Dimuat di Harian Republika dan Republika Online pada Sabtu, 29 September 2007
Revitalisasi Kota Tua Diresmikan Hari Ini
Warga bisa bernostalgia dengan suasana Batavia tempo doeloe.
JAKARTA -- Setelah dikerjakan sejak tahun 2005, program revitalisasi Kota Tua diresmikan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, Sabtu (29/9) ini bertempat di Taman Fatahillah Museum Sejarah Jakarta. Meski pengerjaannya belum selesai sepenuhnya, namun pembangunan Kota Tua ini memiliki keunggulan selain fisik, yakni berkaitan dengan masalah sosial, kepemilikan, perubahan dan masalah sosial.
Pantauan di lapangan, pemasangan batu andesit asal Majalengka, Jawa Barat, masih dikerjakan di berbagai sudut lapangan yang bertajuk Plaza Fatahillah itu, termasuk di pintu masuk, Jalan Kunir. ''Pekerjaan revitalisasi Kota Tua ini memang belum beres tapi secara umum sudah terlihat bentuknya,'' kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, Aurora Tambunan, Jumat (28/9). Peresmian dilakukan di alun-alun depan Museum Sejarah Jakarta mulai pukul 15.00 WIB.
Menurut dia, selain mengandalkan kekuatan fisik dengan bangunan masa lampau, proyek revitalisasi ini untuk meyakinkan warga terutama pemilik bangunan bahwa pemerintah serius tangani Kota Tua. Dengan revitalisasi tersebut, kata Aurora, pemilik bangunan mendapat keuntungan dari penambahan kecantikan lingkungannya. Dia mencontohkan Gedung Inkoppol milik PT Asuransi Jasindo yang terletak di Jalan Kunir, persis di depan Museum Sejarah Jakarta.
Menurut Aurora, pemilik menolak revitalisasi karena sebelumnya dinilai kumuh dan dipenuhi pedagang kaki lima. Namun sekarang kondisinya sudah cantik, sehingga, kata Aurora, tidak ada alasan untuk tidak revitalisasi gedung ini. Jika pemilik gedung kesulitan dana, banyak pihak swasta yang siap berinvestasi di sana.
Ragam acara
Menurut Amanda Sukesah dari Jakarta Kreasi Lima, wakil event organizer peresmian acara, warga bisa bernostalgia dengan suasana Batavia tempo doeloe di sekitar alun-alun. Dekorasi berkonsep Betawi, Cina, dan Arab. Dilengkapi keroncong Portugis dan pembacaan puisi karya budayawan Eros Djarot oleh aktris Christine Hakim dan Marcella Zaliyanti. Juga akan dipamerkan foto-foto tentang Kota Tua.
Pada malam pukul 21.00 WIB, warga akan disuguhi pertunjukan wayang kulit gratis dari Museum Wayang semalam suntuk dengan lakon tentang Pandawa. Di alun-alun, tepatnya di ujung Jalan Kunir, Dinas Kebudayaan dan Permuseuman menyajikan hasil penggalian arkeologi berupa sisa rel trem yang pernah menjadi moda transportasi utama di Batavia.
''Rel tersebut terbentang 50 centimeter di bawah tanah dari Pasar Ikan, Jakarta Utara, hingga Mester, Jatinegara,'' kata Kepala Arkeologi Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, Indra Riawan. Secuil dari bentangan itu dapat disaksikan di alun-alun.
Secara bersamaan, pada hari yang sama juga akan diresmikan logo Kota Tua berupa garis-garis diagonal seperti corak di alun-alun. ''Aslinya corak ini terbentuk di pelataran depan Museum Sejarah Jakarta karena alur pejalan kaki,'' kata Indra. Garis-garis diagonal ini sudah terbentuk sejak abad ke-18. November nanti, garis bekas pejalan meneer Londo itu akan dipertegas dengan pijaran lampu hias.
Sedang pemugaran Plaza Fatahillah akan rampung Desember tahun ini. Pemugaran Kota Tua dikerjakan oleh dinas terkait. Seperti pelataran oleh Dinas Pekerjaan Umum, terowongan oleh Dinas Perhubungan, taman oleh Dinas Pertamanan dan masterplan oleh Dinas Tata Kota. Sementara Dinas Kebudayaan dan Permuseuman menyusun detil perencanaan.
Anggaran pemugaran alun-alun yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 14 miliar. Menyusul pemugaran pedestrian Jalan Pintu Besar Utara, tahun depan akan dipugar Jalan Poskota dan Jalan Kalibesar. ''Tahun 2009 akan pemugaran akan dilanjutkan ke arah Utara,'' kata Aurora. zak
Fakta Angka
Rp 14 Miliar
Anggaran untuk pemugaran alun-alun Kawasan Kota Tua
Minggu, 30 September 2007
Revitalisasi Kota Tua Mulai Diresmikan
Selasa, 18 September 2007
Resah Hati di Tenda Pengungsi
Dimuat di Harian Republika dan Republika Online pada Senin, 02 April 2007.
Resah Hati di Tenda Pengungsi
Siang terasa menyenggat. Lelaki tua berkaus singlet putih, dengan
semangat memilah-milah kayu hasil tebangan yang ditata rapi. Setelah diambil dua bilah kayu potongan, lelaki itu masuk ke tenda yang sudah sobek di bagian pinggirnya.
Tangan keriputnya berusaha menutup pintu tenda, namun tidak bisa
sempurna, karena sebagian sudah sobek. Dua belah kayu dimasukkan di bawah tungku. ''Untuk memasak air,'' ujar Abdullah, kakek berusia 70 tahun itu, saat ditemui di salah satu tenda pengungsian di Desa Bandar Panjang, Kec Muarasipongi, Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut). Suhu dalam tenda bantuan Pemda Mandina cukup panas. ''Ini bantuan warga,'' kata dia, menunjuk kaus yang dikenakan.
Sambil duduk di atas kayu balok, tangan kanannya mengibas-ngibaskan
kipas ke arah tungku supaya api tetap menyala. Istrinya, Chazizah, sedang melipat baju lusuh sembari duduk di atas balok kayu yang ditumpuk.
''Hanya ini yang tersisa. Yang penting kami selamat,'' tutur Abdullah menunjuk tiga tumpukan baju, satu radio kecil, dan peralatan bertani miliknya. Air yang dimasak digunakan untuk minum kopi kesukaannya.
Ayah tiga anak itu adalah salah satu pengungsi bencana gempa
berkekukatan 5,6 skala richter dan tanah longsor yang melanda Muarasipongi, Madina, Sumut, pada 18 dan 24 Desember 2006. Saat ditanya bagaimana dirinya bisa selamat, sepasang mata Abdulah terpejam, berusaha mengingat. Sedetik kemudian, matanya terbuka dan mulutnya mulai berbicara. Ketika gempa terjadi, dirinya sedang berbincang-bincang di teras rumah bersama istrinya. Tidak berapa lama, tanah yang diinjak bergetar.
Awalnya, getaran itu tidak begitu terasa, namun lama kelamaan semakin
keras. Bersama istrinya, Abdullah segera keluar rumah. Dalam hitungan
menit, sebagian rumahnya hancur. Tidak cuma itu, sepekan kemudian,
rumahnya kembali diguncang gempa susulan bersama longsoran tanah yang
tiba-tiba meluncur deras dari atas bukit, dekat rumahnya. Meski
rumahnya tidak terendam, namun bongkahan batu sempat mengenai sebagian rumah yang dibangun sekitar pertengahan 1970-an itu. Karena tidak bisa dihuni, Abdulah terpaksa mendiami tenda pengungsian.
Raut wajah Abdullah memang terlihat letih. Dia menuturkan sudah terlalu lelah tinggal di tempat pengungsian, sejak akhir Desember 2006. Dalam satu tenda, dihuni sekurangnya 10 keluarga atau 40 jiwa. Di lokasi tersebut terdapat 18 tenda yang didiami 146 keluarga atau sekitar 458 jiwa.
Sebelum mendiami tenda pengungsian di Desa Bandar Panjang, Abdullah bersama istrinya mengungsi ke anak-anak dan kerabatnya. ''Dua bulan saya berpindah di pengungsian, di Kota Nopan, Panyabuangan. Baru sebulan terakhir ini tinggal di pengungsian sini,'' tutur dia.
Meski air dan makanan mencukupi, Abdullah tetap tidak betah tinggal
berlama-lama di tenda pengungsian. Apapun kondisinya, dia mengaku lebih senang tingal di rumah sendiri. Di tambah lagi, tempat pengungsiannya kini akrab dengan serangan penyakit.
Rachmi, salah seorang pengungsi di tenda itu mengatakan, banyak
pengungsi yang terserang berbagai penyakit. ''Anak saya, yang masih usia satu setengah tahun, terserang gatal-gatal dan diare. Apalagi sekarang musim hujan, pasti penyakit di pengungsian tambah banyak,'' kata dia.
Layaknya tenda pengungsian, suasananya pun sangat gaduh. Anak-anak
tidur tanpa alas kain tebal yang nyaman. Sangat wajar, banyak pengungsi yang mulai stres dan mulai terserang penyakit. Parahnya, di pengungsian Bandar Panjang tidak terlihat ruangan MCK. Kata Saimuddin (43 tahun), bila ingin buang hajat atau mencuci baju, warga tinggal menuju sungai Muarasipongi yang berjarak 60 meter dari tenda pengungsian.
Sejumlah pengungsi meminta pemerintah menjelaskan berapa lama mereka
tinggal di tenda pengungsian. Mereka berharap segera mendiami rumah
yang dibangun pemerintah. ''Kami berharap sebelum lebaran, kami sudah
mempunyai tempat tinggal,'' kata Rosdayanti (48 tahun), pengungsi yang kini tinggal di Kutorojo, Muarasipongi.
Selain berharap percepatan pembangunan rumah, para pengungsi juga
meminta bantuan modal usaha untuk memulihkan areal pertanian dan ladang mereka yang rusak akibat bencana gempa dan longsor. ''Sebagian tanaman karet saya rusak terkena longsor,'' kata Abdullah.
Saimuddin (43 tahun), juga mengaku sebagian area padi seluas 1,5
hektare miliknya terendam tanah longsor. Begitu juga dengan jalan menuju lahan sawahnya, terkubur tanah longsor. ''Saya tidak mau bergantung pada orang lain,'' kata Saimuddin, yang berharap dapat segera bekerja kembali setelah menganggur selama tiga bulan. Begitu juga dengan tiga anaknya, yang masih harus melanjutkan sekolah. ''Tiga anak saya sudah bekerja, tapi yang tiga lagi kan masih sekolah. Mereka butuh pendidikan,'' ungkap dia.
Karena tidak ingin berlama-lama menjadi pengangguran, bapak berputra
enam ini mengaku kerja serabutan. Sekali waktu berjualan di pasar, sekali waktu membantu orang menggarap sawah, sisanya, membantu sesama korban bencana.
Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah mengungkapkan pihaknya menargetkan
bisa membangun 1.966 unit rumah dalam enam bulan ke depan. Itu artinya, para pengunsi masih harus bersabar menunggu rumah untuk mereka selesai dibangun. zaky al hamzah
Resah Hati di Tenda Pengungsi
Siang terasa menyenggat. Lelaki tua berkaus singlet putih, dengan
semangat memilah-milah kayu hasil tebangan yang ditata rapi. Setelah diambil dua bilah kayu potongan, lelaki itu masuk ke tenda yang sudah sobek di bagian pinggirnya.
Tangan keriputnya berusaha menutup pintu tenda, namun tidak bisa
sempurna, karena sebagian sudah sobek. Dua belah kayu dimasukkan di bawah tungku. ''Untuk memasak air,'' ujar Abdullah, kakek berusia 70 tahun itu, saat ditemui di salah satu tenda pengungsian di Desa Bandar Panjang, Kec Muarasipongi, Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut). Suhu dalam tenda bantuan Pemda Mandina cukup panas. ''Ini bantuan warga,'' kata dia, menunjuk kaus yang dikenakan.
Sambil duduk di atas kayu balok, tangan kanannya mengibas-ngibaskan
kipas ke arah tungku supaya api tetap menyala. Istrinya, Chazizah, sedang melipat baju lusuh sembari duduk di atas balok kayu yang ditumpuk.
''Hanya ini yang tersisa. Yang penting kami selamat,'' tutur Abdullah menunjuk tiga tumpukan baju, satu radio kecil, dan peralatan bertani miliknya. Air yang dimasak digunakan untuk minum kopi kesukaannya.
Ayah tiga anak itu adalah salah satu pengungsi bencana gempa
berkekukatan 5,6 skala richter dan tanah longsor yang melanda Muarasipongi, Madina, Sumut, pada 18 dan 24 Desember 2006. Saat ditanya bagaimana dirinya bisa selamat, sepasang mata Abdulah terpejam, berusaha mengingat. Sedetik kemudian, matanya terbuka dan mulutnya mulai berbicara. Ketika gempa terjadi, dirinya sedang berbincang-bincang di teras rumah bersama istrinya. Tidak berapa lama, tanah yang diinjak bergetar.
Awalnya, getaran itu tidak begitu terasa, namun lama kelamaan semakin
keras. Bersama istrinya, Abdullah segera keluar rumah. Dalam hitungan
menit, sebagian rumahnya hancur. Tidak cuma itu, sepekan kemudian,
rumahnya kembali diguncang gempa susulan bersama longsoran tanah yang
tiba-tiba meluncur deras dari atas bukit, dekat rumahnya. Meski
rumahnya tidak terendam, namun bongkahan batu sempat mengenai sebagian rumah yang dibangun sekitar pertengahan 1970-an itu. Karena tidak bisa dihuni, Abdulah terpaksa mendiami tenda pengungsian.
Raut wajah Abdullah memang terlihat letih. Dia menuturkan sudah terlalu lelah tinggal di tempat pengungsian, sejak akhir Desember 2006. Dalam satu tenda, dihuni sekurangnya 10 keluarga atau 40 jiwa. Di lokasi tersebut terdapat 18 tenda yang didiami 146 keluarga atau sekitar 458 jiwa.
Sebelum mendiami tenda pengungsian di Desa Bandar Panjang, Abdullah bersama istrinya mengungsi ke anak-anak dan kerabatnya. ''Dua bulan saya berpindah di pengungsian, di Kota Nopan, Panyabuangan. Baru sebulan terakhir ini tinggal di pengungsian sini,'' tutur dia.
Meski air dan makanan mencukupi, Abdullah tetap tidak betah tinggal
berlama-lama di tenda pengungsian. Apapun kondisinya, dia mengaku lebih senang tingal di rumah sendiri. Di tambah lagi, tempat pengungsiannya kini akrab dengan serangan penyakit.
Rachmi, salah seorang pengungsi di tenda itu mengatakan, banyak
pengungsi yang terserang berbagai penyakit. ''Anak saya, yang masih usia satu setengah tahun, terserang gatal-gatal dan diare. Apalagi sekarang musim hujan, pasti penyakit di pengungsian tambah banyak,'' kata dia.
Layaknya tenda pengungsian, suasananya pun sangat gaduh. Anak-anak
tidur tanpa alas kain tebal yang nyaman. Sangat wajar, banyak pengungsi yang mulai stres dan mulai terserang penyakit. Parahnya, di pengungsian Bandar Panjang tidak terlihat ruangan MCK. Kata Saimuddin (43 tahun), bila ingin buang hajat atau mencuci baju, warga tinggal menuju sungai Muarasipongi yang berjarak 60 meter dari tenda pengungsian.
Sejumlah pengungsi meminta pemerintah menjelaskan berapa lama mereka
tinggal di tenda pengungsian. Mereka berharap segera mendiami rumah
yang dibangun pemerintah. ''Kami berharap sebelum lebaran, kami sudah
mempunyai tempat tinggal,'' kata Rosdayanti (48 tahun), pengungsi yang kini tinggal di Kutorojo, Muarasipongi.
Selain berharap percepatan pembangunan rumah, para pengungsi juga
meminta bantuan modal usaha untuk memulihkan areal pertanian dan ladang mereka yang rusak akibat bencana gempa dan longsor. ''Sebagian tanaman karet saya rusak terkena longsor,'' kata Abdullah.
Saimuddin (43 tahun), juga mengaku sebagian area padi seluas 1,5
hektare miliknya terendam tanah longsor. Begitu juga dengan jalan menuju lahan sawahnya, terkubur tanah longsor. ''Saya tidak mau bergantung pada orang lain,'' kata Saimuddin, yang berharap dapat segera bekerja kembali setelah menganggur selama tiga bulan. Begitu juga dengan tiga anaknya, yang masih harus melanjutkan sekolah. ''Tiga anak saya sudah bekerja, tapi yang tiga lagi kan masih sekolah. Mereka butuh pendidikan,'' ungkap dia.
Karena tidak ingin berlama-lama menjadi pengangguran, bapak berputra
enam ini mengaku kerja serabutan. Sekali waktu berjualan di pasar, sekali waktu membantu orang menggarap sawah, sisanya, membantu sesama korban bencana.
Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah mengungkapkan pihaknya menargetkan
bisa membangun 1.966 unit rumah dalam enam bulan ke depan. Itu artinya, para pengunsi masih harus bersabar menunggu rumah untuk mereka selesai dibangun. zaky al hamzah
Kamis, 13 September 2007
Pencurian Air Rugikan TPJ Rp 200 Miliar
Republika, Kamis, 13 September 2007 Hal 11
Juga dimuat di Republika Online Pukul 12:59:00
Pencurian Air Rugikan TPJ Rp 200 Miliar
JAKARTA -- Tingkat pencurian air yang masih tinggi menyebabkan PT Thames Jaya (TPJ) merugi hingga Rp 200 miliar pada tahun 2007 ini. Karena masalah itu pula, Direktur Utama PT TPJ Mark White, meminta dukungan Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya menindak tegas pelaku pencurian air.
Dia menyebutkan, secara keseluruhan, tingkat kebocoran air di wilayah Utara dan Timur Jakarta sebesar 51 persen. Sebanyak 40 persen diantarnya disebabkan pencurian air. Sisanya oleh kerusakan pipa atau pergantian pipa akibat usia pipa sudah tua.
''Belanja modal pada tahun 2007 ini mencapai Rp 163 miliar. Sebanyak Rp 80 miliar digunakan khusus untuk rehabilitasi pipa jaringan. Dengan perbaikan-perbaikan pipa jaringan ini, kita yakin pelayanan pelanggan TPJ akan lebih optimal,'' ujar Mark, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (12/9). Target rehabilitasi pipa jaringan sampai akhir 2007 pada jaringan sepanjang 60 kilometer.
Kemarin, Gubernur DKI Sutiyoso meninjau sumur valve milik PT TPJ di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Sidak tersebut didampingi Mark serta Direktur Utama PT PAM Jaya, Haryadi Priyohutomo; Presiden Direktur PT Recapital Advisors, Rosan P Roeslani; dan Direktur Utama Acuatico Pte Ltd, Fatah Topobroto.
Di sumur tersebut, warga setempat melakukan perusakan pada tutup sumur dan menyedot air dengan memakai tiga pipa. Poppy Indrawati, regional Manager PT TPJ untuk Pelayanan Pelanggan Wilayah Utara, mengatakan pihaknya sudah melakukan pemutusan ketiga pipa tersebut, hingga lima kali. Namun, tetap saja setiap warga memasang kembali, meski sudah berkali-kali diputus. "Tapi kalau dipasang lagi meski sudah diputus kan menunjukkan tidak ada penyelesaian. Makanya kita akan cari siapa yang memasang pipa-pipa ini dan akan kami laporkan ke pihak berwenang,'' tuturnya, saat mendampingi Sutiyoso.
