itu sesuai Penganekaragaman Pangan Berbasis Sepuluh Komoditas untuk Meningkatan Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi. Kementerian Negara Riset dan Teknologi pun mendukung penuh.
Dalam jangka panjang, menurut Ketua Serikat Tani Nasional, Hari Subagyo, untuk mengamankan ketersediaan beras dalam negeri, pemerintah sebaiknya kembali membangun dan mengembangkan lumbung-lumbung pangan rakyat di pedesaan sebagai mekanisme bagi petani dan rakyat mempertahankan biaya hidup sehari-hari akibat situasi global saat ini.
Lumbung itu sebagai penyanggah atau buffer stock. Bulog pun saat ini mulai mengadopsi cara itu melalui 46 ribu jaringan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia .
Saatnya kurangi impor
Pemerintah dinilai banyak kalangan tidak pernah konsisten dalam soal perberasan, karena memang konsepnya tidak pernah jelas. Di era reformasi ini, kehidupan perberasan memang mulai membaik, meski sangat lambat. Kepedulian pemerintah secara makro dalam meningkatkan produksi beras, terlihat angin-anginan, karena keuntungan relatif kecil. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah lebih 'asyik' impor, daripada harus menggenjot produksi gabah dan beras nasional.
Demi impor, pemerintah pernah memutuskan penurunan bea masuk sekitar 18,2 persen dari Rp 550 per kg menjadi Rp 450 per kg. Alasan waktu itu adalah untuk meringankan impor dan beban Bulog. Impor mesti dilakukan demi stok pangan aman akibat banjir di beberapa daerah, gagal panen, dan lainnya.
Alasan pemerintah saat impor (waktu itu) sangat sederhana. Produksi dan efisiensi domestik rendah, sehingga jauh lebih murah menstabilkan harga dengan mengimpor beras, dan bukan memperbaiki kondisi sektor pertanian. Namun, kebijakan itu tak pernah menjawab pertanyaan mengapa impor lebih murah. Bahkan tidak pernah pula dibahas implikasi impor terhadap produksi dalam negeri.
Menurut Dirut Perum Bulog, Mustafa Abubakar, tahun 2007 Indonesia masih impor 1,2 juta ton, atau turun dari target impor Rp 1,5 juta ton. Prestasi ini karena keseriusan Bulog menarik beras domestik. ''Jika kami bisa serap beras petani tiga juta ton, tahun ini tidak perlu impor,'' tegas Mustafa.
Mentan juga optimistis produksi beras mencapai target atau naik lima persen dari tahun lalu. Target penyerapan beras petani oleh Bulog sebanyak tiga juta ton, melebihi target awal 2008 sebanyak 2,43 juta ton.
Mengenai stok, Bulog memastikan ketersediaan untuk kebutuhan dalam negeri terjamin. Rata-rata stok beras di gudang Bulog 300 ribu ton per bulan atau naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 270 ribu ton.
Selama Maret ini, Bulog sedang berkonsentrasi memenuhi pengadaan beras dalam negeri dari petani, karena sejumlah daerah sedang panen raya. Baik Mustafa, Anton, maupun Hari sepakat saat ini merupakan momentum tepat meningkatkan produksi beras nasional dan pengurangan impor. Bila ngebet ekspor beras, sebaiknya tahun depan saja. Itu pun kalau tak mendapat tentangan. -- zaky al hamzah --
Selasa, 08 April 2008
Pemerintah Belum Atur Perdagangan Karbon
Meski ada kontrak rugikan daerah
JAKARTA—Pemerintah mengakui belum mempunyai peraturan tentang perdagangan karbon pasca Konvensi Perubahan Iklim (United Nation Framework Convention on Climate Chang/UUNFCCC) di Bali, beberapa waktu lalu. Peraturan tersebut masih dalam pembahasan dan segera diimplementasikan, sehingga tidak merugikan daerah dalam kontrak perdagangan karbon yang saat ini sudah berlangsung di sejumlah daerah.
''Peraturannya sedang dalam pengkajian. Mekanismenya seperti apa, berapa yang prosentase yang diterima daerah, dan aturan lain, masih dalam penggodokan,'' ujar Kasubid Analisis Informasi Pusinfo Departemen Kehutanan (dephut), Bintoro, di Jakarta, dihubungi Republika, Selasa (1/4).
Pihak Dephut mengungkapkan, belum tuntasnya peraturan mengenai perdagangan karbon karena program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi di negara berkembang (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries/REDD) baru tahap persiapan pelaksanaan pilot percobaan (demontration activities).
"Dan dalam proses penyiapan perangkat hukumnya,'' ujar Wahjudi Wardojo, kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Dephut, secara terpisah.
Sebenarnya, mekanisme perdagangan karbon di sektor kehutanan dalam rangka mitigasi perubahan iklim di bawah UNFCCC atau Protokol Kyoto dengan melibatkan negara berkembang, sampai saat ini baru terbatas pada peningkatan kapasitas penyerapan atau penyimpanan karbon melalui kegiatan tanaman-menanam (A/R CDM). Dephut merencanakan penanaman pohon selama 2008 mencapai 2,91 juta batang pohon baik di program Gerhan, HTI, serta dari Perum Perhutani.
Sebelumnya, Menko Kesra Aburizal Bakrie meminta pemerintah daerah (pemda), khususnya kepala pemerintahan provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) untuk membatalkan kontrak atau penandatangan (MoU) dengan pengusaha-pengusaha Singapura dalam transaksi kredit karbon, karena dinilai merugikan daerah.
''Saya minta gubernur supaya membatalkan kontrak-kontrak dengan pengusaha Singapura dalam perdagangan karbon. Kontrak-kontrak itu merugikan daerah, dan yang untung tetap pengusaha Singapura,'' tegas Aburizal. Menurut menko kesra, dalam kontrak pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi di negara berkembang (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries/REDD) untuk penanaman coklat di daerah tersebut, pengusaha Singapura mendapat bagian sebanyak 61 persen, pemda (25 persen), dan petani coklat memperoleh 14 persen.
Sebaliknya, Aburizal mendorong supaya pengusaha lokal terjun atau mengambil alih posisi pengusaha Singapura dalam perdagangan carbon, dengan bekerjasama dengan Pemprov Irjabar. ''Ini peluang emas buat pengusaha lokal. Coklat bisa jadi pangan, juga bisa mendapat keuntungan dari program REDD,'' tutur menko kesra. Meskipun, Aburizal mengakui pemerintah belum mempunyai aturan perdagangan karbon yang baku. Namun, menurutnya, daripada dibeli pengusaha asing, lebih baik peluang perdagangan carbon dikendalikan pengusaha dalam negeri.
Dephut mengakui sampai saat ini belum diketahui secara jelas potensi pasar REDD. Namun dilihat dari pasar carbon yang ada, dan perkembangan negoisasi di COP, potensi pasar REDD diperkirakan bekisar antara 2-31 miliar dolar AS. Dengan asumsi pengurangan emisi dari deforestasi antara 10-50 persen dan harga carbon antara 7-20 dolar AS per ton CO (karbon oksida).
''Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dana ODA yang saat ini tersedia untuk sektor kehutanan di negara berkembang sebesar 1,5 miliar dolar AS dan pasar A/R CDM sebesar 100 ribu dolar AS dari total CDM sebesar 8 miliar dolar AS berdasar studi IFCA tahun 2007,'' ujar Wahjudi. IFCA yakni Indonesian Forest Climate Alliance, berposisi sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan konsultasi iklim akibat perkembangan hutan di Indonesia.
Namun untuk kasus di Irjabar, Dephut, kata Bintoro, belum mengetahui jika ada pembatalan kontrak perdagangan carbon antara pengusaha Singapura dengan pemda setempat. Bintoro mengungkapkan, meski belum ada mekanisme perdagangannya, namun terdapat daerah yang sudah menandatangani kontrak perdagangan carbon. Yakni di kawasan hutan Kalimantan.
''Saya belum tahu di daerah mana, tapi ada kabupaten yang sudah bekerjasama dalam perdagangan carbon dengan pengusaha asing di KaLimantan,'' ujar Bintoro.
