Ekonomi Kreatif: Pilar Keempat Ekonomi Nasional

Rabu, 08 Juli 2009 pukul 01:41:00

Zaky Al Hamzah
Wartawan Republika

Gagasan sangat dijunjung tinggi dalam produk ekonomi kreatif.

Pemerintah sedang menggodok cetak biru (blue print) Pengembangan Ekonomi Kreatif 2009-2025. Tahun ini pun ditetapkan sebagai ‘Tahun Indonesia Kreatif 2009′.

Bagaimana upaya mencapainya? Industri kreatif ditargetkan tumbuh 6,3 persen pada 2009. Sebanyak 5,4 juta orang (5,9 persen) diharapkan terserap sebagai tenaga kerja baru.

Program sosialisasi industri kreatif kepada perbankan dan lembaga finansial akan terus digalakkan. Tujuannya meyakinkan mereka bahwa industri kreatif memiliki potensi ekonomi besar.

Ada tiga kelompok besar unggulan dalam 14 sektor industri kreatif. Di antaranya fashion, kerajinan, kriya, musik, dan film yang melahirkan karya animasi, peranti lunak, dan permainan komputer.

John Howkins, penulis buku The Creative Economy-How People Make Money from Ideas, menjelaskan, ekonomi kreatif adalah suatu aktivitas penciptaan dengan input dan outputnya adalah gagasan. Gagasan sangat dijunjung tinggi dalam era ekonomi kreatif ini.

Ekonomi kreatif, papar John, adalah transaksi dari hasil kreasi produk kreatif. Biasanya, ada dua macam nilai di setiap transaksi: kasat mata dan tak kasat mata.

Industri perangkat lunak digital, misalnya, nilai hak kekayaan intelektual (HKI) tinggi. Di industri lain, seperti seni, harga suatu objek secara fisik lebih tinggi. Karena itu, salah satu peran penting dalam ekonomi kreatif adalah pemaksimalan HKI sebagai daya saing.

”Indonesia punya banyak potensi produk yang bisa dikembangkan menjadi industri kreatif, dari budaya hingga seni yang tersebar di negara ini. Saya yakin industri kreatif bisa berkembang jika didukung berbagai pihak,” kata John, di sela-sela acara 2nd WIPO International Conference on Intellectual Property and Creative Industries, di Bali, 2-3 Desember 2008.

Penilaian lain disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain mengenalkan budaya Indonesia ke mancanegara, menurutnya, industri kreatif juga bisa menggerakkan roda perekonomian.

”Ekonomi kreatif merupakan keunggulan Indonesia. Jangan disia-siakan karena kita unggul di tingkat dunia. Terutama produk-produk kreatif yang menggunakan nilai budaya, warisan pusaka, dan nilai -nilai lokal,” kata Presiden.

Memang, bagi Indonesia, industri kreatif merupakan ekonomi baru, selain pertanian, perindustrian, sektor jasa, dan perdagangan. Dia yakin, ekonomi kreatif bakal menciptakan lapangan kerja baru dan memberi sumbangan signifikan terhadap perekonomian nasional.

Menurut Presiden, nasib masa depan perekonomian Tanah Air jangan hanya digantungkan pada tiga pilar ekonomi konvensional, yakni pertanian, industri, dan jasa. Kendati, ketiganya masih berperan sangat penting.

Perlu ada upaya, katanya, mengembangkan pilar ekonomi lain atau pilar keempat, yakni ekonomi kreatif pendukung industri kepariwisataan, perfilman, musik, maupun online.

Di samping menggenjot tiga pilar ekonomi itu, pemerintah juga mendorong percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi pariwisata dan kreatif. Pemerintah optimistis industri kreatif di Indonesia terus berkembang dan bisa bersanding dengan negara-negara lainnya yang sudah maju dalam pengembangan industri kreatif.

”Saya punya keyakinan industri kreatif akan berkembang di negeri tercinta Indonesia,” kata Presiden. Namun, pengembangan saja tidak cukup.

Untuk lebih memajukan ekonomi kreatif, Menteri Perdagangan (Mendag), Mari Pangestu, mengatakan, kegiatan promosi akan lebih diperbanyak, di dalam maupun luar negeri. Sasaran Tahun Indonesia Kreatif 2009 adalah tersosialisasinya pemahaman akan ekonomi kreatif kepada masyarakat.

Ini agar tercipta produk-produk berupa barang dan jasa inovatif sebagai pondasi pembangunan ekonomi di masa depan. Pemerintah membentuk pula Jaringan Ekonomi Kreatif Indonesia (JEKI) sebagai rangkaian jejaring antarpara pemangku kepentingan.

Melalui JEKI, diharapkan terjadi pertukaran informasi dan pengalaman, sehingga akan meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

”Banyak sekali pelaku industri kreatif di Indonesia dan tersebar di berbagai daerah. Indonesia kaya akan budaya, serta banyak industri kerajinan yang membuat produk khas daerahnya. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa menjadikan budaya dan produk kerajinan itu dijual di tingkat nasional maupun internasional,” kata Mari.

Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, tambahnya, pemerintah membuat kebijakan yang memudahkan para pelaku industri kreatif untuk mengembangkan usaha, terutama aksesibilitas untuk permodalan. Beberapa bank sudah ditunjuk untuk membantu industri kreatif skala kecil dan menengah, tentunya dengan persyaratan yang mudah dan tingkat bunga yang ringan.