Sutriman, salah satu warga mengaku tidak tahu menahu tentang siapa yang memasang pipa tersebut. Sebaliknya, Sutriman mengungkapkan pemasangan itu terjadi karena PT PAM Jaya belum memasang pipa jaringan air bersih di tiga kawasan di Kelurahan Tanah Merah, yakni Tugu Selatan, Rawa Sengin dan Rawa Badak. ''Kalau ada jaringan pipa resmi, saya sebagai warga Tugu Selatan yakin kejadian seperti ini tidak bakal terjadi,'' ujarnya. Dalam kesempatan itu, Sutriman dan beberapa warga meminta tegas gubernur segera membangun jaringan pipa air bersih di kawasan tersebut.
Presiden Direktur PT Recapital Advisors, Rosan P Roeslani, mengungkapkan hingga kini pipa jarinan yang sudah direhabilitasi mencapai 30 kilometer. Panjang pipa jaringan yang direhabilitasi ini lebih baik dibanding pembangunan jaringan pipa selama 1998-2006 yang mencapai Rp 250 kilometer atau rata-rata 27 kilometer per tahun.
Menurut Mark, bila pihaknya bisa menekan kasus pencurian yang otomatis menekan biaya kerugian, maka pelayanan TPJ yang menguasai 67 persen pasar distribusi air di timur Jakarta, bisa lebih optimal. Produksi TPJ saat ini mencapai 9 ribu liter air per detik di tiga wilayah, yakni Pulogadung, Buara 1 dan Buaran 2.
''Bila angka kerugian Rp 150 miliar sampai Rp 200 miliar bisa ditekan, maka target kami akan tercapai,'' urainya. Mengenai upaya menekan kehilangan air, Rosan menargetkan tahun depan bisa mencapai 49 persen. Disamping penindakan, TPJ akan mengganti alat meter secara gratis kepada pelanggan, secara rutin. Pergantian alat meter ini karena sudah banyak yang sudah tidak optimal, dan mendorong kehilangan air.
Fakta Angka
60 KM
Target penyelesaian rehabilitasi pipa jaringan hingga tahun 2007
(zak )
Juga dimuat di Republika Online Pukul 12:59:00
Pencurian Air Rugikan TPJ Rp 200 Miliar
JAKARTA -- Tingkat pencurian air yang masih tinggi menyebabkan PT Thames Jaya (TPJ) merugi hingga Rp 200 miliar pada tahun 2007 ini. Karena masalah itu pula, Direktur Utama PT TPJ Mark White, meminta dukungan Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya menindak tegas pelaku pencurian air.
Dia menyebutkan, secara keseluruhan, tingkat kebocoran air di wilayah Utara dan Timur Jakarta sebesar 51 persen. Sebanyak 40 persen diantarnya disebabkan pencurian air. Sisanya oleh kerusakan pipa atau pergantian pipa akibat usia pipa sudah tua.
''Belanja modal pada tahun 2007 ini mencapai Rp 163 miliar. Sebanyak Rp 80 miliar digunakan khusus untuk rehabilitasi pipa jaringan. Dengan perbaikan-perbaikan pipa jaringan ini, kita yakin pelayanan pelanggan TPJ akan lebih optimal,'' ujar Mark, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (12/9). Target rehabilitasi pipa jaringan sampai akhir 2007 pada jaringan sepanjang 60 kilometer.
Kemarin, Gubernur DKI Sutiyoso meninjau sumur valve milik PT TPJ di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Sidak tersebut didampingi Mark serta Direktur Utama PT PAM Jaya, Haryadi Priyohutomo; Presiden Direktur PT Recapital Advisors, Rosan P Roeslani; dan Direktur Utama Acuatico Pte Ltd, Fatah Topobroto.
Di sumur tersebut, warga setempat melakukan perusakan pada tutup sumur dan menyedot air dengan memakai tiga pipa. Poppy Indrawati, regional Manager PT TPJ untuk Pelayanan Pelanggan Wilayah Utara, mengatakan pihaknya sudah melakukan pemutusan ketiga pipa tersebut, hingga lima kali. Namun, tetap saja setiap warga memasang kembali, meski sudah berkali-kali diputus. "Tapi kalau dipasang lagi meski sudah diputus kan menunjukkan tidak ada penyelesaian. Makanya kita akan cari siapa yang memasang pipa-pipa ini dan akan kami laporkan ke pihak berwenang,'' tuturnya, saat mendampingi Sutiyoso.
Sutriman, salah satu warga mengaku tidak tahu menahu tentang siapa yang memasang pipa tersebut. Sebaliknya, Sutriman mengungkapkan pemasangan itu terjadi karena PT PAM Jaya belum memasang pipa jaringan air bersih di tiga kawasan di Kelurahan Tanah Merah, yakni Tugu Selatan, Rawa Sengin dan Rawa Badak. ''Kalau ada jaringan pipa resmi, saya sebagai warga Tugu Selatan yakin kejadian seperti ini tidak bakal terjadi,'' ujarnya. Dalam kesempatan itu, Sutriman dan beberapa warga meminta tegas gubernur segera membangun jaringan pipa air bersih di kawasan tersebut.
Presiden Direktur PT Recapital Advisors, Rosan P Roeslani, mengungkapkan hingga kini pipa jarinan yang sudah direhabilitasi mencapai 30 kilometer. Panjang pipa jaringan yang direhabilitasi ini lebih baik dibanding pembangunan jaringan pipa selama 1998-2006 yang mencapai Rp 250 kilometer atau rata-rata 27 kilometer per tahun.
Menurut Mark, bila pihaknya bisa menekan kasus pencurian yang otomatis menekan biaya kerugian, maka pelayanan TPJ yang menguasai 67 persen pasar distribusi air di timur Jakarta, bisa lebih optimal. Produksi TPJ saat ini mencapai 9 ribu liter air per detik di tiga wilayah, yakni Pulogadung, Buara 1 dan Buaran 2.
''Bila angka kerugian Rp 150 miliar sampai Rp 200 miliar bisa ditekan, maka target kami akan tercapai,'' urainya. Mengenai upaya menekan kehilangan air, Rosan menargetkan tahun depan bisa mencapai 49 persen. Disamping penindakan, TPJ akan mengganti alat meter secara gratis kepada pelanggan, secara rutin. Pergantian alat meter ini karena sudah banyak yang sudah tidak optimal, dan mendorong kehilangan air.
Fakta Angka
60 KM
Target penyelesaian rehabilitasi pipa jaringan hingga tahun 2007
(zak )
Label:
PAM Jaya,
Pencurian Air,
Recapital,
TPJ
Senin, 10 September 2007
'BUMD Merugi Mengganggu Anggaran'
Dimuat di Koran Republika dan Republika Online pada Senin, 10 September 2007
'BUMD Merugi Menganggu Anggaran'
Usulan likuidasi BUMD merugi direspons DPRD.
JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo sepakat, sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) patungan yang terus merugi harus segera dilikuidasi. Selain karena konstribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) nya kecil, keberadaannya juga dinilai mengganggu anggaran pemerintah.
Menurut calon gubernur terpilih yang bakal dilantik pada awal Oktober ini mengungkapkan, langkah likuidasi sejumlah BUMD yang merugi itu telah diusulkan pihaknya sejakj tiga tahun silam. Hanya saja sampai saat ini usulan tersebut belum dilaksanakan. ''Daripada merugi, perusahaan patungan dan BUMD yang kinerjanya sudah tidak baik dan tidak memberikan kontribusi bagi kita (pemprov) sudah semestinya dilikuidasi,'' kata Fauzi, akhir pekan lalu.
Dia mengklaim jika usulan likuidasi sudah direspons positif DPRD DKI Jakarta. Kalangan dewan lantas menyarankan pemerintah menjual saham BUMD yang dinilai tidak mampu berkembang secara eksis. Upaya itu ditempuh supaya BUMD sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah akan terus berlanjut. ''Kita harapkan segera, meski perlu dicermati satu per satu,'' kata Fauzi.
Menurutnya, bila perusahaan tersebut mempunyai prospek bagus, pemerintah kemungkinan tetap mempertahankan. Dan hanya mengganti jajaran direksinya. Kebijakan likuidasi BUMD dilakukan bukan hanya aspek ekonomisnya saja, tetapi lebih kepada manajeman keuangan, karena dengan ketidakmampuan mengelola BUMD tersebut maka jajaran direksi dinilai tidak mampu mengelola secara profesional. ''Pemerintah tidak ingin mengeleuarkan uang bagi perusahaan daerah yang menghabiskan uang APBD, buat apa dipertahankan,'' sergahnya.
Namun, menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Ritola Tasmaya, pemerintah belum berencana menjual saham pada BUMD yang merugi. ''Belum ada, sampai saat ini masih dipertahankan,'' katanya, kepada Republika. Menurut dia, kalaupun memang rencana likuidasi benar terjadi, maka pemerintah akan mengambil sikap hati-hati dan menentukan waktu yang tepat, sebelum menjual saham di perusahaan patungan.
''Kalau memang dijual, maka penjualan saham dilakukan bila harganya bagus. Disisi lain, kita juga mencari jalan keluar menentukan harga jual agar nantinya tidak terlalu rendah,'' katanya. Saat ini, rencana pemerintah membentuk tim konsultasi untuk mengkaji 'nasib' BUMD yang merugi. Disamping itu, pihaknya menunggu laporan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengenai laporan keuangan perusahaan yang merugi.
Anggota Komisi C (Perekonomian) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Firmansyah, menyetujui kebijakan likuidasi bagi BUMB-BUMD yang merugi. ''Supaya anggaran tidak terbebani,'' ujarnya. Akhir pekan kemarin, kata Firmansyah, DPRD menggodok APBD Perubahan. Salah satu agendannya mengevaluasi perusahaan daerah patungan yang dinilai merugi.
Sejumlah BUMD yang dianggap merugi tersebut yakni PT Cemani Toka (tinta), PT Ratax (taxi), PT Pakuan (usaha olahraga Golf), PT Graha Sahari Surya Jaya (perhotelan), PT Grafika Jaya (percetakan), PT Alaska Aluminda (drum), PT Jaya Nur Sukses (kondominium), PT Rheem Indonesia, PT Determinan Indah dan PT Pembangunan Jaya.
Beberapa perusahaan daerah tersebut memiliki keuntungan yang sangat kecil. Misalnya, PT Grafika Jaya. Pada tahun 2006 melaporkan keuntungan yang diraih hanya Rp 50 juta. Kemudian, PT Alaska memiliki keuntungan Rp 80 juta, dan PT Jaya Nur Sukses dengan keuntungan Rp 100 juta. Sedang kontribusi seluruh BUMD untuk PAD DKI tahun 2006 mencapai Rp 96,6 miliar.
Fakta Angka
Rp 96,6 Miliar
Konstribusi PAD dari seluruh BUMD di DKI Jakarta tahun 2006.
(zak )
'BUMD Merugi Menganggu Anggaran'
Usulan likuidasi BUMD merugi direspons DPRD.
JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo sepakat, sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) patungan yang terus merugi harus segera dilikuidasi. Selain karena konstribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) nya kecil, keberadaannya juga dinilai mengganggu anggaran pemerintah.
Menurut calon gubernur terpilih yang bakal dilantik pada awal Oktober ini mengungkapkan, langkah likuidasi sejumlah BUMD yang merugi itu telah diusulkan pihaknya sejakj tiga tahun silam. Hanya saja sampai saat ini usulan tersebut belum dilaksanakan. ''Daripada merugi, perusahaan patungan dan BUMD yang kinerjanya sudah tidak baik dan tidak memberikan kontribusi bagi kita (pemprov) sudah semestinya dilikuidasi,'' kata Fauzi, akhir pekan lalu.
Dia mengklaim jika usulan likuidasi sudah direspons positif DPRD DKI Jakarta. Kalangan dewan lantas menyarankan pemerintah menjual saham BUMD yang dinilai tidak mampu berkembang secara eksis. Upaya itu ditempuh supaya BUMD sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah akan terus berlanjut. ''Kita harapkan segera, meski perlu dicermati satu per satu,'' kata Fauzi.
Menurutnya, bila perusahaan tersebut mempunyai prospek bagus, pemerintah kemungkinan tetap mempertahankan. Dan hanya mengganti jajaran direksinya. Kebijakan likuidasi BUMD dilakukan bukan hanya aspek ekonomisnya saja, tetapi lebih kepada manajeman keuangan, karena dengan ketidakmampuan mengelola BUMD tersebut maka jajaran direksi dinilai tidak mampu mengelola secara profesional. ''Pemerintah tidak ingin mengeleuarkan uang bagi perusahaan daerah yang menghabiskan uang APBD, buat apa dipertahankan,'' sergahnya.
Namun, menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Ritola Tasmaya, pemerintah belum berencana menjual saham pada BUMD yang merugi. ''Belum ada, sampai saat ini masih dipertahankan,'' katanya, kepada Republika. Menurut dia, kalaupun memang rencana likuidasi benar terjadi, maka pemerintah akan mengambil sikap hati-hati dan menentukan waktu yang tepat, sebelum menjual saham di perusahaan patungan.
''Kalau memang dijual, maka penjualan saham dilakukan bila harganya bagus. Disisi lain, kita juga mencari jalan keluar menentukan harga jual agar nantinya tidak terlalu rendah,'' katanya. Saat ini, rencana pemerintah membentuk tim konsultasi untuk mengkaji 'nasib' BUMD yang merugi. Disamping itu, pihaknya menunggu laporan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengenai laporan keuangan perusahaan yang merugi.
Anggota Komisi C (Perekonomian) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Firmansyah, menyetujui kebijakan likuidasi bagi BUMB-BUMD yang merugi. ''Supaya anggaran tidak terbebani,'' ujarnya. Akhir pekan kemarin, kata Firmansyah, DPRD menggodok APBD Perubahan. Salah satu agendannya mengevaluasi perusahaan daerah patungan yang dinilai merugi.
Sejumlah BUMD yang dianggap merugi tersebut yakni PT Cemani Toka (tinta), PT Ratax (taxi), PT Pakuan (usaha olahraga Golf), PT Graha Sahari Surya Jaya (perhotelan), PT Grafika Jaya (percetakan), PT Alaska Aluminda (drum), PT Jaya Nur Sukses (kondominium), PT Rheem Indonesia, PT Determinan Indah dan PT Pembangunan Jaya.
Beberapa perusahaan daerah tersebut memiliki keuntungan yang sangat kecil. Misalnya, PT Grafika Jaya. Pada tahun 2006 melaporkan keuntungan yang diraih hanya Rp 50 juta. Kemudian, PT Alaska memiliki keuntungan Rp 80 juta, dan PT Jaya Nur Sukses dengan keuntungan Rp 100 juta. Sedang kontribusi seluruh BUMD untuk PAD DKI tahun 2006 mencapai Rp 96,6 miliar.
Fakta Angka
Rp 96,6 Miliar
Konstribusi PAD dari seluruh BUMD di DKI Jakarta tahun 2006.
(zak )
Label:
APBD,
BUMD Patungan Pemprov DKI,
Komisi C DPRD
Menanti Nyamannya Bersepeda di Jakarta
Dimuat di Koran Republika dan Republika Online pada Senin, 10 September 2007
Menanti Nyamannya Bersepeda di Jakarta
Tadjudin harus cekatan duduk diatas sadel ketika berada di jalan raya. Sesekali matanya terus awas melihat ke depan, kedua tangannya mengepal erat di stang sepeda. Tubuhnya diusahakan terus tegak, jangan sampai limbung ke kiri atau kanan.
Bukannya lelaki berusia 60-an tahun itu sedang belajar naik sepeda layaknya anak kecil, namun dia harus berkonsentrasi kala di jalanan, hanya sekadar 'bersaing' dengan pengguna jalan lain untuk mendapatkan ruang melaju menuju tujuan. ''Para pengguna kendaraan bermotor tidak memiliki hormat sama sekali dengan pengendara sepeda. Kita dianggap warga kelas tiga di dunia jalan raya ini alias nggak 'punya tempat','' ucap Tadjudin, pengurus Komunitas Pekerja Bersepeda (bike to work) Kota Tangerang, kepada Republika, akhir pekan lalu.
Diceritakan ketika dirinya berhenti di perempatan karena lampu merah, sepedanya sempat menyenggol spion mobil sedan hingga miring. Tadjudin akhirnya memundurkan sepedanya dan menata kembali spion itu dan membetulkannya. ''Eh nggak tahunya sopirnya malah memelototi saya, dengan raut muka masam. Saya sih tidak meladeni, justru nelangsa kok begitu pengendara mobil melihat orang yang mengendarai sepeda,'' kata mantan karyawan PT Indo Mesin, perusahaan yang beroperasi di Tangerang itu.
Tidak cukup disitu, beberapa peristiwa dia alami mulai dari mendapat umpatan dari kondektur bus hingga hampir diserempet mobil. Pengalaman itu membuat dirinya yakin bahwa komunitas pengedara sepeda belum dianggap sebagai warga yang layak melewati jalan raya.
Tadjudin tidak sendiri. Di wilayah Jabodetabek saat ini terdapat kurang lebih 4.000 anggota Komunitas Pekerja Bersepda. Tadjudin memang sudah pensiun, tapi dirinya masih aktif menjabat pengurus komunitas ini wilayah Tangerang.
Sepotong kisah Tadjudin inilah yang mendorong Komunitas Pekerja Bersepeda meminta Pemprov DKI Jakarta menyediakan ruas jalan khusus untuk pengguna sepeda. Saat ini, infrastruktur jalan di wilayah Jakarta belum memenuhi syarat keselamatan maupun kenyamanan bagi komunitas ini yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.
Ketua Umum Komunitas Pekerja Bersepeda, Toto Sugito, mengatakan selama ini belum ada jalur khusus sepeda di kawasan Jakarta. Para anggota kerap berdempetan dengan kendaraan lain sehingga mengkhawatirkan keselamatan mereka di jalan. ''Ada sejumlah ruas jalan yang berpotensi menjadi jalur khusus, tinggal keseriusan pemerintah mewujudkan jalur tersebut,'' katanya pada acara Gelar Pekerja Bersepeda Nasional di depan Balaikota, Jumat (7/9) lalu yang diikuti sekitar seribu orang.
Selain di Jakarta, ajang nasional memasuki tahun kedua itu juga digelar di Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogya, Mojokerto, Surabaya, Bali, Makassar, Balikpapan, Lampung, Pekanbaru dan Aceh. Di luar Jakarta, kata Toto, kawasan yang dimanfaatkan sebagai pengguna jalur khusus sepeda terdapat di Kompleks Universitas Indonesia (UI). ''Rektor UI sudah menyiapkan tempat parkir khusus sepeda, dan diharapkan sejumlah dosen maupun mahasiswanya memakai sepeda saat kuliah.''
Wagub DKI Jakarta, Fauzi Bowo mendukung usulan tersebut. Pihaknya mendorong semakin banyak masyarakat yang menggunakan sepeda supaya pemerintah segera mengeluarkan aturan untuk penyediaan infrastruktur jalus khusus sepeda di Jakarta,'' ujarnya.
Sejumlah kawasan yang berpotensi menjadi jalur sepeda yakni Jalan Yos Sudarso, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Mayjen DI Panjaitan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta berjanji akan menfasilitasi keberadaan jalur tersebut. Diharapkan fasilitas bagi pengendara sepeda terealisisasi pada akhir 2008 nanti. Hanya saja, untuk Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman, bila dibuatkan jalur khusus sepeda di jalan raya akan sulit, karena frekuensi lalu lintas di jalan itu sudah padat.
(zaky al hamzah )
Menanti Nyamannya Bersepeda di Jakarta
Tadjudin harus cekatan duduk diatas sadel ketika berada di jalan raya. Sesekali matanya terus awas melihat ke depan, kedua tangannya mengepal erat di stang sepeda. Tubuhnya diusahakan terus tegak, jangan sampai limbung ke kiri atau kanan.
Bukannya lelaki berusia 60-an tahun itu sedang belajar naik sepeda layaknya anak kecil, namun dia harus berkonsentrasi kala di jalanan, hanya sekadar 'bersaing' dengan pengguna jalan lain untuk mendapatkan ruang melaju menuju tujuan. ''Para pengguna kendaraan bermotor tidak memiliki hormat sama sekali dengan pengendara sepeda. Kita dianggap warga kelas tiga di dunia jalan raya ini alias nggak 'punya tempat','' ucap Tadjudin, pengurus Komunitas Pekerja Bersepeda (bike to work) Kota Tangerang, kepada Republika, akhir pekan lalu.