Balitbang Dephut memperkirakan selama tahun 2008-2012 merupakan tahap testing metodologi dan strategi implementasi REDD Indonesia. Selama periode itu adalah transisi dari non-market (fund-based) ke mekanisme pasar (market mechanism). Sedangkan implementasi penuh berlangsung dari 2012 atau lebih awal, tergantung perkembangan negoisasi dan kesiapan Indonesia dengan tata cara (rules and procedures) berdasarkan keputusan COP dan ketentuan di Indonesia. -- zaky al hamzah --
JAKARTA—Pemerintah mengakui belum mempunyai peraturan tentang perdagangan karbon pasca Konvensi Perubahan Iklim (United Nation Framework Convention on Climate Chang/UUNFCCC) di Bali, beberapa waktu lalu. Peraturan tersebut masih dalam pembahasan dan segera diimplementasikan, sehingga tidak merugikan daerah dalam kontrak perdagangan karbon yang saat ini sudah berlangsung di sejumlah daerah.
''Peraturannya sedang dalam pengkajian. Mekanismenya seperti apa, berapa yang prosentase yang diterima daerah, dan aturan lain, masih dalam penggodokan,'' ujar Kasubid Analisis Informasi Pusinfo Departemen Kehutanan (dephut), Bintoro, di Jakarta, dihubungi Republika, Selasa (1/4).
Pihak Dephut mengungkapkan, belum tuntasnya peraturan mengenai perdagangan karbon karena program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi di negara berkembang (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries/REDD) baru tahap persiapan pelaksanaan pilot percobaan (demontration activities).
"Dan dalam proses penyiapan perangkat hukumnya,'' ujar Wahjudi Wardojo, kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Dephut, secara terpisah.
Sebenarnya, mekanisme perdagangan karbon di sektor kehutanan dalam rangka mitigasi perubahan iklim di bawah UNFCCC atau Protokol Kyoto dengan melibatkan negara berkembang, sampai saat ini baru terbatas pada peningkatan kapasitas penyerapan atau penyimpanan karbon melalui kegiatan tanaman-menanam (A/R CDM). Dephut merencanakan penanaman pohon selama 2008 mencapai 2,91 juta batang pohon baik di program Gerhan, HTI, serta dari Perum Perhutani.
Sebelumnya, Menko Kesra Aburizal Bakrie meminta pemerintah daerah (pemda), khususnya kepala pemerintahan provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) untuk membatalkan kontrak atau penandatangan (MoU) dengan pengusaha-pengusaha Singapura dalam transaksi kredit karbon, karena dinilai merugikan daerah.
''Saya minta gubernur supaya membatalkan kontrak-kontrak dengan pengusaha Singapura dalam perdagangan karbon. Kontrak-kontrak itu merugikan daerah, dan yang untung tetap pengusaha Singapura,'' tegas Aburizal. Menurut menko kesra, dalam kontrak pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi di negara berkembang (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries/REDD) untuk penanaman coklat di daerah tersebut, pengusaha Singapura mendapat bagian sebanyak 61 persen, pemda (25 persen), dan petani coklat memperoleh 14 persen.
Sebaliknya, Aburizal mendorong supaya pengusaha lokal terjun atau mengambil alih posisi pengusaha Singapura dalam perdagangan carbon, dengan bekerjasama dengan Pemprov Irjabar. ''Ini peluang emas buat pengusaha lokal. Coklat bisa jadi pangan, juga bisa mendapat keuntungan dari program REDD,'' tutur menko kesra. Meskipun, Aburizal mengakui pemerintah belum mempunyai aturan perdagangan karbon yang baku. Namun, menurutnya, daripada dibeli pengusaha asing, lebih baik peluang perdagangan carbon dikendalikan pengusaha dalam negeri.
Dephut mengakui sampai saat ini belum diketahui secara jelas potensi pasar REDD. Namun dilihat dari pasar carbon yang ada, dan perkembangan negoisasi di COP, potensi pasar REDD diperkirakan bekisar antara 2-31 miliar dolar AS. Dengan asumsi pengurangan emisi dari deforestasi antara 10-50 persen dan harga carbon antara 7-20 dolar AS per ton CO (karbon oksida).
''Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dana ODA yang saat ini tersedia untuk sektor kehutanan di negara berkembang sebesar 1,5 miliar dolar AS dan pasar A/R CDM sebesar 100 ribu dolar AS dari total CDM sebesar 8 miliar dolar AS berdasar studi IFCA tahun 2007,'' ujar Wahjudi. IFCA yakni Indonesian Forest Climate Alliance, berposisi sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan konsultasi iklim akibat perkembangan hutan di Indonesia.
Namun untuk kasus di Irjabar, Dephut, kata Bintoro, belum mengetahui jika ada pembatalan kontrak perdagangan carbon antara pengusaha Singapura dengan pemda setempat. Bintoro mengungkapkan, meski belum ada mekanisme perdagangannya, namun terdapat daerah yang sudah menandatangani kontrak perdagangan carbon. Yakni di kawasan hutan Kalimantan.
''Saya belum tahu di daerah mana, tapi ada kabupaten yang sudah bekerjasama dalam perdagangan carbon dengan pengusaha asing di KaLimantan,'' ujar Bintoro.
Balitbang Dephut memperkirakan selama tahun 2008-2012 merupakan tahap testing metodologi dan strategi implementasi REDD Indonesia. Selama periode itu adalah transisi dari non-market (fund-based) ke mekanisme pasar (market mechanism). Sedangkan implementasi penuh berlangsung dari 2012 atau lebih awal, tergantung perkembangan negoisasi dan kesiapan Indonesia dengan tata cara (rules and procedures) berdasarkan keputusan COP dan ketentuan di Indonesia. -- zaky al hamzah --
Walhi Tegaskan Tidak Terimbas Politik Praktis
JAKARTA -- Para kandidat Direktur Eksekutif Nasional (Eknas) Walhi memastikan tidak akan membawa Walhi dalam kancah Politik Praktis. Mereka bahkan menandaskan akan memperkuat posisi Walhi dan organisasai jaringan pergerakannya guna menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan yang bisa jadi semakin tidak berpihak pada nilai keadilan ekologis dan keberpihakan pada rakyat.
Hal itu terungkap dalam rangkaian acara pertemuan para kandidat Direktur Eknas Walhi secara estafet digelar pekan kemarin. Mereka melalukan dialog dengan 23 jaringan Walhi, para pendiri Walhi, pakar dan para wartawan belum lama ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan menjelang Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) X, yang akan digelar 17-23 April di Pasar Seni Gabusan, Bantul, Yogyakarta.
Adapun para kandidatt Direktur Eksekutif Nasional Walhi yang akan menggantikan Chalid Muhammad yang masa jabatannya akan habis sebagai Direktur Eknas Walhi pada 23 April itu, adalah Farah Sofa (dikenal sebagai Ovi - non aktif Deputy Direktur Walhi), Nur Hidayati (aktifis Green Peace), Slamet Daroyni (non aktif- Direktur Eksekutif Daerah Jakarta), Berry Fahdian Furqon (non aktif Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan).
''Kita memang tidak akan melibatkan diri dalam politik praktis, tetapi bukan berarti kita menjadi a politis. Justru kita harus bisa mengkawal agenda-agenda untuk lingkungan Indonesia yang lebih baik lewat sebuah kekuatan organisasi pergerakan. Kita tidak akan jadi partai. Namun kita bisa mengajak partai yang ada pada isu-isu lingkungan yang harus diperhatikan di negeri ini,'' jelas Slamet Daroyni, dalam keterangan yang diterima Republika, Senin (7/4).
Senada, Nur Hidayati menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menekan sebuah kebijakan atau penguasa agar bisa peduli dengan masalah lingkungan. Misalnya, kata Yaya --panggilan akrab, dengan menggunakan ''pressure group'', politik alternative seperti Serikat Hijau Indonesia, dan adovaksi kepada publik.
Sementara menurut Ovi, bahwa saat ini keberadaan Serikat Hijau merupakan hal yang bisa didorong dengan baik seperti halnya yang terjadi di Inggris. Namun, Walhi, katanya, jelas tidak bisa terjerumus dalam politik praktis. “Aware terhadap politik itu harus namun terlibat langsung atau menjadi politik praktis jelas itu sesuatu hal yang berbeda,” tandas Ovi.
Menurut Berry, advokasi lingkungan akan mempunyai nilai kekuatan politis yang tinggi jika didukung rakyat banyak secara penuh. Dan bukan pada nilai penguasa atau kekuasaan yang bekuasa. “Memperkuat jaringan akar rumput itu bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam mempengaruhi kebijakan,” jelasnya.
