HU Republika dan Republika Online 13 Nopember 2007
Ada upaya sistematis untuk menyalahkan busway sebagai biang kemacetan.
JAKARTA -- Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, sejumlah pakar dan pengamat transportasi mendesak pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi tentang pembatasan kendaraan pribadi. Tak hanya itu, pemerintah juga diminta tak melanjutkan pembangunan proyek enam ruas jalan tol dalam kota.
''Penyebab utama kemacetan adalah pemakaian kendaraan pribadi. Sebab penambahan lebar badan jalan tidak sebanding dengan tingginya jumlah kendaraan pribadi,'' demikian kesimpulan hasil pertemuan sejumlah pengamat di Jakarta, Senin (12/11). Pengamat transportasi yang hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas, pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Hari Setyaka, pengamat transportasi, Agus Pambagio, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, mantan wakil ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), F Trisbiantara, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, serta Koordinator Komite Penanggulangan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Syafrudin.
Para pengamat berpendapat, kemacetan yang terus menggelayuti ruas jalan di Jakarta tidak bisa diselesaikan secara sporadis. Mereka juga menilai, pembangunan proyek busway Koridor VIII hingga X juga tidak bisa dituding sebagai penyebab utama kemacetan. Darmaningtyas mengungkapkan, ada upaya sistematis untuk menyalakan proyek busway koridor VIII, IX dan X sebagai biang kemacetan. Padahal, menurut dia, pembangunan busway yang direncanakan mencapai 15 koridor itu dimaksudkan sebagai bagian dari penataan dan sekaligus perbaikan sistem transportasi massal di Jakarta.
Menurut dia, jika upaya sistematis untuk membatalkan pembangunan 15 koridor busway itu dibenarkan oleh masyarakat, dikhawatirkan kondisi di Jakarta makin tidak karuan. ''Karena tidak tersedia sistem angkutan massal sama sekali, sementara jumlah kendaraan bermotor makin meningkat,'' ujarnya.
MTI mencatat jumlah pemilik kendaraan pribadi di Jakarta hanya 16 persen, sedang sisanya 84 persen menggunakan angkutan umum. Namun fakta di lapangan, kata Hari Setyaka, menunjukkan justru yang protes adalah pemilik kendaraan pribadi. Bahkan, upaya pemerintah provinsi memperbolehkan kendaraan umum dan pribadi masuk jalur bus khusus TransJakarta menunjukkan bila pemerintah berpihak pada perusahaan otomotif.
Darmaningtyas dengan tegas menuding ada ketakutan dari neokolonialisme berupa kapitalisasi global bila proyek bus TransJakarta berhasil. Dia menduga, perusahaan otomotif sengaja mendorong untuk memakai kendaraan pribadi, dan tidak menggunakan bus TransJakarta. ''Bila bus TransJakarta berhasil, maka penjualan kendaraan pribadi menurun. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah pekerja. Imbas berikutnya jumlah pajak yang masuk ke kas negara bakal berkurang,'' ujar Darmaningtyas.
Karena itu, pakar dan pengamat transportasi ini mendesak pemerintah tetap melanjutkan proyek jalur bus TransJakarta. Namun, pemerintah dan BLU TransJakarta harus meningkatkan pelayanan, seperti memperpendek headway menjadi maksimal lima menit, mengurangi kepadatan di halte-halte transfer, menjaga agar penumpang dalam bus tidak berdesak-desakan, sopir tidak ugal-ugalan, menjaga keamanan, kenyamanan serta ketepatan waktu penumpang dan manajemen yang lebih transparan.
Sedangkan upaya pengurangan pembatasan kendaraan pribadi selain regulasi, menurut Azas Tigor, pemberlakuan three in one sepanjang hari. Usulan lain menaikkan tarif parkir mahal di dalam kota. ''Bila tidak ada peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, maka kemacetan total akan berlangsung pada 2010, dari prediksi semula tahun 2014,'' tutur Azas Tigor. zaky al hamzah
Fakta Angka
16 Persen
Jumlah pemilik kendaraan pribadi
Jumat, 23 November 2007
DKI Segera Salurkan Migor Bersubsidi
HU Republika dan Republika Online Senin 19 Nopember 2007
Penyaluran migor sebagai antisipasi gejolak kenaikan minyak mentah dan CPO.
JAKARTA -- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DKI Jakarta segera menyalurkan 100 ribu liter minyak goreng (migor) bersubsidi kepada keluarga miskin (gakin) di Jakarta. Penyaluran migor disebarkan di 44 kecamatan dengan jumlah merata yakni sebanyak 2.274 liter per kecamatan. Masyarakat diminta mengawasi agar menghindari penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Penyaluran ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 42/M-DAG/PER/10/2007 tertanggal 5 Oktober 2007 mengenai tata cara penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kemudian mengeluarkan surat edaran nomor 5581/-1.824.22/11/2007, berisi jangka waktu penyaluran yakni pada 26-29 Nopember 2007 dan disebarkan melalui mekanisme pasar murah.