Departemen Perindustrian (Depperin) juga meminta sektor industri kreatif mendapat fasilitas pengurangan pajak ganda, terutama di bidang riset dan pengembangan. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Depperin, Fauzi Aziz, mengakui saat ini industri kreatif dalam negeri masih dibebani penerapan pajak ganda.

Karena itu, jelasnya, jika fasilitas pengurangan pajak ganda ini diterapkan, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional. Pembebanan pajak terutama terjadi saat komersialisasi produk, meski dalam proses riset dan pengembangannya sudah mendapatkan fasilitas keringanan pajak.

”Jadi, biaya-biaya hasil riset, pengembangan serta komersialisasi seharusnya bisa dikurangkan 100 persen dari pendapatan kena pajak. Pengurangan juga dibolehkan untuk seluruh biaya yang dikeluarkan saat proses kegiatan penelitian dan pengembangan awal,” ujar Fauzi.

Ia optimistis, bila fasilitas pengurangan pajak diberikan, industri kreatif nasional bisa berkembang lebih maju. Terlebih, katanya, fasilitas seperti ini sudah banyak diterapkan berbagai negara, sehingga bisa mendorong industri kreatifnya.

Selain itu, fasilitas perpajakan juga tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO) sehingga tidak dikhawatirkan menimbulkan tudingan dumping dan safeguards.

Mari juga mengingatkan tantangan yang berat industri kreatif di masa depan justru dapat dijadikan sebagai peluang. Sebab, pada 2009 ekonomi dunia termasuk Indonesia terkena resesi. Dan ini tantangan bagi Indonesia.

Tapi, kata Mari, tantangan krisis keuangan global harus menjadi peluang. ”Indonesia harus meraih peluang lewat Industri kreatif, sehingga mampu mendapat sumber kekuatan ekonomi baru setelah gelombang krisis menghantui bidang pertanian, industri manufaktur, dan pertambangan,” katanya.

Presiden SBY maupun Mari sepakat bila industri ekonomi kreatif harus digalakkan mulai sekarang dengan meningkatkan kualitas hasil karya dan cipta.

Andrie Trisaksono, industrial designer, dalam blognya, menyatakan, realitas dan fenomena ekonomi kreatif sebenarnya bukanlah hal baru bagi Indonesia yang telah terbukti memiliki aset kreativitas sejak dulu. Indonesia tidak kekurangan modal kreatifitas, hanya kekurangan kemampuan mengintegrasikannya.

Untuk itu langkah yang dibutuhkan adalah mengenali apa yang kita miliki (jati diri bangsa dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia) dan menyusun langkah-langkah konstruktif. Pertama, menyusun cetak biru ekonomi kreatif Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder.

Kedua, mengajukan usulan kebijakan ekonomi kreatif yang komprehensif. Ketiga, menggiatkan inisiatif, baik swasta maupun pemerintah untuk menciptakan tempat-tempat pengembangan talenta industri kreatif di daerah.

Keempat, menciptakan produk dan jasa yang kreatif dan berbasis budaya berdasarkan prioritasnya. Misalnya, pariwisata, kerajinan, gaya hidup (spa, herbal, kuliner), furniture, dan lain-lain.

Kelima, menciptakan pasar berbasis budaya di dalam negeri karena selama ini selalu menjadi target pasar negara lain. Keenam, menumbuhkan semangat invovasi dan kreativitas di dunia pendidikan agar generasi muda mampu melahirkan gagasan baru berdasarkan apa yang sudah dimiliki sejak dini.

Ketujuh, transfer teknologi yang konsisten terhadap industri kreatif berwawasan budaya seperti disebut di atas. Kedelapan, meningkatkan pendapatan devisa berbasis kreatif atas sektor-sektor tersebut di atas.

Kesembilan, promosi potensi Indonesia, seperti alam, warisan budaya (heritage), dan budaya. Kesembilan, sosialisasi, diseminasi, dan promosi secara sistematis tentang kekuatan Indonesia di bidang industri kreatif agar diperhitungkan di peta kompetensi dunia.

Tentu saja agenda yang diutarakan di sini barulah sebuah insights untuk pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia. ”Dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam membangun secara konsisten dan berkesinambungan paling tidak untuk 10-20 tahun mendatang,” ujar alumni Desain Produk ITB ini.

Presiden SBY pun mengatakan untuk bisa mencapai hal di atas, harus ada usaha memperkenalkan ekonomi kreatif di kalangan anak-anak sejak dini. ”Dengan pendidikan sejak dini, akan menciptakan potensi pengembangan industri kreatif. Sehingga pemerintah mempunyai kewajiban membuat ruang yang kondusif, seperti memfasilitasi pemodalan, di antaranya kredit pengembangan usaha kreatif termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat,” jelas Presiden.

Menunggu Peran Nyata Produk Kreatif

Gelar Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2009 berakhir sudah. Berlangsung empat hari (25-28 Juni) di Jakarta Convention Center, ajang itu membukukan transaksi Rp 29,7 miliar dengan jumlah pengunjung 31.293 orang.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perdagangan (Depdag), Fauzi Azis, menjelaskan, nilai transaksi terbanyak disumbangkan oleh produk industri kreatif di bidang industri teknologi informasi (TI), animasi, dan peranti lunak (software) sebesar Rp 8,9 miliar.

Penjualan terbesar kedua berasal dari produk industri kreatif di bidang batik senilai Rp 8,4 miliar. Nilai transaksi menurun, kata Fauzi, bukan karena tingkat pembelian konsumen berkurang, melainkankarena jumlah hari penyelenggaraan pameran lebih pendek dari lima hari tahun lalu menjadi empat hari.