Diceritakan ketika dirinya berhenti di perempatan karena lampu merah, sepedanya sempat menyenggol spion mobil sedan hingga miring. Tadjudin akhirnya memundurkan sepedanya dan menata kembali spion itu dan membetulkannya. ''Eh nggak tahunya sopirnya malah memelototi saya, dengan raut muka masam. Saya sih tidak meladeni, justru nelangsa kok begitu pengendara mobil melihat orang yang mengendarai sepeda,'' kata mantan karyawan PT Indo Mesin, perusahaan yang beroperasi di Tangerang itu.
Tidak cukup disitu, beberapa peristiwa dia alami mulai dari mendapat umpatan dari kondektur bus hingga hampir diserempet mobil. Pengalaman itu membuat dirinya yakin bahwa komunitas pengedara sepeda belum dianggap sebagai warga yang layak melewati jalan raya.
Tadjudin tidak sendiri. Di wilayah Jabodetabek saat ini terdapat kurang lebih 4.000 anggota Komunitas Pekerja Bersepda. Tadjudin memang sudah pensiun, tapi dirinya masih aktif menjabat pengurus komunitas ini wilayah Tangerang.
Sepotong kisah Tadjudin inilah yang mendorong Komunitas Pekerja Bersepeda meminta Pemprov DKI Jakarta menyediakan ruas jalan khusus untuk pengguna sepeda. Saat ini, infrastruktur jalan di wilayah Jakarta belum memenuhi syarat keselamatan maupun kenyamanan bagi komunitas ini yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun.
Ketua Umum Komunitas Pekerja Bersepeda, Toto Sugito, mengatakan selama ini belum ada jalur khusus sepeda di kawasan Jakarta. Para anggota kerap berdempetan dengan kendaraan lain sehingga mengkhawatirkan keselamatan mereka di jalan. ''Ada sejumlah ruas jalan yang berpotensi menjadi jalur khusus, tinggal keseriusan pemerintah mewujudkan jalur tersebut,'' katanya pada acara Gelar Pekerja Bersepeda Nasional di depan Balaikota, Jumat (7/9) lalu yang diikuti sekitar seribu orang.
Selain di Jakarta, ajang nasional memasuki tahun kedua itu juga digelar di Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogya, Mojokerto, Surabaya, Bali, Makassar, Balikpapan, Lampung, Pekanbaru dan Aceh. Di luar Jakarta, kata Toto, kawasan yang dimanfaatkan sebagai pengguna jalur khusus sepeda terdapat di Kompleks Universitas Indonesia (UI). ''Rektor UI sudah menyiapkan tempat parkir khusus sepeda, dan diharapkan sejumlah dosen maupun mahasiswanya memakai sepeda saat kuliah.''
Wagub DKI Jakarta, Fauzi Bowo mendukung usulan tersebut. Pihaknya mendorong semakin banyak masyarakat yang menggunakan sepeda supaya pemerintah segera mengeluarkan aturan untuk penyediaan infrastruktur jalus khusus sepeda di Jakarta,'' ujarnya.
Sejumlah kawasan yang berpotensi menjadi jalur sepeda yakni Jalan Yos Sudarso, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Mayjen DI Panjaitan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta berjanji akan menfasilitasi keberadaan jalur tersebut. Diharapkan fasilitas bagi pengendara sepeda terealisisasi pada akhir 2008 nanti. Hanya saja, untuk Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman, bila dibuatkan jalur khusus sepeda di jalan raya akan sulit, karena frekuensi lalu lintas di jalan itu sudah padat.
(zaky al hamzah )
Kamis, 06 September 2007
Sebuah Dedikasi dari Kepulauan Aru
Dimuat di Republika Online Pada Rabu, 16 Mei 2007 8:15:00
Sebuah Dedikasi dari Kepulauan Aru
Laporan:
Sesekali tatapannya menerawang. Kosong. Sedetik kemudian, seulas senyum tampak. Dengan suara agak parau lantaran lelah menempuh perjalanan panjang dari Kepulauan Aru, Maluku, menuju Surabaya, Jawa Timur, dokter Yohanis Parranuan berujar, ''Inilah hidup saya. Semua harus saya jalani apa pun keadaannya.''
Sebagai dokter di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, kehidupan Yohanis adalah kehidupan yang lekat dengan perjalanan jauh. Kehidupan yang akrab pula dengan laut lepas berombak tinggi, bermalam berhari-hari di sebuah pulau kecil, dan terombang-ambing di lautan tanpa bantuan selama beberapa hari.
Bagi Yohanis, itu hanyalah penggalan kisah dokter di daerah pedalaman. Penggalan demi penggalan lain bermunculan ketika bertutur tentang situasi sulit saat mengoperasi pasien di pulau-pulau kecil --dengan peralatan operasi yang minim, air bersih yang langka, lampu penerang seadanya hingga ketiadaan paramedis.
Namun, cobaan pria berusia 46 tahun ini tidak terhenti di situ. ''Saya sudah bercerai tiga tahun lalu,'' ucap Yohanis. Tiga tahun lalu, sang istri melayangkan gugatan cerainya. Berpisah dengan istri, pria kelahiran Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada 1 Agustus 1960 ini juga terpaksa tinggal terpisah dari anak-anaknya. ''Untuk saya, inilah ujian sesungguhnya,'' kata dia.
Tiga dari empat anaknya harus tinggal berjauhan. Anak pertama menempuh pendidikan kedokteran di Cina dan dua anaknya yang lain tinggal di Makassar. Hanya satu anak yang masih bersamanya. Namun, semua itu tidak lantas membuatnya gamang. Dokter Yohanis tetap bertahan dengan profesi yang sudah digelutinya selama 20 tahun. ''Inilah konsekuensi menjadi dokter di daerah terpencil,'' kata dia.
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Aru merupakan kabupaten baru dimekarkan dan termasuk daerah terisolasi, tertinggal, serta kawasan perbatasan. Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Aru dilaksanakan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan peralatan kedokteran yang jauh dari memadai dan kondisi yang terbatas, beberapa dokter pegawai tidak tetap (PTT) yang sempat ditugaskan ke wilayah tersebut memilih pulang kampung.
Kondisi nyaris serupa juga terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dengan enam kecamatan yang memiliki desa terpencil dan berbatasan dengan Malaysia. Karena ketiadaan dokter maupun puskesmas memadai, sejumlah warga terpaksa menyeberang ke Malaysia sekadar berobat.
''Kalau warga yang tidak punya uang, ya berobat ke dukun. Akan tetapi, yang berduit atau menengah ke atas, biasanya pergi ke poliklinik atau rumah sakit di Malaysia. Ini sangat menyedihkan. Namun, faktanya seperti itu,'' tutur Sjachrin Harahap, Kabid Yankes Subdinkes Sambas, Kalbar. ''Banyak warga yang meninggal karena terlambat ditangani,'' lanjut dia.
Dokter Edi Suranto, direktur Bina Kesehatan Komunitas Departemen Kesehatan, dalam pertemuan 'Koordinasi Pelayanan Kesehatan Daerah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar' di Surabaya, Kamis (3/5), mengatakan, masih banyak daerah yang kekurangan dokter atau tenaga paramedis.
Untuk memenuhinya, Departemen Kesehatan akan mengirimkan sekitar 4.000 dokter PTT ke daerah terpencil, berada di perbatasan, atau di pulau terluar. ''Tenaga dokter PTT yang dibutuhkan umumnya dokter umum, dokter spesialis gizi, dan bidan,'' kata Edi.
Setiap tahun sejumlah daerah meminta pemerintah pusat menyediakan tenaga dokter dan perawat. Namun, untuk memenuhinya kerap terkendala. Pada tahun 2006, sebanyak 1.236 dokter PTT telah dikirim ke daerah terpencil. ''Dari satu periode (enam bulan) dibutuhkan dua ribu. Jadi, kalau satu tahun setidaknya butuh empat ribu,'' kata Edi.
Dokter adalah cita-cita Yohanis sejak kecil. Di mata pria berkumis tipis ini, dokter adalah sosok mulia yang bertugas menyelamatkan orang lain. Selepas menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Yohanis ditempatkan di Kepulauan Aru sebagai dokter PTT.
Berkat kinerjanya, terutama lantaran tidak ada dokter yang sanggup tinggal di daerah terpencil, dia diangkat menjadi salah satu kepala puskesmas di kabupaten tersebut. Jabatan itu dipegang setelah satu tahun dia mengabdi sebagai dokter setempat. Enam tahun jabatan itu diembannya, kemudian diangkat menjadi direktur RS Saparua hingga 10 tahun. Sekitar tiga tahun lalu, pemerintah setempat menunjuk dia sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kepulauan Aru.
''Meski masih menjabat sebagai kepala dinas, tapi sehari-hari saya masih merawat sejumlah pasien. Ini yang membuat saya terkadang lelah, kecapaian. Sekarang saja, dua hari saya menderita demam setelah terkena malaria,'' katanya. Berkat dedikasinya pula, dokter Yohanis sudah menerima enam penghargaan dari Pemerintah Indonesia. Terakhir, dia menerima penghargaan Wirakarya Kencana di Bogor pada 1996 setelah berhasil melakukan tubektomi kepada 36 orang dalam waktu cepat --sejak pukul 10.00 pagi hingga pukul 03.00 dini hari.
Senyum sang dokter kembali terlihat. Kali ini, matanya turut berbinar. Dia mengungkap harapan agar makin banyak dokter PTT yang mengikuti jejaknya. ''Supaya warga miskin yang sakit tidak meninggal sia-sia karena terlambat ditangani.'' zaky al hamzah
Sebuah Dedikasi dari Kepulauan Aru
Laporan:
Sesekali tatapannya menerawang. Kosong. Sedetik kemudian, seulas senyum tampak. Dengan suara agak parau lantaran lelah menempuh perjalanan panjang dari Kepulauan Aru, Maluku, menuju Surabaya, Jawa Timur, dokter Yohanis Parranuan berujar, ''Inilah hidup saya. Semua harus saya jalani apa pun keadaannya.''
Sebagai dokter di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, kehidupan Yohanis adalah kehidupan yang lekat dengan perjalanan jauh. Kehidupan yang akrab pula dengan laut lepas berombak tinggi, bermalam berhari-hari di sebuah pulau kecil, dan terombang-ambing di lautan tanpa bantuan selama beberapa hari.
Bagi Yohanis, itu hanyalah penggalan kisah dokter di daerah pedalaman. Penggalan demi penggalan lain bermunculan ketika bertutur tentang situasi sulit saat mengoperasi pasien di pulau-pulau kecil --dengan peralatan operasi yang minim, air bersih yang langka, lampu penerang seadanya hingga ketiadaan paramedis.
Namun, cobaan pria berusia 46 tahun ini tidak terhenti di situ. ''Saya sudah bercerai tiga tahun lalu,'' ucap Yohanis. Tiga tahun lalu, sang istri melayangkan gugatan cerainya. Berpisah dengan istri, pria kelahiran Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada 1 Agustus 1960 ini juga terpaksa tinggal terpisah dari anak-anaknya. ''Untuk saya, inilah ujian sesungguhnya,'' kata dia.
Tiga dari empat anaknya harus tinggal berjauhan. Anak pertama menempuh pendidikan kedokteran di Cina dan dua anaknya yang lain tinggal di Makassar. Hanya satu anak yang masih bersamanya. Namun, semua itu tidak lantas membuatnya gamang. Dokter Yohanis tetap bertahan dengan profesi yang sudah digelutinya selama 20 tahun. ''Inilah konsekuensi menjadi dokter di daerah terpencil,'' kata dia.
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Aru merupakan kabupaten baru dimekarkan dan termasuk daerah terisolasi, tertinggal, serta kawasan perbatasan. Pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Aru dilaksanakan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan peralatan kedokteran yang jauh dari memadai dan kondisi yang terbatas, beberapa dokter pegawai tidak tetap (PTT) yang sempat ditugaskan ke wilayah tersebut memilih pulang kampung.
Kondisi nyaris serupa juga terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dengan enam kecamatan yang memiliki desa terpencil dan berbatasan dengan Malaysia. Karena ketiadaan dokter maupun puskesmas memadai, sejumlah warga terpaksa menyeberang ke Malaysia sekadar berobat.
''Kalau warga yang tidak punya uang, ya berobat ke dukun. Akan tetapi, yang berduit atau menengah ke atas, biasanya pergi ke poliklinik atau rumah sakit di Malaysia. Ini sangat menyedihkan. Namun, faktanya seperti itu,'' tutur Sjachrin Harahap, Kabid Yankes Subdinkes Sambas, Kalbar. ''Banyak warga yang meninggal karena terlambat ditangani,'' lanjut dia.
Dokter Edi Suranto, direktur Bina Kesehatan Komunitas Departemen Kesehatan, dalam pertemuan 'Koordinasi Pelayanan Kesehatan Daerah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar' di Surabaya, Kamis (3/5), mengatakan, masih banyak daerah yang kekurangan dokter atau tenaga paramedis.
Untuk memenuhinya, Departemen Kesehatan akan mengirimkan sekitar 4.000 dokter PTT ke daerah terpencil, berada di perbatasan, atau di pulau terluar. ''Tenaga dokter PTT yang dibutuhkan umumnya dokter umum, dokter spesialis gizi, dan bidan,'' kata Edi.
Setiap tahun sejumlah daerah meminta pemerintah pusat menyediakan tenaga dokter dan perawat. Namun, untuk memenuhinya kerap terkendala. Pada tahun 2006, sebanyak 1.236 dokter PTT telah dikirim ke daerah terpencil. ''Dari satu periode (enam bulan) dibutuhkan dua ribu. Jadi, kalau satu tahun setidaknya butuh empat ribu,'' kata Edi.
Dokter adalah cita-cita Yohanis sejak kecil. Di mata pria berkumis tipis ini, dokter adalah sosok mulia yang bertugas menyelamatkan orang lain. Selepas menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Yohanis ditempatkan di Kepulauan Aru sebagai dokter PTT.
Berkat kinerjanya, terutama lantaran tidak ada dokter yang sanggup tinggal di daerah terpencil, dia diangkat menjadi salah satu kepala puskesmas di kabupaten tersebut. Jabatan itu dipegang setelah satu tahun dia mengabdi sebagai dokter setempat. Enam tahun jabatan itu diembannya, kemudian diangkat menjadi direktur RS Saparua hingga 10 tahun. Sekitar tiga tahun lalu, pemerintah setempat menunjuk dia sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kepulauan Aru.
''Meski masih menjabat sebagai kepala dinas, tapi sehari-hari saya masih merawat sejumlah pasien. Ini yang membuat saya terkadang lelah, kecapaian. Sekarang saja, dua hari saya menderita demam setelah terkena malaria,'' katanya. Berkat dedikasinya pula, dokter Yohanis sudah menerima enam penghargaan dari Pemerintah Indonesia. Terakhir, dia menerima penghargaan Wirakarya Kencana di Bogor pada 1996 setelah berhasil melakukan tubektomi kepada 36 orang dalam waktu cepat --sejak pukul 10.00 pagi hingga pukul 03.00 dini hari.
Senyum sang dokter kembali terlihat. Kali ini, matanya turut berbinar. Dia mengungkap harapan agar makin banyak dokter PTT yang mengikuti jejaknya. ''Supaya warga miskin yang sakit tidak meninggal sia-sia karena terlambat ditangani.'' zaky al hamzah
Tiga Perusahaan Migas Komitmen Bangun SPBG
Tiga Perusahaan Migas Komitmen Bangun SPBG
JAKARTA--Tiga perusahaan migas skala nasional dan internasional menandatangani MoU berisi komitmen pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di wilayah Jakarta. Tiga perusahaan tersebut yakni PT Pertamina (Persero), PT Petronas Niaga Indonesia, dan PT Shell Indonesia. Penyediaan SPBG itu merupakan bagian target pemerintah menekan tingkat polusi udara menjadi 20 persen dalam lima tahun mendatang, karena Jakarta menjadi proyek percontohan program langit biru (blue sky programme).
"Ini merupakan komitmen awal untuk meningkatkan bahan bakar yang ramah lingkungan. Tidak hanya gas, tapi biodiesel dan lain sebagaianya akan turut dikembangkan oleh mereka," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, seusai melihat penandatanganan MoU komitmen pembangunan SPBG dalam acara 'Sosialisasi Aturan dan Program Strategi Pengelolaan Usaha di Bidang Migas dan Air Tanah', di Jakarta, Rabu (5/9). Penandatanganan MoU itu merupakan implementasi Perda No 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
Ketiga perusahaan penandatangan MoU diwakili GM Retail Bussiness PT Petronas Niaga Indonesia, Muhammad Amin bin Abdullah; GM PT Shell Indonesia, Jawwad Cheema; dan General Manager BBM Retail Unit Pemasaran III Pertamina Achmad Faisal. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi DKI Jakarta, Peni Susanti, ikut menandatangani MoU tersebut, disaksikan Wagub Fauzi Bowo.
Penyediaan SPBG, kata Fauzi, merupakan langkah penting untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta yang sudah semakin memprihatinkan. Menurutntya, program pengembangan alat transportasi ramah lingkungan tidak akan berhasil dengan baik tanpa ditunjang dengan ketersediaan sarana SPBG.
"Banyak keluhan dari pengusaha angkutan umum karena tidak ada stasiun SPBG, padahal mereka didorong menyediakan alat transportasi publik berbahan bakar gas. Karena itu, kita perlu road map yang jelas sehingga dapat diketahui kapan semua SPBG itu dapat dibangun,” ujarnya.
Dilaporkan, untuk perusahaan taksi, sebanyak 20 persen armada yang dimiliki dianjurkan menggunakan bahan bakar gas. Sedang pemerintah secara perlahan sudah mengganti alat transportasinya, seperti bus transjakarta, menggunakan bahan bakar gas (BBG). ''Ke depan, program pengadaan mobil dinas berbahan gas akan kita mulai lagi, dulu memang pernah tapi karena terkendala suplai gasnya, program itu tidak berhasil. Sekarang kita mulai lagi,'' jelas Fauzi, sambil menekankan program tersebut sebagai teladan bagi masyarakat dan perusahaan swasta.
Saat ini di wilayah DKI terdapat 274 unit SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) serta 14 SPBG yang tersebar di lima wilayah. Namun, dari ke 14 SPBG tersebut yang beroperasi baru delapan. Ketiga operator tersebut dihimbau untuk menyediakan SPBG berdiri satu kompleks dengan SPBU milik mereka. Namun, perusahaan migas itu terkendala saluran pipa gas dari perusahaan penyumpai gas, misalnya suplai gas dari PT PGN (Persero).
''Misalnya PT Shell, dari delapan SPBU yang mereka miliki, hanya satu unit yang dilewati jalur pipa gas. Tidak mudah bagi operator membangun SPBG, mengingat jalur gas sangat sulit dan membutuhkan anggaran besar,'' papar Peni. Pemprov tidak memberi target pembangunan SPBG, namun ada rewards bagi perusahaan migas yang berhasil membangun SPBG pertama.
''Targetnya hanya 2010 nanti wilayah Jakarta sudah tersedia beberapa SPBG. Sebab, Ditjen Pertambangan Departemen ESDM sudah memberikan bantuan 2.000 sampai 4.000 konverter kit, kalau tidak dimanfaatkan bisa rusak,'' terangnya. Wujud implementasi MoU yang lain, operator yang hendak mengajukan SPBU baru, diminta menyediakan tangki khusus untuk bahan bakar gas. Sejak 2005, sudah ada 80 permohonan izin baru. Untuk izin pendirian SPBG belum ada.