Menurut Kepala Bagian Industri dan Perdagangan Biro Perekonomian Daerah (Binekda) DKI Jakarta, Ismarlan Kasim, pendistribusian migor bersusbidi ini dilakukan merata di semua kecamatan di Jakarta. Harga satuan migor curah ini dijual Rp 5.000 per liter bagi gakin, sedang subsidi dari pemerintah sebesar Rp 2.500 tiap liternya (harga normal Rp 7.500 per liter). Mengenai alasan penyaluran migor ini salah satunya sebagai antisipasi gejolak kenaikan minyak mentah serta minyak kelapa sawit (crued palm oil, CPO) di dunia yang terus naik. Kenaikan itu tentu memiliki dampak langsung atau tidak, sehingga pemerintah ingin mengurangi beban hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. ''Ini kebijakan pusat. Informasinya kan harga CPO di dunia sedang meningkat. Untuk membantu masyarakat, pemerintah menggulirkan program ini,'' ujar Ismarlan, akhir pekan lalu.
Program yang berasal langsung dari Kementerian Perdagangan ini merupakan kali pertama digulirkan di Jakarta. Sebelumnya, pemerintah menyalurkan beras maupun minyak tanah bersubsidi. Sebelum dan pada saat bulan Ramadhan lalu, pemerintah memprogramkan pasar murah untuk sejumlah barang kebutuhan pokok, seperti beras murah dan sebagainya. Mekanisme penyaluran, pemerintah menggandeng Asosisasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Mekanisme di lapangan yakni pendataan dilakukan petugas kelurahan, RT maupun RW , dengan mencatat gakin yang berhak mendapatkan migor bersubsidi ini. Kemudian satu gakin akan mendapatkan satu kupon setara satu liter migor bersubsidi. Batas maksimal satu gakin yakni dua kupon (dua liter).
Penyaluran ini dilakukan secara merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Meski dari segi jumlah gakin, antara satu wilayah tidak sama. Meski demikian, Ismarlan memprediksi dalam mekanisme pendistribusian migor bersubsidi nanti tidak ada gejolak dari masyarakat. Namun demikian, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawasi serta memonitor proses penyaluran dari pendataan hingga pendistribusian pada hari-H.
Didi Junaidi, kepala Sub Bagian Logistik Distribusi Bagian Industri dan Perdagangan Biro Perekonomian Daerah, menjelaskan saat ini stok kebutuhan migor di Jakarta mencapai 380 ton liter per harinya. Selain rumah tangga di seluruh Jakarta, stok tersebut terserap industri rumah makan, usaha kecil menengah maupun industri rumah tangga.
Sebenarnya selain dari Kementerian Perdagangan, distribusi migor bersubsidi juga bisa dilakukan Menteri Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Namun mekanisme tersebut belum keluar. Maka itu, untuk saat ini program penyaluran migor bersubsidi baru digulirkan untuk gakin, sedang untuk UKM maupun PKL menunggu kebijakan pemerintah berikutnya.
Fakta Angka
380 Liter
Kebutuhan minyak goreng di Jakarta setiap harinya.
(zaky al hamzah)
Penyaluran migor sebagai antisipasi gejolak kenaikan minyak mentah dan CPO.
JAKARTA -- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DKI Jakarta segera menyalurkan 100 ribu liter minyak goreng (migor) bersubsidi kepada keluarga miskin (gakin) di Jakarta. Penyaluran migor disebarkan di 44 kecamatan dengan jumlah merata yakni sebanyak 2.274 liter per kecamatan. Masyarakat diminta mengawasi agar menghindari penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Penyaluran ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 42/M-DAG/PER/10/2007 tertanggal 5 Oktober 2007 mengenai tata cara penyaluran subsidi minyak goreng kepada masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kemudian mengeluarkan surat edaran nomor 5581/-1.824.22/11/2007, berisi jangka waktu penyaluran yakni pada 26-29 Nopember 2007 dan disebarkan melalui mekanisme pasar murah.
Menurut Kepala Bagian Industri dan Perdagangan Biro Perekonomian Daerah (Binekda) DKI Jakarta, Ismarlan Kasim, pendistribusian migor bersusbidi ini dilakukan merata di semua kecamatan di Jakarta. Harga satuan migor curah ini dijual Rp 5.000 per liter bagi gakin, sedang subsidi dari pemerintah sebesar Rp 2.500 tiap liternya (harga normal Rp 7.500 per liter). Mengenai alasan penyaluran migor ini salah satunya sebagai antisipasi gejolak kenaikan minyak mentah serta minyak kelapa sawit (crued palm oil, CPO) di dunia yang terus naik. Kenaikan itu tentu memiliki dampak langsung atau tidak, sehingga pemerintah ingin mengurangi beban hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. ''Ini kebijakan pusat. Informasinya kan harga CPO di dunia sedang meningkat. Untuk membantu masyarakat, pemerintah menggulirkan program ini,'' ujar Ismarlan, akhir pekan lalu.