Pemerintah maupun panitia mendorong produk-produk berbasis TI, animasi, software, sehingga produk yang ditampilkan sangat selektif. Kendati jumlah transaksi menurun ketimbang tahun lalu yang Rp 34,4 miliar, tapi pameran tahun ini memang lebih difokuskan untuk produk-produk berbasis teknologi, di samping tetap menampilkan produk komersil seperti kerajinan tangan dan batik.

”Penonjolan produk berbasis IT untuk meningkatkan kesadaran pada pengunjung bahwa Indonesia memiliki produk film, animasi, dan program software sendiri yang dibuat oleh anak Indonesia,” katanya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi kreatif berbasiskan TI seperti software, animasi, game online, film, dan musik telah memberikan kesadaran baru bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih banyak berkarya dengan nilai kualitas yang tinggi.

Di masa depan, pemerintah berharap masyarakat mulai bangga memakai produk dalam negeri serta budaya konsumtif masyarakat dapat berubah ke arah tata nilai produktif.

Penyelenggaraan PPKI tahun ini telah memberikan bukti bahwa potensi dan peta kekuatan ekonomi kreatif Indonesia semakin nyata menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi negara yang selama ini disumbang oleh sektor seperti pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur.

'Membangkitkan Kebanggaan pada Produk Lokal'

Sumber foto: Pembukaan PPI di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mendapat tugas tambahan saat Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2/2009 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yakni menjadi Ketua Tim Koordinasi Penggunan Produk Lokal, yang bertanggung jawab menggkoordinasi para menteri, Panglima TNI, maupun Kapolri untuk mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa khususnya, PNS maupun anggota TNI dan Polri.

Salah satu tugas Timnas merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program untuk mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kepada Zaky Al Hamzah dan Mansyur Faqih, wartawan Republika, guna menyambut ajang Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2009 di Kemayoran Expo tanggal 13-17 Mei 2009 ini, Menperin Fahmi Idris menjelaskan panjang lebar.

(R): Menjelang penyelenggaraan Pameran produksi Indonesia pada tanggal 13 – 17 Mei 2009 di Kemayoran Expo, Jakarta, dapatkah dijelaskan sejauh mana barang dan jasa dalam negeri telah digunakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?

(F): Dalam Inpres tersebut, instansi pemerintah akan diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedian barang/jasa nasional. Serta memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang/jasa.Dalam konsep Peraturan Menteri Perindustrian dijelaskan bahwa dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar dapat berpedoman dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

Dalam konsep Pedoman Teknis tersebut, diatur jenis barang/jasa buatan dalam negeri dalam bentuk sebuah daftar dan dikelompokkan kedalam 21 kelompok barang dan jasa yang meliputi 470 produk. Daftar tersebut dimutakhirkan setiap 6 (enam) bulan. Pemerintah melalui Menteri Perindustrian melakukan serangkaian penggalangan dukungan terdahap Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang P3DN dalam pengadaan Barang/Jasa dengan seluruh pimpinan Departemen, Lembaga Pemerintah, TNI dan Polri. Sebagai contoh tentang besarnya potensi penyerapan produk dalam negeri di lingkungan instansi Pemerintah dari APBN 2009 sebesar Rp 1.037,1 Trilyun; Belanja Barang sebesar Rp 91,7 T; dan Belanja Modal sebesar Rp 72,0 T.

(R) Dalam upaya menjadikan produk dalam negeri sebagai tuan di negeri sendiri, artinya membuat orang lebih memilih membeli atau menggunakan jasa dalam negeri, tentu tidak cukup dengan instruksi, himbauan, atau publikasi. Apa saja langkah-langkah strategis pemerintah, dalam hal ini Departemen Perindustrian (Depperin), untuk mendorong atau membangkitkan minat masyarakat lebih menyukai produk barang dan jasa dalam negeri dibanding produk asing yang cenderung lebih memikat?

(F): Melakukan kampanye P3DN yang secara gencar dilakukan oleh pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden), para Menteri Kabinet, dengan harapan agar tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat untuk mencintai produksi dalam negeri. Seperti kampanye penggunaan produk alas kaki dalam negeri seperti melalui beragam pameran industri terpadu dan mandiri, Pameran Produk Indonesia, pencanangan serta Tahun Industri Kreatif.

Masyarakat Indonesia sesungguhnya masih memiliki kecintaan dan kebanggaan untuk menggunakan produksi dalam negeri. Namun tumbuhnya kesadaran itu perlu ditunjukkan terlebih dahulu melalui keteladanan pemimpin negara maupun pemuka masyarakat. Hal ini terbukti dengan makin meningkatnya citra dan penggunaan batik dan sepatu produksi dalam negeri. Bentuk kampanye seperti ini sangat efektif hasilnya karena masyarakat Indonesia pada dasarnya sangat menghargai keteladanan pemimpin yang apresiasi terhadap produk nasional.

Kampanye penggunaan batik dan sepatu buatan dalam negeri merupakan tahap motivasi dalam menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai dan menggunakan produk dalam negeri. Kampanye yang berskala nasional ini harus dilakukan secara terus menerus untuk dapat merubah persepsi masyarakat secara bertahap. Apabila kesadaran masyarakat untuk bangga menggunakan produk dalam negeri telah meningkat, maka dengan sendirinya masyarakat akan selalu memilih produk dalam negeri dalam setiap kebutuhannya.