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan di bidang Migas, Pemprov DKI telah menerbitkan beberapa aturan, yaitu Perda No 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan, Keputusan Gubernur No 95 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di DKI Jakarta, dan Peraturan Gubernur No 56 tahun 2007 tentang Perizinan Penyelenggaraan SPBU yang telah beroperasi sebelum berlakunnya Keputusan Gubernur No 95 tahun 2004.
''Jangan sampai Jakarta kalah dengan New Delhi, India. Disana bus metromininya sudah menggunakan bahan bakar gas, meski bentuk fisik bus lebih jelek dibanding bus metromini disini. Ironisnya, India tidak memiliki sumber daya gas, sementara disini ada tapi konsumsi bahan bakar gas sangat sedikit,'' tutur Fauzi. Secara nasional, konsumsi gas baru 26,5 persen, sedang cadangan gas bumi masih bisa dikonsumsi hingga 50 tahun mendatang. Sedang pemanfaatan minyak bumi secara nasional sudah mencapai 54,4 persen. n zaky al hamzah
JAKARTA--Tiga perusahaan migas skala nasional dan internasional menandatangani MoU berisi komitmen pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di wilayah Jakarta. Tiga perusahaan tersebut yakni PT Pertamina (Persero), PT Petronas Niaga Indonesia, dan PT Shell Indonesia. Penyediaan SPBG itu merupakan bagian target pemerintah menekan tingkat polusi udara menjadi 20 persen dalam lima tahun mendatang, karena Jakarta menjadi proyek percontohan program langit biru (blue sky programme).
"Ini merupakan komitmen awal untuk meningkatkan bahan bakar yang ramah lingkungan. Tidak hanya gas, tapi biodiesel dan lain sebagaianya akan turut dikembangkan oleh mereka," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, seusai melihat penandatanganan MoU komitmen pembangunan SPBG dalam acara 'Sosialisasi Aturan dan Program Strategi Pengelolaan Usaha di Bidang Migas dan Air Tanah', di Jakarta, Rabu (5/9). Penandatanganan MoU itu merupakan implementasi Perda No 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
Ketiga perusahaan penandatangan MoU diwakili GM Retail Bussiness PT Petronas Niaga Indonesia, Muhammad Amin bin Abdullah; GM PT Shell Indonesia, Jawwad Cheema; dan General Manager BBM Retail Unit Pemasaran III Pertamina Achmad Faisal. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi DKI Jakarta, Peni Susanti, ikut menandatangani MoU tersebut, disaksikan Wagub Fauzi Bowo.
Penyediaan SPBG, kata Fauzi, merupakan langkah penting untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta yang sudah semakin memprihatinkan. Menurutntya, program pengembangan alat transportasi ramah lingkungan tidak akan berhasil dengan baik tanpa ditunjang dengan ketersediaan sarana SPBG.
"Banyak keluhan dari pengusaha angkutan umum karena tidak ada stasiun SPBG, padahal mereka didorong menyediakan alat transportasi publik berbahan bakar gas. Karena itu, kita perlu road map yang jelas sehingga dapat diketahui kapan semua SPBG itu dapat dibangun,” ujarnya.
Dilaporkan, untuk perusahaan taksi, sebanyak 20 persen armada yang dimiliki dianjurkan menggunakan bahan bakar gas. Sedang pemerintah secara perlahan sudah mengganti alat transportasinya, seperti bus transjakarta, menggunakan bahan bakar gas (BBG). ''Ke depan, program pengadaan mobil dinas berbahan gas akan kita mulai lagi, dulu memang pernah tapi karena terkendala suplai gasnya, program itu tidak berhasil. Sekarang kita mulai lagi,'' jelas Fauzi, sambil menekankan program tersebut sebagai teladan bagi masyarakat dan perusahaan swasta.
Saat ini di wilayah DKI terdapat 274 unit SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) serta 14 SPBG yang tersebar di lima wilayah. Namun, dari ke 14 SPBG tersebut yang beroperasi baru delapan. Ketiga operator tersebut dihimbau untuk menyediakan SPBG berdiri satu kompleks dengan SPBU milik mereka. Namun, perusahaan migas itu terkendala saluran pipa gas dari perusahaan penyumpai gas, misalnya suplai gas dari PT PGN (Persero).
''Misalnya PT Shell, dari delapan SPBU yang mereka miliki, hanya satu unit yang dilewati jalur pipa gas. Tidak mudah bagi operator membangun SPBG, mengingat jalur gas sangat sulit dan membutuhkan anggaran besar,'' papar Peni. Pemprov tidak memberi target pembangunan SPBG, namun ada rewards bagi perusahaan migas yang berhasil membangun SPBG pertama.
''Targetnya hanya 2010 nanti wilayah Jakarta sudah tersedia beberapa SPBG. Sebab, Ditjen Pertambangan Departemen ESDM sudah memberikan bantuan 2.000 sampai 4.000 konverter kit, kalau tidak dimanfaatkan bisa rusak,'' terangnya. Wujud implementasi MoU yang lain, operator yang hendak mengajukan SPBU baru, diminta menyediakan tangki khusus untuk bahan bakar gas. Sejak 2005, sudah ada 80 permohonan izin baru. Untuk izin pendirian SPBG belum ada.
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan di bidang Migas, Pemprov DKI telah menerbitkan beberapa aturan, yaitu Perda No 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan, Keputusan Gubernur No 95 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di DKI Jakarta, dan Peraturan Gubernur No 56 tahun 2007 tentang Perizinan Penyelenggaraan SPBU yang telah beroperasi sebelum berlakunnya Keputusan Gubernur No 95 tahun 2004.
''Jangan sampai Jakarta kalah dengan New Delhi, India. Disana bus metromininya sudah menggunakan bahan bakar gas, meski bentuk fisik bus lebih jelek dibanding bus metromini disini. Ironisnya, India tidak memiliki sumber daya gas, sementara disini ada tapi konsumsi bahan bakar gas sangat sedikit,'' tutur Fauzi. Secara nasional, konsumsi gas baru 26,5 persen, sedang cadangan gas bumi masih bisa dikonsumsi hingga 50 tahun mendatang. Sedang pemanfaatan minyak bumi secara nasional sudah mencapai 54,4 persen. n zaky al hamzah
BPOM Usul Formalin Dicampur Cairan Bitrex
BPOM Usul Formalin Dicampur Cairan Bitrex
JAKARTA--Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan penambahan zat bitrex didalam formalin. Dengan penambahan zat yang rasanya sangat getir tersebut, bisa membuat makanan menjadi pahit, sehingga formalin tidak bisa digunakan untuk dicampurkan atau dilapisi pada makanan.
''Pemberian zat ini supaya tidak ada lagi makanan mengandung formalin. Dengan begitu, masyarakat merasa terjamin dan aman dari campuran formalin di makanan mereka,'' ujar Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Husniah Rubiana Thamrin Akib, usai Diskusi bertema 'Langkah Bersama Menuju Indonesia Bebas Obat Palsu' di Jakarta, Senin (3/9). Dengan penambahan zat bitrex, otomatis zat yang biasa dipakai untuk mengawetkan jenazah tersebut tidak dapat dipergunakan lagi untuk produk makanan seperti tahu, bakso, ikan dan mi basah.
"Produsen atau pedagang yang nakal umumnya mengawetkan makanan tersebut dengan formalin, katanya. Bitrex adalah zat yang paling pahit sedunia. Husniah menjelaskan, usulan penggunaan bitrex pada formalin itu berasal dari Badan POM Srilanka, yang berhasil menumpas peredaran formalin pada makanan di negara mereka.
Biaya penggunaan bitrex untuk dicampur dengan formalin sangat murah. "Harga bitrex per 1 ppm, hanya Rp5.500," katanya sambil menambahkan, 1 ppm (part per million adalah kurang dari setengah sendok makan) dan ini sudah cukup untuk membuat pahit bila dicampur dengan 1 ton formalin. Ditegaskan, penggunaan bahan formalin sebenarnya hanya untuk produk furnitur dan tekstil (garmen), dan tidak diperbolehkan untuk makanan.
Sebenarnya, usulan penambahan zat bitrex untuk formalin, kata Husniah, sudah diajukan BPOM pada akhir 2006 lalu kepada Departemen Perindustrian (Depperin) untuk penggunaan bahan baku lokal dan Departemen Perdagangan (Depdag), untuk penggunaan bahan baku impor. Dalam laporan tertulis di dua departemen tersebut, Husniah menyampaikan, dengan cukup ditambahkan satu mililiter pada campuran air, maka rasanya sudah getir, dan sangat tidak enak untuk dikonsumsi.
''Sehingga makanan jadi pahit. Cuma yang berwenang memberikan izin penggunaan bahan ini ada di dua departemen tersebut, kami hanya mengajukan usul. Sayangnya, sampai saat ini usulan kami belum direspon, justru dari Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat yang dalam waktu dekat meminta kami memaparkan hasil uji coba penambahan zat bitrex ke cairan formalin,'' ungkap Husniah, yang berharap dua departemen ini segera merespon, sehingga segera diimplementasikan pada cairan formalin.
''Dengan adanya penambahan zat bitrex di cairan formalin, maka hanya bisa digunakan untuk furnitur dan tekstile, bukan untuk makanan,'' tandasnya. zaky al hamzah
JAKARTA--Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan penambahan zat bitrex didalam formalin. Dengan penambahan zat yang rasanya sangat getir tersebut, bisa membuat makanan menjadi pahit, sehingga formalin tidak bisa digunakan untuk dicampurkan atau dilapisi pada makanan.
''Pemberian zat ini supaya tidak ada lagi makanan mengandung formalin. Dengan begitu, masyarakat merasa terjamin dan aman dari campuran formalin di makanan mereka,'' ujar Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Husniah Rubiana Thamrin Akib, usai Diskusi bertema 'Langkah Bersama Menuju Indonesia Bebas Obat Palsu' di Jakarta, Senin (3/9). Dengan penambahan zat bitrex, otomatis zat yang biasa dipakai untuk mengawetkan jenazah tersebut tidak dapat dipergunakan lagi untuk produk makanan seperti tahu, bakso, ikan dan mi basah.
"Produsen atau pedagang yang nakal umumnya mengawetkan makanan tersebut dengan formalin, katanya. Bitrex adalah zat yang paling pahit sedunia. Husniah menjelaskan, usulan penggunaan bitrex pada formalin itu berasal dari Badan POM Srilanka, yang berhasil menumpas peredaran formalin pada makanan di negara mereka.
Biaya penggunaan bitrex untuk dicampur dengan formalin sangat murah. "Harga bitrex per 1 ppm, hanya Rp5.500," katanya sambil menambahkan, 1 ppm (part per million adalah kurang dari setengah sendok makan) dan ini sudah cukup untuk membuat pahit bila dicampur dengan 1 ton formalin. Ditegaskan, penggunaan bahan formalin sebenarnya hanya untuk produk furnitur dan tekstil (garmen), dan tidak diperbolehkan untuk makanan.
Sebenarnya, usulan penambahan zat bitrex untuk formalin, kata Husniah, sudah diajukan BPOM pada akhir 2006 lalu kepada Departemen Perindustrian (Depperin) untuk penggunaan bahan baku lokal dan Departemen Perdagangan (Depdag), untuk penggunaan bahan baku impor. Dalam laporan tertulis di dua departemen tersebut, Husniah menyampaikan, dengan cukup ditambahkan satu mililiter pada campuran air, maka rasanya sudah getir, dan sangat tidak enak untuk dikonsumsi.
''Sehingga makanan jadi pahit. Cuma yang berwenang memberikan izin penggunaan bahan ini ada di dua departemen tersebut, kami hanya mengajukan usul. Sayangnya, sampai saat ini usulan kami belum direspon, justru dari Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat yang dalam waktu dekat meminta kami memaparkan hasil uji coba penambahan zat bitrex ke cairan formalin,'' ungkap Husniah, yang berharap dua departemen ini segera merespon, sehingga segera diimplementasikan pada cairan formalin.
''Dengan adanya penambahan zat bitrex di cairan formalin, maka hanya bisa digunakan untuk furnitur dan tekstile, bukan untuk makanan,'' tandasnya. zaky al hamzah
Rabu, 05 September 2007
Menebar Narkoba dari Balik Penjara
(Tulisan Pertama)
Menebar Narkoba dari Balik Jeruji Lapas
Catatan BNN menyebutkan puluhan napi di LP Cipinang mengendalikan narkoba.
Seorang wanita berparas cantik terlibat pembicaraan melalui hand phone (HP) ''Barang sudah tersedia, sekarang apakah bapak-bapak menyediakan uangnya,'' tanyanya. Lalu diiyakan lawan bicaranya.
Pertemuan disepakati kamar nomor 304, Hotel Santika,Jakarta Barat. Pertemuan terjadi pukul 16.20 WIB. Selain wanita itu, di kamar hotel sudah ada seorang warga asing asal Nepal. Keduanya memerhatikan secara hati-hati lelaki yang akan menemuinya. Tamaram cahaya yang menyinari ruangan membuat suasana sangat kelam.
Sepuluh menit kemudian, ruang kamar dipenuhi beberapa orang yang ternyata polisi dari Satuan Unit Narkotika Mabes Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). ''Angkat tangan! Anda berdua kami tangkap!,'' teriak Kombes Pol Siswandi, Kepala Unit II Narkotik Direktorat IV/Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri, yang memimpin operasi tersebut.
Saat penggeledahan pada 26 Maret 2007 sore itu, wanita itu mengaku bernama Eliza, sedang laki-laki berkulit hitam bernama Gopal Sherpa. Di kamar hotel itu, polisi menyita koper hitam berisi 650 gram shabu-shabu, dua unit handphone (HP), dan tas hitam. Belakangan polisi mengetahui jika keduanya adalah kaki tangan bandar narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Narkotika Cipinang, Jakarta Timur.
Keduanya tertangkap basah ketika sedang bertransaksi dengan polisi yang melakukan operasi under cover buy (penyamaran). Transaksi berlangsung sekitar sebulan lebih, sebelum akhirnya polisi cukup bukti untuk membekuk keduanya. Padahal bila transaksi sukses, keduanya menerima Rp 650 juta. Sebanyak Rp 610 juta akan disetorkan ke Budi, dan sisanya Rp 40 juta diserahkan ke Thomas.
Eliza dikenal sebagai wanita simpanan Thomas Borizki, warga negara Austria. Sedang Gopal merupakan tangan kanan Budi, WNA asal Nepal. Thomas baru menjalani hukuman setengah tahun di LP Cipinang, karena kepemilikan heroin. Sebelumnya, Thomas pernah mendekam di penjara selama empat tahun dalam kasus sama. Sedang Budi sudah menjalani hukuman empat tahun dari vonis enam tahun, karena kasus kepemilikan heroin.
Kendati mendekam di lapas, Thomas dan Budi masih piawai dalam mengendalikan transaksi narkoba. Budi bertugas sebagai pemilik barang haram, sedang Thomas -- melalui anak buahnya -- mencarikan pemasar atau konsumen. Mencium sindikat keduanya, polisi memasang jaring. Petugas mengaku membutuhkan barang dan disanggupi Thomas. Kontak dengan Eliza berlangsung. Eliza meminta uang cash Rp 1 miliar, sebagai bukti keseriusan dan transaksi di muka. Petugas hanya sanggup menyediakan Rp 200 juta, sebagai uang muka.
Eliza setuju. Thomas menemui Budi, kalau ada orang yang butuhkan shabu. Budi mengontak Gopal. Mendapat 'tugas' Budi, Gopal terbang ke Singapura, pada 20 Maret dan menginap di Hotel Royal India. Di hotel dengan tarif 34 dolar Singapura per hari itu, Gopal bertemu Amar Gurung, seorang gembong mafia narkotika asal Nepal. Seusai menyerahkan shabu-shabu ke Gopal, Gurung terbang ke Thailand. Sedang Gopal, menuju Batam dengan menumpang Ferry.
Perjalanan dilanjutkan dengan pesawat terbang. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 10.40 WIB, Gopal menuju ke Hotel Cempaka Sari. Di kamar Nomor 228, Gopal menginap lima hari sambil menunggu perintah dari Budi. ''Setiap langkah Gopal dikendalikan Budi dari balik terali besi. Kapan berangkat, naik apa, tidur dimana dan kapan harus bergerak menemui Eliza. Semuanya dikendalikan dari LP Cipinang,'' ujar Siswandi, kepada Republika, di kantornya, Selasa (29/5).
Direktur Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terencana Mabes Polri, Brigjen Pol Indradi Thanos mengatakan, Eliza dan Gopal ditahan di Mabes Polri, sedang Thomas dan Budi masih mendekam di LP Cipinang, sambil berkoodinasi dengan Kepala Lapas.
Jaringan narkoba Nepal di Indonesia menggantikan 'tahta' jaringan narkoba asal Nigeria yang hengkang pascaoperasi Paniki 2006 (Operasi Kulit Hitam). Thomas dan Budi ketika diperiksa, mengakui kalau Eliza dan Gopal merupakan suruhan mereka. Menurut Siswandi yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana Operasi Badan Narkotika Nasional (BNN), sindikat peredaran narkoba yang dikendalikan dari balik sel sudah berlangsung lama. Tidak hanya bandar, pengedar dan kurir yang menjadi napi pun bisa melakukannya. Modalnya cuma bisa berkomunikasi dengan dunia luar lapas.
Caranya? bisa menggunakan handphone (HP) atau meminta bantuan oknum petugas sipir atau petugas keamanan. Bisa pula melalui kerabat yang berkunjung. ''Pokoknya ada komunikasi, transaksi di luar bisa dikendalikan,'' jelas Siswandi. Siswandi mencurigai kepemilikan HP napi. Menurutnya, ada tiga model. Pertama, napi tersebut memiliki HP dan sim card; kedua, hanya memiliki sim card; dan ketiga tidak memiliki HP ataupun sim card. Tapi, dipinjami oknum petugas sipir.
Ingat Akuang alias Samin Iwan? Pemilik PT Sang Putra Wimas Jaya, perusahaan ekspor impor yang dikenal sebagai raja narkoba tahun 2006 karena terbukti memiliki 955 kilogram shabu-shabu yang diselundupkan lewat jalur laut. Selama mendekam di LP Tangerang untuk mengikuti persidangan, Akuang masih menjalin kontak langsung dengan jaringannya hingga 74 kali pada tiga pihak. Satu kontak terhubung di nomor yang diketahui milik Ahua, buronan narkoba Polda Metro Jaya yang kabur ke Hong Kong. Di luar kontak langsung, terjadi tingkat kepadatan lalu lintas (traffic) telepon sebanyak 100 kali, dari puluhan orang yang tergabung dalam sindikat ini.
''Ini menunjukkan bagaimana jaringan mereka tetap beroperasi, meski ''big bos''-nya ditahan,'' jelas Siswandi.
Dia mencontohkan kasus Thomas. Hanya dalam hitungan 10 menit, dia tahu Eliza ditangkap petugas. ''Ada orang di hotel yang mengontak Thomas dan, kemudian Thomas mengontak balik ke Eliza.''
Republika sempat mengontak salah satu mantan napi narkoba di LP Cipinang yang baru bebas empat bulan. Sebut saja Andi, pria berkewarganegaraan asing asal Afrika itu membenarkan adanya napi yang mempunyai HP dengan mudah. Ada pula yang hanya mempunyai sim card, namun HP disediakan oknum petugas. ''Tapi ada pula, petugas sipir menyediakan diri HP-nya dipinjam napi. Bila ada napi yang punya HP, biasanya masuk ke LP lewat pengunjung, itupun sepengetahuan petugas.'' Sebagai kompensasi kepemilikan HP, kata Andi, napi menyetor upeti Rp 100 ribu hingga Rp 400 ribu tiap bulan kepada oknum petugas.
Rupanya Andi belum kapok berjualan barang haram. ''Ya, buat makan lah bang. Kerja apalagi saya,'' katanya. Padahal, sejak ditangkap di Bali karena kasus kepemilikan narkoba, Andi harus meringkuk di sel selama 12 tahun. Saat ini, dia masih memiliki kontak dengan empat napi di LP Cipinang dan tentunya mengendalikan peredaran narkoba.