Program yang berasal langsung dari Kementerian Perdagangan ini merupakan kali pertama digulirkan di Jakarta. Sebelumnya, pemerintah menyalurkan beras maupun minyak tanah bersubsidi. Sebelum dan pada saat bulan Ramadhan lalu, pemerintah memprogramkan pasar murah untuk sejumlah barang kebutuhan pokok, seperti beras murah dan sebagainya. Mekanisme penyaluran, pemerintah menggandeng Asosisasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Mekanisme di lapangan yakni pendataan dilakukan petugas kelurahan, RT maupun RW , dengan mencatat gakin yang berhak mendapatkan migor bersubsidi ini. Kemudian satu gakin akan mendapatkan satu kupon setara satu liter migor bersubsidi. Batas maksimal satu gakin yakni dua kupon (dua liter).
Penyaluran ini dilakukan secara merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk di Kepulauan Seribu. Meski dari segi jumlah gakin, antara satu wilayah tidak sama. Meski demikian, Ismarlan memprediksi dalam mekanisme pendistribusian migor bersubsidi nanti tidak ada gejolak dari masyarakat. Namun demikian, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawasi serta memonitor proses penyaluran dari pendataan hingga pendistribusian pada hari-H.
Didi Junaidi, kepala Sub Bagian Logistik Distribusi Bagian Industri dan Perdagangan Biro Perekonomian Daerah, menjelaskan saat ini stok kebutuhan migor di Jakarta mencapai 380 ton liter per harinya. Selain rumah tangga di seluruh Jakarta, stok tersebut terserap industri rumah makan, usaha kecil menengah maupun industri rumah tangga.
Sebenarnya selain dari Kementerian Perdagangan, distribusi migor bersubsidi juga bisa dilakukan Menteri Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Namun mekanisme tersebut belum keluar. Maka itu, untuk saat ini program penyaluran migor bersubsidi baru digulirkan untuk gakin, sedang untuk UKM maupun PKL menunggu kebijakan pemerintah berikutnya.
Fakta Angka
380 Liter
Kebutuhan minyak goreng di Jakarta setiap harinya.
(zaky al hamzah)
Nelayan Harus Lebih Sejahtera
HU Republika dan Republika Online
23 Nopember 2007
Nelayan Harus Lebih Sejahtera
Tidak semua nelayan di Kabupaten Kepulauan Seribu hidup dalam kondisi yang sejahtera. Dari 2.000 Kepala Keluarga (KK), sebanyak 95 persen berprofesi sebagai nelayan. Sayangnya selama ini sebagian besar dari mereka adalah nelayan tangkap. Dalam waktu lima hingga 10 tahun ke depan komoditas ikan di lautan akan terus merosot, apalagi ikan-ikan tersebut juga diambil nelayan modern dari sejumlah daerah.
Dengan kondisi tersebut, kehidupan nelayan masih jauh dari sejahtera. Jika mengandalkan dari jasa pariwisata juga kurang mencukupi, mengingat kendala kemampuan berbahasa dan mengenalkan wilayah Kepulauan Seribu secara mudah kepada para turis lokal maupun lokal.
Oleh kareja itu, pemerintah saat ini terus sedang menggalakkan program perubahan orientasi nelayan tangkap menjadi nelayan budidaya melalui program sea farming. Dari gugusan 110 pulau di Kepulauan Seribu, terdapat 4.300 reef flat yang berpotensi menjadi budidaya ikan.
Saat ini fokus pekerjaan proyek ini diujicobakan di Pulau Semak Daun dengan luas hanya satu hektare atau setara 5.000 meter persegi. Teknologi budidaya ini akan melibatkan investor asing sebagai penyuplai bibit ikan, dari ikan bawal, layer, serta ikan lain. Kemudian masyarakat nelayan yang akan membiakkkan di reef flat tersebut, selanjutnya ikan yang sudah besar dipasarkan kembali oleh perusahaan kepada sejumlah restoran besar di Indonesia maupun di sejumlah negara.
Perubahan orientasi ini tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain sektor fisik ini, pemberdayaan nelayan dan masyarakat umum dilakukan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi pelajar dan pemuda setempat. Sebab, kondisi ekonomi yang lemah menjadikan mereka hidup dalam kemiskinan.
Lingkaran setan kemiskinan ini harus diputus, yakni dengan meningkatkan pendidikan. Jangan sampai anak nelayan miskin, hidupnya akan menjadi nelayan juga, dan miskin lagi.
(zaky al hamzah)
23 Nopember 2007
Nelayan Harus Lebih Sejahtera
Tidak semua nelayan di Kabupaten Kepulauan Seribu hidup dalam kondisi yang sejahtera. Dari 2.000 Kepala Keluarga (KK), sebanyak 95 persen berprofesi sebagai nelayan. Sayangnya selama ini sebagian besar dari mereka adalah nelayan tangkap. Dalam waktu lima hingga 10 tahun ke depan komoditas ikan di lautan akan terus merosot, apalagi ikan-ikan tersebut juga diambil nelayan modern dari sejumlah daerah.