Dalam hal lain, ketika menanggapi advokasi Walhi yang selalu mengalami “kekalahan” ketika berhadapan dengan korporasi tambang perusak lingkungan dan kemanusiaan, para kandidat menilai bahwa sejauh ini Walhi bukan berarda di pihak yang “kalah”. “Tergantung bagaimana melihat kemenangan dan kekalahannya itu. Tapi bagi saya, sejauh ini Walhi “menang” dalam melawan kejahatan korporasi perusak lingkungan. Dan menurut saya itu adalah kontribusi terbesar bagi Walhi kepada bangsa ini bahwa mereka (korporasi) tidak bisa seenaknya lagi merusak alam kita,” jelas Yaya.
Para kandidat juga menyerukan kepada masyarakat luas, agar ke depan, masyarakat lebih memilih calon pemimpin negeri ini yang mengutamakan pada penegakkan keadilan ekologis dan keberpihakan kepada rakyat. Sehingga negeri ini tidak terbantai lagi dengan bencana ekologis yang disebabkan salah urus dan kebijakan yang serampangan.
Sadar Lingkungan
Sementara, Sekretaris Pelaksana PNLH X, Ivan Valentina Ageung menjelaskan bahwa rangkaian dialog dengan para kandidat baik untuk kandidat Direktur Eknas Walhi dan kandidat Dewan Nasional Walhi. Panitia PNLH X ini justru ingin menunjukkan kepada publik, bahwa proses demoktratisasi di Walhi berjalan secara transparan.
Mereka tidak hanya sharing dan berdialog melainkan juga berdiskusi terkait dengan masalah-masalah lingkungan dan ke-Indonesiaan ke depan bersama jaringan Walhi dari seluruh Indonesia, para pendiri dan mantan Direktur Walhi seperti Erna Witoelar dan Emmy Hafizd, serta media dan para anggota Walhi lainnya .
''Kegiatan PNLH X adalah ajang demokratisasi rakyat yang mempunyai kesadaran arti pentingnya lingkungan bagi kita. Jadi kami tidak hanya menggelar pemilihan para kandidat tetapi juga menggelar berbagai workshop dan diskusi parallel yang menyangkut masalah lingkungan di Indonesia. Hasilnya ini bisa menjadi rekomendasi bagi agenda-agenda Walhi ke depan,'' jelas Ivan.
Dia juga menambahkan event ini tergelar bukan karena upaya Walhi melainkan karena spirit dan antusiasme masyarakat lokal yang bersedia menjadikan tempatnya sebagai pusat kegiatan terutama masyarakat desa yang ada di sekitar Pasar Seni Gabusan, Bantul, Yogyakarta.
“Di PNLH X, Isu lingkungan dan keIndonesiaan kita tidak lagi menjadi milik aktifis lingkungan, milik pakar, milik mahasiswa pecinta alam, tetapi juga telah menjadi milik masyarakat awam. Kesadaran ini patut di apresiasi. Jadi ajang ini adalah ajang demokratisasi rakyat yang sadar lingkungan,” tandas Ivan. -- zaky al hamzah --
Hal itu terungkap dalam rangkaian acara pertemuan para kandidat Direktur Eknas Walhi secara estafet digelar pekan kemarin. Mereka melalukan dialog dengan 23 jaringan Walhi, para pendiri Walhi, pakar dan para wartawan belum lama ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan menjelang Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) X, yang akan digelar 17-23 April di Pasar Seni Gabusan, Bantul, Yogyakarta.
Adapun para kandidatt Direktur Eksekutif Nasional Walhi yang akan menggantikan Chalid Muhammad yang masa jabatannya akan habis sebagai Direktur Eknas Walhi pada 23 April itu, adalah Farah Sofa (dikenal sebagai Ovi - non aktif Deputy Direktur Walhi), Nur Hidayati (aktifis Green Peace), Slamet Daroyni (non aktif- Direktur Eksekutif Daerah Jakarta), Berry Fahdian Furqon (non aktif Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan).
''Kita memang tidak akan melibatkan diri dalam politik praktis, tetapi bukan berarti kita menjadi a politis. Justru kita harus bisa mengkawal agenda-agenda untuk lingkungan Indonesia yang lebih baik lewat sebuah kekuatan organisasi pergerakan. Kita tidak akan jadi partai. Namun kita bisa mengajak partai yang ada pada isu-isu lingkungan yang harus diperhatikan di negeri ini,'' jelas Slamet Daroyni, dalam keterangan yang diterima Republika, Senin (7/4).
Senada, Nur Hidayati menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menekan sebuah kebijakan atau penguasa agar bisa peduli dengan masalah lingkungan. Misalnya, kata Yaya --panggilan akrab, dengan menggunakan ''pressure group'', politik alternative seperti Serikat Hijau Indonesia, dan adovaksi kepada publik.
Sementara menurut Ovi, bahwa saat ini keberadaan Serikat Hijau merupakan hal yang bisa didorong dengan baik seperti halnya yang terjadi di Inggris. Namun, Walhi, katanya, jelas tidak bisa terjerumus dalam politik praktis. “Aware terhadap politik itu harus namun terlibat langsung atau menjadi politik praktis jelas itu sesuatu hal yang berbeda,” tandas Ovi.
Menurut Berry, advokasi lingkungan akan mempunyai nilai kekuatan politis yang tinggi jika didukung rakyat banyak secara penuh. Dan bukan pada nilai penguasa atau kekuasaan yang bekuasa. “Memperkuat jaringan akar rumput itu bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam mempengaruhi kebijakan,” jelasnya.
Dalam hal lain, ketika menanggapi advokasi Walhi yang selalu mengalami “kekalahan” ketika berhadapan dengan korporasi tambang perusak lingkungan dan kemanusiaan, para kandidat menilai bahwa sejauh ini Walhi bukan berarda di pihak yang “kalah”. “Tergantung bagaimana melihat kemenangan dan kekalahannya itu. Tapi bagi saya, sejauh ini Walhi “menang” dalam melawan kejahatan korporasi perusak lingkungan. Dan menurut saya itu adalah kontribusi terbesar bagi Walhi kepada bangsa ini bahwa mereka (korporasi) tidak bisa seenaknya lagi merusak alam kita,” jelas Yaya.
Para kandidat juga menyerukan kepada masyarakat luas, agar ke depan, masyarakat lebih memilih calon pemimpin negeri ini yang mengutamakan pada penegakkan keadilan ekologis dan keberpihakan kepada rakyat. Sehingga negeri ini tidak terbantai lagi dengan bencana ekologis yang disebabkan salah urus dan kebijakan yang serampangan.
Sadar Lingkungan
Sementara, Sekretaris Pelaksana PNLH X, Ivan Valentina Ageung menjelaskan bahwa rangkaian dialog dengan para kandidat baik untuk kandidat Direktur Eknas Walhi dan kandidat Dewan Nasional Walhi. Panitia PNLH X ini justru ingin menunjukkan kepada publik, bahwa proses demoktratisasi di Walhi berjalan secara transparan.
Mereka tidak hanya sharing dan berdialog melainkan juga berdiskusi terkait dengan masalah-masalah lingkungan dan ke-Indonesiaan ke depan bersama jaringan Walhi dari seluruh Indonesia, para pendiri dan mantan Direktur Walhi seperti Erna Witoelar dan Emmy Hafizd, serta media dan para anggota Walhi lainnya .
''Kegiatan PNLH X adalah ajang demokratisasi rakyat yang mempunyai kesadaran arti pentingnya lingkungan bagi kita. Jadi kami tidak hanya menggelar pemilihan para kandidat tetapi juga menggelar berbagai workshop dan diskusi parallel yang menyangkut masalah lingkungan di Indonesia. Hasilnya ini bisa menjadi rekomendasi bagi agenda-agenda Walhi ke depan,'' jelas Ivan.
Dia juga menambahkan event ini tergelar bukan karena upaya Walhi melainkan karena spirit dan antusiasme masyarakat lokal yang bersedia menjadikan tempatnya sebagai pusat kegiatan terutama masyarakat desa yang ada di sekitar Pasar Seni Gabusan, Bantul, Yogyakarta.
“Di PNLH X, Isu lingkungan dan keIndonesiaan kita tidak lagi menjadi milik aktifis lingkungan, milik pakar, milik mahasiswa pecinta alam, tetapi juga telah menjadi milik masyarakat awam. Kesadaran ini patut di apresiasi. Jadi ajang ini adalah ajang demokratisasi rakyat yang sadar lingkungan,” tandas Ivan. -- zaky al hamzah --
Menhut Ajukan Nota Protes ke Malaysia
Kapolri Lobi Interpol Tangkap Buron Penyelundupan Kayu di Ketapang
JAKARTA—Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban menyatakan pihaknya akan mengajukan nota protes atas pemerintah Malaysia karena menampung kayu-kayu ilegal dari Indonesia. Departemen Kehutanan (Dephut) juga akan menyampaikan kepada dunia internasional supaya memboikot produk-produk meubel yang diekspor Malaysia, sebab bahan baku kayunya berasal dari kayu ilegal dari Indonesia.