(R): Krisis ekonomi dunia saat ini, sesungguhnya lebih menyadarkan kita mengenai pentingnya membangun kekuatan pasar dalam negeri untuk menyerap industri dalam negeri. Karena itu, Pemerintah kemudian mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri dan membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Timnas P3DN) yang diketahui Menteri Perindustrian. Tugas utamanya ialah mengoptimalkan dan memaksimalkan penggunaan produk barang dan jasa dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Kegiatan ini dipandang sangat strategis untuk menghadapi badai krisis ekonomi. Sejauh mana pelaksanaan tugas Timnas P3DN ini telah menunjukkan hasilnya?

(F): Sebagaimana diketahui bahwa belanja pemerintah untuk pembelian barang dan jasa sangat besar jumlahnya, apalagi bila digabungkan dengan belanja BUMN dan BUMD. Ini adalah pasar yang sungguh potensial bagi produk dalam negeri dan akan sangat membantu pengembangan industri dalam negeri apabila pasar ini dapat dikuasai dengan baik. Oleh karena itu untuk tahap awal sasaran dalam kampanye peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah pembelian barang oleh pemerintah. Produk dalam negeri mendapatkan perlakuan preferensi harga yang diharapkan akan dapat menyaingi produk impor sejenis.

Kami telah mengeluarkan peraturan tentang teknis pelaksanaan perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang dipakai sebagai acuan untuk menetapkan barang tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai produk dalam negeri untuk mendapatkan preferensi.

Departemen Perindustrian telah melakukan verifikasi terhadap 20 Kelompok produk Barang yang diproduksi oleh 1.116 perusahaan produsen dan 1 Kelompok produk Jasa yang dilayani/diproduksi oleh 5 perusahaan produsen. Dalam waktu dekat direktori yang memuat informasi tersebut akan segera diterbitkan dan disebarkan keseluruh instansi pemerintah, BUMN dan BUMD sebagai bahan referensi dalam setiap pembelian barang. Selanjutnya lembaga pengawasan negara akan melakukan audit mengenai kepatuhan instansi pemerintah dalam melaksanakan pembelian barang yang mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk bersungguh-sungguh meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri sebagai bagian upaya dalam meningkatkan kekuatan industri dalam negeri untuk bisa menguasai pasar domestik. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri bagi instansi pemerintah, BUMN dan BUMD dalam waktu dekat merupakan suatu keharusan dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

(R): Kampanye penggunaan produk barang dan jasa dalam negeri, tentunya tidak sebatas dalam pengadaan pemerintah, tapi meliputi masyarakat luas. Disini tampaknya masih banyak kendala. Minat masyarakat terhadap produk barang dan jasa impor masih sangat tinggi, bahkan sampai buah-buahan yang melimpah ruah di Indonesia pun, kalah pamor dengan produk impor yang memang membanjiri pasar dalam negeri. Keutamaan produk impor umumnya diasosiasikan dengan mutu tinggi, bergengsi dan harga terjangkau. Dalam beberapa produk, harga malah lebih murah. Khusus produk China, hampir semua jauh lebih murah dari produk dalam negeri. Bagaimana Pemerintah menyiasati hal ini?

(F): Nampaknya ada persepsi yang kurang tepat di masyarakat mengenai produk dalam negeri yang dianggap inferior dibanding produk impor. Sesungguhnya industri dalam negeri telah mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan bahkan mampu bersaing dipasar ekspor, dan telah dipercaya juga untuk memproduksi produk-produk dengan merk terkenal didunia.

Sebetulnya cukup ironis, barang-barang produksi Indonesia justru dipasarkan diluar negeri, sedangkan barang impor sejenis dengan merk yang sama dipasarkan di Indonesia. Tetapi itulah strategi perusahaan dagang multinasional dalam memasarkan produknya, dan kita harus mengikuti. Tetapi untuk produk-produk yang tidak bergantung pada merk internasional, sebetulnya produksi dalam negeri tidak kalah dengan produk impor. Banyak sekali produk impor yang sebetulnya kualitasnya rendah dan membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, dan sudah banyak dijumpai kasus seperti itu, misalnya produk makanan, elektronika, kabel, ban kendaraan dan lain-lain.

Produk impor yang membanjir dengan harga murah sesungguhnya adalah barang selundupan. Ini sangat merugikan dan dapat menghancurkan industri dalam negeri karena harus bersaing secara sangat tidak fair dengan barang selundupan yang tidak membayar bea masuk dan pajak selain tidak memberikan jaminan pasca jual. Sangatlah tidak masuk akal apabila barang impor sejenis dan berkualitas dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding produk dalam negeri apabila masuk secara legal dengan memperhitungkan biaya produksi, pengapalan, bea masuk, pajak dan biaya pemasaran lainnya. Jumlah pelabuhan impor yang sangat banyak dan keterbatasan petugas menjadikan Indonesia sebagai surga bagi aneka jenis barang selundupan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan pelabuhan impor, memberlakukan pemeriksaan pre-shipment untuk produk impor tertentu, memperketat pengawasan peredaran barang, mewajibkan penggunaan standar nasional bagi produk impor tertentu dan memperketat pengawasan di pelabuhan impor, sebagai contoh beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Kegemaran kalangan masyarakat tertentu terhadap produk impor sebetulnya disebabkan gaya hidup yang ingin meniru luar negeri. Ini sesungguhnya patut disesalkan karena kalangan masyarakat ini umumnya berpendidikan tinggi. Sudah saatnya rasa nasionalisme terhadap produksi dalam negeri harus dikampanyekan secara luas dan terus menerus. Sudah barang tentu, ini merupakan upaya dan kerja keras bersama dan memerlukan waktu yang lama, tetapi harus dimulai dari sekarang dan secara konsisten terus dilaksanakan tanpa kenal lelah. Saya percaya pada saatnya nanti, masyarakat kita akan bangga menggunakan produksi anak bangsa sendiri.