Mantan napi lain lulusan LP Cipinang mengaku sudah tidak lagi berprofesi menjual barang haram itu. Selain di LP Cipinang, dia mengaku pernah mendekam di LP Krobokan Bali dan LP Tangerang, dan masih menjalin kontak dengan rekan-rekannya. ''Rekan-rekan saya masih bertransaksi, tapi saya putuskan berhenti,'' ucap pria yang tak mau disebut namanya.
Catatan BNN di tahun 2006, 80 bandar dan pengedar narkoba yang menjalani hukuman mati dan pidana seumur hidup ditahan di LP Cipinang, LP Tangerang dan LP Salemba. Rinciannya, 65 napi divonis mati, sisanya hukuman seumur hidup. Dari 80 napi itu, 44 orang diantaranya masih mengendalikan transaksi narkoba dari balik sel.
n zaky al hamzah
Fakta Angka
44 Napi yang masih mengendalikan narkoba di LP Cipinang.
(Tulisan Kedua)
'Pisahkan dari Dunia Luar'
Beragam upaya dilakukan pemerintah memutus rantai jaringan narkoba di lapas atau rutan. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan, hal tersebut bisa terjadi bila para pengedar maupun bandar yang divonis mati atau hukuman seumur hidup, harus dipisahkan dari dunia luar. Tujuannya agar mereka tidak bisa berhubungan dengan jaringannya.
''Misalnya dipindahkan ke Rutan Khusus Narkotika di Pulau Nusakambangan,'' ucap Kepala Pelaksana Operasi BNN, Kombes Pol Siswandi, Selasa (29/5).
Kedua, BNN mengusulkan supaya ada hukuman diperberat bagi terpidana untuk kasus-kasus tertentu. Pemerintah juga harus menyusun RUU UU Antinarkoba, sebagai gabungan UU Narkotika Nomor 22 tahun 1997 dengan UU Psikotropika, supaya tidak rancu.
Ada 13 Lapas Khusus Narkotika di seluruh Indonesia. Yakni, Lapas Khusus Narkotika Pematang Siantar, Lapas Khusus Narkotika Lubuk Linggau, Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta, Lapas Khusus Narkotika Bandarlampung, Lapas Khusus Narkotika Soekarno Hatta, Bandung, Lapas Khusus Narkotika Besi Nusa Kambangan, Lapas Khusus Narkotika Madiun, Lapas Khusus Narkotika Pamekasan, Lapas Khusus Narkotika Krobokan, Bali, Lapas Khusus Narkotika Maros, Lapas Khusus Narkotika Abepura, Lapas Khusus Narkotika Cirebon, dan Lapas Khusus Narkotika Martapura.
Kasubdit Kemitraan Direktorat Bina Khusus Narkotika Ditjen Pemasyarakatan Dephukham, Muqowimul Aman, mengatakan dari 13 tempat tersebut yang berfungsi secara utuh sebagai lapas narkotika baru empat tempat. Yakni Lapas Cipinang,Jakarta, Bandarlampung, Besi -Nusakambangan, dan Cirebon. Sisanya masih tercampur dengan napi kasus umum.
Ditjen Pemasyarakatan berharap kesemua lapas narkotika benar-benar diisi napi kasus narkotika. ''Jadi tidak tercampur dengan tahanan umum. Seperti lapas narkotika di Madiun. Penghuni lapas ini sejumlah 60 persennya terkait dengan kasus narkotika dan 40 persen non narkotika.''
Rencananya, sejumlah napi bandar narkoba yang sudah divonis mati akan dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security (SMS). Hingga pertengahan Agustus 2006, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia secara keseluruhan berjumlah 116.200 orang. Dari jumlah tersebut, 25.096 atau sekitar 24,45 persen merupakan narapidana atau tahanan kasus narkoba. Narapidana atau tahanan yang merupakan pecandu sebesar 19.123 orang, 5.647 orang adalah pengedar dan 326 sisanya berstatus produsen.
Cara lain, memasang jammer di berbagai lapas atau rutan, dan pelarangan penggunaan HP bagi penghuni lapas atau rutan. Memasangan CCTV, menjalankan terapi dan rehabilitasi bagi napi yang masih terinfeksi narkoba dengan menggunakan metode Terapeutic Community (TC), Peer Education, Narcotic Anounimous, dan Criminon.
Ditjen Pemasyarakatan, tambah Kasubdit Penyuluhan Hukum Direktorat Bina Khusus Narkotika Ditjen Pemasyarakatan Dephukham Syahrir, juga menetapkan program Bebas Peredaran Uang (BPU), melaksanakan operasi Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) internal maupun eksternal.
''Petugas lapas dan rutan juga terus diminta mengawasi barang-barang milik pengunjung, jangan sampai narkoba atau alat komunikasi lolos masuk,'' ujar Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan M Akbar Hadiprabowo. n zak
(Tulisan Ketiga)
Kasusnya Mirip Seperti di AS
Kasus peredaran gelap narkotika yang dikendalikan dari lapas pernah dialami di negara adidaya Amerika Serikat (AS). Menurut Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta, Sudirman, di AS kasus ini terjadi tahun 1930-an. Pada saat itu, peredaran narkoba sangat marak terjadi di seluruh penjara di AS. Apalagi, kebijakan di negara tersebut hanya memenjarakan pemakai, kurir, pengedar, dan bandar di penjara.
''Akibatnya jumlah tahanan dan napi terus bertambah, hingga menumpuk dari 4.000 sampai 5.000 tahanan/napi setiap lapas. Ini tentu menimbulkan masalah baru. Saat ini, kondisi penjara di Indonesia (sudah) mirip seperti di AS tahun 1930-an itu,'' ujar Sudirman, Jumat (1/6) sore.
Menurut dia, persoalan peredaran narkoba dari dan keluar penjara sangat pelik. Pertama, para pengguna, kurir, pengedar dan bandar umumnya dicampur di satu lapas. Ini bisa menimbulkan pembentukan jaringan baru. Lebih parah jika tahanan dan napi kasus non narkoba (pidana umum) dicampur jadi satu dengan tahanan dan napi kasus narkoba. ''Yang tidak tahu dunia narkoba, akan tertarik dan menjadi bagian sindikatnya.''
Faktor lain, jumlah uang yang beredar dalam bisnis sangat besar. BNN mencatat, bisnis narkoba mencapai Rp 12 triliun setiap tahunnya. Tidak salah, jika oknum sipir maupun petugas keamanan tergiur menjadi kaki tangan atau informan jaringan narkoba di dalam lapas. Setiap BNP akan melakukan penggerebekan, jaringan di lapas sudah mendapat bocoran. Hasilnya? dapat ditebak. ''Petugas tidak menemukan barang bukti narkoba.''
Menurutnya, meski bandarnya ditahan, namun 'sel' jaringan ini tetap beroperasi. Selain memanfaatkan oknum sipir atau petugas keamanan, jaringan ini melibatkan keluarga atau rekan bisnis bandar yang masih ada di luar Lapas.
Ketua BNP DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, penanganan masalah ini harus dilakukan secara komprehensif. Bahkan untuk memberantasnya perlu ditingkatkan sampai level Departemen Hukum dan HAM. "Karena lembaga pemasyarakatan ada di bawah wilayah kerja Departemen Hukum dan HAM," ujar Fauzi, Kamis (31/5).
Katanya, pernah terbetik ide menghilangkan peredaran narkotika di LP harus diawali dari sarangnya langsung. Kenyataannya banyak narapidana yang menjadi pengedar narkotika. Melihat kondisi tersebut, Fauzi merasa kerja sama BNP perlu dijalin dengan lembaga yang lebih tinggi dari institusi pemasyarakatan. "Itu cara yang paling efektif," katanya.
Peredaran narkotika di LP kerap kali terkait permainan oknum yang bekerja dalam LP. Kendati setiap LP dilengkapi alat pengamanan superketat seperti sinar X, detektor logam, serta jammer atau alat pemutus sambungan telepon selular dari luar maupun dalam lembaga pemasyarakatan. zak/ind
Menebar Narkoba dari Balik Jeruji Lapas
Catatan BNN menyebutkan puluhan napi di LP Cipinang mengendalikan narkoba.
Seorang wanita berparas cantik terlibat pembicaraan melalui hand phone (HP) ''Barang sudah tersedia, sekarang apakah bapak-bapak menyediakan uangnya,'' tanyanya. Lalu diiyakan lawan bicaranya.
Pertemuan disepakati kamar nomor 304, Hotel Santika,Jakarta Barat. Pertemuan terjadi pukul 16.20 WIB. Selain wanita itu, di kamar hotel sudah ada seorang warga asing asal Nepal. Keduanya memerhatikan secara hati-hati lelaki yang akan menemuinya. Tamaram cahaya yang menyinari ruangan membuat suasana sangat kelam.
Sepuluh menit kemudian, ruang kamar dipenuhi beberapa orang yang ternyata polisi dari Satuan Unit Narkotika Mabes Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). ''Angkat tangan! Anda berdua kami tangkap!,'' teriak Kombes Pol Siswandi, Kepala Unit II Narkotik Direktorat IV/Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri, yang memimpin operasi tersebut.
Saat penggeledahan pada 26 Maret 2007 sore itu, wanita itu mengaku bernama Eliza, sedang laki-laki berkulit hitam bernama Gopal Sherpa. Di kamar hotel itu, polisi menyita koper hitam berisi 650 gram shabu-shabu, dua unit handphone (HP), dan tas hitam. Belakangan polisi mengetahui jika keduanya adalah kaki tangan bandar narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Narkotika Cipinang, Jakarta Timur.
Keduanya tertangkap basah ketika sedang bertransaksi dengan polisi yang melakukan operasi under cover buy (penyamaran). Transaksi berlangsung sekitar sebulan lebih, sebelum akhirnya polisi cukup bukti untuk membekuk keduanya. Padahal bila transaksi sukses, keduanya menerima Rp 650 juta. Sebanyak Rp 610 juta akan disetorkan ke Budi, dan sisanya Rp 40 juta diserahkan ke Thomas.
Eliza dikenal sebagai wanita simpanan Thomas Borizki, warga negara Austria. Sedang Gopal merupakan tangan kanan Budi, WNA asal Nepal. Thomas baru menjalani hukuman setengah tahun di LP Cipinang, karena kepemilikan heroin. Sebelumnya, Thomas pernah mendekam di penjara selama empat tahun dalam kasus sama. Sedang Budi sudah menjalani hukuman empat tahun dari vonis enam tahun, karena kasus kepemilikan heroin.
Kendati mendekam di lapas, Thomas dan Budi masih piawai dalam mengendalikan transaksi narkoba. Budi bertugas sebagai pemilik barang haram, sedang Thomas -- melalui anak buahnya -- mencarikan pemasar atau konsumen. Mencium sindikat keduanya, polisi memasang jaring. Petugas mengaku membutuhkan barang dan disanggupi Thomas. Kontak dengan Eliza berlangsung. Eliza meminta uang cash Rp 1 miliar, sebagai bukti keseriusan dan transaksi di muka. Petugas hanya sanggup menyediakan Rp 200 juta, sebagai uang muka.
Eliza setuju. Thomas menemui Budi, kalau ada orang yang butuhkan shabu. Budi mengontak Gopal. Mendapat 'tugas' Budi, Gopal terbang ke Singapura, pada 20 Maret dan menginap di Hotel Royal India. Di hotel dengan tarif 34 dolar Singapura per hari itu, Gopal bertemu Amar Gurung, seorang gembong mafia narkotika asal Nepal. Seusai menyerahkan shabu-shabu ke Gopal, Gurung terbang ke Thailand. Sedang Gopal, menuju Batam dengan menumpang Ferry.
Perjalanan dilanjutkan dengan pesawat terbang. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 10.40 WIB, Gopal menuju ke Hotel Cempaka Sari. Di kamar Nomor 228, Gopal menginap lima hari sambil menunggu perintah dari Budi. ''Setiap langkah Gopal dikendalikan Budi dari balik terali besi. Kapan berangkat, naik apa, tidur dimana dan kapan harus bergerak menemui Eliza. Semuanya dikendalikan dari LP Cipinang,'' ujar Siswandi, kepada Republika, di kantornya, Selasa (29/5).
Direktur Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terencana Mabes Polri, Brigjen Pol Indradi Thanos mengatakan, Eliza dan Gopal ditahan di Mabes Polri, sedang Thomas dan Budi masih mendekam di LP Cipinang, sambil berkoodinasi dengan Kepala Lapas.
Jaringan narkoba Nepal di Indonesia menggantikan 'tahta' jaringan narkoba asal Nigeria yang hengkang pascaoperasi Paniki 2006 (Operasi Kulit Hitam). Thomas dan Budi ketika diperiksa, mengakui kalau Eliza dan Gopal merupakan suruhan mereka. Menurut Siswandi yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana Operasi Badan Narkotika Nasional (BNN), sindikat peredaran narkoba yang dikendalikan dari balik sel sudah berlangsung lama. Tidak hanya bandar, pengedar dan kurir yang menjadi napi pun bisa melakukannya. Modalnya cuma bisa berkomunikasi dengan dunia luar lapas.
Caranya? bisa menggunakan handphone (HP) atau meminta bantuan oknum petugas sipir atau petugas keamanan. Bisa pula melalui kerabat yang berkunjung. ''Pokoknya ada komunikasi, transaksi di luar bisa dikendalikan,'' jelas Siswandi. Siswandi mencurigai kepemilikan HP napi. Menurutnya, ada tiga model. Pertama, napi tersebut memiliki HP dan sim card; kedua, hanya memiliki sim card; dan ketiga tidak memiliki HP ataupun sim card. Tapi, dipinjami oknum petugas sipir.
Ingat Akuang alias Samin Iwan? Pemilik PT Sang Putra Wimas Jaya, perusahaan ekspor impor yang dikenal sebagai raja narkoba tahun 2006 karena terbukti memiliki 955 kilogram shabu-shabu yang diselundupkan lewat jalur laut. Selama mendekam di LP Tangerang untuk mengikuti persidangan, Akuang masih menjalin kontak langsung dengan jaringannya hingga 74 kali pada tiga pihak. Satu kontak terhubung di nomor yang diketahui milik Ahua, buronan narkoba Polda Metro Jaya yang kabur ke Hong Kong. Di luar kontak langsung, terjadi tingkat kepadatan lalu lintas (traffic) telepon sebanyak 100 kali, dari puluhan orang yang tergabung dalam sindikat ini.
''Ini menunjukkan bagaimana jaringan mereka tetap beroperasi, meski ''big bos''-nya ditahan,'' jelas Siswandi.
Dia mencontohkan kasus Thomas. Hanya dalam hitungan 10 menit, dia tahu Eliza ditangkap petugas. ''Ada orang di hotel yang mengontak Thomas dan, kemudian Thomas mengontak balik ke Eliza.''
Republika sempat mengontak salah satu mantan napi narkoba di LP Cipinang yang baru bebas empat bulan. Sebut saja Andi, pria berkewarganegaraan asing asal Afrika itu membenarkan adanya napi yang mempunyai HP dengan mudah. Ada pula yang hanya mempunyai sim card, namun HP disediakan oknum petugas. ''Tapi ada pula, petugas sipir menyediakan diri HP-nya dipinjam napi. Bila ada napi yang punya HP, biasanya masuk ke LP lewat pengunjung, itupun sepengetahuan petugas.'' Sebagai kompensasi kepemilikan HP, kata Andi, napi menyetor upeti Rp 100 ribu hingga Rp 400 ribu tiap bulan kepada oknum petugas.
Rupanya Andi belum kapok berjualan barang haram. ''Ya, buat makan lah bang. Kerja apalagi saya,'' katanya. Padahal, sejak ditangkap di Bali karena kasus kepemilikan narkoba, Andi harus meringkuk di sel selama 12 tahun. Saat ini, dia masih memiliki kontak dengan empat napi di LP Cipinang dan tentunya mengendalikan peredaran narkoba.
Mantan napi lain lulusan LP Cipinang mengaku sudah tidak lagi berprofesi menjual barang haram itu. Selain di LP Cipinang, dia mengaku pernah mendekam di LP Krobokan Bali dan LP Tangerang, dan masih menjalin kontak dengan rekan-rekannya. ''Rekan-rekan saya masih bertransaksi, tapi saya putuskan berhenti,'' ucap pria yang tak mau disebut namanya.
Catatan BNN di tahun 2006, 80 bandar dan pengedar narkoba yang menjalani hukuman mati dan pidana seumur hidup ditahan di LP Cipinang, LP Tangerang dan LP Salemba. Rinciannya, 65 napi divonis mati, sisanya hukuman seumur hidup. Dari 80 napi itu, 44 orang diantaranya masih mengendalikan transaksi narkoba dari balik sel.
n zaky al hamzah
Fakta Angka
44 Napi yang masih mengendalikan narkoba di LP Cipinang.
(Tulisan Kedua)
'Pisahkan dari Dunia Luar'
Beragam upaya dilakukan pemerintah memutus rantai jaringan narkoba di lapas atau rutan. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan, hal tersebut bisa terjadi bila para pengedar maupun bandar yang divonis mati atau hukuman seumur hidup, harus dipisahkan dari dunia luar. Tujuannya agar mereka tidak bisa berhubungan dengan jaringannya.
''Misalnya dipindahkan ke Rutan Khusus Narkotika di Pulau Nusakambangan,'' ucap Kepala Pelaksana Operasi BNN, Kombes Pol Siswandi, Selasa (29/5).
Kedua, BNN mengusulkan supaya ada hukuman diperberat bagi terpidana untuk kasus-kasus tertentu. Pemerintah juga harus menyusun RUU UU Antinarkoba, sebagai gabungan UU Narkotika Nomor 22 tahun 1997 dengan UU Psikotropika, supaya tidak rancu.
Ada 13 Lapas Khusus Narkotika di seluruh Indonesia. Yakni, Lapas Khusus Narkotika Pematang Siantar, Lapas Khusus Narkotika Lubuk Linggau, Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta, Lapas Khusus Narkotika Bandarlampung, Lapas Khusus Narkotika Soekarno Hatta, Bandung, Lapas Khusus Narkotika Besi Nusa Kambangan, Lapas Khusus Narkotika Madiun, Lapas Khusus Narkotika Pamekasan, Lapas Khusus Narkotika Krobokan, Bali, Lapas Khusus Narkotika Maros, Lapas Khusus Narkotika Abepura, Lapas Khusus Narkotika Cirebon, dan Lapas Khusus Narkotika Martapura.
Kasubdit Kemitraan Direktorat Bina Khusus Narkotika Ditjen Pemasyarakatan Dephukham, Muqowimul Aman, mengatakan dari 13 tempat tersebut yang berfungsi secara utuh sebagai lapas narkotika baru empat tempat. Yakni Lapas Cipinang,Jakarta, Bandarlampung, Besi -Nusakambangan, dan Cirebon. Sisanya masih tercampur dengan napi kasus umum.
Ditjen Pemasyarakatan berharap kesemua lapas narkotika benar-benar diisi napi kasus narkotika. ''Jadi tidak tercampur dengan tahanan umum. Seperti lapas narkotika di Madiun. Penghuni lapas ini sejumlah 60 persennya terkait dengan kasus narkotika dan 40 persen non narkotika.''
Rencananya, sejumlah napi bandar narkoba yang sudah divonis mati akan dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security (SMS). Hingga pertengahan Agustus 2006, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia secara keseluruhan berjumlah 116.200 orang. Dari jumlah tersebut, 25.096 atau sekitar 24,45 persen merupakan narapidana atau tahanan kasus narkoba. Narapidana atau tahanan yang merupakan pecandu sebesar 19.123 orang, 5.647 orang adalah pengedar dan 326 sisanya berstatus produsen.
Cara lain, memasang jammer di berbagai lapas atau rutan, dan pelarangan penggunaan HP bagi penghuni lapas atau rutan. Memasangan CCTV, menjalankan terapi dan rehabilitasi bagi napi yang masih terinfeksi narkoba dengan menggunakan metode Terapeutic Community (TC), Peer Education, Narcotic Anounimous, dan Criminon.