''Kita punya bukti-bukti lengkap bahwa dokumen kayu-kayu illegal itu berasal dari Indonesia yang dibuat legal oleh pemerintah Malaysia, tapi mereka tuup mata dengan membiarkan penyelundupan ini terus berlangsung,'' ujar Menhut MS Kaban, saat meninjau barang bukti 12 ribu meter kubik kayu illegal di Kabupaten Ketapang, Kalbar, Kamis (3/4). Kunjungan menhut didampingi Kapolri Jenderal Sutanto.
Bersama kapolri, menhut langsung ke lapangan melihat hasil operasi kayu-kayu illegal yang masuk ke negara Malaysia. Bagi menhut, operasi kali ini merupakan sangat besar, dengan jumlah tangkapan besar dan jumlah tersangka yang banyak. Bahkan, Dephut bersama Polri mempunyai bukti sangat lengkap jika kayu-kayu yang diekspor pemerintah Malaysia ke sejumlah negara seperti China, Eropa, dan ke negara-negara Asia, merupakan kayu dari Indonesia yang dimasukkan secara illegal.
''Kalau mereka (Malaysia) berani mengingkari itu, maka kami berani uji DNA. Mereka harus stop itu (perdagangan kayu illegal). Sangat tidak etis mereka menikmati hasil devisa yang besar, tapi dari hasil illegal logging. Sementara, hutan kita gundul dan terus kritis,'' tandas menhut.
Menurut menhut, operasi ini merupakan langkah operasi yang sangat besar hasilnya. Ini harus jadi klimaks dalam kasus penyelundupan kayu di Kabupaten Ketapang. Karena ditengarai aksi penyelundupan berlangsung cukup lama dan ketika diobservasi di Ketapang, kayu-kayu itu dibawa kabur melintas di Kuching Malaysia. Sebelumnya, Dephut dan Polri pernah mengungkap kasus serupa di Ketapang, tapi vonis pengadilan sangat ringan sehingga kasus ini terulang lagi.
Diketahui, Tim Mabes Polri berjumlah 25 orang menahan 19 kapal sarat muatan yang siap menyelundupan 12 ribu meter kubik ke Malaysia. Polisi kemudian menahan enam pejabat Dinas Kehutanan Ketapang dan 17 tersangka lain terdiri 14 nahkoda kapal dan tiga pemilik kayu. Dua pengusaha atau cukong dan Adi Murdani, calon Wakil Bupati Kayong Utara, Kalimantan Barat periode 2008-2013, ditetapkan sebagai buron.
Polri langsung memburu tersangka di segala daerah pasca penangkapan kasus pada 14 Maret 2008 lalu. Bila terbukti melarikan diri ke Malaysia, Polri akan meminta dilakukan pencekalan kepada ketiga pelaku, supaya paspornya tidak aktif.
''Kita sudah bekerjasama dengan interpol untuk menangkap tersangka yang kabur. Jika menahan, pelaku kita minta supaya dikembalikan ke Indonesia. Kemudian yang terpenting, supaya kasusnya cepat dan efisien, sidang kasus ini dilakukan di Jakarta. Pasalnya, berdasar pengalaman kasus-kasus sebelumnya, proses peradilan kasus-kasus illegal logging kerap berat sebelah,'' ujar kapolri.
Menurut kapolri, dengan disidang di Jakarta akan memberikan efek jera bagi pelaku lain. Karena itu, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kejakgung dan Mahkamah Agung (MA) agar menegakkan kasus illegal logging yang merugikan bangsa ini, dan memberikan keuntungan bangsa lain.
Menhut dan kapolri sudah saling sepakat jika pihaknya akan menindak tegas aparat Departemen hingga Dinas Kehutanan maupun Polda hingga Polsek yang diketahui terlibat.
''Aparat yang terbukti terlibat maka harus terima konsekuensinya. Irwasum turun langsung dalam kasus ini. Kalau pejabat kepolisian daerah atau jajaran polres tidak mengetahui ada penyelundupan, maka mereka kan tidak peduli dengan daerahnya. Itu saja sudah mendapat hukuman. Tapi, kalau benar-benar terbukti terlibat, maka tidak ada lain sanksi pecat atau dimutasi,'' ungkap Kapolri Sutanto.
Hingga sore kemarin, Irwasum Polri masih memeriksa Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Zainal Abidin Ishak. Sumber dari kepolisian menyebutkan, kapolda diduga kuat mengetahui aksi penyelundupan, sehingga membuat Irwarsum akan menggantinya. Bahkan, kapolda diketahui mempunyai hubungan erat dengan cukong A Song yang menjadi buronan.
Namun, Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko menyatakan jika Kamis petang belum kemarin dirinya mendapat laporan pencopotan kapolda Kalbar. ''Saya belum dapat kabar (pencopotan),'' katanya, ditemui di Kantor Polres Ketapang. Sebelumnya, beberapa hari setelah pengungkapan kasus pada 14 Maret, Irwarsum langsung mencopot Kepala Polres Ketapang AKBP A Sun An pada 23 Maret 2008. Polri kemudian menunjuk AKBP Gustav Leo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bengkayang, Kalbar.
Menhut juga menegaskan akan menindak anak buahnya yang terbukti membantu jaringan penyelundupan kayu dengan cara membuat surat-surat palsu.
''Tidak ada perlindungan bagi anak buah saya. Kalau terbukti, ya silakan dihukum. Kami ingin memberikan efek jera bagi pejabat atau petugas dinas kehutanan di daerah lain, kalau kami bersama jajaran polri serius menindak tegas penyelundupan kayu,'' ujar Menhut MS Kaban.
Jika Dephut dan Polri sudah serius, kata menhut, maka jajaran kejaksaan dan kehakiman juga harus serius dalam menindak terdakwa kasus ini. Pasalnya, selama ini pelaku penyelundupan kayu (illegal logging) selalu divonis ringan atau bahkan bebas, meski sudah terbukti melakukan perusakan hutan. -- zaky al hamzah --
JAKARTA—Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban menyatakan pihaknya akan mengajukan nota protes atas pemerintah Malaysia karena menampung kayu-kayu ilegal dari Indonesia. Departemen Kehutanan (Dephut) juga akan menyampaikan kepada dunia internasional supaya memboikot produk-produk meubel yang diekspor Malaysia, sebab bahan baku kayunya berasal dari kayu ilegal dari Indonesia.
''Kita punya bukti-bukti lengkap bahwa dokumen kayu-kayu illegal itu berasal dari Indonesia yang dibuat legal oleh pemerintah Malaysia, tapi mereka tuup mata dengan membiarkan penyelundupan ini terus berlangsung,'' ujar Menhut MS Kaban, saat meninjau barang bukti 12 ribu meter kubik kayu illegal di Kabupaten Ketapang, Kalbar, Kamis (3/4). Kunjungan menhut didampingi Kapolri Jenderal Sutanto.
Bersama kapolri, menhut langsung ke lapangan melihat hasil operasi kayu-kayu illegal yang masuk ke negara Malaysia. Bagi menhut, operasi kali ini merupakan sangat besar, dengan jumlah tangkapan besar dan jumlah tersangka yang banyak. Bahkan, Dephut bersama Polri mempunyai bukti sangat lengkap jika kayu-kayu yang diekspor pemerintah Malaysia ke sejumlah negara seperti China, Eropa, dan ke negara-negara Asia, merupakan kayu dari Indonesia yang dimasukkan secara illegal.
''Kalau mereka (Malaysia) berani mengingkari itu, maka kami berani uji DNA. Mereka harus stop itu (perdagangan kayu illegal). Sangat tidak etis mereka menikmati hasil devisa yang besar, tapi dari hasil illegal logging. Sementara, hutan kita gundul dan terus kritis,'' tandas menhut.