(R): Dua produk Indonesia telah menunjukkan peningkatan citra yang kemudian diikuti minat beli masyarakat yang meningkat tajam, yakni batik dan sepatu. Namun, batik dan sepatu hanya ragam kecil dalam khazanah produk barang dan jasa dalam negeri. Apalagi produk barang dan jasa yang masuk prioritas pemerintah untuk dipromosikan besar-besaran seperti sepatu? (Dalam hal ini, batik tak sepenuhnya dapat dipandang meningkat karena kegiatan promosi pemerintah berupa kewajiban pegawai negeri sipil berbusana batik. Isu pencurian paten oleh Malaysia dipandang lebih seksi).

(F): Masyarakat Indonesia sesungguhnya masih memiliki kecintaan dan kebanggaan untuk menggunakan produksi dalam negeri. Namun tumbuhnya kesadaran itu perlu ditunjukkan terlebih dahulu melalui keteladanan pemimpin negara maupun pemuka masyarakat. Hal ini terbukti dengan makin meningkatnya citra dan penggunaan batik dan sepatu produksi dalam negeri. Bentuk kampanye seperti ini sangat efektif hasilnya karena masyarakat Indonesia pada dasarnya sangat menghargai keteladanan pemimpin yang apresiasi terhadap produk nasional.

Kampanye penggunaan batik dan sepatu buatan dalam negeri merupakan tahap motivasi dalam menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai dan menggunakan produk dalam negeri. Kampanye yang berskala nasional ini harus dilakukan secara terus menerus untuk dapat merubah persepsi masyarakat secara bertahap. Apabila kesadaran masyarakat untuk bangga menggunakan produk dalam negeri telah meningkat, maka dengan sendirinya masyarakat akan selalu memilih produk dalam negeri dalam setiap kebutuhannya.

Kami akan berhati-hati dan sangat selektif dalam memilih produk barang yang akan dipromosikan secara nasional karena apabila dilakukan kampanye besar-besaran dengan jenis barang yang cepat berganti dalam waktu relatif singkat kemungkinan justru mengakibatkan kontra produktif. Akan lebih efektif apabila kampanye penggunaan produksi dalam negeri dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Sebagai contoh, sekarang semua instansi pemerintah dalam menyediakan konsumsi untuk rapat atau pertemuan lainnya diminta untuk menggunakan produk makanan atau buah-buahan lokal.

(R): Dalam soal barang dan jasa, ada banyak hal yang menajdi faktor orang memilih dan membeli. Tiga diantaranya ialah mutu, citra, dan harga. Tiga faktor ini tak berurutan. Ada yang lebih dipengaruhi citra, mutu, dan harga. Ada juga harga, mutu, dan citra. Macam-macam kombinasinya, tergantung status sosial, ekonomi, jenis barang atau jasa, dan sebagainya. Bagaimana Pemerintah menyiasati hal ini mengingat kebanyakan orang membeli atau menggunakan produk luar justru karena mutu dan citra yang baik, meski harga mungkin mahal. Dalam beberapa hal, harga malah bisa lebih murah. Produk pertanian, misalnya mutu lebih bagus, kemasan lebih menarik, harga lebih murah.

(F): Nampaknya ada persepsi yang kurang tepat di masyarakat mengenai produk dalam negeri yang dianggap inferior dibanding produk impor. Sesungguhnya industri dalam negeri telah mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan bahkan mampu bersaing di pasar ekspor, dan telah dipercaya juga untuk memproduksi produk-produk dengan merk terkenal di dunia. Sebetulnya cukup ironis, barang-barang produksi Indonesia justru dipasar di luar negeri, sedangkan barang impor sejenis dengan merk yang sama dipasarkan di Indonesia. Tetapi itulah strategi perusahaan dagang multinasional dalam memasarkan produknya, dan kita harus mengikuti.

Tetapi untuk produk-produk yang tidak bergantung pada merk internasional, sebetulnya produksi dalam negeri tidak kalah dengan produk impor. Banyak Banyak sekali produk impor yang sebetulnya kualitasnya rendah dan membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, dan sudah banyak dijumpai kasus seperti itu, misalnya produk makanan, elektronika, kabel, ban kendaraan dll.

Produk impor yang membanjir dengan harga murah sesungguhnya adalah barang selundupan. Ini sangat merugikan dan dapat menghancurkan industri dalam negeri karena harus bersaing secara sangat tidak fair dengan barang selundupan yang tidak membayar bea masuk dan pajak selain tidak memberikan jaminan pasca jual. Sangatlah tidak masuk akal apabila barang impor sejenis dan berkualitas dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding produk dalam negeri apabila masuk secara legal dengan memperhitungkan segala macam biaya seperti biaya produksi, pengapalan, bea masuk, pajak dan biaya pemasaran lainnya. Jumlah pelabuhan impor yang sangat banyak dan keterbatasan petugas menjadikan Indonesia sebagai surga bagi aneka jenis barang selundupan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan pelabuhan impor, memberlakukan pemeriksaan pre-shipment untuk produk impor tertentu, memperketat pengawasan peredaran barang, mewajibkan penggunaan standar nasional bagi produk impor tertentu dan memperketat pengawasan di pelabuhan impor, sebagai contoh beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Kegemaran kalangan masyarakat tertentu terhadap produk impor sebetulnya disebabkan gaya hidup yang ingin meniru luar negeri. Ini sesungguhnya patut disesalkan karena kalangan masyarakat ini umumnya berpendidikan tinggi. Sudah saatnya rasa nasionalisme terhadap produksi dalam negeri harus dikampanyekan secara luas dan terus menerus. Sudah barang tentu, ini merupakan upaya dan kerja keras bersama dan memerlukan waktu yang lama, tetapi harus dimulai dari sekarang dan secara konsisten terus dilaksanakan tanpa kenal lelah. Saya percaya pada saatnya nanti, masyarakat kita akan bangga menggunakan produksi anak bangsa sendiri.