Dengan kondisi tersebut, kehidupan nelayan masih jauh dari sejahtera. Jika mengandalkan dari jasa pariwisata juga kurang mencukupi, mengingat kendala kemampuan berbahasa dan mengenalkan wilayah Kepulauan Seribu secara mudah kepada para turis lokal maupun lokal.
Oleh kareja itu, pemerintah saat ini terus sedang menggalakkan program perubahan orientasi nelayan tangkap menjadi nelayan budidaya melalui program sea farming. Dari gugusan 110 pulau di Kepulauan Seribu, terdapat 4.300 reef flat yang berpotensi menjadi budidaya ikan.
Saat ini fokus pekerjaan proyek ini diujicobakan di Pulau Semak Daun dengan luas hanya satu hektare atau setara 5.000 meter persegi. Teknologi budidaya ini akan melibatkan investor asing sebagai penyuplai bibit ikan, dari ikan bawal, layer, serta ikan lain. Kemudian masyarakat nelayan yang akan membiakkkan di reef flat tersebut, selanjutnya ikan yang sudah besar dipasarkan kembali oleh perusahaan kepada sejumlah restoran besar di Indonesia maupun di sejumlah negara.
Perubahan orientasi ini tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain sektor fisik ini, pemberdayaan nelayan dan masyarakat umum dilakukan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi pelajar dan pemuda setempat. Sebab, kondisi ekonomi yang lemah menjadikan mereka hidup dalam kemiskinan.
Lingkaran setan kemiskinan ini harus diputus, yakni dengan meningkatkan pendidikan. Jangan sampai anak nelayan miskin, hidupnya akan menjadi nelayan juga, dan miskin lagi.
(zaky al hamzah)
Rabu, 07 November 2007
Bernostalgia Dengan Sepeda Onthel
HU Republika dan Republika Online Senin, 29 Oktober 2007
Bernostalgia dengan Sepeda Onthel
Berangsur-angsur malam pada Jumat atau Ahad, denyut Kota Jakarta di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI) mulai berwarna. Ketika waktu menunjukkan pukul 20.00 WIB, di trotoar depan Plaza Indonesia sedikit demi sedikit berjejeran sepeda onthel beragam jenis dan merek. Semakin larut, sejumlah pengendara sepeda onthel mulai berdatangan hingga berjejer sekitar 50-80 buah.
Meski sepeda yang diparkir 'memakan' lebar trotoar, namun keberadaanya tak dikeluhkan para pejalan kaki. Justru mereka menemukan pemandangan lain ditengah denyut kesibukan Ibu Kota yang seolah tiada henti. Ya, pemilik, pecinta, pengoleksi atau apapun sebutannya yang memarkir sepeda onthelnya di kawasan tersebut adalah sosok peduli pada sejarah. Mereka menghargai peninggalan-peninggalan tempo dulu.
''Apapun namanya, kami ini pecinta sepeda onthel. Pokoknya yang berbau sepeda onthel, ada di sini,'' ujar Hendra Natasuwanda, juru bicara Komunitas Onthel Batavia (KOBA), salah satu komunitas yang peduli dan memiliki rasa cinta yang besar terhadap sepeda onthel.
Hendra mengilustrasikan, menyusuri jalanan kota Jakarta dengan kendaraan bermotor sudah lazim, bahkan sering membuat orang memaki-maki akibat kemacetan tiada henti. Namun suasananya akan lain jika mengelilingi Jakarta dengan sepeda onthel. Tidak lagi gedung bertingkat, kantor megah, hotel berbintang, tapi jalan-jalan itu juga melewati kawasan Kota Tua, gedung-gedung tua yang masih dipertahankan. Kemudian berhenti sejenak, sembari mereguk kopi hitam manis di warung pinggir jalan sambil duduk lesehan. ''Ini yang sedang dinikmati para pencinta sepeda onthel,'' katanya.
Jangan dikira anggota KOBA terdiri orang tua saja. Justru pencetus berdirinya KOBA berawal dari kegelisahan anak muda, sehigga terdorong mendirikan komunitas tersebut. Sebelum berdiri komunitas, para pencinta sepeda onthel berdiri sendiri-sendiri, melakukan aktivitas secara sendirian.
Komunitas yang resmi berdiri 17 Agustus 2005 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta, ini bagai angin segar bagi para ontelis (pencinta sepeda onthel). Keberadaannya menjadi wadah, pemersatu bagi para pencinta sepeda antik, sekaligus bukti rasa cinta terhadap peninggalan masa lalu.
Denyut berdiri KOBA sudah terasa sejak tahun 1998. Saat itu, para pemilik dan pencinta alat transportasi utama di masa pergerakan, menjadikan Silang Monas sebagai tempat berkumpul. Tidak puas dengan keberadaan para pencinta sepeda antik yang tidak memiliki wadah, akhirnya mulailah tercetus ide untuk mendirikan sebuah komunitas sepeda onthel atau biasa disebut sepeda kumbang ini di Jakarta.