Menurut menhut, operasi ini merupakan langkah operasi yang sangat besar hasilnya. Ini harus jadi klimaks dalam kasus penyelundupan kayu di Kabupaten Ketapang. Karena ditengarai aksi penyelundupan berlangsung cukup lama dan ketika diobservasi di Ketapang, kayu-kayu itu dibawa kabur melintas di Kuching Malaysia. Sebelumnya, Dephut dan Polri pernah mengungkap kasus serupa di Ketapang, tapi vonis pengadilan sangat ringan sehingga kasus ini terulang lagi.
Diketahui, Tim Mabes Polri berjumlah 25 orang menahan 19 kapal sarat muatan yang siap menyelundupan 12 ribu meter kubik ke Malaysia. Polisi kemudian menahan enam pejabat Dinas Kehutanan Ketapang dan 17 tersangka lain terdiri 14 nahkoda kapal dan tiga pemilik kayu. Dua pengusaha atau cukong dan Adi Murdani, calon Wakil Bupati Kayong Utara, Kalimantan Barat periode 2008-2013, ditetapkan sebagai buron.
Polri langsung memburu tersangka di segala daerah pasca penangkapan kasus pada 14 Maret 2008 lalu. Bila terbukti melarikan diri ke Malaysia, Polri akan meminta dilakukan pencekalan kepada ketiga pelaku, supaya paspornya tidak aktif.
''Kita sudah bekerjasama dengan interpol untuk menangkap tersangka yang kabur. Jika menahan, pelaku kita minta supaya dikembalikan ke Indonesia. Kemudian yang terpenting, supaya kasusnya cepat dan efisien, sidang kasus ini dilakukan di Jakarta. Pasalnya, berdasar pengalaman kasus-kasus sebelumnya, proses peradilan kasus-kasus illegal logging kerap berat sebelah,'' ujar kapolri.
Menurut kapolri, dengan disidang di Jakarta akan memberikan efek jera bagi pelaku lain. Karena itu, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kejakgung dan Mahkamah Agung (MA) agar menegakkan kasus illegal logging yang merugikan bangsa ini, dan memberikan keuntungan bangsa lain.
Menhut dan kapolri sudah saling sepakat jika pihaknya akan menindak tegas aparat Departemen hingga Dinas Kehutanan maupun Polda hingga Polsek yang diketahui terlibat.
''Aparat yang terbukti terlibat maka harus terima konsekuensinya. Irwasum turun langsung dalam kasus ini. Kalau pejabat kepolisian daerah atau jajaran polres tidak mengetahui ada penyelundupan, maka mereka kan tidak peduli dengan daerahnya. Itu saja sudah mendapat hukuman. Tapi, kalau benar-benar terbukti terlibat, maka tidak ada lain sanksi pecat atau dimutasi,'' ungkap Kapolri Sutanto.
Hingga sore kemarin, Irwasum Polri masih memeriksa Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Zainal Abidin Ishak. Sumber dari kepolisian menyebutkan, kapolda diduga kuat mengetahui aksi penyelundupan, sehingga membuat Irwarsum akan menggantinya. Bahkan, kapolda diketahui mempunyai hubungan erat dengan cukong A Song yang menjadi buronan.
Namun, Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang Kuncoko menyatakan jika Kamis petang belum kemarin dirinya mendapat laporan pencopotan kapolda Kalbar. ''Saya belum dapat kabar (pencopotan),'' katanya, ditemui di Kantor Polres Ketapang. Sebelumnya, beberapa hari setelah pengungkapan kasus pada 14 Maret, Irwarsum langsung mencopot Kepala Polres Ketapang AKBP A Sun An pada 23 Maret 2008. Polri kemudian menunjuk AKBP Gustav Leo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bengkayang, Kalbar.
Menhut juga menegaskan akan menindak anak buahnya yang terbukti membantu jaringan penyelundupan kayu dengan cara membuat surat-surat palsu.
''Tidak ada perlindungan bagi anak buah saya. Kalau terbukti, ya silakan dihukum. Kami ingin memberikan efek jera bagi pejabat atau petugas dinas kehutanan di daerah lain, kalau kami bersama jajaran polri serius menindak tegas penyelundupan kayu,'' ujar Menhut MS Kaban.
Jika Dephut dan Polri sudah serius, kata menhut, maka jajaran kejaksaan dan kehakiman juga harus serius dalam menindak terdakwa kasus ini. Pasalnya, selama ini pelaku penyelundupan kayu (illegal logging) selalu divonis ringan atau bahkan bebas, meski sudah terbukti melakukan perusakan hutan. -- zaky al hamzah --
Jumat, 04 April 2008
Mabes Polri Tangani Sendiri Pengungkapan Penyelundupan Kayu
Polres Ketapang dan Polda Kalbar Tidak Dilibatkan
KETAPANG--Terungkapnya kasus ini membuat Mabes Polri terkejut karena operasi yang sama pernah digelar pertengahan 2007 dengan hasil belasan ribu meter kubik kayu. Kasus ini membuat Mabes Polri menurun tim pengawas internal untuk menyelidiki keterlibatan para perwira Polri di Polda Kalimantan Barat dan Polres Ketapang.
Tim yang pengawas ini dipimpin langsung oleh Inspektorat Pengawasan Umum, Komjen Pol Yusuf Manggabarani juga melibatkan unsur Badan Intelijen Keamanan Polri dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri menahan enam pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kamis (3/4) setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembalakan liar di wilayah itu.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri di lokasi penyitaan ribuan kayu ilegal di Ketapang, kamis (3/4) mengatakan, para pejabat itu diduga membuat dokumen palsu sehingga kayu ilegal menjadi legal.
"Mereka tidak bisa menyebutkan dokumen resmi, padahal kayu sudah siap diberangkatkan. Misalnya, ada kapal berisi kayu 700 meter kubik tapi ternyata dokumennya tertulis 300 meter kubik. Ada juga berisi 300 meter kubik, dilaporkan di dokumen hanya 150 meter kubik," katanya.
Bambang Hendarso telah berada di Ketapang selama tiga hari untuk memperkuat tim reserse Mabes Polri yang selama dua pekan ini menggelar operasi pembalakan liar di Kalimantan Barat.
Tim yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Pol Hadiatmoko itu malah memergoki 19 kapal sarat muatan yang siap menyelundupan 12 ribu meter kubik ke Malaysia.
Penahanan enam pejabat Dinas Kehutanan itu akan menambah panjang jumlah tersangka yang masuk sel tahanan setelah sebelumnya polisi menahan 17 nahkoda kapal dan pemilik kayu.
"Dari hasil analisa barang bukti dan keterangan saksi maka ada indikasi kuat adanya keterlibatan pejabat Dinas Kehutanan dalam kasus ini," kata Bambang Hendarso.
Diantara para tersangka adalah pejabat tinggi di Dinas Kehutanan dan lima pejabat yang selama ini menerbitkan dokumen kayu. Mereka yang kini dititipkan di ruang tahanan Mapolres Ketapang adalah NF, GA, AS, IS, BJ dan SS. Namun, Kepala Dinas Kehutanan Kab Ketapang Saiful Haji Iskandar membantah keras jika ada bawahannya yang ditetapkan sebagai tersangka. ''Nggak benar itu. Kalau dimintai keterangan iya, memang ada. Tapi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya belum menerima laporan resmi,'' bantah Saiful, ditemui sesaat menunggu kedatangan Kapolri dan Menhut di Bandara Rahadi Osman Ketapang, Kamis pagi.
Polri merencanakan akan membawa seluruh tersangka ke Mabes Polri untuk memudahkan penyidikan. "Kami akan mengusahakan agar persidangan para tersangka agar digelar di Jakarta," ujarnya.
Pada tahun 2007 lalu, Polri pernah menggelar operasi di Ketapang sehingga membuat aktivitas pembalakan liar terhenti. Namun awal Maret 2008 lalu, Polri menerima informari
dari pejabat atase KBRI di Kualalumpur bahwa telah ada pengiriman 30 kapal per hari ke Kuching Malaysia yang diduga ilegal.
Polri pun kaget dengan informasi ini sebab Polda Kalimantan Barat telah diperintahkan untuk memberantas pembalakan liar ini. Agar operasi tidak bocor, tim Mabes Polri tidak melibatkan satu pun petugas dari Polda Kalbar dan Polres Ketapang bahkan hanya tim inti Mabes Polri yang diberitahukan adanya operasi ini.
"Saya bilang ke 25 anggota kami bahwa kita mau ke Kalimantan Tengah, padahal tujuannya ke Kalbar. Tiba di Ketapang, baru saya memberikan penjelasan," ujar Hadiatmoko yang sering keluar masuk hutan dan sungai untuk memberantas pembalakan liar di Indonesia.