Ditjen Pemasyarakatan, tambah Kasubdit Penyuluhan Hukum Direktorat Bina Khusus Narkotika Ditjen Pemasyarakatan Dephukham Syahrir, juga menetapkan program Bebas Peredaran Uang (BPU), melaksanakan operasi Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) internal maupun eksternal.
''Petugas lapas dan rutan juga terus diminta mengawasi barang-barang milik pengunjung, jangan sampai narkoba atau alat komunikasi lolos masuk,'' ujar Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan M Akbar Hadiprabowo. n zak
(Tulisan Ketiga)
Kasusnya Mirip Seperti di AS
Kasus peredaran gelap narkotika yang dikendalikan dari lapas pernah dialami di negara adidaya Amerika Serikat (AS). Menurut Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta, Sudirman, di AS kasus ini terjadi tahun 1930-an. Pada saat itu, peredaran narkoba sangat marak terjadi di seluruh penjara di AS. Apalagi, kebijakan di negara tersebut hanya memenjarakan pemakai, kurir, pengedar, dan bandar di penjara.
''Akibatnya jumlah tahanan dan napi terus bertambah, hingga menumpuk dari 4.000 sampai 5.000 tahanan/napi setiap lapas. Ini tentu menimbulkan masalah baru. Saat ini, kondisi penjara di Indonesia (sudah) mirip seperti di AS tahun 1930-an itu,'' ujar Sudirman, Jumat (1/6) sore.
Menurut dia, persoalan peredaran narkoba dari dan keluar penjara sangat pelik. Pertama, para pengguna, kurir, pengedar dan bandar umumnya dicampur di satu lapas. Ini bisa menimbulkan pembentukan jaringan baru. Lebih parah jika tahanan dan napi kasus non narkoba (pidana umum) dicampur jadi satu dengan tahanan dan napi kasus narkoba. ''Yang tidak tahu dunia narkoba, akan tertarik dan menjadi bagian sindikatnya.''
Faktor lain, jumlah uang yang beredar dalam bisnis sangat besar. BNN mencatat, bisnis narkoba mencapai Rp 12 triliun setiap tahunnya. Tidak salah, jika oknum sipir maupun petugas keamanan tergiur menjadi kaki tangan atau informan jaringan narkoba di dalam lapas. Setiap BNP akan melakukan penggerebekan, jaringan di lapas sudah mendapat bocoran. Hasilnya? dapat ditebak. ''Petugas tidak menemukan barang bukti narkoba.''
Menurutnya, meski bandarnya ditahan, namun 'sel' jaringan ini tetap beroperasi. Selain memanfaatkan oknum sipir atau petugas keamanan, jaringan ini melibatkan keluarga atau rekan bisnis bandar yang masih ada di luar Lapas.
Ketua BNP DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, penanganan masalah ini harus dilakukan secara komprehensif. Bahkan untuk memberantasnya perlu ditingkatkan sampai level Departemen Hukum dan HAM. "Karena lembaga pemasyarakatan ada di bawah wilayah kerja Departemen Hukum dan HAM," ujar Fauzi, Kamis (31/5).
Katanya, pernah terbetik ide menghilangkan peredaran narkotika di LP harus diawali dari sarangnya langsung. Kenyataannya banyak narapidana yang menjadi pengedar narkotika. Melihat kondisi tersebut, Fauzi merasa kerja sama BNP perlu dijalin dengan lembaga yang lebih tinggi dari institusi pemasyarakatan. "Itu cara yang paling efektif," katanya.
Peredaran narkotika di LP kerap kali terkait permainan oknum yang bekerja dalam LP. Kendati setiap LP dilengkapi alat pengamanan superketat seperti sinar X, detektor logam, serta jammer atau alat pemutus sambungan telepon selular dari luar maupun dalam lembaga pemasyarakatan. zak/ind
Selasa, 04 September 2007
Sutiyoso: Saya Ingin Berbisnis
Sutiyoso: Saya Ingin Berbisnis
REPUBLIKA ''Orang Jakarta kalau susah sedikit maki-maki nggak habis-habis, tapi kalau suka ya diam saja,'' ujar Sutiyoso, gubernur DKI Jakarta. Dua bulan lagi, Sutiyoso menyelesaikan masa baktinya. Pada 8 Agustus 2007, Jakarta memilih gubernur baru.Selama 10 tahun memimpin Jakarta, Sutiyoso merasakan tajamnya kritik. ''Di tentara tidak ada kritik-kritikan, tapi saya harus sesuaikan. Lama-lama saya sudah biasa,'' kata dia.Ia bisa merasakan pedihnya akibat pembakaran patung dirinya oleh para pengkritik melakukan demo di depan Balai Kota. Bahkan, kata dia, ''Ada topeng monyet, dadanya ditulisi 'Bang Yos'.''Bagi Sutiyoso, kritik cuma ada dua: Kritik yang benar dan kritik yang ngawur. ''Saya cermati, kalau ngawur saya masukkan ke kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau benar nyangkut kebijakan dan pribadi, maka harus perbaiki, introspeksi diri. Saya kira harus belajar dan sudah sampai tingkat itu, tidak alergi,'' kata dia.Maka, Lapangan Monas pun menjadi tempat nyaman berkumpulnya 15 ribu - 30 ribu warga tiap hari. Transportasi pun mulai dibenahi. Ada proyek busway dan waterway yang sekarang sudah berjalan. Jakarta adalah kota multi. ''Semua fungsi diborong, mulai sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan --ada kira-kira 300 perguruan tinggi, kota budaya, pusat perdagangan dan bisnis, bayangkan cashflow ekonomi 70 persen keuangan negara beredar di Jakarta,'' papar Sutiyoso.Maka, Sutiyoso menampatkan Jakarta sebagai kota jasa. ''Kota jasa harus mempunyai empat struktur yang lengkap, seperti jalan harus baik, transportasi harus lancar, kalau tidak, mengalami kerugian selama ini. Kemudian, memiliki convention hall yang memadai, hotel harus lengkap dari hotel melati sampai bintang lima, ada tempat opera,'' jelas dia. Sabtu, 4 Agustus 2007, ia menerima gelar doktor kehormatan di bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Jumat (3/8) malam sebelumnya, ia menerima wartawan Republika, Zaky Al Hamzah, di kamar sebuah hotel di Semarang, untuk wawancara.Sebentar lagi Anda tidak lagi menjabat sebagai Gubernur, kegiatan apa yang akan dilakukan?Mungkin saya akan menjadi pengusaha. Begitu jabatan gubernur selesai, pasti ada yang saya teruskan. Seperti meneruskan peternakan yang saya buat, bercocok tanam, dan berkebun. Kebetulan saya senang di bidang-bidang itu. Selain itu, mungkin saya akan mendirikan yayasan yang bergerak di bidang sosial, misalnya masalah pengentasan kemiskinan, masalah pengangguran. Jadi, kalau sekarang ini belum bisa fokus ke situ, karena saya harus fokus menyelesaikan tugas-tugas gubernur.Selain karena minat dan hobi, yang mendorong beralih ke bidang wirausaha?Kebetulan anak-anak saya kan bukan PNS ataupun sebagai anggota TNI. Mereka harus mandiri, jadi saya berkeinginan berbisnis, saya sangat mungkin menuntun mereka berbisnis. Bagi saya itu mungkin tantangan. Yang pasti saya tidak akan menganggur.Sekarang tinggal dua bulan, apa yang Anda kerjakan?Dalam bekerja saya selalu memberikan yang terbaik. Bayangkan 10 tahun saya menjabat, tinggal dua bulan mana pernah saya tidak pergi ke kantor. Insya Allah sampai 6 Oktober, mau terima jabatan gubernur besoknya, saya masih masuk kantor. Saya motivasi diri saya terus menerima, saya bikin penasaran, apa yang perlu dibikin. Tanyakan anak buah saya, kalau tidak babak belur, karena sering saya telepon. Saya lihat di jalan pohon miring, kepala dinas pertamanan saya panggil saat itu meski sudah malam. Kadang di-omelin istri, 'Sudah besok saja.' Saya tidak mau. Harus malam itu, kalau besok saya lupa.Selama sepuluh tahun menjabat, banyak program yang berhasil tapi ada pula yang masih belum tuntas?Memang ada program-program yang harus dikerjakan oleh gubernur setelah saya. Seperti transportasi, Banjir Kanal Timur untuk mengatasi banjir, mengolah sampah, buat rusun-rusun untuk relokasi orang-orang yang tinggal di daerah kumuh, peningkatan pendidikan dan kesehatan, itu semua harus dilanjutkan. Toh, ketika saya menjabat pertama kali sebagai gubernur, saya juga melanjutkan program gubernur sebelumnya yang masih belum tuntas. Jadi, ini adalah program keberlanjutan.Sebagai mantan anggota TNI, bagaimana dulu Anda mengawali adaptasi di birokrasi?Saya termasuk cepat dalam proses adaptasi. Ini karena tempaan sewaktu di militer, yakni di pasukan khusus, saya sering melakukan kegiatan intelijen. Kadang-kadang menyamar sebagai orang sipil dan banyak masyarakat yang tidak tahu. Meski pangkat saya kolonel, tapi saya menyamar dan tidak ada yang tahu saya militer.Kalau dihitung tidak sampai lima-enam bulan saya bisa beradapatasi. Seperti jalannya harus diubah, saya juga suka senyum, kan tadinya sebagai tentara terlihat garang, sangar.Saya suka belajar. Kalau ada masalah saya tanya Mas Tarto, kakak tertua yang pernah menjadi wakil gubernur Jawa Tengah. Saya juga banyak tanya kepada siapa pun untuk menguasai persoalan pemerintahan Jakarta. Saya tanya anak buah saya soal apa saja. Saya tanya wagub, termasuk sekda.Akhir-akhir ini banyak pendapat bahwa jabatan mendagri sengaja dikosongkan sampai Agustus menunggu Anda selesai jadi gubernur DKI. Karena Andalah kandidat mendagri itu. Anda merasakan hal itu?Bagi saya (jabatan mendagri) itu sebuah tantangan. Kalau saya dibutuhkan, dipercaya, tentu saya merasa tertantang. Tetapi, sampai hari ini belum ada tanda-tanda 'kehidupan', artinya belum ada telepon dari Presiden atau Sudi Silalahi untuk saya dijadikan mendagri. Menurut saya ini jabatan penting, pasti dipanggil. Tapi, sampai detik ini belum dipanggil. Saya sendiri tidak masalah jika selepas menjabat gubernur tidak menjadi apa-apa, tapi kalau mendapat kepercayaan sebagai mendagri saya akan bekerja keras.Anda baru saja terpilih untuk kedua kalinya sebagai Presiden BAC (Badminton Asia Confederation), dan sebagai calon tunggal. Apa tidak ada calon lain yang berani beraing dengan Anda?Begini. Kemarin itu pada saat selesai jabatan sebagai presiden BAC, pada rapat tersebut semua peserta mendapat angket, kemudian panitia meminta supaya ditulis siapa saja yang berhak mencalonkan dan layak dicalonkan. Nah, saat dibacakan ternyata 29 negara menulis nama saya. Memang ada kandiat dari Cina, tapi akhirnya mundur.Mungkin mereka melihat selama kepemimpinan saya, mereka tidak pernah melihat ada masalah di Asia. Padahal di benua lain banyak masalah, termasuk di Eropa. Program saya sebenarnya sederhana, yakni melakukan pembinaan-pembinaan atlet di usia muda dan itu masih berjalan. Saya pikir, justru yang berhak menjadi presiden adalah kandidat dari Cina. Kan di sana merupakan kedigdayaan atlet-atlet bulu tangkis. Tapi, nggak tahu, kok saya lagi. Mungkin mereka melihat latar belakang saya, saya tidak tahu sendiri mengapa dipilih lagi. Bahkan jabatan presiden yang dulunya dua tahun, sekarang menjadi empat tahun.Ke persoalan pilkada. Penilaian Anda terhadap dua calon ini?Bagi saya, dua calon itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Misalnya Adang (Daradjatun), kepemimpinan sebagai wakapolri, sebelumnya wakapolda, sangat bagus. Tapi, ilmu pemerintahan mungkin nol. Sebaliknya Fauzi (Bowo), dari segi ilmu pemerintahan sudah matang, tapi kepemimpinannya mungkin perlu membuktikan diri, karena selama ini dia adalah staf, terakhir menjadi wagub dan itu bukan jabatan decision maker. Jadi, biarkan masyarakat yang memilih.Siapa pun yang terpilih, mesti ada yang Anda sampaikan kepada mereka.Pertama, harus sadar dia memimpin provinsi yang sangat kompleks. Fisik harus kuat, harus berani korbankan kepentingan pribadi dan keluarga, bisa akomodir kemajemukan di Jakarta, bisa menyatukan, karena Jakarta kan rawan konflik, dia harus belajar banyak dan meneruskan program-program yang sudah dirintis pemimpin sebelumnya.Bagaimana Anda memimpin Jakarta selama 10 tahun?Dalam membuat kebijakan publik tidak boleh ngawur dan diyakini landasan arahnya sudah benar sehingga skala kerja begitu besar harus diteruskan dari gubernur ke gubernur secara estafet. Misalnya transportasi arahnya harus jelas. Apakah konsep transportasi ini bisa berjalan 10 tahun atau 20 tahun itu jawabannya harus iya. Karena saya yang punya latar belakang militer saya tidak pernah berpikir saya ini orang pinter. Itu harus saya kubur pikiran seperti itu. Tetapi, saya harus pandai memanfaatkan orang-orang pinter di bidangnya. Jadi, untuk mengatasi transportasi saya melibatkan pakar transportrasi di dalamnya.Saya atasi pendidikan begitu juga. Para pakar pendidikan saya kumpulkan. Bagaimana pendidikan di Jakarta bisa menghasilkan siswa berkualias? Dari orang pinter itu kita cermati, logika dipakai, lalu kita yakini konsep ini bisa atasi masalah atau tidak. Kalau proyek itu bisa menyelesaikan masalah di masa mendatang, saya tidak pernah ragu untuk menerapkannya.Bagaimana Anda memandang keluarga?Bagi saya keluarga adalah pendorong utama, saya ingin meyakinkan tidak akan seperti ini tanpa dorongan keluarga saya, termasuk istri. Karena, sejak menikah ada kesepakatan antara kita berdua, urusan anak dan keuangan saya tidak mau terlibat, biar ditangani istri saya. Sejak anak-anak saya kecil, saya sudah doktrin bahwa papa ini lebih mementingkan pekerjaan daripada kepentingan kalian, maupun kepentingan diri saya. Dari kecil mereka sudah mengerti, jadi kalau ditanya mereka cuman ngomel-ngomel, karena dari kecil sampai dewasa tidak pernah diurus oleh papanya. Kan karena urusan itu urusan mama, papa hanya mengurus pekerjaan. Kecuali, saya urus garis-garis pokok mendidik keluarga.Makanya, kalau sudah mau bepergian saya sering mengklakson mobil terus- menerus, anak-anak sampai lari mencangklong sepatu. Itu karena didikan saya sejak kecil. Jadi, kalau pengusaha menyatakan time is money, kalau saya time is victory, kemenangan. Kalau kehilangan satu-dua menit, kita bisa hancur pasukan kita. Jadi, harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Bahkan saya sering tidak konsentrasi saat makan. Itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Maunya sih mendengarkan musik di kafe, makan di restoran, jalan -jalan di mal, tapi apa mungkin dilakukan. Sekali saya antar anak saya di mal, jadi tontonan orang.Pribadi yang DikorbankanSejak masa kecil, pria kelahiran Semarang, 6 Desember 1944, ini memang sudah ditempa dalam proses pengasuhan berdisiplin keras. Sampai-sampai anak keenam dari delapan bersaudara ini sempat memberontak dan salah memahami didikan keras Sang Ayah, Tjitrodihardjo, dan kakak-kakaknya. Kemudian ia melampiaskannya di luar rumah, menjadi anak nakal dan sering berkelahi.Sampai suatu saat, dibimbing dan diinspirasi kasih sayang ibunya, Sumini, Sutiyoso muda merenungi dan memahami tujuan baik dari ayah dan kakaknya. Kesadaran dan pemahaman itu membuatnya mampu mengubah perilaku dan paradigma arah jalan hidup, ''Ibarat dari tanah liat menjadi emas murni atau butiran pasir menjadi mutiara berharga.''Buah pernikahan dengan Setyorini, Sutiyoso dikaruniai dua anak perempuan, Yessy Riana Dilliyanti dan Renny Yosnita Ariyanti. ''Anak cuma dua, karena sering ditinggal-tinggal tugas. Kadang sampai dua bulan. Jadi kapan buat anak lagi he heee,'' kata Setyorini. Dari Yessy yang bersuamikan Yudhianto, mereka dikaruniai cucu pertama: Martasha (3 tahun).Tidur di mobilSetiap hari rata-rata ia berangkat kerja pukul 08.00 WIB. Kalau normal dia pulang sampai pukul 20.00 WIB. Tapi, biasanya ada undangan-undangan. ''Saya sebagai gubernur DKI, masak tidak datang,'' ujar dia. Ada juga pekerjaan yang belum selesai dan harus dibawa pulang. Praktis, ia biasa tidur setelah pukul 01.00 dinihari.Pagi hari harus bangun dan bekerja lagi. ''Jadi kurang tidur, makan tidak konsen, karena pikiran ke mana-mana,'' ujar peraih penghargaan dari pemerintah, berupa Satyalencana Wira Karya dan Manggala Karya Kencana itu. Karenanya, ia 'meneruskan' tidur di mobil dalam perjalanan. ''Walaupun cuma 10-15 menit bagi saya sudah cukup. Bagi saya menjadi gubernur harus siap mengorbankan kepentingan sendiri maupun keluarga,'' ujar Sutiyoso.Penemerima The Award of Honor dari Presiden Ukraina ini menganggap pemimpin adalah pribadi-pribadi yang dikorbankan. ''Kita tidak bisa lagi ngomong 'Ah aku nggak suka, aku capek ah, aku pergi, aku pura-pura sakit'. Tidak bisa lagi untuk kepentingan sendiri, harus benar-benar dikorbankan seperti apa pun capek-nya, ngantuk-nya. Terkadang saya sampai harus tidur di kantor. Misalnya, saat banjir,'' tutur dia.