(R): Penggunaan produk dalam negeri juga berhubungan erat dengan produksi dalam negeri. Selama ini, selalu ada keluhan Pemerintah kurang mendukung produksi dalam negeri. Baik dari sudut kebijakan strategis, pendanaan, hingga kebijakan operasional dan proteksi tertentu yang tidak melanggar kesepakatan internasional. Ringkas kata, pemerintah kurang memberi insentif dan iklim yang cukup bagi usaha produksi dalam negeri dan tidak berdaya pula menahan gempuran produk luar yang masuk secara semi legal dari Cina, misalnya. Bila ada dukungan yang kuat, umumnya diberikan kepada pengusaha kelas atas dengankecukupan modal besar. Dukungan kepada industri kecil menengah masih terasa kurang. Ini dipandang sebagai penyebab tak berkembangnya industri dalam negeri seperti di Cina, yang peralatan elektronik dan sepeda motor pun sudah bersifat rumahan?

(F): Budaya mencintai produk sendiri perlu dikembangkan dengan tujuan agar industri dalam negeri tumbuh dan berkembang sehingga secara bertahap akan menjadi kuat dan mampu bersaing di pasaran secara sehat. Kepedulian Pemerintah kepada produk barang dan jasa yang dihasilkan industri DN diwujudkan dengan INPRES No. 2/2009, yang dimaksudkan untuk mengatasi dampak krisis keuangan dunia, melalui cara mengoptimalkan belanja Pemerintah, BUMN, Kontraktor Kontak Kerjasama dalam penggunaan PDN. Guna memperkuat posisi tawar bagi PDN, diharapkan agar kalangan produsen meningkatkan kualitas maupun desain serta harga terjangkau.

Untuk melindungi pasar dalam negeri terhadap gangguan luar, pemerintah melakukan pembatasan impor untuk komoditi tertentu seperti garmen, footwear, elektronik, mainan anak, produk makanan dan minuman yang hanya boleh diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) melalui pelabuhan-pelabuhan yang telah ditentukan. Trade remedy berupa safeguards untuk garmen dan lampu hemat energi, anti dumping untuk HRC dan HRP, pengendalian impor untuk produk-produk baja dan harmonisasi tarif untuk paku. Kebijakan lainnya adalah optimalisasi subsidi pupuk dengan menambah 200.000 ton urea subsidi untuk mengatasi kelangkaan, meningkatkan penggunaan CPO sebagai biofuel, meningkatkan program pemberdayaan IKM dan SKB 4 (empat) menteri tentang upah tenaga kerja.

Untuk memberantas impor ilegal, pemerintah melakukan penambahan pembatasan pelabuhan untuk produk tertentu, impor melalui TI/IP, penetapan jumlah pelabuhan internasional, dan kewajiban verifikasi impor di negara asal dan didalam negeri untuk produk seperti kosmetika, keramik, baja, LHE, handphone, komponen otomotif (busi dan filter) serta sepeda.

Harmonisasi tarif bea masuk dilakukan melalui penundaan proses penurunan Tarif Bea Masuk, meningkatkan Tarif Bea Masuk untuk produk baja hilir (kawat dan paku), petrokimia (polyethylene), dan rubber roll. Juga telah diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk pemberian intensif berupa pembebasan bea masuk (ditanggung pemerintah/BMTDP) pada tahun 2009 sebesar Rp. 2,1 Trilliun kepada sepuluh industri (alat berat, PLTU, susu, kimia, otomotif, elektronika, telematika, kapal dan ballpoint).

Pemerintah telah berupaya dengan sungguh-sungguh dan terus menerus untuk memperbaiki iklim usaha agar kondusif bagi pengembangan sektor industri nasional dengan mengeluarkan berbagai kebijakan baik berupa pemberian fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal serta berbagai kemudahan peraturan dan penyederhanaan perizinan. Kesemuanya ini ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha industri guna menjalankan bisnisnya di Indonesia. Namun perlu dipahami juga bahwa sektor industri sangat tergantung dari sektor lain, terutama ketersediaan infastruktur dan energi.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa lokasi industri sangat terkonsentrasi di Jawa dan kondisi infrastruktur di Jawa masih sangat kurang ideal untuk mengakselerasi pertumbuhan industri disebabkan buruknya prasarana jalan raya, terbatasnya kemampuan pelabuhan untuk menampung arus barang ekspor dan impor serta terbatasnya pasokan energi. Keadaan ini tentunya menghambat perkembangan industri karena menganggu kelancaran produksi dan pemasaran serta menimbulkan ketidakefisiensian usaha.