Komunitas ini kini telah memiliki lebih dari 400 anggota dari berbagai penjuru Jakarta bahkan luar kota. Selanjutnya, KOBA menjadi salah satu komunitas pencinta sepeda antik terbesar di Jakarta. Bahkan, berbagai kalangan mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), pengacara, pengusaha hingga mahasiswa. Awalnya, organisasi yang diketuai Jhon Al Fauzi ketika pertama kali dideklarasikan, hanya memiliki 75 anggota. Beberapa wilayah seperti Cibinong, Cimanggis, Tangerang, bahkan Depok bahkan ikut bergabung dengan KOBA.
Selain Jakarta, di sejumlah kota juga memiliki komunitas serupa yang saling berkomunikasi. Seperti Prima Ontel Club (POC) di Bekasi; Bogor Ontel Club (BOC); Persatuan Ontel Yogyakarta (POJOK) serta komunitas serupa di Surabaya, Semarang, Makassar, Sragen, serta Bandung.
Ketua KOBA, Jhon mengatakan, sejak berdiri komunitas ini maka harga sepeda ontel semakin lama semakin melangit. Tidak hanya sepedanya, namun juga spare partnya sudah mulai susah dan mahal untuk mencarinya,'' ujar Jhon, ditemui Republika, beberapa waktu lalu.
Beberapa merek sepeda onthel buatan Eropa yang menjadi favorit di Indonesia, antara lain Gazelle, Simplex, Fongen, Batavos, dan Burgers. Harga sepeda ini tidak tergantung dari merek, tapi tergantung pada orisinalitas. Semakin asli sebuah sepeda mulai dari aksesori,seperti lampu, setang, hingga sadel itu maka harga sepeda menjadi mahal. zaky al hamzah
Bernostalgia dengan Sepeda Onthel
Berangsur-angsur malam pada Jumat atau Ahad, denyut Kota Jakarta di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI) mulai berwarna. Ketika waktu menunjukkan pukul 20.00 WIB, di trotoar depan Plaza Indonesia sedikit demi sedikit berjejeran sepeda onthel beragam jenis dan merek. Semakin larut, sejumlah pengendara sepeda onthel mulai berdatangan hingga berjejer sekitar 50-80 buah.
Meski sepeda yang diparkir 'memakan' lebar trotoar, namun keberadaanya tak dikeluhkan para pejalan kaki. Justru mereka menemukan pemandangan lain ditengah denyut kesibukan Ibu Kota yang seolah tiada henti. Ya, pemilik, pecinta, pengoleksi atau apapun sebutannya yang memarkir sepeda onthelnya di kawasan tersebut adalah sosok peduli pada sejarah. Mereka menghargai peninggalan-peninggalan tempo dulu.
''Apapun namanya, kami ini pecinta sepeda onthel. Pokoknya yang berbau sepeda onthel, ada di sini,'' ujar Hendra Natasuwanda, juru bicara Komunitas Onthel Batavia (KOBA), salah satu komunitas yang peduli dan memiliki rasa cinta yang besar terhadap sepeda onthel.
Hendra mengilustrasikan, menyusuri jalanan kota Jakarta dengan kendaraan bermotor sudah lazim, bahkan sering membuat orang memaki-maki akibat kemacetan tiada henti. Namun suasananya akan lain jika mengelilingi Jakarta dengan sepeda onthel. Tidak lagi gedung bertingkat, kantor megah, hotel berbintang, tapi jalan-jalan itu juga melewati kawasan Kota Tua, gedung-gedung tua yang masih dipertahankan. Kemudian berhenti sejenak, sembari mereguk kopi hitam manis di warung pinggir jalan sambil duduk lesehan. ''Ini yang sedang dinikmati para pencinta sepeda onthel,'' katanya.
Jangan dikira anggota KOBA terdiri orang tua saja. Justru pencetus berdirinya KOBA berawal dari kegelisahan anak muda, sehigga terdorong mendirikan komunitas tersebut. Sebelum berdiri komunitas, para pencinta sepeda onthel berdiri sendiri-sendiri, melakukan aktivitas secara sendirian.
Komunitas yang resmi berdiri 17 Agustus 2005 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta, ini bagai angin segar bagi para ontelis (pencinta sepeda onthel). Keberadaannya menjadi wadah, pemersatu bagi para pencinta sepeda antik, sekaligus bukti rasa cinta terhadap peninggalan masa lalu.
Denyut berdiri KOBA sudah terasa sejak tahun 1998. Saat itu, para pemilik dan pencinta alat transportasi utama di masa pergerakan, menjadikan Silang Monas sebagai tempat berkumpul. Tidak puas dengan keberadaan para pencinta sepeda antik yang tidak memiliki wadah, akhirnya mulailah tercetus ide untuk mendirikan sebuah komunitas sepeda onthel atau biasa disebut sepeda kumbang ini di Jakarta.