Mabes Polri pun mensinyalir ada keterlibatan oknum perwira di Kalbar yang terlibat kasus ini sebab penyelundupan kayu terjadi dalam skala besar tanpa pernah dicegah.
Selama dua hari ini, tim pengawas internal Polri yang dipimpin oleh Inspektorat Pengawasan Umum, Komjen Pol Yusuf Manggabarani memeriksa para perwira di Polres Ketapang dan Polda Kalbar. -- zaky al hamzah --
KETAPANG--Terungkapnya kasus ini membuat Mabes Polri terkejut karena operasi yang sama pernah digelar pertengahan 2007 dengan hasil belasan ribu meter kubik kayu. Kasus ini membuat Mabes Polri menurun tim pengawas internal untuk menyelidiki keterlibatan para perwira Polri di Polda Kalimantan Barat dan Polres Ketapang.
Tim yang pengawas ini dipimpin langsung oleh Inspektorat Pengawasan Umum, Komjen Pol Yusuf Manggabarani juga melibatkan unsur Badan Intelijen Keamanan Polri dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri menahan enam pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kamis (3/4) setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus pembalakan liar di wilayah itu.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri di lokasi penyitaan ribuan kayu ilegal di Ketapang, kamis (3/4) mengatakan, para pejabat itu diduga membuat dokumen palsu sehingga kayu ilegal menjadi legal.
"Mereka tidak bisa menyebutkan dokumen resmi, padahal kayu sudah siap diberangkatkan. Misalnya, ada kapal berisi kayu 700 meter kubik tapi ternyata dokumennya tertulis 300 meter kubik. Ada juga berisi 300 meter kubik, dilaporkan di dokumen hanya 150 meter kubik," katanya.
Bambang Hendarso telah berada di Ketapang selama tiga hari untuk memperkuat tim reserse Mabes Polri yang selama dua pekan ini menggelar operasi pembalakan liar di Kalimantan Barat.
Tim yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Brigjen Pol Hadiatmoko itu malah memergoki 19 kapal sarat muatan yang siap menyelundupan 12 ribu meter kubik ke Malaysia.
Penahanan enam pejabat Dinas Kehutanan itu akan menambah panjang jumlah tersangka yang masuk sel tahanan setelah sebelumnya polisi menahan 17 nahkoda kapal dan pemilik kayu.
"Dari hasil analisa barang bukti dan keterangan saksi maka ada indikasi kuat adanya keterlibatan pejabat Dinas Kehutanan dalam kasus ini," kata Bambang Hendarso.
Diantara para tersangka adalah pejabat tinggi di Dinas Kehutanan dan lima pejabat yang selama ini menerbitkan dokumen kayu. Mereka yang kini dititipkan di ruang tahanan Mapolres Ketapang adalah NF, GA, AS, IS, BJ dan SS. Namun, Kepala Dinas Kehutanan Kab Ketapang Saiful Haji Iskandar membantah keras jika ada bawahannya yang ditetapkan sebagai tersangka. ''Nggak benar itu. Kalau dimintai keterangan iya, memang ada. Tapi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya belum menerima laporan resmi,'' bantah Saiful, ditemui sesaat menunggu kedatangan Kapolri dan Menhut di Bandara Rahadi Osman Ketapang, Kamis pagi.
Polri merencanakan akan membawa seluruh tersangka ke Mabes Polri untuk memudahkan penyidikan. "Kami akan mengusahakan agar persidangan para tersangka agar digelar di Jakarta," ujarnya.
Pada tahun 2007 lalu, Polri pernah menggelar operasi di Ketapang sehingga membuat aktivitas pembalakan liar terhenti. Namun awal Maret 2008 lalu, Polri menerima informari
dari pejabat atase KBRI di Kualalumpur bahwa telah ada pengiriman 30 kapal per hari ke Kuching Malaysia yang diduga ilegal.
Polri pun kaget dengan informasi ini sebab Polda Kalimantan Barat telah diperintahkan untuk memberantas pembalakan liar ini. Agar operasi tidak bocor, tim Mabes Polri tidak melibatkan satu pun petugas dari Polda Kalbar dan Polres Ketapang bahkan hanya tim inti Mabes Polri yang diberitahukan adanya operasi ini.
"Saya bilang ke 25 anggota kami bahwa kita mau ke Kalimantan Tengah, padahal tujuannya ke Kalbar. Tiba di Ketapang, baru saya memberikan penjelasan," ujar Hadiatmoko yang sering keluar masuk hutan dan sungai untuk memberantas pembalakan liar di Indonesia.
Mabes Polri pun mensinyalir ada keterlibatan oknum perwira di Kalbar yang terlibat kasus ini sebab penyelundupan kayu terjadi dalam skala besar tanpa pernah dicegah.
Selama dua hari ini, tim pengawas internal Polri yang dipimpin oleh Inspektorat Pengawasan Umum, Komjen Pol Yusuf Manggabarani memeriksa para perwira di Polres Ketapang dan Polda Kalbar. -- zaky al hamzah --
Mabes Polri Gagalkan Penyelundupan Kayu ke Malaysia
KETAPANG -- Tim Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengungkap penyelundupan kayu ke luar negeri terbesar selama bertahun-tahun. Polri menyita sekitar 12 ribu meter kubik kayu senilai Rp 208 miliar yang siap diselundupkan ke Malaysia, di muara Sungai Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat, dengan menggunakan 19 Kapal Layar Motor (KLM).
"Kayu-kayu ini merupakan hasil operasi tim Mabes Polri sejak tiga minggu yang lalu," Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang di Ketapang, Kamis (3/4).
Bambang Kuncoko berada di Ketapang untuk melihat kayu sitaan bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Yusuf Manggabarani dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Polri, Brigjen Pol Hadiatmoko.
Kamis kemarin, Kapolri Jenderal Sutanto bersama Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban tiba ke Kabupaten Ketapang untuk meninjau penyitaan kapal dan kayu tersebut. Kayu-kayu yang diangkut dengan 19 kapal itu kini diamankan di tempat penimbunan kayu yang dimiliki oleh masyarakat sekitar dengan dijaga oleh personil polisi.
Bambang mengungkapkan, kapal-kapal yang bemuatan kayu itu ditangkap ketika sedang siap-siap untuk dikirim ke Kuching, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen. Polisi telah menangkap 17 tersangka terkait dengan penyitaan kayu dan kapal itu.Ke-17 tersangka terdiri dari 14
orang adalah nahkoda kapal sedangkan tiga tersangka adalah pemilik industri penggergajian kayu skala besar di tepi Sungai Pawan.
"Para tersangka kini dititipkan di Mapolres Ketapang. Direncanakan tersangka akan dibawa ke Jakarta untuk memudahkan penyidikan dan pemberkasan," katanya. Diantara para tersangka, terdapat seorang bakal calon wakil bupati Kabupaten Kayong Utara bernama AM yang hingga kini masih buron. Cukong kayu bernama A Song dan A Un juga ditetapkan sebagai buron. Saat hendak ditangkap Selasa kemarin, AM sedang mengambil nomor urut pemilihan di Kantor KPUD.
Polisi meyakini kayu-kayu dari Ketapang sejak tiga tahun lalu telah dikirim ke Malaysia secara ilegal hingga menyebabkan negara dirugikan hingga triliunan rupiah. "Polri telah menggelar operasi sejak beberapa waktu yang lalu, namun dengan timbulnya pembalakan dan penyelundupan kayu akhir-akhir ini, maka Tim Mabes Polri mengintensifkan operasi penindakan dan berhasil menyita dan
mengamankan para tersangka dan belasan ribu meter kubik kayu," katanya.
Tim penyidik juga melakukan investigasi di wilayah perbatasan dengan Malaysia hingga didapatkan bukti bahwa banyak kayu digelapkan dan diselundupkan ke Malaysia. "Hasil ke perbatasan Malaysia akan dilaporkan ke Departemen Kehutanan untuk ditindaklanjuti," katanya.
Info Atase Polri
Menurut Bambang, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pejabat Atase Mabes Polri di Malaysia. Dalam laporan itu, pejabat atase mendapat temuan terdapat 30 KLM yang mengangkut kayu ilegal melaju dari arah Kalbar menuju Kuching, Malaysia setiap bulan. Bila dengan menggunakan KLM,jarak tempuh dari ketapang ke Kuching mencapai tiga hari.