Salah satu masalah terbesar adalah penyelundupan yang benar-benar sangat merugikan industri dalam negeri karena harus bersaing secara tidak fair dengan barang illegal. Tidak ada satupun negara didunia yang industrinya mampu bersaing dengan barang selundupan yang membanjir karena bersaing tidak pada level yang sama. Oleh karena itu, pemerintah sekarang secara serius menanggulangi penyelundupan ini karena dampaknya sangat merugikan kepada industri nasional dan sektor ekonomi pendukung lainnya. zaky al hamzah

Emil Salim: Pengetahuan Kelautan Masih Minim

Sumber Foto: www.daveharasti.com

MANADO -- Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim, mengatakan Penelitian dan pengetahuan mengenai perubahan iklim dari dimensi kelautan masih minim dibandingkan perspektif kawasan darat seperti hutan dan lahan.

''Masih minim ilmu pengetahuan kelautan yang memiliki hubungan dengan perubahan iklim dunia. Padahal, laut mempunyai potensi yang luar biasa untuk menyerap CO2," kata Emil Salim, usai pembukaan International Symposium on Ocean Science, Technology and Policy di Manado Convention Center (MCC), Manado, Sulut, Selasa (12/5).

Ia mencontohkan, pertemuan konvensi internasional seperti konvensi perubahan iklim, konvensi keanekaragaman hayati dunia, namun dari semua konvensi tersebut selama tidak menyinggung megenai laut, alasannya karena laut tidak banyak diketahui.

Begitu pula ilmu pengetahuan mengenai hal apa yang pengaruhi laut dengan perubahan iklim belum banyak dilakukan para peneliti. ''Pengetahuan soal hubungan laut, perubahan iklim serta atmosfir bumi belum banyak diketahui,'' katanya.

Ilmu mengenai hubungan timbal balik dua hal antara laut dan atmosfir, menurutnya, sudah mengalami ketertinggalan, dan sebaliknya, justru ilmu tentang keterkaitan perubahan iklim dengan tumbuhan di daratan lebih banyak berkembang sehingga masuk dalam kebijakan perubahan iklim.

Atas dasar tersebut, pemerintah mendorong agar aspek kelautan tidak hanya dilakukan upaya penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga masuk dalam agenda kebijakan politik sebagai kebijakan bersama dunia dalam membangun konvensi kelautan. Makanya, melalui WOC yang dihadiri ratusan peserta kongres dari sejumlah negara, pertemuan konsorsium tersebut memutuskan kesepakatan hubungan antara perubahan iklim dikaitkan dengan laut.

Dalam kebijakan politik, tentunya, isu mengenai laut akan didesak masuk dalam agenda pembahasan pertemuan Panel Antarpemerintah PBB untuk Perubahan Iklim (Intergovermental Panel on Climate Change/IPCC) di Kopenhagen Desember 2009 nanti, melalui Deklarasi Kelautan Manado (Manado Ocean Declaration/MOD). pertemuan IPCC di Kopenhagen Desember 2009 nanti," kata Emil Salim. zaky al hamzah

Target Deklarasi Manado Masuk Agenda KTT Perubahan Iklim

Sumber: www.daveharasti.com

Laut memiliki peran dalam perubahan iklim dunia.

MANADO -- Pemerintah Indonesia menargetkan pelaksanaan Konferensi Kelautan Dunia atau World Ocean Conference (WOC) 2009 di Manado, Sumut, yang menyepakati Manado Ocean Declaration (MOD), bisa masuk agenda KTT Perubahan Iklim Dunia di Kopenhagen. Selain Deklarasi Kelautan Manado, usai pelaksanaan WOC juga digelar Coral Triangle Initiative Summit atau Pemrakarsa Segitiga Terumbu Karang yang melibatkan enam negara.

''Hasil yang dicapai di WOC dapat menjadi kerangka kerja yang dibahas pada pertemuan Panel Antarpemerintah PBB untuk Perubahan Iklim (Intergovermental Panel on Climate Change/IPCC) di Kopenhagen, Desember 2009 nanti,'' ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, dalam sambutan pembukaan Senior Official Meeting (SOM) WOC di Gedung Grand Kawanua Convention Center (GKCC) Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/5).

Ia berharap adanya komitmen global, terutama dari negara-negara peserta WOC untuk masalah kelautan. Sekurangnya, dikaji 676 makalah soal kelautan, di antaranya soal pengelolaan laut, penelitian laut, dan pengembangan budidaya laut tangkap serta perlindungan atau konservasi terumbu karang.

Melalui WOC tersebut, kata Freddy, pemerintah RI berharap pelaksanaan ajang dunia tersebut bisa menyatukan usaha bersama untuk memerangi dampak perubahan iklim di laut secara global, seperti kenaikan muka air laut, melelehnya daratan es kutub, perubahan pola iklim, dan dampak lainnya karena efek rumah kaca.

"Dari WOC ini bisa diformulasikan kebijakan dan regulasi untuk keberlanjutan keanekaragaman biota laut dan terumbu karang untuk konvervasi jangka panjang," kata Freddy.

Senada dengan Freddy, Sesmenko Kesra sekaligus Sekretaris WOC, Indroyono Soesilo, juga menekankan bahwa ajang WOC ini penting untuk mengingatkan dunia bahwa laut pun ikut memiliki peran dalam perubahan iklim dunia. Buktinya, dari 73 negara dan 11 lembaga penelitian dan pengembangan dunia berperan serta dalam ajang tersebut. Panitia semula menargetkan acara tersebut dihadiri 121 negara.

Di samping negara berkembang, kata Soesilo, negara maju pun menyempatkan hadir dan memberikan dukungan serta berbagi pengalaman perihal pengelolaan sumber daya laut yang bertujuan tidak hanya untuk keamanan makanan (food security), namun juga bisa sebagai ekosistem dan penyeimbang iklim.