Komunitas ini kini telah memiliki lebih dari 400 anggota dari berbagai penjuru Jakarta bahkan luar kota. Selanjutnya, KOBA menjadi salah satu komunitas pencinta sepeda antik terbesar di Jakarta. Bahkan, berbagai kalangan mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), pengacara, pengusaha hingga mahasiswa. Awalnya, organisasi yang diketuai Jhon Al Fauzi ketika pertama kali dideklarasikan, hanya memiliki 75 anggota. Beberapa wilayah seperti Cibinong, Cimanggis, Tangerang, bahkan Depok bahkan ikut bergabung dengan KOBA.
Selain Jakarta, di sejumlah kota juga memiliki komunitas serupa yang saling berkomunikasi. Seperti Prima Ontel Club (POC) di Bekasi; Bogor Ontel Club (BOC); Persatuan Ontel Yogyakarta (POJOK) serta komunitas serupa di Surabaya, Semarang, Makassar, Sragen, serta Bandung.
Ketua KOBA, Jhon mengatakan, sejak berdiri komunitas ini maka harga sepeda ontel semakin lama semakin melangit. Tidak hanya sepedanya, namun juga spare partnya sudah mulai susah dan mahal untuk mencarinya,'' ujar Jhon, ditemui Republika, beberapa waktu lalu.
Beberapa merek sepeda onthel buatan Eropa yang menjadi favorit di Indonesia, antara lain Gazelle, Simplex, Fongen, Batavos, dan Burgers. Harga sepeda ini tidak tergantung dari merek, tapi tergantung pada orisinalitas. Semakin asli sebuah sepeda mulai dari aksesori,seperti lampu, setang, hingga sadel itu maka harga sepeda menjadi mahal. zaky al hamzah
Penyandang Cacat Juga Butuh Fasilitas
HU Republika dan Republika Online Senin, 05 Nopember 2007
Penyandang Cacat Juga Butuh Fasilitas
Eddy Simon hanya tertegun ketika usai turun dari bus TransJakarta di sebuah halte. Sebab halte tersebut tidak dirancang untuk bagi penyandang cacat yang mengenakan kursi roda. Akibatnya, dia harus berbalik dan naik bus TransJakarta lagi untuk mencari halte yang bisa dituruni kursi rodanya. Bahkan ketika dia akan berbelanja ke mal, pria berusia 45 tahun itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebab pusat perbelanjaan itu tidak menyediakan jalur untuk orang cacat seperti dirinya.
''Akhirnya saya malas kalau kemana-mana. Tidak semua pusat perbelanjaan menyediakan jalur khusus seperti kamin ini,'' tutur Eddy ditemui di sela-sela acara Worskhop Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Cacat Wujud Jakarta Untuk Semua, Rabu (31/10).
Meski menjabat sebagai manajer Bengkel Auto 77 di kawasan Fatmawati Jaksel ini, tidak menjamin Eddy mendapatkan fasilitas memadai. Setiap hari, dia harus berangkat kerja dengan 'mengendarai' kursi dari rumahnya di Dapur Susu, Jalan Wijaya Kusuma, Gang Dahlia, Nomor 48, Fatmawati ke kantor sepanjang 300 meter. Jarak sejauh itu ditempuh hanya 10 menit. Eddy mengaku menikmati perjalanan itu meski harus berjibaku dengan mobil dan sepeda motor yang sering mengklakson saat dia lewat di jalan. Sebab trotoar tidak memadai dilewati penyandang cacat pengguna kursi roda.
''Sebagai penyandang cacat kaki sejak kecil akibat penyakit polio, saya merasa infrastruktur jalan dan pusat perbelajaan serta transportasi kurang memadai. Kalaupun ada, jumlahnya sangat terbatas. Pemerintah harus memperhatikan nasib orang-orang seperti ini,'' ujar Eddy yang juga atlet tenis berkursi roda DKI Jakarta ini.
Pengalaman tidak mengenakan juga dirasakan Leindert, yang kaki sebelah kanannya cacat akibat kecelakaan. Peristiwa itu bermula ketika dia hendak ke Stasiun Gambir. Saat hendak memarkir kendaraan dekat pintu masuk stasiun, petugas menegurnya dan minta kendaraan dipindahkan. Leindert menolak karena dirinya cacat dan ingin berjalan dari kendaraan dekat pintu masuk. Petugas tetap ngotot, sehingga terjadi perdebatan Kecil. Leindert akhirnya mengalah dan memarkir kendaraan di tempat parkir yang ditunjuk.
''Dongkol juga mas, karena kita kan penyandang cacat. Seharusnya diprioritaskan, kalau dipaksakan jalan dari kendaraan ke pintu masuk stasiun kan jauh,'' tuturnya. Pernah suatu kali dia mengenakan kursi roda ketika naik bus TransJakarta. Ketika turun halte Harmoni, dia tertegun. Sebab infrastruktur halte tidak mendukung bagi penyandang cacat.
Tidak ingin rekan-rekannya mengalami pengalaman serupa, Leindert yang menjabat ketua klub Olahraga Otomotif Bagi Penyandang Cacat itu lalu melakukan survei ke sejumlah pusat perbelanjaan dan mengikuti perjalanan bus TransJakarta di semua koridor.