''Kapal-kapal itu datang ke Kuching dari arah Kalimantan, dan pejabat atase langsung melaporkan ke mabes dan dilakukan pengungkapan,'' ujar Bambang.
Terkait dengan masih banyaknya kayu tanpa dokumen di tepi sungai Pawan, Ketapang, polisi akan menyisir sungai itu untuk mengangkut kayu-kayu yang tidak berdokumen. "Kayu-kayu tanpa dokumen itu akan dikumpulkan di satu tempat agar mudah pengamanan dan penyitaannya " katanya.
Operasi ini akan berlanjut sesuai dengan kontijensi terjadinya pembalakan liar yang masih terjadi sampai dengan terminimalisasinya pembalakan liar.
Cabup Buron
AM yakni Adi Murdani, calon Wakil Bupati Kayong Utara, Kalimantan Barat periode 2008-2013 menjadi buronan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri karena menjadi tersangka dalam penyelundupan kayu skala besar ke Malaysia.
Direktur Tindak Pidana Tertentu, Brigjen Pol Hadiatmoko di Ketapang, Kalimantan Barat, Rabu menyatakan, polisi telah mencari ke beberapa tempat untuk menangkap tersangka namun ia tidak ada. Hadiatmoko ditunjuk sebagai ketua tim reserse Mabes Polri yang sejak 14 Maret 2008 menggelar operasi pembalakan liar di Ketapang.
Dalam Pilkada Kabupaten Kayong Utara yang direncanakan berlangsung pada 5 Mei 2008 itu, Adi berpasangan dengan calon Bupati Kayong Utara, Citra Duani. Pasangan ini akan berhadapan dengan dua pasangan calon kepala daerah lainnya yakni Hildi Hamid - HM Said Tini dan Ibrahim Dahlan - Jumadi. Selain Adi, Mabes Polri juga memburu dua cukong yang selama ini mengendalikan penyelundupan kayu dari Kalimantan Barat ke Malaysia yakni A Song dan A Un.
Kapal-kapal yang tertangkap adalah kapal layar motor (KLM) Sejarah Perla, Mulya Rejeki, Kuala Kapuas, Nusa Bangsa, Bintang Tamara, Tri Buana, Bukit Harapan, Kawan Kita, Nusa Indah 3, Jaya Abadi, Surya Perdana, Buana Utama, Biduk Indo, Putra Dedi, Utama Sakti, Karya Rejeki, Mitra Niara dan Piala Indonesia.
Kini kapal-kapal dan muatannya diamankan di salah satu tempat penimbunan kayu milik warga setempat dan dijaga polisi sedangkan para tersangka dititipkan di ruang tahanan Mapolres Ketapang. Para tersangka akan dijerat dengan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, sedangkan kayu dan kapal akan dilelang untuk negara. -- zaky al hamzah -
"Kayu-kayu ini merupakan hasil operasi tim Mabes Polri sejak tiga minggu yang lalu," Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Bambang di Ketapang, Kamis (3/4).
Bambang Kuncoko berada di Ketapang untuk melihat kayu sitaan bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Yusuf Manggabarani dan Direktur Tindak Pidana Tertentu Polri, Brigjen Pol Hadiatmoko.
Kamis kemarin, Kapolri Jenderal Sutanto bersama Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban tiba ke Kabupaten Ketapang untuk meninjau penyitaan kapal dan kayu tersebut. Kayu-kayu yang diangkut dengan 19 kapal itu kini diamankan di tempat penimbunan kayu yang dimiliki oleh masyarakat sekitar dengan dijaga oleh personil polisi.
Bambang mengungkapkan, kapal-kapal yang bemuatan kayu itu ditangkap ketika sedang siap-siap untuk dikirim ke Kuching, Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen. Polisi telah menangkap 17 tersangka terkait dengan penyitaan kayu dan kapal itu.Ke-17 tersangka terdiri dari 14
orang adalah nahkoda kapal sedangkan tiga tersangka adalah pemilik industri penggergajian kayu skala besar di tepi Sungai Pawan.
"Para tersangka kini dititipkan di Mapolres Ketapang. Direncanakan tersangka akan dibawa ke Jakarta untuk memudahkan penyidikan dan pemberkasan," katanya. Diantara para tersangka, terdapat seorang bakal calon wakil bupati Kabupaten Kayong Utara bernama AM yang hingga kini masih buron. Cukong kayu bernama A Song dan A Un juga ditetapkan sebagai buron. Saat hendak ditangkap Selasa kemarin, AM sedang mengambil nomor urut pemilihan di Kantor KPUD.
Polisi meyakini kayu-kayu dari Ketapang sejak tiga tahun lalu telah dikirim ke Malaysia secara ilegal hingga menyebabkan negara dirugikan hingga triliunan rupiah. "Polri telah menggelar operasi sejak beberapa waktu yang lalu, namun dengan timbulnya pembalakan dan penyelundupan kayu akhir-akhir ini, maka Tim Mabes Polri mengintensifkan operasi penindakan dan berhasil menyita dan
mengamankan para tersangka dan belasan ribu meter kubik kayu," katanya.
Tim penyidik juga melakukan investigasi di wilayah perbatasan dengan Malaysia hingga didapatkan bukti bahwa banyak kayu digelapkan dan diselundupkan ke Malaysia. "Hasil ke perbatasan Malaysia akan dilaporkan ke Departemen Kehutanan untuk ditindaklanjuti," katanya.
Info Atase Polri
Menurut Bambang, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pejabat Atase Mabes Polri di Malaysia. Dalam laporan itu, pejabat atase mendapat temuan terdapat 30 KLM yang mengangkut kayu ilegal melaju dari arah Kalbar menuju Kuching, Malaysia setiap bulan. Bila dengan menggunakan KLM,jarak tempuh dari ketapang ke Kuching mencapai tiga hari.
''Kapal-kapal itu datang ke Kuching dari arah Kalimantan, dan pejabat atase langsung melaporkan ke mabes dan dilakukan pengungkapan,'' ujar Bambang.
Terkait dengan masih banyaknya kayu tanpa dokumen di tepi sungai Pawan, Ketapang, polisi akan menyisir sungai itu untuk mengangkut kayu-kayu yang tidak berdokumen. "Kayu-kayu tanpa dokumen itu akan dikumpulkan di satu tempat agar mudah pengamanan dan penyitaannya " katanya.
Operasi ini akan berlanjut sesuai dengan kontijensi terjadinya pembalakan liar yang masih terjadi sampai dengan terminimalisasinya pembalakan liar.
Cabup Buron
AM yakni Adi Murdani, calon Wakil Bupati Kayong Utara, Kalimantan Barat periode 2008-2013 menjadi buronan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri karena menjadi tersangka dalam penyelundupan kayu skala besar ke Malaysia.
Direktur Tindak Pidana Tertentu, Brigjen Pol Hadiatmoko di Ketapang, Kalimantan Barat, Rabu menyatakan, polisi telah mencari ke beberapa tempat untuk menangkap tersangka namun ia tidak ada. Hadiatmoko ditunjuk sebagai ketua tim reserse Mabes Polri yang sejak 14 Maret 2008 menggelar operasi pembalakan liar di Ketapang.
Dalam Pilkada Kabupaten Kayong Utara yang direncanakan berlangsung pada 5 Mei 2008 itu, Adi berpasangan dengan calon Bupati Kayong Utara, Citra Duani. Pasangan ini akan berhadapan dengan dua pasangan calon kepala daerah lainnya yakni Hildi Hamid - HM Said Tini dan Ibrahim Dahlan - Jumadi. Selain Adi, Mabes Polri juga memburu dua cukong yang selama ini mengendalikan penyelundupan kayu dari Kalimantan Barat ke Malaysia yakni A Song dan A Un.
Kapal-kapal yang tertangkap adalah kapal layar motor (KLM) Sejarah Perla, Mulya Rejeki, Kuala Kapuas, Nusa Bangsa, Bintang Tamara, Tri Buana, Bukit Harapan, Kawan Kita, Nusa Indah 3, Jaya Abadi, Surya Perdana, Buana Utama, Biduk Indo, Putra Dedi, Utama Sakti, Karya Rejeki, Mitra Niara dan Piala Indonesia.
Kini kapal-kapal dan muatannya diamankan di salah satu tempat penimbunan kayu milik warga setempat dan dijaga polisi sedangkan para tersangka dititipkan di ruang tahanan Mapolres Ketapang. Para tersangka akan dijerat dengan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, sedangkan kayu dan kapal akan dilelang untuk negara. -- zaky al hamzah -
Selasa, 01 April 2008
'Harga Gabah Perlu Disesuaikan'
HU Republika dan Republika Online 1 April 2008
Perlu adanya kebijakan harga GKP yang proposional.