REPUBLIKA ''Orang Jakarta kalau susah sedikit maki-maki nggak habis-habis, tapi kalau suka ya diam saja,'' ujar Sutiyoso, gubernur DKI Jakarta. Dua bulan lagi, Sutiyoso menyelesaikan masa baktinya. Pada 8 Agustus 2007, Jakarta memilih gubernur baru.Selama 10 tahun memimpin Jakarta, Sutiyoso merasakan tajamnya kritik. ''Di tentara tidak ada kritik-kritikan, tapi saya harus sesuaikan. Lama-lama saya sudah biasa,'' kata dia.Ia bisa merasakan pedihnya akibat pembakaran patung dirinya oleh para pengkritik melakukan demo di depan Balai Kota. Bahkan, kata dia, ''Ada topeng monyet, dadanya ditulisi 'Bang Yos'.''Bagi Sutiyoso, kritik cuma ada dua: Kritik yang benar dan kritik yang ngawur. ''Saya cermati, kalau ngawur saya masukkan ke kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau benar nyangkut kebijakan dan pribadi, maka harus perbaiki, introspeksi diri. Saya kira harus belajar dan sudah sampai tingkat itu, tidak alergi,'' kata dia.Maka, Lapangan Monas pun menjadi tempat nyaman berkumpulnya 15 ribu - 30 ribu warga tiap hari. Transportasi pun mulai dibenahi. Ada proyek busway dan waterway yang sekarang sudah berjalan. Jakarta adalah kota multi. ''Semua fungsi diborong, mulai sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan --ada kira-kira 300 perguruan tinggi, kota budaya, pusat perdagangan dan bisnis, bayangkan cashflow ekonomi 70 persen keuangan negara beredar di Jakarta,'' papar Sutiyoso.Maka, Sutiyoso menampatkan Jakarta sebagai kota jasa. ''Kota jasa harus mempunyai empat struktur yang lengkap, seperti jalan harus baik, transportasi harus lancar, kalau tidak, mengalami kerugian selama ini. Kemudian, memiliki convention hall yang memadai, hotel harus lengkap dari hotel melati sampai bintang lima, ada tempat opera,'' jelas dia. Sabtu, 4 Agustus 2007, ia menerima gelar doktor kehormatan di bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Jumat (3/8) malam sebelumnya, ia menerima wartawan Republika, Zaky Al Hamzah, di kamar sebuah hotel di Semarang, untuk wawancara.Sebentar lagi Anda tidak lagi menjabat sebagai Gubernur, kegiatan apa yang akan dilakukan?Mungkin saya akan menjadi pengusaha. Begitu jabatan gubernur selesai, pasti ada yang saya teruskan. Seperti meneruskan peternakan yang saya buat, bercocok tanam, dan berkebun. Kebetulan saya senang di bidang-bidang itu. Selain itu, mungkin saya akan mendirikan yayasan yang bergerak di bidang sosial, misalnya masalah pengentasan kemiskinan, masalah pengangguran. Jadi, kalau sekarang ini belum bisa fokus ke situ, karena saya harus fokus menyelesaikan tugas-tugas gubernur.Selain karena minat dan hobi, yang mendorong beralih ke bidang wirausaha?Kebetulan anak-anak saya kan bukan PNS ataupun sebagai anggota TNI. Mereka harus mandiri, jadi saya berkeinginan berbisnis, saya sangat mungkin menuntun mereka berbisnis. Bagi saya itu mungkin tantangan. Yang pasti saya tidak akan menganggur.Sekarang tinggal dua bulan, apa yang Anda kerjakan?Dalam bekerja saya selalu memberikan yang terbaik. Bayangkan 10 tahun saya menjabat, tinggal dua bulan mana pernah saya tidak pergi ke kantor. Insya Allah sampai 6 Oktober, mau terima jabatan gubernur besoknya, saya masih masuk kantor. Saya motivasi diri saya terus menerima, saya bikin penasaran, apa yang perlu dibikin. Tanyakan anak buah saya, kalau tidak babak belur, karena sering saya telepon. Saya lihat di jalan pohon miring, kepala dinas pertamanan saya panggil saat itu meski sudah malam. Kadang di-omelin istri, 'Sudah besok saja.' Saya tidak mau. Harus malam itu, kalau besok saya lupa.Selama sepuluh tahun menjabat, banyak program yang berhasil tapi ada pula yang masih belum tuntas?Memang ada program-program yang harus dikerjakan oleh gubernur setelah saya. Seperti transportasi, Banjir Kanal Timur untuk mengatasi banjir, mengolah sampah, buat rusun-rusun untuk relokasi orang-orang yang tinggal di daerah kumuh, peningkatan pendidikan dan kesehatan, itu semua harus dilanjutkan. Toh, ketika saya menjabat pertama kali sebagai gubernur, saya juga melanjutkan program gubernur sebelumnya yang masih belum tuntas. Jadi, ini adalah program keberlanjutan.Sebagai mantan anggota TNI, bagaimana dulu Anda mengawali adaptasi di birokrasi?Saya termasuk cepat dalam proses adaptasi. Ini karena tempaan sewaktu di militer, yakni di pasukan khusus, saya sering melakukan kegiatan intelijen. Kadang-kadang menyamar sebagai orang sipil dan banyak masyarakat yang tidak tahu. Meski pangkat saya kolonel, tapi saya menyamar dan tidak ada yang tahu saya militer.Kalau dihitung tidak sampai lima-enam bulan saya bisa beradapatasi. Seperti jalannya harus diubah, saya juga suka senyum, kan tadinya sebagai tentara terlihat garang, sangar.Saya suka belajar. Kalau ada masalah saya tanya Mas Tarto, kakak tertua yang pernah menjadi wakil gubernur Jawa Tengah. Saya juga banyak tanya kepada siapa pun untuk menguasai persoalan pemerintahan Jakarta. Saya tanya anak buah saya soal apa saja. Saya tanya wagub, termasuk sekda.Akhir-akhir ini banyak pendapat bahwa jabatan mendagri sengaja dikosongkan sampai Agustus menunggu Anda selesai jadi gubernur DKI. Karena Andalah kandidat mendagri itu. Anda merasakan hal itu?Bagi saya (jabatan mendagri) itu sebuah tantangan. Kalau saya dibutuhkan, dipercaya, tentu saya merasa tertantang. Tetapi, sampai hari ini belum ada tanda-tanda 'kehidupan', artinya belum ada telepon dari Presiden atau Sudi Silalahi untuk saya dijadikan mendagri. Menurut saya ini jabatan penting, pasti dipanggil. Tapi, sampai detik ini belum dipanggil. Saya sendiri tidak masalah jika selepas menjabat gubernur tidak menjadi apa-apa, tapi kalau mendapat kepercayaan sebagai mendagri saya akan bekerja keras.Anda baru saja terpilih untuk kedua kalinya sebagai Presiden BAC (Badminton Asia Confederation), dan sebagai calon tunggal. Apa tidak ada calon lain yang berani beraing dengan Anda?Begini. Kemarin itu pada saat selesai jabatan sebagai presiden BAC, pada rapat tersebut semua peserta mendapat angket, kemudian panitia meminta supaya ditulis siapa saja yang berhak mencalonkan dan layak dicalonkan. Nah, saat dibacakan ternyata 29 negara menulis nama saya. Memang ada kandiat dari Cina, tapi akhirnya mundur.Mungkin mereka melihat selama kepemimpinan saya, mereka tidak pernah melihat ada masalah di Asia. Padahal di benua lain banyak masalah, termasuk di Eropa. Program saya sebenarnya sederhana, yakni melakukan pembinaan-pembinaan atlet di usia muda dan itu masih berjalan. Saya pikir, justru yang berhak menjadi presiden adalah kandidat dari Cina. Kan di sana merupakan kedigdayaan atlet-atlet bulu tangkis. Tapi, nggak tahu, kok saya lagi. Mungkin mereka melihat latar belakang saya, saya tidak tahu sendiri mengapa dipilih lagi. Bahkan jabatan presiden yang dulunya dua tahun, sekarang menjadi empat tahun.Ke persoalan pilkada. Penilaian Anda terhadap dua calon ini?Bagi saya, dua calon itu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Misalnya Adang (Daradjatun), kepemimpinan sebagai wakapolri, sebelumnya wakapolda, sangat bagus. Tapi, ilmu pemerintahan mungkin nol. Sebaliknya Fauzi (Bowo), dari segi ilmu pemerintahan sudah matang, tapi kepemimpinannya mungkin perlu membuktikan diri, karena selama ini dia adalah staf, terakhir menjadi wagub dan itu bukan jabatan decision maker. Jadi, biarkan masyarakat yang memilih.Siapa pun yang terpilih, mesti ada yang Anda sampaikan kepada mereka.Pertama, harus sadar dia memimpin provinsi yang sangat kompleks. Fisik harus kuat, harus berani korbankan kepentingan pribadi dan keluarga, bisa akomodir kemajemukan di Jakarta, bisa menyatukan, karena Jakarta kan rawan konflik, dia harus belajar banyak dan meneruskan program-program yang sudah dirintis pemimpin sebelumnya.Bagaimana Anda memimpin Jakarta selama 10 tahun?Dalam membuat kebijakan publik tidak boleh ngawur dan diyakini landasan arahnya sudah benar sehingga skala kerja begitu besar harus diteruskan dari gubernur ke gubernur secara estafet. Misalnya transportasi arahnya harus jelas. Apakah konsep transportasi ini bisa berjalan 10 tahun atau 20 tahun itu jawabannya harus iya. Karena saya yang punya latar belakang militer saya tidak pernah berpikir saya ini orang pinter. Itu harus saya kubur pikiran seperti itu. Tetapi, saya harus pandai memanfaatkan orang-orang pinter di bidangnya. Jadi, untuk mengatasi transportasi saya melibatkan pakar transportrasi di dalamnya.Saya atasi pendidikan begitu juga. Para pakar pendidikan saya kumpulkan. Bagaimana pendidikan di Jakarta bisa menghasilkan siswa berkualias? Dari orang pinter itu kita cermati, logika dipakai, lalu kita yakini konsep ini bisa atasi masalah atau tidak. Kalau proyek itu bisa menyelesaikan masalah di masa mendatang, saya tidak pernah ragu untuk menerapkannya.Bagaimana Anda memandang keluarga?Bagi saya keluarga adalah pendorong utama, saya ingin meyakinkan tidak akan seperti ini tanpa dorongan keluarga saya, termasuk istri. Karena, sejak menikah ada kesepakatan antara kita berdua, urusan anak dan keuangan saya tidak mau terlibat, biar ditangani istri saya. Sejak anak-anak saya kecil, saya sudah doktrin bahwa papa ini lebih mementingkan pekerjaan daripada kepentingan kalian, maupun kepentingan diri saya. Dari kecil mereka sudah mengerti, jadi kalau ditanya mereka cuman ngomel-ngomel, karena dari kecil sampai dewasa tidak pernah diurus oleh papanya. Kan karena urusan itu urusan mama, papa hanya mengurus pekerjaan. Kecuali, saya urus garis-garis pokok mendidik keluarga.Makanya, kalau sudah mau bepergian saya sering mengklakson mobil terus- menerus, anak-anak sampai lari mencangklong sepatu. Itu karena didikan saya sejak kecil. Jadi, kalau pengusaha menyatakan time is money, kalau saya time is victory, kemenangan. Kalau kehilangan satu-dua menit, kita bisa hancur pasukan kita. Jadi, harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Bahkan saya sering tidak konsentrasi saat makan. Itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Maunya sih mendengarkan musik di kafe, makan di restoran, jalan -jalan di mal, tapi apa mungkin dilakukan. Sekali saya antar anak saya di mal, jadi tontonan orang.Pribadi yang DikorbankanSejak masa kecil, pria kelahiran Semarang, 6 Desember 1944, ini memang sudah ditempa dalam proses pengasuhan berdisiplin keras. Sampai-sampai anak keenam dari delapan bersaudara ini sempat memberontak dan salah memahami didikan keras Sang Ayah, Tjitrodihardjo, dan kakak-kakaknya. Kemudian ia melampiaskannya di luar rumah, menjadi anak nakal dan sering berkelahi.Sampai suatu saat, dibimbing dan diinspirasi kasih sayang ibunya, Sumini, Sutiyoso muda merenungi dan memahami tujuan baik dari ayah dan kakaknya. Kesadaran dan pemahaman itu membuatnya mampu mengubah perilaku dan paradigma arah jalan hidup, ''Ibarat dari tanah liat menjadi emas murni atau butiran pasir menjadi mutiara berharga.''Buah pernikahan dengan Setyorini, Sutiyoso dikaruniai dua anak perempuan, Yessy Riana Dilliyanti dan Renny Yosnita Ariyanti. ''Anak cuma dua, karena sering ditinggal-tinggal tugas. Kadang sampai dua bulan. Jadi kapan buat anak lagi he heee,'' kata Setyorini. Dari Yessy yang bersuamikan Yudhianto, mereka dikaruniai cucu pertama: Martasha (3 tahun).Tidur di mobilSetiap hari rata-rata ia berangkat kerja pukul 08.00 WIB. Kalau normal dia pulang sampai pukul 20.00 WIB. Tapi, biasanya ada undangan-undangan. ''Saya sebagai gubernur DKI, masak tidak datang,'' ujar dia. Ada juga pekerjaan yang belum selesai dan harus dibawa pulang. Praktis, ia biasa tidur setelah pukul 01.00 dinihari.Pagi hari harus bangun dan bekerja lagi. ''Jadi kurang tidur, makan tidak konsen, karena pikiran ke mana-mana,'' ujar peraih penghargaan dari pemerintah, berupa Satyalencana Wira Karya dan Manggala Karya Kencana itu. Karenanya, ia 'meneruskan' tidur di mobil dalam perjalanan. ''Walaupun cuma 10-15 menit bagi saya sudah cukup. Bagi saya menjadi gubernur harus siap mengorbankan kepentingan sendiri maupun keluarga,'' ujar Sutiyoso.Penemerima The Award of Honor dari Presiden Ukraina ini menganggap pemimpin adalah pribadi-pribadi yang dikorbankan. ''Kita tidak bisa lagi ngomong 'Ah aku nggak suka, aku capek ah, aku pergi, aku pura-pura sakit'. Tidak bisa lagi untuk kepentingan sendiri, harus benar-benar dikorbankan seperti apa pun capek-nya, ngantuk-nya. Terkadang saya sampai harus tidur di kantor. Misalnya, saat banjir,'' tutur dia.
Memutus Mata Rantai Obat Palsu
Memutus Mata Rantai Obat Palsu
(Dimuat di REPUBLIKA ONLINE; 29 Juni 2007)
Urusan palsu memalsukan Indonesia memang jagoannya. Di negeri ini, segala macam produk bermerek pasti selalu ada imitasinya. Tak heran bila kemudian Indonesia pun dijuluki “surga barang-barang palsu”. Meski tetap tak dibenarkan, membeli produk palsu seperti baju, jam tangan, tas, sepatu dan sebagainya sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini.
Toh, konsumen juga sudah tahu dan sadar kalau produk aksesoris dan fashion yang dibelinya memang imitasi dan harganya juga sangat murah. Namun, ceritanya menjadi lain bila produk yang dipalsukan itu ternyata adalah obat. Rasanya, tak ada seorang konsumen pun di dunia ini yang akan sudi membelinya.
”Mana ada orang yang mau beli obat palsu. Kita ini beli obat biar bisa sembuh dan sehat, bukannya mau mati,” tutur Masduki seorang warga Jakarta Selatan. Meski tak ada seorang pun yang sudi membeli obat palsu, namun tanpa disadari ada jutaan orang di Indonesia yang telah tertipu, karena setiap hari menelan obat-obatan palsu.
Bila sudah begitu, alih-alih sehat dan sembuh dari penyakit, yang ada penyakit malah kian parah dan sangat berisiko menyebabkan kematian. Obat palsu tak ada bedanya dengan racun. Tak bisa dipungkiri racun berbungkus obat itu ternyata kian marak saja peredarannya. Masyarakat berada dalam ancaman dan bahaya.
Peredaran obat memang sudah menjadi trend global. Tak hanya terjadi di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 10 persen dari total obat yang beredar di dunia adalah obat palsu. Padahal, 15 tahun yang lalu peredaran obat palsu masih berkisar antara 4-5 persen. Menurut WHO, persentase peredaran obat palsu akan semakin besar di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, menaksir jumlah obat palsu yang beredar di Tanah Air jumlahnya mencapai 1.800 jenis atau setara dengan 10 persen dari jumlah obat yang terdaftar dan beredar di masyarakat. Tentu jumlah itu hanya taksiran semata. Jumlah sebenarnya masih misterius, karena tak ada satu lembaga pun di negeri ini yang tahu angka riil obat palsu yang beredar di masyakat.
Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Konsumen Indonesia, dr Marius Widjajarta malah memprediksi jumlah obat palsu yang beredar di Indonesia saat ini lebih dari 1.800 jenis. ”Berdasarkan penelitian yang pernah kami lakukan, obat yang dipalsukan itu mulai dari minyak telon hingga cadiogenic shock,” ungkapnya.
Menurut Marius, yang paling penting dan mendesak dilakukan saat ini, bukanlah berdebat soal berapa jumlah obat palsu yang beredar. Namun, kata dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah memutuskan mata rantai peredaran obat palsu yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan hidup rakyat Indonesia.
”Untuk meredam dan menekan peredaran jumlah obat palsu, maka akar permasalahannya perlu segera diatasi,” imbuh Marius. Menurut YPPKI, penyebab utama tumbuh suburnya peredaran obat palsu di Indonesia adalah terlalu senjangnya perbandingan harga antara obat generik dan bermerek.
Perbandingan harga obat generik dengan obat bermerk di Tanah Air, tutur Marius, berkisar antara 40 hingga 200 kali. Padahal, di negara maju perbandingan obat generik dengan bermerek hanya mencapai 1,2 sampai dua kali.
Tingginya kesenjangan antara harga kedua obat itulah yang kemudian digunakan jaringan produsen dan pengedar obat palsu untuk memproduksi obat-obatan palsu.
Kalau harga obat bermerek yang asli 40 kali lebih mahal dari harga generik, maka obat palsu ditawarkan para pelaku kriminal hanya 11 kali lebih tinggi. Inilah yang kemudian yang membuat masyarakat terjebak dan terperangkap untuk membeli obat-obatan palsu.
Dengan perbandingan harga sebesar itu saja, jaringan pemalsu obat sudah meraup untung. ”Solusinya, pemerintah harus berani mematok harga generik dengan bermerek hanya 1:3 saja,” papar Marius. Dengan begitu, kata dia, pemalsuan obat akan menurun, karena sudah tak lagi menguntungkan.
Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Farmasi Internasional (IPMG), Parulian Simanjuntak menyatakan, fenomena pemalsuan obat yang kian merebak di Indonesia sebagai problem bersama yang harus segera diatasi . ”Pemberantasan peredaran obat palsu harus dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh,” ungkapnya.
Untuk itu, kata dia, dibutuhkan political will dari pemerintah. ”Melihat koordinasi antarintansi yang selama ini masih lemah, kami menilai political will pemerintah untuk memberantas peredaran obat palsu masih sangat rendah,” papar Parulian. Menurut dia, sudah saatnya semua intansi terkait, seperti BPOM dan kepolisian meningkatkan koordinasi.
”Hukum harus ditegakkan. Jaringan produsen dan pengedar obat palsu harus dihukum seberat-beratnya, karena ini menyangkut kesehatan dan nyawa manusia,” cetus Parulian. Sehingga, kata dia, ada efek jera bagi para kriminal yang menjadi produsen dan pengedar obat palsu. Saat ini, banyak pelaku pemalsu obat yang divonis hukuman ringan dan malah ada pula yang melenggang bebas dari jeratan hukum.
Lemahnya penegakan hukum terhadap produsen dan pengedar obat palsu, kata Parulian, akan sangat berbahaya dan berdampak serius pada sistem pelayanan kesehatan. Bila peredaran obat palsu tak bisa diberantas, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan di dalam negeri akan kian terpuruk.
”Dampaknya, orang Indonesia akan berbondong-bondong berobat ke luar negeri, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand,” imbuhnya. Setiap tahunnya lebih dari 600 ribu warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Itu berarti, triliunan uang melayang ke negara lain. Belum lagi, kerugian akibat penjualan obat palsu yang ditaksir mencapai Rp 2,5 triliun.
Sudah saatnya, kata dia, seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama-sama guna memerangi peredaran obat palsu.Sebagai produsen obat yang juga banyak dipalsukan, IPMG hanya bertanggung jawab pada saat produksi. Sedangkan, pada saat distribusi dari pabrik ke apotek dan terus ke masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengawasinya.
Sebagai produsen, papar Parulian, IPMG terus berupaya melindungi masyarakat dari peredaran obat-obatan palsu dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya obat palsu. IPMG pun telah mengeluarkan kode etik pemasaran obat yang lebih ketat di Indonesia. Kode etik yang diperbarui itu bertujuan memberi akses informasi obat yang dibutuhkan dokter dan menjamin bahwa obat yang diresepkan bermanfaat maksimum bagi pasien.
BPOM pun tentu tak diam saja. Lembaga yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan itu melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dimilikinya tentu telah bergerak untuk mengawasi dan memonitor peredaran obat-obatan palsu. Bahkan, sejak 2001 BPOM pun telah bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk memerangi dan memberantas peredaran obat-obatan palsu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes I Ketut Untung Yoga Ana, mengatakan polisi juga tak tinggal diam. April lalu, Polda Metro Jaya sempat membekuk kawanan pemalsu obat-obatan palsu di Tangerang, Banten. Yang ditangkap memang hanya pemalsu obat rumahan. Menurut dia, sangat sulit bagi polisi untuk memantau dan mengawasi peredaran obat palsu yang diproduksi perusahaan obat.