Leindert kemudian mencatat pusat perbelanjaan mana saja yang memiliki akses bagi penyandang cacat seperti dirinya. Di antaranya, Giant Lebak Bulus, Carrefour Lebak Bulus, ITC Cempaka Mas, serta Semanggi Plaza. Sedang beberapa halte, dia melihat masih ada yang belum mendukung bagi penumpang penyandang cacat. Begitu juga dikunjungi kantor-kantor pemerintahan maupun gedung, apakah memenuhi syarat bagi penyandang cacat atau justru tidak.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui tidak semua gedung, kantor dan pusat perbelanjaan di Jakarta memiliki infrastruktur pendukung penyandang cacat. Gubernur mengancam tidak akan meresmikan bangunan milik Pemprov DKI yang baru bila tidak dilengkapi dengan sarana bagi warga yang memiliki kemampuan berbeda. ''Saya berjanji tidak meresmikan bangunan baru Pemprov DKI bila tidak ada fasilitas itu, biar orang lain saja yang meresmikan,'' tandas Fauzi.
Dalam 19 Sektor Prioritas Program 100 Hari Kerja Gubernur DKI, salah satunya adalah sektor penanganan penyandang cacat. Dalam 100 hari ke depan akan mengeluarkan peraturan teknis tentang kewajiban prasarana publik seperti pedesterian, angkutan, pasar, sekolah dan gedung pemerintahan harus memiliki akses bagi warga yang memiliki kemampuan berbeda.
Sejumlah sarana sosial dan umum di Jakarta diminta dibenahi sebagai upaya untuk menyediakan fasilitas bagi warga yang memiliki kemampuan berbeda. ''Ini adalah upaya untuk mewujudkan adanya sarana yang dibutuhkan bagi warga yang memiliki kemampuan berbeda di sarana kota,'' katanya.
Fauzi melihat ada sejumlah masalah mendesak yang terkait dengan hal tersebut baik secara fisik maupun nonfisik. ''Untuk segi nonfisik, antara lain harus ada peraturan yang mantap untuk aksesbilitas, di bidang pendidikan harus ada komitmen untuk perlakuan yang sama antara SLB dengan sekolah lainnya,'' paparnya. Sedangkan untuk masalah fisik, gubernur melihat masih sulitnya akses bagi warga yang memiliki kemampuan untuk masuk ke bangunan maupun sarana umum.
Demikian juga di bidang transportasi, sebagian besar sarana transportasi dinilai belum ramah terhadap warga yang memiliki kemampuan berbeda. ''Sebab itu saya meminta kepada kepala dinas pengawasan bangunan dan kepala dinas perhubungan untuk segera memperbaiki hal tersebut,'' tegasnya.
Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Gubernur DKI Jakarta, Rohana Manggala, mengatakan saat ini jumlah penyandang cacat berjumlah 12 ribu orang, terdiri tuna daksa, tuna mental, tuna rungu, tuna netra, dan tuna grahita.
Ketua Badan Pengurus Yayasan Asih Budi yang juga pengurus Yayasan Pembinaan Anak-anak Cacat (YPAC) RA Aryanto, meminta pemerintah memperhatikan penyandang cacat dengan menyediakan infrastruktur yang mendukung. Seperti loket pelayanan publik ditempatkan di lantai satu, tidak di lantai dua atau tiga.
(zaky al hamzah )
Penyandang Cacat Juga Butuh Fasilitas
Eddy Simon hanya tertegun ketika usai turun dari bus TransJakarta di sebuah halte. Sebab halte tersebut tidak dirancang untuk bagi penyandang cacat yang mengenakan kursi roda. Akibatnya, dia harus berbalik dan naik bus TransJakarta lagi untuk mencari halte yang bisa dituruni kursi rodanya. Bahkan ketika dia akan berbelanja ke mal, pria berusia 45 tahun itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebab pusat perbelanjaan itu tidak menyediakan jalur untuk orang cacat seperti dirinya.
''Akhirnya saya malas kalau kemana-mana. Tidak semua pusat perbelanjaan menyediakan jalur khusus seperti kamin ini,'' tutur Eddy ditemui di sela-sela acara Worskhop Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Cacat Wujud Jakarta Untuk Semua, Rabu (31/10).
Meski menjabat sebagai manajer Bengkel Auto 77 di kawasan Fatmawati Jaksel ini, tidak menjamin Eddy mendapatkan fasilitas memadai. Setiap hari, dia harus berangkat kerja dengan 'mengendarai' kursi dari rumahnya di Dapur Susu, Jalan Wijaya Kusuma, Gang Dahlia, Nomor 48, Fatmawati ke kantor sepanjang 300 meter. Jarak sejauh itu ditempuh hanya 10 menit. Eddy mengaku menikmati perjalanan itu meski harus berjibaku dengan mobil dan sepeda motor yang sering mengklakson saat dia lewat di jalan. Sebab trotoar tidak memadai dilewati penyandang cacat pengguna kursi roda.