JAKARTA--Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI), Iskandar Andi Nuhung, menyatakan kenaikan harga beras di pasar internasional seharusnya menguntungkan petani. MAI tidak mempersoalkan apakah pemerintah akan memberlakukan ekspor atau tidak.
''Untuk ekspor, itu domainnya pemerintah, kita tidak mempersoalkannya. Namun bagi kami, kenaikan harga beras di dunia harus menguntungkan petani. Jangan sampai, kenaikan harga beras di internasional tidak berimbas positif bagi lokal di sini,'' ujar Nuhung, di Jakarta, Senin (31/3).
Menurut Nuhung, peluang dimaksud adalah menaikkan harga gabah dan beras di tingkat petani. Umumnya petani menjual hasil panennya dalam bentuk gabah kering panen (GKP), sehingga perlu adanya kebijakan harga GKP yang proporsional dengan kenaikan harga beras internasional.
Dengan harga pembelian pemerintah Rp 1.700 sampai Rp 2.000 per kilogram, dan harga gabah kering giling (GKG) mencapai Rp 2.200 sampai Rp 2.600 per kilogramnya sesuai PP No 3 tahun 2007, jelas masih memberatkan petani. Sebab, kata Nuhung, harga produksi mengalami kenaikan akibat kenaikan harga bahan bakar industri serta sempat terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah di Pulau Jawa.
Mantan Dirjen P2HP Deptan itu, menjelaskan pihaknya masih melakukan perhitungan, berapa harga pembelian pemerintah (HPP) yang ideal dan bisa dinikmati semua petani. Namun idealnya, menurut dia, kenaikan harga GKP, GKG, maupun beras harus mampu mengimbangi kenaikan harga-harga barang non-pangan yang juga dibutuhkan petani.
''Perbandingan harga yang dibayarkan petani dengan harga jual hasil panen mereka harus proporsional. Di negara-negara lain pemerintah membeli hasil petani lebih tinggi dibanding harga barang non-pangan. Jika boleh diadopsi, maka pemerintah Indonesia bisa memperlakukan kenaikan harga pangan seperti di negara lain, supaya petani di sini tidak rugi dan semakin bersemangat menanam,'' ujarnya.
Di samping mendorong kenaikan HPP, MAI juga mendorong pemerintah memenuhi kecukupan stok dalam negeri. Sebab, wilayah Indonesia masih luas, dan wilayah satu dengan wilayah lain memiliki geografis yang berbeda. Terutama wilayah terpencil yang sulit terakses dengan kawasan ibukota kabupaten terdekat, sering mengalami rawan pangan.
Catatan MAI, dengan distribusi beras di 70 ribu desa, 440 kabupaten, sulit bagi pemerintah untuk mendistribusikan beras nasional hingga ke daerah terpencil, apalagi sebagian besar kondisi infrastruktur masih sangat rawan. ''Kami tahu, pemerintah sedang mengkaji kebijakan ekspor. Tapi, lebih baik jika keterjaminan stok dalam negeri lebih diutamakan,'' tuturnya.
Untuk menjamin ketersediaan stok, MAI menyarankan kepada pemerintah supaya membangun kembali lumbung-lumbung padi di setiap desa atau lebih baik di setiap rumah. Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu, yang ditemui di Kantor Depdag, Jakarta, Senin siang (31/3), mengungkapkan pihaknya sedang menyiapkan draft regulasi ekspor beras. Draft ini akan berlaku pada bulan April ini.
''Ini sedang dibuat regulasinya, seperti izin ekspor harus ditangani Bulog. Tapi, yang utama bagi pemerintah adalah mengamankan stok dalam negeri. Dulu pernah ekspor, tapi kan relatif sangat kecil, seperti benih, dan beras merah,'' ujar Mendag.
Saat ditanya apakah pemerintah benar-benar serius ekspor beras, Mendag menjawab, ''Untuk ekspor akan kita atur,'' jawabnya, singkat. Sebelumnya, Menko Kesra Aburizal Bakrie mengaku setuju ekspor beras. Asalkan, Bulog mampu menyerap beras dari petani sebanyak 3 juta ton. ** zaky al hamzah **
Perlu adanya kebijakan harga GKP yang proposional.
JAKARTA--Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI), Iskandar Andi Nuhung, menyatakan kenaikan harga beras di pasar internasional seharusnya menguntungkan petani. MAI tidak mempersoalkan apakah pemerintah akan memberlakukan ekspor atau tidak.
''Untuk ekspor, itu domainnya pemerintah, kita tidak mempersoalkannya. Namun bagi kami, kenaikan harga beras di dunia harus menguntungkan petani. Jangan sampai, kenaikan harga beras di internasional tidak berimbas positif bagi lokal di sini,'' ujar Nuhung, di Jakarta, Senin (31/3).
Menurut Nuhung, peluang dimaksud adalah menaikkan harga gabah dan beras di tingkat petani. Umumnya petani menjual hasil panennya dalam bentuk gabah kering panen (GKP), sehingga perlu adanya kebijakan harga GKP yang proporsional dengan kenaikan harga beras internasional.
Dengan harga pembelian pemerintah Rp 1.700 sampai Rp 2.000 per kilogram, dan harga gabah kering giling (GKG) mencapai Rp 2.200 sampai Rp 2.600 per kilogramnya sesuai PP No 3 tahun 2007, jelas masih memberatkan petani. Sebab, kata Nuhung, harga produksi mengalami kenaikan akibat kenaikan harga bahan bakar industri serta sempat terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah di Pulau Jawa.
Mantan Dirjen P2HP Deptan itu, menjelaskan pihaknya masih melakukan perhitungan, berapa harga pembelian pemerintah (HPP) yang ideal dan bisa dinikmati semua petani. Namun idealnya, menurut dia, kenaikan harga GKP, GKG, maupun beras harus mampu mengimbangi kenaikan harga-harga barang non-pangan yang juga dibutuhkan petani.
''Perbandingan harga yang dibayarkan petani dengan harga jual hasil panen mereka harus proporsional. Di negara-negara lain pemerintah membeli hasil petani lebih tinggi dibanding harga barang non-pangan. Jika boleh diadopsi, maka pemerintah Indonesia bisa memperlakukan kenaikan harga pangan seperti di negara lain, supaya petani di sini tidak rugi dan semakin bersemangat menanam,'' ujarnya.
Di samping mendorong kenaikan HPP, MAI juga mendorong pemerintah memenuhi kecukupan stok dalam negeri. Sebab, wilayah Indonesia masih luas, dan wilayah satu dengan wilayah lain memiliki geografis yang berbeda. Terutama wilayah terpencil yang sulit terakses dengan kawasan ibukota kabupaten terdekat, sering mengalami rawan pangan.
Catatan MAI, dengan distribusi beras di 70 ribu desa, 440 kabupaten, sulit bagi pemerintah untuk mendistribusikan beras nasional hingga ke daerah terpencil, apalagi sebagian besar kondisi infrastruktur masih sangat rawan. ''Kami tahu, pemerintah sedang mengkaji kebijakan ekspor. Tapi, lebih baik jika keterjaminan stok dalam negeri lebih diutamakan,'' tuturnya.
Untuk menjamin ketersediaan stok, MAI menyarankan kepada pemerintah supaya membangun kembali lumbung-lumbung padi di setiap desa atau lebih baik di setiap rumah. Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu, yang ditemui di Kantor Depdag, Jakarta, Senin siang (31/3), mengungkapkan pihaknya sedang menyiapkan draft regulasi ekspor beras. Draft ini akan berlaku pada bulan April ini.
''Ini sedang dibuat regulasinya, seperti izin ekspor harus ditangani Bulog. Tapi, yang utama bagi pemerintah adalah mengamankan stok dalam negeri. Dulu pernah ekspor, tapi kan relatif sangat kecil, seperti benih, dan beras merah,'' ujar Mendag.
Saat ditanya apakah pemerintah benar-benar serius ekspor beras, Mendag menjawab, ''Untuk ekspor akan kita atur,'' jawabnya, singkat. Sebelumnya, Menko Kesra Aburizal Bakrie mengaku setuju ekspor beras. Asalkan, Bulog mampu menyerap beras dari petani sebanyak 3 juta ton. ** zaky al hamzah **
Langgan:
Entri (Atom)