''Negara AS, Jepang, Cina, Australia, dan Jerman serta Uni Eropa menyempatkan hadir, bahkan 1.500 ilmuwan kelautan dijadwalkan hadir di acara tersebut,'' katanya. Khusus untuk AS, Soesilo menekankan, sebenarnya bakal dihadiri Menlu AS, Hillary Clinton, namun tidak bisa hadir dan hanya memberikan rekaman video kepada panitia WOC. zaky al hamzah

Mengintai Dalamnya Laut di Google Ocean

Permukaan laut digambarkan dalam bentuk streaming ilustrasi sehingga mudah dipahami secara visual.

Tak perlu jauh-jauh ke Antartika jika ingin mengukur seberapa dalam atau berapa luas es yang mencair di wilayah kutub itu. Untuk mengetahui batas permukaan laut suatu negara, juga tak perlu berkunjung ke negara itu. Perusahaan provider internet terbesar di dunia, Google telah membuat program baru yakni Google Ocean untuk mengintip dari dunia maya berbagai informasi tentang laut dan isinya.

Langkah Google yang terus berupaya memaksimalkan program-program gratis mereka untuk keperluan ilmiah, khususnya di bidang kelautan disambut gembira banyak pihak. Tak terkecuali Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Freddy Numberi menyatakan, pemerintah tidak mengkhawatirkan keberadaan program Google Ocean. Justru menurut Freddy, masyarakat umum bisa ikut mengakses sekaligus mengawasi kondisi laut terkini. Sehingga, kekayaan alam laut bisa terselamatkan dan cepat diketahui jika terdapat upaya perusakan.

Freddy mengatakan, sangat banyak keuntungan yang bisa diambil dari Google Ocean. ''Kita bisa mengetahui pulau-pulau yang tenggelam, terumbu karang yang rusak atau dieksploitasi. Jadi pemerintah tidak khawatir program ini akan mengganggu ketahanan nasional,'' Freddy di sela-sela acara World Ocean Conference (WOC) di Manado, Senin (11/5) lalu.

Dalam salah satu sesi paralel Simposium Peneliti Kelautan, Google memaparkan program Google earth baru berupa fitur laut atau Google Ocean. Ini mencakup pengukuran batas permukaan laut, program batas Negara, fitur 3 Dimensi (3D) yang menggambarkan wajah permukaan, struktur dan tekstur bumi secara lengkap, serta program kerjasama upload foto dan video.

''Data laut bukan rahasia lagi, masyarakat bisa mengakses cepat berapa kemampuan atau daya penyerapan karbon dari laut, juga informasi adanya abrasi laut bisa cepat diketahui lewat program baru buatan Google ini,'' ujarnya.

Menurut Jenifer Austin Foulkes, Business Product Manager Google, inovasi Google Ocean tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaannya untuk mendidik masyarakat luas tentang kondisi permukaan bumi, baik daratan maupun lautan.

Sementaa Pakar Geo Data asal Amerika Serikat (AS), Megan A Goddard mengatakan, tujuan dari fitur yang baru dikenalkan ke publik itu untuk membantu peneliti kelautan mengakses data dan gambaran akurat tentang permukaan laut. Dalam tampilannya, permukaan laut digambarkan dalam bentuk streaming ilustrasi sehingga memudahkan pemahaman visual. ''Jadi dengan fitur itu peneliti bisa melakukan pengecekan secara gradual terhadap permukaan laut yang terancam naik akibat perubahan iklim,'' jelasnya.

Megan menjelaskan, kehadiran Google Earth dengan seri terbaru Google Ocean yang disediakan secara gratis tersebut juga bermanfaat untuk menentukan batas riil Negara berdasar foto citra satelit. Di masa mendatang, menurutnya, garis batas akan bisa ditancapkan secara akurat dan berguna bagi kepentingan bilateral Negara-negara tetangga yang kerap bersengketa mengenai perbatasan. ''Saat ini kami masih berkoordinasi update data agar gambar foto satelit itu dibuat semaksimal mungkin berdasar kesepakatan internasional tentang batas negara,'' papar Megan.

Jenifer menambahkan, situs yang diakses lebih dari 100 juta pengguna internet tiap hari itu, juga telah dikembangkan menjadi lebih personal. Artinya, setelah di download, pengguna juga bisa memanfaatkannya sebagai penyimpan data foto dan agenda.


Selama ini, penelitian dan pengetahuan mengenai iklim dan dimensi kelautan masih minim jika dibandingkan dengan perspektif kawasan darat seperti hutan dan lahan. Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim mengatakan, pengetahuan kelautan sangat erat hubungannya dengan perubahan iklim dunia.

Ia mencontohkan, pertemuan konvensi internasional seperti konvensi perubahan iklim, konvensi keanekaragaman hayati dunia, sangat jarang menyinggung soal laut. ''Alasannya karena laut tidak banyak diketahui. Begitu pula ilmu pengetahuan mengenai hal apa yang pengaruhi laut dengan perubahan iklim belum banyak dilakukan para peneliti. Padahal laut mempunyai potensi yang luar biasa untuk menyerap CO2,'' ujar Emil.

Karena itu, dengan Google Ocean diharapkan mata dunia bisa semakin terbuka untuk menelusuri kedalaman, kakayaan dan manfaat laut. Menteri Freddy menilai kemudahan akses data di Google Ocean bisa mendukung program pemerintah dalam memonitor kondisi terkini laut maupun komoditi di dalamnya. Dan ini, kata Freddy, telah didukung sejumlah negara maju seperti AS, Jepang, Kanada, Jerman, serta Uni Eropa. zaky al hamzah