''Sebagai penyandang cacat kaki sejak kecil akibat penyakit polio, saya merasa infrastruktur jalan dan pusat perbelajaan serta transportasi kurang memadai. Kalaupun ada, jumlahnya sangat terbatas. Pemerintah harus memperhatikan nasib orang-orang seperti ini,'' ujar Eddy yang juga atlet tenis berkursi roda DKI Jakarta ini.
Pengalaman tidak mengenakan juga dirasakan Leindert, yang kaki sebelah kanannya cacat akibat kecelakaan. Peristiwa itu bermula ketika dia hendak ke Stasiun Gambir. Saat hendak memarkir kendaraan dekat pintu masuk stasiun, petugas menegurnya dan minta kendaraan dipindahkan. Leindert menolak karena dirinya cacat dan ingin berjalan dari kendaraan dekat pintu masuk. Petugas tetap ngotot, sehingga terjadi perdebatan Kecil. Leindert akhirnya mengalah dan memarkir kendaraan di tempat parkir yang ditunjuk.
''Dongkol juga mas, karena kita kan penyandang cacat. Seharusnya diprioritaskan, kalau dipaksakan jalan dari kendaraan ke pintu masuk stasiun kan jauh,'' tuturnya. Pernah suatu kali dia mengenakan kursi roda ketika naik bus TransJakarta. Ketika turun halte Harmoni, dia tertegun. Sebab infrastruktur halte tidak mendukung bagi penyandang cacat.
Tidak ingin rekan-rekannya mengalami pengalaman serupa, Leindert yang menjabat ketua klub Olahraga Otomotif Bagi Penyandang Cacat itu lalu melakukan survei ke sejumlah pusat perbelanjaan dan mengikuti perjalanan bus TransJakarta di semua koridor.
Leindert kemudian mencatat pusat perbelanjaan mana saja yang memiliki akses bagi penyandang cacat seperti dirinya. Di antaranya, Giant Lebak Bulus, Carrefour Lebak Bulus, ITC Cempaka Mas, serta Semanggi Plaza. Sedang beberapa halte, dia melihat masih ada yang belum mendukung bagi penumpang penyandang cacat. Begitu juga dikunjungi kantor-kantor pemerintahan maupun gedung, apakah memenuhi syarat bagi penyandang cacat atau justru tidak.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui tidak semua gedung, kantor dan pusat perbelanjaan di Jakarta memiliki infrastruktur pendukung penyandang cacat. Gubernur mengancam tidak akan meresmikan bangunan milik Pemprov DKI yang baru bila tidak dilengkapi dengan sarana bagi warga yang memiliki kemampuan berbeda. ''Saya berjanji tidak meresmikan bangunan baru Pemprov DKI bila tidak ada fasilitas itu, biar orang lain saja yang meresmikan,'' tandas Fauzi.
Dalam 19 Sektor Prioritas Program 100 Hari Kerja Gubernur DKI, salah satunya adalah sektor penanganan penyandang cacat. Dalam 100 hari ke depan akan mengeluarkan peraturan teknis tentang kewajiban prasarana publik seperti pedesterian, angkutan, pasar, sekolah dan gedung pemerintahan harus memiliki akses bagi warga yang memiliki kemampuan berbeda.
Sejumlah sarana sosial dan umum di Jakarta diminta dibenahi sebagai upaya untuk menyediakan fasilitas bagi warga yang memiliki kemampuan berbeda. ''Ini adalah upaya untuk mewujudkan adanya sarana yang dibutuhkan bagi warga yang memiliki kemampuan berbeda di sarana kota,'' katanya.
Fauzi melihat ada sejumlah masalah mendesak yang terkait dengan hal tersebut baik secara fisik maupun nonfisik. ''Untuk segi nonfisik, antara lain harus ada peraturan yang mantap untuk aksesbilitas, di bidang pendidikan harus ada komitmen untuk perlakuan yang sama antara SLB dengan sekolah lainnya,'' paparnya. Sedangkan untuk masalah fisik, gubernur melihat masih sulitnya akses bagi warga yang memiliki kemampuan untuk masuk ke bangunan maupun sarana umum.
Demikian juga di bidang transportasi, sebagian besar sarana transportasi dinilai belum ramah terhadap warga yang memiliki kemampuan berbeda. ''Sebab itu saya meminta kepada kepala dinas pengawasan bangunan dan kepala dinas perhubungan untuk segera memperbaiki hal tersebut,'' tegasnya.
Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Gubernur DKI Jakarta, Rohana Manggala, mengatakan saat ini jumlah penyandang cacat berjumlah 12 ribu orang, terdiri tuna daksa, tuna mental, tuna rungu, tuna netra, dan tuna grahita.
Ketua Badan Pengurus Yayasan Asih Budi yang juga pengurus Yayasan Pembinaan Anak-anak Cacat (YPAC) RA Aryanto, meminta pemerintah memperhatikan penyandang cacat dengan menyediakan infrastruktur yang mendukung. Seperti loket pelayanan publik ditempatkan di lantai satu, tidak di lantai dua atau tiga.
(zaky al hamzah )
Langgan:
Entri (Atom)