Sebab, papar dia, tidak mungkin bagi polisi memonitor sejumlah pabrik obat legal, karena kewenangan tersebut menjadi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Kesehatan (Depkes) maupun BPOM. ”Ini yang jarang terungkap. Karena instansi yang berwenang adalah Depkes dan BPOM. Polisi mungkin hanya bisa menggerebek pabrik obat palsu yang bahan bakunya dipalsukan,” ujarnya.
Menurut Ketut, pemalsuan obat juga bisa terjadi di sejumlah perusahaan obat yang sudah resmi. ”Meski diproduksi perusahaan obat legal, tapi kalau tidak dilaporkan ke Depkes dan BPOM bisa termasuk obat palsu. Negara dirugikan karena tidak adanya pemasukan pajak,” ujar Ketut. Pihaknya mengakui koordinasi polisi dengan Depkes serta BPOM dalam penanganan obat palsu masih relatif lemah.Menghidupkan kembali Roundtable DiscussionUpaya untuk memerangi peredaran obat palsu secara terintegrasi dan komprehensif sebernarnya juga pernah digagas BPOM lewat rountable discussion pada 18 Oktober 2001. Pertemuan itu dihadiri seluruh pemangku kepentingan di negeri ini meliputi Kepala BPOM, Mahkamah Agung, Deputi Operasi Polri, Koserse Polri, Kejaksaan Agung, Ditserse Polda se-Jawa dan Bali, Kejaksaan Tinggi se-Jawa dan Bali, Departemen Kehakiman dan HAM, Bea Cukai, Departemen Industri dan Perdagangan, dan kepala BPOM se-Jawa dan Bali.
Tanpa harus saling salah menyalahkan, rapat koordinasi antar-lembaga itu seperti ini tentunya harus terus dihidupkan. Sebab, memerangi peredaran obat palsu tak bisa dilakukan secara reaksioner, namun harus berkelanjutan. Negara pun perlu memberi perhatian dengan mengucurkan anggaran untuk memerangi peredaran obat palsu ini. Jika diskusi meja bundar itu terus dihidupkan dan dilaksanakan secara baik dan terkoordinasi, maka jaringan pengedar obat-obatan palsu akan terus terdesak dan terhimpit.
Meski sangat sulit untuk dihilangkan sama sekali dengan tekad dan kerja sama serta keseriusan dari seluruh otoritas di negeri ini, yakinlah peredaran obat palsu akan dapat ditekan hingga titik terendah. Sehingga, derajat kesehatan masyarakat bisa terlindungi dan ditingkatkan dan negara pun tak dirugikan. Rakyat untung, bangsa pun untung.
Tugas dan Kewajiban Semua Komponen Untuk Memerangi Obat Palsu
Pemerintah dan Penegak Hukum* surveillance* pengawasan produk import* peraturan yang memadai* penegakan hukum* sanksi yang menjerakan* menyediakan akses pengaduan* menginformasikan temuan obat palsu kepada publik* memberikan informasi yang membantu konsumen membuat pilihan
Produsen* melakukan berbagai upaya pengamanan pada produk* edukasi pada seluruh rantai distribusi* pengawasan di tempat-tempat penjualan* mengumumkan temuan pemalsuan obat* menyediakan akses informasi/pengaduan
Apotek dan Apoteker· menjamin produk yang dijual bukan produk palsu· menggunakan jalur legal· edukasi konsumen
Asosiasi Profesi*mengaudit apotek-apotek dan menginformasikan pada konsumen apotek yang bebas obat palsu
Masyarakat*meningkatkan pengetahuan tentang obat*tidak terpengaruh harga lebih murah*memanfaatkan jalur informasi yang ada*berani bertindak apabila ada kecurigaansumber YLKI.(zaky alhamzah/heri ruslan)
(Dimuat di REPUBLIKA ONLINE; 29 Juni 2007)
Urusan palsu memalsukan Indonesia memang jagoannya. Di negeri ini, segala macam produk bermerek pasti selalu ada imitasinya. Tak heran bila kemudian Indonesia pun dijuluki “surga barang-barang palsu”. Meski tetap tak dibenarkan, membeli produk palsu seperti baju, jam tangan, tas, sepatu dan sebagainya sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini.
Toh, konsumen juga sudah tahu dan sadar kalau produk aksesoris dan fashion yang dibelinya memang imitasi dan harganya juga sangat murah. Namun, ceritanya menjadi lain bila produk yang dipalsukan itu ternyata adalah obat. Rasanya, tak ada seorang konsumen pun di dunia ini yang akan sudi membelinya.
”Mana ada orang yang mau beli obat palsu. Kita ini beli obat biar bisa sembuh dan sehat, bukannya mau mati,” tutur Masduki seorang warga Jakarta Selatan. Meski tak ada seorang pun yang sudi membeli obat palsu, namun tanpa disadari ada jutaan orang di Indonesia yang telah tertipu, karena setiap hari menelan obat-obatan palsu.
Bila sudah begitu, alih-alih sehat dan sembuh dari penyakit, yang ada penyakit malah kian parah dan sangat berisiko menyebabkan kematian. Obat palsu tak ada bedanya dengan racun. Tak bisa dipungkiri racun berbungkus obat itu ternyata kian marak saja peredarannya. Masyarakat berada dalam ancaman dan bahaya.
Peredaran obat memang sudah menjadi trend global. Tak hanya terjadi di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 10 persen dari total obat yang beredar di dunia adalah obat palsu. Padahal, 15 tahun yang lalu peredaran obat palsu masih berkisar antara 4-5 persen. Menurut WHO, persentase peredaran obat palsu akan semakin besar di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, menaksir jumlah obat palsu yang beredar di Tanah Air jumlahnya mencapai 1.800 jenis atau setara dengan 10 persen dari jumlah obat yang terdaftar dan beredar di masyarakat. Tentu jumlah itu hanya taksiran semata. Jumlah sebenarnya masih misterius, karena tak ada satu lembaga pun di negeri ini yang tahu angka riil obat palsu yang beredar di masyakat.
Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Konsumen Indonesia, dr Marius Widjajarta malah memprediksi jumlah obat palsu yang beredar di Indonesia saat ini lebih dari 1.800 jenis. ”Berdasarkan penelitian yang pernah kami lakukan, obat yang dipalsukan itu mulai dari minyak telon hingga cadiogenic shock,” ungkapnya.
Menurut Marius, yang paling penting dan mendesak dilakukan saat ini, bukanlah berdebat soal berapa jumlah obat palsu yang beredar. Namun, kata dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah memutuskan mata rantai peredaran obat palsu yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan hidup rakyat Indonesia.
”Untuk meredam dan menekan peredaran jumlah obat palsu, maka akar permasalahannya perlu segera diatasi,” imbuh Marius. Menurut YPPKI, penyebab utama tumbuh suburnya peredaran obat palsu di Indonesia adalah terlalu senjangnya perbandingan harga antara obat generik dan bermerek.
Perbandingan harga obat generik dengan obat bermerk di Tanah Air, tutur Marius, berkisar antara 40 hingga 200 kali. Padahal, di negara maju perbandingan obat generik dengan bermerek hanya mencapai 1,2 sampai dua kali.
Tingginya kesenjangan antara harga kedua obat itulah yang kemudian digunakan jaringan produsen dan pengedar obat palsu untuk memproduksi obat-obatan palsu.
Kalau harga obat bermerek yang asli 40 kali lebih mahal dari harga generik, maka obat palsu ditawarkan para pelaku kriminal hanya 11 kali lebih tinggi. Inilah yang kemudian yang membuat masyarakat terjebak dan terperangkap untuk membeli obat-obatan palsu.
Dengan perbandingan harga sebesar itu saja, jaringan pemalsu obat sudah meraup untung. ”Solusinya, pemerintah harus berani mematok harga generik dengan bermerek hanya 1:3 saja,” papar Marius. Dengan begitu, kata dia, pemalsuan obat akan menurun, karena sudah tak lagi menguntungkan.
Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Farmasi Internasional (IPMG), Parulian Simanjuntak menyatakan, fenomena pemalsuan obat yang kian merebak di Indonesia sebagai problem bersama yang harus segera diatasi . ”Pemberantasan peredaran obat palsu harus dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh,” ungkapnya.
Untuk itu, kata dia, dibutuhkan political will dari pemerintah. ”Melihat koordinasi antarintansi yang selama ini masih lemah, kami menilai political will pemerintah untuk memberantas peredaran obat palsu masih sangat rendah,” papar Parulian. Menurut dia, sudah saatnya semua intansi terkait, seperti BPOM dan kepolisian meningkatkan koordinasi.
”Hukum harus ditegakkan. Jaringan produsen dan pengedar obat palsu harus dihukum seberat-beratnya, karena ini menyangkut kesehatan dan nyawa manusia,” cetus Parulian. Sehingga, kata dia, ada efek jera bagi para kriminal yang menjadi produsen dan pengedar obat palsu. Saat ini, banyak pelaku pemalsu obat yang divonis hukuman ringan dan malah ada pula yang melenggang bebas dari jeratan hukum.
Lemahnya penegakan hukum terhadap produsen dan pengedar obat palsu, kata Parulian, akan sangat berbahaya dan berdampak serius pada sistem pelayanan kesehatan. Bila peredaran obat palsu tak bisa diberantas, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan di dalam negeri akan kian terpuruk.
”Dampaknya, orang Indonesia akan berbondong-bondong berobat ke luar negeri, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand,” imbuhnya. Setiap tahunnya lebih dari 600 ribu warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Itu berarti, triliunan uang melayang ke negara lain. Belum lagi, kerugian akibat penjualan obat palsu yang ditaksir mencapai Rp 2,5 triliun.
Sudah saatnya, kata dia, seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama-sama guna memerangi peredaran obat palsu.Sebagai produsen obat yang juga banyak dipalsukan, IPMG hanya bertanggung jawab pada saat produksi. Sedangkan, pada saat distribusi dari pabrik ke apotek dan terus ke masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengawasinya.
Sebagai produsen, papar Parulian, IPMG terus berupaya melindungi masyarakat dari peredaran obat-obatan palsu dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya obat palsu. IPMG pun telah mengeluarkan kode etik pemasaran obat yang lebih ketat di Indonesia. Kode etik yang diperbarui itu bertujuan memberi akses informasi obat yang dibutuhkan dokter dan menjamin bahwa obat yang diresepkan bermanfaat maksimum bagi pasien.
BPOM pun tentu tak diam saja. Lembaga yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan itu melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dimilikinya tentu telah bergerak untuk mengawasi dan memonitor peredaran obat-obatan palsu. Bahkan, sejak 2001 BPOM pun telah bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk memerangi dan memberantas peredaran obat-obatan palsu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes I Ketut Untung Yoga Ana, mengatakan polisi juga tak tinggal diam. April lalu, Polda Metro Jaya sempat membekuk kawanan pemalsu obat-obatan palsu di Tangerang, Banten. Yang ditangkap memang hanya pemalsu obat rumahan. Menurut dia, sangat sulit bagi polisi untuk memantau dan mengawasi peredaran obat palsu yang diproduksi perusahaan obat.
Sebab, papar dia, tidak mungkin bagi polisi memonitor sejumlah pabrik obat legal, karena kewenangan tersebut menjadi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Kesehatan (Depkes) maupun BPOM. ”Ini yang jarang terungkap. Karena instansi yang berwenang adalah Depkes dan BPOM. Polisi mungkin hanya bisa menggerebek pabrik obat palsu yang bahan bakunya dipalsukan,” ujarnya.
Menurut Ketut, pemalsuan obat juga bisa terjadi di sejumlah perusahaan obat yang sudah resmi. ”Meski diproduksi perusahaan obat legal, tapi kalau tidak dilaporkan ke Depkes dan BPOM bisa termasuk obat palsu. Negara dirugikan karena tidak adanya pemasukan pajak,” ujar Ketut. Pihaknya mengakui koordinasi polisi dengan Depkes serta BPOM dalam penanganan obat palsu masih relatif lemah.Menghidupkan kembali Roundtable DiscussionUpaya untuk memerangi peredaran obat palsu secara terintegrasi dan komprehensif sebernarnya juga pernah digagas BPOM lewat rountable discussion pada 18 Oktober 2001. Pertemuan itu dihadiri seluruh pemangku kepentingan di negeri ini meliputi Kepala BPOM, Mahkamah Agung, Deputi Operasi Polri, Koserse Polri, Kejaksaan Agung, Ditserse Polda se-Jawa dan Bali, Kejaksaan Tinggi se-Jawa dan Bali, Departemen Kehakiman dan HAM, Bea Cukai, Departemen Industri dan Perdagangan, dan kepala BPOM se-Jawa dan Bali.
Tanpa harus saling salah menyalahkan, rapat koordinasi antar-lembaga itu seperti ini tentunya harus terus dihidupkan. Sebab, memerangi peredaran obat palsu tak bisa dilakukan secara reaksioner, namun harus berkelanjutan. Negara pun perlu memberi perhatian dengan mengucurkan anggaran untuk memerangi peredaran obat palsu ini. Jika diskusi meja bundar itu terus dihidupkan dan dilaksanakan secara baik dan terkoordinasi, maka jaringan pengedar obat-obatan palsu akan terus terdesak dan terhimpit.
Meski sangat sulit untuk dihilangkan sama sekali dengan tekad dan kerja sama serta keseriusan dari seluruh otoritas di negeri ini, yakinlah peredaran obat palsu akan dapat ditekan hingga titik terendah. Sehingga, derajat kesehatan masyarakat bisa terlindungi dan ditingkatkan dan negara pun tak dirugikan. Rakyat untung, bangsa pun untung.
Tugas dan Kewajiban Semua Komponen Untuk Memerangi Obat Palsu
Pemerintah dan Penegak Hukum* surveillance* pengawasan produk import* peraturan yang memadai* penegakan hukum* sanksi yang menjerakan* menyediakan akses pengaduan* menginformasikan temuan obat palsu kepada publik* memberikan informasi yang membantu konsumen membuat pilihan
Produsen* melakukan berbagai upaya pengamanan pada produk* edukasi pada seluruh rantai distribusi* pengawasan di tempat-tempat penjualan* mengumumkan temuan pemalsuan obat* menyediakan akses informasi/pengaduan
Apotek dan Apoteker· menjamin produk yang dijual bukan produk palsu· menggunakan jalur legal· edukasi konsumen
Asosiasi Profesi*mengaudit apotek-apotek dan menginformasikan pada konsumen apotek yang bebas obat palsu
Masyarakat*meningkatkan pengetahuan tentang obat*tidak terpengaruh harga lebih murah*memanfaatkan jalur informasi yang ada*berani bertindak apabila ada kecurigaansumber YLKI.(zaky alhamzah/heri ruslan)
Label:
BPOM,
IPMG,
Obat Palsu,
Polda Metro Jaya,
YPPKI
Jangan Jilat Prangko
Dari milist sebelah: sekilas info bagi yang belum pernah baca, semoga bermanfaat
"Jangan pernah menjilat amplop atawa perangko untuk merekatkannya.
"Suatu hari seorang wanita yang bekerja disebuahkantor pos di California , merekatkan amplop danperangko tanpa menggunakan lem atau busa basah,melainkan dengan cara menjilatnya. Pada saat ituwanita tersebut langsung merasakan lidahnya terasaseperti teriris.Seminggu kemudian dia merasakan sesuatu yang tidakbiasa pada lidahnya.Dia pergi ke dokter dan tidakditemukan sesuatu yang aneh. Lidahnya tidak lukaatau tidak ada kelainan apapun.Beberapa hari berikutnya, lidahnya mulai agakmembengkak dan mulai terasa sakit, begitu sakitnyasehingga dia tidak dapat makan apapun. Dia segera keRS dan dokter melakukan pemeriksaan X-Ray.Ternyataada sesuatu didalam lidahnya.
Saat itu juga doktersegera mempersiapkan pembedahan kecil.Ketika dokter mengiris/membuka lidah tersebut,ternyata seekor kecoak kecil merayap keluar.Setelah diselidiki maka didapat k eny ataan bahwakecoak tersebut berasal dari telur kecoak yangsangat kecil yang menempel pada bagian lem amplop.Setelah dijilat maka telur tersebut menempel padalidah dan mengeram disana karena adanya ludah yanghangat dan lembab hingga kecoak tersebut menetas.Kejadian nyata ini dilaporkan oleh CNN.
Andy Hume menulis: "Saya bekerja di pabrik amplop,dan kalian tidak akan percaya..... .ada sesuatu yangmengambang disekitar nampan wadah lem, saya tidakpernah sekalipun menjilat amplop. Saya pernahbekerja di percetakan (32 tahun lalu) dan kamiselalu dihimbau agar jangan merekatkan amplop denganlidah.Saya tidak pernah mengerti mengapa, hingga suatusaat saya masuk ke ruang p eny impanan untukmengambil 2,500 lembar amplop yang sudah dicetak danmelihat sendiri beberapa ekor kecoak berkeliarandidalam kotak amplop dengan telur kecoakdimana-mana. Mereka hidup dengan memakan lem yangterdapat pada amplop-amplop tersebut".Setelah mengetahui hal ini, janganlah pernahsekalipun Anda merekatkan amplop, perangko ataupunmeterai dengan cara menjilatnya. Gunakanlah lem ataubusa basah.
"Jangan pernah menjilat amplop atawa perangko untuk merekatkannya.
"Suatu hari seorang wanita yang bekerja disebuahkantor pos di California , merekatkan amplop danperangko tanpa menggunakan lem atau busa basah,melainkan dengan cara menjilatnya. Pada saat ituwanita tersebut langsung merasakan lidahnya terasaseperti teriris.Seminggu kemudian dia merasakan sesuatu yang tidakbiasa pada lidahnya.Dia pergi ke dokter dan tidakditemukan sesuatu yang aneh. Lidahnya tidak lukaatau tidak ada kelainan apapun.Beberapa hari berikutnya, lidahnya mulai agakmembengkak dan mulai terasa sakit, begitu sakitnyasehingga dia tidak dapat makan apapun. Dia segera keRS dan dokter melakukan pemeriksaan X-Ray.Ternyataada sesuatu didalam lidahnya.
Saat itu juga doktersegera mempersiapkan pembedahan kecil.Ketika dokter mengiris/membuka lidah tersebut,ternyata seekor kecoak kecil merayap keluar.Setelah diselidiki maka didapat k eny ataan bahwakecoak tersebut berasal dari telur kecoak yangsangat kecil yang menempel pada bagian lem amplop.Setelah dijilat maka telur tersebut menempel padalidah dan mengeram disana karena adanya ludah yanghangat dan lembab hingga kecoak tersebut menetas.Kejadian nyata ini dilaporkan oleh CNN.
Andy Hume menulis: "Saya bekerja di pabrik amplop,dan kalian tidak akan percaya..... .ada sesuatu yangmengambang disekitar nampan wadah lem, saya tidakpernah sekalipun menjilat amplop. Saya pernahbekerja di percetakan (32 tahun lalu) dan kamiselalu dihimbau agar jangan merekatkan amplop denganlidah.Saya tidak pernah mengerti mengapa, hingga suatusaat saya masuk ke ruang p eny impanan untukmengambil 2,500 lembar amplop yang sudah dicetak danmelihat sendiri beberapa ekor kecoak berkeliarandidalam kotak amplop dengan telur kecoakdimana-mana. Mereka hidup dengan memakan lem yangterdapat pada amplop-amplop tersebut".Setelah mengetahui hal ini, janganlah pernahsekalipun Anda merekatkan amplop, perangko ataupunmeterai dengan cara menjilatnya. Gunakanlah lem ataubusa basah.
Label:
CNN,
Prangko,
Telur Kecoa
Langgan:
Entri (Atom)


